KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Anis Hidayati Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Jl. Asem Raya 27 Surabaya | [email protected]

Abstract: This article discusses about a Islamic political jurisprudence‟s point of view againts campaign for president and vice president election. It is carried out based on Law No. 42 year 2008 concerning with the election of president and vice president. The general election campaign is a sovereign right of the people to produce democratic government based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD) 1945. The implementation of the general election campaign has a positive effect that is beneficial for the candidates and for the publics to know the candidates they would choose to be a leader. In Islamic political jurisprudence‟s perspective, the implementation of the general election campaign for president and vice president can realize the political rights of individuals associated with the right to nominate and the right to occupy a certain post. All of the people and citizens are entitled to gain a guarantee of their human rights (Hurriyah al-shakhsiyyah) before the law and government. Keywords: Campaign, general election, president, Islamic political jurisprudence. Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan fikih siyasah terhadap kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kampanye pemilihan umum merupakan hak kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan kampanye pemilihan umum ini memiliki efek positif yaitu menguntungkan bagi pasangan calon kandidat yang mancalonkan diri dan bagi khalayak masyarakat untuk mengetahui dan mengenal caloncalon yang akan mereka pilih menjadi pemimpin. Dalam perspektif fikih

AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM VOLUME 5, NOMOR 1, APRIL 2015; ISSN 2089-0109

Anis Hidayati

siyasah, pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden dapat mewujudkan hak-hak politik individu yang terkait dengan hak pencalonan yang dikenal dengan haqq al-tarshih, serta hak menduduki jabatan yakni haqq tawalliy al-wazha-if al-„ammah. Semua rakyat dan warga negara berhak mendapatkan jaminan terhadap hakhak asasi manusia (hurriyah al-shakhsiyyah) di muka hukum dan pemerintahan, termasuk hak-hak politik di setiap individu tersebut. Kata Kunci: Kampanye, pemilihan umum, presiden, fikih siyasah. Pendahuluan Kehadiran pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia.1 Pemilu menjadi penting karena mengandung beberapa intisari di dalamnya, yakni; Pertama, pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; Kedua, pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; Ketiga, pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya, dan; Keempat, pemilu diselenggarakan dengan menggunakan dana yang tidak kecil.2 Sejak reformasi digulirkan hingga kini, demokrasi menjadi ajang kebebasan berpolitik yang terkadang hanya mengarah kepada kegaduhan semata.3 Hal tersebut terlihat dari sebagian elite politik yang melihat dan memperlakukan demokrasi bukan sebagai sebuah proses yang harus dibangun dan dikawal sebagaimana sepatutnya. Melainkan dilihatnya sebagai sebuah ruang kosong yang bebas diisi apa saja dan boleh melakukan apapun di dalamnya.4 Kegaduhan politik merupakan akibat dari sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagai perbaikan dari sistem pemilu 1999 dengan mekanisme proporsional daftar tertutup.5 Selain itu, obyektifitas pandangan dan penilaian M. Karim Rusli, Pemilu Demokratis Kompetitif, (Yogyakatra: PT. Tiara Wacana, 1991), 29. Muhaki, “Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)”, alDaulah, Vol. 1, Nomor 2 Tahun 2011, 148. 3 Zaenal A. Budiyono, Memimpin di Era Politik Gaduh, (Jakarta: DCSC Publishing, 2012), i. 4 Ibid. 5 Muhaki, “Mekanisme Suara Terbanyak”, 148. 1 2

2

al-Daulah Vol. 5, No.1, April 2015

Kampanye Pemilihan Umum

terhadap suatu partai politik atau kandidat yang mencalonkan diri menjadi sesuatu yang sulit diamati.6 Adapun salah satu faktor yang menentukan obyektifitas pandangan dan penilaian masyarakat terhadap partai politik maupun kandidat yang mencalonkan diri adalah dengan adanya komunikasi politik. Pada era reformasi, terlihat peranan rakyat yang begitu penting di dalam mekanisme pemilihan anggota parlemen DPR serta presiden. Berbeda dengan era orde baru di mana intervensi pemerintah Soeharto begitu kuat dalam mekanisme pemilu di Indonesia. Dalam masa reformasi ini pula perbaikan terhadap Undang-Undang pemilu lebih diperhatikan terutama perihal permasalahan yang terkait dengan masalah kampanye. Kampanye pada perkembangannya mengalami semacam perubahan nilai dan perubahan gaya dalam menyampaikan visi dan misi kepada khalayak. Macam- macam model komunikasi era Soekarno berbeda pula dengan gaya komunikasi di era pemilu 2004 dan 2009 bahkan mungkin akan lebih berbeda pula untuk di tahun 2014 dimana peranan media elektronik menjadi begitu dominan dibanding komunikasi yang bersifat orasi.7 Proses komunikasi politik dalam pemilu merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai maupun kandidat yang mencalonkan diri.8 Dalam hal ini, kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang diprogramkan oleh suatu partai politik.9 Kampanye juga dapat dikategorikan sebagai pemasaran sosial

Zaenal A. Budiyono, Memimpin di Era, iii. Elvinaro Ardianto, dkk. Komunikasi Massa; Suatu Pengantar, (Bandung: Simbiosa Rakatama Media, 2007), 7. 8 Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004), (Malang: UMM Press, 2006), 35. 9 Ibid., 40. 6 7

3


Anis Hidayati

yang didalamnya adalah memperkenalkan ide atau gagasan atau wacana sebagai produk yang dipasarkan. 10 Dalam hal demikian, kegiatan kampanye pemilu adalah proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. 11 Undang-Undang tentang kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sendiri telah diatur di dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.12 Mekanisme semacam ini tentu memiliki pertimbangan hukum dan apabila dilaksanakan mesti memiliki implikasi, baik yang direncanakan atau diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Kampanye juga dapat dikatakan sebagai bentuk propaganda. Propaganda di dalam Islam sendiri disebut dengan di’ayah.13 Apabila dilihat dari segi fikih siyasah, memang tidak ada rujukan secara langsung tentang kampanye dalam perspektif fikih siyasah, sebagaimana kampanye yang dilakukan seperti sekarang ini. Mengingat dalam masa Rasulullah, tidak pernah ada pemilihan umum (Pemilu), maka secara otomatis tidak ada pula pelaksanaan kampanye seperti sekarang.14 Namun, apabila diqiyaskan dengan peristiwa setelah masa Rasulullah wafat, yakni masa Khulafaur Rasyidin dan para sahabat tentang pemilihan pemimpin, maka dapat ditemukan rujukan melalui ijtihadnya dalam mengeluarkan hukum-hukum shar’i yang memuat prinsip-prinsip sistem politik dan sistem

10

Ibid., 42. Ibid., 43. 12 Lihat : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 11

13

Bab VII Pasal 33 sampai dengan 103 tentang Pelaksanaan Kampanye.

Mochtar Husein, “Menggurat Sejarah dengan Dakwah” dalam http://islam-ituindah.blogspot.com/2007/11/kampanye-itu-bukan-dakwah.html, diakses 27 April 2014. 14 Hasanuddin Yusuf Adan, “Kampanye Dalam Perspektif Islam”, dalam http://www.kampanyedalamprespektifislam.com, diakses pada 15 April 2014.

4



pemerintahan.15 Mengingat, dalam sejarahnya, pada setiap masa peralihan kepemimpinan yang mengacu pada masa Khulafaur Rasyidin, memang belum ada ketentuan yang baku dan berbedabeda pula prosedurnya dalam hal proses pemilihan pemimpin. Melalui pertimbangan hukum seperti ini, penulis ingin lebih menjabarkan tentang apakah tindakan kampanye di atas sudah berdampak positif (maslahah) bagi masyarakat, atau justru sebaliknya lebih banyak mendatangkan dampak negatif (mafsadah) bagi kehidupan bernegara. Studi ini dimaksudkan untuk merespon tentang mekanisme kampanye pemilu tersebut, dengan menitikberatkan pada pertimbangan normatif yang dikaji melalui perspektif fikih. Konsep Kampanye Pemilihan Umum dalam Fikih Siyasah Di dalam fikih siyasah, belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.16 Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi.17 Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.18 Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fikih siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang Imam Al-Mawardi, Hukum-hukum Penyelengaraan Negara dalam Syariat Islam, Terj: Fadli Bahri dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, (Jakarta: Darul Falah, 2006), ix. 16 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, 128. 17 Antar Venus, Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009), 29. 18 Eko Hadi Wiyono, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Jakarta: Palanta, 2007), 482. 15

5


Anis Hidayati

mayoritas muslim, khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.19 Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fikih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan intikhab ‘amm. Intikhab merupakan jama’ muannas salim yang berasal dari kata ‫إنتخب – ينتخب‬ yang artinya memilih.20 Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.21 Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik disebut dengan istilah al-hizb al-siyasiy yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah, baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilainilai ideologis Islam.22 Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam dalam kancah perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer kini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk Mahomed Ullah Ibn S. Jung, The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990), x. 20 Muhammad Ibn Manzur, Lisân al-„Arab, Jilid I, (Beirut: Dâr Shadir, t.t), 751. 21 Hafied Cangara, Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 19

22

229. Ridho al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 9.

6



partai politik sebagai wadah pemersatu. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat Islam untuk berjuang secara individual dan perseorangan. 23 Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik (al-hizb al-siyasiy), seperti hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.24 Di dalam syariat Islam, telah disebutkan didalamnya tentang batasan-batasan hak-hak politik individu.25 Adapun hak-hak politik tersebut diantaranya adalah hak memilih (haqq al-intikhab); hak musyawarah (haqq al-mushawarah); hak pengawasan (haqq al-muraqabat); hak pemecatan (haqq al-‘azl); hak pencalonan (haqq al-tarshih), dan; hak menduduki jabatan (haqq tawalliy al-wazhaif al-‘ammah).26 Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada hak pencalonan dan hak menduduki jabatan. a. Hak Pencalonan (Haqq al-Tarshih27) Hak pencalonan ialah tindakan seseorang yang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum lainnya. 28 Di sisi lain, tindak pencalonan diri yang didalamnya mengandung unsur-unsur permintaan akan suatu jabatan tertentu, tentu tidak diperbolehkan secara syariat, hal demikian sesuai dengan hadis shahih dari Abdurrahman ibn Samurah:29 ‚Telah mengabarkan kepada kami Mujahid ibn Musa ia berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Yunus dari al-Hasan dari 'Abdurrahman ibn Samurah. Telah memberitakan kepada kami Amru ibn Ali berkata; telah Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, terj. M. Abd. Ghofar dalam alIslâm wa al-Dimuqratiyah, (Bandung: Mizan, 1996), 236. 24 Abdul Karim Zaidan, dkk, Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah, Terj. Arif Ramdhani dalam Syar‟iyyah al-Intikha
25

Ibid., 18. Ibid., 20-50. 27 http://komunitasarab.blogdetik.com/hak-dan-kewajibanwarganegara-dalam-islam, diunduh pada tanggal 7 Juli 2014. 28 Abdul Karim Zaidan, dkk, Pemilu dan Partai Politik, 45. 29 Ibid., 45. 26

7


Anis Hidayati

menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari al-Hasan dari Abdurrahman ibn Samurah ia berkata, ‚Rasulullah saw bersabda: ‚Janganlah engkau meminta kekuasaan, karena jika engkau diberi karena permintaan, engkau akan dibiarkan sendiri, namun jika engkau diberi kekuasaan tidak atas dasar permintaan, maka engkau akan diberi pertolongan dalam menunaikannya.‛ (H.R. Nasa’i)30 Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan), akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak. 31 1) Pencalonan di masa kini Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan tetapi pencalonan diri sendiri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan darurat) atau demi kemaslahatan shariat. Di masa kontemporer sekarang ini, umat nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk menjadi pemimpin demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara.32 Pencalonan diri ini dibolehkan dengan bersandar pada firman Allah dalam surat Yusuf ayat 55. Di dalam penafsiran ayat tersebut, tidak ada dugaan bahwa Nabi Yusuf a.s. meminta suatu kedudukan karena 30

Lidwa Pustaka, Kitab 9 Imam Hadits, Sunan Nasa‟i, Hadits Nomor 5289. Abdul Karim Zaidan, dkk, Pemilu dan Partai Politik, 46. 32 Ibid., 47. 31

8



ketamakannya. Melainkan hal tersebut dilakukan untuk menjadikannya sebagai sarana dalam merealisir tujuantujuan yang diridhoi Allah.33 2) Kampanye pencalonan Apabila pada masa kontemporer ini dalam praktiknya pencalonan boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat. Maka bagi orang yang mencalonkan dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kampanye pemilihan yang dilakukan dengan memuji-muji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri.34 b. Hak Menduduki Jabatan (Haqq Tawalliy al-Wazhaif al-‘Ammah) Menurut syariat Islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum di dalam negara bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu hak, maka permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan. 35 Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban atas negara. Oleh sebab itu, pemerintahan baik kepala negara dan seluruh pejabatnya harus menyeleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan, tidak boleh berbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan atau

33

Ibid., 47. Ibid. 35 Ibid., 48. 34

9


Anis Hidayati

golongan dari manapun yang tidak ada hubungannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan. 36 Para penguasa yang telah ada, hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (al-aslah). Nabi bersabda,‛Barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya‛.37 Apabila kepala negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk sesuatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih representatif. Representatif disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dalam proses penseleksian ini, kepala negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standart kelayakan al-Quwwah (kekuatan) dan al-Amanah (kepercayaan).38 Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Qasas ayat 26, yakni:

‫ِا‬ ‫ِا‬ ‫ِا‬ ‫َّن َخ ْيَخ َخ ِا اتَخ َخ ا َخ ُّي اَخ َخ‬

‚Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 39 Al-quwwah ialah kemampuan dan kelayakan dalam melaksanakan suatu tugas jabatan, 40 sedangkan amanah, merupakan perilaku yang dititikberatkan pada proses pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syari’at Islam dengan niat hanya 36

Ibid., 49. Ibnu Taimiyah, Etika Politik Islam, terj. Rofi‟ Munawwar dalam Siyasah Syar‟iyah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 4. 38 Ibid., 5. 39 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 388. 40 Ibnu Taimiyah, Etika Politik Islam, 5. 37

10



bertaqwa kepada Allah dan bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka. 41 Di masa kini, kaidah dan standart ketepatan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penseleksian secara langsung terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut, maka harus ada penetapan tentang peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat untuk memegang suatu jabatan serta batas minimal kelayakan. Kepada seseorang yang berminat untuk memangku jabatan tersebut, diperkenankan untuk mengajukan surat permohonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan atas permohonan mereka dan semua hal yang memberi petunjuk atas kelayakan dan kepercayaan mereka. 42 Dari prosedur diatas, apabila tim penseleksi dan pemeriksa menemukan seseorang yang layak dan memenuhi syarat, tim penseleksi harus menunjukkannya secara terbuka dan terang-terangan.43 Hal ini dikarenakan agar terhindar dari nepotisme dan menghindari juga adanya ketidakadilan. Karena, sesungguhnya kekuasaan yang berada di tangan kepala negara dan seluruh pejabat pemerintahan adalah amanat.44 Allah akan meridhai mereka jika ia melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan umum kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan pedoman syari’at dan tidak melimpahkannya kepada kerabat yang paling dekat serta menjauhi orang yang layak dan cocok. Karena tindakan tersebut merupakan pengkhianatan yang dapat 45 menghancurkan amanat. Sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Bukhari: ‚Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sinan telah menceritakan kepada kami 41

42

Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam, Terj. Abdul Aziz dalam AlFardu wa Al-Daulah fi Al-Syari‟ah Al-Islamiyyah, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), 50.

Ibid., 51. Ibid. 44 Ibid. 45 Ibid. 43

11


Anis Hidayati

Fulaih ibn Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal ibn Ali dari Atho' ibn Yasar dari Abu Hurairah ra mengatakan; Rasulullah saw bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'Bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.‛ (H.R. Bukhori)46 Konsep Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Di Indonesia kampanye sering diartikan sebagai media pertunjukan oleh para artis, pawai besar-besaran, pidato yang berapi-api dari para juru kampanya yang penuh dengan propaganda, bahkan adanya ledekan-ledekan sinis yang dapat menyinggung kontestan lain. Dengan cara yang seperti itu, maka pengertian kampanye sudah banyak disalahartikan karena realitas lapangan sering kali tidak sesuai dengan tujuan kampanye. 47 Apabila dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, kampanye di kenal dengan berbagai macam istilah. Di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kesehatan masyarakat, kampanye di kenal dengan istilah ‘penyuluhan’. Di bidang sosiologi atau aktivitas kemasyarakatan dikenal dengan istilah ‘sosialisasi’ atau memasyarakatkan. Sedangkan dalam studi komunikasi, lebih banyak dikenal dengan nama ‘kampanye’ atau penyebarluasan informasi atau ide.48 Dari berbagai pengertian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Dalam konteks komunikasi politik, 46

Lidwa Pustaka, Kitab 9 Imam Hadits, Shohih Bukhori, Hadits Nomor 6015. Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 223. 48 Ibid., 223. 47

12



kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat.49 Menurut Kotler dan Roberto, kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. 50 Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu. 51 Sebagian masyarakat sering kali mempersamakan kampanye dengan propaganda. Hal tersebut memang tidak sepenuhnya salah, karena keduanya merupakan wujud tindakan komunikasi yang terencana dan sama-sanam ditujukan untuk mempengaruhi khalayak. Namun, apabila dilihat dari sisi akademik, antara kampanye dengan prodaganda sangatlah berbeda. 52 Sumber-sumber kampanye selalu jelas, yakni dari suatu partai politik atau lembaga tertentu, sedangkan propaganda cenderung samar-samar. Kampanye memiliki mekanisme pelaksanaan yang yang tercantum didalam Undang-Undang mulai dari waktu pelaksanaan hingga sifat dan kepentingannya. Sedangkan propaganda tidak memiliki dasar kekuatan hukum, tidak memiliki batas waktu serta hanya untuk kepentingan sepihak yang ditujukan untuk mengubah sistem kepercayaan dengan melibatkan tindak paksaan atau koersi.53 Oleh karena itu, dilihat dari makna dan tujuannya, antara kampanye dan propaganda ialah berbeda.54 Menurut pendapat Pfau dan Parrot dalam bukunya ‚Persuasive Communication Campaign‛ mengatakan bahwa, 49

Ibid., 223. Ibid., 229. 51 Gun Gun Heryanto, Komunikasi Politik Sebuah Pengantar, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 8. 52 Ibid., 27. 53 Antar Venus, Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009), 5-6. 54 Hafied Cangara, Komunikasi Politik, 229. 50

13


Anis Hidayati

‚Campaigns are inherently persuasive communication activities‛, yang memiliki arti bahwa persuasi secara inheren terkandung di dalam kegiatan kampanye. Oleh karena itu, setiap tindakan kampanye pada prinsipnya adalah tindakan persuasi. Ada empat aspek dalam kegiatan kampanye yang bersifat persusif, yakni :55 1. Kampanye secara sistematis telah berupaya untuk menciptakan sebuah ‘ruang’ atau ‘tempat’ tertentu dalam pikiran khalayak masyarakat tentang kandidat pasangan calon atau gagasan-gagasan yang disodorkan; 2. Kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan, mulai dari menarik perhatian khalayak masyarakat, mempengaruhi khalayak masyarakat untuk bertindak, hingga mengajak mereka untuk melakukan tindakan nyata. 3. Kampanye juga mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan kepada khalayak masyarakat dan mengundang mereka untuk terlibat baik secara simbolis maupun praktis guna tercapainya tujuan kampanye. 4. Secara nyata, kampanye juga menggunakan sarana media massa dalam upaya menggugah kesadaran hingga mengubah perilaku khalayak masyarakat. 56 Dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pada prinsipnya persuasi merupakan tindakan komunikasi yang ditujukan untuk mengubah atau memperteguh sikap, kepercayaan, dan perilaku khalayak masyarakat secara sukarela, sehingga sejalan dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.57 Di dalam Undang-Undang sendiri, Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon. 58 Antar Venus, Manajemen Kampanye, 28. Ibid., 29. 57 Ibid., 30. 58 Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 55 56

14



Mekanisme Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Penyelenggaraan kampanye merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga dan terorganisasi. Lembaga tersebut berasal dari suatu partai politik, lembaga pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).59 Sedangkan, pihak yang melaksanakan kampanye terdiri atas pengurus Partai Politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan. 60 Dalam melaksanaksan kampanye tersebut, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional yang bertugas untuk menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Dalam hal ini, siapapun penyelenggara kampanye, kampanye selalu memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan sangat beragam tujuan-tujuannya.61 1. Materi atau isi Kampanye Pemilu Pilpres Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1), materi atau isi kampanye partai politik peserta pemilu presiden dan wakil presiden ialah meliputi visi, misi62 dan program-program yang di usung oleh pasangan calon. Serta, biodata calon kandidat yang berisi tentang informasi mengenai data diri dan data riwayat hidup. 63 Dalam hal tersebut, penyampaian isi atau materi kampanye selalu didahului oleh gagasan-gagasan tertentu yang dikonstruksikan dalam bentuk pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada khalayak. Pesan-pesan inilah yang akan dipersepsi, ditanggapi dan diterima atau ditolaknya oleh khalayak. Antar Venus, Manajemen Kampanye, 9 Pasal 33, Bab VII, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. 61 Antar Venus, Manajemen Kampanye, 9 62 Visi dan misi Pasangan Calon harus mengacu kepada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila Pasangan Calon tersebut terpilih. Hal ini agar tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 63 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 59 60

15


Anis Hidayati

Ide dasar berbagai jenis kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon maupun partai politik adalah dengan menciptakan pesanpesan kampanye yang menarik, sehingga khalayak mau memilih pasangan calon tersebut.64 Isi dan pola kampanye juga memiliki keterkaitan yang erat dengan proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Peserta kampanye mempunyai kebebasan untuk mengarahkan dan membentuk isi atau tema kampanye sebagaimana yang mereka kehendaki. Misalnya saja isi tema tersebut menyangkut gagasan visi dan misi, ataupun program-program yang akan dilaksanakan.65 Pesan-pesan kampanye bersifat terbuka dan dapat didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang melatarbelakangi diselengarakannya kampanye juga terbuka untuk dikritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik.66 Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dengan demikian kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara nyata.67 Pesan-pesan ini disampaikan dalam berbagai bentuk media, seperti poster, spanduk, baliho, pidato, diskusi, iklan hingga selebaranselebaran.68 Apapun bentuknya, pesan-pesan yang disampaikan selalu menggunakan simbol, baik simbol verbal maupun nonverbal. Ini ditujukan agar mampu mendapatkan perhatian dari khalayak masyarakat. Menurut pandangan Applbaum dan Anatol, simbolAntar Venus, Manajemen Kampanye, 7. Bahtiar Effendy, (Re)politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?, (Bandung: Pustaka Mizan, 2000), 287. 66 Ibid., 288. 67 Ibid., 7. 68 Ibid., 70. 64 65

16



simbol tersebut dapat menekankan bahwa aspek pesan-pesan simbolis merupakan hal terpenting dalan kegiatan penyampaian pesan-pesan kampanye.69 Melalui simbol-simbol, pesan-pesan kampanye dirancang secara sistematis agar dapat memunculkan respons tertentu dalam pikiran khalayak masyarakat. menggunakan simbol juga berfungsi agar dapat memunculkan kesamaan makna (commonness) di antara pelaku kampanye dan penerima pesan kampanye. Kendati pun demikian, tujuan kampanye hanya dapat dicapai bila khalayak masyarakat memahami pesan-pesan yang ditujukan kepada mereka.70 2. Metode Kampanye Metode berkampanye telah di atur di dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui beberapa metode. Yaitu dengan cara pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum. Serta pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU, debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan. 71 Di dalam praktik kampanye, ada bermacam-macam metode yang digunakan sebagai media penyampaian pesan kepada khalayak.72 Metode-metode tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. melalui tatap muka secara langsung. Dalam hal ini, pasangan calon presiden dan wakilnya dapat berkampanye dengan menggunakan sarana informacial yang dapat dengan pertemuan terbatas, berbentuk pidato atau Antar Venus, Manajemen Kampanye, 70-71. Ibid., 70-71. 71 Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 72 Bahtiar Effendy, (Re)politisasi Islam, 321-322. 69 70

17


Anis Hidayati

dialog politik, serta talk show, untuk menjelaskan agenda politik mereka.73 Di dalam pertemuan terbatas, ruangan yang di pakai adalah ruangan yang tertutup dengan dihadiri oleh para undangan. Para undangan dibatasi dengan jumlah peserta maksimal 1000 orang untuk Pusat, 500 orang untuk Provinsi dan 250 untuk tingkat Kabupaten/Kota. Alat-alat peraga untuk kampanye pun juga dibatasi hanya boleh dipasang di dalam dan di halaman gedung.74 Sedangkan, dalam pertemuan tatap muka, berbentuk berupa kunjungan pasar, komunitas, rumah warga dan tempat umum lainnya. Hal tersebut dilaksanakan di luar atau di dalam ruangan dan diberitahukan secara tertulis kepada Polisi tembusan KPU dan Bawaslu. Dalam pertemuan tatap muka, jumlah maksimal peserta adalah 250 orang dan dilakukan secara dialogis.75 b. melangsungkan debat pasangan calon yang berisi tentang diskusi mengenai visi nasional sebagaimana yang dimaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Debat pasangan calon ini diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan secara nasional melalui media elektronik.76 KPU juga bertugas untuk memilih moderator dalam debat pasangan calon ini. Moderator di pilih melalui seleksi secara profesional mulai dari tingkat akademis, integritas, kejujuran serta tidak memiliki keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Ketika pelaksanaan debat pasangan calon berlangsung, moderator di larang untuk memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi dari setiap pasangan calon.77 73

Ibid. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 75 Ibid. 76 Pasal 39, Bab VII, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. 77 Ibid. 74

18



c. pasangan calon presiden dan wakilnya dapat menggunakan sarana media massa, baik berupa iklan politik, berita televisi, media cetak maupun media elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai sarana dalam berkampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku.78 Praktik kampanye di media massa sering dianggap sebagai the fourth estate dalam dunia politik. Hal ini disebabkan karena kemampuan utamanya adalah untuk mempengaruhi opini publik. Melalui sarana media massa, para pelaku politik berusaha untuk membangun dukungan dalam jumlah yang besar dan berusaha untuk mempengaruhi opini publik, sehingga bersedia untuk mendukung ide dan agenda politik mereka.79 3. Anggaran Dana Kampanye Penggunaan media seperti televisi, radio serta periklanan untuk berkampanye, tentu melibatkan dana yang tidak sedikit. Uang atau dana operasional adalah sesuatu yang sangat bernilai dalam semua kegiatan. Uang adalah salah satu sumber daya kampanye yang penting dan harus dimiliki untuk kelancaran program kampanye.80 Perencanaan anggaran kampanye merupakan hal vital yang dilakukan agar kampanye dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, perencanaan anggaran kampanye memiliki peran yang penting pada proses evaluasi dan pengawasan fungsi manajerial. Dengan adanya perencanaan dan pengawasan anggaran dana kampanye, maka akan ada ketransparansian serta memudahkan untuk mengontrol.81 Peran perencanaan dan pengawasan tersebut dapat berupa analisa tentang alternatif yang mungkin dilakukan dengan jumlah dana yang tersedia. Misalnya ialah dengan menganalisa 78

Ibid. Bahtiar Effendy, (Re)politisasi Islam, 316. 80 Antar Venus, Manajemen Kampanye, 183. 81 Bahtiar Effendy, (Re)politisasi Islam, 316. 79

19


Anis Hidayati

perbandingan antara kegiatan kampanye yang satu dengan kampanye yang lainnya yang memiliki jumlah sumber dana yang sama.82 Selain itu, perencanaan dan pengawasan dapat membuat dana selalu terkontrol dalam administrasi yang jelas, serta dapat mengukur efisiensi biaya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan kampanye secara keseluruhan.83 Dalam hal ini, sumber dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden ialah menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. Dana tersebut dapat diperoleh dari dana milik Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon serta dari pihak lain yang sah menurut hukum.84 Dana-dana tersebut memiliki batasan dan aturan-aturan tertentu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 pada Bab VII Pasal 94 sampai dengan Pasal 103 tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 4. Larangan dalam Kampanye Sesuai dengan Pasal 41 Bab VII Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ada beberapa larangan dalam melakukan kampanye. Adapun larangan tersebut adalah pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.85 Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat. Mengganggu ketertiban umum. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan Antar Venus, Manajemen Kampanye, 183. Ibid., 183. 84 Ibid. 85 Ibid. 82 83

20



kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain. Serta merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon lain dan larangan lainya yang di atur di dalam Undang-Undang.86 Dan di dalam pasal 41 ayat 2 yang juga mengatur tentang larangan dalam berkampanye yang menyatakan bahwa pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan aparatur Negara. Aparatur Negara tersebut terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, serta semua pihak-pihak yang resmi di dangkat oleh Negara.87 Termasuk juga pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta perangkat desa yang terdiri atas Kepala desa, , anggota badan permusyaratan desa dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.88 Ada beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan apabila peserta kampanye pemilu berkehendak untuk mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden, atau Pejabat negara lainnya. Yakni dengan diharuskannya memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang telah di atur di dalam Undang-Undang ini, yakni tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan dalam keadaan cuti.89 Dari ketentuan larangan-larangan di atas, apabila dilanggar, maka akan dikenai sanksi secara bertahap dimana tata cara dalam pengenaan atas pelanggaran tersebut di atur berdasarkan peraturan KPU. Adapun tahap-tahap tersebut adalah; (1) berupa peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dan; (2) penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di

86

Ibid. Ibid. 88 Ibid. 89 Ibid. 87

21


Anis Hidayati

suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain. 90 5. Pengawasan dan pemantauan Kampanye Sebagai sebuah kegiatan yang terprogram dan direncanakan, maka segala tindakan dalam kampanye harus dipantau agar tidak keluar dari arah yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, akan ada banyak kendala yang dihadapi untuk membuat tindakan kampanye tetap pada jalur yang benar. Karena tindakan kampanye bukanlah tindakan yang kaku dan parsial, melainkan merupakan tindakan yang bersifat adaptif (terbuka), antisipatif, integratif dan persuasif.91 Pengawasan dalam pelaksanaan kampanye dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.92 Bawaslu berasal dari kepanjangan kata Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilu. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.93 Sedangkan Panwaslu berasal dari kepanjangan kata Panitia Pengawas Pemilu. Panwaslu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan di bentuk oleh Panwaslu Kabupaten/kota dan seterusnya. Dalam hal Pengawas Pemilu Luar Negeri, ialah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.94 Mengenai pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, serta berbagai publikasi di media cetak lainnya, 90

Pasal 46 Bab VII Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Antar Venus, Manajemen Kampanye, 205. 92 Pasal 64 Bab VII Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. 93 Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 94 Ibid. 91

22



dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers. Komisi Penyiaran Indonesia yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dan Dewan Pers yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 95 Analisis Hukum Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kampanye merupakan sarana pendidikan politik. Sebagai sarana pendidikan politik, kampanye juga merupakan wahana penyampaian visi dan misi serta penyampaian program-program yang akan dijalankan oleh Pasangan Calon yang mencalonkan diri. Dengan adanya kampanye, masyarakat dapat mengetahui tentang identitas serta gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pasangan Calon yang menjadi kandidat. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang, kampanye merupakan sesuatu yang sah dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kampanye menjadi penting sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan khalayak masyarakat. Di lihat pada perkembangannya, kampanye mengalami semacam perubahan nilai dan perubahan gaya dalam menyampaikan visi dan misi kepada khalayak. Seiring dengan perkembanganya, dalam pelaksanaan pemilu serta prosesi komunikasi politik telah mengalami perubahan. Apabila melihat pada model komunikasi politik era Soekarno, berbeda dengan pemilu di tahun 2014. Di tahun 2014 kini peranan 95

Pasal 56 Bab VII Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008.

23


Anis Hidayati

media elektronik menjadi begitu dominan di bandingkan dengan komunikasi politik di era Soekarno yang lebih bersifat orasi. Atau dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi politik ini mengalami perubahan baik secara sistem maupun 96 mekanismenya. Pergeseran nilai komunikasi ini pula selalu mengikuti perkembangan zaman. Dari komunikasi yang mengharuskan adanya aktor, kemudian khalayak masyarakat, dan berubah menjadi media massa yang memainkan peran yang lebih dominan. Dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan bernegara maka diperlukan suatu contract social untuk mewujudkan tatanan hidup yang terarah dan berpedoman. Begitupun dengan proses kampanye politik, dalam pelaksanannya pun bukan berarti tanpa aturan melainkan terdapat aturan kuat didalamnya. Termasuk pedoman dan juga sanksi bagi yang melanggar. Seiring dengan munculnya permasalahan yang terjadi, dengan adanya perbaikan Undang-Undang Pemilu, kampanye menjadi sedikit terlihat lebih terarah dan demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya (1) kebebasan relatif bagi seluruh elit dan konstituen partai untuk berperan sebagai juru kampanye; (2) asalusul sumber dana kampanye yang transparan, bahkan dibeberkan secara publik; (3) tidak adanya intimidasi bagi pelaku dan peserta kampanye; (4) kesempatan yang sama untuk memulai dan mengakhiri masa kampanye; (5) adanya aturan pengawasan dan pemantauan dalam melaksanakan kampanye dan sebagainya. 97 Namun, di sisi lain, tingginya pengaruh media massa dalam menggiring opini publik membuat ideologi partai politik tidak lagi menjadi sesuatu kekuatan yang mampu menarik pemilih. Terlebih apabila kepemilikan media massa jatuh ketangan praktisi politik, dalam hal ini permainan opini sudah tidak dapat dihindarkan. Elvinaro Ardianto, dkk, Komunikasi Massa; Suatu Pengantar, (Bandung: Simbiosa Rakatama Media, 2007), 7. 97 Bahtiar Effendy, (Re)politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?, (Bandung: Pustaka Mizan, 2000), 287. 96

24



Media massa kini sudah menjadi kendaraan perang dalam konstelasi politik. Media massa digunakan sebagai ajang pencitraan publik, meruntuhkan popularias lawan politik, dan mampu menjadi alat counter attack bagi serangan-serangan politis. Keadaan seperti ini membuat ideologi menjadi tersingkirkan dan secara tidak langsung sudah tidak lagi berpengaruh bagi partai politik. Ketika media massa sudah dijadikan sebagai alat perang dan ideologi sudah dianggap tidak mampu memobilisasi massa. Maka, mereka yang mampu melakukan pencitraan dan propaganda politik melalui media massa adalah dia yang akan menang. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Lasswell (1972), ‚the study of politics is the study of influence and the influential‛ (ilmu tentang politik adalah ilmu tentang pengaruh dan kekuatan pengaruh). Tingginya pengaruh media massa dalam menggiring opini dan memobilisasi massa tentu semakin membuah arah kebijakan menjadi tidak jelas dan menimbulkan masa depan kebijakan politik yang tidak menyehatkan. Karena apabila sudah seperti itu praktisi politik hanya memikirkan bagaimana permainan opini untuk kedepannya, bukan untuk memikirkan arah kebijakan suatu negara. Oleh karena itu wajib hukumnya bahwa perlu adanya regulasi kampanye yang tegas untuk menghindari praktekpkraktek kecurangan dalam kampanye dan juga guna untuk mengurangi mahalnya ongkos kampanye. Analisis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Fikih Siyasah Masalah negara merupakan urusan duniawi yang bersifat umum, karena ia termasuk wilayah ijtihad umat Islam. Mereka harus berusaha untuk menjadikan al-Qur'an sebagai sistem yang konkrit supaya dapat diterjemahkan dalam pemerintahan

25


Anis Hidayati

sepanjang zaman.98 Dalam rangka menyusun teori politik mengenai konsep negara yang ditekankan bukanlah struktur 'negara Islam', melainkan substruktur dan tujuannya. Struktur negara termasuk wilayah ijtihad kaum muslimin sehingga bisa berubah. Sementara substruktur dan tujuannya, tetap menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara Islami.99 Penulis telah meneliti bahwasanya prosedur maupun proses aktivitas kampanye pemimpin memang belum ada teori yang baku di dalam fikih siyasah. Beberapa kalangan pemikir muslim juga berpendapat bahwa, Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan umat. Seorang pemikir muslim Prancis, Roger Garaudy berpendapat bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslim. Hal ini dikarenakan logika tentang kesesuaian agama untuk sepanjang masa dan tempat, menuntut agar permasalahan yang selalu berubah secara evolusi diserahkan kepada akal pikiran manusia menurut kepentingan umum yang telah digariskan agama. 100 Secara garis besar, sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu monarki, demokrasi dan teokrasi.101 Dari bentuk sistem pemerintahan tersebut, pada dasarnya fikih siyasah sendiri tidak menentukan sistem manakah yang dianut. Akan tetapi fikih siyasah secara tegas menuntut sebuah negara untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi : 102

‫َخ ُّي َخ ِاا ا علَخى اَّن ِاع ِا نْي ٌط ِا ا لَخ ِا‬ ‫َخ َخ َخ‬ ‫َخ‬ ‫َخ َخ‬ ‫َخ َخ‬

Tijani Abdul Qadir Hamid, Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), vii 99 Abdulaziz Sachedina, Beda Tapi Setara; Pandangan Islam tentnag Non-Islam, Terj. Satrio Wahono, (Jakarta: Serambi, 2004), 70. 100 Abu Zahra, Politik Demi Tuhan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 33. 101 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 58. 102 Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, Formulasi Nalar Fiqih, (Kediri: Purna Siswa III Aliyah, 2005), 75-87. 98

26



Jadi bagi sebuah negara, untuk mencapai kemaslahatan yang terbaik baginya adalah dengan menggunakan sistem monarki, maka sistem itulah yang di anut. Apabila negara tersebut menggunakan sistem demokrasi, maka sistem demokrasilah yang harus dianut. Mengenai kampanye yang memiliki pengertian sebagai perilaku menawarkan diri atau mengajak umat untuk memilih dirinya, hal ini menurut penulis ialah dibolehkan. Karena dasar atas ketentuan ini telah tersirat di dalam al-Qur’an surat Yunus ayat 55 yang berbunyi:

‫ج ِا ِا ِا‬ ‫ِا‬ ‫َخل ِا َخعلى َخ َخ آ ِا اَخ ِا ِا َخ ٌط َخعل ٌط‬

‫َخ َخا‬

‚Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". 103 Dalam ayat tersebut, seorang calon pemimpin boleh mengajukan dirinya untuk menjadi pemimpin dengan syaratsyarat dan kondisi tertentu. Dalam ayat tersebut, kondisi negara ketika itu mengalami dekadensi moral pada umatnya, hingga tidak ada orang yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta memenuhi hak-hak fakir miskin. Oleh karena itu, Nabi Yusuf a.s. menawarkan diri untuk mengisi salah satu jabatan di negara, karena dirinya memang mampu dan sanggup untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Para ulama juga berpendapat bahwa, wajib ‘ain hukumnya bagi seseorang yang telah mampu untuk mengemban amanah Allah serta terpenuhi di dalam dirinya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, maju untuk menawarkan diri menjadi pemimpin. Dengan catatan apabila kondisi umat tidak ada yang dapat mengemban tugas tersebut serta tidak ada orang lain yang pantas dan belum terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012), 242.

103

27


Anis Hidayati

Mengacu pada pemikiran Ibn Hazm, di dalam siyasah Islam, boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin maju untuk mencalonkan dirinya dan memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin. Dengan ketentuan apabila kondisi negara tersebut dalam keadaan darurat, karena seorang khalifah terdahulu tidak melaksanakan Istikhlaf, dengan tidak menunjuk khalifah sebagai penggantinya, serta Ahlu al-Halli wa al-Aqdi belum memilih khalifah bagi kaum muslimin sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan. Selain itu, Allah juga menuntut kewajiban adanya seorang pemimpin di dalam suatu negara. Apabila kekosongan kepemimpinan di dalam suatu negara di biarkan saja, dan umat tidak melakukan apa-apa, maka akan berdosa. Di sisi lain, Nabi Muhammad pernah melarang orang yang meminta jabatan seperti yang terjadi pada kasus Abdurrahman bin Samurah. Hal tersebut tidaklah sama dengan konteks yang dialami oleh Nabi Yusuf di atas yang tercantum dalam al-Qur’an surat Yusuf ayat 55. Ketika masa Nabi Yusuf, negara memang sedang dalam keadaan kacau. Sedangkan pada saat Abdurahman bin Samurah meminta jabatan, memang ketika itu Nabi masih mempertimbangkan, karena masih ada orang lain yang lebih pantas dibandingkan dengan Abdurahman. Dan ketika masa Aburahman meminta jabatan tersebut, negara memang sedang dalam keadaan yang tidak mendesak. Oleh karena itu, hal demikian berbeda konteksnya karena pada masa pemerintahan Nabi Yusuf, negara memang dalam keadaan yang darurat. Para ulama lain berpendapat bahwa, seorang warga negara juga berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan politik. Namun seorang warganegara, pada dasarnya, tidak berhak (dan tidak etis) untuk mencalonkan dirinya sendiri, karena Nabi melarang yang demikian. Akan tetapi jika keadaanya darurat (seperti di zaman ini dimana banyak orang-orang fasiq

28



dan tidak memiliki keahlian serta saling berebut jabatan politik), maka pencalonan diri sendiri menjadi boleh. Asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Allah telah mencontohkan fenomena ini di dalam kasus Nabi Yusuf a.s. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pencalonan diri ialah bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencela sesamanya tanpa alasan yang benar (secara shar'i) demi meraih jabatannya. Seperti halnya kampanye hitam (black campaign). Kampanye hitam (black campaign) adalah kampanye yang bersumber pada rumor, gossip, bahkan menjurus ke implementasi sejumlah teknik propaganda. Berbeda dengan kampanye negatif. Kampanye negatif masih diperbolehkan karena kampanye jenis ini merupakan kampanye yang sifatnya menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. Kampanye hitam sepeti itulah yang tidak diperbolehkan. Ia hanya boleh menunjukkan visi, misi dan pemikiran-pemikirannya, dan tidak lebih dari itu. Politik Islam adalah politik yang penuh etika. Berpolitik dalam Islam, harus senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlaq yang mulia. Adapun hak rakyat yang terakhir adalah hak untuk memangku jabatan. Memangku jabatan politik bukanlah hak, akan tetapi taklif dan amanah. Nabi melarang umat-Nya untuk memberikan jabatan kepada orang yang memintanya karena ambisi. Apabila menuntut jabatan politik tidak dianjurkan, lalu bagaimanakah seharusnya? Jawabnya, hal ini menjadi tanggung jawab para penguasa yang ada. Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (al-ashlah). Sebagaimana sabda Nabi: ‚barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi kemaslahatan kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya.‛

29


Anis Hidayati

Penutup Hukum Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah wajib dan harus dilaksanakan karena sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kampanye pemilihan umum merupakan hak kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Islam memandang bahwa kampanye atau perilaku menawarkan diri serta mengajak umat untuk memilih dirinya ialah bagian dari hak-hak politik individu masyarakat dalam bernegara. Shariat Islam telah menjelaskan bahwasanya hak-hak politik individu yang terkait dengan ajakan untuk memilih dirinya menjadi pemimpin (kampanye pencalonan) telah ada di dalam hak Pencalonan yang dikenal dengan haqq al-tarsyih, serta Hak Menduduki Jabatan yakni haqq tawalliy al-wazha-if al-‘ammat. Semua rakyat dan warga negara berhak mendapatkan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (hurriyah al-syakhsiyyah) di muka hukum dan pemerintahan, termasuk hak-hak politik di setiap individu tersebut.

Daftar Pustaka Adan, Hasanuddin Yusuf. ‚Kampanye Dalam Perspektif Islam‛, dalam http://www.kampanyedalamprespektifislam.com, diakses pada 15 April 2014. Ardianto, Elvinaro, dkk. Komunikasi Massa; Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rakatama Media, 2007. Budiyono, Zaenal A. Memimpin di Era Politik Gaduh. Jakarta: DCSC Publishing, 2012. Cangara, Hafied. Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

30



Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012. Effendy, Bahtiar. (Re)politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?. Bandung: Pustaka Mizan, 2000. Hadi, Krishno, Joko Susilo, dkk. Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004). Malang: UMM Press, 2006. Hamdi (al-), Ridho. Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hamid, Tijani Abdul Qadir. Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Heryanto, Gun Gun. Komunikasi Politik Sebuah Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013. http://komunitasarab.blogdetik.com/hak-dankewajibanwarganegara-dalam-islam, diunduh pada tanggal 7 Juli 2014. Husein, Mochtar. ‚Menggurat Sejarah dengan Dakwah‛ dalam http://islam-itu-indah.blogspot.com/2007/11/kampanye-itubukan-dakwah.html, diakses 27 April 2014. Huwaydi, Fahmi. Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani. Terj. M. Abd. Ghofar dalam al-Islâm wa al-Dimuqratiyah. Bandung: Mizan, 1996. Ibn Manzur, Muhammad. Lisân al-‘Arab. Jilid I, Beirut: Dâr Shadir, t.t. Ibnu Taimiyah. Etika Politik Islam, terj. Rofi’ Munawwar dalam Siyasah Syar’iyah. Surabaya: Risalah Gusti, 1995. Jung, Mahomed Ullah Ibn S. The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State. New Delhi: Kitab Bhavan, 1990. Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo. Formulasi Nalar Fiqih. Kediri: Purna Siswa III Aliyah, 2005. Lidwa Pustaka, Kitab 9 Imam Hadits.

31


Anis Hidayati

Mawardi (Al-), Imam. Hukum-hukum Penyelengaraan Negara dalam Syariat Islam. Terj: Fadli Bahri dalam Al-Ahkam AsSulthaniyyah. Jakarta: Darul Falah, 2006. Muhaki. ‚Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)‛, al-Daulah, Vol. 1, Nomor 2 Tahun 2011. Pasal 64 Bab VII Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Rosyada, Dede, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003. Rusli, M. Karim. Pemilu Demokratis Kompetitif. Yogyakatra: PT. Tiara Wacana, 1991. Sachedina, Abdulaziz. Beda Tapi Setara; Pandangan Islam tentang Non-Islam. Terj. Satrio Wahono. Jakarta: Serambi, 2004. Samuddin, Rapung. Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Venus, Antar. Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009. Wiyono, Eko Hadi. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Jakarta: Palanta, 2007. Zahra, Abu. Politik Demi Tuhan. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. Zaidan, Abdul Karim. Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam, terj. Abdul Aziz dalam Al-Fardu wa Al-Daulah fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah. Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984. --------, dkk. Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah, terj. Arif Ramdhani dalam Syar’iyyah al-Intikhabah. Bandung: PT. Syaamil Media, 2003.

32


KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Recommend Documents