Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)

Sujarwoto/ JIAP Vol. 1 No. 2 (2015) 1-6

JIAP Vol. 1, No. 2, pp 1-6, 2015 © 2015 FIA UB. All right reserved ISSN 1979-7243

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) U R L : h t t p : / / e j o u r n a l f i a . u b . a c . i d / i n d e x. p h p / j i a p

Desentralisasi, dinasti politik dan kemiskinan di Indonesia Sujarwoto a  a

Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

I N F O R M A S I A R T IK E L

ABSTRACT

Article history: Dikirim tanggal: 01 Oktober 2015 Revisi pertama tanggal: 15 Januari 2015 Diterima tanggal: 30 Oktober 2015 Tersedia online tanggal 10 November 2015

This paper examines the link between decentralisation, political dynasty and poverty in Indonesia. Data come from Indonesia Social Economic Survey 2013 and official statistics. Multilevel modelling is used to test whether people live in districts with political dynasty are poorer compared to other districts without political dynasty. The results show people live in districts with political dynasty are significantly poorer and it robust with other individual and district characteristics. The results highlight the detrimental effect of political dynasty on poverty in Indonesia and therefore policy makers should aware of the danger of political dynasty which can impede decentralisation in reducing poverty.

Keywords: decentralisation, political dynasti, poverty

INTISARI Tulisan ini menelaah hubungan desentralisasi, dinasti politik dan kemiskinan di Indonesia. Data kemiskinan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Indonesia (Susenas) 2013 dan beberapa laporan statistik. Multilevel analisis digunakan untuk menguji hipotesis apakah penduduk yang tinggal di kabupaten/kota yang dipimpin oleh satu dinasti politik cenderung lebih miskin dibandingkah daerah lainnya. Hasil analisis menunjukkan hubungan yang signifikan antara dinasti politik dan kemiskinan di Indonesia. Hasil ini robust terhadap faktor-faktor individual maupun kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan dinasti politik buruk terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan karenanya pengambil kebijakan semestinya waspada terhadap bahaya meluasnya dinasti politik yang akan menggagalkan upaya penanggulangan kemiskinan di masa desentralisasi.

2015 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

dijelaskan dalam banyak kepustakaan tentang desentralisasi dan pembangunan di negara-negara berkembang bahwa sistem pemerintahan desentralisasi menjadi pilihan terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah karena dalam sistem ini pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk menentukan program-program pembangunan dan layanan masyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat setempat (Tiebout, 1956; Oates, 1972).

Desentralisasi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia sejak hampir dua dasawarsa terakhir. Banyak harapan ketika desentralisasi dirumuskan di tahun 1999. Salahsatu harapan tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui terciptanya tatakelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Sebagaimana

———

 Corresponding author. Tel.: +62-274-413736; fax: +62-274-413736; e-mail: [email protected]

1


Namun demikian, seiring dengan waktu desentralisasi di Indonesia telah memunculkan berbagai persoalan politik yang dikhawatirkan menggagalkan tercapainya cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tersebut. Pada awal pelaksanaan desentralisasi beberapa ilmuwan politik menengarai adanya fenomena raja-raja kecil yang ditandai dengan munculnya elite-elite penguasa daerah (Hofman, 2002). Akhir-akhir ini beberapa ilmuwan memperingatkan adanya fenomena dinasti politik yang menggambarkan kekuasaan politik di daerah yang dijalankan oleh sekelompok orang yang terkait dalam hubungan darah atau kekeluargaan. Ilmuwan politik bahkan memperingatkan meluasnya dinasti politik di Indonesia akhir akhir ini adalah pertanda munculnya gejala neopatrimonialistik dimana raja-raja kecil memperluas kekuasaan politiknya melalui kerabat-kerabatnya.

desentralisasi dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, ada dua mekanisme yang menghubungkan desentralisasi dan pengentasan kemiskinan. Pertama, mekanisme politik. Desentralisasi politik diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan politik. Semakin aktif dan meluasnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan akan menciptakan keterwakilan masyarakat, memperluas akses masyarakat miskin pada layanan dan bantuan jaring pengaman sosial. Semua ini selanjutnya akan mengurangi kerentanan kelompok miskin. Dalam masyarakat yang memiliki keragaman etnik, desentralisasi mendorong terciptanya distribusi kekuasaan yang lebih merata diantara kelompok-kelompok etnik dalam masyarakat, sehingga kesepakatan dan stabilitas politik akan terjaga. Stabilitas politik dan keamanan adalah pondasi bagi masyarakat untuk dapat membangun dan memperbaiki hidupnya dan keluarganya menjadi lebih baik. Selain itu, stabilitas keamanan dan politik akan menghindarkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dari kerentanan ekonomi akibat konflik dan kekerasan sipil.

Walaupun para ilmuwan dan akademisi telah menengarai bahaya dinasti politik, tetapi sepertinya fenomena dinasti politik akan semakin meluas setelah dianulirnya Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 oleh Mahkamah Konstitusi. Ada banyak silang pendapat sehingga dinasti politik ini dilanggengkan, namun demikian masih sedikit bukti empiris yang kokoh dan sistematis yang menunjukkan konsekuensi dinasti politik bagi kemiskinan di daerah selama ini. Tulisan singkat ini hendak menunjukkan bukti empiris bagaimana hubungan dinasti politik dan kemiskinan di Indonesia setelah lebih dari limabelas tahun desentralisasi. Ada tiga pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam studi ini. Pertama, seperti apakah kondisi kemiskinan daerah-daerah yang dikuasai oleh dinasti politik di Indonesia? Kedua, bagaimana hubungan dinasti politik terhadap kemiskinan orang di Indonesia? Ketiga, apakah konsekuensi dinasti politik terhadap kemiskinan di Indonesia? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut akan digunakan data Susenas 2013 dan data laporan dinasti politik daerah. Multilevel modelling akan digunakan untuk menganalisis efek dinasti politik terhadap kemiskinan di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia.

Kedua, mekanisme ekonomi. Desentralisasi diharapkan dapat mengurangi kemiskinan melalui alokasi efisiensi dan penentuan target layanan yang lebih baik. Meningkatnya alokasi efisiensi dalam layanan dapat secara langsung meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air, sanitasi dan listrik. Selain itu pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bisa mendorong penentuan target kebijakan atau program lebih tepat sasaran. Monitoring program dan proyek dalam kerangka desentralisasi tidak hanya menghemat ongkos tetapi juga dapat menjangkau bagi mereka yang sangat membutuhkan. Berbagai kebijakan dan program tersebut sangat diperlukan untuk pengentasan kemiskinan di daerah. 2.2. Dinasti politik dan kemiskinan Lalu bagaimana dinasti politik bisa membuat pelaksanaan desentralisasi tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan? Para ilmuwan politik menjelaskan ancaman elite capture dalam pemerintahan terdesentralisir. Bardhan dan Mokherjee (2005) dalam penelitiannya tentang desentralisasi dan program anti kemiskinan di India, menemukan tiga ancaman serius dari elite capture dalam program-program pemerintah yang dirancang dengan pendekatan desentralisasi.

2. Teori 2.1. Teori desentralisasi dan pengentasan kemiskinan Beberapa ilmuwan politik dan ekonomi pembangunan telah menjelaskan hubungan antara desentralisasi dan pengentasan kemiskinan. Jutting dkk (2004) misalnya menulis model sederhana untuk memahami bagaimana mekanisme hubungan antara

Pertama, korupsi dimana sumberdaya yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah digunakan untuk

2


kepentingan kelompok elite tertentu atau dinasti politik tertentu. Dalam ulasannya mengenai praktek desentralisasi di Eropa Timur, Prud’homme (1995) misalnya menjelaskan desentralisasi bisa mendorong meluasnya praktek korupsi dan akar masalah korupsi justru semakin sulit dipecahkan pada pemerintahan yang terdesentralisir. Kedua, inefisiensi alokasi dimana kebijakan dan program-program yang dihasilkan oleh pemerintah daerah ditujukan kepada kelompok elite tertentu atau dinasti politik tertentu dan bukan kepada kelompok yang paling membutuhkan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus misalnya berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran atau diselewengkan kepada mereka yang tidak berhak. Ketiga, dinasti politik menghasilkan kelembagaan yang tidak sehat dan pembusukan terhadap institusi daerah itu sendiri. Putnam (1976) misalnya menjelaskan bahaya dinasti politik yang memperluas penyakit birokrasi seperti favoritisme atau patronasi, kroniisme dan nepotisme. Semua ini juga pada akhirnya akan menyebabkan gagalnya upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penanggulangan kemiskinan di daerah.

menggunakan beberapa data laporan statistik diantaranya data daerah yang dikuasai oleh dinasti politik dari Departemen Dalam Negeri, data keuangan daerah yang diperoleh dari Sistem Informasi Keuangan Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Depkeu dan data Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) dari Badan Pusat Statistik. 3.2. Dinasti politik dan kemiskinan Dalam penelitian ini dinasti politik dimaknai sebagai kekuasan politik daerah yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih mempunyai hubungan daerah atau kekerabatan. Dinasti politik dilihat dari kabupaten/kota yang ditengarai dipimpin oleh bupati/walikota yang memiliki hubungan darah/kekerabatan dengan pimpinan daerah lainnya seperti gubernur, bupati/walikota, dewan perwakilan rakyat di kabupaten/kota lain atau di satu propinsi tertentu. Departemen Dalam Negeri tahun 2013 melaporkan 57 kepala daerah yang termasuk dalami dinasti politik. Sedangkan kemiskinan dalam penelitian ini akan diukur menurut ukuran kemiskinan Bank Dunia untuk negara-negara berpenghasilan menengah yakni orang dikategorikan miskin apabila konsumsi per kapita kurang dari US$ 1.9 dolar (Purchasing Power Parity) per hari.

2.3. Hipotesis Berdasarkan argumen teoritis hubungan desentralisasi, dinasti politik dan kemiskinan tersebut, penelitian ini akan menguji dua hipotesis. Pertama, desentralisasi akan mengurangi kemiskinan apabila disertai dengan kedewasaan demokrasi lokal, partisipasi masyarakat dan efisiensi alokasi anggaran pemerintah daerah. Kedua, desentralisasi akan membuat masyarakat lebih miskin ketika diikuti oleh meluasnya dinasti politik. Dinasti politik mendorong terciptanya elite capture karena itu di kabupaten/kota yang dikuasai oleh satu dinasti politik akan cenderung lebih miskin dibandingkan kabupaten/kota yang tidak dikuasai oleh dinasti politik.

3.3. Karakteristik sosial ekonomi individu dan daerah Beberapa variabel yang menggambarkan karakteristik sosial ekonomi individu dan daerah digunakan sebagai variabel kontrol. Umur, jenis kelamin, status kawin, jumlah anggota rumah tangga, tempat tinggal, status pekerjaan dan pendidikan responden digunakan untuk mengontrol hubungan karakteristik sosial ekonomi individu dan rumah tangga berhubungan dengan kemiskinan. PDRB daerah, besar Dana Alokasi Umum (DAU) tahun sebelumnya, kompetensi birokrasi lokal, usia demokrasi daerah, dan beberapa rasio keuangan digunakan untuk mengontrol apakah karakteristik sosial politik dan perekonomian daerah mempengaruhi kemiskinan.

3. Metode Penelitian 3.1. Susenas dan laporan statistik

3.4. Analisis statistik

Untuk menjawab pertanyaan penelitian digunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 dan beberapa data laporan statistik. Sampel Susenas 2013 berjumlah 250 ribu rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia. Sampel dikumpulkan secara bertahap dengan menggunakan metode stratified random sampling. Sejak tahun 1998, sampling Susenas mewakili populasi rumah tangga kabupaten/kota di Indonesia. Selain Susenas, penelitian ini juga

Analisis statistik dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertana, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan status kemiskinan di daerah-daerah yang dikuasai oleh dinasti politik. Kedua, analisis multilevel logit regression akan digunakan untuk melihat apakah dinasti politik berhubungan dengan status kemiskinan orang. Multilevel logit regression memiliki kelebihan dibandingkan dengan regresi

3


logistik biasa dimana analisis ini mampu mengontrol variabel-variabel tidak terobservasi pada level kabupaten/pemda. Model ini secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut.

kemiskinan di kabupaten/kota. Penduduk yang tinggal di kabupaten/kota yang memiliki partisipasi dalam pembangunan lebih tinggi, persentase angka kemiskinannya lebih kecil dibandingkan dengan pendudukn yang tinggal di kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi masyarakat rendah.

Eij* = ßo + Ʃ ßjWj + ßijXij + µj + ϵij Dimana: Eij* = logit (P (Eij* =1)) Wj adalah variabel yang menggambarkan karakteristik kabupaten/kota, seperti: dinasti politik, PDRB, DAU, dsbnya. Xij adalah variabel yang menggambarkan karaktersitik individu dan rumah tangga seperti umur, jenis kelamin, status pendidikan, dsbnya. µj adalah random intercept sedangkan σµ2 adalah variance. ϵij berbentuk distribusi normal dengan nol dan variance σϵ2.

Tabel 1 korelasi bivariate Variables Miskin Dinasti politik Usia pilkada Partisipasi Kades S1 atau lebih Dana perimbangan Efisiensi Korupsi *p < 1%

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 4.1. Hasil Penelitian

Pertama-tama digambarkan persentase kemiskinan di kabupaten/kota yang dikuasai oleh dinasti politik dan tidak dikuasai oleh dinasti politik. Dari gambar 1 dibawah tampak bahwa persentase jumlah orang miskin di kabupaten/kota yang dikuasai oleh dinasti politik lebih besar dibandingkan di kabupaten/kota yang tidak dikuasai oleh dinasti politik dengan selisih 5%.

Miskin

Dinasti politik

0.027* -0.06* -0.05*

-0.04* -0.03*

-0.11*

-0.14*

0.01* -0.06* 0.05*

-0.02* -0.01* 0.03*

Kompetensi birokrasi lokal yang diukur dari pendidikan kepala desa juga berperan penting dalam penurunan kemiskinan. Hasil korelasi menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di kabupaten/kota dengan kompetensi birokrasi lokal lebih baik, persentase angka kemiskinannnya lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah yang memiliki kompetensi birokrat yang rendah. Efisiensi anggaran yang mencerminkan kemampuan kabupaten/kota engalokasikan anggaran dengan lebih baik juga berhubungan negatif terhadap kemiskinan. Korupsi berhubungan positif terhadap kemiskinan. Jumlah orang miskin lebih besar di kabupaten/kota yang ditemukan kasus korupsi dibandingkan kabupaten/kota yang tidak ditemukan kasus korupsi. Dinasti politik berhubungan negatif terhadap usia pilkada, partisipasi masyarakat, pendidikan kepala desa, dan efisiensi anggaran. Ini menunjukkan bahwa dinasti politik kemungkinan kecil untuk berkembang di kabupaten/kota yang sudah relatif dewasa berdemokrasi, memiliki tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang tinggi, dan birokrasinya memiliki kemampuan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan secara efisien. Sebaliknya, dinasti politik akan tumbuh subur di kabupaten/kota yang tingkat korupsinya tinggi, tidak dewasa dalam berdemokrasi, birokrasinya tidak memiliki kompetensi untuk

Gambar 1 Persentase kemiskinan di kabupaten/kota yang dikuasai oleh dinasti politik dan tidak dikuasai oleh dinasti politik Selanjutnya korelasi bivariate menggambarkan hubungan antara variabel desentralisasi, dinasti politik dan kemiskinan (Tabel 1). Persentase kemiskinan lebih rendah di kabupaten/kota dengan kedewasaan berdemokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berperan penting dalam menurunkan

4


mengelola anggaran lebih baik serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang rendah.

kelamin, status perkawinan, pendidikan dan tempat tiggal.

status

pekerjaan,

4.2. Pembahasan Meluasnya dinasti politik selama pelaksanaan desentralisasi telah menjadi isu politik yang mengkhawatirkan berbagai pihak. Walaupun para ilmuwan dan akademisi telah menengarai berbagai konsekuensi buruk dinasti politik bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi sepertinya praktek tersebut akan semakin meluas dengan dianulirnya Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang larangan dinasti politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Silang pendapatpun bermunculan baik yang menolak maupun mendukung dilanggengkannya dinasti politik, namun demikian masih sedikit bukti empiris yang kokoh dan sistematis yang menunjukkan konsekuensi dinasti politik bagi kemiskinan di daerah selama ini. Penelitian ini menyajikan bukti empiris mengenai hubungan dinasti politik dan kemiskinan di Indonesia setelah lebih dari limabelas tahun desentralisasi.

Tabel 2 Hasil estimasi multilevel logit regression Dinasti politik Usia pilkada Partisipasi Kades berpendidikan S1 atau lebih Dana perimbangan daerah Persepsi korupsi Efisiensi anggaran Pemekaran Luar Jawa Konstanta Variance Individu Kabupaten/kota Log likehood N individu N kabupaten/kota

koef. 0.79* -0.09* -0.01*

se 0.18 0.03 0.02

-1.7* 0.10 0.88* -0.03* 0.02 0.67* -4.85*

0.32 0.18 0.37 0.01 0.15 0.18 0.03

0.16 0.25 4.982.8 950.845 473

Hasil penelitian ini mempertegas konsekuensi buruk dinasti politik terhadap pembangunan di Indonesia. Dinasti politik memiliki efek buruk terhadap kemiskinan. Penduduk yang tinggal di kabupaten/kota yang dikuasai oleh dinasti politik tertentu lebih miskin dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di kabupaten/kota yang tidak dikuasai oleh dinasti politik. Hasil penelitian ini robust terhadap berbagai faktor yang berhubungan dengan kemiskinan di level rumah tangga maupun di level kabupaten/kota.

*p < 1%,

koefisien regresi dikontrol dengan karakteristik individu dan rumahtangga: umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan, pendidikan serta tempat tinggal (pedesaan/perkotaan).

Hasil estimasi dengan multilevel logit regression sebagaimana yang terlihat pada tabel 2 menunjukkan konsistensi dimana penduduk yang tinggal di kabupaten/kota yang dikuasai oleh dinasti politik lebih miskin. Demikian pula usia pilkada, partisipasi, pendidikan kepala desa, dan efisiensi anggaran, semuanya berhubungan negatif terhadap kemiskinan. Artinya penduduk yang tinggal di kabupaten/kota yang demokrasinya lebih dewasa, partisipasi masyarakatnya lebih tinggi, birokrasi lokalnya memiliki kompetensi, dan memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran pembangunan dengan lebih baik kondisi lebih makmur dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di kabupaten/kota yang belum dewasa dalam berdemokrasi, rendah partisipasi masyarakatnya, birokrasinya tidak kompeten dan tidak efisien dalam mengelola anggaran belanja daerah serta korup.

Penelitian ini mengindikasikan beberapa karakteristik kabupaten/kota dimana dinasti politik langgeng. Pertama, dinasti politik langgeng di kabupaten/kota yang masih belum dewasa berdemokrasi. Di kabupaten/kota yang belum memiliki kedewasaan berdemokrasi, dinasti politik akan lebih mudah melanggengkan kekuasaannya karena lemahnya kontrol dari masyarakat. Kedua, dinasti politik langgeng di kabupaten/kota yang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan rendah. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan memudahkan dinasti politik menguasai pemerintahan daerah. Ketiga, dinasti politik langgeng di kabupaten/kota dengan kompetensi birokrasi yang rendah. Rendahnya kompetensi birokrasi ini akan memudahkan dinasti politik untuk menguasai dan mengontrol birokrasi mulai dari level akar rumput. Keempat, dinasti politik tumbuh subur di kabupaten/kota yang korup. Selain itu tentusaja

Hasil tersebut robust terhadap beberapa variabel variabel yang berhubungan dengan kemiskinan dan dinasti politik di level kabupaten/kota yaitu status pemekaran dan letak geografi dan juga variabel di level individu dan rumah tangga antara lain umur, jenis

5


dinasti politik membuat suatu kabupaten/kota menjadi korup.

Tiebout, CM. (1956). A pure theory of local. Journal of Political Economy, 64 (1): 416-424.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, karena data yang digunakan bersifat cross-section maka ancaman endogeneity. Karena itulah penelitian selanjutnya akan perlu menganalisis hubungan antara dinasti politik dan kemiskinan dengan data yang mencakup tahun yang lebih panjang. Kedua, temuan penelitian ini juga tidak lepas dari ancaman unobserved heterogeneity yang ada di level individu maupun level kabupaten/kota. Karena itulah penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengontral beberapa faktor unobserved heterogeneity ini. Walaupun demikian, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting baik bagi praktek maupun kepustakaan desentralisasi dan pembangunan di Indonesia karena menyajikan bukti empiris dan mekanisme dinasti politik dan kemiskinan. 5. Kesimpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinasti politik buruk terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan karenanya pengambil kebijakan semestinya waspada terhadap bahaya meluasnya dinasti politik yang akan menggagalkan upaya penanggulangan kemiskinan di masa desentralisasi. Daftar Pustaka Bardhan, P. & Mokherjee, DP. (2005). Decentralizing anti-poverty program delivery in developing countries, Working Paper. University of California, Berkeley Hofman, B. & Kaiser, K. (2002). The Making of the Big Bang and its Aftermath A Political Economy, Paper Presented at the Conference: can decentralization help rebuild Indonesia? University of Georgia, USA. Jutting, J., Kaufmann, C. McDonnell, I., Osterrieder, H. Pinaud, M. & Wegner, L. (2004). Decentralisation and poverty reduction in developing countries: Exploring the impact, OECD development centre Working Paper No. 236. Paris: OECD Oates, Wallace (1972): Fiscal federalism, New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishing. Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. World Bank Research Observer, 2(10):201-220. Putnam, R. (2003). Making democracy work: Civic tradition in modern Italy. New Jersey: Princeton.

6

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)

Recommend Documents