Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)

Heru Fahlevi dan Muhammad Reza Anantao/ JIAP Vol. 1 No. 2 (2015) 37-47

JIAP Vol. 1, No. 2, pp 37-44, 2015 © 2015 FIA UB. All right reserved ISSN 1979-7243

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) U R L : h t t p : / / e j o u r n a l f i a . u b . a c . i d / i n d e x. p h p / j i a p

Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh Heru Fahlevi a  dan Muhammad Reza Ananta a a

University of Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

I N F O R M A S I A R T IK E L

ABSTRACT

Article history: Dikirim tanggal: 01 Agustus 2015 Revisi pertama tanggal: 15 Agustus 2015 Diterima tanggal: 10 Oktober 2015 Tersedia online tanggal 10 November 2015

The objective of this study is to analyze the efficiency and affectivity of direct spending budgeting of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) of Banda Aceh city to identify factors that determine their efficiency and affectivity. It is a descriptive and explorative study that used both primary and secondary data. The data was collected from Laporan Realisasi Anggaran (LRA) of the studied SKPD between 2009 and 2013. Following that, questionnaires that identified factors that affect the efficiency and affectivity of direct spending budgeting were distributed to 76 respondents who play an important role in budgeting process in their SKPD. This study found that the studied SKPD have a relatively high efficiency and effectiveness, but these figures were varied across SKPD and period of observation. In addition, this study also uncovered that planning issues were the most frequent problems that causes low efficiency and effectiveness of direct spending budgeting in the studied SKPD

Keywords: efisiensi, efektivitas, anggaran belanja lansung

INTISARI Penelitian ini menganalisis efisiensi dan efektivitas aggaran belanja langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh. Metode deskriptif dan eksploratori digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2009-2013. Kuisioner digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas dari anggaran belanja langsung kepada 76 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan tingginya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaan belanja langsung di SKPS dengan variasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu ditemukan bahwa isu perencanaan merupakan masalah rutin yang menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung.

2015 FIA UB. All rights reserved.

pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dan barang publik. Akibatnya, belanja pemerintah daerah juga mengalami kenaikan yang bearti yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan masing-masing daerah. Namun demikian, sorotan publik terhadap pengelolaan belanja pemerintah daerah tertuju kepada tingkat serapan belanja yang rendah serta ketidaktepatan alokasi belanja

1. Pendahuluan Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah menggeser kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik dari pemerintah pusat ke daerah. Hal tersebut juga menyebabkan peningkatan transfer dana publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari perpindahan

———

 Corresponding author. Tel.: +62-274-413736; fax: +62-274-413736; e-mail: [email protected]

37


(DJPK, 2014). Kedua indikator tersebut merupakan tolok ukur utama dalam menilai kinerja belanja daerah. Semakin besar tingkat penyerapan anggaran maka diharapkan semakin cepat tujuan program terlaksana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran akan menghasilkan dana menganggur (idle money) yang tidak produktif dan seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat lain. Di sisi lain, kecilnya penyerapan anggaran dan fenomena penyerapan anggaran besar-besarnya di setiap akhir tahun akan mempengaruhi output dan outcome yang diharapkan dari program yang dianggarkan tersebut, menganggu pertumbuhan ekonomi serta membuka celah penyalahgunaan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan (2014) menyimpulkan bahwa masih rendahnya kualitas belanja daerah dan APBD yang tergambar dari porsi belanja tidak langsung yang selalu lebih besar dari belanja langsung serta rendahnya penyerapan belanja daerah. Dengan kata lain, efisiensi belanja pemerintah daerah masih sangat rendah dimana alokasi belanja langsung yang elemen utama dalam penyelenggaran pelayanan publik lebih kecil daripada belanja tidak langsung yang sesungguhnya merupakan elemen pendukung. Ibaratnya dalam perusahaan, biaya overhead lebih besar dari pada biaya material dan tenaga kerja langsung. Lebih lanjut, permasalahan juga terjadi pada efektivitas APBD dimana realiasasi anggaran belanja langsung belum optimal jika dibandingkan dengan target realiasinya. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kompilasi dari rencana kegiatan anggaran dari masing-masing SKPD. Artinya, SKPD memiliki peran yang krusial dalam perencanaan serta realisasi dari anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian, perhatian publik haruslah berfokus pada bagaimana perencanaan dan realiasi anggaran pada setiap SKPD. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran pada level SKPD masih sangat terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas belanja langsung di 38 SKPD pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengalami permasalahan tersebut diatas dimana alokasi anggaran belanja tidak langsung yang lebih besar hingga melebihi 60%. Gambar 1.1 dibawah ini menunjukkan persentasi alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung Kota Banda Aceh dari tahun 2009 sampai 2013. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi anggaran belanja langsung dari masing-masing SKPD sehingga penjelasan dan temuan yang lebih konkrit dan rinci didapatkan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai konsep anggaran pemerintah, belanja langsung dan tidak langsung serta efisiensi dan efektivitas anggaran belanja tidak langsung. Setelah itu dipaparkan mengenai metodologi penelitian ini yang meliputi populasi, metode pengumpulan serta analisis data. Pada bagian terakhir akan ditutup dengan pembahasan hasil serta kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 2. Teori 2.1. Kualitas belanja daerah dan spending performance Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai program pemerintah terkait dengan fungsinya dalam menyediakan barang dan jasa publik serta tugas-tugas lainnya. Lebih lanjut, Permendagri No.13 tahun 2006 membagi belanja menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di satu sisi, belanja langsung merupakan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Contoh dari belanja lansung adalah belaanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Di sisi lain, belanja tidak langsung dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membayar hal-hal yang secara tidak langsung terkait dengan program dan kegiatan pemerintah. Contohnya adalah belanja bunga, subsidi dan belanja tidak terduga. Idealnya, besaran belanja langsung melampaui besaran belanja tidak langsung. Hal ini merupakan indikator kualitas belanja daerah dimana anggaran pendapatan harusnya dihabiskan lebih banyak kepada belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Indikator lainnya adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan programnya yang dapat dilihat dari berapa besar realiasi belanjanya. Namun realitasnya berbeda dimana belanja tidak langsung

Gambar 1 Grafik Perbandingan Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Sumber : LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Pemkot Banda Aceh (Data diolah, 2014)

38


seringkali lebih besar dari belanja langsung dan bahkan realisasi anggaran belanja langsung masih jauh dari harapan. Kemampuan untuk merealisasikan anggaran (spending erformance) menjadi sangat penting karena program-program pemerintah berjalan atau tidak dapat dilihat dari kucuran dana APBD yang dianggarakan. Artinya, semakin rendah realisasi anggaran, maka semakin sedikit pula program dan aktivitas pemerintah yang dijalankan. Akhirnya, tujuan pemerintah tidak tercapai sesuai dengan harapan.

penyusunan lelang, 4) DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan, 5) Pelaksanaa kegiatan tidak melihat rencana atau jadwal yang tercantum dalam halaman 3 DIPA. Lebih lanjut, faktor administrasi terdiri dari : 1) Salah menentukan akun, 2) Masa penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu pendek, 3) Keterbatasan pejabat pengadaan yang besertifikat, 4) Kurangnya pemahaman tentang peraturan mengenai mekanisme pembayaran. Sedangkan faktor sumber daya manusia (SDM) meliputi : 1) SDM pelaksana kurang kompeten, 2) Rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan, 3) Ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi, 4) Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalaan yang diterima, 5) SK penunjukan kegiatan swakelola belum ditetapkan. Faktor keempat adalah dokumen pengadaan yang terdiri dari 1) Kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS). 2) Kontrak belum ditanda tangani karena berbagai permasalahan. 3) Adanya addendum kontrak. 4) Pejabat pengelola keuangan sering mengalami mutasi.Terakhir, Ganti Uang Peresediaan (GUP) yang terlambat dapat mengakibatkan terhambatnya realisasi program selanjutnya (Heriyanto, 2012)

2.2. Efisiensi anggaran belanja langsung Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan, terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien, apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya, dan dana yang serendahrendahnya (Spending well). Menurut Kaho (1997) dalam Dima (2013) menyatakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran: (1) Faktor kualitas SDM sebagai pelaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (2) Faktor keuangan sebagai tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; (3) Faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; and (4) Faktor organisasi dan manajemen sebagai sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah. Sektor publik memiliki prinsip pelayanan kepada masyarakat dengan tanpa memperhitungkan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harjowiryono (2011) ditemukan bahwa besarnya alokasi belanja pegawai akan mempengaruhi efisiensi belanja, terutama pada belanja langsung. hal ini dikarenakan alokasi anggaran belanja langsung menjadi kecil, yang akan berdampak pada minimnya program yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Heriyanto (2012) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 5 faktor yang mempenggaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja, faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi efisiensi anggaran. Faktor-faktor tersebut adalah perencanaan, administrasi, SDM dan dokumen pengadaan. Pertama faktor perencanaan, faktor-faktor pembentuk faktor perencanaan adalah : 1) Anggaran kegiatan di Blokir, 2) SK panitia lelang terlambat ditetapkan, 3) Terlambatnya jadwal

2.3. Efektivitas anggaran belanja tidak langsung Mardiasmo (2009) mendefinisikan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan suatu perbandingan antara target dan hasil yang telah tercapai, semakin mendekatinya antara target dan hasil yang dicapai maka semakin efektif suatu perencanaan. Menurut Sunaryo (2006) ada lima faktor yang mempengaruhi efektifitas, yaitu: partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingkat kesulitan anggaran, keterlibatan manajemen puncak, peran departemen anggaran, dan laporan yang akurat dan tepat waktu. Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh tim Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Republik Indonesia, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Unversitas Indonesia, dan International Bank for Reconstruction and Development / Bank Dunia (2012), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas anggaran belanja langsung faktor-faktor tersebut antara lain: rendahnya pencairan anggaran, keterlambatan administratif, kerumitan dalam proses persiapan anggaran, tingginya perbedaan antara kegiatan yang diusulkan dan yang disetujui dalam DIPA, proses anggaran yang tidak fleksibel mendorong keterlambatan proses revisi DIPA, ketidak sesuaian insentif pejabat penggadaan dengan tingkat kesulitan proyek-proyek yang dihadapi dan tingginya pengendalian audit sehingga tidak mendorong pegawai

39


negeri untuk menjadi tenaga spesialis pengadaan, kurangnya SDM dalam pembentukan panitia pengadaan dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menunjukkan 5 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran juga berpengaruh pada efektivitas anggaran. Faktor-faktor tersebut ialah (1)Dokumen Perencanaan, (2), Pencatatan Administrasi, (3) Kompetensi SDM, (4), Dokumen Pengadaan dan (4)Uang Persediaan (UP)

Menurut Mahsun (2009), untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara input dan output. Input secara teori adalah realisasi anggaran untuk memperoleh pendapatan, biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi Belanja Langsung (dana yang diperoleh dari APBD sebelum digunakan untuk belanja kedinasan). Output secara teori adalah realisasi pendapatan, pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Belanja yang teralokasi dari APBD. Dalam hal ini formula efisiensi dirumuskan sebagai berikut. Efisiensi = (Realisasi Anggaran Belanja Langsung)/(Realisasi Anggaran Belanja)x100% (Mahsun, 2009)

4. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang menggunakan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah 38 SKPD yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh. Di satu sisi, data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung 38 SKPD di wilayah pemerintah kota Banda Aceh dalam rentang tahun 2009 s.d. 2013. Data tersebut diperoleh dari Laporan Realiasi Anggaran masing-masing SKPD. Selanjutnya, data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung. Responden dari penelitian ini mewakili seluruh SKPD Kota Banda Aceh yaitu sejumlah 38 SKPD dan setiap SKPD dipilih 2 orang responden, yaitu staf bagian keuangan atau staf yang terkait langsung dalam proses penganggaran dan pelaksanaan program mengumpulkan kuesioner dari entitas SKPD yang terlibat langsung dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 76 orang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu (Hidayatsyah, 2010). Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah one shot atau cross sectional yaitu data hanya sekali dikumpulkan dalam satu periode (Sekaran, 2006). Kuesioner dibagikan dan dikumpulkan kembali dalam kurun waktu satu bulan yaitu pada bulan November 2015. Lebih lanjut, penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menggali, menganalisa efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung pada SKPD yang menjadi sampel penelitian ini, kuisioner yang berfungsi untuk mendapatkan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut: 1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien. 2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien. 3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien. 4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien. 5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien. Selanjutnya, tingkat efektifitas dapat di ukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung (Mahsun, 2009). Dalam hal ini efektifitas dihitung dengan formula sebagai berikut: Efektifitas = (Realisasi Anggaran Belanja langsung)/(Target Anggaran Belanja langsung) x100% Sumber: Mahsun (2009) Kriteria tingkat efektifitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut: 1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif. 2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif. 3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif. 4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif. 5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

40


dalam penelitian ini tidak menjadi faktor dominan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012). Kurangnya pejabat pengadaan bersertifikat akan berdampak pada terjadinya rangkap tugas, karena banyaknya proyek pengadaan tidak sesuai dengan jumlah pejabat pengadaan. Rangkap tugas tersebut akan mempengaruhi kinerja pejabat bersertifikat serta mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan program dan berpengaruh pada pengawasan pejabat pengadaan terhadap pelaksanaan program. Selanjutnya, kebijakan pemerintah mengenai anggaran yang berubah-ubah akan SKPD untuk melaksanakan anggaran. Menurut Kasubbag Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, “kebijakan pemerintah yang berubah-ubah mengakibatkan efisiensi anggaran menjadi tinggi, namun kualitas dari kegiatan tersebut menjadi kurang bahkan batal dilaksanakan”. Selain itu berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Banda Aceh “peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun seringkali mengatur hal-hal yang rinci, yang membuat pemda harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Peraturan terkait dana dari pemerintah atasan sebaiknya dikeluarkan tepat waktu”.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil pengelohan data sekunder menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung masing-masing SKPD yang diteliti bervariasi antara satu tahun dengan tahun lainnya. Pada tahun 2009, 80% dari SKPD memiliki anggaran belanja langsung yang sangat efisien dengan nilai rasio efisiensi kurang dari 60%. Persentase tersebut menurun perlahan hingga mencapai hanya 73% saja pada tahun 2013. Secara rata-rata, efisiensi anggaran belanja langsung dari tahun ketahun mengalami fluktuasi dan cenderung terjadi penurunan walaupun nilainya masih dalam kategori sangat efisien. Pada tahun 2009, rasio efisiensi rata-rata adalah 47%, sedangkan pada tahun 2013, rata-rata SKPD memiliki rasio efisiensi sebesar 53%. Persentase rata-rata efisiensi terendah yaitu terjadi ditahun 2013 yaitu sebesar 53%. Artinya, porsi belanja langsung yang telah digunakan untuk melayani masyarakat hanya 53% dari total estimasi belanja yang direncanakan dalam anggaran.

Tabel 1.Tabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Anggaran Belanja Langsung No Faktor-Faktor yang Frekuensi Mempengaruhi Efisiensi Anggaran Belanja Langsung 1 Keterbatasan pejabat pengadaan 48 yang bersertifikat 2 Perubahan Kebijakan Pemerintah 42 3 Perbedaan antara Anggaran yang 38 di Usulkan dan yang disetujui 4 SDM Pelaksana kurang kompeten 32

Gambar 2. Grafik Efisiensi Belanja Langsung SKPD dari Tahun 2009 Sampai 2013 (Sumber: LRA SKPD Banda Aceh, 2014)

5 6

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh ketua dan staf bidang keuangan di masing-masing SKPD didapatkan hasil bahwa masalah yang paling sering muncul adalah keterbatasan pejabat pengadaan yang bersertifikat. Dari 70 orang responden yang mengumpulkan kuesionernya, 48 orang responden diantaranya menyatakan bahwa faktor keterbatasan pejabat penggadaan yang bersertifikat, mempengaruhi efisiensi angggaran belanja langsung. Faktor dominan lain yang mempengaruhi efisiensi anggaran belanja langsung adalah perubahan kebijakan pemerintah serta perbedaan antara anggaran yang diusulkan dengan yang disetujui. Lebih lanjut, keterlambatan pengesahan anggaran yang selama ini diperkirakan menjadi penyebab utama rendahnya realisasi anggaran ternyata

7 8

9 10

Kesulitan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Porsi belanja pegawai tidak langsung yang terlalu besar Perencanaan kegiatan tidak sesuai kebutuhan Angggaran kegiatan diblokir / Tanda bintang karena belum adanya data pendukung. Keterlambatan Pengesahan Anggaran Masa penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu pendek

30 28 16 12

10 9

Pengukuran efektivitas belanja langsung SKPD menunjukan bahwa terjadi perubahan nilai efektifitas dari tahun ke tahun. Mayoritas SKPD memiliki nilai

41


efektivitas belanja langsung yang berubah-ubah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pada tahun 2009, 46% SKPD memiliki nilai efektivitas belanja langsung yang efektif. Pada tahun 2013, persentase itu meningkat menjadi 63% dan bahkan 2,6% SKPD masuk dalam kategori sangat efektif dalam belanja langsungnya. Lebih lanjut, rata-rata efektivitas belanja langsung SKPD pada tahun 2009 adalah cukup efektif (nilai 87%), sedangkan pada tahun 2013, rata rata tersebut naik menjadi 93% dan digolongkan efektif. Artinya adalah, realisasi anggaran belanja langsung hampir mendekati target belanja langsung yang dianggarkan.

hal usulan kebutuhan dari pengurusan barang SKPD, berpengaruh pada efektifitas anggaran”. Tabel 2. Tabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Anggaran Belanja Langsung

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Efektifitas Anggaran Belanja Langsung Partisipasi penyusun anggaran Proses pembahasan anggaran di DPRD Perbedaan antara anggaran yang diusulkan dan yang disetujui Ketersediaan dana UP SDM kurang kompeten Insentif bagi pejabat pengadaan yang tidak sesuai Keterlambatan administrative Kerumitan dalam proses persiapan anggaran Tingkat pencairan anggaran yang lebih rendah Kurangnya sosialisasi peraturan baru

Frekuensi

55 51 46 37 33 30 23 21 16 11

Di sisi lain, lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD juga menjadi permasalahan. Berdasarkan penjelasan dari Kasubbag Keuangan DPKAD Kota Banda Aceh. “Proses pembahasan anggaran di DPRD yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama”. Hal ini akan mempengaruhi efektifitas anggaran belanja, karena proses pembahasan yang lama akan menghambat berjalannya program yang akan dilaksanakan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh World Bank dan lembaga lainnya (2012:v) bahwa “Proses pembahasan anggaran yang kini berlaku mengharuskan pengesahan anggaran dilakukan sangat rinci, tidak hanya pada tingkat kementerian/lembaga saja, namun hingga tingkat kegiatan dan per jenis belanja. Alokasi anggaran hingga level yang paling rinci ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (dalam lampiran 4 Perpres) sebagai bagian dari proses pengesahan APBN. Kekakuan tersebut menurunkan fleksibilitas anggaran dan memperlambat persiapan anggaran. Sebagai akibatnya, revisi DIPA hingga tingkat kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari DPR”. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas ini dapat dikelompokan berdasarkan fase anggaran menjadi 4 tahap yaitu dimensi perencanaan, administratif, pelaksanaan dan sumber daya manusia. Berdasarkan pengelompokan tersebut didapatkan hasil bahwa tahapan perencanaan merupakan fase yang paling menentukan efesiensi anggaran belanja langsung dimana terdiri dari 4 faktor dengan 96 frekuensi atau

Gambar 3. Grafik Efektifitas Belanja Langsung SKPD dari Tahun 2009 Sampai 2013 (Sumber: SKPD Banda Aceh, 2014) Selanjutnya, hasil kuesioner menunjukkan bahwa faktor yang paling sering mempengaruhi efektivitas anggaran adalah rendahnya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran. 55 orang responden mengkonfirmasi hal tersebut. Proses pembahasan anggaran di DPRD dan perbedaan anggaran yang diusul dengan yang disetujui juga menjadi permasalahan dominan yang mempengaruhi efektivitas anggaran belanja langsung. Selanjutnya, hasil kuesioner menunjukkan bahwa faktor yang paling sering mempengaruhi efektivitas anggaran adalah rendahnya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran. 55 orang responden mengkonfirmasi hal tersebut. Proses pembahasan anggaran di DPRD dan perbedaan anggaran yang diusul dengan yang disetujui juga menjadi permasalahan dominan yang mempengaruhi efektivitas anggaran belanja langsung. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sunaryo (2006) bahwa faktor partisipasi penyusun anggaran dapat mempengeruhi efektifitas anggaran karena staff pelaksana dan perencanalah yang sebenarnya paling mengerti akan situasi di lapangan. Menurut Kasubbag Keuangan Inspektorat Kota Banda Aceh bahwa “partisipasi yang dari seluruh perangkat SKPD dalam

42


konfirmasi responden. Dimensi selanjutnya yang sangat menentukan adalah adminitrasi yang rumit dan tidak efisien.

sehingga aspirasi DPRD belum terwadahi dalam RKPD/KUA PPAS. Hal ini akan berpengaruh pada program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Proses pembahasan anggaran di DPRD juga memiliki beberapa kendala. Berdasarkan hasil kuesioner terbuka menurut Kasubbag Keuangan DPKAD proses pembahsan di DPRD terkadang terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Selain itu menurut Kasubbag Keuangan Kesbangpol linmas pada proses pembahasan anggaran di DPRD, anggaran yang diusulkan sering kali ditolak dengan berbagai alasan.

Tabel 3 Pengelompokkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Anggaran Belanja Langsung No Faktor-faktor yang Frekuensi mempengaruhi efisiensi Anggaran Belanja Langsung Dimensi Perencanaan 1. Perbedaan Antara Anggaran yang 38 diusulkan dan yang disetujui 2. Kesulitan dalam menentukan harga 30 perkiraan sendiri (HPS) 16 3. Perencanaan kegiatan tidak sesuai 12 kebutuhan 4. Anggaran kegiatan diblokir / tanda bintang karena belum adanya data pendukung Jumlah 96 Dimensi Administratif 1. Perubahan Kebijakan Pemerintah 42 2. Keterlambatan pengesahan 10 3. anggaran 9 Masa penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu pendek Jumlah 61 Dimensi Pelaksanaan 1. Keterbatasan Pejabat Pengadaan 48 yang Bersertifikat Jumlah 48 Dimensi Sumber Daya Manusia 1. (SDM) 32 2. SDM pelaksana kurang kompeten 28 Porsi belanja pegawai tidak langsung yang terlalu besar Jumlah 60

Tabel 4. Pengelompokkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Anggaran Belanja Langsung

No

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Perencanaan anggaran juga menjadi fase yang paling menentukan efektivitas anggaran belanja langsung. Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penganggaran, yaitu pada saat anggaran di usulkan oleh masing-masing SKPD hingga anggaran disetujui oleh DPRD. Pada fase tersebut, ada 4 faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas anggaran belanja langsung yaitu partisipasi penyusunan anggaran, proses pembahasan anggaran di DPRD dan kerumitan persiapan anggaran. Secara total, 127 frekuensi kemunculan didapatkan dari kuesioner yang dikumpulkan. Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan terbuka mengenai faktor yang paling dominan menentukan efektivitias anggaran belanja langsung ditemukan bahwa masih terdapat kendala pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyarawarah rencana pembangunan (musrembang)

1

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas anggaran belanja langsung Dimensi Perencanaan Partisipasi Penyusun Anggaran Proses Pembahasan Anggaran di DPRD Kerumitan Persiapan Anggaran Jumlah Dimensi Administratif Insentif Pejabat Pengadaan yang Tidak Sesuai Keterlambatan administratif Kurangnya Sosialisasi Peraturan Baru Jumlah Dimensi Pelaksanaan Perbadaan Antara Anggaran yang di Usulkan dan yang di Setujui Ketersediaan Dana Uang Persediaan (UP) Tingkat Pencairan dana Lebih Rendah Jumlah Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) SDM Kurang Kompeten Jumlah

Frekuensi

55 51 21 127 30 16 11

57 46 37 23

106 33 33

Kendala lainnya ialah pada kerumitan persiapan anggaran berdasrkan hasil kuesiner terbuka menurut Kabbid Keuangan Dinsosnaker Proses anggaran yang rumit mengakibatkan anggaran kurang efektif, karena dimulai musrembang gampong, kecamatan, sampai ke bappeda / antar SKPD. Hal ini mengakibatkan anggaran yang disiapkan tidak sesuai / kurang sesuai dengan usulan pertama di tingkat yang membutuhkan.

43


harga yang ada di pasar. Disamping itu,penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode wawancara agar mendapat informasi yang lebih detail. Selain itu, replikasi penelitian di pemerintah daerah lainnya diperlukan untuk menguji konsistensi hasil. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan bukti empiris dan dapat menarik kesimpulan umum atau generalisasi.

5. Kesimpulan Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung dan analisis jawaban responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas belanja langsung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan hasil yang bervariasi. Variasi tersebut dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivititas anggaran belanja langsung. Faktor-faktor yang paling dominan yang menetukan efesiensi anggaran belanja langsung ada pada fase perencanaan anggaran yaitu adanya perbedaan antara anggaran yang diusulkan dengan yang disetujui, kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri, perencanaan kegiatan tidak sesuai kebutuhan dan anggaran kegiatan yang diblokir. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi tingkat efisiensi anggaran belanja langsung adalah ketersediaan pejabat pengadaan yang bersertifikat. Selanjutnya, efektivitas anggaran belanja langsung ditentukan juga umumnya pada fase perencanaan yaitu tingkat partisipasi anggaran, proses pembahasan anggaran di DPRD serta kerumitan persiapan anggaran. Partisipasi anggaran menjadi faktor yang paling banyak dilaporkan oleh para responden sebagai faktor yang menentukan tingkat efektivitas belanja langsung. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dan DPRD dapat menfokuskan kepada perbaikan sistem pengajuan anggaran agar lebih efektif dan optimal sehingga efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung dapat ditingkatkan. Selain itu, tersedianya pejabat pengadaan bersertifikat harus ditingkatkan agar proses pelelangan proyek menjadi lebih efisien. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: Pertama, penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara secara mendalam sehingga tidak memperoleh jawaban-jawaban yang lebih rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas anggaran. Kedua, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak mendapatkan bukti empiris mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung. Lebih lanjut, anggaran belanja langsung di Kota Banda Aceh sudah cukup efisien dan efektif, hanya terkendala oleh beberapa masalah, sehingga menyebabkan tingkat efisiensi dan efektifitas yang bervariasi. Sehingga dapat disarankan bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah pejabat bersertifikat dengan memberikan motivasi pada pegawai agar menjadi pejabat bersertifikat serta meningkatkan kualitas SDM pelaksana. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan harga pasar secara rutin, agar harga yang ada pada daftar harga pasar di SKPD sesuai dengan

Daftar Pustaka Dima, E. (2013). Analisis efisiensi belanja langsung pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 4(1):30-35. Harjowiryono, M. (2011). Deskripsi dan analisis APBD 2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Jakarta. Kementrian Keuangan. (2014). Laporan pelaksanaan spending performance dalam mendanai pelayan publik. Dapat diakses pada http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ebook/publikasi/ book/39-laporan-pelaksanaan-spendingperformance-dalam-mendanai-pelayananpublik/4-publikasi Mahsun, M. (2009). Pengukuran kinerja sektor publik. BPFE. Yogyakarta. Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi. Yogyakarta. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta. _____.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta. Sumenge, AS. (2013). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan, Jurnal EMBA, 1(3):74-81 Sunaryo, A. (2006). Pengaruh variabel-variabel karakteristik anggaran Terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran pada PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. World Bank, (2012). Identifikasi hambatan dalam pelaksanaan anggaran di sektor infrastruktur di Jakarta. Dapat diakses pada wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContent Server/WDSP/IB/2012/06/08/000333038_201206 08044815/Rendered/PDF/696600BAHASA0W0 Tiebout, CM. (1956). A pure theory of local. Journal of Political Economy, 64 (1): 416-424.

44

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)

Recommend Documents