Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)

22 JIAP Vol. 1, No.1, pp 22-27, 2015 © 2015 FIA UB. All right reserved ISSN 2302-2698

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) U R L : h t t p : / / e j o u r n a l f i a . u b . a c . i d / i n d e x. p h p / j i a p

Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur Didik Pramono a  a

Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRACT

Article history: Dikirim tanggal: 01 Februari 2015 Revisi pertama tanggal: 18 April 2015 Diterima tanggal: 23 April 2015 Tersedia online tanggal 20 Juni 2015

This paper explores the implementation of e-government through JDIH in East Java Province. Using descriptive quantitative analysis, this main findings show that the low capacity of IT related human resources and availability of updated information are the main challenge to improve e-government in the province. This study suggests the use integrated JDIH system or outsourcing of IT related human resources may able to improve the effectiveness of egovernment. INTISARI

Keywords: JDIH, local regulation, egovernment,

Salah satu bentuk e-government adalah penyediaan dokumentasi produk hukum pada situs web Pemerintah yang biasa disebut JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Tulisan ini bermaksud menelaah penyelenggaraan JDIH Pemerintah Daerah di Jawa Timur dengan melakukan evaluasi berkaitan dengan dua hal: prioritas Produk Hukum Daerah yang ditampilkan dan permasalahan pada penyelenggaraannya. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengkalkulasi JDIH yang mempublikasikan dokumen Produk Hukum berdasarkan jenis dan unggahan dokumen terakhir (update). Kesimpulan dan temuan yang didapat adalah: pertama, penyelenggaraan JDIH Pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu sistem mandiri dan sistem terintegrasi (dengan JDIH Provinsi). Kedua, adanya persepsi yang berbeda tentang peraturan yang mengikat publik (regelling) dimana tidak semua JDIH yang menampilkan Perda juga menampilkan Perkada. Ketiga, keterlambatan unggahan dokumen (update) dan lemahnya SDM di bidang TIK masih menjadi masalah utama penyelenggaraan JDIH. Pemanfaatan JDIH sistem integrasi atau outsourcing tenaga terampil TIK sebagaimana JDIH Kota Surabaya bisa menjadi alternatif solusi permasalahan yang ada.

2015 FIA UB. All rights reserved.

dan lain-lain selama ini telah berperan dalam penyebaran dokumen peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

1. Pendahuluan Penyelenggaraan e-government di Indonesia sudah relatif cukup lama sejak diperkenalkan di tahun 1990-an (Bastian, 2003). Hampir setiap organisasi pemerintah kini telah memiliki media pelayanan informasi yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika (TIK).

Pemerintah daerah pun tidak ketinggalan, hampir semua situs web pemerintah daerah telah dilengkapi JDIH yang umumnya menyediakan produk daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali) dan Keputusan Kepala Daerah.

Salah satu bentuk pelayanan itu adalah penyediaan dokumen produk hukum (peraturan perundang-undangan). yang dikenal dengan istilah JDIH singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Praktik demikian bisa dipersamakan dengan legislation online, statutes online atau acts online pada situs di luar negeri. Publikasi dokumen peraturan perundangan semacam itu banyak dilakukan oleh situs web lembaga/instasi pemerintah. Situs web seperti setneg.go.id, kemendagri.go.id, kominfo.go.id,

Sebagai media penyebaran informasi, JDIH sedikit banyak telah mengubah cara birokrasi pemerintahan bekerja. Bila secara konvensional, dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan salinan produk hukum yang telah diundangkan. Kini dengan penggunaan Internet, sesaat setelah sebuah dokumen diunggah oleh lembaga/instansi di tingkat atas, itu juga peraturan itu bisa diunduh dan segera diimplementasikan oleh jajaran birokrasi di

———  Corresponding author. Tel.: +62- 081296377959; e-mail: [email protected]

22

Didik Pramono/ JIAP 1 (2015) 22-27

tingkat bawah yang pada akhirnya akan memangkas ongkos pencetakan dan pengiriman hard copy.

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan dengan cara penyediaan pelayanan di berbagai bidang secara lebih baik, memberikan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih akuntabel serta transparan.

Publikasi produk hukum lewat Internet juga lebih menjangkau masyarakat luas dimanapun dan kapanpun lantaran karakter Internet yang mengglobal dan bisa diakses 24 jam. Masyarakat akan lebih mudah menemukan peraturan perundang-undangan yang dicari dengan cara lebih cepat, akurat dan mudah.

Dari kedua definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa usaha penerapan e-government adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan masyarakat. Hal serupa juga disinggung oleh Bank Dunia (World Bank) dalam menjelaskan tujuan egovernment, bahwa hasil yang dicapai berupa berkurangnya korupsi, meningkatnya keterbukaan, kenyamanan pelayanan, peningkatan pendapatan dan atau berkurangnya biaya.

Pentingnya JDIH juga berkaitan dengan Undang-Undang No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di mana peranan JDIH mendapat momentumnya. Sebagaimana diketahui, UU KIP mengamanatkan bahwa setiap informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Secara umum, kemajuan pembangunan e-government dibagi menjadi empat tahap (unpan3.un.org). Tahap pertama emerging presence adalah sekedar kehadiran situs web pemerintah sebagai penyampai informasi. Tahap kedua enhanced presence dimulai manakala muncul interaksi antara organisasi pemerintah dengan masyarakat pengguna lewat fasilitas unduhan berkas (download) dan komunikasi via email. Tahap ketiga (transactional presence), terjadi ketika masyarakat pengguna bisa melakukan traksaksi termasuk pengisian fromulir aplikasi secara online. Tahap keempat (networked presence) adalah terintegrasinya seluruh kantor pemerintahan dalam pelayanan online dengan pemanfaatan data base secara bersama-sama.

Konsekuensinya, badan publik berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi secara baik dan efisien sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat pengguna informasi. Namun pelaksanaan JDIH dan perkembangan e-government di Indonesia secara umum bukan tanpa kendala. Tahapan e-government masih belum beranjak dari level informatif dan interaktif. Penyediaan situs web sejumlah organisasi pemerintah masih sekedar hadir dan digunakan hanya sebagai media informasi (Simangunsong, 2010). Pengembangannya belum banyak menyentuh sisi yang memungkinkan pengguna (user) melakukan transaksi pada level yang lebih tinggi. Kumorotomo (2010) menengarai kendala yang ada masih berkutat pada masalah klasik: komitmen pimpinan organisasi pemerintah yang rendah dan lemahnya sumberdaya manusia yang menangani. Selain faktor di atas, ada beberapa permasalahan yang umumnya terjadi pada pengelolaan situs web milik pemerintah, diantaranya adalah keterlambatan update informasi terbaru dan minimnya SDM terampil di bidang desain web sehingga sangat bergantung pada rekanan.

2.2. Perkembangan e-government di Indonesia Penyelenggaraan e-government di Indonesia telah dimulai di tahun 1990-an (Bastian, 2003). Sejumlah organisasi pemerintah pusat telah memiliki website sebagai salah satu media penyampai informasi ke publik. Di sisi regulasi, arah perkembangan e-government kemudian dituangkan oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 3 Th. 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Egovernment. Perpres tersebut menekankan perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan pemerintahan demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun perkembangan e-government dalam organisasi publik masih menghadapi banyak kendala. Menurut Kumorotomo (2013), kendala pengembangan e-government yang dihadapi organisasi publik lebih kepada persoalan politis dan manajerial, termasuk tidak adanya komitmen pimpinan organisasi dan lemahnya sumberdaya manusia yang menangani. Faktor inilah yang menyebabkan penerapan e-government oleh pemerintah di Indonesia berkembang lambat dan masih kalah banyak dibandingkan dengan penyelenggaraan e-commerce oleh pihak swasta.

Berlatar permasalahan-permasalahan di atas, tulisan ini hendak menelaah penyelenggaraan JDIH pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Evaluasi didasarkan pada tiga pertanyaan: (1) Bagaimanakah penyelenggaraan JDIH pemerintah kabupaten-kota di Jawa Timur? (2) Jenis Produk Hukum Daerah apa yang menjadi prioritas untuk ditampilkan? (3) Permasalahan apa yang sering muncul dalam penyelenggaraannya? Dari studi ini diharapkan ditemukan teladan penyelenggaraan JDIH. Teladan di sini bukan berarti tanpa kekurangan sama sekali, akan tetapi setidaknya bisa menjadi pertimbangan dan rujukan dalam mengembangkan JDIH. Kesimpulan dan saran yang digali pada studi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan sehingga penyelenggaraan JDIH bisa ditingkatkan oleh pihakpihak yang terkait.

Pandangan yang senada dikemukakan oleh Bastian (2003), bahwa sumber daya manusia yang tidak siap, kurangnya perangkat dan peralatan teknologi informasi, serta minimnya perhatian dari para pemangku kepentingan adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara.

2. Tinjauan pustaka 2.1. Konsep e-government

Selain hal-hal di atas, dari catatan penulis sendiri ada beberapa permasalahan yang umumnya terjadi pada pengelolaan website milik pemerintah, diantaranya: jarang dilakukan update informasi secara berkala; pertanyaan, permintaaan atau keluhan pengguna lewat contact form atau e-mail tidak direspon dengan segera; dan minimnya SDM trampil di bidang desain situs web sehingga sangat bergantung pada rekanan.

Penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang dalam pemerintahan telah melahirkan istilah e-government, singkatan dari electronic government. Pengertian e-government didefiniskan Heek (2006) secara simpel sebagai aktifitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi guna melayani masyarakat. Senada dengan definisi di atas, e-government menurut Satriya (2006) sebagai usaha penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan

23

Didik Pramono/ JIAP 1 (2015) 22-27

-

Permasalahan-permasalahan di atas menyebabkan pengembangan e-government di Indonesia berjalan lamban. Dilihat dari Indeks Pengembangan E-government (E-government Development Index/EDGI), Indonesia termasuk tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Survei yang digelar oleh United Nations Public Administration Network (UNPAN) pada 2014 menempatkan Indonesia pada urutan ke-106 dan berada dalam kelompok Middle EDGI.

Disayangkan, kemajuan EDGI yang lambat ini tidak berbanding lurus dengan kenaikan jumlah pengguna Internet di Indonesia. Selama 2014 menunjukkan, pengguna Internet naik menjadi 88,1 juta atau dengan kata lain penetrasi sebesar 34,9%. Jumlah ini meningkat signifikan dari 2012 sejumlah 63 juta, 2013 sebesar 71,19 juta orang (Pangerapan, 2014).

Informasi yang telah diunggah (di-upload) pada situs web secara otomatis menjadi arsip digital sehingga lebih aman dan tidak membutuhkan ruang yang besar . Menyimak manfaat Internet seperti di atas, mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi tentang JDIH. Regulasi kebijakan JDIH diatur dalam Keppres No. 91 Th. 1999 yang selanjutnya diperbaharui Perpres No. 33 Th. 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Perpres tersebut menerangkan bahwa ide JDIH mengemuka didasari semangat untuk mendayagunakan dan memanfaatkan bersama dokumen dan informasi hukum dalam sebuah media serta menyediakan dan sebagai media layanan informasi hukum secara akurat, cepat, mudah, dan lengkap kepada masyarakat. Lebih lanjut, dengan adanya JDIH diharapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat dapat terjamin. Selain itu, kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik juga diharapkan meningkat. Rumusan JDIH pada perpres di atas masih abstrak karena tidak menyertakan rumusan teknis pelaksanaannya. Rumusan tentang teknis JDIH baru muncul setelah terbitnya Pemendagri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Di situ disebutkan bahwa pengelolaan JDIH itu meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum dan diselenggaraan melalui tiga sistem, yaitu Internet (website), lewat sistem katalog dan sistem mandiri (stand alone). Dijelaskan bahwa sistem katalog dilaksanakan dengan cara menyalin informasi dokumen produk hukum berdasarkan jenis, judul, nomor, tanggal, dan status peraturan ke dalam suatu unit komputer. Adapun sistem mandiri (stand alone) dikelola melalui sistem aplikasi data base produk hukum pada satu unit komputer tanpa terhubung jaringan. Permendagri tersebut juga menerangkan bahwa produk hukum yang dimuat dalam JDIH setidaknya memuat produk hukum pusat, diantaranya Tap MPR; Undang-Undang; sampai Keputusan Menteri. Produk Hukum Daerah antara lain: Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten-Kota; Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai informasi hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah.

2.3. Ikhwal JDIH

2.4. Kaitan JDIH dan UU KIP

Salah satu bentuk penerapan e-government di Indonesia ialah penyediaan informasi publik pada situs web milik organisasi pemerintah. Informasi itu diantaranya adalah produk hukum yang biasa disebut JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Pembentukan JDIH dilatarbelakangi kelebihan Internet yang tidak terdapat pada media lain. Pada umumnya Cara-cara konvensional seperti pengiriman buku atau barang cetakan lain masih terkendala jarak dan waktu, namun teknologi Internet bisa mengatasinya. Kelebihan ini dikemukakan oleh Haryanto (2011) dalam penelitiannya tentang situs web Badan Litbang Pertanian yang berisi hasil penelitian/pengkajian. Ia menyimpulkan bahwa: Situs web dikunjungi oleh pengguna dengan latar belakang profesi yang beragam. Pengunjung situs berasal dari berbagai wilayah termasuk dari luar negeri. Situs web dapat di akses kapan saja dan dimana saja selama 24 jam.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sejak 30 April 2010 adalah langkah nyata pelaksanakan hak atas informasi publik (right to know) di Indonesia. Terbitnya UU KIP mengatur kewajiban lembaga penyelenggara negara untuk memberikan informasi demi memenuhi hak publik dalam mendapatkannya. Hal ini harus disikapi oleh penyelenggara negara untuk mengubah pola pikir yang selama ini melekat pada negara yang tertutup dan otoriter. Sebagai diketahui UU KIP mengamanatkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Konsekuensi dari kewajiban itu adalah badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik dan dokumen secara baik dan efisien sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Ketentuan di atas secara tidak langsung merujuk pada penggunaan situs web sebagai media publikasi informasi publik. Lebih tegas lagi, Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik negara wajib mengumumkan

Di ASEAN pada survei di tahun yang sama, Indonesia menempati posisi ke-7. Ranking Indonesia hanya unggul diatas negara-negara ‘tertinggal’ yakni, Kamboja Myanmar, Laos, dan Timor Leste. Tabel 1. Ranking E-government Development Index (EDGI) tingkat ASEAN 2010-2014 No.

Negara

2010

2012

2014

1

Singapura

11

10

3

2

Malaysia

32

40

52

3

Brunei

68

54

86

4

Filipina

78

88

95

5

Vietnam

90

83

99

6

Thailand

76

92

102

7

Indonesia

109

97

106

8

Kamboja

140

155

139

9

Myanmar

141

160

175

10

Laos

151

153

152

11

Timor Leste

162

170

161

Sumber: diolah dari www.unpan.org

24

Didik Pramono/ JIAP 1 (2015) 22-27

berimbuhan jdih.jatimprov.go.id. Sebagaimana contoh alamat website berikut ini: kabprobolinggo.jdih.jatimprov.go.id, dan kabmadiun.jdih.jatimprov.go.id. Dalam prakteknya, Pemerintah Kabupaten-Kota tinggal memberikan tautan (link) pada situs resmi mereka. Tautan itu mengarah ke JDIH yang disediakan Pemerintah Provinsi. Nampaknya, administrator JDIH diserahkan kepada masing-masing Kabupaten-Kota sehingga jenis produk hukum dan frekwensi update dokumen terlihat tidak sama satu dengan yang lain. Sistem ini membawa beberapa kelemahan dan kelebihan yang tidak didapat jika masing-masing membangun JDIH sendiri (sistem mandiri). Kelemahan yang jelas adalah keluasaan administrator JDIH Kabupaten-Kota dalam mengatur dan menata situs web menjadi terbatas. Sementara kelebihan yang bisa didapat lebih banyak, di antaranya adalah sebagai berikut: memudahkan pengguna mencari produk hukum dari beberapa kabupaten-kota pada provinsi yang sama; mengatasi kekurangan SDM pemerintah daerah dalam mendesain situs web; mengurangi resiko hilangnya data dokumen produk hukum jika portal web kabupaten-kota sering dilakukan perombakan.

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 11 peraturan tersebut menerangkan bahwa informasi tentang peraturan, keputusan atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik wajib diumumkan secara berkala setidaknya satu tahun sekali. Di sinilah titik penting peranan situs web termasuk JDIH dalam mendukung pelaksanaan UU KIP yang harus disadari dan difahami oleh setiap organisasi pemerintah. Bila selama ini situs web resmi diposisikan sebagai ‘media pencitraan’ oleh organisasi pemerintah khususnya oleh pemerintah daerah maka sikap demikian harus diubah. Pemerintah daerah harus lebih serius lagi mengelola situs web masing-masing termasuk JDIH sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik di tengah tuntutan akan pelayanan publik yang semakin meningkat

3. Metode penelitian Metode penelitian pada studi ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan JDIH oleh Pemerintah Daerah yang pada akhirnya menghasilkan sebuah generalisasi (kesimpulan). Menurut Suyono (2012), generalisasi ialah suatu fakta kebenaran yang terjadi pada suatu populasi tertentu dalam lingkup terbatas (sampel) yang di perkirakan akan berlaku secara umum. Dalam studi ini sampel yang digunakan adalah JDIH Pemerintah-Kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah prioritas Produk Hukum Daerah yang ditampilkan dan update dokumen produk yang sering mengalami keterlambatan. Penelitian ini hendak mengkalkulasikan JDIH seluruh Pemerintah KabupatenKota di Jawa Timur berdasarkan kategori yang telah ditentukan, yaitu: system penyelenggaraan JDIH, jenis dokumen dan tahun terakhir dokumen yang diunggah. Maka penggunaan angka dan diagram disajikan, sebagai bahan analisis dan penafsiran guna menghasilkan sebuah kesimpulan.

Akan tetapi tidak semua Kabupaten-Kota memanfaat fasilitas yang ada dan memilih membangun JDIH sendiri. Dari 38 Kabupaten-Kota, tercatat 16 daerah yang tidak menggunggah dokumen produk hukum pada sub domain mereka di JDIH Povinsi. Gambar 1: Penyelenggaraan JDIH Kabupaten-Kota di Jawa Timur

4. Pembahasan Lewat observasi terhadap 38 situs web JDIH Pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Timur pada 04-05 Mei 2015, diketahui bahwa hanya dua situs yang tidak dapat diakses. Dari keseluruhan situs web terlihat bahwa semua situs telah dilengkapi menu informasi tentang Produk Hukum Daerah meski dengan penyebutan yang tidak seragam. Ada beberapa istilah yang digunakan selain JDIH seperti: publikasi, produk hukum, pusat data, dan dokumen daerah. Lebih lanjut, temuan-temuan dari evaluasi dibahas pada poin-poin berikut ini:

Memang tidak ada ketentuan regulasi yang mengharuskan JDIH kabupaten-kota terintegrasi dengan JDIH Provinsi. Bagi pengguna masalah tempat penyediaan dokumen produk hukum tidak menjadi masalah selama dokumen yang dicari mudah diketemukan.

4.2. Prioritas jenis dokumen yang diunggah

4.1. Integrasi JDIH Kabupaten-Kota dan Provinsi

Evaluasi mengenai jenis dokumen produk hukum yang diunggah (upload) dilakukan dengan melihat ketersediaan dokumen berdasarkan jenisnya. Hal itu dilaksanakan pada JDIH baik pada sistem terintegrasi maupun pada sistem mandiri.Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Produk Hukum Daerah itu terdiri dari Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah) berupa Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota; Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), Peraturan DPRD dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam

Ada hal berbeda pada JDIH kabupaten-kota di Provinsi Jawa timur jika dibandingkan JDIH di daerah lain. Pada umumnya, JDIH dibangun sebagai sub domain dari domain utama situs resmi pemerintah daerah. Namun di Jawa Timur, JDIH Kabupaten-Kota diintegrasikan JDIH Pemerintah Provinsi. Dalam sistem teringrasi ini, status JDIH Kabupaten-Kota sebagai sub domain dan JDIH Pemerintah Provinsi sebagai main domain. Hal ini terlihat dari tata lay out situs web mereka yang seragam dan alamat situs JDIH yang

25

Didik Pramono/ JIAP 1 (2015) 22-27

evaluasi ini, PB KDH tidak disertakan karena keberadaannya jarang sehingga hanya sedikit daerah yang menerbitkannya. Namun penulis menambahkan Raperda sebagai elemen evaluasi disamping Produk Hukum Daerah. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa hampir seluruh JDIH kabupaten-kota atau 35 JDIH mengunggah dokumen Perda (97%). Hanya JDIH Kabupaten Trenggalek dengan alamat website: www.trenggalekkab.go.id tidak menyediakan dokumen produk hukum termasuk pada JDIH yang bertaut dengan JDIH Provinsi. Sedangkan unggahan dokumen Perkada dilaksanakan oleh 21 JDIH atau sekira 58%. Sementara JDIH yang dilengkapi dengan dokumen Keputusan Kepala Daerah hanya disediakan oleh 5 JDIH (14%) yaitu: JDIH Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kota Blitar, Kota Pasuruhan dan Kota Surabaya. Sementara, Raperda hanya ditemukan pada JDIH Kota Surabaya (jdih.surabaya.go.id).Hasil observasi di atas digambarkan pada diagram di bawah ini.

4.3. Keterlambatan unggahan dokumen (update) Update informasi selama ini dikenal sebagai masalah yang paling mendominasi situs web pemerintah daerah. Dari kriteria JDIH dengan unggahan dokumen terbitan 2014, muncul 18 JDIH (51%) yang melakukan update seperti digambarkan pada diagram di bawah ini. Gambar 3: Update dokumen terbitan 2014

Gambar 2: Upload dokumen menurut jenis Produk Huku Daerah

Hal di atas menunjukkan bahwa sebagaimana pengelolaan situs resmi organisasi pemerintah, pengelolaan JDIH juga masih menemui permasalahan dalam keterlambatan update dokumen. Kurangnya SDM yang terampil di bidang TIK adalah salah satu sebabnya. Mengatasi permasalahan tersebut, pengalaman Pemerintah Kota Surabaya bisa diterapkan oleh pemerintah daerah lain. Salah seorang staf di Bagian Hukum Setda Kota Surabya menerangkan bahwa Pemerintah Kota merekrut tenaga terampil TIK dari lulusan perguruan tinggi sebagai tenaga alih daya (outsourcing) guna mengatasi terbatasnya SDM di bidang TIK, (wawancara, 25 Juni 2014). Pekerja tersebut diberi tugas yang jelas, yakni mengelola JDIH mulai dari mengunggah dokumendokumen produk hukum hingga mendesain dan memelihara situs web. Terlepas dari kontroversi tentang perjanjian kerja outsourcing, cara demikian terbukti bisa mengatasi kendala lemahnya SDM. Ditambahkan lagi, memperkerjakan pekerja kerja alih daya lebih menghemat pengeluaran pengelolaan JDIH dibandingkan bekerja sama dengan pihak rekanan.

Dari data di atas, dapat ditarik kesimpulam bahwa JDIH pemerintah kabupaten-kota lebih memprioritaskan penyediaan dokumen Perda dibanding produk hukum yang lain, diikuti oleh Perkada, Keputusan Kepala Daerah, dan Raperda. Namun praktek demikian apakah sesuai dengan semangat ketebukaan informasi publik? Ditinjau dari sifat produk hukum, Perda dan Perkada bersifat mengatur, abstrak dan mengikat umum (regeling). Kedua Produk Hukum Daerah itu diundangkan untuk mengatur khalayak umum. Jadi seharusnya Perkada dan Raperda juga mendapat prioritas yang sama sebagaimana Perda. Pasal 11 Peraturan Komisi Infomasi No. 1 Tahun 2010 menerangkan bahwa informasi tentang peraturan yang mengikat publik wajib diumumkan secara berkala. Maka seharusnya Perkada juga mendapat prioritas yang sama dengan Perda. Lalu bagaimana tentang Keputusan Kepala Daerah? Keputusan Kepala Daerah adalah sebuah keputusan tata usaha negara yang yang bersifat penetapan (beschikking) yang tidak ditujukan untuk publik. Ia ditujukan pada individu pribadi yang konkrit, individual dan final. Maka cukup logis bila Keputusan Kepala Daerah tidak menjadi prioritas utama produk hukum yang ditampilkan. Permendagri No.1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Infomasi No. 1 Tahun 2010 juga tidak mewajibkan publikasi keputusan tersebut. Adanya penyediaan dokumen Keputusan Kepala Daerah seperti yang dilakukan oleh beberapa JDIH patut diapresiasi, begitu pula publikasi Raperda. Publikasi keduanya bisa dikatakan sebagai wujud semangat keterbukaan informasi publik yang semestinya ditangkap oleh seluruh penyelenggara kepentingan publik.

5. Kesimpuan dan saran Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan JDIH Pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan dua sistem, yaitu: 1) sistem mandiri, JDIH Kabupaten-Kota diselenggarakan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah. 2) sistem terintegrasi, JDIH Kabupaten-Kota berpadu dengan JDIH Pemerintah Provinsi. 2. Adanya persepsi yang berbeda pada pengelola JDIH tentang peraturan yang mengikat publik (regelling,) dimana tidak semua JDIH yang menampilkan Perda juga menampilkan Perkada. 3. Prioritas penyediaan Produk Hukum Daerah pada Perda menimbulkan anomali di mana tidak semua JDIH yang menampilkan Perda juga menampilkan Perkada meski keduanya bersifat mengatur kepentingan publik (regeling).

26

Didik Pramono/ JIAP 1 (2015) 22-27

4.

Penyelenggaraan JDIH masih dijumpai masalah dalam hal update dokumen dan lemahnya SDM di bidang TIK. Untuk mengatasi hal itu pemerintah daerah bisa mengadakan perjanjian outsourcing dengan tenaga terampil bidang TIK guna mengelola JDIH atau mengoptimalkan pemanfaatan JDIH yang terintegrasi dengan JDIH Provinsi.

Daftar pustaka Bastian, A. (2003). Perkembangan E-Government di Indonesia, Sinar Harapan, 8 Maret 2003. The Global E-Government Development Reports and Survey, diakses 8 Mei 2015. Haryanto, G. G. (2011), Website Sebagai Media Penyebarluasan Hasil Penelitian/Pengkajian, diakses 2 September 2014, Kumorotomo, W. (2013), Pengembangan E-Government Untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik, diakses 29 September 2014 Pangerapan, S.A (2014). Pengguna Internet Indonesia, diakses 12 Mei 2015 Satriya, Eddy 2006, Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia, ITB Bandung: Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia. Simangunsong, J. (2010), ‘Pengembangan E-government di Indonesia, makalah, Jurusan Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Jakarta. Sugiyono, S(2012) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

27