7
JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Pelindung Rektor Universitas Cadjah Mada
Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Sunyoto Usman Dewan Redaksi Moe Ij a rto
Tj
okrow i noto
lchlasul Amal Sofian Effendi
Muhammad Amin Rais
lahja Muhaimin Afan Caffar Nasikun Mohammad Mohtar Mas'oed Bambang Setiawan Ashadi Siregar Susetiawan
Riswandha lmawan Sugiono
Redaktur Pelaksana Afan Caffar (Ketua)
Ana Nadhya Abrar (Sekretaris) Heru Nugroho Siti
Muti 'ah Setyawati Cornelis Lay
Sekretariat ,Vuhammad Yahya Soewarman
Alamat Redaksi dan Sekretariat Fakuitas llmu Sosial cian llmu Politik U niversitas Cadjah Mada Jl. Sosio Justicia, Bulak Sumur Yogyakarta 55281 Tel p./F aks. : (0 2 74) 5 6 3 3 62
JSP Volume I Nomor 2, Nopember 1997 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia
DAFTAR ISI Dari
Redaksi.........
.....
iii
Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan lmplikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Heru
Nugroho
I
............
Usaha Menghormati Keberadaan
Khalayak Televisi Swasta Oleh: Ana Nadhya Abrar
......... 13
Paradoks Demokrasi di Indonesia: Kerusuhan pada Masa Kampanye Pemilu 1997
Lambang
Trijono
Islam di Panggung Politik Indonesia: Latar Belakang, Dinamika, dan Pergeserannya
Abdul Gaffar
Karim
...... 21
......-......... 4l
(Tidak) Demokrasi ala Asia
Eric
Hiariej...........
F'
.... r
I
Karakteristik dan Sumber Resiko dalam Era Modernisasi Refleksi
Suharko
.... 6:
DARI REDAKSI Sebuah jurnal ilmiah tidak cukup hanya dikelola dengan sungguh-sungguh oleh para redakturnya. Sebab, di luar itu, masih terdapat beberapa faklor lain yang mempengaruhi rutinitas terbitnya. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain ketersediaan bahan
rulisan dan biaya produksi yang naik tajam. Di sinilah kesungguhan penerbit sebuah jurnal ilmiah benar-benar diuji. Keberhasilan mengatasi hambatan terbit sebuah jurnal ilmiah tentu mendatangisinya kan kepuasan di hati para redakturnya. Namun kepuasan itu belum lengkap bila maupun diskusi dalam pembacanya dikutip tidak dan tidak dibaca oleh banyak orang
tulisan. Itulah sebabnya para redakturjurnal ilmiah berusaha keras untuk meningkatkan citation index darijurnal ilmiah yang mereka terbitkan' Redqksi-l,Spjuga mengalami kesulitan seperti yang disebutkan di atas. Untuk volume l, nomor 2 ini,kesulitan itu bisa dilalui dengan selamat. meskipun terlambat, enam tulisan JSP bisa terbit dan mengunjungi pembacanya. Pembaca bisa menikmati yang semuanya berkaitan dengan demokrasi. terbit. Dengan terbitnya JSP volume I, nomor 2 ini, berarti sudah dua kali JSP pagi untuk terlalu Tentu JSP. isi menilai Karena itu, tentu terlaiu dini bagi orang untuk politik ilmu dan sosial ilmu tentang jurnal-jurnal ilmiah memposisikan JSP diantara yangierbit di Indonesia. Namun bagi para redaktuoy&, JSP diharapkan menjadi pelita dan yung br*yala cemerlang dan menghidupkan debat pubik tentang fenomena sosial kesungguhan dari lambang menjadi potiiik kontemporer. JSP diharapkan abadi karena menyajikan fenomena sosial dan politik mutakhir yang berpihak pada kepentingan orang banyak.
Selamat membaca
Afan Gaffar
Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan Implikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia* Oleh: Heru Nugroho--
T.T etika Denida ( 1978) mengumumkan sebuah metode interpretasi atas teks, A-*u.una, dan peristiwa yang kemudian disebut dengan dekonstruksi, maka pada saat
itu semakin nampak bahwa ada kaitan antara kepentingan(interest) dan metode interpretasi. tidak Cara individu, kelompok maupun rezim dalam menginterpretasikan fenomena sosial pepatah sebuah itu karena Oleh tertentu. dapat lepas dari dorongan atas kepentingan konservatif yang mengatakan, "metode interpretasi benifat netral, dan yang tidak neffal adalah penggunaannya", tidak dapat lagi dibenarkan dari sudut epistemologi. Dalam dalam hal ini kepentingan politis -- akan mendorong prakteknya, setiap kepentingan penggunaan metode interpretasi tertentu, tentu saja metode yang mendukung kepentrngan tersebut. Dalam konteks ini, D.oida menegaskan bahwa interpretasi bersifat sewenangwenang sehingga setiap orang, kelompok dan rezim berhak melakukan interpretasi atas teks. pada sisi lain, Habermas (1972) denganjitu merumuskan sebuah hipotesis. "terdapat kaitan strategis antara pengetahuan manusia (baik empiris-analitis. historis-hermeneutik, maupun kritis) dengan kepentingan (teknis, praklis, atau emansipatoris)"' Meskipun demikian, tidak dapat diingkari bahwa secara praktis yang berlangsung justru sebaliknya, yaitu bisa jadi pengetahuan merupakan produk dari kepentingan.
(FIM) Draf dari rulisan ini pemah dipresentasikan dalam diskusi berkala FORUM INDONESIA MUDA dengan mengambil topik "Pluralisme yang Berbingkai SARA" yang diselenggarakan oleh Hanan Pagt Koipas,Lp3ES danYayasan Wakaf Paramadina, di Jakarta 24 Pebruari 1997. Untuk keperluan publikasi. tulisan ini teiah mengalami elaborasi secukupnya. Staf Pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik, Univenitas Gadjah Mada.
JSP
'Vol. I, No. 2, NoPember
1997
Heru Nugroho
Dekons trul<si Wacana SAR
Pengetahuan yang dimaksud dalam permasalahan ini dapat meliputi sebuah konsep, kesadaran umum maupun wacanapublik. Ketiga hal ini secam fenomenologis menrpakan konstnrksi sosial dari masyarakat tertentu.' Persoalan yang paling mendasar dalam sebuah sistem sosial adalah kepentinganpihaktnana ataukepentingan siapa yangpaling dominan dalam penciptaan wacana publik tersebut. Kepentingan negara atau masyarakat?
Gramsci
(1971) menyebutkan bahwa institusi negara memiliki berbagai instnrmen pemaksa seperti birokrasi, administrasi dan militer sehingga memiliki kapabilitas dalam melakukan dominasi politik. Akibat konkret-yang timbul dari dominaii politik negara adalah tercipta hegemoni kesadaran individu setiap warga masyarakat. Maka wacana yang dimunculkan oleh negara dapat diterima dengan mudah oleh warga. Marcus e (1964) menyebutnya fenomena seperti ini sebagai "desublimasi represif'. Orang merasa puas dengan wacana yang dimunculkan oleh negara meshpun wacana tersebut secara intelektual
dan kultural bersifat menindas masyarakat. Dalam debat postmodernisme (Lash, 1990) ditegaskan bahwa gejala seperti itu merupakan produk dari keberadaan rezim pemaknaan (rqime of signtficonce) yang cenderung melakukan dominasi dan hegemoni makna atas berbagai peristiwa, pengetahuan, kesadaran dan wacana. Rezim itu adalah sekelompok orang'yang memiliki kekuasaan formal sebagai representasi dari penguasa negara. Oleh karena itu, dengan meminjam istilah Heryanto (1997),negara seyogyanya juga tidak dapat luput dari bidikan sebagai "tersangka" dalam proses penguasaan makna tersebut.
Demikianjuga dengan kesadaran, pengetahuan dan wacana publik tentang pengertian SARA, yang juga tidak luput dari konstmksi politis negara. SARA merupakan akonim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hta. Dalam konsep SARA terhxmg pengertian konflik horisontal yang dimoton oleh suku, agama dan ras dan juga konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan "ekonomi-politik" antargolongan (TaufikAMullah, 1997). Seperti halnya dengan rentetan kerusuhan yang timbul akhir-akhir ini, yang mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum seperti toko-toko milik Cin4 rumah-rumah ibadag sarana transportasi, keberingasan dalam kampanye politik'97, dll., selalu difahami oleh the power holders dalam konteks SARA. Mereka cenderung tidak pernah bergeming dari perspekif yang diyakininya daiam memahami penyebab kerusuhan, kecuali SARA selalu dijadikan sebagai tersangka utama dan kausa prirna dari gejolak sosial tenebut. Dampak sosiologis dari kondisi seperti ini, konstmksi sosial tentang makna SARA dalam masyarakat lebih didominasi oleh perspektif rezim. Karena S,ARA menurut negara merupakan sumberperpecahan sosial maka menjadi
I
Realitas sosial berupa pengetahuan yang benifat keseharian. seperti konsep, kesadaran umum dan wacana publilq menurut Berger dan Luckman merupakan hasil dari konsruksi sosial. Realitas itu dikonstruksikan melalui proses ekstemalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Konstnrksi sosialtidak berlangsung dalam ruang harnpa tetapi penuh dengan bcrbagai kepcntingan politik. Lihar: Peter Berger dm Thmras Lucknnraq fhe
fuial Consnaian ofRafitv,l-qdm:
Fengun Boolcs, 1984, hal 31{2.
JSP . Vol. I, No. 2, Nopember 1997
Dekonstruksi Wacana SARA
Heru Nugroho
...
suatu pengetahuan atau realitas yang ditabukan. SARA oleh mereka selalu dilihat sebagai sebuah potensi konflik danpada energi politis yang dapat mewujudkan demokrasi dan kemajemukan sosial.
lronisnya, sistem nilai yang kita yakrru sebagai ideologi resmi negara mengakui adanya pluralitas SARA. Bahkan pluralitas itu dianggap sebagai pendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang majemuk di bawah slogan "Bhineka Tunggal lka". Terjadilah diskrepansi antara sistem nilai atau ideologi (dunia kesadaran) dengan praktek politik keseharian (dunia riil). Untuk itu dalam rangka mengatasi kesenjangan antara what ought to be dan what is maka diperlukan wacana alternatif dalam memahami realitas SARA. Oleh karena itu setiap upaya untuk penciptaan wacana publik dalam rangka mewujudkan kemajemukan masyarakat Indonesia secara substansial, adalah dengan cara menghindari berbagai bentuk dominasi dan hegemoni atas wacanatertentu. Beberapapokokpembahasan nngkas akan dimunculkan dalam tulisan ini yang meliputi problema pemaknaaii SARA di tanah air, realitas sosial dan historis SARA sebagai energi pemberdayaan masyarakat' dan menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang majemuk.
Pemaknaan SARA versi Negara Beberapa saat yang lalu telah terjadi serentetan amuk massa yang dilakukan oleh warga masyarakat di berbagai belahan bumr nusantara.' Contohnya, selama tahun 1995, misalnya, telah terjadi kerusuhan yang melibatkan amuk massa seperti perusakan yang dilaki l;an oleh petani di Jenggawah, perusakan Pengadilan Negeri di Kediri, perusakan toserba oleh umat Islam di Purwakarta dan Pekalongan, pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok anak muda umat Katholikterhadap seseorang yang dianggap melecehkan agama di Nusa
Tenggara. Pada tahun 1996, rentetan amuk massa belum juga mereda, seperti amukan massa pecintapemusik rock lwan Fals di Bandung, perusakan beberapa gereja di Surabaya oleh orang-orang Islam, tragedi berdarah 27 Jull'97 yang berakibat hancurnya PDI. perusakan gedung Serbaguna di Jati Bening, perusakan rumah ibadat Kristrani oleh umat Islam di Situbondo, perusakan kantor polisi dan fasilitas umum oleh umat Islam di Tasihnalaya, kerusuhan antaretnis Dayak versus Madura di Sanggau Ledo dan Pontianak' Sedang pada tahun 1997 tercatat beberapa kerusuhan merambat ke kota-kota kecil, di antaranya di Rengasdengklok terjadi kebenngasan massa akibat sentimen agama dan etnis.
di Temanggung te{adi perkelahian antara Banser NU melawan PP dan AMPI, di Banjarnegara terjadi perkelahian antara serombongan pemuda bersepeda motor dengan sopir kendaraan umum, dll.
2 Kronologi penstiwa amuk massa yang disajikan secara sistematis dapat dilacak pada majalah Forum Keadilan
edisi No. 23 Tahun
V
23 Februan D91.
JSP . Vol. I, No. 2, Nopember 1997
Heru Nugroho
Dekonstrul<si Wacana SARA
Kampanye politik yang berlangsung dalam rangka "pesta demokrasi" untuk menyambut Pemilu'97 juga tidak luput dari berbagai bentuk kekerasan dan keberingasan massa yang diwarnai oleh sentimen SARA. Sebagai contoh, di Yogyakarta telah tedadi berbagai trndakan pengrusakan yang dilakukan oleh massa peserta kampanye Golkarterhadap kantor penyerbuan terhadap kampus UII, penyerbuan terhadap masjid di kampus IAIN, ?lrc ll-P' dll." Akibat pensfiwa-peristiwa itu, berbagai pihak telah melakukan anaiisisnya lewat media massa' yaitu mulai dari agen resmi pemerintah melalui corong para pejabat dan birokratnya, para pengamat sosial-politik, aktivis-aktivis kemasyarakat, hingga para budayawan. Mereka bermaksud mencari akar-akar penyebab kerusuhan dan kebering.r.n sosial yang terjadi secara beruntun. Salah satu sinyalemen umum yang dilakukan oleh para pejabat resmi, yang mewakili suara negara, adalah cenderung menjadikan SARA sebagai faktor tersangka utama dalam menyebabkan te{adinya kerusuhan massal. Secara sadar atau tidak, para pej abat cenderung memahami bahwa Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan merupakan potensi konflik yang setiap saat dapat meledak dengan trigger yang bermacam-macam. Misalnya, pemicu kerusuhan di Tasikmalaya adalah masalah Agama. Kausa prima dari kerusuhan yang mengakibatkan pembantaian massal di Sanggau Ledo adalah masalah Suku, yaitu perkelahian massal antara suku Madura (transmigran) versus Dayak (penduduk lokal). Sedang perkelahian di kok Temanggung, yaitu NU, pp, AMPI dan peristiwa kerusuhan dalam kampanye politik di Yogyakarta berakar pada persoalan antar Golongan.
Secara klise pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh para aparatur negara pada umumnya menegaskan bahwa ada pihak ketiga yang berupaya menunggangi dan sengaja memancing munculnya kekeruhan sosial, tanpa pernah ada hasil yang tuntas dan konlaet, siapakah sebenarnya pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga itu cenderung dijadikan kambing hitam dan sekaligus mendapat "label" bahwa mereka adalah komunis yang menyusup dengan menjadikan agama sebagai kuda tunggangan dalam rangka mencapai tujuan politil tertentu, orang-orang atau kelompok-kelompok yang melalcukan kerusuhan sosial di manamana pada dasarnya tidak memahami arti P4, atau mereka adalah orang-orang yang anti ideologi negara sehingga semua itu mengganggu stabilitas nasional, dan masih segudang bentuk nama lain. Terapi yang diajukan oleh para pemegang kekuasaan adalah a.ngun cara memantapkan Pancasila sebagai ideologi resmi negara lewat penyuluhan, himbauan, penataran dll. dan sekaligus meningkatkan stabilitas politik dan ferkesan tanpa harus mencari akar permasalahan itu. Akibatnya, solusi dari kerusuhan sosial tersebut bukannya diteliti dan didiskusikan secara tuntas tetapi ditenggelamkan dalam wacana stabilitas politik. Maka muncullah isu kebijakanperlunya keberadaan Pos Komando Kewaspadaan Nasional (PKKhI) dalam rangka meningkatkan stabiliras politik.
3 Informasi tentang peristiwa tawur massal, pengrusakan, dan penyerbuan lerhadap fasilitas publik dapat dilacak di harian pagi Bernas edisi+disi bulan Mei 1997.
JSP . Vol. I, No. 2, Nopember 1997
..
Dekonstrul<si Wacqna SARA ...
Heru Nugroho
Sementara itu para pengamat sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan mencoba mencari penjelas kerusuhan sosial dari perspektif yang berbeda dengan cara memberikan wacana alternatif. Pada umumnya mereka sepakat bahwa rentetan kerusuhan sosial yang terjadi di
berbagai wilayah di Nusantara merupakan akibat dari kesenjangan ekonomi, iklim politik yang kurang demokatis, lembaga peradilan yang kurang mampu mewujudkan keadilan, dan komunikasi politik yang mengalami penyumbatan. Situasi sosial yang cenderung
"monolitik" telah menciptakan berbagai bentuk ketimpangan sosial seperti konglomerasi, kolusi, korupsi, oknum disekitar inner circle kekuasaan yang berusaha mencari rente, bisnis keluarga pejabat yang mendasarkan pada fasilitas negara dan nepotisme, dll. Rasa keadilan masyarakat menjadi tersayat-sayat oleh realitas sepefti itu sehingga jalan keluar yang muncul adalah kekerasan dengan eskalasi yang berarti. Kondisi politik seperti iru telah mengakibatkan munculah fenomena marginalisasi yang dialanl oleh sekelompok atau lapisan sosial di mana-mana. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akses dalam menyuarakan aspirasinya, baik dalampengertian ekonomi, sosial dan politik. Contoh marginalisasi ini nampak jelas pada kasus pemberontakan petani di Jenggawah, perilaku beringas etnis Dayak di Sanggau Ledo, fntsffasi pedagang tradisional di Tasikmalaya, amuk pedagang kaki lima di Tanah Abang, kebrutalan orang asli Irian di sekitar proyek Freeport, dll.
Solusi yang ditawarkan oleh para pengamat sosial tersebut adalah berupaya mendeskripsikan akar-akar persoalan amuk massa secara mendasar, memahami dengan kepentingan emansipatoris, dan mencarijalan keluar secara praktis lewat kelenturan politik yang mengarah pada demokratisasi. Pendekatan seperti ini tidak salah, bahkan pada jenjang
tertentu memiliki relevansinya, karena memang berbagai informasi sosial-ekonomi menunjukan bahwa kita mengalami tingkat kesenjangan antar daerah dan kelompok yang cukup signifikan untuk munculnya fenomena disintegrasi sosial. Bahkan pendekatan seperti ini banyak mendapat dukungan dari para ilmuwan sosial yang kurang puas terhadap pendekatan modernisme. Namun kalau diamati secara seksama, ada satu wacana yang tidak muncul, atau memang sengaja tidak dimunculkan karena kepentingan politis, dalam upaya mencari penjelas kerusuhan sosial, yaitu wacana sosiologi pengetahuan (Berger dan Luclanann, 1984) tentang konstruksi sosial SARA yang dilakukan oleh negara. Tulisan ini tidak bermaksud menyudutkan negara sebagai dalang kerusuhan sosial yang teqadi akhir-akhir ini, tetapi berupaya membuka mata bahwa pihak manapun seperti lapisan miskin, kaya, kaum intelekrual, dan aparatus negara memilikr probabilistik yang sama sebagai penyebab kerusuhan sosial, baik langsung maupun tidak langsung, secara instrumental maupun ideologis. Ada kesan umurn yang difahami melalui jalan fikiran orang-orang awam bahwa SARA merupakan sebuah potensi yang dapat menciptakan berbagai konflik sosial. Bahkan negara selalu mengkonstruksikan bahwa SARA merupakan unsur yang dapat memecah belah
kesatuan dan persatuan bangsa sehingga harus selalu diwaspadai. Kemajemukan
JSP . Vol. I, No. 2, Nopember 1997
Heru Nugroho
Dekonstrul<si Wacqna SARA ...
masyarakat Indonesiayangterdiri dari unsur-unsur yang ada di dalam pengertian SARA dianggap sebagai sesuatu yang given dan tidak perlu didiskusikan lebih lanjut. perbedaan di antara elemen-elemen SARA merupakan takdir sebuah bangsa dan membicarakan perbedaan tersebut sama artinya menciptakan perpecahan itu sendin karena "seolah-olah,' telah ingkar dari takdir. Misalnya, diskusi tentang ketimpangan etnis cenderung ditabukan karena akan menciptakan perpecahan yang berbau SARA. Hingga saat ini tidak pernah ada diskusi apalagi jawaban funtas, mengapa orang-orang dayak "menjadi" lebih marginal dan efnis Jawa, mengapa kaum pendatang Cina, Bugis dan Padang di Timor Timur mendominasi perdagangan, mengapa minoritas Cina di tanah air menjadi mayoritas penguasa ekonomi, dll. Apalagi mendiskusikan tentang "kebenaran" agama, hal itu sangat ditabukan karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Harus diakui bahwa setiap agama memang mengabarkan dan memiliki kebenaran sendiri-sendiri, tetapi yang harus
disadan adalah manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran tersebut. Sehingga solusi yang bijaksana adalah perlunya mendiskusikan kebenaran lintas agama menjadi sesuatu yang mutlak dan perlu. Ironisnya maksud baik tersebut cenderung dihindari dalam rangka menghindari perpecahan yang berbau SARA, dan hal ini telah menjadi semacam "kesadaran umum". Berdasarkan kenyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pada satu sisi wacana tentang
SARA yang muncul dalam masyarakat cenderung ditabukan, namun ironisnya pada sisi lain kebijakan publik secara nyata maupun terselubung menciptakan problema SARA itu sendiri. Contoh konkret adalah teryadinya pembangunan wilayah yang timpang antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat dan lndonesia Timur, disknmrnasi di sektor ekonomi terhadap pribumi dan pengusaha kecil, dll. Hal itu semua bila dikaji secara mendalam justru berpeluang menciptakan potensi konflik yang berbau SARA. Oleh karenanya, pemaknaan sepihak atas pengertian dan wacana SARA yang dilakukan oleh the power holders cenderung menciptakan "api dalam sekam" yang sewaktu-waktu dapat meledak. Ada sebuah hipotesis yang perlu dibuktikan dan sekaligus diuji kebenarannya bahwa "menenggelamkan wacana SARA dapat dipandang sebagai sebuah pengalihan isu politik mendasar, yaitu problema demokrasi dan keadilan". Maka dalam rangka menghindarkan keresahan sosial, gejolak masyarakat, amuk massa yang semuanya mengarah pada disintegrasi sosial berkepanjangan diperlukan wacana alternatif tentang SARA. Wacana tersebut seyogyanya memunculkan isu SARA dalam dimensi yang tidak one sided tetapi secara seimbang, dalam pengertian memahami wacana SARA baik dari sisi negatif dan juga sebanding dengan sisi positifnya.
SARA Sebagai Energi Kemajemukan dan Demokrasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan atau menjadi sebuah akonim yang disebut SARA adalah merupakan realrtas sosial yang tidak dapat dielakan oleh siapapun di dalam masyara
JSP . Vol.
I, No. 2, Nopember 1997
Dekonstrulai lVacana SARA
...
Heru Nugroho
kat, baik dalam masyarakat pada jenjang perkembangan tradisional maupun modern. Realitas tersebut telah menjadi nasib bagi setiap masyarakat di manapun masyarakat itu berada. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat-masyarakat di durua ini terdin dari berbagai macam etnis, agama dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial sepefti masalah konflik dan disintegrasi, tetapi pada sudut lain (berdasarkan temuan-temuan historis) SARA justru dijadikan arena pemberdayaan dan demokrasi. lndonesia penduduknya saat ini kurang lebih 200 juta orang dan terdin dan multi etnis (Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lrian) di mana masingmasing masih dibagi lagi ke dalam sub-sub etnis seperti Sunda, Padang. Amungme, dll. Di tanah air agamajuga terdiri dari bermacam-macam mulai dari Islam, Katholik, Protestan,
Hindu, Budha, agama lokal, dan aliran-aliran kepercayaan. Elemen-elemen dalam SARA tidak selalu terpisah secara kaku tetapi ada kemungkinan te{adi apa yang oleh seorang sosiolog yang bernama Peter Blau (1964) dinamakan cross cutting afiliation. Misalnya, ada orang-orang yang berbeda ditinjau dari etnis tetapi disatukan dalam agama, ekonomi, dan kepentingan yang sama. Dari sisi etnis Batak dan Cina berbeda tetapi kadang disatukan karena mereka pemeluk agama Protestan dan sama'sama berdagang. Selain itu masih banyak lagi kelompok-kelompok kepentrngan yang berkembang dalam masyarakat dari sekedar untuk reuni dan kangen-kangenan hingga kelompok strategis yang memiliki interest mempertahankan status quo. Semua elemen itu dapat berpeluang sebagai konflik sekaligus kekuatan integratif.
Karena SARA merupakan kenyataan sosial maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Bahkan setiap upaya untuk melenyapkan dengan dalih apapun, termasuk menuju unifikasi melalui "monolitikisasi" masyarakat, cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa, dan pasti berakhir dengan disintegrasi sosial, KemajemukanmasyarakatQtlures) tidak dapat dilenyapkan demi yargon persatuan(unum), sebab persatuan itu harus dicapai lewat keberadaan pluralitas (Berger dan Neuhauss, 1977). Contoh paling konknt adalah politik apartheid yang dilakukan oleh rezim kulit putih di
Afrika Selatan telah menghasilkan pergolakan sosial yang berkepanjangan dan pertumpahan darah yang memakan banyak korban jiwa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pergolakan sosial yang diakrbatkan oleh keingkaran rezim politik terhadap realitas SARA. Dengan memahami realitas historis seperti diungkapkan di atas maka ideologi dan perspektif dalam memahami SARA harus dijungkir balikan, yaitu dari ideologi SARA sebagai sumberpemicu perpecahan menjadi SARA sebagai kekuatan untuk pemberdayaan dan demokrasi masyarakat. Namun langkah pembalikan penpektif saja tidak cukup sebab dibutuhkan supra dan infra-struktur politik yang memadai dan mendukung proses itu. Salah satu caranya adalah dengan meletakan peran negara sebagai fasilitator, dinamisator dan stabilisator kekuatan-kekuatan yang ada dalam komponen-komponen SARA. Jelas, di dalam setiap elemen SARA masing-masing memiliki kepentrngan yang berbeda atau bahkan secara diametral dapatbeftabrakan. Padatitik inilahnegara berupaya menjembataru atau mengakomodasi sehap tabrakan kepentingan tenebut. Tetapi tuntutan peran negara
JSP . Vol. I, No. 2, NoPember 1997
\ Heru Nugroho
Dekonstrulcsi Wacana SARA
seperti itu hanya bisa direalisasi kalau negara betul-betul embedded dalammasyarakatnya sehrngga setiap kebijakan yang ditelurkan selalu mewakili masyarakatnya. Dengan kata
lain peran tersebut hanya bisa terjadi dalam negara yang sistem politiknya demokratis. Dalam sebuah negara yang monolitik rnaka realitas SARA cenderung dilenyapkan, tentu saja demi keutuhan sebuah rezim,lewat kekuatan dominan atau bahkan salah satu elemennya misalnya agama dikooptasi dan didepolitisasi. Contotryu, agama tidak boleh digunakan untuk sarana berpolitik, tetapi kenyataannya, oleh penguasa agama tidak jarang digunakan sebagai alat memobolisasi rakyat demi kepentingan rezim.
-
-
Perspektif yang memahami SARA sebagai energi pemberdayaan dan demokrasi masyarakat memiliki hulu teori pada pemikiran Peter Berger dan Richard Neuhauss (1977)
tentang "mediating structure,s" atau peran institusi-institusi mediasi dalam proses pemberdayaan dan demokrasi. Mereka sepakatbahwa institusi-institusi mediasi yang secara
konkret dapat meliputi kelompok ketetanggaan, agama, etnis, keluarga atau trah, dan kelompok keswadayaan (termasuk kelompok kepentingan) dapat dimanfaatkan sebagai proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka menghadapi realitas makro atau kebijakan
pgblik. lndividu-individu akan merasa tidak berdaya dalam menyalurkan aspirasinya bila berdiri sebagai person dalam menghadapi negara dan kebijakan-kebijakannya yang impersonal. Mereka akan merasa lebih berdaya kalau menyalurkan kepentingannya lewat institusi-institusi mediasi karena dalam institusi itu sifat personal masih diakui, atau masih ada pengakuan terhadap identitas person, sedang realitas publik sangat impersonal. Berdasarkan kerangka berfikir seperti itu maka elemen-elemen yang ada dalam SARA juga merupakan institusi-insitusi mediasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pemberdayaan dalam rangka demokratisasi politik. Temuan-temuan sejarah dan hasil-hasil deskripsi para ahli sosiologi-antropologi telah membuktikan bahwa institusi-institusi mediasi bermanfaat untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju kemajemukan dan demokrasi. Pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda banyak orang-orang pribumi yang menggunakan institusi mediasi dalam bentuk SARA, misal etnis, sebagai sarana perjuangan penyaluran aspirasi politik. Secara individual mereka tidak berdaya dalam menghadapi kebijakan pemerintah kolonial maka digunakanlah etnis sebagai alat perjuangan. Sebagai contoh pada masa kolonial pemuda-pemuda Nusantara berluang le*at media etnis dengan membentuk Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, JongAmbon, dll. Mediasi agama juga digunakan oleh pedagang-pedagang Islam yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah kolorual dengan memberi konsesi pada pedagang Cina maka mereka mendirikan Serikat dagang Islam. Contoh kontemporemya adalah peran institusi gere1a Katholik di Timor Timur dalam proses integrasi. Banyak pemuda-pemuda yang terluka akibat bentrokan dengan aparat .tidak dilarikan oleh masyarakat ke RSU tetapi ke gereja, sebab bagi masyarakat Timor Timur gerqa dirasa memberikan perlindungan spiritual dan politik terhadap individu dan sekaligus drjadikan sebagai alat pe{uangan politik.
JSP . Vol. I, No. 2, Nopernber 1997
..
Heru Nugroho
Delranstrul<si Wacana SARA ...
Masih banyak contoh di belahan dunia lain, seperti gerakan Black Moslem di Amerika Serikat, peran gereja Katholik dalam terwujudnya gerakanpeople power di Filipina yang menumbangkan penguasa otoriter Marcos, Ordo Fransiska yang melawan kekuasaan kejam di Amerika Latin, gerakan Islam di kepulauan Moro, dll. Pendek kalimat, banyak contoh yang dapat dikemukakan bahwa elemen-elemen yang ada di dalam SARA merupakan institusi mediasi yang bermanfaat untuk menyuarakan dan aktualisasi politik. Dari contoh yang sifatnya internasional tunggal lokal seperti munculnya asosiasi pedagang kecil yang bernaung di bawah kelompok pengajian dalam rangka menghadapi rentenir (Nugroho, lggi), dll. Meskipun demikran tidak ada jamrnan bahwa institusi SARA ini dapat secara penuh digunakan sebagai sarana pemberdayaan karena semuanya berpulang kepada bagaimana peran negara. Apakah ia berperan sebagai fasilitator dinamisator atau kooptator?
Apakah dia memrlikr ciri yang demokratis atau monolitik? Maka hipotesis sementara yang dapat diturunkan dan wacana ini adalah bahwa "sebuah negara yang memiliki ciri-
cin demokratis cenderung akan berperan sebagai fasilitator dan memanfaatkan institusi SARA sebagai kekuatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui pluralisme," sementara itu "sebuah negara yang memiliki cin-ciri monolitik cenderung akan mengeksploitasi institusi SARA sebagai sarana kooptasi dan mobilisasi massa demr kepentingan rezim penguasa".
Mewujudkan Kemajemukan Indonesia Mewujudkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang trdak hanya dalam cita-cita tetapi
juga terwujud menjadi kenyataan sosial-politik sehar-han yang drdambakan oleh setiap warga memerlukan berbagai bentuk persyaratan. Persyaratan itu berupa adanya pengakuan secara formal dan substansial -baik dan pemegang kekuasaan, masyarakat umum. maupun kelompok sosial, politik dan kebudayaan- bahwa konsep dan realitas SARA merupakan energi politik dalam mewujudkan masyarakat yang pluralistrk dan demokratrs. Oleh karena
itu ada beberapa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi kalau pluralisme hendak direalisasikan. Pertama, diperlukanpoliticatwitt daipemegang kekuasaan yang sungguhsungguh dan tulus dalam meletakan supra dan infra-struknrrpolitik yang mengakui adanya pluralisme. Kedua, masyarakat dan golongan dan lapisan manapun diberi hak untuk ikut
terlibat dalam perdebatan atau diskusi publik tentang SARA, tanpa harus ada pemaksaan makna ciari negara terhadap masyarakat sipil. Ketiga. semua pihak seyogyanya memahami
bahwa SARA selain berpeluang menciptakan konflik (hal ini cenderung teqadi dalam ikiim politis yang monolitik) tetapi.luga dapat menladi energi dalam mewujudkan proses pemberdayaan atau demokrasi (hal ini cenderung teqadi dalam iklim politik yang liberal). Tanpa persyaratan tersebut pluralisme masyarakat Indonesia yang tertuang dalam citacita "Bhineka Tunggal lka" hanya akan trnggal daiam utopia, sebab yang akan haCir dalam pentas politik sehan-han secara riil adalah kenyataan "kemajemukan masyarakat yang
JSP . Vol. I, No. 2, NoPember 1997
l0
Heru Nugroho
D e ko ns tru
sebatas yargon yang dimunculkan oleh negara, tetapi kenyataannya
l<s
i Wac an a SA RA
justru ingkar darijar-
gon tersebut". Artinya, SARA yang difahami sebagai energi yang mengandung kekuatan konflik tanpa memperhitungkan SARA sebagai potensi demokrasi. Pandangan pluralisme
dalam pengertian substansial ada dalam ungkapan latin, yaitu "E Pluribys (Jnum". Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa pengakuan terhadap kemajemukan
SAIL{ atau masyarakat cenderung akan mencegah tindakan politik yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh sebuah kelompok -bisa berupa rezim politik, kelompok kepentingan, suku, agama dll. Pandangan seperti ini bila diamalkan dalam keludupan politik yang konkret akan menghindarkan masyarakat dan sebuah mekanisme zero-sume gam2, karena kemenangan tidak hanya dinikmati oleh salah satu kelompok saja tetapi oleh semua pihak yang terlibat proses negosiasi politik.
Aryumen di atas lebih didasarkan pada realitas empiris bahwa kesatuan (unum)mustahil dicapai melalui pengorbanan atas kemajemukan (plures), dari pada yargon yang selama ini sering didengung-dengungkan. Harus diakui bahwa dalam sebuah masyarakat yang sepakat menganut faham politik plurali cenderung akan terjadi ketegangan yang bersifat perrnanen dari berbagai kekuatan dialektik yang ada di dalam komponen-komponen SARA. Namun bila ketegangan itu dibingkai dalam sebuah sistem politik yang demokratis maka yang akan te{adi transfer energi konflik ke daiam fenomena diskusi publik, "perselisihan" antar keyakinan ideologi atau paradigma, dan debat dalam parlemen yang hangat. Semua perselisihan cenderung akan menghasilkan kesepakatan. Namun perlu diakui bahwa kesepakatan hanya merupakan satu fase dari dialektika dalam masyarakat demokratis. Oleh karenanya,liberalisasi. demokrasi dan pluralitas politik adalah merupakan sebuah proses sosial yang tidak melarikan diridaripartikularitas. Sebab merupakan sebuah upaya dalam menyingkap partikularitas secara sehat dan wajar sehingga mendatangkan pendewasaan politik di tanah air. Jadi analisis ini menawarkan sebuah upaya pembalikan wacana dari "wacana pluralisme sebagai energi destruksi sosial" menjadi "wacana SARA sebagai kekuatan untuk mempromosikan pemberdayaan dan demokrasi masyarakat".***
Daftar Pustaka Berger, Peter L. & Richard J. Neuhauss. Tb Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy, Washrngton:American Enterprise Insfitute for Public Policy Research, 1977. Berger. Peter L., and Thomas Luckmann. The Social Constntction of Reality; A Treatise in the Sociologt of Knowledge,London: Penguin, 1984.
Blau, Peter M. Exchange and Power in Social
Denida.
L Writting and Diference,
lfe.
NewYork: Wiley, 1964.
Chicaso: University of Chicago Press, 1978.
JSP . Vol. I, No. 2, Nopember 1997
Heru
Dekonstrul<si Wacana SARA ."
Nugroho
Gramsci, Antoruo. Selection.from Prison Notebook, New left Books, 197l
11
'
Habermas. Juergen. Knowledge and Human Interest, London: Heinemann, 1972. Y.24 Heryanto, Ariel. "Kekerasan Politik" dalam Forum Keadilan edisi No. 23 Tahun
Februan 1997. Lash. Scott. Sociology of Postmodernism. London: Routledge. 1990' lndusMarcuse. Herbert. One Dimensional Man; studies in the ldeolog; o.f Advanced trial Socie4', Boston: Beacon Press, 1964' Masyarakat Nugroho, Heru. "lnstitusi-institusi Mediasi sebagai Sarana Pemberdayaan di Timor Union Credit Laprs Bawah: Studi Kasus Arisan di Bantul dan 1991 Januan-Februan Timur" dalam Analisis edisi Tahun XXVI, No' 1'
JSP . Vol. I, No. 2, NoPember 1997
