DENGAN UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG MENUJU RUANG NUSANTARA YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF, DAN BERKELANJUTAN
Sosialisasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Medan, 10 Mei 2010
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
HAL-HAL POKOK YANG DIATUR UU NOMOR 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG 1. Strategi Umum dan Strategi Implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Pembagian Kewenangan yang Lebih Jelas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Kejelasan Produk Rencana Tata Ruang (Bukan Hanya Administratif, tetapi Dapat Pula Fungsional) 4. Penekanan pada Hal-hal yang Bersifat Sangat Strategis Sesuai Perkembangan Lingkungan Strategis dan kecenderungan yang Ada 5. Penataan Ruang Mencakup Ruang Darat, Ruang Laut, dan Ruang Udara, termasuk Ruang di dalam Bumi, sebagai Satu Kesatuan 6. Pengaturan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang Dinilai Rawan Bencana (Rawan Bencana Letusan Gunung Api, Gempa Bumi, Longsor, Gelombang Pasang dan Banjir, SUTET, dan Lain-lain) 7. Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan Metropolitan 1
HAL-HAL POKOK YANG DIATUR UU 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG ...lanjutan 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Agropolitan Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (termasuk pula Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan) Mengatur Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Pandang Ekonomi (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kerjasama Ekonomi Sub Regional, serta Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas) Penegasan Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Penguatan Aspek Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ekosistem (Bukan hanya Poleksosbudhankam) Diperkenalkannya Perangkat Insentif dan Disinsentif Pengaturan Sanksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Pengaturan Jangka Waktu Penyelesaiaan Aturan-Aturan Pelaksanaan sebagai Tindak Lanjut dari Terbitnya UU Penataan Ruang Ini Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 2
STRATEGI IMPLEMENTASI Strategi implementasi dilakukan antara lain, melalui : a) Penerapan prinsip-prinsip “komplementaritas” dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi. b) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dapat dijadikan acuan pembangunan, sehingga RTRW harus memuat arah pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan. c) Pemanfaatan ruang harus mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. d) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistemik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. e) Penerapan peraturan zonasi secara konsisten. f) Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tata ruang. 3
PEMBAGIAN KEWENANGAN YANG LEBIH JELAS ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang nasional, provinsi, & kabupaten/kota
NEGARA
pelaksanaan penataan ruang nasional
WEWENANG
Pasal 7 Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah
pelaksanaan penataan ruang kws strategis nasional
PEMERINTAH
kerja sama penataan ruang antar negara & fasilitasi antarprovinsi
Pasal Pasal 8 8& 9
pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang provinsi & kabupaten/kota pelaksanaan penataan ruang provinsi
WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi antarkabupaten/kota
Pasal 10
pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang kab/kota
WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA
pelaksanaan penataan ruang kab/kota pelaksanaan penataan ruang kws strategis kab/kota kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota
Pasal 11
4
KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF, TETAPI DAPAT PULA FUNGSIONAL) KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN Kewenangan
PR Berdasarkan Administrasi (Mempertegas aspek kewenangan penyelenggaraan)
PR Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan (Kawasan yang secara spesifik berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan PR)
Pem. Pusat
PR Wilayah Nasional
Kawasan Strategis Nasional
Pem. Provinsi
PR Wilayah Provinsi
Kawasan Strategis Provinsi
Pem. Kabupaten
PR Wilayah Kabupaten
Kawasan Strategis Kabupaten
Pem. Kota
PR Wilayah Kota
Kawasan Strategis Kota
Pasal 5 PR Berdasarkan Fungsi Utama (Ruang yang dapat dimanfaatkan Dan ruang yang dijaga untuk dilindungi Dan melindungi)
PR Berdasarkan Kegiatan Kawasan (Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan)
PR Berdasarkan Sistem (Fungsi-fungsi kewilayahan)
Kawasan Perkotaan
Sistem Wilayah
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
Kawasan Perdesaan
Sistem Internal Perkotaan
5
PENGUATAN ASPEK PERENCANAAN
• Produk perencanaan pada tingkat administrasi terdiri dari rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang dilengkapi dengan pengaturan zonasi sebagai pedoman perijinan. RENCANA UMUM TATA RUANG
WILAYAH
RTRW NASIONAL
RENCANA RINCI TATA RUANG RTR PULAU / KEPULAUAN RTR KWS STRA. NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTR KWS STRA. PROVINSI
RTRW KABUPATEN
RTR KWS STRA KABUPATEN RDTR WIL KABUPATEN
PERKOTAAN
RTR KWS METROPOLITAN
RTRW KOTA
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTR BAGIAN WIL KOTA RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KOTA
6
7
PENEKANAN PADA HAL-HAL YANG BERSIFAT SANGAT STRATEGIS SESUAI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN KECENDERUNGAN YANG ADA
Pasal 28 – 30
Pasal 17
Pasal 8
Pasal 35 – 40
Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota minimal 30%, dimana proporsi RTH Publik pada wilayah kota minimal 20%. Proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara lebih merata. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
IMPLIKASI UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG TERHADAP PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Tidak terfokus hanya pada perencanaan, tetapi juga pada pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Prov, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang bersifat komplementer satu sama lain Masa perencanaan menjadi 20 tahun Penetapan kawasan strategis Arahan pemanfaatan ruang : indikasi program utama jangka menengah (5 Yahun pertama) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang : Peraturan Zonasi, InsentifDisinsentif, Perizinan dan Sanksi Sebelum diperdakan RTRW Prov/Kab/Kota harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Menteri PU selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN. Muatan RTRW
MUATAN RTRW 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
Tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah Rencana struktur ruang wilayah Rencana pola ruang wilayah Penetapan kawasan strategis Arahan pemanfaatan ruang wilayah yg berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yg berisi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi Rencana penyediaan & pemanfaatan RTH Rencana penyediaan & pemanfaatan ruang terbuka nonhijau Rencana penyediaan & pemanfaatan prasarana & sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, & ruang evakuasi bencana, yg dibutuhkan utk menjalankan fungsi wil. kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah
RUANG TERBUKA DI PERKOTAAN RUANG TERBUKA NON HIJAU RUANG TERBUKA NON HIJAU PUBLIK RUANG TERBUKA NON HIJAU PRIVAT
RTH PUBLIK (20% LUAS KOTA)
RTH (MIN 30% LUAS KOTA) RTH PRIVAT
Penegasan adanya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain frekuensi dialog dengan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, standar pelayanan minimal ruang terbuka hijau, standar pelayanan minimal simpangan/ deviasi antara rencana Dan implementasi rencana
PENGATURAN RUANG PADA KAWASAN-KAWASAN YANG DINILAI RAWAN BENCANA (RAWAN BENCANA LETUSAN GUNUNG API, GEMPA BUMI, LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN BANJIR, SUTET, DAN LAIN-LAIN) Pasal 6 (1)
Penjelasan Pasal 5 (2)
Penjelasan Pasal 33 (3)
Pasal 28
Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: …kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;… Termasuk ke dalam kawasan lindung: …kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;… Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi: …fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;… Rencana tata ruang wilayah kota memuat: …rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah…
PENEGASAN HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 61
Pasal 60
HAK a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
KEWAJIBAN
Pasal 65 & 66
PERAN
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. mematuhi larangan: memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. melanggar kekentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. menghalangi akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangundangan sebagai milik umum:
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang: c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang
13. PENEGASAN PENGATURAN PERANGKAT INSENTIF DAN DISINSENTIF A. Perangkat Insentif :
Pasal 38 ayat (2)
Merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. .
terhadap
Perangkat Insentif berupa : a.
Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham;
b.
pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c.
Kemudahan prosedur perizinan;
d.
Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah
B. Perangkat Disinsentif :
Pasal 38 ayat (3)
Merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Perangkat Disinsentif berupa : a.
pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b.
Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti
Contoh dalam Pemberian Insentif :
13… Lanjutan
Pasal 38 ayat (5)
Pemerintah (mendapat manfaat dr penyelenggaraan penataan ruang )
Pemda 1 (mendapat manfaat dr penyelenggaraan penataan ruang )
Subsidi
Dukungan Perwujudan RTR
Pemerintah daerah (dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang)
Kompensasi
Pemda 2
Dukungan Perwujudan RTR
(dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang)
Dispensasi,
Swasta/masyarakat
Pemerintah Dukungan Perwujudan RTR
Diperkenalkannya perangkat insentif dan disinsentif diharapkan : 1) Mendorong agar perencanaan dan produk rencana tata ruang bisa berjalan sesuai situasi dan kondisi Indonesia. 2) Pemanfaatan ruang yang sudah terlanjur tidak sesuai dengan RTRW, dengan mekanisme insentif dan disinsentif dapat dikurangi tekanannya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan
PENGATURAN SANKSI Pidana
Administratif Pasal 63
peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara
Pasal 69 – 74
penjara; denda; Pemberhentian secara
tidak hormat dari jabatannya
pelayanan umum; penutupan lokasi;
Pencabutan izin usaha
pencabutan izin;
Pencabutan status badan
hukum
pembatalan izin;
Perdata
pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau
Pasal 75
Tuntutan ganti kerugian
denda administratif
secara perdata bagi orang yang dirugikan akibat tindak pidana
14… Lanjutan Ketentuan Sanksi dalam Penataan Ruang PASAL
UNSUR TINDAK PIDANA
SANKSI PIDANA
69 ayat (1)
• •
Tidak mentaati rencana tata ruang; dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
• penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta
69 ayat (2)
• • •
Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau rusaknya barang.
• penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1, 5 miliar
69 ayat (3)
• • •
Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan Mengakibatkan Kematian orang
• penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar
70 ayat (1)
•
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
• Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta
•
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
• Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.
• Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 miliar
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan Mengakibatkan kematian orang
• Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar
70 ayat (2)
• 70 ayat (3)
• •
70 ayat (4)
• •
71
•
Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
• Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta
72
•
Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
• Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta
73
• •
Pejabat pemerintah penerbit izin; dan Menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
• Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta • Dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.
16. PENGATURAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAAN ATURANATURAN PELAKSANAAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI TERBITNYA UU PENATAAN RUANG INI Jenis peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-undang Penataan Ruang
Jangka waktu penyelesaian/penyesuaian
Peraturan Pemerintah
Diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan
Peraturan Presiden
Diselesaikan paling lambat 5 tahun terhitung sejak UU diberlakukan
Peraturan Menteri
Diselesaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan
Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukan
Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan
Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
Disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan 43
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIAMANATKAN OLEH UU NO. 26 TAHUN 2007 UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengamanatkan secara langsung disusunnya berbagai peraturan pelaksanaan yang merupakan landasan operasional untuk mengimplementasikan norma-norma dalam UUPR, antara lain perlu disusunnya 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan keputusan Rapat BKTRN, ke 18 substansi RPP dimaksud digabung ke dalam 6 (enam) RPP yang meliputi : 1.RPP tentang Peraturan Penyelenggaraan Penataan Ruang dgn penanggung jawab Departemen PU (Gabungan dari 13 RPP)……………………PP No. 15 Tahun 2010 2. RPP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan Penanggungjawab Departemen PU 3. RPP tentang Kriteria dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan dengan Penanggungjawab Departemen Pertahanan 4. RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dengan penanggungj awab Bakosurtanal; 5. RPP tentang Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan udara, dan penatagunaan Sumber Daya Alam Lainnya dengan penanggung jawab BPN, Departemen Pekerjaan Umum, LAPAN, dan KLH, yang dikoordinasikan oleh Meneg KLH, 6. RPP tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dengan penanggung jawab Departemen Dalam Negeri
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIAMANATKAN OLEH UU NO. 26 TAHUN 2007 (lanjutan …) Penggabungan 13 RPP dimaksud didasarkan atas kebijakan yang diarahkan oleh Dep. KumHam dan Setneg dengan tujuan untuk : mengurangi terjadinya overlaping materi muatan pengaturan pada masingmasing RPP, memudahkan harmonisasi dengan peraturan perundang – undangan lain yang terkait, dan agar peraturan pelaksanaan suatu undang-undang dapat disusun secara serentak tanpa harus ada yang tercecer. Dari ke enam RPP tersebut baru satu PP yang ditetapkan yaitu PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sedangkan ke empat RPP lainnya masih dalam proses penyelesaian dan salah satunya akan mencakup substansi relatif lebih banyak.
PEMBENTUKAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 68
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNS tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana bidang penataan ruang. Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang:
Melakukan pemeriksaan atas kebenaran berkenaan dengan tindak pidana.
Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana.
Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana.
Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapt bahn bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.
laporan
atau
keterangan
yang
IV. PENUTUP 1. PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk mewujudkan ruang Nusantara yang AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan BERKELANJUTAN. 2. Perwujudan Tujuan Penataan Ruang dilakukan dengan STRATEGI UMUM seperti Penyiapan Kerangka Strategis Pengembangan Penataan Ruang Nasional dan STRATEGI KHUSUS berupa Penyiapan Peraturan Zonasi, Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pengenaan Sanksi, dan lain-lain. 3. Produk perencanaan tata ruang tidak hanya bersifat ADMINISTRATIF akan tetapi juga mengatur perencanaan tata ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di klasifikasikan ke dalam RENCANA UMUM dan RENCANA RINCI TATA RUANG. 4. Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilakukan secara BERJENJANG dan KOMPLEMENTER sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.
5.
Undang-undang Penataan Ruang telah mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis seperti pengaturan RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di Perkotaan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), integrasi penataan ruang DARAT, LAUT, dan UDARA, PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, Penataan Ruang Kawasan PERKOTAAN dan PERDESAAN, dan Aspek Pelestarial LINGKUNGAN HIDUP.
6.
Untuk menjamin pelaksanaan UU Penataan Ruang yang tertib dan konsisten telah diatur KETENTUAN PERALIHAN, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS), dan KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG.
7.
Dengan telah diakomodasikannya berbagai issue strategis penataan ruang di dalam UU Penataan Ruang, diharapkan nantinya penyelenggaraan penataan ruang dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna.
TERIMA KASIH
