JURNA AL SANKSI PIDANA PENJARA P A TERHAD DAP ANAK K SEBAGA AI PENGGU UNA NAR RKOTIKA A DI KABU UPATEN NUNUKAN
Diajukan oleh : M Maria Maggdalena NPM
: 1105107718
Progrram Studi
: Ilmu Hu ukum
Progrram Kekhususan
: Peradila an dan Pen nyelesaian Sengketa Hukum
UNIV VERSITAS S ATMA JA AYA YOGY YAKARTA A FA AKULTAS HUKUM 20155
1
SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN NUNUKAN
Maria Magdalena CH. Medi Suharyono, S.H., M. Hum PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
ABSTRACT Nunukan is a strategic area for narcotic offenders. Now at Nunukan district there are many children involvement is abuse of narcotism. The factors that cause the rise of misapplication of narcotics on children in Nunukan distric are the influence of upbringing in the family, the influence of society, education, and economics. The sancation that given to children at their under of age as narcotic user at nunukan are sanctions of imprisonment and fines penalty. In handling the children’s cases, the Investigator, Public Prosecutor, Jugde, Community advisor, Advocate or other legal aid providers, and the officer in examining that case must give their attention on the best interests for the children. The rehabilitation facility at Nunukan are inadequate. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah
Anak dan remaja yang berada dalam proses perkembangan dan dalam masa itu sangat diperlukan bimbingan menuju ke arah dewasa. Dalam
3
perkembangan anak tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak berada dalam keadan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berupa ancaman atau pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam masyarakat. Keterlibatan anak dalam pemakaian narkotika tidak bisa dipersalahkan
sepenuhnya
kepada
mereka.
Tetapi
anak
jangan
mendiskreditkan orang tuanya, bahkan sebaliknya mereka harus jauh memandang kedepan serta memikiran kecerahan masa depannya sendiri. Anak harus idealis dan jangan lari ke narkotika, judi dan seks.1 Di Indonesia masalah tentang narkotika sudah ada pada saat adanya candu atau obat bius yang beredar dipasaran bebas. Narkotika beredar begitu pesat dan tidak megenal kalangan dan usia. Saat ini banyak anak yang menjadi pengedar dan pengguna narkotika di lingkungan mereka. Negara tetangga kita malaysia telah mempunyai istilah sendiri mengenai Narkotika yaitu dengan mempergunakan istilah “Dadah”. Inggris dan Amerika Serikat mempergunakan istilah “Narcotic and Dangerous Drugs” yaitu Narkotika dan obat-obat berbahaya.2 Kabupaten Nunukan masih menjadi jalur favorit pintu masuk penyeludupan narkotika Golongan I
jenis sabu-sabu dari Malaysia ke sejumlah daerah di
Indonesia. Perbatasan darat dan laut yang begitu luas, menjadikan kawasan ini strategis untuk para pengedar narkotika.
1
H.M.Ridha Ma’roef, 1986, Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya, Edisi III, Karisma Indonesia, hlm. 4. 2 Ibid, hlm. 11
4
Di Kabupaten Nunukan masih menjadi wilayah yang sangat strategis bagi pelaku kejahatan narkotika, karena perbatasan darat dengan Malaysia yang mencapai sekitar 600 kilometer.3 Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tananaman, baik sitentis maupun semisitentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkatkan agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangin dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.
3
http://kaltim.tribunnews.com/2014/01/09/nunukan-masih-jalur-favorit-pengedar-narkoba-darimalaysia. diakses 8 Maret 2014
5
2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut : 1. Faktor apakah yang menyebabkan maraknya peredaran narkotika terhadap anak Di Kabupaten Nunukan. 2. Sanksi apakah yang diberikan kepada anak sebagai pengguna narkotika Di Kabupaten Nunukan.
PEMBAHASAN A. TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK 1. SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK Anak
merupakan keturunan kedua setelah ayah dan ibu.4
Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak 4
Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang , Hlm 37.
6
Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam Pasal 45 KUHP, pengertian Anak adalah orang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Adapun pengertian anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Peradilan merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.5 Menurut B.Arief Sidharta mengatakan bahwa peradilan adalah pranata (hukum) untuk secara formal, imparsialobjektif serta adil manusiawi, memproses penyelesaian defenitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis, dan yang implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara (artinya : mengikat semua pihak secara hukum) terhadap konflik antara subjek hukum, termasuk konflik antara warga masyarakat dan badan hukum publik (pemerintah).6 Menurut
Mardjono
Reksodiputro
sistem
peradilan
pidana
merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah 5
Sri Widoyati Wiratmo Soekito, dalam Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung: Refika Aditama, 2013, Bandung, hlm 65. 6 B.Arief Sidharta, dalam Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung: Refika Aditama, 2013, Bandung, hlm 66.
7
kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasbatas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.7 Dalam menangani perkara anak, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas dalam memeriksa perkara anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut penjelasan prosedur yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, yaitu : penyidikan, penuntutan, persidangan, dan Pelaksanaan Hukuman. Menurut Herbert L. Packer bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan, sebagai alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman.8 Berdasarkan pendapat para pakar hukum di atas penulis membuat kesimpulan bahwa sanksi pidana digunakan dalam
penanggulangan
kejahatan
dan
mempunyai
tujuan
untuk
melindungi kepentingan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa urutan Pidana pokok bagi anak dalam Pasal 71 yaitu, pidana peringatan, pidana dengan syarat terdiri atas pembinaan di luar lembaga, 7 Marjono Resktodiputro, dalam Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm 5. 8
HerbertL.PackerdalamMarlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm 129.
8
pelayanan masyarakat atau pengawasan. Ada pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pidana Tambahan bagi anak yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN NUNUKAN Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintentis maupun semisitentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang Penggunaan Narkotika dan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika yang jika dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tergolong tindak kejahatan. Penyalahgunaan Narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbul kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau di kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi
9
zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.9 Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. C. Analisis Kawasan Nunukan yang sebagian besar kecamatannya berbatasan langsung dengan Malaysia (Sabah dan Serawak) merupakan potensi yang besar dalam bidang jasa dan perdagangan, karena padatnya lalu lintas keluar
masuknya
perdagangan
dengan
Malaysia.10
Berdasarkan
wawancara dengan Bapak AKP T.M PANJAITAN Modus Operandi peredaran Narkotika terhadap anak di kabupaten Nunukan, anak hanya sebatas diperalat oleh orang dewasa untuk menyimpan Narkotika dan diberikan upah apabila anak tersebut mengantarkan Narkotika. Nunukan merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Tawau (Malaysia). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Nunukan dapat diketahui bahwa peredaran narkotika dari Tawau (Malaysia) ke Kabupaten Nunukan dapat melalui Sungai Tongkang, Bambangan, Sungai Pukul, Sungai Melayu, Aji 9
LuthfiBaraza,dalamMardani,PenyalahgunaanNarkobaDalamPerspektifHukumIslamDan HukumPidanaNasional,EdisiPertamaͲJakarta:PTRajaGrafindoPersada,2008,hlm2. 10 Ibid Hlm 30.
10
Kuning, Lalo Salo, Sungai Pancang, Sungai Nyamuk, Sungai Taiwan, Mentikas, dan Pelabuhan Ferri. Dapat diketahui juga Jalur Peredaran Narkotika bisa dari Klabakan (Malaysia) ke kabupaten Nunukan melalui Pangkalan H.Muhtar, Sungai Bolong, Inhutani, Lamijung, Yamaker, dan Tanjung Batu. Produk-produk Malaysia pun dengan mudah masuk di Kabupaten Nunukan. Kurangnya pemeriksaan dan fasilitas yang memadai untuk memeriksa barang yang datang dari Malaysia. Barang-barang yang diangkut di gerobak tidak diperiksa oleh pihak petugas pelabuhan. Hal tersebut membuat pengedar Narkotika mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan data yang diperoleh, faktor-faktor yang menyebabkan Peredaran Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 1. Faktor Keluarga Pengaruh dari pola asuh dalam keluarga pendidikan formal dan non formal kurang dikontrol dari orang tua. Kondisi keluarga juga merupakan faktor yang menyebabkan anak melakukan perbuatan tersebut, orang tua yang berada di malaysia sebagai TKI sehingga tidak dapat mengawasi perilaku dan perkembangan anak 2. Faktor Lingkungan Adanya pengaruh teman bermain anak, memiliki teman yang tidak sekolah. Pergaulan sehari-hari anak yang tidak dapat diawasi secara maksimal. Anak mulai mengkonsumsi rokok dan alkohol.
11
Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan adanya ancaman dari orang dewasa yang ada disekitarnya yang kurang memberikan contoh yang baik. 3. Faktor Pendidikan Minimnya pendidikan yang dimiliki oleh anak. Anak sering membolos sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka dengan mudah diperalat oleh orang dewasa untuk melakukan tindak pidana. 4. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi menengah kebawah pada umumnya menyebabkan orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak menginginkan uang dengan cara yang instan tanpa memikirkan resiko yang dilakukannya. Mengenai kasus Anak sebagai Pengguna Narkotika Di Kabupaten Nunukan, tetapi dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berlaku maka Bapak Yusriansyah, SH.M.Hum sebagai Hakim masih menggunakan UndangUndang lama. Hakim tidak pernah hanya menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap anak sebagai pengguna narkotika di kabupaten nunukan. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak tersebut dalam hal ini semata-mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau perbuatan tindak pidana lain. Dalam hal fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Nunukan
12
masih belum memadai untuk menangani pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. KESIMPULAN Kabupaten Nunukan berbatasan dengan Tawau (Malaysia), sehingga barang-barang termasuk narkotika dari Malaysia dengan mudah masuk di kabupaten nunukan dan kurangnya pemeriksaan dan fasilitas yang memadai untuk memeriksa barang dari malaysia. Barang-barang yang diangkut dengan menggunakan gerobak tidak diperiksa oleh pihak petugas pelabuhan
di
kabupaten
Nunukan.
Ada
beberapa
faktor
yang
menyebabkan maraknya peredaran narkotika terhadap anak di kabupaten nunukan yaitu yang pertama pengaruh dari pola asuh dalam keluarga. Orang tua tidak dapat mengawasi perilaku dan perkembangan anak karena orang tua bekerja sebagai TKI di Malaysia. Faktor kedua adanya pengaruh teman bermain anak, memiliki teman yang tidak sekolah. Anak mulai mengkonsumsi rokok dan alkohol. Ketiga Faktor Pendidikan yaitu minimnya pendidikan yang dimiliki oleh anak. Faktor terakhir yaitu ekonomi menengah kebawah pada umumnya menyebabkan orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk anaknya. Hakim dalam menjatuhkan
pidana
terhadap
anak
sebagai
pengguna
narkotika
dikabupaten nunukan yaitu dengan pidana penjara dan denda. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan wajib latihan selama 1 (satu) bulan dan Hakim tidak pernah menjatuhkan pidana denda terhadap anak sebagai pengguna narkotika.
13
DAFTAR PUSTAKA BUKU Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung. Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung. Profil Kabupaten Nunukan, 2007, Diterbitkan oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan. Ridha Ma’roef, H.M., 1986, Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya, Edisi III, Karisma Indonesia KAMUS Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang. WEBSITE http://kaltim.tribunnews.com/2014/01/09/nunukan-masih-jalur-favoritpengedar-narkoba-dari-malaysia. diakses 8 Maret 2014.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
14
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15
