Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)

Irwan Rahman/ JIAP Vol. 2 No. 2 (2016) 106-113

JIAP Vol. 2, No. 2, pp 106-113, 2016 © 2016 FIA UB. All right reserved ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) U R L : h t t p : / / e j o u r n a l f i a . u b . a c . i d / i n d e x. p h p / j i a p

Implementasi rencana jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui teknologi informasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Irwan Rahman a  a

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia

I N F O R M A S I A R T IK E L

ABSTRACT

Article history: Dikirim tanggal: 01 Februari 2016 Revisi pertama tanggal: 17 Februari 2016 Diterima tanggal: 31 Mei 2016 Tersedia online tanggal 18 September 2016

Network Documentation and Information Law (JDIH) is outlined in the decision of the President of the Republic of Indonesia Number 91 of 1999 on the Network Documentation and Information Law National, later replaced by regulation of President of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2012 on Network Documentation and Information National Law. Hulu Sungai Selatan government has an obligation to provide access to information to the public relating to the law of the central and local products to the wider community through the planning, implementation mechanisms and good. With open access to the public using information technology orchestrated expected government Hulu Sungai Selatan motivated to manage the documentation and legal information that is complete, accurate, easy, and fast in a network of documentation and legal information that is integrated and the integrated and work to improve service to the public by as well as possible in order to achieve the rule of law.

Keywords: implementation plans, network documentation and legal information

INTISARI Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional, kemudian diganti melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi kepada publik yang berkaitan dengan produk hukum pusat maupun daerah kepada masyarakat luas melalui Perencanaan, mekanisme dan pelaksanaan yang baik. Dengan membuka akses publik menggunakan Teknologi informasi yang tertata baik diharapkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan termotivasi untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegritas serta berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya demi tercapainya Supremasi hukum.

2016 FIA UB. All rights reserved.

membawa pengaruh terhadap perubahan yang sangat mendasar dalam pembentukan pola dan perilaku masyarakat. Kemajuan dalam bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah merubah pola pikir,

1. Pendahuluan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dan membawa dampak terhadap tingkat peradaban manusia secara berangsur-angsur ———

 Corresponding author. Tel.: +62-853-30711122; e-mail: [email protected]

106


tingkah laku manusia kepada peradaban baru dimana manusia sudah sangat tergantung pada penggunaan kecanggihan teknologi informasi maka terjadilah revolusi teknologi informasi seperti saat sekarang ini. Budi Raharjo (Pakar Telematika dari ITB), pernah menjabarkan bahwa teknologi informasi merupakan sebuah bidang baru. Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang ini. SDM yang handal dan mau mempelajari bidang baru, biasanya berada di lingkungan bisnis dan industri (Raharjo, PAU, ITB, 2004). Teknologi informasi merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan hukum di Indonesia saat ini. Pembangunan hukum, baik itu pembuatan produk hukum daerah, aparat hukum dan penerapan kebijakan, tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sebab sebagai suatu sistem pembangunan, semua unsur yang ada dalam pembangunan hukum itu sudah saatnya mendapat perhatian yang seimbang, setara dengan fungsinya. Hanya dengan cara pendekatan sistem inilah proses percepatan pembangunan teknologi Informasi dibidang hukum boleh diharapkan bisa terjadi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, memiliki fungsi: 1) Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum; 2) Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum; dan 3) Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya. Dikaitkan dengan perencanaan pengembangan Sistem Informasi Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dalam mendukung tugas pelayanan bidang hukum. Pengembangan Sistem Informasi Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini juga sejalan dengan pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berperan selaku Anggota Jaringan. Berpijak pada latar belakang tersebut, dapat diajukan beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana implementasi rencana jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui teknologi informasi pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan?; dan (2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi rencana jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Teori Administrasi Pembangunan Secara umum, administrasi pembangunan diartikan sebagai bidang studi yang memelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Sementara dari sudut praktis, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan (Ginandjar Kartasasmita, 1997). Administrasi pembangunan lahir dan merupakan penyempurnaan dari administrasi negara untuk dapat diterapkan di negara berkembang. Selain itu, tujuan diterapkannya administrasi pembangunan adalah untuk mencapai kemajuan pembangunan yang menuju modernisasi. Atau dapat pula dikatakan bahwa administrasi negara adalah ditujukan bagi negara maju, sedangkan administrasi pembangunan ditujukan untuk negara berkembang. Setidaknya terdapat empat kecenderungan yang mengarahkan administrasi negara kepada administrasi pembangunan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut (Bintoro Tjokroamidjojo, 1995): a) Perhatian administrasi negara mengarah kepada masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan, yang dimulai dari perumusan kebijaksanaan, instrumen pelaksananya hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri. b) Administrasi negara mengembangkan penelaahan mengenai sikap dan peranan birokrasi (behavioral approach), serta berbagai masalah hubungan manusia, seseorang atau kelompok dalam birokrasi tersebut, juga ditelaah tentang bagaimana keputusan diambil, dan pengetahuan dikembangkan. c) Kecenderungan melakukan pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Disini dikembangkan sistem analisis administrasi negara terhadap administrasi pembangunan, penggunaan teknik-teknik kuantitatif dan analitis dalam administrasi negara. d) Administrasi negara memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan kultural. Disini ditekankan telaah terhadap hubungan dan sikap administratif dengan ekologi sosial dan budaya masyarakat tertentu. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau managemen pembangunan. Pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi managemen adalah proses pengambilan keputusan dari

107


sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

d) Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Sjafrizal (2009:15), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Perencanaan Berikut akan diuraikan beberapa defenisi tentang perencanaan dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Diantaranya adalah sebagai berikut: a) Sondang P. Siagian, seorang Profesor Administrasi Publik di Universitas Indonesia, dalam bukunya Teori dan Praktek Kepemimpinan, pada tahun 1994 memberikan definisi: Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. b) George Robert Terry, salah seorang tokoh manajemen yang berperan dalam memberikan teori-teori manajemen, dalam bukunya Principle Of Management pada tahun 1977, memberikan definisi: Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsiasumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. c) Rachmat Kusmiadi dalam bukunya Teori dan Teknik Perencanaan pada tahun 1995, memberikan definisi: Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pendapat para ahli diatas adalah bahwa perencanaan merupakan suatu proses pemecahan masalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kermudian berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan mengandung paling sedikit 4 unsur yaitu: a) Ada tujuan yang harus dicapai; b) Ada strategi untuk mencapai tujuan; c) Sumberdaya yang mendukung; dan d) Implementasi setiap keputusan.

3. Metode Penelitian Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka pendekatan memungkinkan dilakukan kepada obyek penelitian dengan mencari informasi sesuai dengan kondisi peneliti dan informan serta dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Peneliti senantiasa menginterpretasikan. Analisis data menggunakan interactive model analysis dari Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14). Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka fokus dalam penelitian Tesis nantinya, adalah: a) Implementasi rencana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang meliputi:  Mekanisme pelaksanaan, merupakan alur implementasi rencana yang diambil dalam menginformasi serta mendokumentasikan data yang digunakan dalam rangka perencanaan yang berada disetiap satuan kerja.  Tahap-tahap implementasi rencana yakni dengan maksud untuk mengagendakan dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan

Perencanaan Pembangunan Daerah Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/ pedoman/ acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari empat (4) tahapan yakni: a) Penyusunan rencana; b) Penetapan rencana; c) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

108

Irwan Rahman/ JIAP Vol. 2 No. 2 (2016) 106-113 

dengan perencanaan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan rencana.  Aktor-aktor yang terlibat dan berperan terdiri atas (layers, levels, loci) yang terlibat dalam implementasi rencana, maka akan semakin sulit pula rencana tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. b) Faktor pendukung dan penghambat Implementasi rencana jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan:  Faktor pendukung Internal dan Eksternal merupakan faktor yang mendukung dan berasal dari dalam organisasi yang meliputi kewenangan maupun sarana dan parasarana.  Faktor penghambat Internal dan Eksternal merupakan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kerja baik SDM, maupun dari luar organisasi yang meliputi informasi, komunikasi, birokrasi dan budaya.

Monitoring dan evaluasi memerlukan penyerapan informasi secara cepat dan efisien. Pengumpulan dan inventarisasi Bahan Informasi Hukum

Input Data

Jaringan Internet Server

Pengguna

Pengguna

Pengguna

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambar 1 Pengelolaan JDIH

Hasil Penelitian Mekanisme Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Melalui Teknologi Informasi Mekanisme pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya:  Pembuatan website JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dintegrasikan dengan website pusat;  Optimalisasi modul/ pedoman bagi Anggota JDIH di SKPD dan kecamatan serta sosialilasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat luas; dan  Penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomer 16 Tahun 2015 tentang pembentukan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mekanisme perencanaan melalui IPTEK mempunyai peran khususnya untuk implementasi rencana jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui teknologi informasi pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beberapa nilai penting mekanisme perencanaan tersebut adalah:  Sistem Informasi yang berbasis komputer (computer-based information sistems) memungkinkan pendelegasian kegiatan rutin.  Teknologi informasi memungkinkan pengolahan data secara lebih akurat dan andal.  Pembuatan keputusan akan ditunjang dengan pilihan alternatif yang lebih objektif dengan data pendukung yang lengkap

Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahan produk hukum daerah dan informasi hukum di inventaris dan di masukkan ke dalam server/ pusat data, kemudian ditampilkan pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilihat atau di cari oleh pengguna atau pencari informasi hukum. Tahap-Tahap Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Melalui Teknologi Informasi Adapun tahap-tahap Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah:  Penyusunan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan penjabaran dari

109


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta suatu wujud tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah selama 5 (lima) Tahun kedepan. Dalam penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai upaya ke depan untuk: 1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan 2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya sustainability (kesinambungan) program dari waktu ke waktu. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan selama periode tahun 2013-2018 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Organisasi Sekretariat Daerah sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  Penyusunan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini adalah dokumen kerja Bagian Hukum untuk masa kerja satu tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa satu tahun tersebut, Bagian Hukum berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renja ini adalah: 1. Menjadi acuan penyusunan RDPA 2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD 3. Menjadi acuan penyusunan Lakip SKPD Renja Bagian Hukum dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya di bidang Hukum.

Aktor-Aktor yang terlibat dalam Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara lain: 1. Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 3. Kasubbag Dokumentasi Hukum, Bagian. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan 4. Anggota Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas: 1. Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum pada unit kerja masing-masing; 2. Melaksanakan pelayanan penyebaran dan informasi peraturan perundang-undangan maupun informasi hukum lainnya yang disediakan pemerintah daerah; 3. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi terhadap produk-produk hukum, baik pusat maupun daerah; dan 4. Melakukan rapat koordinasi penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. a. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum  Faktor Pendukung Faktor pendukung internal antara lain: 1. Sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk mengelola JDIH, termasuk akses internet di daerah; dan 2. Kewenangan berjalan sesuai dengan tanggung jawab. Kemudian untuk faktor pendukung eksternal adalah: 1. Semakin tingginya partisipasi masyarakat dan pihak terkait akan informasi produk hukum; dan 2. Penguatan Akses Layanan Publik.  Faktor Penghambat Adapun permasalahan internal yang di hadapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain: 1. Terbatasnya Kemampuan Sumberdaya Manusia pada pengoperasian sistem jaringan yang berbasis teknologi informasi 2. Belum mempunyai website sendiri, masih ikut dengan website JDIH Provinsi Kalimantan Selatan 3. Hubungan pusat JDIH dengan Anggota JDIH bersifat koordinatif bukan bersifat hubungan hierarki (atasan-bawahan)

110


4. Minimnya penganggaran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 5. Keengganan untuk melakukan perubahan di era teknologi informasi saat ini 6. Kurangnya perhatian dari pimpinan unit untuk membina dan mengembangkan JDIH Sementara itu, permasalahan eksternal yang di hadapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain: 1. Layanan Informasi Produk hukum yang menggunakan IPTEK dimiliki masih kurang dioptimalkan. 2. Kekurangpaduan antara data dan informasi antar komponen-komponen antara pusat dan daerah. 3. Tidak adanya kolaborasi yang dapat memperbaiki Hubungan kerja dengan pihak-pihak yang berkompeten 4. Penyediaan informasi tidak tepat guna 4.1

perencanaan informasi organisasi biasanya memberikan arahan baik bagi para pengelola maupun para pengguna informasi. Bagi para pengelola informasi merupakan sebuah kerangka kerja yang berisi prinsip-prinsip organisasi yang berhubungan dengan informasi, penggunaannya dan pengelolaannya. Diantaranya menjamin pengalokasian sumber-sumber informasi penting dalam manajemen informasi. Aktor-Aktor yang terlibat dalam Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Masalah-masalah yang ada pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disini adalah kadang terjadinya kendala dalam menyelesaikan tugas. Sehubungan dengan masalah tersebut sesuai dengan keadaan dilapangan yakni: 1. Pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi Manajemen yang belum mampu menggunakan IT sesuai beban kerja. 2. Penggunan Sistem Informasi Manajemen tidak terlepas dari IPTEK sehingga kualitas pegawai perlu terencanakan dengan baik karena adanya pekerjaan rangkap yang dilakukan dalam kurun waktu bersamaan, sehingga saat melakukan tugas eksternal maka tugas dalam kantor menjadi terbengkalai. 3. Tidak semua pegawai Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memahami Sistem Teknologi Informasi dalam meningkatkan mutu kerja.

Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Melalui Teknologi Informasi Berdasarkan hasil evaluasi dan pengalaman normatif Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum dinaungi oleh payung hukum dalam bentuk peraturan bupati, dan masih dalam berupa Surat Keputusan Bupati. Didalam perencanaan tersebut, ditegaskan bahwa Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan kewenangan diantaranya pengelolaan dan penyajian data informasi yang berskala nasional. Ini dikarenakan Informasi hukum merupakan suatu kegiatan yang memberikan keterangan mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa data, fakta tertulis ataupun tidak tertulis. a. Tahap-Tahap Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Melalui Teknologi Informasi Implementasi rencana adalah proses di mana Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara matang dan bijaksana memikirkan dan menetapkan sasaran serta tindakan berdasarkan beberapa metode yang diperlukan untuk mencapainya, dan proses itu sendiri merupakan suatu cara sistematik yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan. Dengan merujuk pada definisi di atas, maka manajemen berarti suatu proses yang menekankan keterlibatan dan aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebuah

Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum  Faktor Pendukung (1) Internal Dukungan Pihak yang berkompeten dan pelayanan yang harus maksimal agar Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya penyebaran informasi hukum yang belum terwujud dalam suatu sistem Informasi Hukum secara tertib, utuh dan optimal. (2) Eksternal Berdasarkan pengamatan lapangan tentang implementasi rencana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dirumuskan temuan lapangan sebagai berikut:

111

Irwan Rahman/ JIAP Vol. 2 No. 2 (2016) 106-113 

Perlu ada pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  Adanya kecenderungan pemekaran wilayah sehingga terjadi perubahan data yang dinformasikan serta didokomentasikan secara massal;  Semua daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menerapkan secara keseluruhan aturan mengenai Jaringan Dokumuntasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan  Terdapat variasi dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antar kabupaten dan kota di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebabkan terdapatnya variasi kondisi wilayah yang menyangkut perlengkapan dan infrastruktur yang dimiliki.

wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan aktivitasnya mencapai kemandirian dan di sisi lain menjadi hal yang penting diatur dengan hukum guna tercapainya penyebaran Informasi, potensi permasalahan yang kemungkinan akan timbul dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ditinjau dari pengelolaan JDIH pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan lainnya adalah:  Terdapat permasalahan dalam meningkatkan pemberian pelayanan dalam pemecahan hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum dan penegakkan hukum, pendidikan hukum, serta bantuan hukum yang telah ada sebelumnya dengan ketentuan yang kemungkinan tidak sesuai baik yang berupa UU, PP, Perpres, Permen dan Perda;  Adanya penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum hanya menjelaskan secara garis besar seperti ketentuan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum harus dilindungi; dan  Tidak tersedianya Peraturan Pelaksanaan yang menjelaskan bahwa sanksi administratif dan ketentuan yang disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing dan bentuknya/ besamya disesuaikan dengan kondisi di daerah.



Faktor Penghambat (1) Internal Dari penerapan suatu sistem yang baru tentunya akan ada hambatan atau kendala dalam persiapan hingga pelaksanaannya. Demikian halnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selama ini diasumsikan terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu antara lain:  Kurangnya sumberdaya manusia data entri dan teknisi sistem jaringan operator;  Lamanya proses pengolahan data yang dinformasikan serta didokumentasikan dalam rangka Perencanaan informasi dan dokumentasi hukum;  Belum dikeluarkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sehingga tidak memiliki dasar pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan Pemerintah Daerah setempat; dan  Untuk sementara pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih menggunakan Surat Keputusan Bupati, sehingga Payung Hukum untuk Pelaksanaan JDIH perlu ditingkatkan menjadi sebuah peraturan daerah sehingga mempunyai kekuatan hukum. (2) Eksternal Didasarkan pada pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan di

5. Kesimpulan a) Mekanisme Implementasi rencana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui Teknologi Informasi belum terlaksana dengan baik karena bagian hukum belum bisa membuat website khusus JDIH. Dalam kedudukannya sebagai Anggota Jaringan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mengupayakan pengembangan, dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu:  Pendekatan Organisasi;  Pendekatan Personalia dan Diklat;  Pendekatan Koleksi;  Pendekatan Teknis/ Sarana dan Prasarana; dan  Pendekatan Otomasi dan Mekanisme. b) Tahap-tahap perencanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui teknologi informasi belum dapat dikatakan maksimal karena Penyusunan Anggaran kegiatan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terkendala dengan anggaran yang disediakan sangat minin, sehingga untuk pengembangan program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak masimal. Untuk tahap selanjutnya menyiapkan sumberdaya manusia dengan mengikutsertakan Bimbingan teknis

112


dan pembekalan lainnya tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. c) Aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Kasubbag Dokumentasi Hukum, Biro hukum SETDA Prov. Kalsel dalam koordinasi kepada Kabag Hukum, SETDA Kab. HSS untuk menyiapkan data dan pelaksanaan JDIH dengan melibatkan Kasubbag Dokumentasi Hukum Bag. Hukum SETDA Kab. HSS dalam menentukan anggota JDIH di Kecamatan maupun SKPD. d) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi perencanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1. Faktor Pendukung  Internal Mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bagian hukum telah memadai dan didukung oleh pelaksanaan kegiatan dengan pembentukan Tim pelaksana, Oleh karena itu Kepala Bagian Hukum lebih meningkatkan pelaksanaan JDIH yang menjadi lebih mandiri.  Eskternal Melaksanakan sosialisasi kepada pihak yang berkompeten (masyarakat) agar tetap mempertahankan partisipasinya dalam mengikuti perekembangan peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; sehingga mereka mengetahui/ melaksanakan tugas dan kewenangan masingmasing dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Faktor Penghambat  Internal Menindaklanjuti ketentuan dalam perencanaan adalah dengan memperbaiki mekanisme koordinasi antara instansi pelaksana administrasi peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara efektif dengan instansi yang menginginkan data dan informasi hukum di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum.  Eksternal Adanya koordinasi antar kementrian agar JDIH tidak berjalan sendiri-sendiri dibawah kementrian masing-masing namun menjadi satu kesatuan, sehingga pemerintah di daerah tidak menyerahkan produk hukum yang sama secara berulang kali. Mengoptimalkan layanan JDIH agar akses penyampaian produk hukum dapat berjalan maksimal serta adanya keterpaduan antara pusat dan daerah untuk mengaplikasikan JDIH lebih sederhana dan dapat dipahami.

Daftar Pustaka Tjokroamidjojo, B. (1995). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Kartasasmita, G. (1997). Administrasi Pembangunan. Jakarta: LPES. Kusmiadi, R. (1995). Teori dan Teknik Perencanaan. Ilham Jaya, Bandung. Milles, M.B. & Hubberman, A.M. (2014). Qualitative Data Analysis. SAGE Publication Inc, USA. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Riyadi., & Bratakusumah, D.S. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Sjafrizal. (2009). Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Padang: Baduose Media. Siagian, S.P. (1994), Teori dan Praktek Kepemimpinan. Penerbit: Rhineka Cipta, Jakarta. Terry, G.R. (1977). Principle of Management. Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illinois. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

113

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)

Recommend Documents