Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 100- 115
16 Pages
PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP GOOD GOVERNANCE DAN DAMPAKNYA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SKPA PEMERINTAH ACEH) Yusniyar1, Darwanis2, Syukriy Abdullah3 1) Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2.3) Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Abstract: This purpose of study is to determine the effect of government accounting system, internal control on good governance and its impact on the quality of financial statements. Population studies conducted on 132 respondents in SKPA the Aceh government using the census and panel data is unbalanced. The analytical method used is multiple linear regression with path analysis and hypothesis testing. The results of study show that, the governments of accounting system and internal control both simultaneously and partially has influence to good governance. The government of accounting system, internal control and good governance, both simultaneously and partially has influence to the quality of financial statements. Keywords: Government accounting system, internal control, good governance, quality of financial statement. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern terhadap good governance serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. populasi penelitian dilakukan pada 132 responden pada SKPA di Pemerintah Aceh dengan menggunakan metode sensus dan data panel tidak seimbang. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan analisis jalur dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap good governance. sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern dan good governance baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kata kunci : Sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern, good governance, kualitas laporan keuangan. disajikan
PENDAHULUAN Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
merupakan
tuntutan
laporan
keuangan
dapat
dipahami oleh pengguna. Apabila informasi
akan
yang terdapat di dalam Laporan keuangan
pemerintahan yang baik memerlukan adanya
pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria
perubahan
karakteristik
paradigma
dan
publik
dalam
prinsip-prinsip
kualitatif
laporan
keuangan
manajemen keuangan daerah, baik pada tahap
pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP
penganggaran,
No.
implementasi
maupun
71/2010
tentang
Standar
Akuntansi
pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan
Pemerintah (SAP) Indonesia yakni, relevan,
oleh aparatur yang memiliki kompetensi di
andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami,
bidang pengelolaan keuangan daerah serta
berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan
harus memahami sistem akuntansi, khususnya
transparansi
akuntansi keuangan daerah agar informasi yang
pengelolaan keuangan daerah.
dan
akuntabilitas
Volume 5, No. 2, Mei 2016
dalam
- 100
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Laporan
keuangan
daerah
dikatakan
sistem keuangan daerah dan pegawai pemeritah
berkualitas apabila laporan keuangan yang
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan
disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian
keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal,
berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan
2009). Selanjutnya, BPK RI dalam pemeriksaan
(BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar
laporan keuangan pemerintah Aceh tahun
Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan
anggaran 2013, BPK masih menemukan 17
LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan
kelemahan sistem pengendalian intern dan 17
keuangan suatu entitas pemerintah daerah
temuan
tersebut disajikan dan diungkapkan secara
perundang-undangan (www.bpk.go.id).
wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah
ketidakpatuhan
Sistem akuntansi
atas
peraturan
pemerintah
daerah
diatur di dalam UU No. 15/2004 tentang
dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
baik, harus dilakukan dengan mewujudkan
Keuangan Negara, terdapat empat opini yang
tujuan
diberikan pemeriksa yakni: opini Wajar Tanpa
goverment), dimana pengelolaan keuangan
Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan
daerah
Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP),
mengontrol kebijakan keuangan daerah secara
dan Pernyataan Menolak memberi opini
ekonomis, efisien, efektif, transparan dan
pemerintahan
yang
yang
baik
bersih
adalah
(clean
kemampuan
Laporan keuangan Pemerintah Aceh
akuntabel. Mardiasmo (2002:35) menyatakan
tahun anggaran 2013 telah disajikan secara
bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan
wajar dengan pengecualian yang material.
suatu institusi dapat berjalan dengan baik,
Pengecualian tersebut karena tidak sesuai
apabila
dengan SAP yang merupakan sistem akuntansi
keuangan
pemerintahan, seperti dampak hal-hal yang
pengelolaan keuangan daerah yang tercermin
berhubungan
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh
dengan
yang
dikecualikan.
terdapat yang
baik
pula.
Ini
berarti
(APBA)
pengelolaan
mewujudkan manajemen pemerintahan yang
daerah
dengan
memberikan pembinaan kepada kepala Satuan
posisi
pengelolaan
Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam keuangan
memiliki
mekanisme
strategis
dalam
akuntabel.
kerja perangkat Aceh (SKPA) beserta entitas
Selain itu, pengendalian intern dalam
SKPA sebagai pengelolaan keuangan daerah,
pelaksanaannya
agar laporan keuangan yang dihasilkan SKPA
kefektifitasannya.
tersebut dapat memberikan informasi yang
pengendalian telah diimplementasikan sesuai
berkualitas (www.bpk.go.id/april2015).
dengan rancangan yang telah dibuat serta
Untuk dapat menghasilkan informasi
apakah
juga
pelaksanaan
harus
Penentuan
sudah
diuji apakah
memiliki
keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai,
kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan
maka laporan keuangan harus disusun sesuai
untuk
101 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
mengimplementasikan
pengendalian
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tersebut
secara
efektif
serta
tujuan
dari
dilaksanakannya pengujian pengendalian intern.
akuntabilitas,
visi
strategis
dan
saling
keterkaitan.
menurut Arens (2008:370) jika pengendalian
Good governance dapat menciptakan
internal tersebut ter implementasikan dengan
laporan keuangan pemerintah berkualitas dan
efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang
menekankan pada proses pengelolaan keuangan
dihasilkan andal, aset milik daerah tetap aman
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
dan peraturan perundang-undangan dijalankan
pemerintah
maka akan tercipta tata kelola pemerintahan
stakeholders baik bidang sosial, ekonomi
yang baik.
maupun politik serta pendayaan sumber daya
Sistem pengendalian intern pemerintah
daerah
serta
keterlibatan
yang ada, manusia atau pun keuangan yang
juga merupakan sistem pengendalian yang
dilaksanakan
harus diterapkan pada lingkungan SKPA untuk
masing. Sehingga diadakannya pengelolaan
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
keuangan
dalam penyusunan kinerja pemerintah serta
pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang
peningkatan
oleh pemerintah dilakukan dengan transparan
pemerintah
kualitas daerah.
laporan Unsur
keuangan
dari
sistem
baik
menurut
daerah
dari
proses
keperluan
masing-
dimaksudkan
penyusunan
agar
hingga
pengendalian intern terdiri dari lingkungan
pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya
pengendalian,
akuntabilitas
penilaian
risiko,
aktivitas
didalam
pengelolaannya.
pengendalian, informasi dan komunikasi serta
Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien
pemantauan. Untuk mencapai tujuan dari
adalah
pengendalian
intern,
pemerintahan yang baik (Salam, 2004:19).
pengendalian
intern
jika
kelima
telah
elemen
cukup
dan
dilaksanakan (PP No. 60/2008).
salah
satu
wujud
tata
kelola
Penelitian yang berkaitan dengan good governance memang telah banyak diangkat
Keberhasilan tata kelola pemerintahan
seperti halnya penelitian Solikin
(2008),
yang baik dan bersih suatu tatanan kehidupan
Solikin dan Memen (2011), Zeyn (2011), Azlim
berbangsa dan bernegara dilandasi prilaku yang
et al. (2012), Sari (2012), Sari (2013), Ristanti
berkararteristik tertentu sesuai prinsip-prinsip
et al. (2014). Namun, penelitian mengenai
good
(2004:25)
sistem pengendalian intern, sistem akuntansi
mengemukakan bahwa, penyelenggaraan suatu
pemerintahan dan kualitas laporan keuangan
negara
good
daerah atau suatu organisasi masih terbatas.
governance berarti penyelenggaraan negara
Karena penelitian yang diangkat lebih banyak
tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip
mengarah pada pengawasan keuangan daerah,
partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya
anggaran dan kinerja. Penelitian ini bertujuan
tanggap atau responsivitas, berorientasi pada
untuk menguji pengaruh sistem akuntansi
konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi,
pemerintahan dan pengendalian intern secara
governance.
yang
Mardiasmo
mengimplementasikan
Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 102
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bersama-sama maupu parsial terhadap good
Efektifitas
governance serta menguji pengaruh good
akuntansi tergantung konteks penggunaannya
governance terhadap kualitas laporan keuangan
pada masing-masing organisasi itu sendiri.
pada SKPA di Pemerintah Aceh.
Pencapaian good governance dapat digunakan sistem
rancangan
sistem
pengendalian
intern
pengendalian
yang
akan
KAJIAN KEPUSTAKAAN
menunjukkan seberapa besar kualitas informasi
Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Good Governance
keuangan, operasional dan manajerial pada
Good pemerintah
governance
merupakan
yang
dalam
baik
suatu organisasi (Dharma, 2004).
peran
Sukmaningrum (2012) mengemukakan
mengelola
bahwa, sistem pengendalian intern meliputi
keuangan daerah. Pemberlakuan kewajiban
berbagai
kepada
untuk
mencapai berbagai tujuan yang luas, Dengan
sistem
demikian,
seluruh
menyusun
pemerintah
LKPD
sesuai
daerah dengan
alat
manajemen
pengendalian
yang
intern
bertujuan
merupakan
akuntansi pemerintahan baik sarana maupun
pondasi good governance dan garis pertama
prasarana pengelolaan keuangan daerah selain
dalam melawan ketidak absahan data dan
dari bentuk yang dituangkan SAP sebagai salah
informasi dalam penyusunan LKPD. Sehingga
satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
pengendalian intern pemerintah berhubungan
keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
dengan good governance.
kepada seluruh penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah. LKPD disusun sesuai dengan SAP (UU No. 1/2004), yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah daerah, agar terciptanya prinsip-prinsip good governance pada esensinya merupakan pemerintah yang efektif dan modern, demokratis dan keterbukan terhadap
masyarakat.
pemerintahan
Sistem
berpengaruh
akuntansi
terhadap
good
governance pada pemerintah daerah (Njeru
Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sistem
akuntansi
keuangan
daerah
merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi
kontrol
dengan
melaporkan
kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Kegagalan untuk melakukannya memiliki dampak negatif pada proses keuangan
2000).
organisasi. Kualitas informasi yang buruk dapat Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Good Governance Pengendalian
Penerapan sistem akuntansi pemerinta
dan
han dilakukan, agar laporan keuangan yang
meningkatkan kualitas informasi keuangan.
dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan
103 -
pemerintahan
berguna
keputusan (Ratifah dan Mochammad, 2012).
untuk
terciptanya
intern
mengakibatkan kerugian pada pengambilan
yang
Volume 5, No. 2, Mei 2016
baik
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan
adanya
kesamaan
serta
dari masalah akuntabilitas dan tranparansi
pemahaman antara penyaji laporan keuangan,
dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai
penguna laporan keuangan maupun pengawas
acuan untuk menghasilkan laporan keuangan
laporan
(Mardiasmo, 2002:167).
pemerintah
akuntansi
pengertian tata kelola pemerintahan yang baik
keuangan
Penerapan standar berpengaruh
terhadap
persepsi
pemerintahan
kualitas
berkualitas,
secara
konseptual
informasi
mengandung dua pemahaman yaitu, nilai yang
keuangan pemerintah (Nugraheni dan Imam,
menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat,
2008).
dan
nilai-nilai
yang
dapat
meningkatkan
kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengendalian intern pada pemerintah daerah diatur dalam PP No. 60/2008 yaitu: sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh
pegawai
untuk
memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et al. (2005) salah satunya adalah
untuk
mengecek
ketelitian
dan
keandalan data akuntansi. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sistem informasi akuntansi yang
menunjang
kelancaran
kerja
sistem
informasi akuntansi (internal control). Pengaruh Good Governance Kualitas Laporan Keuangan
kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah saat ini dan kedepan ditentukan
Penerapan prinsip-prinsip tata kelola
kualitas
tata
kelola
pemerintahan yang baik, dan inti dari kualitas pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan keuangannya (Kusmayadi, 2005). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2006), menemukan bahwa penerapan good governance merupakan tuntutan dari pembaharuan sistem keuangan. Tujuannya agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan dalam pelaporan keuangan berdasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik, pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hipotesis Penelitian 1. Sistem
terhadap
oleh
akuntansi
pemerintahan
dan
pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap good governance pada SKPA di Pemerintah Aceh.
pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 104
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2. Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh
serta pelaporan keuangannya dalam rangka
terhadap good governance pada SKPA di
pelaksanaan
Pemerintah Aceh.
dengan
APBD,
dilaksanakan
sesuai
akuntansi
yang
prinsip-prinsip
3. Pengendalian intern berpengaruh terhadap
berterima umum (Kepmendagri No. 29/2002).
good governance pada SKPA di Pemerintah
Indikator yang meliputi elemen-elemen penting
Aceh.
dalam sistem akuntansi pemerintahan adalah:
4. Sistem
akuntansi
pemerintahan,
(a) Identifikasi, (b) Pengklasifikasian, (c)
pengendalian intern dan good governance
Adanya sistem pengendalian untuk menjamin
secara bersama-sama berpengaruh terhadap
reabilitas,
kualitas laporan keuangan pada SKPA di
pengaruh operasi
(d)
Menghitung
masing-masing
Pemerintah Aceh. 5. Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada
2. Pengendalian Intern (X2) Pengendalian
6. Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPA di
sebuah
dalam kegiatan operasional sebuah organisasi dan merupakan bagian yang integral dari aktivitas dasar manajemen seperti perencanaan,
Pemerintah Aceh. 7. Good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPA di
pelaksanaan dan pemantauan kegiatan, variabel pengendalian
intern
diukur
dengan
menggunakan instrumen yang dikembangkan
Pemerintah Aceh.
oleh Krismiaji meliputi
METODE PENELITIAN Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran , 2006: 121). Populasi penelitian ini adalah semua SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh yang berjumlah 55 (lima puluh lima) yang terdiri dari 22 dinas, 18 badan/lembaga, dan 15 sekretariat. Operasionalisasi Variabel Penelitian 1. Sistem Akuntansi Pemerintahan (X1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pengolongan,
sebagai
proses karena pengendalian intern melekat
SKPA di Pemerintah Aceh.
pencatatan,
intern
penafsiran,
peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan
(2002:12).
elemen-elemen
Indikator penting
yang dalam
pengendalian intern adalah: (a) Lingkungan pengendalian, (b) Penilaian risiko, (c) Aktivitas pengendalian, (d) Informasi, (e) Komunikasi (f) Pemantauan 3. Kualitas Laporan Keuangan (Z) Menurut
PP No.
71/2010,
kualitas
laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif
yang
perlu
diwujudkan
dalam
informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya sebagai kebutuhan bersama pengguna laporan keuangan pemerintah (Mahsun et al., 2006:3). Indikator yang meliputi elemenelemen penting dalam karakteristik kualitas
105 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala laporan keuangan adalah: (a) Tingkat relevansi
Y = Yx1 X1 + Yx2 X2+ ε1
(relevan), (b) Tingkat keandalan (andal), (c)
Z= zx1X1+ zx2X2 + zY +ε2
Tingkat keterbandingan (dapat dibandingkan), (d) Tingkat keterpahaman (dapat dipahami). 4. Good Governance (Y) Menurut Osborne and Geabler (1992), LAN dan BPKP (2000:6), good governance merupakan
penyelenggaraan
pemerintahan
Keterangan: X1 : Sistem akuntansi pemerintahan X2 : Pengendalian intern Y : Good governance Z : Kualitas laporan keuangan ε : error term (Epsilon) yx , zx , zy : Koefisien jalur
yang solid dan bertanggungjawab serta efisien
Kualitas Data
dan efektif dengan menjaga kesinergiaan
Kualitas
data
yang
diperoleh
dari
interaksi yang konstruktif diantara domain-
penggunaan
domain. Good governance merupakan suatu
menguji kuesioner dapat dievaluasi melalui uji
proses dan strukur yang digunakan oleh
validitas
organisasi untuk meningkatkan keberhasilan
coefficient
usaha
guna
pertanyaan dinyatakan valid jika memiliki
kelola
tingkat signifikan alpha dibawah 5%. Serta uji
dan
mewujudkan
akuntabilitas nilai-nilai
oganisasi atau
tata
instrumen
penelitian
(uji
pearson
of
correlation
untuk
product-moment yakni
seluruh
keuangan pemerintahan yang baik dalam jangka
reliabilitas
panjang
koefisien cronbach alpha yang lazim digunakan
dengan
tetap
memperhatikan
kepentingan publik berlandaskan peraturan perundang-undangan
dan
nilai-nilai
good
Transparansi,
governance (b)
adalah:
Akuntabilitas,
kehandalan)
berdasarkan
dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.
etika.
Indikator yang meliputi elemen-elemen penting dalam
(uji
Uji Korelasi Analisis korelasi bertujuan untuk mengui
(a) (c)
ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sarjono dan
Pertanggungjawaban, (d) Keadilan
Julianita 2011:85). Untuk mengetahui tingkat Metode Analisis Metode
hubungan dalam korelasi adalah seperti yang analisis
data
penelitian
tergambar dalam Tabel 1.1.
menggunakan analisi jalur (path analysis) untuk
Tabel 1.1 Interpretasi Nilai R
menguji pengaruh variabel-variabel eksogen terhadap variabel endogen dan juga variabel intervening. Koefisien jalur dari path analysis tersebut dilihat pada standardized coefficient dari analisis regresi linear berganda. Persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:
No 1 2 3 4 5
Nilai Koefisien > 0,70 0,50-0,69 0,30-0,49 0,10-0,29 0,00
Tingkat Hubungan Sangat kuat Kuat Sedang Kurang kuat Tidak ada hubungan
Sumber: Bungin (2011:194)
Uji Mediasi Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 106
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Menurut Baron dan Kenny (1986) suatu
Rancangan Pengujian Hipotesis
variabel berfungsi sebagai mediator ketika
Pengujian hipotesis dilakukan dengan
memenuhi kondisi berikut: (a) variasi dalam
menggunakan
tingkat variabel independen secara signifikan
analysis) dengan menggunakan software SPSS
menjelaskan variasi dalam mediator (yaitu, jalur
for windows. Untuk menguji pengaruh secara
a), (b) variasi dalam mediator secara signifikan
simultan dan parsial pengaruh sistem akuntansi
menjelaskan variasi variabel dependen (yaitu,
pemerintahan (X1), dan pengendalian intern (X2)
jalur b), dan (c) ketika jalur a dan b
terhadap kualitas laporan keuangan (Z) yang
dikendalikan,
yang
dimediasi oleh good governance (Y). Manfaat
signifikan antara variabel independen dan
model path analysis ini digunakan untuk
dependen tidak lagi signifikan.
mengetahui besarnya sumbangan (kontribusi)
hubungan
sebelumnya
model
analisis
jalur
(path
Untuk melakukan pengujian ini, kita
yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada
harus memperkirakan dari 3 persamaan regresi
setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar
berikut: ”pertama regresi variabel independen
variabel X1, X2 terhadap Y dan Z (Akdon,
terhadap variabel mediasi; kedua, regresi
2013:115). Kesimpulan diambil langsung dari
variabel
variabel
nilai koefisien jalur masing-masing variabel dan
variabel
koefisien determinasi (R 2 ).
independen
dependen;
dan
terhadap
ketiga,
regresi
independen dan mediasi terhadap variabel
Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai
dependen”. Ketiga persamaan regresi tersebut
berikut:
menguji dari keterkaitan model mediasi. Jika
kondisi ini diprediksi dari semua arah, maka
yx2=
0; Sistem akuntansi
pemerintahan dan pengendalian intern tidak
pengaruh dari variabel independen terhadap
berpengaruh terhadap good governance pada
variabel dependen harus lebih kecil dari pesamaan ketiga daripada persamaan kedua.
yx1=
SKPA di Pemerintah Aceh.
Paling tidak ada satu
yxi (i=1,2)
≠ 0;
Ada dua kemungkinan yang terjadi dari hasil uji Sistem
mediasi (Rucker et al., 2011):
2. Partially
Mediation,
artinya
variabel
dan
good governance pada SKPA di Pemerintah
tidak mampu mempengaruhi secara signifikan
mediator.
pemerintahan
pengendalian intern berpengaruh terhadap
1. Fully Mediation, artinya variabel independen
variabel dependen tanpa melalui variabel
akuntansi
Aceh.
zx1=
zx2=
zy=0;
Sistem
akuntansi
pemerintahan, pengendalian intern dan good
independen mampu mempengaruhi secra
governance
langsung
kualitas laporan keuangan pada SKPA di
variabel
dependen
melalui/melibatkan variabel mediator.
107 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
tanpa
tidak
Pemerintah Aceh.
berpengaruh
terhadap
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Paling tidak ada satu
zxi
(i=1,2,3) ≠ 0; Sistem
akuntansi pemerintahan, pengendalian intern
diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. Hasil Pengujian Korelasi
dan good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPA di Pemerintah Aceh.
Hasil
Tabel 1.2 Hasil Uji Korelasi
uji korelasi product moment syarat minimum
No
suatu item dianggap valid adalah nilai r ≥ 0,50
1 2 3 4 5 6
(taraf signifikansi 5%) (Sugiyono, 2001:116). Dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) dapat dilihat
akuntansi pemerintahan memperoleh nilai r hitung berkisar antara 0,541-0,742 yang dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan akuntansi
seluruhnya
dinyatakan
pertanyaan
variabel
pemerintahan
valid. Untuk item pengendalian
intern
memperoleh nilai r hitung berkisar antara 0,380-0,758 dengan demikian seluruh item variabel
pengendalian
intern
dinyatakan valid. Untuk pertanyaan item pertanyaan good sebagai
variabel
Intervening
memperoleh nilai r hitung berkisar antara 0,624-0,846 dengan demikian seluruh item pertanyaan
variabel
good
governance
dinyatakan valid dan dapat diikutsertakan pada analisis selanjutnya. Untuk item pertanyaan variabel keempat yaitu variabel kualitas laporan keuangan memperoleh nilai r hitung berkisar antara 0,636-0,835 dengan demikian seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan dapat
Hubungan antar variabel X1 dan X2 X1 dan Y X2 dan Y Y dan Z X1 dan Z X2 dan Z
Nilai
Keterangan
0,779 0,687 0,724 0,791 0,736 0,782
sangat kuat kuat/mantap sangat kuat sangat kuat sangat kuat sangat kuat
Sumber: Data Primer 2015 (diolah)
bahwa untuk item pertanyaan variabel sistem
governance
ada
Tabel 1.2.
Hasil uji validitas dengan menggunakan
pertanyaan
menjelaskan
tidaknya hubungan antara variabel yang satu
Hasil Pengujian Validitas
sistem
korelasi
dengan variabel yang lain dapat dilihat pada
HASIL DAN PEMBAHASAN
variabel
uji
Berdasarkan hasil pengujian korelasi pada Tabel 1.2 diperoleh hubungan sangat kuat antara sistem akuntansi pemerintahan dengan pengendalian intern sebesar 0,779. Sedangkan sistem akuntansi pemerintahan dengan good governance memiliki hubungan yang kuat sebesar 0,687. Untuk pengendalian intern dengan good governance terdapat hubungan sangat kuat dengan nilai 0,724. Selanjutnya hubungan good governance dengan kualitas laporan
keuangan
sebesar
0,791
juga
menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Untuk sistem akuntansi pemerintahan dengan kualitas
laporan
keuangan
memperoleh
hubungan sangat kuat yakni nilainya sebesar 0,736. Begitu juga hubungan pengendalian intern
dengan
kualitas
laporan
keuangan
memperoleh nilai 0,782 memiliki hubungan yang sangat kuat. Hasil Pengujian Mediasi Hasil pengujian mediasi dapat dilihat dari Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 108
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala keterkaitan koefisien antara model mediasi. Tabel 1.3 Hasil Uji Mediasi Regresi
Koefisien (X1)
II
0,324
III
0,192
Koefisien (X2) 0,530 0,326
Keterangan Mediasi berlaku sempurna apabila nilai koefisien regresi III < regresi II
Sumber: Data Primer 2015 (diolah)
= 0,750a = 0,563 = 0,556 = 0,437 = 83,790 = 0,000b
R R Square Adjusted R Square e F Hitung Sig.
Dependent variable (Good Governance)
Berdasarkan Tabel 1.4 diatas diketahui diterima,
artinya
sistem
akuntansi
pemerintahan dan pengendalian intern secara
Berdasarkan Tabel 1.3 hasil pengujian
simultan
berpengaruh
terhadap
good
mediasi diperoleh nilai koefisien regresi III <
governance,
dari pada nilai koefisien dalam regresi II. Hal
akuntansi
ini menunjukkan bahwa, prinsip-prinsip good
berpengaruh terhadap good governance,
governance pada SKPA di Pemerintah Aceh
yang diajukan diterima, atinya pengendalian
berlaku sempurna sebagai variabel mediasi
intern secara parsial berpengaruh terhadap good
(intervening variable) untuk penerapan sistem
governance.
diterima, artinya, sistem pemerintahan
secara
parsial
akuntansi pemeritahan dan pengendalian intern Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Pengendalian Intern dan Good Governance secara simultan dan parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan
terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern secara simultan dan parsial terhadap Good Governance Hasil dan gambaran hubungan struktural tercermin dalam struktur pengaruh sistem akuntansi
pemerintahan
dan
pengendalian
intern terhadap good governance dapat dilihat
Hasil
pengujian
menggunakan regresi persamaan kedua dapat dilihat pada lampiran output SPSS merupakan nilai koefisien regresi untuk data yang sudah dibakukan yang tidak lain adalah nilai koefisien jalur.
Tabel 1.4 Hasil Uji Regresi Persamaan Pertama Coefficients Standardized Coefficients Beta
(Constant)
Sig. 0113
0,312
0,001
Pengendalian Intern
0,481
0,000
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Coefficients Standardized Coefficients Model
Sistem Akuntansi Pemerintahan
109 -
dengan
Tabel 1.5 Hasil Uji Regresi Persamaan Kedua
pada Tabel 1.4.
Model
hipotesis
Beta
(Constant)
Sig. 0,152
Sistem Akuntansi Pemerintahan
0,192
0,013
Pengendalian Intern
0,326
0,000
Good Governance
0,423
0,000
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala = 0,855a = 0,731 = 0,725 = 0,269 = 116,049 = 0,000b
R R Square Adjusted R Square ɛ F Hitung Sig.
sedangkan sisanya sebesar 43,7% dipengaruhi
Dependent variable (Kualitas Laporan Keuangan)
oleh faktor-faktor variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti halnya kualitas aparatur pemerintahan (Solikin, 2008), penyelesaian temuan audit (Sari 2013).
Berdasarkan Tabel 1.5 diatas diketahui yang diajukan diterima, artinya variabel sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian
Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Good Governance
intern dan good governance secara simultan berpengaruh
sistem akuntansi pemerintahan secara parsial
yang diajukan diterima, artinya
berpengaruh positif terhadap good governance.
sistem akuntansi pemerintahan secara parsial
Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi
berpengaruh
laporan
penerapan sistem akuntansi pemerintahan maka
yang diajukan diterima, artinya
semakin baik juga tingkat prinsip-prinsip good
pengendalian intern secara parsial berpengaruh
governance yang dilakukan oleh aparatur pada
terhadap kualitas laporan keuangan,
yang
setiap SKPA di Pemerintah Aceh. Sebaliknya,
diajukan diterima. Artinya, good governance
semakin rendah sistem akuntansi pemerintahan
secara parsial berpengaruh terhadap kualitas
maka semakin rendah tingkat prinsip-prinsip
laporan keuangan.
good governance.
Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Good Governance
keuangan,
kualitas
) diterima. Artinya
laporan
keuangan.
terhadap
Hipotesis kedua (
terhadap
kualitas
Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern secara simultan terhadap Good Governance Hipotesis pertama (
) diterima.
Artinya sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian
intern
secara
Hipotesis ketiga (Ha3) diterima. Artinya, pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif
terhadap
good
governance.
Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin
simultan
tinggi pengendalian intern yang dilakukan pada
berpengaruh terhadap good governance. Semua
setiap SKPA di Pemerintah Aceh, maka
variabel yang diteliti ikut berpengaruh terhadap good governance. Besarnya good governance
semakin tinggi pula terciptanyan prinsip-prinsip good governance.
pada SKPA di Pemerintah Aceh dipengaruhi oleh
sistem
pengendalian Square bahwa terhadap
akuntansi intern. sebesar
variabel variabel
pemerintahan Dimana,
nilai
dan R
0,731, menunjukkan
bebas terikat
berpengaruh sebesar
kuat 56,3%,
Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Intern dan Good Governance secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hipotesis keempat ( Artinya,
sistem
akuntansi
) diterima. pemerintahan,
Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 110
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengendalian intern dan good governance
maksimal yang diharapkan. Sehingga perlu
secara simultan berpengaruh terhadap kualitas
adanya peningkatan lagi sesuai dengan apa
laporan keuangan. Dimana, nilai R Square
yang diharapkan.
sebesar 0,731. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
sistem
akuntansi
pemerintahan,
pengendalian intern dan good governance berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 73,1%, sedangkan 26,9% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti seperti halnya, pemahaman akuntansi (Yuliati et al, 2010), komitmen organisasi (Ratifah dan Mochammad, 2012).
Pengaruh Good Governance Kualitas Laporan Keuangan Hipotesis ketujuh (
terhadap
) diterima, artinya
good governance berpengaruh positif dan sedang terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip good governance pada SKPA di Pemerintah Aceh memberikan kontribusi yang sedang dalam meningkatkan
Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
kualitas laporan keuangan sektor publik namun belum
mencapai
tingkat
maksimal
yang
) diterima. Artinya,
diharapkan. Kondisi ini mengakibat bahwa,
sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh
good governance merupakan prinsip-prinsip
positif dan lemah terhadap kualitas laporan
penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang
keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan
baik, untuk mewujudkan kualitas laporan
bahwa, sistem akuntansi pemerintahan kurang
keuangan.
Hipotesis kelima (
mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan,
DAFTAR PUSTAKA
sehingga belum mencapai tingkat maksimal
Akdon dan Ridwan. 2013. Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika. Bandung: Alfabeta.
yang diharapkan. Kondisi ini kurang optimal yang mengakibatkan perlu adanya peningkatan lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hipotesis keenam (
) diterima, artinya
pengendalian intern berpengaruh positif dan lemah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian
Arens, Alvin A. 2008. Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Jilid I, Jakarta: Erlangga. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta. Asian Development Bank. 1999. Governance: Sound Development Management. ADB. Publication Stock No. 090699: 971-561262-8. Philippines: Manila 0980.
intern mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan namun belum mencapai tingkat 111 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Avianti, Ilya. 2009. Good Government Governance. Materi Disampaikan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, 30
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Oktober. Yogyakarta: Balai Diklat BPK RI. Azlin, Darwanis, dan Usman Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Hlm: 1- 14. Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Yogyakarta: BPFE.
Accounting Horizons 17(4): 117-128. Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. __________2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. Semarang: Universitas Diponegoro.
Baron R. M dan Kenny D. A. 1986. The Moderator-Mediator Variabel Distinction In Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology. 51(6): 1173-1182.
Gujarati, Damodar. 2003. Basic Econometrics. New York: Mc.Graw-Hill.
Batubara, Alwi Hasyim. 2006. Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, 3(1): 1-4.
Ikatan Akuntan Indonesia–IAI. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik, Jakarta: Salemba Empat.
Boynton, William C., Raymond N. Johnson dan Walter G. Kell. 2006, Modern Auditing. 8th Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. 2015, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan 17 Temuan Ketidakpatuhan atas Peraturan Perundang-undangan 24 September 2013, Didownload 20 April 2015. http://bandaaceh.bpk.go.id. Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana. Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler. 2006. Metode Riset Bisnis, Vol. 1 Edisi Sembilan, Alih Bahasa Budijanto dkk. Jakarta: Salemba Empat. Dharma Setyawan Salam. 2004. Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Jakarta: Djambatan. Eugene A. Imhoff Jr. 2003. Accounting Quality, Auditing, and Corporate Governance.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
International Federation of Accountants (IFAC). 2000. Preface to International Public Sector Accounting Standards. New York: IFAC. __________2000. Governmental Financial Reporting: Accounting Issue and Practice. New York: IFAC. __________2010. IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. Ed., Vol. 1-2. IFAC Publications. Krismiaji. 2002. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: AMP YKP. Kusmayadi, Dedi. 2005. Pengaruh Audit Operasional terhadap Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Implementasi Strategi serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Survey pada Perusahaan Manufaktur Aneka Industry Go Public), Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran. LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Penerbit Lembaga Administrasi Negara. Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 112
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala __________2007. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Mulyadi. 1993. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: YKPN. Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Purwanugraha. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres.
__________2004. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. __________2004. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. __________2004. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
__________2005 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
__________2004. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
__________2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
__________2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
__________2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Njeru, Geoffrey R. 2000. Citizen Participation for Good Governance and Developmen at the Local Level in Kenya, Regional Development Dialogue, 21 (1): 194-212. Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis, 13 (1): 48-58. Osborne, David dan Ted Geabler. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sektor. New York: Penguin Books. Qanun Aceh. 2013. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2013Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah. Republik Indonesia 2003. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. __________2004. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 113 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
__________2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. __________2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. __________2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. __________2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. 05 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. __________2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Ratifah, Ifa dan Mochammad Ridwan. 2012. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Trikonomika. 11(1): 29–39. Richard G. Sloan. 2001. Financial Accounting And Corporate Governance: A Discussion. Journal of Accounting and Economics 32(1): 335-347. Ristanti, Ni Made Asih., Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen OrganisasI terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Tabanan). e-Journal Program Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1): 2-14. Rucker, Karen S., Andrew J. Cole dan Stuart M. Weinstein. 2011. Low Back Pain: A Symptom Based Approach to Diagnosis and Treatment. Boston: USA Butterworth Heinemann. Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan. Sari,
Diana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September.
Sari, Eka Nurmala. 2012. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya terhadap Good Governance (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di kota Medan). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 12(2): 25-54. Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business: A skill Building Approach. New
York: John Wiley and Sons, Inc. __________2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jilid 1 dan 2, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba Empat. Sawyer, Lawrence B., Mortimer A. Dittenhofer, dan James H. Scheiner. 2005. Internal Auditing, 5th Edition. Diterjemahkan oleh Desi Adhariani. Edisi 5, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Solikin, Ikin. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Akuntansi dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Good Government Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan (Survey pada pemerintah kota dan kabupaten diProvinsi Jawa Barat) Prosiding Seminar Nasional Forum Bisnis & Keuangan: 53-70. __________dan Memen Kustiawan. 2011. Meningkatkan Kualitas Informasi Akuntansi Melalui Pemerdayaan Aparatur Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. Artikel. Bandung: STIA-LAN. http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PROD/ AKUNTANSI/196510122001121. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Tuasikal, Askam. 2009. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada provinsi dan kabupaten/kota di Maluku). Jurnal Akuntansi, Vol. 10, No.6: 66-88. Ambon: Volume 5, No. 2, Mei 2016
- 114
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Universitas Pattimura. Zeyn, Umar, Husein. 2008. Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. United States Government Accountability Office. 2007. Government Auditing Standar.Washington,D.C:GAO-07-731G. UNDP. 1999. UNDP and Governance: Experiences and Lesson Learned, Lesson Learned Series No. 1. New York: UNDP Management Development and Governance Division, Downloaded Internet Document File. UNDP. 2007. Governance for Sustainable Development: A Policy Document. New York: UNDP. Warren, Carl S., James M. Reeve dan Philip E. Fess. 2005. Pengantar Akuntansi. Edisi 21, Buku 1, Cetakan 1, Terjemahan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan, Jakarta: Salemba Empat. Weygandt J. Jerry., Donald E. Kieso dan Paul D. Kimmel. 2005. Accounting Principles. 7th Edition. Canada: John Wiley & Sons, Inc. Wiratno, Adi, Umi Pratiwi dan Nurkhikmah. 2013. Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan Good Governance serta Implikasinya pada Kinerja (Survey pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal), Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3). Universitas Jenderal Soedirman: Vol. 3, No 1: 20-13. www.bpk.go.id Yuliani, Safrida, Nadirsyah, dan Usman Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 2: 206-220. 115 -
Volume 5, No. 2, Mei 2016
Elvira. 2011. Pengaruh Good Government dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas Keuangan. Jurnal Trikonomika, Vol. 10, No. 1: 52-62.
