KAPITALISME PENDIDIKAN (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa)

KAPITALISME PENDIDIKAN (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa) Muhammad Solihin1 Abstrak

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sosial, tidak salah jika ada yang menyatakan bahwa terpuruknya Ekonomi dan Politik suatu bangsa disebabkan telah diabaikannya pendidikan. Karena pada hakikatnya proses kehidupan adalah proses pendidikan, dan begitu juga sebaliknya proses pendidikan merupakan proses kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan pendidikan adalah bidang kehidupan manusia yang paling vital dan fundamental bagi proses menuju bangsa yang cerdas sehingga berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Namun pendidikan seringkali masih dirasakan oleh masyarakat sebagai beban berat. Banyak masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya memperoleh pendidikan karena ketiadaan biaya. Pendidikan menjadi barang mewah yang teramat mahal sehingga tidak dapat dijangkau dengan kemampuan uang yang dimiliki. Ini disebabkan budaya kapitalis telah merambah dunia pendidikan, dunia pendidikan tidak luput dari kekejaman kapitalisme yang cenderung hanya bicara uang dan keuntungan materil. Tulisan ini berusaha mengkaji secara kritis tentang fenomena kapitalisme yang telah berkembang dalam dunia pendidikan Indonesia, khususnya sekolah, sehingga menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan agar dapat mengembalikan pendidikan kepada hakikatnya, yaitu dengan mengembalikan pendidikan ke jatidiri idea sebagai proses mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu pendidikan yang berkualitas sekaligus berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan yang berlaku untuk semua tanpa kecuali (education for all), hilangkan hambatan bagi akses pendidikan untuk semua. Temukan alternatif model pendidikan yang bervisi dan berwajah humanis, biaya yang rendah namun bukan berarti pendidikan yang kurang bermutu. Sekolah sebagai pusat pendidikan harus lepas dari budaya kapitalisme yang hanya berorientasi kepada keuntungan materil, sehingga dapat tercapai enam pilar pendidikan, yaitu : Learning To Know, Learning to do, Learning to live together, Learning to be, Learn how to learn, learn throughtout life.

Kata Kunci:

Kapitalisme, Pendidikan, Sekolah.

1 Penulis adalah Dosen tetap STAI Yasni Muara Bungo.

56

Muhammad Solihin

Pendahuluan

Sebagai institusi sosial, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat dengan segala aspeknya. Pendidikan sangat menentukan tingkat kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat. Dengan pendidikan yang berkualitas, dipastikan akan lahir masyarakat dan bangsa yang berkualitas yang pada gilirannya dapat mengantarkan kehidupan bangsa yang cerdas. Begitupun sebaliknya manakala pendidikan yang ada tidak berkualitas, akan lahir masyarakat yang kehidupannya jauh dari standar hidup bangsa yang cerdas dan berkualitas. Oleh karena itu, para pendiri republik ini menetapakan salah satu amanah dalam UU Dasar 1945 “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Hanya bangsa yang cerdas yang dapat mengantarkan masyarakatnya pada kesejahteraan dan kemakmuran. Terkait dengan pemikiran di atas, tidaklah mengherankan manakala Prof Dr. Soedijarto, MA mengatakan bahwa salah satu faktor terpuruknya kehidupan politik dan ekonomi Indonesia sekarang adalah diabaikannya pendidikan nasional sebagai wahana untuk menunjang transformasi budaya menuju tegaknya negara kebangsaan yang berperadaban tinggi.2 Hal senada juga disampaikan oleh H.A.R. Tilaar, bahwa krisis yang dialami bangsa Indonesia saat ini merupakan refleksi dari krisis pada dunia pendidikan Nasional.3 Berbagai problem kebangsaan dewasa ini sesungguhnya menjadi cerminan bahwa dunia pendidikan nasional sedang berada dalam kondisi penuh masalah. Carut marutnya kehidupan bangsa Indonesia saat ini merupakan cermin sekaligus bukti bahwa pendidikan bangsa ini masih belum mampu membawa tatanan kehidupan bangsa yang bermartabat, berbudaya, berkeadilan, dan sejahtera sebagaimana salah satu tujuan didirikannya bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan Soedijarto dan Tilaar di atas menunjukkan betapa pendidikan sejatinya tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan suatu bangsa dimana pendidikan itu berada. Rupert C. Lodge mengingatkan bahwa pendidikan dengan kehidupan merupakan dua hal yang tidak 2 Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, (Jakarta: Kompas, 2008) hal. 13 3 H.A.R.Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 1. Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

57

Kapitalisme Pendidikan

terpisahkan dengan pernyataannya yang sangat populer: life is education, education is life; hidup atau kehidupan adalah pendidikan, dan pendidikan adalah hidup atau kehidupan itu sendiri.4 Proses kehidupan pada hakikatnya adalah proses pendidikan, dan proses pendidikan merupakan proses kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap bangsa yang menginginkan kecerdasan, kemakmuran dan kemajuan harus menjadikan pembangunan sektor pendidikan sebagai prioritas utamanya. Fakta menunjukkan bahwa bangsa-bangsa maju dan bangsa yang dapat segera bangkit dari krisis ternyata bangsa yang menjadikan pendidikan sebagai garapan utama dan menjadikannya ujung tombak pembangunan. Kemajuan yang dicapai Amerika, Jepang, Rusia, China, bahkan India, dan beberapa negara maju lainnya menjadi bukti nyata akan daya sakti yang dimiliki pendidikan bagi upaya mewujudkan bangsa yang cerdas, maju dan sejahtera; setidaknya mengantarkan bangsa-bangsa tersebut bangkit dari krisis dan keterpurukannya. Apa yang kemudian dicapai oleh beberapa negara yang berhasil dalam pembangunannya dewasa ini, sesungguhnya jauh-jauh hari telah diingatkan oleh The International Commission for Education Development dari Unesco, dimana pada tahun 1972, komisi internasional ini telah mengingatkan bangsa-bangsa di dunia, bahwa jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan bangsanya, maka harus dimulai dengan pendidikan, sebab pendidikan adalah kunci. Tanpa memegang kunci ini maka segala upaya pembangunan akan sia-sia.5 Melihat begitu pentingnya pendidikan, beberapa tokoh dunia pernah memberikan contoh dan menampilkan sikap dan perhatiannya yang tinggi terhadap aspek penting yang akan membawa kemajuan bangsanya dikemudian hari yaitu pendidikan. Senator J.F. Kennedy pada tahun 1957, ketika Amerika tertinggal dalam bidang teknologi ruang angkasa dari Uni Soviet, menyatakan “What’s wrong with American classroom?”, pertanyaan sederhana ini melahirkan pembaharuan 4 Rupert C. Lodge, Philosophy of Education, (New York: Harper & Brother, 1974), hal. 23. 5 M. Djoko Susilo, Pembodohan Siswa Tersistematis (Yogyakarta: Pinus, 2007), hal. 226.

58

Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

Muhammad Solihin

pendidikan di Amerika6. Selanjutnya Kaisar Jepang7, setelah terjadi bom atom yang meluluh lantakan Nagashaki-Hiroshima, sang kaisar dengan penuh kekhawatiran langsung bertanya kepada pusat informasi, yang ditanyakan kaisar bukan berapa jumlah tentara yang meninggal atau masih hidup, tank, pesawat tempur, kapal perang yang ada atau berapa kerugian negara Jepang pada saat itu; melainkan kaisar bertanya: “berapa jumlah guru yang masih hidup”. Kemudian Ho Chi Min8 (bapak pendidikan Vietnam) pernah mengatakan bahwa: no teacher no education; no education, no economic and social development. Selanjutnya Tony Blair9 dalam kesempatan kampanyenya pernah menyampaikan bahwa bangsa Inggris mempunyai “three burning issues” yang harus menjadi prioritas pembangunan, yaitu pertama: education; kedua: education; ketiga: education. Dengan mendasarkan pada uraian-uraian di atas, dapat ambil point penting bahwa pendidikan adalah bidang kehidupan manusia yang paling vital dan fundamental bagi proses menuju bangsa yang cerdas sehingga berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan manusia, yang berarti mempersiapkan manusia agar dapat hidup dalam masyarakat secara utuh (individu, sosial, budaya). Mengingat begitu vital dan fundamentalnya pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM), investasi terbesar yang harus dilakukan adalah investasi manusia (human invesment), yaitu peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.10 Jika kemajuan ingin diraih oleh suatu bangsa maka harus mendidik dan mencerdaskan warga bangsanya. Tanpa pendidikan yang baik, berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat, kamajuan dan kemakmuran suatu bangsa akan sulit diwujudkan. 6 Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. xivii 7 Kaisar Jepang yang dimaksud adalah Kaisar Hirohito yang wafat pada tahun 1989. Lihat Aep Saepudin, “Pendidikan dan Kebangkitan Nasional”dalam www.epsdin. wordpress.com. Diunduh tanggal 29 Mei 2009. 8 Ho Chi Min adalah bapak pendidikan Vietnam. Lihat, Ibid. 9 Mantan Perdana Menteri Inggris 10 Jack L. Nelson, Stuart B. Palonsky, Mary Rose McCarthy, Criticall Issues In Education, (New York: McGraw-Hill, Inc., 2006), hal. 201. Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

59


Konsep pendidikan untuk semua (education for all) merupakan konsep yang berisi semangat pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam pendidikan, karena pendidikan sejatinya merupakan hak dasar yang mutlak harus diperoleh oleh semua orang tanpa kecuali. Hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan setinggi dan sejauh kemampuan yang dimilikinya. Tidak boleh pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang atau elit tertentu. Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan seringkali masih dirasakan oleh masyarakat sebagai beban berat. Banyak anggota masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya memperoleh pendidikan karena ketiadaan biaya. Pendidikan menjadi barang mewah yang teramat mahal sehingga tidak dapat dijangkau dengan kemampuan uang yang dimiliki. Sehingga tidak mengherankan setiap awal tahun ajaran baru kita sering membaca di surat kabar atau mendengar dan menyaksikan di televisi para orangtua mengeluh tentang mahalnya biaya untuk memasukan anaknya ke sekolah, bahkan tidak jarang mereka harus menggadaikan barang berharga milikinya hanya sekedar untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Budaya kapitalis telah merambah dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak luput dari kekejaman kapitalisme yang cenderung hanya bicara uang dan keuntungan materil. Pendidikan dikuasai oleh pemilik uang, orang kaya menjadi kelompok elit dalam dunia pendidikan. Sementara kelompok miskin menjadi kelompok termarginalkan yang hanya menjadi penonton. Budaya yang muncul dalam pendidikan adalah budaya yang cenderung mengajarkan sikap hedonism, materialism, pragmatism dan budaya serba instan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, tulisan ini hendak mengkaji secara kritis tentang fenomena kapitalisme yang telah berkembang dalam dunia pendidikan Indonesia, khususnya sekolah, dan berbagai efeknya bagi upaya mencerdaskan kehidupan kebangsaan yang mengakibatkan lemahnya upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kelas dan status sosialnya. Kajian tentang kapitalisme dalam pendidikan menurut hemat penulis merupakan salah satu isu kritis yang berkembang dalam dunia pendidikan dewasa ini. Untuk itu, tulisan ini setelah diawali dengan bab pendahuluan, secara berturut-turut akan membahas munculnya “faham atau madzhab 60


Muhammad Solihin

sekolah” yang menjadi titik awal lahir dan berkembangnya kapitalisme dalam pendidikan (sekolah), selanjutnya membahas potret kapitalisme dalam pendidikan dengan segala dampak negatifnya, dan pembahasan tulisan ini dilanjutkan dengan menguraikan bagaimana mengembalikan hakikat pendidikan yang benar-benar dapat mengembangkan sumber daya manusia yang bebas dari belenggu kapitalisme dalam pendidikan sehingga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, tulisan ini diakhiri dengan penutup yang berisi beberapa catatan penutup sebagai simpulan.

Pembahasan A. Madzhab Sekolah : Manusia Membutuhkan Pendidikan atau Sekolah?

Pendidikan bagi umat manusia disadari telah mampu menciptakan kemajuan peradaban unggul di muka bumi ini. Belajar menjadi inti dari aktifitas pendidikan. Tanpa belajar sesungguhnya tidak ada aktifitas pendidikan, dengan belajar manusia akan menjadi makhluk produktif, kreatif, berbudaya, dan berwatak, sehingga diyakini mampu mengurangi kemiskinan, eklusivisme, kebodohan, penindasan dan perperangan. Seperti Kesimpulan UNISCO yang disampaikan melalui Komisi Internasional bidang Pendidikan : “Education has a fundamental role to play in personal dan social development. ...... as one of the principal means available to foster a deeper and more harmonious form of human development and thereby to reduce poverty, exclusion, ignorance, opperssion and war”.11 Dalam perkembangannya makna pendidikan direduksi, disederhanakan maknanya menjadi sekolah. Hak belajar sebagaimana kritik Ivan Illich dipersempit menjadi kewajiban sekolah.12 Perspektif yang digunakan dalam hal ini adalah perspektif reduksionis terhadap pendidikan. Pendidikan dimaknai secara sangat sederhana menjadi sebuah institusi pendidikan yang bernama sekolah. Padahal sejatinya 11 Jacques Delors at.al. Learning : The Treasure Within, (Unesco, 1998), hal. 13 12 Ign. Gatot Saksono, Pendidikan yang Memerdekakan Siswa (Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2008), hal. 17. Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

61


sekolah hanyalah salah satu dari sekian banyak institusi pendidikan tempat anak manusia menjalankan proses belajar dalam hidupnya. Pendidikan berasal dari kata latin educare yang berarti “menarik ke luar dari” sehingga pendidikan adalah sebuah aksi membawa seorang pais (anak atau peserta didik) keluar dari kondisi tidak merdeka, tidak dewasa, dan tergantung, ke situasi merdeka, dewasa, dapat menentukan sendiri dan bertanggungjawab. Tentu saja konsep ini akan tercapai manakala belajar sebagai inti pendidikan tidak dibatasi dalam lingkup yang sempit sebagai aktifitas bersekolah. Sekolah sering didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum-kurikulum yang bertingkat.13 Kehadiran penuh dalam tempat tertentu ini sesungguhnya hanyalah pemanfaatan sebagian waktu luang yang dimiliki oleh setiap orang, karena sebagaimana asal kata sekolah dari bahasa latin yaitu skhole, scolae atau schola yang secara harfiyah berarti waktu luang atau waktu senggang; waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar. Bukan sebagaimana yang ada dalam pikiran dan bayangan orang tatkala mendengar kata sekolah, terbayang suatu tempat dimana orang-orang menghabiskan sebagian masa hidupnya untuk belajar atau mengkaji sesuatu.14 Sekolah sebagai institusi belajar sesungguhnya hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat belajar yang tersedia di alam ini. Saat ini masyarakat sangat percaya dengan fungsi dan peran sekolah. Bahkan duniapun telah menjadikan sekolah sebagai alat ukur penentu kualitas dan kemajuan suatu bangsa. Angka partisipasi kasar (APK) masyarakat bersekolah menjadi salah satu indikator kualitas pembangunan suatu negara. Kampanye besar-besaran “ayo sekolah” telah berhasil menyeret manusia untuk berlomba-lomba, berkompetisi memasuki dunia sekolah. Sekolah sampai jenjang yang tinggi telah menjadi cita-cita dan harapan semua orang; apapun dilakukan demi meraih cita-cita bersekolah. Kenapa tidak diajak ayo belajar? Padahal 13 Everett Reimer, Sekitar Eksistensi Sekolah (School Is Dead An Essay On Alternatives In Education), Penyadur M. Soedomo (Yogyakarta: Hanindita, 2004), hal. 25. 14 Roem Topatimasang, Sekolah itu Candu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2000), hal. 5-6.

62


Muhammad Solihin

sejatinya inti pendidikan adalah belajar (learning). Muncul di tengah-tengah masyarakat “madzhab sekolahan”, “madzhab ijazah”. Sekolah dengan ijazahnya, telah menjadi barang mewah dan penentu keberhasilan manusia. Ijazah menjadi “tujuan” orang bersekolah, dengan ijazah manusia beranggapan bahwa sebagian terbesar masa depannya telah dapat diraih, ditemukan, bahkan ditentukan. Terlalu percayanya terhadap sekolah, manusia telah rela menghabiskan sebagian terbesar waktu, kekayaan, dan segala kemampuannya untuk bersekolah. Berbagai institusi pendidikan seperti sekolah bertebaran di hampir seluruh pelosok negeri. Perhatian terhadap perkembangan sekolah saat ini tidak hanya oleh pemerintah, tetapi para praktisi pendidikan swasta pun tak kalah antusiasnya berperan serta mendirikan sekolah. Dimanamana berdiri yayasan yang secara khusus aktifitasnya mengelola lembaga pendidikan (sekolah). Sekilas perkembangan pendidikan persekolahan ini memang terasa menggembirakan sebab pendidikan yang hakikatnya memiliki tujuan manusiawi bagi pengembangan sumber daya manusia mendapatkan respon positif dari masyarakat. Namun pertanyaanya, benarkah pendidikan kita telah benar-benar berdiri pada jalur yang tepat sesuai dengan misi pendirian bangsa ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa ? Nampaknya eksistensi sekolah yang mendominasi kehidupan manusia itulah yang digugat oleh para pakar pendidikan pembebasan seperti Everett Reimer, Paulo Freire dan Ivan Illich. Sekolah yang semestinya berwajah humanis, ternyata telah tampil dengan wajah yang cenderung kapitalis, elitis, materialis, dan melahirkan produk manusia yang bersikap serba instan. Dan yang jelas sekolah hanya dapat dinikmati oleh kelompok kelas tertentu dalam masyarakat. Secara khusus Illich mengatakan bahwa kesan sekolah sebagai terbuka untuk umum sesunggunya bersifat semu atau palsu. Karena kata Illich, sekolah sesungguhnya hanya terbuka pada mereka yang terus menerus memperbarui surat kepercayaannya melalui retribusi (bayaran).15 15 Ivan Illich, Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah, Terjemah dari buku Deschooling Society, Penerjemah Sonny Keraf, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 81 Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

63


B. Potret Kapitalisme dalam Pendidikan atau Sekolah

Akhir-akhir ini bermunculan beragam kritik dan gugatan terhadap eksistensi sekolah, meneruskan gugatan dan kritik yang telah dilakukan tokoh-tokoh besar seperti Reimer, Freire, dan Illich. Pendidikan sekolah dianggap tidak dapat menjawab tantangan pembangunan yang memerlukan tenaga-tenaga kreatif dan berwatak tangguh. Sekolah dianggap sebagai “candu sosial”, sekolah sering dijadikan objek bisnis, sekolah mahal, elitis, diskriminatif, sekolah tidak lebih hanyalah panggung kontes dan lain-lain kritik dan gugatan dilontarkan terhadap sekolah. Sederetan karya tulis dan buku bermunculan yang berisi gugatan terhadap sekolah, sebut saja misalnya buku: school is dead, deschooling society, sekolah kapitalis yang licik, sekolah itu candu, lebih baik tidak sekolah, dan pembodohan siswa tersistematis. Terkait dengan eksistensi lembaga pendidikan, Marx pernah meramalkan “basis dari gerak sejarah sistem pendidikan dunia ditentukan oleh basis kapital (ekonomi)”. Tampaknya, ramalan Marx itu telah terbukti dalam realita dunia pendidikan saat ini, khususnya di Indonesia. Dengn mengatasnamakan persaingan global dan peningkatan kualitas pendidikan, kini bermunculan rupa-rupa stratifikasi pendidikan seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Kategori Mandiri (SKM), Sekolah Standar Nasional (SSN), Sekolah Persiapan Pemenang Nobel (SPPN), Sekolah Penghasil Insan Kamil yang Kompetitif (SPIKK), Sekolah Nasional Plus (SNP), Sekolah Unggul (SU), Sekolah Reguler (SR), Jalur Khusus, Kelas Khusus, Kelas Internasional, Kelas Non Reguler, Kelas Eksekutif dan sejumlah label lainnya yang membuka akses selebar-lebarnya atas praktek kapitalisme (komersialisasi) ditubuh pendidikan. Kita tentunya bersepakat adanya kualitas pendidikan dan kompetisi global. Akan tetapi kualitas tanpa mengesampingkan hak pendidikan bagi semua (education for all) yang tidak melahirkan ketimpangan sosial dan “kastanisasi”. John Dewey pernah menyampaikan pesan revolusionernya bahwa masyarakat yang demokratis harus menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warganya serta kualitas pendidikan yang sama. Pendidikan sebagaimana dikatakan oleh Horace Mann merupakan pintu gerbang kepada persamaan.16 16 Saksono, Pembodohan, hal. 224-225

64


Muhammad Solihin

Praktik pendidikan belakangan ini, disadari atau tidak, telah terjebak dalam dunia kapitalisme. Penyelenggaraan pendidikan adalah bagaimana sekolah dapat menjual harisma dan kebanggaan sebesarbesarnya sehingga banyak calon siswa membelinya. Penilaian atas kharisma dan kebanggaan sebuah sekolah sifatnya capital sehingga pendidikan berbiaya mahal seringkali dianggap benar atau dibenarkan. Mahalnya biaya pendidikan di sekolah-sekolah kita belakangan ini (termasuk sekolah negeri), menjadi hal yang menakutkan. Biaya pendidikan yang mahal mengakibatkan semakin jauhnya layanan pendidikan (yang bermutu) dari jangkauan kaum miskin. Dampaknya akan menciptakan kelas-kelas sosial dan ketidakadilan sosial. Padahal UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”17 Kondisi yang demikian berakibat pada kemampuan kaum miskin (yang sebenarnya mereka pun tidak mau menjadi orang miskin) untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaannya sebagai manusia yang bermartabat menjadi sangat berat. Situasi ini menjadi semakin parah karena penilaian terhadap kemampuan intelektual subjek didik pun sangat ‘capital oriented’. Angka seringkali diciptakan untuk menentukan status intelektual dan kelulusan. Celakanya hal ini dijadikan legitimasi sekolah dengan biaya mahal itu. Dampak dari penyelenggaraan pendidikan yang demikian akan menghasilkan out-put (pribadi-pribadi) kapitalis, yang siap mengkapitalkan semua proses hidup demi kharisma, kebanggaan, kekuasaan, dan dominasi. Apa yang dapat kita harapkan dari kondisi pendidikan yang ‘capital oriented’ ini, kecuali terjebak dalam hubungan hegemonik. Lembaga pendidikan saat ini sudah tidak lagi menjadi media transformasi nilai dan instrumen memanusiakan manusia (humanisasi) atau dalam bahasa Yahudi Cohen sebagai lembaga yang berperan dalam proses pembangunan negara peradaban (civilizational states), melainkan menjadi “lahan basah” bagi para pengelola pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, lembaga pendidikan layaknya korporasi (konglemarasi) yang hanya memikirkan profit oriented. Tidak heran, kalau makin hari biaya pendidikan kian melonjak. Di era modern sekarang ini, hampir mustahil menemukan biaya pendidikan yang bisa dijangkau orang menengah ke 17 UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

65


bawah (miskin), khususnya bagi pendidikan yang bermutu. Semakin bagus fasilitas, semakin besar uang yang mesti dikeluarkan peserta didik. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia barada di bawah “garis kemiskinan”. Pragmatisme pendidikan merupakan malapetaka besar bagi masa depan bangsa, khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan transformasi nilai-nilai kebangsaan. Jika pola pikir pragmatisme menghinggapi peserta didik, dipastikan tidak mungkin lahir kepekaan terhadap bobroknya realitas kebangsaan, apalagi berjuang dan melakukan advokasi terhadap pemberdayaan kaum-kaum marjinal (tertindas). Sebaliknya, yang ada dalam benak peserta didik hanyalah bagaimana cepat mendapatkan ijazah, gelar sarjana dan memperoleh profesi yang bergengsi, cepat kaya, dan hidup mewah. Sehingga tidah heran muncul orang-orang seperti “Gayus”, yang memanfaatkan jabatannya semata-mata untuk memperkaya diri dan golongannya. Pendidikan semestinya bukan lahan basah untuk merenggut keuntungan kapital (profit), melainkan sebagai instrumen membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan amoral sehingga dapat menempatkan manusia dalam esensi dan martabat kemanusiaanya yang sejati. Pendidikan memang tidak berdiri sendiri. Pendidikan sangat terkait dengan berbagai kepentingan pihak dominan, terutama para pemegang kekuasaan politik dan kekuasaan modal. Dalam kaitannya dengan industrialisasi, kepentingan kapitalisme dalam dunia pendidikan telah bisa disaksikan sejak tahun era 1970-an. Sejak tahun itu, bersamaan dengan tegaknya pilar ideologi pembangunanisme (developmentalism) yang dibawa oleh pemerintahan orde baru, pendidikan mulai kehilangan rohnya sebagai satu pilar utama peningkatan SDM yang memiliki visi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pola hubungan pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan proses industrialisasi. Pendidikan selalu diarahkan pada kepentingan-kepentingan dagang atau politik, bukan lagi kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana misi sejatinya yang di amanahkan UUD 1945. Di bawah tekanan industrialisasi dan politisasi pendidikan inilah para peserta didik kemudian hanya bisa menjadi mesin-mesin industri yang harus tunduk dan patuh pada kepentingan pragmatis. Biaya pendidikan yang harus ditanggung untuk memasuki sistem sekolah mulai diterapakan, dengan bentuk yang sangat beragam dan tentu jumlahnya pun cukup besar, mulai uang bangunan, 66


Muhammad Solihin

uang buku, uang seragam, uang ujian, dan biaya untuk les tambahan jam pelajaran. Dan mulai zaman Soeharto atau Orde baru kita mengenal istilah Uang SPP pada Sekolah Menengah pertama (SMP) dan Sekolah Mengengah Atas (SMA) atau sederajat. Padahal UU Dasar 1945 telah mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak pendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, makna wajib menyelengenggarakan juga berarti wajib membiayainya. Dengan penyelenggaran pendidikan seperti yang diuraikan di atas, penurut pandangan penulis, sulit tercapai pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas sehingga dapat mewujudkan kehidupan kebangsaan yang cerdas. Pendidikan yang lebih cendrung kepada “profit oriented” dan serba “instan” akan cendrung melahirkan pendidikan yang asal jadi dan mengabaikan mutu pendidikan.

C. Bagaimana Seharusnya Pendidikan yang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Kembalikan pendidikan ke jatidiri ideal hakikat pendidikan sebagai proses mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu pendidikan yang berkualitas sekaligus berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan yang berlaku untuk semua tanpa kecuali (education for all), hilangkan hambatan bagi akses pendidikan untuk semua. Temukan alternatif model pendidikan yang bervisi dan berwajah humanis, biaya yang rendah tidak berarti pendidikan yang kurang bermutu. Jangan lupa Pendidikan itu bermacam-macam tetapi satu, yaitu upaya memuliakan kemanusiaan manusia,18 yakni meninggikan harkat dan martabat manusia. Pendidikan akan memberikan makna bagi kehidupan tentunya manakala fungsi pendidikan telah mewujud dan telah memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi pendidikan yang prinsip menurut UNESCO, melalui International Commision on Education for The Twenty First Century,19 yaitu : “One of education’s principal functions is therefore that of fitting

– 79

18 Prayitno, Dasar Teori dan Paksis Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 1-5 19 Jacques Delors et.al. Learning : The Treasure Within, (Unesco, 1998), hal. 78


67


humanity to take control of its own development. It must enable all people without exception to take their destiny into their own hands so that they can contribute to the progress of the society in which they live, founding development upon the responsible participation of individuals and communities”. Selanjutnya, menurut Noeng Muhadjir, setidaknya ada tiga fungsi pendidikan bagi kehidupan, pertama, pendidikan berfungsi untuk menumbuhkan kreativitas subyek didik, kedua, pendidikan berfungsi memperkaya khasanah budaya manusia, memperkaya isi nilai-nilai insani dan nilai-nilai ilahi, dan ketiga, pendidikan berfungsi menyiapkan tenaga kerja produktif.20 Tentu disadari bersama bahwa upaya transformasi pendidikan dengan konsep di atas, bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi diperlukan waktu, usaha, komitmen, sumber daya yang sangat besar, serta kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang sangat efektif agar perubahan terjadi dan bergerak ke arah yang diharapkan. Ada tiga hal penting yang akan mempengaruhi keberhasilan trasformasi dunia pendidikan ini, yang harus dilakukan perubahan oleh para pelaksana dan penyelenggaran pendidikan yang bervisi masa depan. Mewujudkan pendidikan bermakna bagi masa depan kehidupan bangsa yang cerdas, akan lebih ideal manakala dalam perwujudannya diarahkan pada tercapainya enam pilar pendidikan21, yaitu: 1. Learning to know (belajar bagaimana mengetahui). Pendidikan dalam arti belajar, bukan sebatas mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat selama-lamanya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah diberikan, tetapi yang harus ditekankan adalah kemampuan 20 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2005), hal. 15-20 21 Menurut rekomendasi Unesco dalam Learning : The Treasure Within, hal. 86. ada empat pilar (learning to know, learning to do, learning to be, dan learning live together), sedangkan Mastuhu merumuskannya ada enam pilar (learning to know, learning to do, learning to be, learning live together, learning how to learn, dan learning througthout life); dalam hal ini penulis mengambil konsep enam pilar yang dikemukakan oleh Mastuhu, yang berarti bahwa empat pilar yang dikemukakan oleh Unesco termasuk di dalam pembahasan ini.

68


Muhammad Solihin

memahami makna dibalik materi ajar yang telah diterima. Termasuk dalam hal ini adalah sasaran agar berfikir secara rasional, tidak sematamata mengikuti atau “membeo”, juga tidak mandeg, jumud, ataupun stagnan.

2. Learning to do (belajar bagaimana berbuat). Dikatakan oleh Mastuhu, pendidikan kita selama ini cenderung banyak mengajarkan “omong, bicara” dan kurang menuntun orang untuk “berbuat”. Sehingga populer dengan sebutan NATO (no action talk only, tidak berbuat hanya bicara. Akan tetapi perlu diingat bahwa learning to do bukan berarti kemampuan berbuat yang mekanik dan pertukangan tanpa pemikiran, akan tetapi action in thinking, berbuat dengan berfikir. Pendidikan dituntut untuk menjadikan out put-nya mampu berbuat dan memperbaiki kualitas hidupnya sesuai dengan tantangan yang ada. 3. Learning to live together (belajar untuk hidup bersama). Pendidikan harus mampu mengarahkan muridnya akan makna hidup bersama di tengah kenyataan kemajemukan. Hal ini penting karena pemahaman terhadap pluralisme akan menyadarkan kita akan adanya nilai-nilai universal, seperti demokratisasi, HAM, dan lain sebagainya. Realitas terjadinya benturan antar elemen di masyarakat akhir-akhir ini, boleh jadi sebagai ekses pendidikan (pembelajaran) yang kurang menyentuh konsep learning to live together ini. 4. Learning to be (belajar bagaimana sebagai dirinya). Pendidikan haruslah mengajarkan kepada peserta didiknya agar menjadi “tahu diri” sehingga sadar atas kekurangannya, kemudian mau belajar. Disamping itu juga perlu diajarkan agar sadar lingkungan untuk menjadi bumi yang dihuni agar tidak mengalami kerusakan, yang pada akhirnya akan mengancam eksistensinya.

5. Learn how to learn Pendidikan secara formal mengenal jenjang atau tingkat, yang berarti bahwa pada saat tertentu secara formal pendidikan (belajar) akan berakhir bagi manusia yang menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan sampai ke tingkat yang paling tinggi, atau selesai dalam batas maksimal kemampuannya, baik kemampuan intelektual atau kemampuan ekonomi. Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

69


Akan tetapi pada hakikatnya pendidikan (belajar) tidak pernah berakhir atau selesai. Oleh karena itu, learning how to learn menuntun peserta didik agar mampu mengembangkan strategi dan kiat belajar yang independen, kreatif, inovatif, dan penuh percaya diri; karena masyarakat baru atau masyarakat modern adalah masyarakat belajar (learning society, knowledge society), dan yang tak kalah pentingnya adalah harus tertanam dalam diri setiap insan bahwa orang yang mampu menduduki posisi sosial yang penting adalah mereka yang mampu belajar lebih lanjut tanpa dibatasi oleh jenjang pendidikan formal. 6. Learning throughtout life22 Ilmu adalah hasil temuan, hasil pencarian manusia yang tidak akan pernah selesai. Belajar sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu seiring dengan perubahan dan perkembangan kehidupan yang berjalan terus menerus dan harus terus dilakukan. Tidak ada jalan lain kecuali harus belajar terus menerus sepanjang hayat. Pemikiran akan hakikat makna pendidikan bagi mencerdaskan kehidupan bangsa akan dapat terwujud tentu saja jika benih-benih budaya kapitalisme dalam pendidikan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Mengingat kapitalisme dengan beragam produk turunannya seperti konsumerisme, materialisme, hedonisme, pragmatisme, dan sikap serba instan dalam kenyataannya cenderung telah membelokkan nilai substantif pendidikan sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang benar, utuh dan dinamis tentang hakekat pendidikan dalam upaya membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, yang pada gilirannya dapat mengantarkan kepada manusia yang dapat berkarya bagi mensejahterakan dan memakmurkan hidup mereka itu sendiri. Disamping itu pemahaman terhadap pendidikan juga harus tepat, mengingat pemahaman yang kurang tepat terhadap pendidikan akan melahirkan konsep dan praktek pendidikan yang kurang proporsional. Selanjutnya, dengan menjadikan ke enam pilar tersebut sebagai dasar pelaksanaan pendidikan diharapkan mampu melahirkan 22 Lihat Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21 (The Mind Set of National Education in the 21 century), (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2006), hal. 132-135

70


Muhammad Solihin

pendidikan nasional yang bermutu, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap yang diperlukan bagi peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang bermoral, beretos kerja, berdisiplin, produktif, demokratis dan bertanggung jawab.23 Untuk mewujudkan pendidikan yang demikian, tentunya diperlukan komitmen dan political will yang kuat dari pemerintah untuk menjamin pembiayaan pendidikan, sehingga seluruh warga negara dapat menikamati pendidikan yang tampa harus membayar mahal, sehingga sistem kapitalisme pendidikan dapat terhapuskan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa cacatan sebagai kesimpulan yaitu : 1. Pendidikan memiliki kekuatan dahsyat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera, karenanya menjadi hak bagi setiap warga Negara untuk dapat menikmatinya. Pendidikan bukanlah milik sekelompok orang, tetapi miliki semua orang (education for all). 2. Kapitalisme telah masuk ke dalam pendidikan, yang hanya bicara soal untung dan uang, jiwa kapitalis berbasis pendidikan telah menjadi pemandangan keseharian dalam dunia pendidikan. Budaya kapitalisme dalam pendidikan (khususnya sekolah) yang mewujud dalam bentuk lain yaitu materialism, konsumerisme, hedonism, pragmatism, dan sikap instan telah menjadi ancaman serius bagi upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi sumber daya manusia (human resources) yang unggul. Semua bentuk penghambat bagi pendidikan ini harus dihilangkan, tak terkecuali hambatan yang disebabkan karena ketidak mampuannya menjangkau biaya pendidikan. 3. Budaya sekolah yang telah melahirkan “madzhab sekolah” perlu dibarengi dengan upaya lebih mengedepankan hakikat makna sekolah adalah belajar. Budaya belajar harus ditonjolkan ketimbang sekedar budaya sekolah yang seringkali justru memunculkan 23 Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasioanl Kita, (Jakarta: Kompas), hal. 99-100 Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

71


elitisme dalam kehidupan. 4. Pendidikan harus dikembalikan pada hakikat misi utamanya sebagai proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini murupakan hak bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan harus dapat mendorong lahirnya budaya belajar, dan untuk dapat belajar, sekolah bukanlah satu-satunya tempat belajar. Pendidikan juga harus dapat membebaskan manusia dari berbagai belenggu kehidupan, seperti kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan perperangan.[]

72


Muhammad Solihin

DAFTAR PUSTAKA

Delors, Jacques, et. al. Learning : The Treasure Within : Report of The International Cpmmission on Education fo 21st Century, Unisco, 1996. Illich, Ivan. Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah, Terjemah dari buku Deschooling Society, Penerjemah Sonny Keraf. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). Lodge, Rupert C. Philosophy of Education, (New York: Harper & Brother, 1974) Mastuhu. Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21 (The Mind Set of National Education in the 21 century), (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2006). Muhadjir, Noeng. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2005). Nelson, Jack L., Stuart B. Palonsky, Mary Rose McCarthy. Criticall Issues In Education, (New York: McGraw-Hill, Inc., 2006). Prayitno. Dasar Teori dan Paksis Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2009). Reimer, Everett. Sekitar Eksistensi Sekolah (School Is Dead An Essay On Alternatives In Education), Penyadur M. Soedomo. (Yogyakarta: Hanindita, 2004). Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Jakarta : Kompas, 2008 Saepudin, Aep. “Pendidikan dan Kebangkitan Nasional”dalam www.epsdin. wordpress.com. Diunduh tanggal 12 Februari 2011. Saksono, Ign. Gatot. Pendidikan yang Memerdekakan Siswa, (Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2008). Susilo, M. Djoko. Pembodohan Siswa Tersistematis, (Yogyakarta: Pinus, 2007). Tilaar, H.A.R. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). ________ Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural, (Jakarta: Kompas, 2005). Topatimasang, Roem. Sekolah itu Candu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2000).


73

KAPITALISME PENDIDIKAN (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa)

Recommend Documents