JURNALISME DATA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

JURNALISME DATA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Panduan Melakukan Jurnalisme Data tentang

Jaminan Kesehatan Nasional

E. WENDRATAMA

Jurnalisme Data Jaminan Kesehatan Nasional: Panduan Melakukan Jurnalisme Data tentang Jaminan Kesehatan Nasional Penulis E. Wendratama Editor Vicianto Putra Desain Sampul Abdulrahman Saleh Penata Letak Segeraterbit Diterbitkan oleh MediaLink Cetakan Pertama 2015 ISBN 978-602-73214-0-3

MediaLink Jl. Tebet Timur Dalam 8V No. 21 Tebet Jakarta Indonesia 12820. Telp./Fax. (021)-8308181, email: [email protected].

Kata Pengantar Dimulai sejak awal 2014, Jaminan Kesehatan Nasional menjanjikan layanan kesehatan yang universal bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi warga yang tidak mampu membayar iuran. Sayangnya, masih banyak warga yang belum mengerti konsep dan skala program JKN, BPJS Kesehatan sebagai pelaksananya, dan kelebihankekurangan JKN. Bahkan, banyak warga menengah ke bawah yang belum tahu cara memanfaatkan JKN, padahal mereka adalah kelompok warga yang akan paling menerima manfaat dari keberadaan JKN. Sebagai sebuah kegiatan yang bekerja dengan data yang luas dan beragam, jurnalisme data bisa membantu meningkatkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, MediaLink mengupayakan penerbitan buku ini, yang memuat beragam aspek tentang JKN dan panduan singkat melakukan jurnalisme data untuk JKN.

Visualisasi data ini bisa dilakukan mulai dari infografik sederhana yang statis di media cetak hingga bagan kompleks yang interaktif di media daring. Semoga dengan kehadiran buku singkat ini, warga bisa membaca beragam data terkait JKN secara kritis dan melakukan visualisasi data melalui infografik secara baik, sehingga semakin banyak warga yang memahami program asuransi kesehatan nasional ini.

Selamat membaca,

Mujtaba Hamdi Direktur MediaLink

Jurnalisme Data Jaminan Kesehatan Nasional

ii

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

1

Bab I Jaminan Kesehatan Nasional

5

A. Pengertian

5

B. Dasar hukum dan sejarah

6

C. Siapa saja saja peserta JKN atau BPJS Kesehatan?

8

D. Berapa iuran yang dibayarkan?

11

E. Apa saja manfaat bagi peserta?

13

F. Bagaimana bila daftar keluarga peserta berubah? G. Bagaimana bila peserta menjadi korban kecelakaan lalu lintas?

17 17

Bab II Jurnalisme Data

19

A. Apa sesungguhnya jurnalisme data?

21

B. Mengapa penting?

23

C. Memahami dan mengkritisi data

23

D. Membuat infografik yang memuat berbagai


iv

angka penting

25

E. Contoh Referensi

32

Daftar Pustaka

35

Pendahuluan Buku singkat ini bertujuan memberikan panduan bagi siapa pun untuk melakukan jurnalisme data tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Apa itu jurnalisme data? Jurnalisme data adalah kombinasi antara intuisi berita dalam tradisi jurnalisme dan kemampuan menampilkan cerita berdasarkan data yang luas dan beragam.

ÒÒ Jurnalisme yang baik adalah penggunaan bahasa yang baik dan efisien serta penyajian informasi yang relevan dan akurat. ÒÒ Jurnalisme data yang baik adalah jurnalisme yang baik dalam mengerjakan data yang memberikan gambaran besar. Data ini biasanya berupa proses atau rangkaian peristiwa.

Untuk bisa melakukan jurnalisme data secara baik, Anda juga harus menempatkan diri sebagai jurnalis, lengkap dengan semua prinsip dan kecakapannya.

Apa itu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)? JKN merupakan program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang menggunakan sistem asuransi. Ini berarti seluruh warga Indonesia wajib menyisihkan sebagian kecil uang mereka untuk jaminan kesehatan, kecuali warga miskin dan tidak mampu.

Jurnalisme data tentang JKN Jadi, jurnalisme data tentang JKN berarti menampilkan cerita (dalam bentuk teks dan visual) secara akurat dan menarik berdasarkan informasi tentang JKN yang penting bagi masyarakat.

Konsepnya adalah pelayanan kepada masyarakat.


Tujuannya adalah supaya warga memahami beragam aspek tentang JKN, mulai dari hal besar seperti JKN dalam perspektif yang lebih luas hingga cara praktis memanfaatkan JKN. Ini dilakukan melalui visualisasi data, mulai dari diagram kompleks yang interaktif di media daring hingga infografik sederhana yang statis di media cetak.

2

Dengan demikian, warga bisa memanfaatkan, mengawasi, dan mengevaluasi JKN demi kesejahteraan warga dan pelayanan kesehatan yang semakin baik. Seperti halnya sebelum melakukan segala bentuk jurnalisme, jurnalis harus melakukan riset terlebih dulu tentang topik yang akan ia tulis. Di sini, kita harus terlebih dulu memahami apa dan bagaimana JKN bekerja, dari konsep hingga detail, dari hulu ke hilir.

3


Oleh karena itu, bab pertama buku ini berupaya membahas JKN secara lengkap, yang kemudian dilanjutkan dengan jurnalisme data tentang JKN.

Jaminan Kesehatan Nasional Dalam jurnalisme data, pemahaman yang lengkap terhadap topik yang digarap adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, Anda harus sungguh memahami JKN, mulai dari tataran konsep hingga praktik di lapangan, dari hulu hingga hilir, sehingga jurnalisme Anda akan berkualitas dan berguna bagi warga. Di bawah ini adalah kumpulan informasi tentang JKN, mulai dari pengertian, dasar hukum, praktik di lapangan, hingga beragam masalah yang muncul. Data ini adalah modal Anda. Selanjutnya, sebagai bagian dari liputan, Anda juga harus melakukan riset dan observasi sendiri, dengan menggunakan sumber primer maupun sekunder, sumber daring maupun luring.

A. Pengertian JKN merupakan program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang mulai berlaku 1 Januari 2014, dengan menggunakan sistem asuransi. Ini berarti seluruh warga

1

Indonesia wajib menyisihkan sebagian kecil uang mereka untuk jaminan kesehatan di hari depan. Untuk warga yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah.

B. Dasar hukum dan sejarah Kesehatan adalah hak asasi semua manusia, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 Perubahan menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat UUD 1945 tersebut dijalankan melalui Undang Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang memberikan jaminan sosial bagi setiap warga negara. SJSN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial, dengan setiap peserta wajib membayar iuran guna mendapatkan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan seluruh warga. Jurnalisme Data Jaminan Kesehatan Nasional

Sebelum JKN, pemerintah telah merintis beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain Askes Sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), penerima pensiun dan veteran, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek bagi pegawai BUMN dan swasta, serta Jaminan Kesehatan bagi TNI dan Polri.

6

Untuk warga miskin dan tidak mampu, sejak 2005 Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang awalnya dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM), atau lebih populer dengan nama program Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin). Kemudian sejak 2008 sampai 2013, program ini berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sejak pemberlakuan JKN pada 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, Jaminan Kesehatan TNI, Jaminan Kesehatan Polri, dan Jamkesmas) diintegrasikan ke dalam satu jaminan kesehatan (JKN). Sama halnya dengan Jamkesmas, pemerintah menanggung iuran JKN bagi warga miskin yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan badan penyelenggaranya. Masyarakat cenderung menyebut jaminan sosial ini sebagai asuransi BPJS, sehingga Anda juga bisa menuliskannya demikian untuk memudahkan penyerapan informasi. Banyak orang tidak tahu apa itu JKN. BPJS adalah sebuah badan hukum yang dibentuk oleh Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Menurut UU No. 24 itu, BPJS dibagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan yang khusus menyelenggarakan jaminan

7


Apa beda antara JKN dan BPJS?

kesehatan (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan empat jenis jaminan: kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Kinerja BPJS diawasi oleh Dewan Pengawas, yaitu organ BPJS yang mengawasi pelaksanaan jaminan sosial. BPJS bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, aturan lebih mendetail tentang penyelenggaraan JKN ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Membaca dua undang-undang tersebut (Undang Undang No. 40 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 24 Tahun 2011), Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, serta sejumlah peraturan dan keputusan Menteri Kesehatan terkait JKN adalah sebuah keharusan. Informasi praktis dalam semua regulasi tersebut bisa Anda temukan di buku ini, tapi untuk lebih lengkap bisa Anda dapatkan di http:// www.jkn.kemkes.go.id/unduhan.php?page=1

C. Siapa saja saja peserta JKN atau BPJS Kesehatan?


Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), seluruh warga Indonesia memperoleh JKN. Kepesertaan ini bersifat wajib, termasuk warga tidak mampu yang iurannya ditanggung pemerintah. Menurut Perpres No. 111 Tahun 2013, peserta JKN meliputi: 1)

8

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Iurannya dibayar oleh pemerintah daerah.

2) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya (empat anggota keluarganya otomatis ikut terjamin). Iurannya dibayar oleh pemberi kerja. 3) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya (iuran tambahan untuk anggota keluarganya). Iurannya dibayar secara mandiri. 4) Bukan pekerja dan anggota keluarganya (iuran tambahan untuk anggota keluarganya). Iurannya dibayar secara mandiri.

Penerima bantuan iuran (PBI) adalah warga miskin yang memiliki surat pengantar tidak mampu dari rukun tetangga dan kelurahan. Selain itu, warga yang mengalami cacat total tetap juga berhak menjadi peserta PBI. Cacat total tetap adalah cacat fisik dan/atau mental yang membuat seseorang tidak mampu bekerja. Setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada 2015, BPJS PBI melebur menjadi KIS. Jadi BPJS PBI dan KIS adalah satu kesatuan, dengan KIS dikeluarkan oleh BPJS. Jika peserta BPJS non PBI memperoleh kartu BPJS, peserta BPJS PBI akan mendapatkan kartu KIS. KIS dibagikan oleh BPJS Kesehatan kepada warga berdasarkan data program perlindungan sosial. Bila warga tidak mendapatkannya tapi berhak akan KIS, warga bisa mengurusnya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

9


1.

2. Pekerja penerima upah terdiri atas pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja penerima upah lainnya. 3. Pekerja bukan penerima upah (pekerja mandiri) adalah pekerja di luar hubungan kerja . 4. Bukan pekerja terdiri atas investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, dan bukan pekerja lain yang mampu membayar iuran. 5. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 6. Penerima pensiun terdiri atas pegawai negeri sipil yang berhenti dengan hak pensiun, anggota TNI dan anggota Polri yang berhenti dengan hak pension, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, penerima pensiun selain tersebut di atas, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun tersebut di atas.


7. Pekerja penerima upah termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Kemudian, jaminan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

10

D. Berapa iuran yang dibayarkan? 1.

Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah. Peserta PBI adalah warga miskin dan penyandang cacat total tetap.

2. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (pegawai swasta, pegawai BUMN maupun BUMD, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, dan pegawai pemerintah PNS maupun non PNS) dibayar oleh pemberi kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. Jumlah iurannya sebesar 5% dari gaji per bulan, dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Iuran peserta pekerja ini juga mencakup jaminan kesehatan untuk anggota keluarganya, yang jumlahnya maksimal 5 orang. Lima orang ini adalah peserta, satu istri atau suami yang sah, dan tiga anak (anak kandung/anak tiri/anak angkat yang sah). Untuk anak, syaratnya:

b. Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun bagi yang masih mengikuti pendidikan formal. Apabila peserta pekerja memiliki anggota keluarga lebih dari lima orang, ia bisa

11


a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri dan

mengikutsertakan anggota keluarga yang lain (anak keempat, orangtua, mertua, saudara kandung /ipar atau asisten rumah tangga), dengan membayar iuran tambahan. Jumlah iuran tambahan ini adalah 1% dari gaji per bulan, yang ditanggung oleh peserta yang bersangkutan. Jaminan ini juga diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan. 3. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta perorangan (pekerja mandiri atau bukan pekerja), yang tiap peserta bisa memilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya: »»

Fasilitas Kelas I: Rp 59.500,- per orang per bulan.

»»

Fasilitas Kelas II: Rp 42.500,- per orang per bulan.

»»

Fasilitas Kelas III: Rp 25.500,- per orang per bulan

Iuran peserta perorangan ini hanya menjamin dirinya sendiri. Namun, ia dapat mengikutsertakan anggota keluarganya dengan jumlah anggota tidak terbatas.


Jika peserta menghendaki kelas perawatan yang lebih tinggi, selisih biaya menjadi beban peserta dan/atau asuransi swasta yang diikuti peserta. 4. Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan,

12

dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, yang dibayar oleh pemerintah.

Pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Bila terlambat, dendanya sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak. Bagi pekerja penerima upah, jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 3 bulan, jaminan kesehatan akan dihentikan sementara. Bagi peserta perorangan, maksimal terlambat membayar adalah 6 bulan. Jumlah iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali, yang ditetapkan oleh peraturan presiden.

E. Apa saja manfaat bagi peserta?

Layanan kesehatan ini meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Prosedurnya, peserta harus periksa mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama

13


Secara sederhana, BPJS Kesehatan menjamin segala macam layanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap. Jika mengikuti prosedur, peserta tidak akan dikenai biaya apa pun, termasuk biaya administrasi. Segala jenis penyakit juga ditanggung, mulai dari penyakit ringan hingga kronis atau menahun.

atau yang setara, dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. Saat calon peserta mengisi formulir JKN atau BPJS Kesehatan, ia diminta memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dekat dengannya. (Peserta dapat memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama selain fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar pertama kali setelah jangka waktu tiga bulan atau lebih.) Selanjutnya, bila dibutuhkan, dokter akan merujuk peserta ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yang meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus. Namun, khusus untuk kondisi gawat darurat, peserta bisa langsung menuju ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, peserta juga berhak mendapatkan layanan selain di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar jika ia berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut.


Setiap peserta berhak memperoleh layanan kesehatan perorangan, yang mencakup layanan penyuluhan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan (rehalibilitasi) termasuk obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis.

14



PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MELIPUTI:



•

Penyuluhan dan pencegahan

•

Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis.

•

Tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non operatif.

•

Transfusi darah.

•

Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

•

Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.

•

Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis, termasuk pertolongan persalinan.

•

Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis.

•

Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis

•

Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

•

Pelayanan alat kesehatan implan

•

Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis

•

Rehabilitasi medis

•

Pelayanan darah

•

Pelayanan kedokteran forensik

•

Pelayanan jenazah

•

Perawatan inap non intensif

•

Perawatan inap di ruang intensif.

15


PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN MELIPUTI:

Sementara itu, layanan penyuluhan dan pencegahan meliputi: 1.

Penyuluhan kesehatan perorangan, yang meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat

2. Pelayanan imunisasi dasar, yang meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak. 3. Pelayanan keluarga berencana, yang meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi, melalui kerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.

Peserta juga berhak untuk mendapatkan layanan skrining kesehatan, yang diberikan secara perorangan dan selektif. Skrining kesehatan ini ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, yang meliputi: diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, kanker leher Rahim, kanker payudara, dan penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Layanan yang tidak dijamin: 1.

Layanan untuk mendapatkan keturunan.


2. Layanan kesehatan untuk tujuan estetika. 3. Pengobatan alternatif dan komplementer. 4. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri, bunuh diri, atau pemakaian narkoba.

16

F. Bagaimana bila daftar keluarga peserta berubah? 1.

Peserta pekerja penerima upah wajib menyampaikan perubahan daftar keluarganya kepada pemberi kerja paling lambat 14 hari kerja sejak terjadi perubahan data peserta.

2. Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data peserta dan perubahan daftar keluarganya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya perubahan data peserta. 3. Peserta pekerja perorangan wajib menyampaikan perubahan daftar keluarganya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 14 hari kerja sejak terjadi perubahan data peserta.

G. Bagaimana bila peserta menjadi korban kecelakaan lalu lintas?

17


Kecelakaan lalu lintas (kendaraan pribadi atau umum) dijamin oleh Asuransi Jasa Raharja, dengan tanggungan maksimal Rp 10 juta untuk luka-luka. Untuk mengklaim ini, harus ada surat keterangan polisi dari polres setempat, keterangan dokter atau rumah sakit, dan kuitansi biaya perawatan. Apabila biaya perawatan korban luka-luka di atas Rp 10 juta, selisihnya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Jurnalisme Data

2

Jurnalisme data adalah kombinasi antara intuisi berita dalam tradisi jurnalisme dan kemampuan menampilkan cerita berdasarkan data yang luas dan beragam.

ÒÒ Jurnalisme yang baik adalah penggunaan bahasa yang baik dan efisien serta penyajian informasi yang relevan dan akurat. ÒÒ Jurnalisme data yang baik adalah jurnalisme yang baik dalam mengerjakan data yang memberikan gambaran besar akan suatu hal. Data ini biasanya berupa proses, rangkaian peristiwa, atau beragam fakta akan suatu hal.

Untuk bisa melakukan jurnalisme data secara baik, Anda juga harus menempatkan diri sebagai jurnalis, lengkap dengan semua teknik dan kecakapannya. Pemakaian bahasa yang baik adalah keunggulan utama wartawan. Wartawan seharusnya lebih unggul dalam menggunakan tulisan dibanding profesi lainnya. Apa itu keunggulan menulis? Secara prinsip, cuma ada dua.

Pertama, menulis secara baik dan efisien. Baik itu berarti masuk akal, sistematis, mudah dimengerti, mengikuti etika, dan sesuai dengan aturan tata bahasa. Jadi, baik juga berarti benar. Efisien di sini mirip dengan kata “efisien” yang sering kita gunakan sehari-hari, yakni tepat dalam melakukan sesuatu tanpa membuang-buang tenaga, waktu, atau biaya. Ini berarti menulis secara singkat dan padat makna. Selain itu, karena kita menulis dalam bahasa Indonesia, kita harus menyusunnya sesuai dengan aturan baku bahasa Indonesia. Jangan mencampurkannya dengan kosa-kota bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam Indonesia.

Kedua, kemampuan merangkum yang baik. Jurnalisme Data Jaminan Kesehatan Nasional

Semua tulisan (narasi) sesungguhnya adalah rangkuman data. Data ini bisa berupa pengamatan, pemikiran, perasaan, atau fakta dalam bentuk apa pun. Jadi, kemampuan merangkum sangat penting. Tugas wartawan sejatinya adalah merangkum peristiwa atau rangkaian peristiwa dan tanggapan orang terhadap peristiwa itu.

20

Jurnalisme data berkenaan dengan intisari kedua kecakapan itu. Saat Anda membuat infografik, misalnya, teks dan aspek visual yang Anda angkat harus baik, efisien, dan merangkum suatu realitas yang lebih luas secara akurat.

A. Apa sesungguhnya jurnalisme data? Jurnalisme data lahir dan berkembang di media daring. Jadi, jurnalisme data akan mencapai potensinya terbaiknya jika tampil di media daring dalam bentuk yang interaktif.

Praktik jurnalisme data mirip dengan computerassisted reporting (CAR) yang populer di Amerika Serikat pada era 1960-an, ketika para jurnalis menganalisis beragam pusat data catatan publik dengan menggunakan metode-metode sains. Contohnya adalah liputan yang menunjukkan bias rasial oleh institusi keuangan dalam

21


Istilah ini mulai populer pada 2010, saat Guardian dan New York Times mengolah dan menerbitkan data yang mereka dapat dari WikiLeaks. Data ini berbentuk spreadsheet (Excel) yang sangat banyak (92 ribu kolom), tentang keterlibatan militer AS dan sekutu di perang Afghanistan dari 2004 hingga 2009. Saat itu, mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan dengan lautan data itu, meski mereka sadar bahwa data itu penting dan sangat menarik bagi publik. Lalu mereka mengelompokkan data itu berdasarkan topik, tempat, atau jenis peristiwa. Dari sini, mereka mendapatkan satu cerita kunci yang membuat perang ini khas: serangan terhadap militer Barat dengan menggunakan alat peledak buatan sendiri atau improvised explosive devices (IED). Serangan IED yang hampir mustahil diantisipasi dan dilawan ini kemudian menjadi pintu masuk terhadap lautan data itu.

penyaluran utang kepada warga Amerika. Jenis liputan ini menandai perkembangan jurnalisme Amerika yang tidak hanya memberitakan “peristiwa”, tapi juga “tren sosial” yang terjadi.

Dalam jurnalisme data, jurnalis menggunakan data untuk meningkatkan kedalaman liputan mereka: sajian lapisan-lapisan informasi yang terstruktur.

Jurnalisme data kemudian mengembangkan semangat itu seiring kehadiran media daring, yang sanggup menyajikan laporan analisis data secara interaktif, lebih menarik, dan lebih luas. Lautan data menjadi prasyarat utama praktik ini. Hal yang sama pentingnya dengan fakta yang diangkat adalah aspek visual. Di sini, media menampilkan kombinasi desain menarik dengan narasi redaksi yang jelas untuk memberi audiens pengalaman yang kuat.

Contoh proyek jurnalisme data yang berkesinambungan dilakukan oleh theguardian.com melalui rubrik Datablog. Mungkin, Datablog adalah proyek jurnalisme data paling serius yang pernah dilakukan oleh sebuah organisasi media.


Guardian, seperti media daring canggih lainnya, memiliki sebuah tim khusus untuk mengerjakan jurnalisme data. Tim ini biasanya tersusun dari sejumlah orang dengan latar belakang tiga jenis profesi: jurnalis, perancang grafik, dan pemrogram. Keberadaan pemrogram sangat penting karena jurnalisme data akan mencapai puncaknya jika tampil di media daring secara interaktif. Perancang grafik dan pemrogram harus mempelajari cara jurnalisme mengolah informasi, sementara jurnalis harus belajar melihat fakta-fakta dari kacamata perancang grafik dan pemrogram.

22

JURNALISME DATA: ÒÒ Membuat hubungan antara data besar (tingkat nasional atau global) dan data di tingkat praktis (kehidupan sehari-hari). ÒÒ Menurunkan angka-angka besar yang sulit dipahami ke tingkat yang bisa dipahami banyak orang (literasi data).

B. Mengapa penting? Seiring perkembangan teknologi yang melahirkan beragam informasi yang beredar secara cepat, sejumlah jurnalis berpendapat bahwa kerja mereka juga harus memberikan lebih dari sekadar informasi. Jurnalisme data menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita dan bagaimana itu bisa memengaruhi hidup kita.

Dalam jurnalisme, terhadap segala jenis informasi kita harus bertanya, Siapa sumbernya? Dari mana ia mengetahui informasi itu? Kepentingan apa yang ia miliki? Dan seterusnya. Dalam jurnalisme data, kita juga harus selalu kritis terhadap set data yang kita baca. Dari mana asal informasi atau set data itu? Apakah angka-angka dalam set data itu membentuk gambaran yang logis? Apakah ada set data lain tentang topik yang sama tapi angkanya berbeda?

23


C. Memahami dan mengkritisi data

Jurnalis data melakukan visualisasi data, yakni menampilkan data atau informasi secara visual.

Peran unik jurnalis saat ini: mengumpulkan, menyaring, dan memvisualkan data, di balik yang bisa dilihat oleh mata

Tujuannya, seperti tertulis di bagian Pendahuluan, adalah supaya warga memahami beragam aspek tentang JKN, mulai dari hal besar seperti JKN dalam perspektif yang lebih luas hingga cara praktis memanfaatkan JKN . Ini dilakukan melalui visualisasi data, mulai dari infografik sederhana yang statis di media cetak hingga bagan kompleks yang interaktif di media daring.

Yang akan saya tampilkan di sini adalah contoh sederhana dari praktik jurnalisme data, yakni dalam bentuk infografik yang statis. Mengapa sederhana? Karena sesungguhnya jurnalisme data akan bekerja secara maksimal jika dilakukan di media daring dalam bentuk visualisasi yang interaktif. Oleh karena buku ini adalah sebuah media cetak, contoh praktisnya pun dibuat dalam bentuk infografik cetak yang statis. Ingat, jurnalisme data yang baik berarti menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita dan bagaimana itu bisa memengaruhi hidup kita.


Secara sederhana, ini berarti kita harus bisa membuat hubungan antara data besar dan kehidupan praktis pembaca.

24

D. Membuat infografik yang berbagai angka penting

memuat

Kita harus mengumpulkan angka-angka atau data terlebih dulu. Data ini bisa berbentuk tabeltabel atau sebuah tulisan yang menguraikan angkaangka penting. Selanjutnya, kita mencari hubunganhubungan di antara berbagai informasi. Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang bernilai berita: menarik dan penting bagi warga! Di sini, seperti halnya mencari sudut berita, kreativitas dan intuisi berita memiliki peran penting.

Intuisi berita hanya bisa dibangun jika kita sering membaca berita. Tentunya, berita yang berkualitas.

Dalam setiap proses pembuatan infografik, awalnya kita tidak tahu harus memilih informasi apa. Bingung itu wajar. Teruskan saja mencermati beragam data tentang JKN. Kalau ada informasi yang menurut Anda menarik, tuliskan. Tulis poin-poin penting yang berpotensi bernilai berita, misalnya jumlah peserta JKN, warga yang belum ikut JKN, defisit anggaran BPJS Kesehatan, dan sebagainya.

Sebagai contoh, saat pertama kali mengumpulkan berbagai data tentang JKN, saya juga tenggelam di lautan data itu. Saat membaca tulisan tentang sejumlah pencapaian BPJS Kesehatan, saya juga tidak menemukan hal-hal yang

25


Kumpulkan ide-ide itu terlebih dulu.

bernilai berita: tidak ada struktur atau sistematika yang bisa dibangun dari tulisan itu. Kemudian, saya menemukan berita di Kompas cetak halaman 13 (26/8) berjudul Benahi Sistem JKN: Pelaksanaan Program Gerakkan Ekonomi Bangsa. Berita ini memuat angka-angka penting selama 2014, yaitu: •

Negara menyuntikkan Rp 6 triliun untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.

•

Sebanyak 30 persen peserta mandiri tak membayar iuran sebagaimana mestinya. Banyak yang mendaftar saat sakit, tapi berhenti beriuran saat sudah sembuh.

•

JKN menyumbang Rp 18,6 triliun untuk ekonomi Indonesia: peningkatan layanan kesehatan (4,4 triliun), peningkatan pendapatan industri farmasi (1,7 triliun), penambahan lapangan kerja kesehatan (4,2 triliun), dan pembangunan rumah sakit (8,35 triliun).

•

JKN meningkatkan belanja kesehatan nasional menjadi 3,3 persen dari total pendapatan bruto. Namun, belanja ini masih didominasi sektor pemerintah karena banyak pegawai swasta yang belum didaftarkan oleh perusahaan swasta.


Tapi, saya belum menemukan hal-hal seperti jumlah penduduk Indonesia yang sudah ikut JKN dan yang belum, jumlah pekerja di Indonesia yang sudah ikut JKN dan yang belum, jumlah orang sakit yang dijamin JKN dan yang tidak, jumlah klaim yang sudah dibayar dan yang belum, dan informasi bernilai berita lainnya.

26

Lalu, saya mencarinya di internet. Yang bisa saya temukan secara lengkap adalah data sebagai berikut: 1.

Jumlah peserta JKN hingga akhir 2014: 132 juta jiwa. Peserta terbanyak adalah penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 94.9 juta jiwa (73%), diikuti oleh peserta pekerja penerima upah (PPU) sebanyak 24,1 juta (18%), peserta mandiri 7,6 juta (5%), dan peserta bukan pekerja non-PBI berjumlah 4,9 juta (4%).

2. Jumlah penduduk Indonesia hingga akhir 2014: 248 juta jiwa. Saya lalu menghitung: baru sekitar 53,2% penduduk yang sudah menjadi peserta JKN. 3. Jumlah peserta JKN hingga Mei 2015: 143 juta jiwa.

5. Menurut Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), yang melakukan jajak pendapat terhadap 681 responden di 20 provinsi pada 2015, 49 persen responden mengaku telah menjadi peserta JKN. Dari total ini, kelompok usia tertinggi ialah 21-30 tahun, yakni sekitar 44,5 persen.

27


4. Perkiraan pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 2,6 juta jiwa per tahun. Dari ini, saya menghitung perkiraan pertumbuhan penduduk Indonesia per bulan adalah 216,6 ribu jiwa. Oleh karena itu, perkiraan jumlah penduduk Indonesia hingga Mei 2015 adalah 248 juta + 1,08 juta = 249 juta.

Riset FKM UI itu juga menemukan sejumlah angka menarik yang lain. Namun, data ini tidak konsisten dengan set data nomor 1 hingga 4 karena hanya berkenaan dengan 20 provinsi, jadi tidak bisa dimasukkan dalam infografik yang sama. Ini adalah contoh set data yang sangat menggoda untuk dipakai, tapi harus Anda tinggalkan. Dari semua informasi itu, saya sudah mendapatkan sejumlah angka penting yang memiliki hubungan, dengan kata lain: berpotensi menciptakan cerita. Bila sudah ada potensi cerita, Anda bisa melakukan perhitungan seperti yang saya lakukan untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia hingga Mei 2015 di atas. Saya lalu menggambar di kertas kosong, teks dan gambar apa yang ingin saya tampilkan. Kadang, proses ini butuh waktu lama karena Anda mencoba ide-ide untuk menemukan dan menyusun teks, ikon, dan gambar. Di tahap ini, Anda juga bisa melihat-lihat contoh infografik di internet. Ketik saja infographic, dan Anda akan menemukan contoh-contoh keren yang dirancang untuk tampil di laman internet. Infografik Anda juga harus dirancang untuk tampil memadai di internet, enak dilihat di laptop atau gawai, dan mudah dibagikan melalui aplikasi seperti WhatsApp atau BBM. Jurnalisme Data Jaminan Kesehatan Nasional

Ini infografik yang saya buat berdasarkan data di atas:

28


29

Infografik di atas saya buat secara sederhana dengan bantuan piktochart. Piktochart.com adalah sebuah alat pembuat infografik yang sangat memudahkan pembuatan infografik yang sederhana dan menarik. Nilai statis di atas bagan atau diagram itu saya munculkan karena infografik ini dibuat untuk media cetak. Bila tampil di media daring, angka-angka itu hanya akan muncul jika kita menggerakkan kursor ke bagan atau diagram itu. Silakan buka laman piktochart.com dan Anda bisa melihat beragam contoh infografik. Bila Anda tidak puas dengan versi gratisnya, Anda bisa berlangganan versi premium, seperti yang dilakukan oleh sejumlah media profesional untuk memvisualisasikan data. Sebagai sebuah media visual, infografik adalah sebuah kombinasi yang kompleks dari teks, ikon, gambar, dan warna untuk menyampaikan pesan. Untuk teks, seperti prinsip dalam jurnalisme, teks infografik harus padat makna, menarik, dan merangkum. Kemudian, ikon, diagram (chart), dan gambar (image) adalah bagian yang penting. Namun, menemukan ikon dan gambar yang tepat adalah sebuah tantangan.


Anda bisa mencari ikon di library piktochart, yang bisa langsung Anda klik dan letakkan ke karya Anda. Bila Anda masih belum menemukan ikon yang tepat, Anda bisa mencarinya di berbagai situs penyedia icon di internet, ketiklah iconfinder. Meskipun internet menyediakan beragam jenis ikon, Anda harus ingat bahwa dalam sebuah infografik semua ikon harus memiliki satu gaya yang sama atau konsisten.

30

Panduan membuat infografik piktochart untuk pemula: 1.

Setelah masuk piktochart.com, klik create new dan pilihlah template: infographic, report, poster, atau presentation. Pilihlah infographic.

2. Pada dasarnya, pembuatan infografik piktochart dilakukan dengan sistem blok. Contoh infografik di atas tersusun dari lima blok, dengan blok terakhir hanya terdiri atas teks. 3. Satu blok bisa terdiri atas icon, image, map, chart, text, dan video (untuk media daring). 4. Setelah menuliskan judul, Anda bisa langsung memilih untuk membuat bagan atau diagram (chart). 5. Setelah memilih sebuah blok, chart bisa Anda cari di sisi kiri layar, yakni melalui tombol tools. Lalu, klik chart dan Anda bisa memilih bentuknya: dari batang hingga donat.

Data penting yang Anda pilih harus bisa tampil secara menarik, sederhana, dan mudah dikonsumsi pembaca.

6. Setelah memilih bentuk, masukkan angka-angka dan keterangannya, pilih warnanya, dan klik setting untuk pilihan lebih lanjut.

8. Perlu diingat bahwa, sebelum bekerja dengan piktochart.com, Anda harus terlebih dulu memiliki gambaran di atas kertas apa yang akan Anda tampilkan. Eksplorasi di piktochart merupakan tindak lanjut dari rancangan dasar yang sudah Anda buat.

31


7. Setelah melakukan langkah awal ini, Anda bisa mengeksplorasi sendiri beragam fitur piktochart yang terletak di sisi kiri layar.

E. Contoh Referensi Di bawah ini, saya menampilkan dua infografik yang saya buat bersama kolega saya Ritchie Ned Hansel, seorang perancang grafik. Dibuat dengan Adobe Illustrator, isinya adalah perkiraan biaya persalinan di 11 rumah sakit di Jakarta pada 2015, berdasarkan data yang saya dapat dari staf humas dan pemasaran 11 rumah sakit tersebut di awal tahun. Dua infografik itu memang bukan tentang JKN, tapi ide dan tampilannya bisa digunakan sebagai referensi. Untuk diagram batang, kita bisa melihat ada dua hal yang dibandingkan, yakni cara melahirkan dan rumah sakit yang melayani. Data yang menciptakan perbandingan dua hal seperti itu akan sering Anda jumpai. Model seperti ini bisa dilakukan untuk JKN misalnya cara melahirkan diganti dengan nama kabupaten dan nama-nama rumah sakit diganti dengan berbagai jenis layanan kesehatan. Misalnya, Anda ingin membandingkan kondisi JKN di dua kabupaten atau provinsi. Lalu, yang ingin Anda bandingkan


32

adalah layanan dokter umum, persalinan, dokter gigi, atau bisa juga peserta JKN berdasarkan kelompok demografi. Anda juga bisa melakukan pemaparan tentang jumlah peserta dan iuran yang dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan di suatu kabupaten atau provinsi.

33


Bentuk yang kedua adalah infografik lingkar. Bentuk ini memang lebih menarik secara visual, tapi angka-angkanya lebih sulit dibaca.

Infografik juga bisa dibuat untuk sekadar menjelaskan cara mendaftar dan memanfaatkan JKN. Di sini, infografik berperan semata sebagai sosialisasi program JKN. Ini adalah hal yang sangat penting mengingat masih banyak warga, yang justru paling membutuhkan JKN, yang belum paham seluk-beluk JKN. Dalam menyajikan alur cara mendaftar dan mendapatkan layanan JKN, infografik Anda juga perlu menuliskan alamat dan telepon kantor BPJS Kesehatan di kota Anda, lengkap dengan informasi pendukung yang relevan. Apakah infografik selalu merupakan jurnalisme data? Tidak selalu. Sebuah infografik merupakan jurnalisme data jika menampilkan cerita mengenai suatu data yang besar sehingga pembaca memperoleh gambaran yang berlapis atau luas akan suatu hal.

Setelah mencari data di internet, untuk data lebih lanjut tentang JKN, Anda bisa menghubungi Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, melalui SMS: 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan email: [email protected] MEMINTA INFORMASI KEPADA BADAN PUBLIK Tata cara memperoleh data publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 (Pasal 21-22):


34

•

Jurnalis/warga mengajukan permintaan kepada badan publik (PPID)

•

PPID memberi bukti (no. pendaftaran) tanda terima permintaan informasi

•

PPID wajib memberikan permberitahuan tertulis dalam 10 hari kerja (atau diperpanjang 7 hari)

•

Pemberitahuan tertulis dari PPID: diterima/ditolak, format informasi dan biaya.

Daftar Pustaka

Pusat Layanan Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Panduan Layanan bagi Peserta (2013). Gray, Jonathan, dkk. The Data Journalism Handbook (2012). O’Reilly Media. Kementerian Kesehatan. Menkes Sampaikan Perkembangan Kepesertaan JKN kepada Menko Perekonomian. 5 Januari 2015. http://www.depkes. go.id/article/view/15011700001/menkes-sampaikanperkembangan-kepesertaan-jkn-kepada-menkoperekonomian.html Kementerian Kesehatan. http://www.jkn.kemkes.go.id/faq. php Kuncoro, Sucipto. Cara Membuat Kartu Indonesia Sehat. Januari 2015. http://www.pasiensehat.com/2015/01/ cara-membuat-kartu-indonesia-sehat-bpjs.html

Kuncoro, Sucipto. Situs Akun Resmi BPJS Kesehatan. Januari 2015. http://www.pasiensehat.com/2015/01/ situs-akun-resmi-bpjs-kesehatan.html Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Ratomo, Unggul. Tanya Jawab BPJS Kesehatan. 23 Mei 2013. http://www.antaranews.com/berita/376166/ tanya-jawab-bpjs-kesehatan-1 Saubani, Andri. Mei 2015, Peserta BPJS Kesehatan Jadi 143 Juta. 19 Mei 2015. http://www.republika.co.id/berita/ shortlink/15/05/19/nol4t127-mei-2015-peserta-bpjskesehatan-jadi-143-juta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/ dprogram-jamkesmas/ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/ program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/ Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jurnalisme Data Jaminan Kesehatan Nasional

Wanadriani, Lia. Peserta JKN Ditargetkan Capai 170 Juta Orang Tahun Depan. 18 Desember 2014. http:// www.antaranews.com/berita/469866/peserta-jknditargetkan-capai-170-juta-orang-tahun-depan

36

JURNALISME DATA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Recommend Documents