UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007
Juragan, Kiai dan Politik di Madura Imam Zamroni Universitas Gajah Mada Yogyakarta
Abstract This research aims to describe the Juragan, Kijaji and Politics in Madura. The existence of local elites is always identified with many social influences that they have in many aspects. So does the Juragans as economic elites, whith the amount of wealth, having a great influence in society. It had also been the case in local political activities in the post Soeharto era, that the Juragan and Kijaji tried to struggle political power in government using their richness, as primary capital. They tried to invest their capitals by participating in a certain political party to occupy strategic positions either in the village or regional levels. An effort building connections with others local elites becomes one of political strategies in occupying structural powers in order to strengthen their social positions. Keywords: Capital, politics, power.
P
erubahan struktur kekuasaan selalu membawa implikasi pada perubahanperubahan sosial, politik, dan konstruksi budaya masyarakat. Era kolonialisme Belanda selama kurang lebih tiga setengah abad, telah menimbulkan implikasi yang serius bagi bangsa Indonesia. Begitu pula dengan demokrasi terpimpin yang diprakarsai oleh Soekarno, yang kemudian kekuasaan berpindah pada rezim Soaharto yang dikenal otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Kekuasaan terpusat, tidak ada ruang bagi pemerintah lokal untuk membangun daerahnya secara mandiri dan kreatif. Namun pasca jatuhnya rezim Soeharto diterapkanlah sistem desentralisasi, yang berarti bahwa, terdapat distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah. Berkat perubahan tersebut, penguasa lokal memperoleh kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk “menangkap” jabatan-jabatan dan lembaga negara (Sidel, 2005:95).
264
Dalam konteks Madura, juragan dan kiai mampu menangkap peluang-peluang politik tersebut dengan berpartisipasi secara lebih intensif. Modalitas yang dimiliki oleh dua sosok tersebut amat penting untuk memperkuat gerakan politik-kekuasaan. Juragan menggunakan kekuasaan ekonominya sedangkan kiai menggunakan otoritas keagamaannya yang sejak dahulu mampu berperan penting di masyarakat, namun sekarang mulai tereduksi oleh beberapa hal, terutama sistem perpolitikan nasional yang menekankan pada kebebasan berpolitik. Tak ayal, pasca era transisi yang berlangsung ± 32 tahun, Indonesia memulai dengan babak baru untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, atau meminjam istilah Larry Diamond (2003) untuk menciptakan iklim konsolidasi demokrasi. Tak ayal, pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999, sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim yang lebih demokratis dimeriahkan dengan banyaknya
Juragan, Kiai dan Politik di Madura; Imam Zamroni partai politik baru. Meski masih terkesan prosedural, namun hal itu adalah investasi politik yang amat berharga bagi perkembangan demokrasi di Nusantara ini. Dalam ranah yang lebih luas, situasi tersebut mendorong kemunculan aktor-aktor politik baru yang mempunyai beragam latar belakang, seperti, juragan, kiai, birokrat, aktivis LSM, bahkan sampai dengan akademisi, semua ikut bertarung dalam memperebutkan kekuasaan politik. Fenomena tersebut memberikan keunikan tersendiri bagi masayarakat Madura yang notabene memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya, meski secara geografis, Madura merupakan bagian integral propinsi Jawa Timur. Banyak orang yang beranggapan bahwa sampai saat ini peran politik kiai masih mendominasi dan merupakan faktor penentu perkembangan dunia perpolitikan di Madura, padahal pada hakekatnya adalah tidaklah demikian. Kebebasan berpolitik telah mendorong banyak kalangan untuk mengujicobakan kekuatan yang mereka miliki dan tampil menduduki tampuk kekuasaan politik pada level lokal Madura. Fenomena yang terjadi di beberapa daerah pasca jatuhnya rezim Soeharto, dunia perpolitikan ditandai dengan “bangkitnya” elite ekonomi. Para pengusaha, kontraktor atau kelompok yang berkantong tebal turut berpartisipasi dalam dunia politik dengan harapan mampu menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan, guna mengawal kebijakankebijakan yang terkait dengan usaha yang ditekuninya. Semua itu, tidak lain karena semakin terbukanya ruang untuk mengekspresikan naluri berpolitik. Padahal pada era Soeharto, keterlibatan juragan di dunia politik tidak semarak, seperti sekarang ini. Mereka hanya menjadi penguasa kultural
di desanya, karena kekayaannya yang melimpah, oleh karenanya mereka disegani dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Berdasarkan pengamatan terlibat yang dilakukan, kepiawaian berpolitik dalam kelompok kiai dan juragan lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan politik. Upaya untuk membangun kultur politik di masyarakat dengan orientasi menciptakan iklim yang lebih demokratis, tidaklah menjadi prioritas utama dalam prilaku politik dua sosok elite itu yang mengedepankan kekuasaan ekonomi dan kekuatan kharisma sebagai basis gerakan politiknya. Karena prilaku itulah orang sering menyebutnya dengan “politik dagang sapi”. Hampir dalam setiap politisi, secara sadar maupun tidak sadar, selama beberapa tahun terakhir telah terjangkit penyakit di atas. Meski demikian perlu diketahui bahwa di Madura, tidak hanya terdapat dua sosok saja yang berpengaruh di masyarakat, tetapi juga eliteelite lain yang berpengaruh. Secara spesifik di Madura, terdapat beberapa tipologi elite lokal, seperti, blater, kiai, Klébun (kepala desa), Aria/Sentana (bangsawan), Birokrat, Politisi lokal, cendekiawan, oréng sogi, tauke, juragan, dan bandol, (Rozaki,2004; Wiyata,2002; Kuntowijoyo,2002; Touwen-Bouwsma, 1989; Jonge,1989). Masing-masing tipologi elite tersebut mempunyai peran sosial yang penting di masyakat. Bahkan beberapa diantaranya juga berperan penting dalam tegaknya demokrasi di aras lokal. Modalitas yang dimiliki oleh elite juga beragam, yang membawa implikasi pada kokohnya bangunan kekuasaan dan mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan massa dalam proses sosial tertentu. Bahkan secara sosiologis, semua elite juga mempunyai basis massa dalam masyarakat akar rumput.
265
UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007 Sebagai contoh oréng soghi yang terjaring dalam mata rantai perdagangan tembakau di Madura yaitu: tauke, juragan, bandol, dan tengkulak bangunan kekuasaan di antara beberapa aktor tersebut didasarkan pada aspek sosial-ekonomi untuk membentuk relasi kekuasaan. Politik ekonomi dalam perdagangan tembakau diperankan oleh masing-masing aktor yang memosisikan kaum petani sebagai golongan yang termarginalkan. Seringkali harga tembakau pada musim panen anjlok sampai di bawah standar, tentunya kelompok yang paling sengsara adalah golongan petani. Beberapa tahun yang silam, tidak sedikit petani yang nyabé, membiarkan tanaman tembakaunya di lahan dan tidak dipanen, karena ongkos produksi lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga jual. Harga tembakau ditentukan oleh pihak pabrikan yang dalam hal ini adalah orang-orang yang berkuasa secara kapital. Besarnya kapital juga sangat mempengaruhi kualitas kekuasaan yang melekat dalam diri seseorang. Meski dalam konteks yang berbeda, hal ini searus dengan kekuatan kharisma yang dimiliki oleh seorang kiai, semakin kharismatik seorang kiai, maka kekuasaan yang melekat pada dirinya juga semakin kokoh (Horikoshi,1987; Mansurnoor,1990). Relasi kekuasaan yang terbangun dalam aktor-aktor pedagang tembakau tersebut, ternyata tidak sematamata berorientasi pada pengerukan keuntungan ekonomi, akan tetapi dalam wilayah politik bangunan relasi kekuasaan juga berperan penting di dalamnya. Kasus Pilkada maupun Pilkades menjadi contoh nyata yang melibatkan aktor-aktor dalam jaringan perdagangan tembakau di Madura. Meskipun elite masyarakat selalu memiliki kekuasaan dan pengaruh sosial, akan tetapi pada era Orde Baru mereka tidak leluasa mengekspresikan kebebasan
266
berpolitik, karena ruang yang amat terbatas. Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan kerdilnya dinamika perpolitikan di tingkat lokal. Karena kekuasaan negara yang terlalu kuat, untuk mengontrol dinamika perpolitikan pada aras lokal kabupaten/kota dan gerakan sosial masyarakat akar rumput (strong state weak society) menjadi tidak berkembang (Dhakedae, 2003; Hadiz, 2005). Akibatnya, dalam dunia perpolitikan, pergolakan antar elite untuk memperebutkan kekuasaan atau jabatan-jabatan strategis dalam birokrasi di tingkat lokal maupun nasional tidaklah terlalu ketat. Dinamika perpolitikan pun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan selama ± 32 tahun terutama pada aras lokal. Terlebih Madura, dikenal dengan masyarakatnya yang masih kental dengan budaya paternalistik. Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti berusaha untuk melihat relasi kekuasaan antara juragan dan kiai dalam perdagangan tembakau dan pentas politik di tingkat lokal pasca jatuhnya rezim otoriter Soeharto di Madura. Kebangkitan elite ekonomi dalam dunia politik dengan kompleksitas kapital yang dimilikinya menjadi pertanyaan inti (research question) yang harus dijawab dalam penelitian. Dunia politik seolah menjadi medan pertemuan “kekuatan” untuk memperebutkan kekuasaan struktural dan menduduki posisiposisi strategis untuk mengawal kebijakankebijakan demi “keamanan” atas usahausaha yang ditekuni oleh orang-orang tertentu. Tak ayal, pasca jatuhnya rezim otoriter Soeharto, elite ekonomi di tingkat lokal maupun nasional menemukan ruang kebebasan untuk mengekspresikan kemampuan berpolitiknya. Dengan melibatkan diri di dunia politik, mereka
Juragan, Kiai dan Politik di Madura; Imam Zamroni berusaha menggunakan kewenangankewenangannya untuk mengontrol sumber daya-sumber daya dan melindungi unit usaha yang sudah ditekuninya. Motif-motif politik seperti itu terdapat dalam mata rantai perdagangan tembakau di Madura.
Perspektif Elite Istilah elite lazim didefinisikan sebagai suatu kelompok kecil (the rulling class) dalam masyarakat yang tergolong disegani, dihormati, berkuasa atau mempunyai pengaruh sosial. Kelompok ini merupakan kelompok minoritas yang menduduki posisiposisi penting, memiliki kemampuan mengendalikan kegiatan ekonomi-politik, dan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan-keputusan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak (Hadiz, 2005). Di samping itu, terkadang juga melahirkan organisasi-organisasi, aturan-aturan serta peranan yang ditunjang oleh suatu sistem tradisi untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun tradisi yang mampu memperkokoh bangunan kekuasaan juragan dan kiai adalah Karapan Sapi, dan predikat haji. Sementara dalam bidang yang lain juga terdapat organisasi-organisasi yang menghimpun, mengatur serta menyalurkan kekuatan-kekuatan sosial melewati hirarki yang kuat dalam struktur kelompok elite (Mills, 1956; Keller,1995; Bottomore,2006). Adapun dinamika munculnya elite dalam suatu masyarakat mempunyai akar historisitas yang beragam. Salah satu hal penting yang mempengaruhi dinamika kemunculan elite adalah cara menjalankan kekuasaannya, karena tidak adanya kerangka teoritis yang sangat tepat untuk suatu sintesa dari generalisasi-generalisasi empiris yang terpisah. Sikap, ideologiideologi para elite, relasi sosial-politik dan ekonomi, tentunya tidak kalah penting
dengan latar belakang sosial pembentukan dalam pergulatan kelompok elite (Keller,1995). Dalam konteks sejarah elite, Robert Van Niel, (1984), Clifford geertz (1989), menegaskan bahwa pada tahun 1900, sumber-sumber kekuasaan elite pedesaan didasarkan atas kepemilikan tanah yang luas. Artinya, pada era tersebut, secara sosiologis kepemilikan materi berupa tanah yang luas turut menentukan tingkat kelas sosial seseorang. Akan tetapi konteks sosial historis tersebut telah mengalami perkembangan yang amat kompleks, sehingga saat ini kekuatan kapital tidak hanya bertumpu pada penguasaan tanah, tetapi juga aspek-aspek lainnya yang mempu memperteguh kekuasaan kelompok elite dan bersifat sangat kompleks Seperti faktor geneologis juga turut mengukuhkan kekuasaan elite, misalnya seseorang yang lahir di tengah keluarga yang berkuasa (golongan Priyayi), maka kekuasaan pribadi secara otomatis akan dimilikinya (Geertz, 1989). Namun tingkat kekuasaannya juga sangat beragam. Dalam perspektif elite C. Wright Mills (1965), mengelompokkan menjadi tiga, pertama, para konglomerat (the major corporations), atau orang yang mempunyai modal ekonomi yang sangat besar dalam skala masyarakat lokal. Kedua, pimpinan militer (the military), mereka yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan kontrol sosial (social control) secara legal dan merupakan kepanjangan tangan dari negara. Ketiga, tokoh politik pemerintah (the federal government), orangorang yang memiliki posisi penting di pemerintahan dan sangat berpengaruh terhadap penciptaan regulasi dalam mengatur tatanan sosial masyarakat (Mills, 1956). Dalam lingkaran kekuasaan elite, konglomerat mempunyai peran yang sangat signifikan, tak terkecuali dalam menentukan kebijakan-kabijakan, dalam skala lokal
267
UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007 maupun nasional. Baik mereka yang termasuk dalam lingkaran struktur birokrasi maupun di luar struktur birokrasi pada tingkat lokal kabupaten/kota. Secara lebih spesifik, kategorisasi yang digagas oleh Mills (1956) tentang kelompok elite, berbeda dengan yang dilakukan oleh Keller (1995), yang menggolongkan kelompok elite menjadi elite ekonomi, politik, dan “golongan tinggi”, yang terbentuk dari individu-individu yang berlainan dan memakai pola pembinaan yang berlainan pula. Tidak ada konsensus mengenai sifat-sifat kepemimpinan komunitas lokal, apakah ini disebabkan oleh strategi yang berlainan dari penelitian atau asumsi teoritis yang berbeda. Sebagian peneliti mempertahankannya dengan buktibukti yang mendukung, bahwa elite bisnis menguasai pentas setempat; yang lainnya berpendapat, bahwa beberapa elite berbagi kekuasaan dalam sirkulasi elite (Keller,1995). Dalam konstelasi politik kekuasaan bisnis tentu menduduki posisi yang paling menentukan, baik dalam proses politik maupun peran mereka dalam penciptaan regulasi-regulasi dalam bidang ekonomi. Ini tercermin dalam aktor-aktor yang tergabung dalam mata rantai perdagangan tembakau di Pamekasan dan asosiasi-asosiasi kontraktor yang membangun relasi dengan pejabat setempat. Untuk melindungi unit-unit usaha yang ditekuninya. Dalam konteks elite sekarang ini, batasan tradisional dan modern semakin kabur. Oleh karenanya, kita tidak bisa hanya terpaku dalam tipologi tersebut. Sementara, beberapa studi (Geertz, 1989a, 1989b;Niel, 1984) tentang kelompok minoritas (elite) disebut sebagai golongan priyayi, namun dalam studi yang lain (Keller,1995; Mills,1956; Kartodirdjo,1981; Yang,2005)
268
menyebutnya sebagai golongan elite. Perbedaan istilah tersebut secara esensial adalah sama. Meskipun kadang juga digunakan dalam ruang yang berbeda. Karena, antara elite dan priyayi, merupakan kelompok minoritas yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Elite lebih sering digunakan dalam beberapa dekade terakhir, sedangkan priyayi melekat kuat pada masa penjajahan kolonial Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman pengertian elite mengalami polarisasi, terlebih pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Muncul berbagai keinginan pemerintah lokal (local state) untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas. Yang menandakan bangkitnya kekuatan-kekuatan oligarkis di tingkat lokal (Hadiz, 2005). Bagaimana tidak, kran kebebasan telah terbuka bersamaan dengan tumbangnya rezim otoriter tersebut. Runtuhnya otoritas negara yang sangat sentralistik, telah memunculkan berbagai agenda yang berlawanan dan kini saling bersaing. Terdapat pula peluang-peluang bagi kepentingan serta kekuatan populis di tingkat lokal untuk memapankan diri dalam spektrum kekuasaan, khususnya dalam konteks desentralisasi. (Hadiz, 2005). Dalam kajian ekonomi politik, elite ekonomi lokal menjadi “aktor-aktor baru” yang turut mewarnai dinamika perpolitikan, seperti halnya dalam proses demokrasi lokal. Pilkada yang dilakukan di seluruh wilayah Nusantara ini diwarnai dengan maraknya kasus money politics. Ini menandakan bahwa, kekuatan kapital semakin digdaya saat ini. Singkatnya basis struktur dimensidimensi kekuasaan elite adalah modal ekonomi, yang memiliki varian berbedabeda—modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik—merupakan bentuk yang diambil dari berbagai spesies modal, ketika modal itu dipandang dan diakui sebagai yang
Juragan, Kiai dan Politik di Madura; Imam Zamroni absah. Terdapat dua kemungkinan yang dapat dipakai untuk melihat kekuasaan. Pertama, kekuasaan dilihat sebagai sesuatu barang jadi sebagai suatu subtansi. Teori ini dapat digunakan untuk melihat kekuasaan para raja Jawa. Kedua kekuasaan dilihat sebagai relasi, suatu pola hubungan dengan semua konsekuensinya (Bourdieu,1994; Dhakedae,2003). Relasi tauke, juragan, dan bandol dalam perdagangan tembakau merupakan bentuk dari relasi kekuasaan, dalam hal ini basis struktur kekuasaan adalah kapital ekonomi. Sedangkan relasi kiai, santri dan masyarakat merupakan bagian yang lain dengan struktur mediasi yang berbeda pula. Teori pertama senada dengan pendapat Anderson, kekuasaan merupakan hal yang konkret; kekuasaan bukan merupakan postulat teoritis akan tetapi suatu kenyataan eksistensial (Anderson,1986). Begitu pula ketika seseorang berbicara tentang kiai, tidak akan terlepas dari perbincangan dengan kekuasaan, yang berbenturan dengan modal, otoritas kharismatis dan simbolis yang bersifat personal dan religius. Searus dengan itu, dalam perjalanannya elite ekonomi dapat membentuk pemaknaan tertentu tentang kategori sosial politik dan sejenisnya. Elite ekonomi selain memiliki modal berupa kekayaan material, juga diperkuat dengan cultural capital (modal kebudayaan). Baik kiai, cendekiawan, pemodal, maupun elite-elite lainnya, sumber-sumber kekuasaan terus mengalami rotasi (perputaran), mengalihkan ide jadi barang dan mengalihkan barang menjadi harta dan harta menjadi modal dan mengalihkan modal menjadi kekuasaan, pada siklus yang hampir-hampir tidak pernah terputus. (Dhakedae, 2003). Melalui berbagai strategi dan cara yang ditempuh oleh masing-masing elite dalam konteks sosial yang melingkupinya. Dalam situasi
sosial budaya yang amat kompleks, relasi kekuasaan yang dibangun dalam aktor-aktor perdagangan tembakau di Madura kental dengan nuansa sosial dan politik. Demikian kokohnya eksistensi elite ekonomi lokal yang berakar jaminan dan pertahanan terhadap hak pemilikan swasta di dalam dunia kapitalis yang dalam analisis ekonomi politik, sehingga mendorong untuk diperlakukan sebagai suatu faktor struktural (Winters, 1999:9), meskipun mereka berada di luar struktur, namun tak jarang mereka juga berperan sebagai aktor-aktor sosial yang sangat berpengaruh baik pada tingkat birokrasi maupun masyarakat. Terkait dengan konteks lokal Madura, kajian kekuasaan elite ekonomi difokuskan pada para pedagang tembakau yang terdiri dari tauke, juragan dan bandol, dengan malibatkan kiai sebagai elite agama yang mempunyai pengaruh sosial dan sekaligus ekonomi. Pemilihan ini didasarkan pada realitas sosial daerah Pamekasan yang dijadikan sebagai pusat perdagangan tembakau Madura, sehingga secara otomatis memunculkan para pelaku pasar atau aktor-aktor kapitalis lokal. Pasca tumbangnya Orde Baru mereka juga banyak yang melibatkan diri dalam dunia politik pada level kabupaten/kota.
Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berusaha memahami makna peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang tertentu dalam situasi tertentu secara holistik (Muhadjir, 1998; Lincoln,2005) dalam realitas sosial empirik. Dengan menggunakan logika fenomenologi, penelitian ini berusaha untuk melihat relasi kekuasaan antara juragan dan kiai dalam
269
UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007 mata rantai perdagangan tembakau di Madura dan keterlibatan mereka di dunia politik. Melihat aktor-aktor pedagang tembakau tentunya tidak bisa secara parsial, namun harus dengan pendekatan holistik. Begitu pula dengan penelitian yang mengkaji tentang eksistensi kiai sebagai tokoh yang amat berpengaruh. Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi (participant observation), dan wawancara mendalam (indept interview). Dalam hal ini, peneliti terlibat secara langsung dalam konsolidasi politik yang dilakukan oleh tokoh yang berkepentingan dengan beberapa kiai kharismatik yang mempunyai pengaruh sosial. Terkadang peneliti tidak berperan sebagaimana laiknya seorang peneliti, namun lebih mirip sebagai politikus. Meskipun demikian, validitas data penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan Dalam konteks yang berbeda—seperti kasus juragan—penelusuran informan penelitian dilakukan dengan cara snow ball, proses penelusuran informan yang berpijak pada logika efek bola salju. Untuk memperkuat validitas data penelitian juga didukung dengan dokumentasi. Karena isu politik yang bersifat konspiratif harus didukung dengan data sekunder seperti yang ada pada media masa lokal, maupun dokumentasi lainnya.
Juragan dan Kiai di Pentas Politik Kelompok elite selalu menjadi garda terdepan dalam pentas politik sejak era pemerintahan Soeharto. Pada era tersebut, kekuasaan negara sangat kuat dan seolaholah tidak bisa tersentuh oleh kelompok di luar lingkaran status quo. Tak hanya itu, pembangunan di tingkat lokal harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat
270
di Jakarta. Ini membawa implikasi yang amat serius bagi transformasi sosial-politik masyarakat di Madura khususnya. Seolaholah pada era tersebut tidak dimungkinkan muncul tokoh antagonis maupun kelompok oposisional, karena akan selalu berakhir dengan ketidakjelasan. Akibatnya tidak pernah muncul kelompok elite yang memprakarsai perubahan tanpa melalui kontrol yang ketat dari negara yang digerakkan oleh Soeharto. Namun demikian, kiai di Madura telah berperan penting sebagai elite kultural maupun pialang politik. Sebagai bahan reflektif, pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia memasuki masa trasisi pertama yang diprakarsai oleh Soekarno. Namun era transisi tersebut tidak tuntas, karena bangsa Indonesia kemudian memasuki era otoritarianisme yang dipimpin oleh Soeharto selama ± 32 tahun. Kebebasan berpolitik hampir tidak ada, semua tertata secara terpusat. Bagaimana tidak, pada era itu, seorang kiai di Madura mampu mengendalikan seluruh santri, alumni, wali santri, serta masyarakat yang ada di sekitarnya untuk “menyatukan suara” dalam ritual lima tahunan yang disebut Pemilu. Di bawah kekuasaan kiai, mereka tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan yang terbaik menurut versinya. Namun menurut beberapa sumber, pasca tumbangnya kekuasaan Orde Baru, kekuasaan kultural yang dimiliki oleh para kiai yang amat determinan itu mulai terdistorsi. Meskipun loyalitas masyarakat Madura terhadap elite termanifestasi dalam slogan Buppa, Babbu, Guru, Rato. (Mansurnoor, 1990:30). Pada pemilu 1999, masyarakat awam (oréng duméh) sudah mulai memberanikan diri untuk menentukan pilihan yang berbeda dengan sang kiai yang menjadi panutannya. Tak bisa dipungkiri bahwa, fenomena tersebut merupakan hal
Juragan, Kiai dan Politik di Madura; Imam Zamroni baru yang terus-menerus mengalami perkembangan yang sangat berarti, terutama era otonomi daerah. Kabupaten-kabupaten seolah-olah membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja atau elite lokal dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai manifestasi untuk menciptakan demokrasi di tingkat lokal. Partai Golkar yang dahulu dijadikan sebagai mesin politik pemerintah, berangsur-angsur mengalami penurunan dalam perolehan suara seperti yang terjadi di kabupaten Pamekasan. Bahkan pada pemilu tahun 2004, Fraksi TNI/Polri tidak mampu lagi memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ini mengindikasikan adanya persaingan politik yang semakin dinamis di tingkat lokal. Dominasi militer sebagai kekuatan penentu pada era Orde Baru sudah tidak ditemukan lagi dalam percaturan politik. Sahdan, mesin-mesin politik Orde Baru tak mampu beroperasi dengan baik. Situasi tersebut sekaligus mendorong tampilnya elite lokal-elite lokal baru dalam pentas politik untuk “bertarung” memperebutkan jabatan-jabatan strategis seperti Bupati, anggota DPRD maupun kepala desa (klébun), dengan berbagai macam modal yang dimilikinya. Berangkat dari situlah, juragan tembakau di Madura, yang sering disebut dengan oréng soghi, atau oréng andhi’, bangkit untuk berpartisipasi dalam pentas politik dengan kapital ekonomi sebagai kekuatan penyangga gerakan politiknya. Tak ketinggalan, tauke notabene adalah orang Cina yang menjadi bagian dari mata rantai perdagangan tembakau juga turut melibatkan diri di dunia politik. Mereka merupakan kelompok minoritas, tetapi dengan kekayaan yang melimpah menjadi amat berpengaruh terhadap para bandol
tembakau. Bandol adalah pedagang tembakau pribumi dengan kapasitas modal relatif kecil yang tunduk dan patuh terhadap tauke atau juragan. Strategi ini adalah bagian dari upaya untuk mengawal kebijakan-kebijakan sosial ekonomi, terutama yang terkait dengan keamanan dan kelancaran kerajaan bisnis yang dimilikinya. Fenomena itu hampir terjadi seluruh wilayah Madura, dan kabupaten Pamekasan merupakan wilayah yang amat kental dengan pergulatan antara tauke, juragan dan kiai. Karena, dengan memiliki kekuasaan politik dalam struktur birokrasi, juga akan mempermudah untuk melakukan akses sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan melibatkan diri terhadap proyek-proyek dalam skala lokal. Berbeda dengan kiai Madura yang menggunakan demi kemaslahatan umat, akan tetapi esensinya adalah sama akumulasi kekuasaan yang lebih besar lagi. Meski dalam hal ini kiai harus mempertaruhkan kekuatan kharisma yang sudah lama melekat pada dirinya. Singkatnya meski duduk sebagai pejabat tertentu di pemerintahan, logika yang digunakan oleh para juragan adalah logika kapitalis, untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Paling tidak, selama memangku jabatan, mereka mampu mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Gerakan politik selalu diiringi dengan kekuatan kapital yang menjadi basisnya. Maka, wajar jika isu politik uang (money pilitics) mencuat kepermukaan dalam pesta demokrasi lokal di beberapa daerah di Indonesia ini. Artinya bahwa partisipasi politik mereka memang didasarkan pada kepemilikan modal ekonomi yang melimpah, karena modal ini yang akan membuat mereka semakin digdaya. Sampai saat ini kiai masih
271
rrr UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007 mengandalkan loyalitas masyarakat Madura sebagai modal untuk melakukan political bargaining (tawar-menawar politik). Lalu masyarakat akar rumput hanya menjadi bulan-bulanan para elite yang haus akan kekuasaan. Ketika seseorang ingin mencalonkan sebagai bupati atau anggota DPRD, harus rela merogoh kocek dengan jumlah yang besar untuk biaya kampanye maupun lobilobi politik. Semua itu adalah demi kokohnya bangunan kekuasaan. Bahkan fenomena partai politik “menjual kursi jabatan” tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Media masa, terkadang juga turut serta mempublikasi harga kursi tersebut agar “cepat terbeli”. Para pialang politik pun turut memanfaatkan moment yang amat singkat ini untuk memperoleh sejumlah keuntungan dan biasanya mereka berada di bawah otoritas kiai. Disinilah awal mula tergesernya peran kiai dalam pentas politik oleh juragan di Madura. Karena kedua elite ini mempunyai basis kekuasaan yang berbeda dan saat ini kekuasaan ekonomilah yang digdaya, menimbulkan pengaruh sosial serta menjadi kekuatan penentu dalam segala aspek. Maka, sudah seharusnya masyarakat Madura mengembalikan posisi kiai ke khittahnya, sebagai transformator sosial keagamaan yang mampu memberikan pencerahan spiritual. Hal ini mencerminkan betapa kekuasaan tidak hanya terletak di tangan aparatus negara dan politisi, melainkan juga di tangan para elite ekonomi yang lebih digdaya secara kapital. Adalah wajar, ketika seorang pemodal mampu menduduki kekuasaan struktural logika yang digunakan adalah logika ekonomi kapitalis yang ekspansionis dan akumulatif. Maka juragan maupun kiai di dalam birokrasi tetap saja disibukkan dengan agenda besar yakni
272
akumulasi kekuasaan yang membuat mereka semakin digdaya. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan yang amat fundamental pada prilaku politik kiai di Madura. Dahulu seorang politisi sibuk mencari dukungan politik kepada para kiai yang cukup berpengaruh dan kiai langgér di Madura sebagai kekuatan perantara terhadap masyarakat, akan tetapi sekarang seorang kiai-lah yang mencari dukungan politik dengan dalih tertentu. Mereka ingin mengukuhkan kekuasaan kulturalnya dengan kekuasaan struktural. Kekuatan kharisma tetap menjadi benteng kekuatan politik seorang kiai. Beberapa kasus yang terjadi di Pamekasan menjelang Pilkada tahun 2004 dan tahun 2009 yang sekarang sudah mulai dipersiapkan menjadi bukti empirik yang tak terbantahkan. Ini semakin mengukuhkan tesis yang dibangun oleh Geertz (1960) bahwa, kiai sejak dahulu berperan sebagai perantara kultural (cultural broker) dalam masyarakat. Begitu pula dengan haji yang mampu menjadi perantara kekuasaan dengan simbol-simbol agama yang dimilikinya. Saat ini kiai di Pamekasan seolah-olah hanya sebagai kendaraan politik, bagi para pengusaha, untuk menduduki kekuasaan struktural. Disinilah letak kedigdayaan kapital ekonomi dalam struktur politik. Dalam bingkai perpolitikan, seorang kiai amat mudah menaruh kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka terkadang juga dimanfaatkan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan material. Hal ini amat berbeda dengan prilaku politik seorang juragan di Madura. Jika dibandingkan dengan kiai, pada ranah modalitas yang dimiliki oleh juragan juga amat kompleks. Ketika oréng soghi telah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, kewibawaan dan pengaruh sosialnya juga
Juragan, Kiai dan Politik di Madura; Imam Zamroni bertambah, bahkan mereka juga semakin disegani dalam suatu komunitas tertentu. Singkatnya, simbol-simbol keagamaan dalam masyarakat Madura juga berperan sebagai sarana untuk mengukuhkan kedudukan sosial dan membangun legitimasi kekuasaan. Tak bisa dipungkiri bahwa, predikat haji bagi juragan mampu didapatkan dengan mudah. Di samping itu, haji juga mampu dijadikan sebagai perekat sosial dalam relasi kekuasaan antara juragan dan bandol, bahkan terkadang juga dengan tauke meski ia golongan orang-orang Cina, yang mayoritas tidak memeluk agama Islam. Dari sini dapat diketahui bahwa, modal ekonomi yang melimpah merupakan sumber kekuasaan yang pertama dan utama bagi mereka. (Bourdieu,1994). Ketaatan masyarakat terhadap sesosok elite yang dinilainya mempunyai kelebihankelebihan secara material maupun spiritual merupakan modal sosial (social capital) bagi akumulasi kekuasaan yang bersifat relasional. Dalam wilayah praksis, terbukanya ruang politik yang semakin longgar sebagai sarana untuk mengakses kekuasaan struktural, pasca rezim otoriter Soeharto, mendorong partisipasi politik oréng soghi. Kendati demikian, cara mereka mengekspresikan ke tengah pablik tidaklah seragam. Sumber pengetahuan, kekuatan modal dan situasi sosial turut menentukannya. Modal ekonomi yang dimiliki oleh elite ekonomi lokal terus mengalami perubahan-perubahan spesies modal yang semakin memperteguh bangunan kekuasaannya (Dhakedae,2003). Teori tersebut terbukti dalam, relasi kekuasaan antara tauke, juragan dengan bandol, dalam mata rantai perdagangan tembakau Madura yang terkadang dalam prakteknya juga melibatkan kiai. Dalam aktivitas perdagangan tembakau pun, kiai
juga mengandalkan otoritas kharismatik yang dimilikinya. Dimana kekuatan kharismatis itu yang amat beragam kualitasnya. Relasi kekuasaan antara tauke, juragan dan bandol yang didasarkan pada ikatan kontrak sosial-ekonomi dalam perdagangan tembakau, sangat dipengaruhi oleh besaran modal ekonomi yang dimiliki oleh masingmasing individu. Begitu pula yang terjadi pada kelas bandol dan petani tembakau sebagai kelas sosial yang paling bawah atau sering disebut dengan oréng duméh. Secara sosiologis, ini menjadi kenyataan sosial dalam mata rantai perdagangan tembakau. Uniknya, relasi kekuasaan yang didasarkan pada sosial-ekonomi tersebut mampu berubah menjadi sangat politis, katika seorang juragan akan mencalonkan sebagai klébun atau bupati, bahkan jika mereka memberikan dukungan politik terhadap orang tertentu. Maka secara otomatis para bandol tersebut akan memberikan dukungan kepada juragannya untuk memperebutkan kekuasaan struktural pada level desa maupun pada level kabupaten/kota. Aktoraktor yang terjalin dalam mata rantai perdagangan tembakau mampu membentuk suatu sistem sosial-ekonomi yang kokoh. Singkatnya relasi kekuasaan yang terbangun dalam mata rantai perdagangan tembakau bersifat sangat kompleks, kondisi sosial budaya masyarakat lokal turut memperteguh bangunan kekuasaan dalam aktor-aktor perdagangan tembakau di Madura.
Penutup Fenomena maraknya kebebasan berpolitik ini ditandai dengan munculnya elite-elite baru dan masih bercokolnya eliteelite lama. Naiknya juragan dan kiai di pentas politik bukanlah hal yang baru, akan
273
UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007 tetapi situasi tersebut semakin marak pasca lengsernya rezim Soeharto di kapulauan Madura. Baik juragan maupun kiai memiliki jaringan sosial yang amat kuat, meski motif yang mereka gunakan amat berbeda. Juragan lebih mengetengahkan aspek sosial ekonomi dalam aktor-aktor perdagangan tembakau tauke, juragan, bandol, dan tengkulak dalam mata rantai perdagangan tembakau di Madura. Kekuatan kapital ekonomi sebagai penopang kokohnya bangunan kekuasaan seorang juragan dalam sistem perdagangan tembakau. Relasi kekuasaan yang dibangun oleh juragan dalam perdagangan tembakau tidak hanya didasarkan pada kepemilikan materi yang melimpah, akan tetapi juga diperkuat dengan serangkaian kapital lainnya seperti, kapital sosial, berupa bangunan kepercayaan yang bersifat mengikat antara bandol dan juragan. Kapital budaya, seperti kemampuan para tauke dan juragan dalam menyeleksi kualitas tembakau yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Kapital simbolik, seperti penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam perdagangan tembakau, dan yang terakhir adalah kapital politik, digunakan untuk melindungi unit usaha para pengusaha, seperti menjalin hubungan dengan kekuasaan politik atau menduduki kekuasaan politik. Pada sisi lain, secara sosiologis kekuatan jaringan kiai didasar aspek sosiokultural dan agama. Santri, wali santri, alumni santri dan masyarakat di sekitar pesantren mampu menjadi faktor penentu bangunan kharismatik seorang kiai. Sampai saat ini masyarakat Madura masih berkeyakinan bahwa kiai adalah orang yang dianugrahi kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, sehingga mereka taat dan patuh kepada kiai yang mampu mendatangkan berkah. Secara
274
otomatis hal itu memunculkan kekuatan otoritatif yang pada zaman dahulu amat determinan. Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir kekuasaan kiai semakin pudar, seiring dengan semakin maraknya kiai Madura yang melibatkan diri di dunia politik. Karena hal ini dinilai oleh masyarakat telah menyalahi koridor dan filosofi orang Madura yang berbunyi lâkhona lâkhoné khénengâ khénenge, mengerjakan apa yang menjadi tanggungjawabnya dan menempatkan diri pada posisi yang seharusnya. Ini artinya peran ganda kiai-politik tidak dikehendaki oleh masyarakat Madura pada umumnya, namun mereka harus tetap menjadi tokoh agama yang mempunyai kewenangan tertentu. Hal itu diperkuat dengan slogan Buppa, Babbu, Guru, Rato yang secara jelas memberikan garis pemisah dan kewenangan otoritatif terhadap peran sosial elite tertentu. Dengan begitu, jika juragan di dunia politik bukanlah hal yang tabu, akan tetapi jika kiai sudah melibatkan diri di dunia politik, maka kharisma sosial yang dibangun akan semakin pudar dan kekuasaan otoritatif yang dimilikinya juga akan semakin melemah. l
Daftar Pustaka Anderson, Benedict R.O’G, 1990, Language and Power; Exploring Political Cultures in Indonesia, Cornell University Press. Bottomore, T.B., 2006, Elite dan Masyarakat, Jakarta, Akbar Tandjung Institut. Bourdieu, Pierre, 1994, In Othre Words; Essays Towards a Reflexsive Sosiology, Cambridge, Polity Press.
Juragan, Kiai dan Politik di Madura; Imam Zamroni Dhakedae, Daniel, 2003, Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Diamond, Larry 2003, Developing Democracy; Toward Consolidation, alih bahasa Tim IRE Yogyakarta, Yogyakarta, IRE Press. Geertz, Clifford, The Javanese Kijaji: The Changing Role of A Cultural Broker, In: Comparative Studies in Society and History, Vol. 2, No. 2 Jan., 1960, 228-249. ————, 1989a, Penjaja dan Raja; Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. ————, 1989b, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Jakarta, Pustaka Jaya. Hadiz, Vedi R, 2005, Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia pasca Soeharto, Jakarta, LP3ES. Jonge, Huub De, 1989, Madura dalam Empat Zaman; Pedagang Perkembangan Ekonomi dan Islam; Suatu Studi Antropologi Ekonomi, Jakarta, PT. Gramedia. Kartodirjo, Sartono,1981, Elite Dalam Perspektif Sejarah, Jakarta, LP3ES
Lincoln, S Yvonna, 2005, “Institutional Review Boards and Methodological Conservatim; The Chellenge to and from Phenomenological Paradigms”, dalam denzin K. Norman dan Lincoln Yvonna S, The Sage Handbook of Qualitative Research; Thrid Edition, London, Sage publication. Mills, C. Wright, 1956, The Power Elite, New York, Oxford University Press. Muhadjir, Noeng, 1998, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin. Niel, Robert Van, 1984, Munculnya Elite Modern Indonesia, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya. Sidel, John T, 2005, “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia; Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang “Orang Kuat Lokal”, dalam John Harriss (ed), Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru, Jakarta, Demos. Touwen-Bouwsma, Elly, 1989, “Kepala Desa Madura; Dari Boneka ke Wiraswasta”, dalam, Huub De Jonge (ed), Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi; Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura, Jakarta, Rajawali Press.
Keller, Suzanne, 1995, Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Winters, Jeffrey A, 1999, Power in Motion; Modal Berpindah, Modal Berkuasa Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Kuntowijoyo, 2002, Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris; Madura 1850-1940, Yogyakarta, Matabangsa.
Wiyata, Latief, 2002, Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta, LKiS.
275
UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007 Yang, Twang Peck, 2005, Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950, Yogyakarta, Niagara.
rrr
276
