PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2009 – 2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TENGAH, TENGAH, Menimbang : a.
b.
c.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kabupaten Sumba Tengah memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan unan Jangka Panjang Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009 - 2029
1
d.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah dan pedoman sekaligus menjadi Acuan bagi seluruh kegiatan pengelolaan pembangunan yang hendak dilaksanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009 - 2029;
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NOMOR 43
DAERAH
KABUPATEN
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
15
SUMBA TENGAH
RPJP Daerah Kabupaten Sumba Tengah telah disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional dan RPJP Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Pemerintah Kabupaten menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selanjutnya RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumba Tengah 2009-2029 terdiri dari 4 Bab dan 6 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJP Daerah yang telah ada. Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009-2029 serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2009-2029 yang berisi Visi, Misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2009-2029.
II. PASAL DEMI PASAL
5.
6.
7.
8.
9.
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Pasal 3 Cukup jelas.
14
3
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Daerah Kabupaten Sumba Tengah serta strategi untuk mencapainya. Visi bermaksud memperdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Kabupaten Sumba Tengah untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Visi ini sebagai jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi pembangunan nasional dan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumba Tengah, yaitu : a. mewujudkan sumber-daya manusia Sumba Tengah yang bermutu, berdaya saing dan bermartabat dengan asas keadilan; b. mewujudkan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing dengan menjamin pencapaian hasil pembangunan yang berkeadilan; c. mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; d. mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan didukung oleh sistem politik yang demokratis; e. mewujudkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan ketertiban umum yang didukung oleh sistem hukum; f. meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan wilayah di segala bidang; dan g. mewujudkan peran dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat secara lebih baik dalam mengatasi persoalan kesejahteraan sosial.
13
bernegara tersebut. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional dan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar. RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud diatas, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2009-2029. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2009-2029 adalah : a. sebagai arah dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah, masyarakat dan stake holder, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
12
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Nomor 11); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 – 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 1);
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 2011
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2009 – 2029 2029
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH I.
dan BUPATI SUMBA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2009 – 2029.
6
UMUM Kabupaten Sumba Tengah terletak di bahagian tengah pulau Sumba, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan membentang dari pantai Utara hingga pantai Selatan pulau tersebut. Secara astronomis, wilayah kabupaten Sumba Tengah terbentang di antara 1180 55’ dan 1200 23’ Bujur Timur dan di antara 90 18’ hingga 100 20’ Lintang Selatan. Secara administratif, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.868,74 km2. Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari lima wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Mamboro, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kecamatan Katiku Tana dan Kecamatan Katiku Tana Selatan. Masyarakatnya, meskipun terdiri dari berbagai klan suku, agama dan adat istiadat, namun mempunyai satu tujuan dan satu citacita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian dari tujuan.
11
BAB IV
BAB I
KETENTUAN PENUTUP
KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pasal 1
Peraturan Daerah ini mulai ai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan emerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
Ditetapkan di Waibakul pada tanggal 5. BUPATI SUMBA TENGAH, TENGAH, ttd UMBU S. PATEDUK
6.
Diundangkan di Waibakul pada tanggal 7.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,
8.
UMBU PUDA, PUDA, SH., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19530315 198603 1 009
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2011 2011 NOMOR 2
10
Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tengah. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tengah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Na Nasional sional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 2005-2025 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009-2029 2029 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I tahun 2005 2005-2009, 2009, RPJM Nasional II tahun 2010 2010-2014, RPJM Nasional III tahun 20152019, dan RPJM Nasional IV tahun 2020 2020-2024.
7
9.
10.
11.
12.
13.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJM Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Pasal 3 Penjabaran dari RPJP Daerah ini akan ditindaklanjuti dalam RPJM Daerah. Pasal 4 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB II Pasal 5 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Pasal 2 RPJP Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi, terhitung mulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9
