JURNAL SKRIPSI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI
Disusun oleh : Febriani Falentina Sitanggang NPM
: 100510315
Program Studi
: Ilmu Hukum
Program Kekhususan
:Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2013
I. Judul tugas akhir : peran Kejaksaan dalam Pemberantasaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi II.
Nama mahasiswa : Febriani Falentina Sitanggang, Nama Pembimbing : G.Aryadi.
III.
Program studi : Ilmu Hukum, Fakultas : Hukum, Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
IV.
Abstract : the title of the writing of the this law is The role of procesution office in eradicating money londering and corruption criminal acts. Prosecution office was a state institution that was authorized to enforce law and justice for Indonesian people. To know its authority, law research or this essay was aimed to know the role of prosecution office in eradicating money laundering criminal acts from corruption results. This law writing was conducted by a normative law research based on a primary law material namely legislation, secondary law material by using books, magazines, newspapers, websites and interviews related to objects observed and also obtained from a tertiary law material namely law material that delivered clues and also explanation of primary and secondary law materials included Law Dictionary, Indonesian Language Grand Dictionary. From the research conducted, the writer obtained data i.e. prosecution office roles in eradicating money laundering criminal acts namely first stage was the prosecutor sentenced cumulatively, then the prosecutor charged (requisitor) on money laundering criminal act cases and if in the judges’ verdict was not suitable with prosecutor charge, so that the prosecutor appealed. Along with the law efforts so the prosecutor had eradicated money
laundering criminal act. Keywords : prosecution office, omney londering, corruption, and justice V.
Pendahuluan :
A. Latar Belakang Masalah Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia merupakan negara hukum.Negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakkan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak guna mencapai tujuan nasional.Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia.Negara Indonesia berusaha melakukan pembenahan disegala aspek untuk mengangkat ketertinggalannya dengan pembenahan melalui pembangunan yang didalamnya banyak persoalan yang belum terselesaikan.Salah satunya adalah perkara Pencucian Uang.Pencucian uang telah lama dikenal, yaitu sejak tahun 1930.Istilah pencucian uang erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yakni sebuah perusahaan pencucian pakaian. Istilah pencucian uang pada tahun 1984 saat Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan Pizza Connection. Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut. Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewatkan uang yang diperoleh secara illegal melalui serangkaian transaksi financial yang rumit sehingga menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut.1
1
Siahaan, NHT. 2008, Money Londering, dan Kejahatan Perbankan, cetakan ketiga, Jala Permata, Jakarta, hlm. 5
Sampai saat ini belum ada definisi yang universal dan kompherensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau money loundering. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (predicate offence), yaitu : 1. Tindak pidana korupsi. 2. Tindak pidana penyuapan. 3. Tindak pidana narkotika. 4. Tindak pidana psikotropika, atau 5. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau diluar wilayah NKRI, dan tindak-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.2 Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang kurang jelas atau kurang lengkap dalam memberi penjelasan arti “korupsi”.Setiap korupsi mengandung makna penyelewengan atau dishonest (ketidakjujuran). Penyelewengan atau ketidakjujuran tidak dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengertian korupsi sebagaimana dimuat didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 2
Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3 Pengertian korupsi tertuang di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana juga diatur didalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga harus diupayakan penyelesaiannya. Apa pun definisi yang digunakan, korupsi bila telah mencapai tingkat hypercorruption, akan membawa dampak yang mematikan.4 Secara definisi tersebut, Pencucian Uang juga mengandung arti yaitu upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi yang saat ini sedang hangat dibicarakan yaitu kasus yang melibatkan mantan Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisisan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga, Djoko Susilo menyembunyikan harta hasil dari korupsi proyek pengadaan alat simulator ijin kemudi. Dalam dakwaan yang dibacakan atas Djoko Susilo, Djoko disebut KPK berupaya menyamarkan hartanya dengan menggunakan sejumlah nama saat membeli aset. Terdakwa dengan tujuan menyembunyikanatau 3
Leden Marpaung, 2004, Tindak Pidana Korupsi,Pemberantasan dan Pencegahan, Penerbit Djambatan,Jakarta, Hlm.6 4 Robert Klitgaard, Ronald Maclean, Lindsey Parris, 2002, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.3
menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan terdakwa yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.5 Adanya tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi inilah hukum harus ditegakkan untuk melawan dan menghancurkan kejahatan dan menjerakan pelakunya.6Aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.Berkaitan dengan pencegahan Tindak Pidana pencucian uang dari hasil korupsi tersebut, Kejaksaaan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka telepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai suatu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).7Di dalam menjalankan perannya, seringkali jaksa yang menangani tidak pidana pencucian uang dari hasil korupsi ini justru terkesan lamban dan belum berfungsi secara efekif dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, dibentuklah 5
http://www.tempo.co/read/news/2013/04/24/063475445/Begini‐Cara‐Jenderal‐Djoko‐Cuci‐Uang
6
Adiwarman, Arman Nevi, Ivan Yustiavandana, 2010 ,Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor , hlm.5 7 Aziz Syamsuddin, Op. Cit, hlm. 34
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Atas dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi inilah penulis ingin mengangkat permasalahan hukum ini menjadi suatu penelitian hukum yang penulis beri judul “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi”
B. Tujuan penulisan hukum : Untuk memperoleh data tentang peran Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi.
VI.
Isimakalah :Latar belakang masalah : Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakkan hukum dankeadilan merupakan syarat mutlak guna mencapai tujuan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Negara Indonesia berusaha melakukan pembenahan disegala aspek untuk mengangkat ketertinggalannya dengan pembenahan melalui pembangunan yang didalamnya banyak persoalan yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah perkara Pencucian Uang. Pencucian uang telah lama dikenal, yaitu sejak tahun 1930. Istilah pencucian uang erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yakni sebuah perusahaan pencucian pakaian. Perusahaan ini di beli oleh mafia Amerika Serikat atas hasil atau dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (illegal), yang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai cara pemutihan
uang dari hasil-hasil transaksi gelap (illegal) berupa pelacuran, air keras atau perjudian.tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi inilah hukum harus ditegakkan untuk melawan dan menghancurkan kejahatan dan menjerakan pelakunya. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka telepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai suatu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).8 Rumusan masalah : apa peran kejaksaaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi? Pembahasan : PENGERTIAN KEJAKSAAN Kejaksaan adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan (sistem hukum), sebagai aparatur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang penegakkan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN 8
Aziz Syamsuddin, Op. Cit, hlm. 34
Kompetensi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normative dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan dibawah ini. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 : (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UndangUndang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan ke penyidik. (2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Menurut ketentuan diatas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut: “Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan” (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. Pengamanan peredaran barang cetakan; d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal Tugas dan wewenang kejaksaan jika dilihat sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat 1 (a) dan (d) ini , terhadap hal dimaksud maka langkah awal yang dilakukan dengan menyusun petunjuk mengenai serangkaian jenis informasi yang akan diperlukan ; siapa yang memegang informasi tersebut ; apakah informasi tersebut dapat diberikan dan kepada siapa ; siapa yang akan bertanggung jawab (penyidik, jaksa, PPATK, dan seterusnya) untuk memperoleh informasi tersebut. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Beberapa Tindak Pidana yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Indonesia, antara lain adalah : 1. Korupsi dan Suap, Pembayaran untuk korupsi dan suap kebanyakan dilakukan secara tunai meskipun mungkin melibatkan pembayaran dalam asset non tunai, yaitu property, mobil, dll. 2. Perdagangan zat-zat psikotropika dan obat-obatan lain yang hasil perdagangannya berupa uang tunai dikarenakan sifat pembayaran yang samar. 3. Penyeludupan manusia / trafficking. 4. Penyeludupan barang. 5. Penebangan liar / illegal logging. 6. Kejahatan keuangan dan penipuan. PROSES PENCUCIAN UANG Yaitu terdiri dari 3 ( tiga ) tahap : 1. Tahap Plecement, dalam tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas tindak pidana, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Jadi misalnya
penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu bersifat ilegal dengan uang yang diperoleh secara legal. 2. TahapLayering, dalam tahap ini ialah dengan cara pelapisan (layering). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal-usul uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari berbagai rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya. Cara lain misalnya pemilik uang hasil tindak pidana meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya digunakan untuk membiayai kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari suatu tindak pidana, melainkan dari perolehan kredit sebuah bank tertentu. 3. Tahap Integration, merupakan tahap menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap Placement dan Tahap Layering, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan legal sebelumnya dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci, dan dikatakan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang. Korupsi merupakan istilah dari bahasa latin, yakni corruption yang bila diterjemahkan secara harafiah adalah pembusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah.Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara...” Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” VII.
Kesimpulan :Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Serui-Papua, penulis menarik kesimpulan bahwa peran Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi yaitu dapat dilihat dari tugas dan kewajiban Kejaksaan. Tugas dan kewajiban Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini pada umumnya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan tugas dan kewajiban Kejaksaan tindak pidana umum, yaitu tugas dan kewajiban yang paling pokok adalah melakukan penuntutan. Penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menuntut yang diancam hukuman yang paling berat dapat menimbulkan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan. Kewajiban Kejaksaan yaitu melakukan upaya hukum banding, apabila putusan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap putusan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat dan negara.
DAFTAR PUSTAKA Buku Adiwarman, Arman Nevi, Ivan Yustiavandana 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor.
Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
Ermansyah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika,Jakarta.
Leden Marpaung,2007, Tindak Pidana Korupsi Pencegahan dan Pemberantasan,
Djambatan,
Jakarta. Robert Klitgaard, Ronald Maclean, Lindsey Parris, 2002, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Website 1
http://www.tempo.co/read/news/2013/04/24/063475445/Begini-Cara-Jenderal-Djoko-Cuci-
Uang
