KAJIAN TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM SERTIFIKASI PUSTAKAWAN DI INDONESIA Ir. Khayatun Pustakawan Pertama, Institut Pertanian Bogor
Akhmad Syaikhu Pustakawan Muda, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian
Abstract The research was conducted by survey method using questionnaires that are sent directly or email. The number of samples of this study as many as 200 people. Questionnaires are eligible for processing as many as 150 copies. Data are collected on a range of issues and problems related to the librarian certification program. Data analysis was done by using descriptive and SWOT analysis techniques to determine the strengths, weaknesses, threats and opportunities for certification of librarians. The results showed that 84 percent of respondents do not understand exactly librarian certification and 64 percent of respondents considered that the librarian certification is required. Referring to the SWOT analysis identified that the position of librarian certification program strategy in Indonesia with a value of 0.240 for internal and external value of 0.089. The results of the SWOT analysis shows that the position of librarian certification program strategy in Indonesia are in quadrant 1 (S, O), which supports an aggressive strategy. Keywords: Professional Certification; Librarian; Competence
Pendahuluan Persaingan global atau globalisasi mempengaruhi semua pihak, baik perseorangan, kelompok, pemerintah maupun dunia usaha swasta. Oleh karena itu semua pihak harus melakukan perubahan terus-menerus dan berkelanjutan, agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan perubahan akibat globalisasi tersebut. Pengaruh globalisasi juga berdampak pada sumberdaya manusia, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Merekapun dituntut untuk bisa bersaing, bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya. Salah satu lembaga tempat kerja dan profesi yang harus melakukan perubahan adalah perpustakaan dan pustakawannya. Jumlah pustakawan di Indonesia masih sangat terbatas, yakni sekitar 3.127 orang yang tersebar di berbagai instansi perpustakaan. Sementara itu, berdasarkan data dari Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional RI tahun 2011, jumlah perpustakaan yang terdaftar sebanyak 24.566 perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, masih banyak jumlah pustakawan yang dibutuhkan. Sertifikasi pustakawan, mungkin saja terbawa oleh euforia sertifikasi profesi yang berkembang saat ini, seperti sertifikasi dosen dan guru yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Namun perlu disadari oleh pustakawan dan tenaga perpustakaan, bahwa sertifikasi bukan semata-mata alasan memperoleh tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi sertifikasi profesi adalah tuntutan profesionalisme masyarakat modern menghadapi persaingan global. Sertifikasi pustakawan merupakan amanah UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan yang harus ditindaklanjuti. 1
Program sertifikasi pustakawan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menuju terwujudnya pengakuan terhadap kompetensi dan profesionalisme pustakawan di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang terkait dengan isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengkaji secara deskriptif bagaimana gambaran kondisi, isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia; (2) menganalisis bagaimana kondisi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pelaksanaan sertifikasi pustakawan di Indonesia; serta (3) memberikan rekomendasi bagi penentu kebijakan tentang program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Landasan Teori Proses sertifikasi suatu profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dalam Pasal 1 PP tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Selanjutnya pada poin ke-2 dijelaskan pulan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. American Library Association (ALA) mendefinisikan sertifikasi adalah istilah yang digunakan oleh suatu negara untuk mengakui bahwa seseorang memiliki pendidikan bidang perpustakaan dan yang bersangkutan telah mengikuti serangkaian ujian sehingga orang tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan kompetensi yang diperlukan. Dengan sertifikat ini orang tersebut dapat bekerja pada bidang perpustakaan. Setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda dalam menentukan persyaratan kompetensi yang diperlukan untuk sertifikasi. Kompetensi inti yang dikembangkan oleh “Continuum of Library Education” yang didanai oleh Institute of Museum and Library Services digunakan untuk membantu orang-orang yang bekerja sebagai praktisi perpustakaan sehingga mereka mengetahui dan memahami tugasnya dan dapat mengembangkan keahlian, pengetahuan dan kecakapannya. Sertifikasi untuk praktisi perpustakaan diberikan kepada praktisi perpustakaan yang tidak memiliki gelar akademik dalam ilmu bidang perpustakaan, tetapi kinerjanya sebagai praktisi perpustakaan ingin diakui dan berkembang. Ada beberapa borang yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi, yaitu borang instruksi, aplikasi dan kompetensi. Lustick dan Skyes (2006) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa proses sertifikasi adalah standar yang efektif berdasarkan kesempatan pembelajaran
2
profesional seperti halnya peningkatan SDM dari domain profesi lainnya. Penjelasan lainnya menurut Behrens, Mogilensky, dan Masters (2004) menyatakan bahwa proses sertifikasi harus memastikan bahwa setiap individu yang melakukan sertifikasi tertentu diperlakukan secara konsisten dan adil. Untuk sertifikasi terkait, topik tumpang tindih dan masalah harus ditangani secara konsisten. Akhirnya, proses sertifikasi harus menjamin bahwa semua keterampilan yang dibutuhkan dan kemampuan telah ditangani secara memadai selama proses tersebut, khususnya dalam hal mendemonstrasikan pekerjaan. Medical Library Association pada tahun 1964 menyusun kode/aturan training dan sertifikasi pustakawan kesehatan. Tujuan dari sertifikasi tersebut adalah untuk (1) membantu dalam meningkatkan kualitas kepustakawanan medis; (2) menetapkan standar pendidikan dan pelatihan yang minimal dalam bidang khusus; (3) menentukan apakah pemohon telah menerima pelatihan yang memadai; dan (4) menjamin kompetensi bagi pustakawan medis yang memenuhi persyaratan. Dengan adanya sertifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain (1) sertifikasi akan membentuk suatu kriteria bagi para profesional dan kelompok awam sehingga dapat menilai kualifikasi pustakawan medis; (2) sertifikasi akan menjadi panduan yang dapat diandalkan dalam pemilihan pustakawan medis; (3) kualifikasi pelamar sertifikasi secara tidak langsung akan menghasilkan peningkatan kepustakawanan medis; dan (4) menaikkan standar bibliografi profesi medis dan sejenisnya dengan meningkatkan layanan perpustakaan profesional. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan terutama pada Pasal 11 butir d yang terkait dengan standar tenaga perpustakaan yakni mencakup kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasinya. Oleh karena itu, semua pihak perlu segera melakukan persiapan untuk mengimplementasikan ketentuan perundangan tersebut beserta aturan teknis lainnya. Dalam kaitan itu, dapat diinventarisir dan dicermati kondisi organisasi perpustakaan yang saat ini sedang diterapkan beserta komposisi personil (pustakawan) yang saat ini sedang menduduki jabatan, kemudian dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Diharapkan melalui studi ini akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan implementatif tentang bagaimana semestinya pelaksanaan program sertifikasi pustakawan di Indonesia dengan mempertimbangkan persyaratan kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan, serta rekomendasi untuk melakukan pengembangan pustakawan di masa mendatang. Metodologi Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei yang dilakukan terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia, antara lain para pustakawan, peneliti, dosen, tenaga ahli bidang perpustakaan, pimpinan unit dan tenaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. Sampel penelitian ini mencakup berbagai kelompok responden yakni terdiri dari para pustakawan yang menduduki jabatan fungsional pustakawan
3
terampil dan pustakawan ahli. Jumlah sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 5% dari 3127 orang pustakawan yang terdata di Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2011. Dengan demikian jumlah sampel dari kelompok pustakawan sebanyak 155 orang. Selain dari kelompok pustakawan, sampel penelitian juga berasal dari unsur pimpinan dan tenaga perpustakaan (perguruan tinggi, khusus, umum, sekolah); para ahli dan dosen di bidang perpustakaan serta anggota organisasi profesi bidang perpustakaan. Jumlah sampel penelitian dari kelompok non pustakawan ditetapkan secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai dimana terdapat representasi dari semua kelompok sampel yang ditetapkan. Jumlah sampel penelitian secara keseluruhan sebanyak 200 orang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner yang dikirim kepada semua sampel baik secara langsung melalui proses tatap-muka, maupun melalui e-mail. Data yang dikumpulkan menyangkut berbagai isu dan permasalahan yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Responden penelitian yang diminta menjawab kuesioner penelitian, berasal dari berbagai perpustakaan, perguruan tinggi, sekolah dan institusi lainnya yang terletak di berbagai kota di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif dan analisis SWOT untuk memperoleh gambaran program sertifikasi pustakawan secara komprehensif. Melalui analisis deskriptif diharapkan dapat diketahui penilaian stakeholder tentang isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Selanjutnya melalui analisis SWOT dapat diketahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pelaksanaan sertifikasi pustakawan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut selanjutnya dapat direkomendasikan strategi yang perlu ditempuh dalam melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Analisis dan Pembahasan Dalam penelitian ini dari 200 sampel yang terpilih, jumlah kuesioner yang lengkap untuk dianalisis sebanyak 150 kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner yang dikumpulkan dari responden tersebut dapat diketahui komposisi responden seperti yang terlihat pada Tabel 1. Tabel 1. Komposisi Responden No. 1
Kelompok Pustakawan
Jumlah (orang) 96
Persentase (%) 64
2 3 4
Dosen Peneliti Tenaga ahli
9 1 3
6 1 2
5
Pegawai Perpustakaan
39
26
6
Pimpinan Perpustakaan Jumlah
2
1
150
100
Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah responden yang mengumpulkan kuesioner baik secara langsung maupun melalui e-mail sebanyak 150 orang atau 75 persen dari jumlah sampel seluruhnya. Jumlah tersebut mencukupi untuk memperoleh
4
dan menganalisis pendapat stakeholder yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Hanya 16 persen responden dapat memberikan jawaban yang tepat mengenai pemahaman sertifikasi pustakawan, 22 persen memberikan jawaban yang kurang tepat dan 62 persen responden tidak mengisi. Hal itu menunjukkan bahwa ternyata masih banyak pustakawan dan tenaga perpustakaan yang belum memahami tentang sertifikasi pustakawan. Pada umumnya untuk responden yang menjawab kurang tepat, mengartikan sertifikasi sebagai penilaian kinerja sebagaimana penilaian angka kredit pustakawan yang dilakukan selama ini. Sebagian responden lain memahami sertifikasi sebagai pemberian tunjangan dari pemerintah. Ada responden yang menjawab bahwa dia belum memahami apa sertifikasi pustakawan. Dengan demikian, sebelum sertifikasi pustakawan diimplementasikan perlu sosialisasi kepada pustakawan di seluruh Indonesia. Sebanyak 64 persen menganggap bahwa sertifikasi sangat diperlukan dan 36 persen menganggap perlu. Responden merasa sertifikasi sangat diperlukan atau setidaknya diperlukan. Menurut Kismiyati (2011) sertifikat kompetensi adalah bentuk pengakuan bahwa seseorang mampu melakukan suatu pekerjaan. Ibarat Surat Ijin Mengemudikan (SIM) dimana pemegang SIM tersebut sudah dianggap mampu dan mempunyai lisensi mengemudikan mobil (Kismiyati, 2011). Hal ini berarti untuk menjadi pustakawan memerlukan sertifikat kompetensi, sehingga dapat melakukan tugas-tugas kepustakawanannya dengan profesional. Alasan responden lainnya adalah merasa adanya pengakuan terhadap pekerjaan yang dilakukannya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Alasan ini sesuai dengan definisi sertifikasi oleh American Library Association (ALA) yang menyatakan bahwa sertifikasi adalah istilah yang digunakan oleh suatu negara untuk mengakui bahwa seseorang yang memiliki pendidikan bidang perpustakaan dan yang bersangkutan telah mengikuti serangkaian ujian sehingga orang tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan kompetensi yang diperlukan. Dengan sertifikat ini orang tersebut dapat bekerja pada bidang perpustakaan. Responden lainnya beralasan bahwa dengan sertifikasi akan meningkatkan kompetensi pustakawan, meningkatkan profesionalisme, pustakawan ingin lebih meningkat kinerjanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Lustick dan Sykes (2006) bahwa proses sertifikasi itu sendiri merupakan bentuk pengembangan profesional yang benar-benar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini, sertifikasi adalah proses pengembangan. NBPTS juga telah mengidentifikasi ada tiga aspek penting dari sertifikasi, yaitu standar, penilaian dan pengembangan profesional (Koprowicz, 1994). Berbagai alasan yang disampaikan oleh responden tentang mengapa sertifikasi pustakawan perlu dilakukan di Indonesia dapat dilihat pada uraian berikut ini : 1. Sebagai bentuk pengakuan profesi pustakawan di Indonesia yang dilandasi oleh aspek pengetahuan keterampilan/keahlian sesuai dengan standar yang ditetapkan; 2. Untuk meningkatkan/ mempercepat standar kualifikasi dan kompetensi profesi pustakawan; 3. Mendorong para pustakawan untuk terus meningkatkan keahliannya;
5
4. Agar pustakawan menjadi profesi yang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam memberikan layanan kepada pemustaka; 5. Pustakawan yang telah disertifikasi akan memiliki tanggung jawab dan bukti formal sebagai pengakuan yang akan menjadi cambuk menjadi lebih baik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pustakawan baik dalam kinerjanya lebih tinggi, bertanggung jawab, terarah dan lebih profesional. 6. Sebagai konsekuensi dari sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan, meskipun tunjangan bukan tujuan akhir; 7. Karena profesi pustakawan belum dikenal di masyarakat jadi keberadaannya masih kurang dihargai. 8. Sebagai upaya menstandarkan kemampuan/kompetensi pustakawan di Indonesia; 9. Supaya pustakawan dapat disejajarkan dengan profesi yang sudah lebih dahulu disertifikasi, seperti guru dan dosen; 10. Supaya menarik minat orang yang mempunyai kompetensi menjadi pustakawan mengingat jumlah pustakawan di Indonesia masih kurang; 11. Sertifikasi pustakawan sangat perlu dilakukan di Indonesia, karena pustakawan memiliki peran strategis dalam pembangunan dan mencerdaskan kehidupan bangsa oleh karena itu profesi pustakawan perlu mendapatkan legalitas dari pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan profesinya, sehingga pustakawan Indonesia memiliki kompetensi dan profesionalisme yang dapat dipertanggungjawabkan. 12. Persaingan global merupakan tantangan berat bagi semua profesi termasuk pustakawan. Kebutuhan informasi dan cara memperoleh informasi yang semakin beragam karena perbedaan karakteristik pemustaka membutuhkan pustakawan-pustakawan yang memiliki kompetensi tinggi, baik hard skill dan soft skill. Kismiyati (2011) menyatakan bahwa di dunia perpustakaan, sertifikasi bermanfaat untuk mengembangkan tenaga perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, yaitu bagi pustakawan, lembaga perpustakaan, lembaga pendidikan perpustakaan dan organisasi profesi kepustakawanan. Dalam penelitian ini, pada umumnya responden hanya menjawab manfaat untuk pustakawannya saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pustakawan yang belum mengetahui manfaat sertifikasi pustakawan secara luas. Oleh karena itu sosialisasi tentang program ini sangat diperlukan. Manfaat sertifikasi menurut responden dapat dilihat pada uraian berikut ini: 1. Pustakawan akan lebih baik profesional, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan; 2. Tenaga kerja yang kompeten akan mendapatkan pengakuan yang memadai, baik dari segi karir maupun penghasilan; 3. Manfaat program sertifikasi pustakawan disamping memberi dampak positif bagi pustakawan juga memberi peluang kerja yang bagus bagi pengembangan karir pustakawan tentunya; 4. Meningkatkan kesejahteraan pustakawan, karena mendapat tunjangan;
6
5.
Meningkatkan motivasi untuk lebih maju dan mampu bersaing di bidang perpustakaan dan informasi; 6. Pustakawan dapat melanjutkan studi untuk menambah kompetensi; 7. Agar pustakawan dan lembaga perpustakaan lebih maju serta dapat bersaing secara positif di era globalisasi; 8. Bukti atau pengakuan terhadap kemampuan mereka. Dengan sertifikat, mereka dapat memilih peluang untuk mengembangkan karir yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka; 9. Rasa kurang percaya diri menyandang profesi pustakawan akan hilang; 10. Profesi pustakawan akan menjadi primadona. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan, menentukan kelayakan seorang pustakawan dalam memberikan layanan informasi, serta meningkatkan layanan perpustakaan (Kismiyati, 2011). Dengan demikian sertifikasi hendaknya dapat menjangkau semua jenis pustakawan baik yang berasal dari PNS (pegawai negeri sipil) maupun swasta yang bekerja di berbagai jenis perpustakaan, sehingga tidak ada kesenjangan diantara pustakawan tersebut. Mereka akan mempunyai kemampuan sama yang sudah teruji melalui lembaga yang ditunjuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 51 persen menginginkan sertifikasi berdasarkan jenjang jabatan, 17 persen berdasarkan lembaga perpustakaan, 7 persen hanya berlaku untuk PNS saja dan 25 persen berlaku untuk swasta juga. Responden yang berpendapat sertifikasi berdasarkan jabatan dan hanya berlaku untuk PNS, terlihat masih terpengaruh dengan sistem penilaian angka kredit yang selama ini berlaku yaitu jabatan fungsional pustakawan. Padahal seperti disebutkan di atas, dengan sertifikasi pustakawan kesenjangan antara pustakawan PNS dan swasta, pustakawan yang di pusat maupun daerah, serta pustakawan di berbagai jenis perpustakaan, akan dapat dihilangkan asal memenuhi persyaratan sertifikasi. Oleh karena itu perlu dipersiapkan sarana prasarananya, seperti aturan, tempat uji, asesor dan strategi yang harus ditempuh oleh lembaga terkait pendukung sertifikasi. Pengelompokan sertifikat juga perlu dibuat, karena masing-masing jenis perpustakaan memiliki kekhususan dalam pengelolaan dan pelayanan. Kompetensi pada dasarnya adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik yang berhubungan dengan tingkat kinerja suatu pekerjaan seperti pemecahan masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan dan merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memegang sesuatu jabatan (Depnakertrans, 2007 dalam Kismiyati, 2011). Selanjutnya Kismiyati (2011) menyatakan bahwa dalam penjelasan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kompetensi pustakawan juga dibagi menjadi dua yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja, sedangkan kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Kompetensi pustakawan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam standar kompetensi pustakawan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Jika diperhatikan, maka semua kompetensi menjadi prasyarat yang diperlukan dalam proses sertifikasi pustakawan. Oleh karena itu penjabaran jenis-
7
jenis kompetensi ini perlu disusun dan disosialisasikan kepada pustakawan agar pustakawan dapat menyiapkan diri menghadapi program sertifikasi. Pada umumnya responden berpendapat bahwa untuk borang yang harus diisi sebagai persyaratan sertifikasi meliputi borang untuk penilaian pimpinan, rekan sejawat, pemustaka dan asesor, dan deskripsi diri. Masing-masing responden ada yang menjawab lebih dari satu jawaban. Dalam proses penilaian untuk sertifikasi ada yang menggunakan portofolio dan ada penilaian hasil uji kompetensi langsung. Penggunaan portofolio ada yang manual, seperti yang digunakan pada proses sertifikasi guru dan ada yang melalui online, seperti yang diimplementasikan pada proses sertifikasi dosen. Berbeda dengan guru, sertifikasi pustakawan akan dilakukan secara langsung dengan menguji tiap unit kompetensi yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi. Sebagai contoh kelengkapan proses sertifikasi praktisi perpustakaan yang dikembangkan oleh “Continuum of Library Education” yang didanai oleh Institute of Museum and Library Services terdiri dari borang instruksi, aplikasi dan kompetensi. Borang instruksi berisi tentang petunjuk dan persyaratan umum untuk mendapatkan sertifikasi. Borang aplikasi berisi permohonan untuk disertifikasi dan borang kompetensi yang berisi keterangan kompetensi yang dimiliki dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya jika persyaratan telah dipenuhi, yaitu aplikasi dan biodata telah lengkap, dokumen yang diperlukan telah dicocokkan, maka semua berkas dikirim ke lembaga yang mengurus sertifikasi. Waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi adalah 60 hari. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sebanyak 59 persen responden menghendaki pengisian borang dengan sistem on-line dan 41 persen dengan sistem manual. Ada dua orang yang memilih kedua sistem. Saat ini pengisian borang yang menggunakan sistem on-line adalah borang untuk sertifikasi dosen, sedangkan untuk sertifikasi guru menggunakan sistem manual/dokumen tercetak. Kismiyati (2011) menyatakan bahwa untuk sertifikasi pustakawan memerlukan asesor kompetensi dan asesor lisensi. Asesor kompetensi akan menguji para pustakawan yang mengikuti uji kompetensi dan asesor lisensi bertugas menilai kelayakan LSP dan TUK. Kedua jenis asesor yang telah mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BNSP ini sudah tersedia. Pandangan responden terhadap asesor menunjukkan responden mempercayakan kepada Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang terkait untuk menjadi asesor, mungkin lebih tepatnya sebagai asesor lisensi. Sedangkan untuk asesor kompetensi menurut responden adalah pustakawan yang memenuhi syarat, yaitu telah mengikuti diklat asesor. Sertifikasi pustakawan merupakan program yang baru direncanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 yang tertera pada penjelasan pasal 11 butir d, yang berbunyi : yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Jumlah responden yang memilih Perpustakaan Nasional sebagai pengelola sertifikasi sebanyak 53 persen, Lembaga masing-masing 18 persen dan lembaga independen 29 persen. Berkenaan dengan kapan waktu pelaksanaan program sertifikasi pustakawan yang diinginkan oleh responden, sebanyak 67 persen memilih tahun
8
2012, sebanyak 19 persen memilih tahun 2013, sebanyak 5 persen memilih tahun 2014 dan sebanyak 10 persen memilih kapan saja. Dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum implementasi sertifikasi yaitu penyusunan standar kompetensi, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, penyusunan uji kompetensi, persiapan tempat uji kompetensi, penyediaan asesor dan tunjangan sertifikasi; maka keinginan terbanyak responden agar pelaksanaan sertifikasi pada tahun 2012 dapat dijadikan pemacu semangat penentu kebijakan dalam mempersiapkan langkah-langkah sertifikasi di atas. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menjelaskan kaitan sertifikasi dengan penerimaan tunjangan profesi. Guru dan dosen yang tersertifikasi telah mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Sebanyak 47 persen respondenpun menginginkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan. Analisis Strategi Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia Berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada para responden penelitian ini, akhirnya dapat diinventarisir faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terhadap program sertifikasi pustakawan di Indonesia sebagaimana tersaji pada Tabel 2. Analisis SWOT dalam hal ini digunakan untuk menentukan strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Analisis SWOT dilakukan atas dasar logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap program sertifikasi pustakawan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Salah satu alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis program sertifikasi adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal yang dihadapi program ini dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis (Rangkuti, 2009). Faktor-faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang telah diidentifikasi, disusun dalam suatu matriks IFAS (internal strategic factor analysis summary). Hasil analisis internal strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia disajikan pada Tabel 3. Tabel 2. Daftar Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia Kekuatan (Strengths) 1.
2.
Kuantitas pustakawan dan tenaga perpustakaan yang profesional /kompeten meningkat. Adanya lembaga pendidikan formal dan penyelenggara diklat.
Kelemahan (Weaknesses) 1. 2.
Kurangnya jumlah pustakawan yang kompeten/profesional yang dibutuhkan. Belum siapnya sarana prasarana sertifikasi (asesor, lembaga sertifikasi profesi, tempat uji, prosedur).
9
3.
Adanya UU No. 43/2007, dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Jabatan fungsional pustakawan sudah 23 tahun. Adanya Komitmen Pemerintah terhadap pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan.
4. 5.
3. 4. 5.
Tunjangan masih sangat kecil dibanding tunjangan jabatan fungsional lain. Kurangnya sosialisasi kepada pustakawan Standar kompetensi belum ada.
Peluang (Opportunities) 1. 2.
Motivasi untuk menambah kompetensi. Terbukanya kesempatan pengembangan karir pustakawan baik PNS maupun swasta. Adanya rencana pemberian tunjangan sertifikasi. Adanya dukungan dari instansi terkait. Adanya kesempatan pendidikan formal dan diklat yang diberikan oleh pemerintah melalui Perpusnas. Adanya program sertifikasi lain.
3. 4. 5.
6.
Ancaman (Threats) 1. 2. 3.
4. 5. 6.
Persaingan global. Lamanya proses karena birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Kurangnya dukungan dari institusi/organisasi profesi untuk mendukung proses sertifikasi. Pustakawan belum siap untuk sertifikasi. Perkembangan bidang lain, sehingga profesi pustakawan kurang menarik. Kesenjangan antara pustakawan PNS dan swasta, pustakawan pusat dan daerah.
Hasil analisis internal sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa bobot skor kekuatan adalah 1,132 dan bobot skor kelemahan adalah 0,892. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh selisih internal (kekuatan dan kelemahan) adalah 0,240. Hal ini berarti bahwa secara internal, kondisi program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki kekuatan yang lebih dominan dibanding kelemahan, atau dengan kata lain bahwa secara internal program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki potensi yang lebih baik dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kompetensi dan peran pustakawan secara profesional. Tabel 3. Analisis Internal Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia No 1
2
3 4 5
Kekuatan (Strenght) Kuantitas pustakawan dan tenaga perpustakaan yang profesional /kompeten meningkat Adanya Komitmen Pemerintah terhadap pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan Adanya UU No. 43/2007 dan Rancangan Peraturan Pemerintah Adanya lembaga pendidikan formal dan penyelenggara diklat Jabatan fungsional pustakawan sudah 23 tahun Jumlah
Jumlah
Rating
Bobot
Bobot skor
98
4
0,100
0,400
10
1,221
0,100
0,122
24
1,663
0,100
0,166
66
2,989
0,100
0,299
17
1,442
0,100
0,144
0,500
1,132
215
10
1 2 3
4 5
Kelemahan (Weakness) Kurangnya jumlah pustakawan yang kompeten/profesional yang dibutuhkan Standar kompetensi belum ada Belum siapnya sarana prasarana sertifikasi (asesor, lembaga sertifikasi profesi, tempat uji, prosedur) Kurangnya sosialisasi kepada pustakawan Tunjangan masih sangat kecil dibanding tunjangan jabatan fungsional lain Jumlah Total Internal
49
2,453
0,100
0,245
12
1,284
0,100
0,128
37
2,074
0,100
0,207
15
1,379
0,100
0,138
26
1,726
0,100
0,173
139
0,500
0,892
344
1
1,924
Selisih Internal (S – W)
0,240
Faktor-faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang telah diidentifikasi, disusun dalam suatu matriks EFAS (external strategic factor analysis summary). Hasil analisis eksternal strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia disajikan pada Tabel 4. Hasil analisis eksternal sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa faktor peluang memiliki bobot skor 0,776 sedangkan faktor ancaman memiliki bobot skor 0,687. Dengan demikian, hasil analisis eksternal yang menunjukkan selisih antara faktor peluang dan ancaman adalah sebesar 0,089. Hal ini berarti bahwa secara eksternal, kondisi program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki peluang yang lebih dominan dibanding ancaman, atau dengan kata lain bahwa secara eksternal program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki peluang yang lebih baik dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kompetensi dan peran pustakawan secara profesional. Tabel 4. Analisis Eksternal Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia No
Peluang (Opportunity)
4
Adanya kesempatan pendidikan formal dan diklat yang diberikan oleh pemerintah melalui Perpusnas Adanya rencana pemberian tunjangan sertifikasi Terbukanya kesempatan pengembangan karir pustakawan baik PNS maupun swasta Motivasi untuk menambah kompetensi
5
Adanya program sertifikasi lain
6
Adanya dukungan dari instansi terkait
1 2 3
Jumlah
1 2
Ancaman (Threat) Kurangnya dukungan dari institusi/organisasi profesi untuk mendukung proses sertifikasi Perkembangan bidang lain, sehingga profesi pustakawan kurang menarik
Jumlah
Rating
Bobot
Bobot Skor
7 1,126
0,083
0,094
18
1,474
0,083
0,123
38
2,105
0,083
0,175
45
2,326
0,083
0,194
4
1,032
0,083
0,086
11 123
1,253
0,083 0,5
0,104 0,776
18
1,474
0,083
0,123
4
1,032
0,083
0,086
11
Ancaman persaingan global
3
Kesenjangan antara pustakawan PNS dan swasta, pustakawan pusat dan daerah Lamanya proses karena birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga Pustakawan belum siap untuk sertifikasi
4 5 6
Jumlah
25
1,695
0,083
0,141
3
1,000
0,083
0,083
24
1,663
0,083
0,139
15
1,379
0,083
0,115
0,500
0,687
139
Total Eksternal
262 1 1,463 Selisih Eksternal (O – T) 0,089 Keterangan: • Rating ditentukan berdasarkan sebaran jumlah seluruh komponen internal dan eksternal.
Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diidentifikasi posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia dengan nilai internal sebesar 0,240 dan nilai eksternal sebesar 0,089. Dengan demikian, posisi kedua faktor tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut. Hasil analisis pada Gambar 1 menunjukkan bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia berada di kuadran 1 (S,O) yakni mendukung strategi agresif. Hal ini berarti bahwa dalam rangka melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang lebih menonjol dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia yang harus dilakukan adalah berupaya menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi yang menggabungkan kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dirumuskan dalam Tabel 5. Gambar 1. Diagram Analisis SWOT Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia O
1: Mendukung Strategi Agresif
3: Mendukung Strategi Turn-around
0,089
(0,240; 0,089)
W
S 0,240
4: Mendukung Strategi Defensif
2: Mendukung Strategi Diversifikasi
T 12
Tabel 5. Rumusan Strategi Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia
Internal (IFAS)
Eksternal (EFAS)
Peluang (O) 1. Motivasi untuk menambah kompetensi. 2. Terbukanya kesempatan pengembangan karir pustakawan baik PNS maupun swasta. 3. Adanya rencana pemberian tunjangan sertifikasi. 4. Adanya dukungan dari instansi terkait. 5. Adanya kesempatan pendidikan formal dan diklat yang diberikan oleh pemerintah melalui Perpusnas. 6. Adanya program sertifikasi lain.
Ancaman (T) 1. Persaingan global. 2. Lamanya proses karena birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. 3. Kurangnya dukungan dari institusi/organisasi profesi untuk mendukung proses sertifikasi. 4. Pustakawan belum siap untuk sertifikasi. 5. Perkembangan bidang lain, sehingga profesi pustakawan kurang menarik. 6. Kesenjangan antara pustakawan PNS dan swasta, pustakawan pusat dan daerah.
Kekuatan (S) 1. Kuantitas pustakawan dan tenaga perpustakaan yang profesional /kompeten meningkat. 2. Adanya lembaga pendidikan formal dan penyelenggara diklat. 3. Adanya UU No. 43/2007 dan Rancangan Peraturan Pemerintah. 4. Jabatan fungsional pustakawan sudah 23 tahun. 5. Adanya komitmen Pemerintah terhadap pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan.
Kelemahan (W) 1. Kurangnya jumlah pustakawan yang kompeten/profesional yang dibutuhkan. 2. Belum siapnya sarana prasarana sertifikasi (asesor, lembaga sertifikasi profesi, tempat uji, prosedur). 3. Tunjangan masih sangat kecil dibanding tunjangan jabatan fungsional lain. 4. Kurangnya sosialisasi kepada pustakawan. 5. Standar kompetensi belum ada.
Strategi S-O : 1. Mengupayakan realisasi program sertifikasi pustakawan dalam waktu dekat (S5, O3). 2. Peningkatan kualitas SDM pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan (S2, O5). 3. Optimalisasi pembangunan kepustakawanan dengan dukungan peraturan perundangan yang berlaku (S3,O4). 4. Promosi keprofesian pustakawan kepada berbagai pihak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia (S4, O2). 5. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui sinergitas dengan instansi dan stakeholders terkait (S1,O1). Strategi S-T : 1. Sinkronisasi UU No. 43/2007 dengan kebijakan pemerintah daerah serta RPP tentang perpustakaan (S3, T3). 2. Reformasi birokrasi dalam pembinaan kepustakawanan dan profesi pustakawan (S5, T1, T2, T6). 3. Memotivasi agar pustakawan lebih berkembang seperti profesi lainnya (S1, S2, S4, T4, T5).
Strategi W-O: 1. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan program sertifikasi pustakawan (W1, W2, W3, O2, O4, O5, O6). 2. Pembinaan karier dan kesejahteraan pustakawan secara berkelanjutan (W4, O3). 3. Penetapan standar kompetensi pustakawan (W5, O1).
Strategi W-T : 1. Meningkatkan peran pustakawan dalam proses pembangunan bangsa (W1, W5, T1, T4, T5). 2. Mendorong asosiasi atau profesi pustakawan agar semakin maju (W4, T3). 3. Menciptakan harmonisasi antar pihak sehingga kepustakawanan di Indonesia semakin berkembang (W2, W3, T2, T6).
Berdasarkan Tabel 5, maka rumusan strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia agar terlaksana dengan baik dapat diwujudkan melalui berbagai hal sebagaimana diuraikan berikut ini. (1) Mengupayakan realisasi program sertifikasi pustakawan dalam waktu dekat; (2) Peningkatan kualitas SDM pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan;
13
(3) (4) (5)
Optimalisasi pembangunan kepustakawanan dengan dukungan peraturan perundangan yang berlaku; Promosi keprofesian pustakawan kepada berbagai pihak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia; Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui sinergitas dengan instansi dan stakeholders terkait.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan tentang gambaran secara deskriptif, isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia adalah sebagai berikut: (a) Sebanyak 84 persen responden belum memahami pengertian sertifikasi pustakawan secara tepat, (b) Sebanyak 64 persen responden menilai bahwa sertifikasi pustakawan sangat diperlukan dan 36 persen menganggap bahwa sertifikasi pustakawan perlu dilakukan, (c) Masih banyak pustakawan yang belum mengetahui manfaat sertifikasi pustakawan secara luas, oleh karena itu sosialisasi tentang program ini sangat diperlukan. Mengacu pada hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia dengan nilai internal sebesar 0,240 dan nilai eksternal sebesar 0,089. Hasil analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia berada di kuadran 1 (S,O) yakni mendukung strategi agresif. Hal ini berarti bahwa dalam rangka melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang lebih menonjol dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia yang harus dilakukan adalah berupaya menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada. Analisis SWOT yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rumusan strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia agar terlaksana dengan baik dapat diwujudkan melalui berbagai hal yakni: (1) Mengupayakan realisasi program sertifikasi pustakawan dalam waktu dekat; (2) Peningkatan kualitas SDM pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan; (3) Optimalisasi pembangunan kepustakawanan dengan dukungan peraturan perundangan yang berlaku; (4) Promosi keprofesian pustakawan kepada berbagai pihak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia; (5) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui sinergitas dengan instansi dan stakeholders terkait. Daftar Pustaka Behrens, S.; Mogilensk, J.; Masters, S. CMMI®-Based Professional Certifications: The Competency Lifecycle Framework. SPECIAL REPORT CMU/SEI-2004-SR-013, December 2004. Software Engineering Process Management (SEPM) Program.
14
Kismiyati, Titiek (2011). Kesiapan Sertifikasi Pustakawan. Media Pustakawan. 2011; 18 (3&4): 13-18. Koprowicz, C. L. (1994). What state legislators need to know about the National Board for Professional Teaching Standards., Denver, CO: National Conference of State Legislatures Lustick, D., & Sykes, G. (2006). National board certification as professional development: What are teachers learning? Education Policy Analysis Archives, 14(5). Retrieved [date] from http://epaa.asu.edu/epaa/v14n5/. Medical Library Association. Code for the Training and Certification of Medical Librarians. Bull Med Libr Assoc. 1964 October; 52(4): 784–789. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC198209/pdf/mlab001850177.pdf Rangkuti, Freddy (2009). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 187 p. Republik Indonesia (2007). Peraturan dan Perundang-undangan. Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Undang-
15
