JURNAL PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA

JURNAL

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA

Diajukan oleh : Renatus Reno Gulo

NPM Program Studi Program Kekhususan

: : :

120510866 Ilmu Hukum Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2015

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA Renatus Reno Gulo Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta [email protected]

Abstract This research aims to investigate and analyze on how the implementation of the Control of the use of social assistance funds in Yogyakarta. Then analyze the constraints in the implementation of monitoring the use of funds of social assistance in the city of Yogyakarta and analyze efforts to address implementation constraints monitoring the use of funds of social assistance in the city of Yogyakarta. Financial oversight of the state is one of accountabilities to the public for all government activities related to the use of the State Finance. Supervision of the management of social assistance funds in the city of Yogyakarta, conducted by the Regional Inspectorate of the city of Yogyakarta. This research, a solution for increasing oversight function of the management of social assistance funds in the city of Yogyakarta, which is implemented by the Regional Inspectorate of Yogyakarta. Good supervision is required for each program of the City Government of Yogyakarta, can run smoothly and is a program that are pro-people and generate benefits for society. Therefore, the presence of this study may be useful for all people and all units working device (SKPD) involved in the administration of an autonomous and responsible government in the city of Yogyakarta. Keywords: Monitoring, Usage, Social Assistance Fund, the City Government of Yogyakarta

1

1. PENDAHULUAN Sejak negara didirikan pada tahun 1945, telah ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara adalah Pancasila.Latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek yakni, politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan-perundang-undangan). Ditinjau dari aspek politik, Pancasila dapat dipandang sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip persatuan. Ditinjau dari sudut filosofis, Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dari kehidupan leluhur bangsa indonesia. Ditinjau dari sudut hukum, Pancasila menjadi cita-cita hukum (rechtside) yang harus dijadikan dasar dan tujuan hukum di Indonesia.1 Pancasila sebagai cita-cita hukum, diharapkan mampu untuk memberikan keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dalam rangka mencapai tujuan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuk pemerintahan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan di berbagai bidang. Dalam jurnal ini membahas tentang pelaksanaan tugas pemerintah pusat melalui pemerintahan yang ada di daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas otonomi daerah. Pelaksanaan fungsi pemerintahan Negara berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 18A ayat (1) UUD RI 1945. Pelaksanaan desentralisasi 1

Moh. Mahfud MD, 2012, konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm., 51-52.

dan pemberian otonomi pada daerah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintah, diantaranya yaitu2: 1. Realisasi dari proses efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah 2. Memberikan pendidikan politik pada pemda dan masyarakat di daerah 3. Menjaga stabilitas politik 4. Kesetaraan politik antar pemerintah daerah 5. Pelaksanaan akuntabilitas publik Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tidaklah statis, tetapi berkembang dan berubah.Hal ini terutama adalah disebabkan oleh keadaan yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.3Dalam pelaksanaan program pemerintah di daerah yang sifatnya otonom, proses pelaksanaannya harus sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dari peta wilayah suatu daerah.Mengatur dan mengurus rumah tangga daerah memerlukan biaya.Makin luas isi dari otonomi suatu daerah, makin besar pengeluaran biayanya.Pemerintah pusat untuk pemerintahan negara seluruhnya mempunyai sumber-sumber keuangan dan berwenang menggunakannya, dimana penggunaan sumber-sumber keuangan itu termasuk pula pengeluaran-pengeluaran untuk daerah-daerah yang mengurus rumah tangga daerah yang secara keseluruhan merupakan pengeluaran nasional.4 Pengeluaran nasional terhadap pembangunan yang sifatnya otonom di setiap daerah oleh pemerintah daerah.Pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang 2

Ibid.,hlm. 11. Sujamto, 1984, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm. 96. 4 Ateng Syafrudin, S.H., 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah, Ed. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hllm.,212. 3

2

perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dilihat dalam Pasal 18A ayat (2) UUD RI 1945. Berbicara mengenai masalah keuangan tidak sama dengan masalah uang, karena keuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah merupakan Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena masalah keuangan sangat erat kaitannya dengan masalah pengelolaan dan pertanggungjawabannya yang merupakan wujud hak dan kewajiban suatu subyek hukum.5 Pengertian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah: Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan defenisi stipulatif keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Ditinjau dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ditinjau dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh obyek yang merupakan milik Negara, dan atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Ditinjau dari

sisi proses, keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban. Ditinjau dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.6 Pengelolaan keuangan Negara baik di pusat dan daerah dilaksanakan dengan tertib, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerahyang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Uang negara yang tersebar di daerah melalui mekanisme pengajuan Anggaran Pengeluaran dan

5

Arifin P. Soeria Admadja., 2009, Keuangan Publik dalm Perspektif Hukum, edisi pertama, cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.

6

W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, edisi pertama, cetakan pertama, PT. Gramedia, Jakarta, hlm., 10-11.

3

Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersebut belum dapat diawasi sepenuhnya mengingat luasnya wilayah Indonesia yang terbagi dalam berbagai daerah-daerah. Sehingga dengan berkurangnya tingkat pengawasan terhadap keuangan negara yang ada di daerah, menimbulkan banyak fenomenafenomena yang merupakan contoh atau bentuk dari penyalahgunaan uang negara yang ada di daerah.Fenomena Penyalahgunaan APBD yang bersumber dari keuangan negara belakangan ini banyak diekspos ke publik melalui pemberitaan yang dimuat diberbagai media cetak dan media elektronik. Penyalahgunaan uang negara yang disorot yakni mengenai penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD. Penyalahgunaan yang dilakukan yakni dalam bentuk pengalihan dana bantuan sosial yang disaluran tanpa disertai pertanggungjawaban yang jelas atau adanya rekayasa dokumen terkait pencairan dana Bansos. Meskipun ada pertanggungjawaban atas penggunaan dana bansos tersebut, akan tetapi setelah di audit lebih lanjut ternyata penerima bantuan adalah penerima yang fiktif. Kasus penyalahgunaan dana Bansos yang marak terjadi diberbagai daerah, menyita perhatian publik karena melibatkan orang-orang yang mempunyai peran penting dan posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan. Tindakan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan proses pengelolaan bantuan sosial yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana Bansos, sering menuai masalah dan kritik dari berbagai pihak karena ketidakjelasan mengenai arah penggunaannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa hampir setiap daerah di wilayah Indonesia mengalami permasalahan yang sama atas kasus penyalahgunaan dana Bansos, meskipun kasusnya belum terekspos ke publik. Keberadaan dana Bansos menjadi primadona bagi pejabat yang ingin menyalahgunakan wewenang dengan berbagai macam modus. Kegiatan-kegiatan politik oknum pejabat tertentu dilingkungan

pemerintah daerah, dapat saja menggunakan dana Bansos sebagai sumber suntikan dana untuk kepentingan politis. Pencegahan Penggunaan dana bansos untuk kepentingan politis atau kepentingan tertentu harus digalakkan dengan maksimal, melalui mekanisme pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan Keuangan. Mekanisme pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bansos di daerah, yang dalam penelitian ini dilakukan secara khusus di Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, mengacu pada permasalahan dana Bansos yang timbul di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bagian dari pemerintahan di daerah khususnya Kota Yogyakarta. Penelitian diawali dari publikasi dari media terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY atas Bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD 2012 senilai Rp 7 miliar di Pemda DIY menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY. Temuan itu tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemda DIY. SKPD tersebut antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan lainnya. Inspektorat Pemda DIY mengatakan, Bansos yang menjadi temuan BPK karena instansi tersebut belum melaporkan pertanggungjawabannya yang membuat BPK mengidentifikasikan sebagai temuan.Bahkan ada Bansos dari APBD 2002, 2004, sampai 2011 yang belum dipertanggungjawabkan.Inspektorat Pemda DIY menanggapi temuan BPK dengan dalih hanya masalah administrasi saja, bukan hal lain (penyelewengan).7 Permasalahan berikutnya terkait dana Bansos dalam pemberitaan yakni saat Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk menaikkan kasus 7

http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=6124 Diunduh pada tanggal 21 agustus 2015 Pukul 13.30 WIB.

4

dugaan penyimpangan dana bantuan sosial DPRD DIY tahun 2011 – 2012 dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kejati menyelidiki kasus tersebut berdasar laporan Lembaga Pembela Hukum (LPH) DIY. Berdasar penelusuran lembaga tersebut, dari total dana bantuan sosial tahun 2011 - 2012 ada yang diselewengkan.8 Pemasalahan berikutnya adalah subyek hukum yang dapat menerima dana Bansos sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 mengatur bahwa pencairan dana bansos dapat dicairkan langsung kepada individu atau keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintah. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pencairan dana bansos hanya dapat diberikan kepada subyek yang berbentuk badan hukum, sehingga pencairan dana bansos langsung kepada masyarakat di setiap daerah khususnya di kota yogyakarta menjadi terkendala atau diberhentikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengkritisi syarat penerima dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang harus berbadan hukum. Sehingga masyarakat justru sangat sulit mengakses dan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sultan HB X menyampaikan syarat penerima hibah dan bansos harus berbadan hukum inilah nanti otomatis masyarakat sendiri akan menghadapi kesulitan.9Ditambah lagi dengan publikasi dari media yang memberitakan bahwa Dana bantuan sosial (bansos) dan hibah rupanya sering disalahgunakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Modus penyimpangan dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat LSM fiktif, hingga untuk keperluan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim telah menemukan banyak kasus penyelewengan 8

http://jogja.tribunnews.com/2015/01/12/jcwdesak-lanjutkan-kasus-bansos-dprd-diy Diunduh pada tanggal 23 September 2015 Pukul 15.59 WIB 9 http://krjogja.com/read/274450/sultan-kritisisyarat-penerima-hibah-dan-bansos.kr Diunduh pada tanggal 25 September 2015 Pukul 14.30 WIB

danabansos dan hibah yang di berbagai daerah. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan, biasanya dana bansos dan hibah tidak diterima sebesar yang dipertanggungjawabkan oleh Pemda.10 Diterbitkannya Surat Edaran oleh Menteri Dalam Negeri tersebut memberikan kesimpulan bahwa yang dapat menerima dana Bansos adalah subyek yang berbentuk badan hukum. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo memastikan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) bisa dicairkan kepada kelompok masyarakat, meski kelompok calon penerima hibah tersebut tidak memiliki badan hukum. Menurut Bambang, yang dimaksud badan hukum, sesuai penjelasan SK Kemendagri, penerima bansos tidak harus terdaftar ke Notaris atau bahkan sampai ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Badan hukum itu yang paling penting ada surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, yang ditata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas).11 Melihat kebijakan pemerintah daerah khususnya kota yogyakarta yang mencairkan dana bansos berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, sangat penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengawasan terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang berdasarkan keputusannya dapat melegalkan sebuah badan hukum berdasarkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, dibutuhkan adanya sebuah mekanisme pengawasan yang diharapkan dapat mengawal setiap tindakan dari pemerintah daerah, agar tidak 10

http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt4f73 0af90063f/dana-hibah-dan-bansos-banyakdisalahgunakan Diunduh pada tanggal 27 September 2015 Pukul 17.07 WIB 11 http://jogja.solopos.com/baca/2015/08/23/danabansos-dana-bansos-bisa-dicairkan-dengan-suratketerangan-635569 Diunduh pada tanggal 25 September 2015 Pukul 15.00 WIB

5

menyalahgunakan wewenangnya, yang berdampak dengan munculnya badan hukum palsu. Pengawasan juga diharapkan agar pengelolaan dana Bansos benar-benar tersalurkan/diberikan kepada masyarakat yang berhak atas dana Bansos. Mengacu pada uraian di atas, konsentrasi permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah mencari dan menemukan mekanisme pengawasan yang berdayaguna dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bansos di daerah, yang dalam penelitian ini dilakukan secara khusus di kota yogyakarta. Penelitian yang dilakukan di daerah kota yogyakarta digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam melihat proses pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Bansos di setiap daerah diseluruh wilayah Indonesia. Pengawasan yang tepat dan berdayaguna dibutuhkan untuk mengawal semua arus penggunaan uang negara yang tersebar ke setiap daerah.Penggunaan uang negara untuk kepentingan pembangunan dan kesejahtraan rakyat diharapkan dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya indikasi bentuk penyalahgunaan terhadap keuangan negara. 1.1 Rumusan Masalah Bertolak dari latar belakang yang telah teruraikan di atas, adapun pokok masalah yang diteliti dalam penelitian hukum ini dibatasi pada 3 (tiga) hal. Ketiga permasalahan yang dimaksudkan adalah: 1. Bagaimana mekanisme pengawasan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta ? 2. Apa kendala yang timbul terhadap pengawasan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta ? 3. Bagaimana upaya mengatasi masalah dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta ?

2. METODE 2.1. Jenis penelitian Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2.2. Sumber data Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (primary sources or authorities), berupa peraturan perundangundangan, yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah dirubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang digunakan lainnya adalah bahan hukum sekunder. a. Bahan hukum primer:  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

6

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities) berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. 2.3 Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. a.

b.

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. Studi kepustakaan, yaitu membaca, mempelajari dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan “Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Sosial Di Kota Yogyakarta”

2.4Narasumber Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah: 1. Y. Khrisnarianto, Pegawai pengelola dana bantuan sosial di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

2. Yuli Kurnianto,Korwas bidang APD Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pujihastuti, Inspektur pembantu pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya Inspektorat Kota Yogyakarta. 4. Zaenur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2.5 Metode analisis Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan, mensitematisasikan, menilai, menganalisis dan menginterpretasikannya. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaanya. Kemudian menganalisanya secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalahcara berpikir yang berangkat dari peraturan perundang-undangan kemudian dibawa kemasalah yang sebenarnya. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Dana Bantuan Sosial yang biasa disebut dengan nama dana Bansos, merupakan sebuah program dari pemerintah yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan pengertian dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

7

memberikan pengertian Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Terkait resiko sosial yang dimaksud dalam pemberian bansos, kemudian dalam Pasal 1 angka 16, memberi pengertian bahwa, “Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Pengelolaan dana Bansos dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait pengaturan mengenai sasaran atau obyek penerima dana Bansos. Pengaturan mengenai obyek penerima dana Bansos dapat dipaparkan melalui peraturan perundang undangan. Berikut adalah tabel dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sasaran penerima dana Bansos, dari Undang-Undang hingga Peraturan Walikota Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, masih digunakan sebagai dasar pengaturan lanjutan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, meskipun telah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemberlakukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dengan

tetap mengingat pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Juncto Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, disebakan karena dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Surat Edaran Mendagri ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya dinamika pemahaman terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 298 ayat (5) yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial. Pengakuan bahwa masih berlakukanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Juncto Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, dapat ditafsirkan sendiri oleh setiap pemerintah daerah dengan melihat pada point akhir dari Surat Edaran Mendagri. Poin akhir berisi mengenai, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD sehelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka berlaku ketentuan bahwa penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD terkait, memperoleh pertimbangan dari TAPD dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun anggaran berkenaan sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Berasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai pengelolaan dana Bansos yang khususnya dikota Yogyakarta masih mengingat pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Juncto Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 3.2 Bentuk Pengawasan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Pengawasan dari segi administrasi memberikan pengertian tentang upaya

8

pengawasan adalah “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.12Dikaitkan dengan persoalan APBD, selama ini titik berat pembahasan pengawasan hanyalah pada aspek pelaksanaan.Padahal sebagai sebuah produk hukum, penyusunan APBD merupakan sebuah kegiatan yang memerlukan aspek pengawasan agar dalam penyusunan/perencanaan yang dituangkan didalamnya betul-betul sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.13 Tujuan ini lebih menekankan mengenai adanya pengawasan pada saat tahap pembentukan program kerja pemerintah, hal tersebut membutuhkan pengawasan agar jangan sampai ada program dari pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat atau karena kepentingan tertentu dari para pemangku jabatan. Dalam hal pengelolaan dana Bansos di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, pengawasannya dilaksanakan oleh Inspektorat daerah Kota Yogyakarta yang mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2011 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta. Terkait pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta yang juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait monitoring dilapangan dan Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pengawasannya dilaksanakan dari dokumen yang diterima. Pujihastuti14 menyampaikan bahwa 12

Adrian Sutedi, Loc.Cit. Hlm. 172. Amiq Bachrul H, 2010, ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dalam Perspektif Penyelenggaran Negara Yang Bersih, Cet. 1, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hlm. 27-28. 14 Inspektur pembantu pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya Inspektorat Kota Yogyakarta.Diwawancarai oleh Penulis pada tanggal

pengelolaan dana Bansos di Kota Yogyakarta tidak dilakukan pengawasan dari tahap proses awal pengelolaannya. Proses pengawasan dilakukan terhadap SKPD yang terlibat dalam memproses dana Bansos, melalui dokumendokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bansos, lalu dilihat apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan prosedur dan pemanfaatannya. Pengecekan difokuskan pada dokumen yang sifatnya administratif, kemudian untuk pengecekan langsung dilapangan tidak sering dilakukan. Untuk laporan pertanggungjawaban dari penerima Bansos sendiri cukup dengan rincian penggunaannya dan tidak perlu dilampirkan buktinya (surat, kwitansi, dll). Hanya saja, pada saat pemeriksaan yang dilakukan, bukti tersebut harus ada dan disimpan penerima dana Bansos. 3.3 Kendala-kendala terhadap Pengawasan Dana Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta 3.3.1 Kendala yang bersifat teoretis Pengawasan dari segi administrasi memberikan pengertian tentang upaya pengawasan adalah “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”15Tindakan pengawasan sekaligus sebagai wujud pencegahan sudah seharusnya telah diterapkan dari awal sejak tahap perencanaan anggaran untuk suatu program tertentu. Mengutip pendapat Riawan Tjandra dalam buku berjudul “Hukum Keuangan Negara”, Pengawasan yang digambarkan dalam siklus anggaran (budget cyclus) terlihat seakanakan tahapan yang terpisah, padahal pengawasan sebenarnya pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap siklus anggaran.16

13

17 November 2015 di Kantor Inspektorat Kota Yogyakarta, Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta. 15

Adrian Sutedi, Loc.Cit. Hlm. 172 16 W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Op.Cit, Hlm. 223.

9

Dengan demikian, pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan dalam siklus anggaran. Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan/proyek yang harus dilaksanakan pemerintah.17Fungsi pengawasan harus dilaksanakan sedini mungkin agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan, sebelum lebih buruk dan sulit diperbaiki.18 Terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos), pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan dana Bansos selama ini lebih bersifat represif, yakni hanya dilakukan setelah program dana Bansos telah dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan hanya melalui dokumen-dukumen terkait pengelolaan dana bansos, sehingga tidak dipastikan apakah penyerahannya sudah tepat. 3.3.2 Kendala yang bersifat yuridis Kendala yuridis dari pengawasan dana bansos di Kota Yogyakarta adalah dimana pengaturan mengenai Kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah merupakan kewenangan Walikota Yogyakarta. Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini adalah pengawas internal pemerintah yang seharusnya dapat menjalankan pengawasan yang sifatnya administratif, menjadi terkendala karena fungsinya hanya membantu walikota dalam melakukan pengawasan. Pengelolaan dana bansos dilakukan melalui tahap penyampaian proposal yang disetujui oleh Walikota disertai syarat administratif lainnya dan pada proses akhir realisasinya juga berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta. Menurut Zaenur Rohman19, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

susah mengawasi pengelolaan dana Bansos, karena berada dibawah hirearki kepemimpinan Walikota. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan menjadi tidak efektif, dalam arti hanya melakukan pengawasan yang sekedarnya saja mengingat berada dibawah hirearki kekuasaan kepala daerah. 3.3.3 Kendala yang bersifat teknis operasional Inspektorat daerah tidak mengawasi langsung terkait pengelolaan dana bansos di Kota Yogyakarta dari tahap awal perencanaan, pencairan, pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bansos disampaikan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengawasan yang dilakukan terkait proposal yang diajukan anggota/kelompok masyarakat kepada Walikota melalui Sekretaris daerah, dilakukan evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga untuk melakukan pengawasan langsung mengenai kebenaran dokumen penerima Bansos sangat sulit mengingat jumlahnya penerima yang sangat banyak, sehingga jika Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta memantau langsung kelapangan satu persatu, terkait apakah pemberian dana Bansos sudah tepat atau belum cenderung tidak efektif.Kendala berikutnya terkait mekanisme pengawasan terhadap pertanggungjawaban dari anggota/kelompok masyarakat penerima dana bansos dan kurangnya kemampuan anggota/kelompok masyarakat tertentu dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bana Bansos.

17

Ibid. Ibid. 19 Peneliti Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.Diwawancarai oleh Penulis pada tanggal 5 18

November 2015 di Kantor Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

10

3.4 Upaya Mengatasi Kendala dalam Pengawasan Dana Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta 3.4.1 Upaya Mengatasi Kendala yang bersifat teoretis Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.Sebagai daerah otonom, suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dalam yang dilakukan masyarakat.20Pengawasan diharapkan lebih bersifat preventif, yang berarti pengawasannya dilakukan sejak awal perencanaan program untuk membandingkan antara program dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Pengawasan dari awal saat program pengelolaan dana Bansos dimulai, diharapakan agar tidak terjadi pendataan penerima dana Bansos yang sifatnya fiktif (penerimanya tidak jelas) atau penerima dana Bansos adalah orang yang secara finansial mampu tetapi tetap mendapatkan dana Bansos. Pengawasan yang yang baik diperlukan agar setiap progam-program dari Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat berjalan dengan lancar dan merupakan sebuah program yang sifatnya pro-rakyat. 3.4.2 Upaya Mengatasi Kendala yang bersifatyuridis Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta, perlu menerapkan sistem pengendalian intern yang merupakan sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Pengawasan intern merupakan salah satu organ atau alat perlengkapan dari sistem pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.21Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.Dalam arti pengawasan intern tidak sekedar dijadikan pranata hukum untuk kepentingan pribadi yang dibebani kewajiban menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, melainkan untuk kepentingan instansi pemerintah.22Dengan demikian pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta harus dilaksanakan tanpa pengaruh dari pihak manapun, dan pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan konsisten. 3.4.3 Upaya Mengatasi Kendala yang bersifat teknis operasional Pengawasan terhadap pengeloaan dana Bansos merupakan upaya untuk memastikan bahwa dana bansos sebagaimana yang telah diatur, dapat terealisasi dengan baik. Agar pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban penerima dana bansos penyerahannya dapat tepat waktu dengan format laporan yang benar, maka Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan kantor kelurahan setempat untuk mengumpulkan para penerima dana Bansos yang akan diajarkan cara menyusun laporan pertanggungjawaban yang benar. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik hingga akhir pelaksanaan, jika Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugasnya harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dalam melakukan pengawasan yang sifatnya internal di pemerintah daerah,

20

H. Juniarso Ridwan, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cet. 1, NUANSA, Bandung, Hlm. 116.

21

Muhammad Djafar Saidi ,Op.Cit, Hlm. 74. Ibid.,Hlm. 74-75.

22

11

sebagai wujud penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. 4. KESIMPULAN Dana bantuan Sosial (Bansos) adalah merupakan program yang diadakan pemerintah untuk membantu masyarakat dari resiko sosial yang terjadi karena faktor krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam. Pengawasan terhadap pengelolaan dana Bansos merupakan sebuah mekanisme yang penting sebagai wujud pengawasan terhadap penggunaan APBD di daerah Kota Yogyakarta. Pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat mengontrol alur penggunaan keuangan Negara yang dilihat dari segi objek, subyek, proses, dan tujuan penggunaannya. Pengawasan terhadap keuangan negara memerlukan badan yang mempunyai fungsi untuk mewujudkan upaya pengawasannya, karena upaya pengawasan tidak dapat dilepaskan dari adanya perangkat negara yang melakukan pengawas keuangan Negara. Dalam rangka pengawasan keuangan Negara yang ada didaerah, perangkat yang melakukan pengawasan terdiri dari pengawas external yakni Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan daerah provinsi, kemudian pengawas internal pemerintah yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan dana Bansos di Kota Yogyakarta, untuk pengawasannya dilakukan sepenuhnya oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Pengawasan yang dilakukan bersifat administratif melalui pemeriksaan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bansos dari SKPD terkait dan DPDPK. 4.1 Pengelolaan dana Bansos di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari kendala-kendala yang timbul. Kendala yang timbul antara lain: 4.1.1 Kendala yang bersifat teoretis, Pengawasan yang digambarkan dalam siklus anggaran (budget cyclus) terlihat seakan-akan tahapan yang terpisah, padahal pengawasan sebenarnya pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap siklus anggaran. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah

Kota Yogyakarta terhadap dana Bansos hanya dilaksanakan pada akhir setelah programnya telah dilaksanakan, Dalam arti pengawasan yang dilakukan lebih bersifat represif, padahal dalam pengelolaan keuangan negara sendiri membutuhkan pengawasan yang sifatnya preventif sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara. 4.1.2 Kendala yang bersifat yuridis, pengaturan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat daerah Kota Yogyakarta sebagai pengawas internal pemerintah bertanggungjawab terhadap Walikota atas pengawasan pengelolaan APBD. Inspektorat Daerah dalam pengaturannya membantu Walikota dalam melakukan pengawasan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas internal tidak independen dan cenderung tidak obyektif karena terikat hubungan struktural dengan Walikota. Dengan begitu inspektorat hanya melakukan pengawasan seadanya saja, karena dalam pengelolaan dana Bansos dilaksanakan berdasarkan keputusan dari walikota. 4.1.3 Kendala yang bersifat teknis operasional, pengawasan terhadap dana bansos tidak dapat dilakukan sepenuhnya dari awal hingga akhir, karena jika pengawasan dilakukan dengan cara melihat kondisi dari penerima dana Bansos satu persatu cenderung tidak efektif karena jumlah penerima yang banyak. Kemudian terhadap pengawasan terhadap pertanggungjawabannya terkadang sulit atau terlambat karena faktor keterlambatan dari penerima dana Bansos dalam meyampaikan laporan pertanggungjawaban dan faktor keterbatasan sumber daya manusia penerima bansos dalam menyusun laporan tersebut. 4.2Upaya untuk mengatasi kendala yang bersifat teoretis, yuridis dan teknis pelaksanaan, yakni melalui upaya pengawasan preventif terhadap pengelolaan dana Bansos, dalam arti pengawasan dari awal dilakukan dengan cara meneliti cukup pada dokumen daftar rencana penerima dana bantuan sosial yang ditetapkan setelah diajukannya proposal, sehingga Inspektorat Daerah Kota yogyakarta dapat melakukan

12

tindakan pencegahan dengan cepat bila ada kejanggalan berupa data fiktif atau pelanggaran hukum lainnya dalam awal perencanaan program Bansos. Kemudian dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas, Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta harus objektif dalam melakukan pegawasan meskipun terikat hubungan struktural dengan Walikota selaku kepala daerah dan tidak terpengaruh dari kepentingan pribadi atau pengaruh dari pihak manapun yang sifatnya politis. Mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bansos. Disisi lain, agar laporan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka Inspektoral Daerah Kota Yogyakarta berkerjasama dengan kantor kelurahan setempat dengan tujuan mengumpulkan penerima dana bantuan sosial untuk dibina/diajarkan mengenai cara penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos yang benar. Saran 1. Inspektorat Daerah harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dalam melakukan pengawasan yang sifatnya internal di pemerintah daerah; 2. Inspektorat Daerah harus Objektif dalam melakukan pengawasan dan tidak terpengaruh politik lokal; 3. Inspektorat Daerah harus berani menindaklanjuti jika ada pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan Negara, dan melaporkan ke penegak hukum jika ada penyelewengan; 4. Inspektorat Daerah harus direvitalisasi agar dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak dengan profesional melalui cara peningkatan keahlian sumber daya manusia yang mumpuni, berintegritas, yang mendukung penuh program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara; 5. Inspektorat Daerah harus dapat membina hubungan kerja sama dalam melakukan pengawasan berupa upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan Negara dalam

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan lembaga pemerintah nonkementrian yang ada didaerah yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah agar upaya pengawasan, pengendalian, pencegahan terhadap pengelolaan keuangan negara yang ada didaerah dapat dilaksanakan dengan benar. 5. REFERENSI Buku Amiq Bachrul H, 2010, Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaran Negara Yang Bersih, Cet. 1, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. Arifin P. Soeria Admadja., 2009, Keuangan Publik dalm Perspektif Hukum, edisi pertama, cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ateng Syafrudin, S.H., 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah, Ed. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. H. Juniarso Ridwan, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cet. 1, NUANSA, Bandung. Moh. Mahfud MD, 2012, konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sujamto, 1984, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur,. W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, edisi pertama, cetakan pertama, PT. Gramedia, Jakarta. Website http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=6124 Diunduh pada tanggal 21 agustus 2015 Pukul 13.30 WIB. http://jogja.tribunnews.com/2015/01/12/jcwdesak-lanjutkan-kasus-bansos-dprd-diy Diunduh pada tanggal 23 September 2015 Pukul 15.59 WIB

13

http://krjogja.com/read/274450/sultan-kritisisyarat-penerima-hibah-dan-bansos.kr Diunduh pada tanggal 25 September 2015 Pukul 14.30 WIB http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt4f730a f90063f/dana-hibah-dan-bansos-banyakdisalahgunakan Diunduh pada tanggal 27 September 2015 Pukul 17.07 WIB http://jogja.solopos.com/baca/2015/08/23/danabansos-dana-bansos-bisa-dicairkan-dengansurat-keterangan-635569.