JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN VOLUME 15

No. 01 Maret 2012 Iwan Muhamad Ramdan: Memperbaiki Kondisi Kesehatan

Halaman 2 - 6 Makalah Kebijakan

MEMPERBAIKI KONDISI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SEKTOR INFORMAL MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN IMPROVING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONDITIONS OF INFORMAL SECTOR THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM Iwan Muhamad Ramdan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman, Kalimantan

ABSTRACT Population and labor force growth in the urban impact on various social issues, environment and employment. Due to the limited abilityof the formal sector to absorb labor, then comes the work of the informal sector which is considered as a safety valve in employment. Until now the occupational health and safety (OHS) conditions of the informal sector is very poor. The problems of OHS in informal sectors are: lack of understanding of OHS, have no health insurance, not officially registered, and no compensation due to occupational accidents and occupational related diseases. The government has launched a program of protection and health services to the poor and near poor (Jamkesmas), however this effort is still being felt not quite successful and has not touched the health and safety aspects of the informal sector. Large companies are already implementing health and safety management systems work through the CSR program is one of the most strategic alternatives in improving the occupational health and safety condition of informal sector. Keywords: occupational health and safety in informal sector, corporate social responsibility

ABSTRAK Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di perkotaan berdampak terhadap berbagai permasalahan sosial, lingkungan dan kesempatan kerja. Keterbatasan kemampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja, maka muncullah pekerjaan sektor informal yang dianggap sebagai katup pengaman dalam penyerapan tenaga kerja. Sampai saat ini kondisi kesehatan dan keselamatan kerja sektor informal sangat memprihatinkan. Permasalahan K3 yang dihadapi tenaga kerja sektor informal antara lain rendahnya pemahaman tentang K3, tidak mempunyai jaminan kesehatan, tidak terdaftar secara resmi, serta tidak ada kompensasi akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, kesadaran dan pengetahuan akan berbagai potensi bahaya dari pekerjaan, kondisi, bahan dan peralatan di tempat kerja sangat minim sehingga sangat rentan untuk terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pemerintah telah meluncurkan program perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat miskin dan nyaris miskin (Jamkesmas). Namun demikian, upaya ini masih dirasakan belum cukup berhasil dan belum menyentuh aspek kesehatan dan keselamatan kerja sektor informal. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja melalui program corporate social responsibility-nya adalah salah satu alternatif yang sangat strategis dalam memperbaiki kondisi K3 sektor informal ini. Kata kunci: kesehatan dan keselamatan kerja sektor informal, tanggung jawab sosial perusahaan

2

PENGANTAR Pesatnya industrialisasi di perkotaan terutama kota-kota besar di Indonesia masih merupakan daya tarik yang cukup kuat dan memicu tingginya arus urbanisasi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di daerah tujuan urbanisasi meningkat drastis. Kondisi ini berdampak terhadap berbagai permasalahan sosial, lingkungan dan kesempatan kerja serta terbatasnya kemampuan perkotaan dalam penyerapan tenaga kerja sektor formal. Kesempatan kerja di sektor formal memang telah berkembang namun hanya mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang terbatas. Ketidakberdayaan sektor formal untuk menyerap tenaga kerja ini telah menyebabkan munculnya sektor alternatif sebagai sektor pengaman yang mampu menampung tenaga kerja, maka lahirlah pekerjaan sektor informal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)1 jumlah angkatan kerja di Indonesia sampai tahun 2011 tercatat sebanyak 117,4 juta jiwa. Berdasarkan status pekerjaan, tercatat pada Agustus 2011 sekitar 41,5 juta orang (37,83%) bekerja pada kegiatan formal dan 68,2 juta orang (62,17%) bekerja pada kegiatan informal. Angka ini diperkirakan pula akan bergeser naik ke arah sektor informal karena banyaknya perusahaan yang tutup atau merelokasi perusahaannya ke negara lain sehingga akan meningkatkan angka pemutusan hubungan kerja. Walaupun dianggap sebagai katup pengaman untuk menyerap tenaga kerja, kondisi pekerjaan sektor informal jika dilihat dari aspek kesehatan dan keselamatan kerjanya masih sangat memprihatinkan. Tenaga kerja sektor informal seakan belum tersentuh banyak oleh program pemerintah. Dari sekian banyaknya jumlah tenaga kerja sektor informal di Indonesia, baru sekitar 1% saja yang telah dilindungi oleh pembiayaan kesehatan. Tulisan ini membahas mengenai permasalahan K3 sektor informal dan upaya perbaikannya melalui program CSR perusahaan-perusahaan besar.

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Pengertian tenaga kerja sektor informal dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi indonesia Pada ensiklopedia bebas, istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart2 dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga terorganisasi. Selanjutnya ILO3 mendefinisikan sektor informal adalah cara melakukan pekerjaan apapun dengan karakteristik mudah dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, beroperasi dalam skala kecil, padat karya dan teknologi yang adaptif, memiliki keahlian di luar sistem pendidikan formal, tidak terkena langsung regulasi dan pasarnya kompetitif. Di Indonesia sendiri BPS1 mengartikan pekerjaan sektor informal sebagai suatu perusahaan non direktori (PND) dan rumah tangga (URT) dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang. Pekerjaan sektor informal di Indonesia meliputi berbagai lapangan pekerjaan mulai dari industri rumah tangga, tukang becak, buruh tani, buruh harian, pedagang kaki lima, nelayan, pengrajin, dan lain-lain. Sektor informal bersifat tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered) namun memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia, sekitar 30%-70% populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal yang merupakan migran dari desa atau daerah lain. Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor informal sangat berkaitan dengan sektor formal di perkotaan. Sektor formal tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan penyediaan barang-barang bagi pekerja di sektor formal. Sebaliknya, sektor informal tergantung dari pertumbuhan di sektor formal. Sektor informal kadang-kadang justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan kebutuhan dasar yang murah bagi pekerja di sektor formal. Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil serta biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Sektor informal dapat memperbaiki distribusi hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin yang biasanya terkait dengan sektor informal.4 Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas

ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja. Permasalahan K3 tenaga kerja sektor informal Permasalahan pada tenaga kerja sektor informal secara umum adalah miskin atau berpenghasilan rendah di bawah upah minimum sehingga senantiasa mengalami kesulitan finansial, berpendidikan rendah bahkan sangat rendah dan nyaris tidak berpendidikan, tidak terampil dan berteknologi sederhana, bertempat tinggal di lingkungan pemukiman kumuh yang minim pelayanan publik (seperti listrik, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan dan akses jalan) dan kurang mendapatkan akses informasi yang memadai. Sementara itu dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja, permasalahan yang dihadapi tenaga kerja sektor informal adalah tidak mempunyai jaminan kesehatan, tidak terdaftar secara resmi, serta tidak ada kompensasi akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Kesadaran dan pengetahuan akan berbagai potensi bahaya dari pekerjaan, kondisi, bahan dan peralatan di tempat kerja sangat minim sehingga sangat rentan untuk terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.5 Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Indonesia melalui program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) telah berupaya memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat miskin dan nyaris miskin, namun demikian upaya ini masih dirasakan belum cukup karena masih berfokus pada upaya kuratif saja. Sementara itu, upaya kesehatan kerja sebenarnya lebih memprioritaskan pada upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Disebabkan adanya berbagai macam keterbatasan, tenaga kerja sektor informal juga belum tersentuh oleh berbagai program perlindungan tenaga kerja seperti program Jamsostek atau yang sejenisnya. Hasil penelitian baru sekitar 60% tenaga kerja sektor formal yang terlindungi sementara tenaga kerja sektor informal baru mencapai 1%. Kecilnya jumlah tenaga kerja sektor informal yang terlindungi ini disebabkan rendahnya kemampuan finansial untuk membayar premi asuransi dan masih rendahnya


3

Iwan Muhamad Ramdan: Memperbaiki Kondisi Kesehatan

kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan dan keselamatan kerja.5 Program CSR perusahaan besar sebagai alternatif upaya perbaikan Pengertian CSR Menurut Trinidad and Tobacco Bureau of Standards (TTBS), Corporate Social Responsibility (CSR)6 diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas. World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan7, sedangkan menurut Kotler & Nancy8 CSR adalah untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Dari ketiga pengertian di atas yang perlu digarisbawahi dalam kajian ini adalah bahwa pada setiap kegiatan usaha, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan, termasuk di dalamnya masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Peran CSR Peningkatan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja sektor informal tidak mungkin hanya dikerjakan oleh satu pihak saja, akan tetapi diperlukan kerja sama lintas sektor maupun institusi, lembaga serta seluruh pihak yang terkait sehingga pada akhirnya akan terjadi perbaikan kondisi K3 sektor informal. Dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah Undang-Undang (UU) No. 40/ 2007 tentang perseroan terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Pasal 24. Undangundang (UU) ini berisi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dengan peraturan tersebut, maka setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kegiatan CSR. Kegiatan CSR kini bukan lagi bersifat sukarela, namun telah menjadi bersifat wajib. 4

Menurut Boulton dan Markanen9, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang telah secara hukum mewajibkan dilaksanakannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan-perusahaan besar. Pelaporan dan penyebarluasan data kecelakaan telah mengalami perbaikan. Suatu tempat penyimpanan informasi K3 Indonesia telah dibentuk dan tersedia untuk umum melalui ASEAN OSHNET (jejaring kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja antara negara-negara ASEAN). Selanjutnya, salah satu rekomendasi ILO yang didasari dari berbagai kajian K3 di Indonesia adalah memperkenalkan metodologi Participatory Action Training for Informal Sector atau PATRIS atau pelatihan aksi partisipatif untuk sektor informal. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah mitra strategis pemerintah untuk memperbaiki kondisi K3 sektor informal karena perusahaan-perusahaan besar baik skala nasional maupun lokal telah menerapkan sistem manajemen K3 yang diharapkan dapat ditularkan pada masyarakat pekerja sektor informal yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Pilihan program CSR untuk memperbaiki kondisi K3 sektor informal Kotler dan Lee8 mengidentifikasi pilihan program bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai wujud komitmen dari tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun pilihan program itu adalah sebagai berikut : 1.

Cause promotions Cause promotions adalah usaha perusahaan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu isu tertentu. Isu ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Perusahaan bisa melaksanakan programnya secara sendiri ataupun bekerja sama dengan lembaga lain, misalnya dengan non government organization dan dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan awareness dan concern masyarakat terhadap satu isu tertentu. Perusahaan mengajak masyarakat untuk mencari tahu secara lebih mendalam mengenai suatu isu tertentu di masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan event tertentu. Aplikasinya dalam upaya memperbaiki kondisi K3 sektor informal adalah perusahaan mengawali


Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

program CSR-nya dengan melakukan pendataan terhadap berbagai kegiatan usaha sektor informal yang berada di wilayah kerja perusahaan tersebut. Selanjutnya perusahaan mengajak masyarakat pekerja sektor informal tersebut untuk mengenali dan memahami berbagai potensi bahaya, upaya pengendalian lingkungan kerja yang membahayakan, serta upaya memperbaiki kondisi kerja tersebut.

ini dapat menyumbangkan berbagai peralatan pelindung diri, membiayai pemeriksaan kesehatan pekerja sektor informal atau membiayai pengukuran lingkungan fisik dan kimia kerja. Perusahaan juga dapat memberikan izin untuk menggunakan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja yang dimilikinya untuk dipakai pekerja sektor informal. 5.

2.

Cause-related marketing Caused related marketing adalah bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan sepersekian persen dari pendapatan sebagai donasi bagi masalah sosial tertentu, untuk periode waktu tertentu atau produk tertentu. Upaya memperbaiki kondisi K3 sektor informal, perusahaan melalui program ini dapat menyisihkan sepersekian persen dari laba perusahaan untuk membiayai promosi K3, memperbaiki bahan dan cara kerja atau pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja sektor informal. 3.

Corporate social marketing Corporate social marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (behavioral changes) dalam suatu isu tertentu. Biasanya corporate social marketing berfokus pada bidang-bidang di bawah antara lain bidang kesehatan (health issues), misalnya: mengurangi kebiasaan merokok, HIV/AIDS, kanker, eating disorders, dan lain-lain. Bidang keselamatan kerja (injury prevention issues), bidang lingkungan hidup (environmental issues), misalnya: konservasi air, polusi, pengurangan penggunaan pestisida. Bidang masyarakat (community involvement issues), misalnya: memberikan suara dalam pemilu, menyumbangkan darah, perlindungan hak-hak binatang. Dari program ini terlihat jelas bahwa panitia K3 perusahaan dapat melebarkan program kerjanya untuk memperbaiki K3 sektor informal. Perusahaan dengan pengalamannya menjalankan manajemen K3 dapat memberikan penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja sektor informal sehingga diharapkan akan terjadi perubahan perilaku dari unsafe ke safe behavior. Corporate philantrophy Corporate philanthropy merupakan bentuk CSR yang paling tua. Corporate philanthropy ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/ sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu. Untuk memperbaiki kondisi K3 sektor informal, CSR perusahaan melalui program corporate philanthropy

Community volunteering Community volunteering adalah bentuk CSR di mana perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program CSR yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu dan tenaganya. Beberapa bentuk community volunteering, yaitu: perusahaan mengorganisir karyawannya untuk ikut berpartisipasi dalam program CSR yang sedang dijalankan oleh perusahaan, misalnya sebagai staf pengajar. Perusahaan memberikan dukungan dan informasi kepada karyawannya untuk ikut serta dalam program-program CSR yang sedang dijalankan oleh lembagalembaga lain dan program-program CSR tersebut disesuaikan dengan bakat dan minat karyawan. Pada aktivitas ini perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat. Kaitannya dengan upaya memperbaiki K3 sektor informal, CSR perusahaan melalui program ini dapat memberikan kesempatan kepada karyawannya (terutama yang telah memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam bidang K3) untuk berpartisipasi memberikan penyuluhan dan atau bimbingan kepada tenaga kerja sektor informal. 6.

Socially responsible business practices Socially responsible business practices adalah sebuah inisiatif yaitu perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan. Untuk upaya memperbaiki K3 sektor informal perusahaan melalui program ini dapat memberikan contoh pengelolaan limbah industry, pemanfaatan limbah atau daur ulang limbah.

4.

Simbiosis mutualisme Kerja sama antara pemerintah dengan CSR perusahaan dalam upaya memperbaiki kondisi K3 sektor informal adalah kerja sama yang saling menguntungkan. Dari sudut pandang pemerintah, partisipasi perusahaan dalam memperbaiki kondisi K3 sektor informal sangat membantu program pemerintah, sedangkan dari sudut pandang perusa-


5

Iwan Muhamad Ramdan: Memperbaiki Kondisi Kesehatan

haan menurut Wibisono10 pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat memberikan banyak manfaat diantaranya mempertahankan dan mendongkrak brand image perusahaan. Reputasi destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan, begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image positif perusahaan. Hal inilah yang menjadi modal non finansial bagi perusahaan bagi stakeholdernya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. KESIMPULAN DAN SARAN Kondisi kesehatan dan keselamatan kerja sektor informal masih memprihatinkan dan perlu penanganan melalui kerja sama lintas program, lintas sektor dan lintas instansi. Perusahaan melalui program CSR-nya merupakan mitra strategis pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan keselamatan kerja sektor informal. Bagi perusahaan, pembinaan tenaga kerja sektor informal dapat memberikan keuntungan karena dapat mendongkrak citra perusahaan di mata masyarakat sekitar perusahaan dan pemerintah setempat. Perusahaan dapat memilih metode atau pilihan program dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program CSR sesuai dengan karakteristik karyawan perusahaan dan masyarakat setempat. KEPUSTAKAAN 1. Badan Pusat Statistik Indonesia. Berita resmi statistik. No. 74/11/Th. XIV, 7 November 2011. http://www.bps.go.id/brs_file/naker_07nov11.pdf. Diakses tanggal 15 Desember 2011. 2. Wikipedia, Free encyclopedia. Informal Sector. Http://www.wikipedia.org/wiki/Informal_sector. Diakses tanggal 15 Desember 2011.

6

3.

International Labour Organization (ILO). Decent work and the informal economy. International Labour Office Geneva. International Labour Conference Report, 2002. http://www.ilo.org/public/ english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf. Diakses tanggal 15 Desember 2011. 4. Budi, T. Peran sektor informal terhadap perekonomian daerah: teori dan aplikasi. Makalah Diskusi Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM, Yogyakarta, 2005. 5. Budihardja. Kajian kondisi kerja pada sektor informal/UKM dan Dampaknya pada kesehatan pekerja. Makalah Seminar. Direktorat Bina Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2008. 6. Rudito B, Budimanta A, Prasetijo A. Corporate social responsibility: jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini. Indonesia Center for Sustainable Development, Jakarta, 2004. 7. Irianta Y. Community relations, konsep dan aplikasinya. Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004. 8. Kotler P. and Lee N. Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. John Wiley & Sons, Inc. USA, 2005. 9. Boulton A, dan Markanen PA. Keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. International Labour Organization, Sub Regional Office for South-East Asia and the Pacific Manila, Philippines, 2004. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---asia/---ro-bangkok/---ilo jakarta/documents/publication/wcms_120561.pdf. Diakses tanggal 15 Desember 2011. 10. Wibisono W. Membedah konsep dan aplikasi corporate social responsibility. Fascho Publishing, Gresik, 2007.


JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

Recommend Documents