7
KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN
A. Sejarah Ringkas Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Perkembangan Kepegawaian Negara melalui beberapa tahap yaitu: 1. Masa sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia 2. Masa Revolusi Fisik 3. Masa Pemulihan Kedaulatan Republik Indonesia 4. Masa Kesatuan Republik Indonesia 5. Masa Reformasi 1. Masa sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia Pada masa sebelum kemerdekaan RI Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang
bekerja
pada
Pemerintah
Hindia
Belanda.
Pembinanya
diselenggarakan oleh KANTUUR VAN DEN HOOFD AMBTENAR VOOR ALGEMEN AMBTENAARZEAKEN yang dibentuk pada tahun 1938. 2. Masa Revolusi Fisik Pada masa revolusi fisik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang bekerja pada Pemerintahan Hindia Belanda. Pembinanya oleh KANTUUR VAN
DEN
HOOFD
AMBTENAR
VOOR
ALGEMEN
AMBTENAARZEAKEN, dan selanjutnya diganti menjadi DIENST VOOR ALGEMENE PERSONALE ZAKEN.
3. Masa Pemulihan Kedaulatan RI
8
Pada masa ini Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi: a. Pegawai Cooperatif Yang dimaksud
dengan pegawai cooperative adalah Pegawai
Negeri yang bekerja pada Pemerintahan Hindia Belanda dan digaji berdasarkan
peraturan Pemerintah Hindia Belanda sama seperti
masa sebelum perang Kemerdekaan RI. b. Pegawai Non Cooperatif Yang dimaksud dengan pegawai non cooperative adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Pembinanya diselenggarakan oleh Kantor Urusan Pegawai ( berdasarkan PP. No. 11 Tahun 1948 tentang Peraturan Pembentukan Kantor Urusan Pegawai ). Kantor ini merupakan cikal bakal dari kantor urusan pegawai yang selanjutnya menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). 4. Masa Kesatuan Republik Indonesia Pada masa kesatuan RI Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri yang bekerja pada Pemerintahan kesatuan Republik Indonesia. Pembinanya diselenggarakan oleh Kantor Urusan Pegawai (KUP), yang merupakan penggabungan dari Kantor Urusan Pegawai di Yogyakarta dan jawatan Urusan Umum Pegawai di Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnta maka pada tahun 1972 dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1972 KUHP diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara ( BKAN ).
9
Dengan
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1972 maka kedudukan
fungsi tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian semakin berkembang. Namun dalam perkembangannya PP No. 32 Tahun 1972 dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1984 yang berisikan mencabut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1972, dan menyatakan kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pemerintah kemudian menyempurnakan lagi struktur organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan menetapkan Kepres No. 11 Tahun 1984 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi Badan Administrasi
Kepegawaian
Negara.
Tugas
Badan
Administrasi
Kepegawaian Negara menurut Kepres tersebut adalah membantu presiden dalam menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi Negara di bidang kepegawaian untuk menjamin jalannya pemerintahan. Untuk mengantisipasi dan mengimbangi perkembangan keadaan agar jalannya penyelenggaraan administrasi kepegawaian dapat dilakukan lebih efektif,
maka
upaya
penyempurnaan
struktur
organisasi
Badan
Administrasi Kepegewaian ini secara langsung telah berdampak terhadap budaya kerja cepat, tepat, dan selamat. Adanya perubahan struktur organisasi dan budaya kerja ini telah mendorong Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk merancang
10
satu rencana kerja yang lebih terarah dan terpadu baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengimbangi meningkatnya tugas dan badan kerja Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maka di beberapa
daerah
dibentuk
Kantor
Wilayah
Badan
Administrasi
Kepegawaian Negara, salah satunya adalah Kantor Wilayah VI Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Medan. Kantor Regional VI Badan Kepegawai Negara Medan dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 54 / KEP / 1997, dan diresmikan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 18 Februari 1998. Badan Administrasi Kepegawaian Negara Kantor Regional VI diberikan tugas menyelesaikan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada di wilayah yaitu Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara adalah unit organisasi vertikal Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang berada di bawah tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara dan dipimpin langsung oleh seorang kepala. 5. Masa Reformasi Dengan keputusan Presiden No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 59/KEP/1999 tentang organisasi tata kerja Badan Administrasi Kepegawaian Negara maka dipandang perlu untuk mengubah nama kantor wilayah dengan membentuk Kantor
11
Regional Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Keputusan tersebut makan nama Badan Administrasi Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia diubah menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2000 di Jakarta dengan ketetapan Kepala Kepegawaian Negara. a. Visi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Mewujudkan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Sebagai Unit Terdepan Dalam Pelayanan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. b. Misi Kantor Regional VI Badan Kepegegawaian Negara Medan 1. Menyelenggarakan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian 2. Menyelenggarakan Kepegawaian
Koordinasi
Berbasis
Sistem
Teknologi
Informasi
Informasi
dan
Pemeliharaan DataKepegawaian PNS 3. Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian serta Bimbingan Teknis Bidang Kepegawaian 4. Menyelenggarakan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan, Pengelolaan Sumber Daya dan Administrasi serta Manajemen Internal. c. Motto Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan
12
“KEPUASAN ANDA KEBANGGAAN KAMI.”
Gambar II.1 Logo Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Sumber : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan
B. Struktur Organisasi dan Personalia Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungna aktivitas dan fungsi dibatasi, serta menggambarkan juga dengan jelas tugas-tugas kerja masing-masing yang harus diselesaikan tepat waktu. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas yang dibebankan institusi atau perusahaan.
Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa dan siapa
yang bertugas
13
melaksanakan suatu pekerjaanpada sebuah pos kerja di dalamsebuah institusi atau perusahaan. Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan memiliki struktur organisasi berbentuk garis, dimana pimpinan bertindak sebagai pengelola puncak tanpa diatur atau dipengaruhi oleh orang lain pada posisinya yang menunjukkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam pembagian fungsi-fungsi operasional. Struktur organisasi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan telah mengalami banyak perubahan atau penyempurnaan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perusahaan.Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan dapat dilihat pada Lampiran I.
14
C. Job Description a. Kepala Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan administrasi dan manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah di wilayah kerjanya, melaksanakan koordinasi kerja sama dibidang kepegawaian dengan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, dan instansi pusat yang berada di daerah dalam wilayah kerjanya, serta memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu Kepala Badan Kepegawaian Negara.
b. Bagian Umum Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional BKN. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana program b. Pengelolaan administrasi keuangan c. Pengelolaan administrasi kepegawaian d. Pengelolaan tata usaha kantor, dokumentasi dan kehumasan, serta perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Umum terdiri dari : a. Subbagian
Perencanaan
dan
Keuangan
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program dan
15
anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran serta pembukuan verifikasi. b. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, administrasi mutasi dan pengembangan kepegawaian serta kesejahteraan pegawai. c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
urusan
surat
menyurat,
kearsipan,
ekspedisi,
penggandaan, dokumentasi, kehumasan, penyusunan laporan, serta urusan perlengkapan, angkutan kendaraan dinas, urusan dalam dan keamanan.
c. Bagian Mutasi Bidang
mutasi
mempunyai
tugas
melaksanakan
pemberian
pertimbangan teknis mutasi kepegawaian kepada Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah, dan menetapkan kenaikan pangkat anumerta, pengabdian di wilayah kerjanya. Bidang Mutasi terdiri dari : a. Seksi Administrasi Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan administrasi b. Seksi Mutasi I, II, III mempunyai tugas melakukan penelitian persyaratan dan penyiapan bahan pertimbangan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat 1 gol. Ruang 1/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang
16
IV/e dan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi juru Muda Tingkat 1 golongan ruang 1/b sampai dengan Pembina Tingkat 1 golongan ruang IV/b, serta penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan penyiapan pertimbangan teknis peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah.
d. Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Bidang
Status
Kepegawaian
dan
Pensiun
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil,
Kartu
Pegawai
(KARPEG).
Kartu
isteri/suami
(KARIS/KARSU), pemberhentian dan pemberian pension bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan janda/dudanya dan penyiapan pertimbangan teknis bagi pegawai Negeri Sipil Daerah dan janda/dudanya yang telah mencapai batas usia pension, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian lainnya. a. Seksi Administrasi Status Kepegawaian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan administrasi status kepegawaian dan pensiun. b. Seksi Status Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetepan Nomor Identitas pegawai bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
17
c. Seksi Pensiun I dan Seksi Pensiun II mempunyai tugas melakukan penelitin dan penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat serta penyiapan bahan pertimbangan teknis pemberitahuan dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencapai batas usia pensiun serta pensiun janda/dudanya, dan pengelolaan tata naskah pensiun.
e. Bidang Informasi Kepegawaian Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan system informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah dan memfasilitasi pengembangan system informasi kepegawaian pada instansi daerah diwilayah kerjanya. Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari : a. Seksi Pemyiapan dan Pengelolaan data Kepegawaian I dan II mempunyai tugas melakukan urusan pengagendaan, penyuntingan, penyandian, perekaman, pengelompokan, penyimpanan, dan pemeliharaan surat/ dokumen kepegawaian, serta penyiapan penyusunan laporan/perangkaan sesuai beban tugasnya. b. Seksi
Pengelolaan
Data
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melakukan pengolahan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah, koordinasi dalam penyelenggaraan aplikasi infromasi kepegawaian, pemeliharaan basis data kepegawaian serta penyimpanan data dalam komputer.
18
c. Seksi Penyajian dan Pertukaran Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan jaringan komunikasi data, rekonsiliasi data dan system informasi kepegawaian, serta penyajian dan pertukaran informasi kepegawaian.
f. Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang
Bimbingan
Teknis
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan bimbingan teknis kepegawaian dan Diklat kepegawaian, melakukan pengawasan kompetensi jabatan, dan pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah. Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian terdiri dari : a. Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian, pengawasan standar kompetensi jabatan, dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian di wilayah kerjanya, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja dan displin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara. b. Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian, pengawasan standar kompetensi jabatan, dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian di wilayah kerjanya.
19
c. Seksi
Pengembangan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
merencanakan kebutuhan Diklat, menyusun program Diklat, menyiapkan penyelenggaraan Diklat kepegawaian, melakukan kerja sama Diklat, monitoring, dan pengendalian pemanfaatan Diklat instansi di wilayah kerjanya.
g. Kelompok Jabatan Fungsional a. Di lingkungan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara terdapat kelompok jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya. b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari analisis kepegawaian, pranata computer dari jabatan fungsional lainnya. c. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara. d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Jaringan Kegiatan Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan
20
di bidang manajemen kepegawaian Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pengangkatan,
yang
Penempatan,
sekurang-kurangnya Pendidikan
dan
meliputi Pelatihan,
Perencanaan, Penggajian,
Pembinaan, Kedudukan hak, Tanggung jawab. Kepegawaian Negara merupakan suatu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Badan Kepegawaian Negara merupakan sebuah instansi yang menghasilkan jasa non profit (tidak berorientasi pada perolehan laba), seperti perusahaan jasa pada umumnya yang bertujuan menghasilkan laba bagi perusahaan.
E. Kinerja Kegiatan Terkini Setiap instansi/perusahaan tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan instansi/perusahaan tersebut, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, instansi ini terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh instansi dapat tewujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja usaha terkini yang dijalankan instansi/perusahaan adalah menyelenggarakan beberapa program prioritas, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kinerja Pelayanan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan yakni :
21
1. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang kepegawaian; 2. Pemberian pertimbangan, persetujuan, dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat di wilayah kerjanya; 4. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi daerah di wilayah kerjanya; 5. Penyelenggaraan
dan
pemeliharaan
jaringan
informasi
data
kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya; 6. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; 7. pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; 8. Pelaksanaan
tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Badan
dilaksanakan,
seperti
Kepegawaian Negara; 9. Kegiatan-kegiatan
kerohanian
juga tetap
perayaan hari-hari besar keagamaan ( misalnya: Idul Fitri, Idul Adha,
22
Natal, Paskah, dan lain-lain) sehingga para pegawai selalu memiliki nilai-nilai dan norma-norma keagamaan dalam menjalani kehidupan, serta selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
F. Rencana Kegiatan Rencana kegiatan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan adalah : 1.
Mengembangkan sistem manajemen SDM PNS
2.
Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan perundang- undangan kepegawaian
3.
Menyelenggaran pelayanan prima bidang kepegawaian
4.
Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian
5.
Menyelenggarakn pengawasan dan pengendalian kepegawaian
6.
Menyelenggarakan manajemen internal BKN
