Jokowi Dilema Tukang Kayu Peselancar

AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

1

2


AKTUAL pendiri M Danial Nafis Komisaris Yudi Latif PEMIMPIN REDAKSI Dhia Prekasha Yoedha Wakil pemimpin redaksi Faizal Rizki Arief Sekretaris Redaksi Hanny Haniffa Redaktur SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony Direktur majalah Wahyu Romadhony REDAKTUR Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito, Ismed Eka Kusuma ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Ferro Maulana, Fahad Hasan Thalib Staf redaksi Soemitro-Deddy KusnaediMoh Sahlan (Majalah), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Fadlan Syam Butho, Maulana Khamal Macharani, Mochammad Zhaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nailin In Saroh, Nicha Muslimawati, Vina Fatma Sari, Munzir (Foto), Junaidi Mahbub (Foto), Warnoto (TV) it Radius Rasmangun, Yudi Astira Desain Grafis Shofrul Hadi, Nelson Nafis, WM Desangga KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko) reporter daerah Masriadi Sambo (Aceh), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmad Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Hadi Jatmika (Yogyakarta), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikbal Kukuh (Bandung), Joko Pramono (Lumajang Jatim). Pemimpin pErusahaan Febrianto Direktur Operasional Rinrin Sukmariana Manager Keuangan Kasep Natakusumah Staf Keuangan Zulkifli sirkulasi Widhi Maulana Marketing Officer Ajeng Personalia Nurlail Qadr Alamat Redaksi PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Jokowi Dilema Tukang Kayu Peselancar Why, then, am I scared to finish what I started What you started, I didn't start it, God, thy, will is hard, but you hold every card (Lalu mengapa aku takut selesaikan apa yang aku mulai, Apa yang kau mulai, aku tak memulainya, Tuhan, kehendakMu sulit, tapi Kau pegang setiap kartu) Sepetik lirik Gethsemane (I Only Want To Say) yang dicuplik dari opera rock "Jesus Christ Superstar" ini mengiaskan kebimbangan seseorang, bahkan tokoh mulia yang didewakan. Opera kontroversial karya Andrew Webber dan Timothy Rice tahun 1970 ini menggemparkan zamannya. Sehingga tahta suci di Vatican, menyatakan pagelaran kisah Kristus, dari aspek dimensi kemanusiaan Sang Juru Selamat itu melecehkan bahkan menghujat doktrin Gereja Katholik Roma. Kisah Isa Almasih, tukang kayu anak Maria ini oleh duet penulis produser Andrew dan Tim itu diadaptasi ke dalam versi opera kontemporer semasa itu. Versi hingar bingar berirama rock and roll ini pun menampilkan Ian Gillan, vokalis supergrup Deep Purple sebagai Jesus. Juga Murray Head pemeran Judas dan Yvonne Elliman selaku Maria Magdalena, yang kelak sohor berkat lagu I Don’t Know To Love Him, yang dinyanyikan apik olehnya dalam opera ini. Yang menarik justru lagu I Only Want To Say yang melukiskan pergolakan batin Sang Mesias saat ditinggal sendiri di Taman Gethsemane. Karena, para murid yang kelak dipercaya umat Kristiani sebagai rasul, justru tertidur lelah. Padahal Kristus tinggal menunggu hari untuk ditangkap dan disalibkan. Lagu ini dibuka dengan narasi Jesus, “Will no one stay awake with me, Peter, John, James? Will none of you wait with me, Peter, John, James?” Karena tak seorangpun yang terjaga, Jesus pun bermonolog: I only want to say, if there is a way. Take this cup away from me, For I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed, I'm not as sure as when we started. Kebimbangan Mesias kala sunyi itu terpapar gamblang dalam lirik berikut. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for three years, seems like thirty. Could you ask as much from any other man? Jokowi, Presiden Ketujuh, yang saat kampanye dianalogcandakan mirip Kristus karena sama-sama tukang kayu asal Jawa Tengah yaitu orang Solo dan Orang Kudus, kini mungkin dalam kebimbangan serupa. Kasus BG vs AS, Polri vs KPK, Senayan vs Kuningan, mendesak Jokowi peselancar ke puncak dua arus yang bertabrakan. “Listen, surely I've exceeded expectations,” lantun Ian dalam I Only Want To Say.


3

Daftar Isi Edisi 31|Tahun ke-3|Februari 2015

Laporan Utama 12

Firasat Sang Penyidik Sejak menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini yakin akan ada aksi balasan.

16

Jokowi dan Samad Bisa Lewat Hasto dengan lantang mengungkap hasrat Samad yang ingin menjadi pendamping Joko Widodo sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2014 lalu.

18

Perang Melawan Kita Diserang bertubitubi KPK yang didukung oleh pegiat anti korupsi lantas menggelar aksi aksi masyarakat sipil dukung KPK

22

Tersangka Masih Bebas Berbanding lurus dengan usianya ke-11 tahun, saat ini tercatat ada 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun masih menghirup udara bebas.

24

Diantara Dua Karang Tidak banyak yang mengungkap kendali Amerika terhadap aksi pemberantasan korupsi di Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelusuran Aktual menemukan sejumlah fakta keterlibatan Amerika di KPK.

4


28 Wawancara “Kalau Sampai KPK Kurang Ajar, Gue Ramein Sekalian”

Romly Kartasasmita

44 Wawancara “Exit-nya Agar Penerbangan Nasional Lebih Baik”

Yudi Widiana

POLITIK Roadshow Panas Jokowi di Musim Hujan 32

Jokowi melakukan gerilya politik mencari kawan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pemerintah. 34 Bagi-bagi Kursi Pembisik Jokowi Satu dari Sembilan anggota Watimpres yang menjadi sorotan publik usai dilantik adalah Jan Darmadi. 50 geopolitik KPK, Polri, dan Geopolitik Anti Korupsi

Ada konsekuensi geopolitik besar dibalik perseteruan itu jika tidak dikelola dengan baik, amat hati-hati dan cerdas oleh negara, oleh Jokowi. 40 HUKUM Dor... Dor... Dor... 6 Bandar Narkoba di Eksekusi

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengeluarkan pernyataan jika kini Indonesia berada dalam status darurat narkoba. 48 EKONOMI Kedaulatan Bangsa Digadai ke Freeport

Pertengahan Januari 2015, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyetujui perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport selama 6 bulan ke depan. 52 ENERGI Muslihat Bulus Harga BBM

Masyarakat dipaksa membiasakan diri dengan naik turun harga BBM yang akan rutin diumumkan setiap bulan, tanpa jaminan perlindungan negara jika harga itu melonjak tinggi. 56 INTERNASIONAL Raja Baru dengan Visi Lama

Salman bin Abdul Aziz naik tahta menjadi Raja Arab Saudi, menggantikan saudara tirinya yang wafat, Abdullah bin Abdul Aziz. Namun, tampaknya belum akan ada visi baru dan perubahan kebijakan kerajaan, khususnya menyangkut harga minyak, dari sang raja baru. 3 Tatap Redaksi

42 Kilas Hukum

5 Surat Pembaca

50 Kilas Ekonomi

6 Kaki Hari

54 Kilas Energi

8 Lensa Aktual

60 Kilas Nusantara

10 Kilas Nasional

62 Oase

TERKINI

Jokowi Dikelilingi Penghianat Presiden Joko Widodo disebut tengah dikepung oleh orang-orang yang tidak loyal dalam menjalankan kabinetnya. Orangorang tersebut berada di ring-1 Istana, yaitu Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Kepresidenan.”Mereka itu Brutus-Brutus yang akan menghancurkan Jokowi,” kata Politikus Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu, di Menteng, Kamis, 29 Januari 2015. Masinton merujuk pada tokoh sejarah Marcus Junius Brutus, salah seorang di balik konspirasi pembunuhan Julius Cesar, kaisar Romawi Kuno. Masinton sendiri enggan menyebutkan langsung nama pejabat di tiga tempat tersebut. Alasannya, tak etis membeberkan nama. Akan tetapi, ia memastikan tiga orang yang menjadi penghalang komunikasi bukanlah kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Tiga lembaga tersebut memang diketuai orang dari luar PDIP. Jokowi menempatkan politikus Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Kepala Staf Presiden, dosen Universitas Gadjah Mada Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara, dan dosen Universitas Indonesia Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.”Pesan yang dikirim PDIP untuk Jokowi lebih dari satu minggu baru sampai,” kata Masinton Orang-orang di sekitar Jokowi tersebut dinilai sengaja menjauhkan jangkauan dan pengaruh PDIP dari Istana. Masinton menilai sikap tersebut akan membuat Jokowi menjadi lemah dan rentan. Hal yang sama diutarakan oleh politisi PDI-P lain Effendy Simbolon. Menurutnya Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Andi Widjajanto sebagai penghianat. “(Andi) itu pengkhianat, itu kurang ajar sekali,” ujarnya saat diskusi publik Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Senin (26/1). Menurutnya Andi tidak memiliki pengalaman untuk mendampingi Presiden Jokowi. “Yang diatur prematur (Presiden Jokowi) lagi ya sudah. Yang ngatur anak kecil yang diatur prematur ya jadi dah tuh inkubator,” selorohnya. Orang-orang inilah yang dikabarkan akan di resuffel oleh Presiden.“Infonya, Sudirman dan Rini akan di-reshuffle. Semoga hal itu benar. Karena keduanya saya kira tidak memiliki skema dalam perencanaan tata kelola migas kita yang sedang krisis ini,” kata Ferdinand Hutahaean dari Barisan Relawan Jokowi

Presiden (Bara JP), dalam Dialog 100 Hari Jokowi yang digelar Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Rabu (28/1).

Kabareskrim Budi Waseso Berpeluang Gantikan BG Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso berpeluang menjadi calon Kapolri jika Komjen Budi Gunawan(BG) batal dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2015), mengklarifikasi masuknya Budi Waseso ke daftar perwira Polri yang berpotensi dicalonkan sebagai Kapolri. Kata dia bukan tidak mungkin Budi yang baru saja dilantik menjadi Komjen Pol, kembali naik pangkat dalam waktu dekat menjadi Jendral bintang empat bila ia terpilih menjadi Kapolri. Sebelumnya kasus serupa sudah dialami Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Agus Supriatna, yang ditunjuk saat masih menyandang pangkat Jendral bintang dua. "Ingat nggak kemarin ada KSAU, bintang dua naik kemudian langsung (dilantik menjadi KSAU). Dulu pak Timur Pradopo juga demikian langsung naik. Nggak ada masalah," katanya. Di korps Bhayangkara sendiri kasus tersebut terjadi pada Timur Pradopo pada 2010 lalu. Beberapa jam setelah naik menjadi bintang tiga nama Timur langsung diajukan ke DPR menjadi salah satu kandidat Kapolri. Budi ditunjuk sebagai Kabareskrim setelah Komjen Pol Suhardi Alius diberhentikan secara mendadak, dan Jendral Pol Sutarman diberhentikan sebagai Kapolri lebih awal. Sementara itu calon Kapolri yang diajukan Presiden, Komjen Pol, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden pun menunda pelantikan Budi Gunawan hingga kini. Soal apakah Budi tengah dipersiapkan sebagai Kapolri, Tedjo enggan berspekulasi. Siapa yang akan dipilih menjadi Kapolri, hal itu kata dia adalah kewenangan Presiden Joko Widodo. "Tergantung dari bapak Presiden akan memilih mana yang terbaik untuk beliau. Keputusan ada ditangan Presiden," ujarnya.

..

Jokowi Akan Terbitkan Perppu KPK Jika.... Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) untuk mengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun keputusan itu diambil, apabila semua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. "Ya tentu saja, kalau kita mengikuti yang pernah terjadi pada presiden sebelumnya, ketika anggota KPK tinggal dua, kan di-perppu-kan," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2015). Meski belum menerima dokumen informasi secara resmi, Pratikno mengungkapkan, Presiden telah mendengar desas-desus adanya peluang bahwa semua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu, Pratikno mengungkapkan, Kepala Negara akan mendalami informasi itu lebih lanjut. Seperti diketahui, Presiden Jokowi awalnya akan menunggu proses praperadilan yang dilakukan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka yang dinilai menyalahi prosedur. Namun, persidangan itu akhirnya ditunda satu pekan lagi. Di sisi lain, pimpinan KPK satu per satu sudah dilaporkan ke polisi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sudah resmi menjadi tersangka oleh Polri dalam kasus pengarahan saksi palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010 silam. Selanjutnya, surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Ketua KPK Abraham Samad pun muncul untuk kasus dugaan pemalsuan paspor yang dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Feriyani. Dua komisioner KPK lainnya, yaitu Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja, juga sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dengan posisi pimpinan KPK yang terancam dilaporkan banyak kasus pidana itu, Presiden dituntut untuk segera bertindak menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

5

kaki hari yudi latif

Mengapa Pancasila Begitu Penting?

D

i muka Kongres Amerika Serikat, dalam kunjungan pertamanya ke negeri itu (16 Mei-3 Juni 1956), Bung Karno dengan kepercayaan diri yang tinggi berpidato menguraikan Pancasila. Setiap sila disebutkan, hadirin bertepuk riuh, diakhiri dengan aplaus panjang. Tampak disana, meski rumusan Pancasila itu digali dari bumi Indonesia, kandungan nilainya bisa diterima secara universal. Keberanian Bung Karno mengampanyekan Pancasila kepada dunia kembali disampaikan dalam pidatonya di PBB, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”. Ia menyangka seorang pendapat filsuf Inggris, Bertrand Russell, yang membagi dunia ke dalam dua poros ideologis. “Maafkan, Lord Russell. Saya kira Tuan melupakan adanya lebih dari 1.000 juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence.” Selanjutnya ia katakan , Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu, tidak mengikuti konsep liberal ataupun komunis. “Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri, tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang lebih cocok.” Lantas ia simpulkan , “Sesuatu itu kami namakan Pancasila.”

6


Karakter Keindonesiaan Jalan tengah Pancasila itu bukan pilihan oportunis yang timbul dari lemahnya kepercayaan diri, melainkan pancaran karakter keindonesiaan. Karakter keindonesiaan itu pertamatama tercetak karena pengaruh ekosistemnya. Sesuai karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau, karakter keindonesiaan juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya, sifat lautan juga dalam keluasannya mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Sebagai “negara kepulauan” terbesar di dunia, yang membujur di titik strategis persilangan antarbenua dan antarsamudra, dengan gaya tarik kekayaan sumber yang berlimpah, Indonesia sejak lama jadi titik temu penjelajahan bahari yang membawa berbagai arus peradaban. Maka jadilah Indonesia sebagai taman dari peradaban dunia dengan mental penduduknya yang berjiwa kosmopolitan. Karakter keindonesiaan juga merefleksikan sifat tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur memudahkan segala yang ditanam, sejauh sesuai sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, karakter keindonesiaan adalah kesanggupan

corbis image

menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang. Etos pertanian masyarakat Nusantara bersifat religius dan gotong royong dalam rangka penggarapan lahan bersama. Sifat religius dan sensitivitas kekeluargaan juga memijarkan daya-daya etis dan estetis yang kuat. Maka, jadilah Nusantara sebagai pusat persemaian dan peryerbukan silang budaya, yang mengembangkan berbagai corak kebudayaan yang lebih banyak dari kawasan Asia mana pun (Oppenheimer, 2010). Penindasan ekonomipolitik oleh kolonialismekapitalisme memang banyak menggerus sifat-sifat kemakmuran, kosmopolitan, religius, toleran dan kekeluargaan dari Tanah Air ini. Di sisi lain kolonialismekapitalisme juga mengandung kontradiksi internalnya yang membawa unsur-unsur emansipasi baru, seperti humanisme, peri kebangsaan, demokrasi, dan keadilan, yang dapat memperkuat karakter keindonesiaan. Persenyawaan antara anasir karakter asal yang mengendap laten dalam jiwa penduduk dan visi emansiapsi baru itu diidealisasikan oleh para pendiri bangsa sebagai sumber jati diri, falsafah dasar, dan pandangan hidup bersama. Oleh karena itu, kategorisasi yang bersifat saling mengucilkan antara “golongan kebangsaan” dan “golongan Islam”, dengan identifikasi turunannya bahwa yang satu disebut pro-Pancasila dan yang lain kontra-Pancasila, sesungguhnya suatu keserampangan. Kenyataannya, baik anggota golongan kebangsaan maupun golongan Islam tidaklah monolitik. Lebih dari itu, secara substansif,

kedua golongan memiliki kesepahaman yang luas. Apa yang mereka idealisasikan sebagai dasar kehidupan bersama itu disarikan Bung Karno pada pidato 1 juni 1945 ke dalam lima sila, yang disebut sebagai dasar falsafah (philosofische grondslag) atau pandangan dunia (weltanchauung) negara/ bangsa Indonesia. Gotong Royong Selanjutnya, Bung Karno menyatakan, “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, dapatlah saya satu perkataan Indonesian yang tulen,

Presiden Sukarno menyampaikan pidatonya di PBB.

yaitu perkataan ‘gotong royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong.” Dengan kata lain, dasar dari semua sila Pancasila adalah gotongroyong. Maknanya adalah: prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan), bukan internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaan

harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, “Bhineka Tunggal Ika”), bukan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. Prinsip demokrasi juga harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elite penguasapemodal (minorokrasi). Prinsip kesejahteraannya pun harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme. Dengan semangat dasar kelima sila tersebut, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia begitu visioner dan tahan banting. Prinsipprinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan paham kenegaraan radikalisme sekularis dengan radikalisme keagamaan, paham kebangsaan homogenis dengan triabalisme atavisitis, kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, pemerintahan otokratik dengan demokrasi pasar-individualis, serta ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris. Bangsa-bangsa lain perlu puluhan tahun sejak Perang dunia ke II untuk memasuki jalan tengah keemasan itu. Adapun bangsa Indonesia telah meletakkannya di titik awal berdirinya republik ini. Sayang, masalah bangsa ini memang kerap pandai memulai, tetapi gagal memelihara dan mengakhiri. Tatkala bangsa-bangsa lain mulai menengok warisan pemikiran terbaik bangsa ini, bangsa Indonesia sendiri mulai mengabaikannya. AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

7

Lensa Aktual

Samad pun “Dibakar” Demonstran Puluhan polisi bersiaga di depan gambar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang rusak karena dilempar telur dan tomat oleh massa unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Save Indonesia di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/2). Antara - Sigid Kurniawan

8



9

KILAS NASIONAL

Pengumuman Seleksi CPNS 2014 Molor

Komisi II DPR mempertanyaan penundaan pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil (PNS) formasi tahun 2014. Sebab penundaan itu bila ditarik ke belakang disinyalir ada kecurangan dalam proses penerimaannya. "Kalau pengumuman hasil seleksi terus terlambat, publik bisa menduga-duga kecurangan kembali terjadi sekalipun sistemnya sudah terkomputerisasi," tegas Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, Minggu pekan lalu. Politisi Partai Golkar itu mendesak agar hasil seleksi pegawai pemerintah itu segera dilakukan. Baik seleksi ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Ini sekaligus menjawab adanya kekhawatiran publik terhadap kecurangan manipulasi daftar kelulusan CPNS. Wakil Ketua Komisi II Mustafa Kamal menambahkan, pengumuman seleksi semestinya dilakukan lebih cepat. Terlebih seleksi sudah dilakukan melalui sistem komputerisasi sejak tahun 2014. "Jika pegawai baru tidak kunjung masuk akan berdampak terhadap jalannya pemerintahan, bisa berdampak negatif terhadap pelayanan publik oleh pemerintah," tegas dia. Merespon keterlambatan tersebut, DPR berencana meminta penjelasan pada panitia seleksi CPNS 2014 dan Kemenpan dan RB. / Soemitro 10


Pada 2016, Tempat Ibadah dan Bangunan Sosial Bebas Pajak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi rumah sederhana, tempat ibadah, serta bangunan bersifat sosial pada tahun 2016. "Secara lisan saya sudah menyampaikan permohonan untuk membahas hal itu kepada Menkeu," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, Senin pekan lalu. Diungkapkan, rencana pembebasan PBB ini nantinya dibarengi dengan peniadaan pencantuman Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dalam komponen harga jual rumah. Diharapkan, melalui program ini nantinya bisa membantu masyarakat kurang mampu dan

fasilitas sosial masyarakat. Sebab mereka hanya dibebankan pada awal pembeliannya saja, namun setelah dipakai tidak lagi dibebani pembayaran PBB. Kementerian yang dipimpinnya disampaikan Ferry sudah melakukan koordinasi dengan asosiasi pengembang properti. Koordinasi ditekankan agar NJOP tidak dimasukkan ke komponen harga jual rumah. "Diharapkan pembahasan mengenai wacana ini selesai sehingga dapat diterapkan mulai tahun depan," demikian Ferry yang juga politisi Partai NasDem. / M Sahlan

Kampanye Hitam Calon Ketua Umum PAN Dibantah Zulkifli Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menepis penyataan Wasekjen DPP PAN Rusli Halim terkait adanya kampanye hitam menjelang Kongres PAN IV di Bali akhir Februari mendatang. Mantan Menteri Kehutanan yang diduga terlibat dalam suap rekomendasi alih fungsi hutan di Propinsi Riau dan di Kabupaten Bogor Jawa Barat itu menyebut caracara tersebut tidak ada di partainya. Sebab segenap elit partai berlambang matahari adalah keluarga. Karenanya cara-cara kotor dengan menyerang satu calon dengan calon lain kecil

kemungkinannya terjadi. Dalam hal ini oleh tim Hatta Rajasa maupun oleh timnya. "Tidak ada, itu tidak ada, kami semua adik kakak, kita keluarga, jadi semua baik-baik saja," kata Zulkifli di Jakarta, Sabtu pekan lalu. Wasekjen DPP PAN, Rusli Halim, sebelumnya menyebut adanya indikasi pembunuhan karakter oleh pihak-pihak tertentu ke Hatta Rajasa yang kini masih menjabat sebagai Ketum PAN. Indikasinya terlihat dengan beredarnya pesan singkat menyangkut hubungan besan antara Hatta dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pesan singkat juga mempertanyakan sikap kenegarawanan Hatta. / Soemitro

Era Pembajakan Kekayaan Negara Pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo disebut hanya mengganti pemain. Yakni dari pemain lama ke pemain baru. Muaranya masih sama, melakukan pembajakan terhadap kekayaan negara. "Masalah yang terjadi pada era Jokowi adalah pembajakan kekayaan negara dan rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompok pada kekuasaan," kata pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, di Jakarta, Rabu pekan lalu. Menurutnya, pembajakan kekayaan negara diawali dengan munculnya polemik pengangkatan menteri Jokowi. Dimana pembentukannya bukan lagi didasari komitmen menjalankan pemerintahan berdasarkan gagasan besar Bung Karno, Tri Sakti, melainkan pertemanan. "Mereka mau memegang

komando di masing-masing sektor. Ada tangan-tangan kelompok tertentu di dalam kekuasaan ini," jelas Salamuddin. Ia mencontohkan bagaimana reformasi tata kelola migas yang digalakkan pemerintahan Jokowi tujuan tertentu. Tujuan awalnya terlihat bagus, namun pada intinya hanya mengganti pemain lama dengan pemain baru. "Kita menyebut ini sejak awal bahwa (pemerintah) hanya mengganti pemain lama dengan pemain baru," kata dia. / Novrizal Sikumbang

Pilkada Serentak, KPU Ajukan Tambahan Anggaran Rp830 Miliar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya mengajukan penambahan anggaran untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Usulan penambahan anggaran sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. "Anggaran yang kami ajukan karena untuk pilkada belum sama sekali ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebelumnya kami ajukan Rp830 miliar," ujar Husni di Jakarta, Jumat pekan lalu. Disampaikan, penyelenggara pemilu yang dipimpinnya saat ini tidak mempunyai anggaran sama sekali untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak. Padahal, tercatat ada 204

daerah yang sesuai jadwal akan melangsungkan Pilkada pada tahun ini. KPU, hingga kini masih belum mengetahui berapa biaya total untuk pelaksanaan Pilkada serentak sebagaimana diamanatkan Perppu Pilkada yang diketok menjadi UU Pilkada oleh DPR. Sebab besarannya masih dihitung masing-masing daerah. Anggaran operasional KPU di tahun 2015 sendiri disampaikan Husni mencapai Rp 1,1 triliun. Besaran ini untuk operasional seluruh satuan kerja termasuk rencana penambahan struktur organisasi. "Sekarang kami memiliki 531 satuan kerja. Nanti akan ada tambahan 18 lagi karena ada daerah otonomi baru," demikian Husni. /

Minta Jokowi Turun Tangan, Pegawai KPK Ancam Mundur Beberapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keinginanya untuk berhenti sementara. Salah satu pegawai yang berhasrat melakukan hal itu ialah Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP. "Memang ada opsi dari sebagian pegawai KPK untuk nonaktif. Saya termasuk yang seperti itu," ungkap Johan saat konferensi pers di gedung KPK, Kamis (5/2). Pernyataan sebagai pegawai KPK itu, terlontar akibat belum usainya kisruh yang melibatkan antara KPK dengan Polri. Menurut pengakuan Johan, hal itu perlu dilakukan agar setiap kegiatan yang dilakukan KPK bisa berjalan maksimal. "Pilihannya adalah mengembalikan mandat ini kepada Presiden. Semua terserah kepada bapak presiden Joko Widodo sebagai Kepala pemerintahan dan kepala negara," ujarnya. Namun, dirinya tetap menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Johan mengatakan bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi pasti mengambil keputusan terbaik. "Yang namanya kepala pasti di atas," pungkasnya. / Novrizal Sikumbang

Soemitro


11

laporan Politikutama

F

irasat Bambang Widjojanto (BW) benar. Sejak menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini yakin akan ada aksi balasan. Firasat itu sempat disampaikan kepada Adnan Pandu Praja. "Pak BW beberapa hari terakhir sudah kemas-kemas. Dia punya feeling yang intuitif akan menghadapi kasus ini. Saya katakan ke beliau, 'Tidak mungkinlah Bos," ujar Adnan di KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Demi meyakinkan BW, Adnan lantas menghubungi Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Mantan Kapolda Jawa Timur tersebut lantas memberikan jaminan kepada pimpinan KPK, lembaganya tidak akan melakukan aksi balasan. Tapi itu saja tidak membuat BW tenang. Terbukti seperti diceritakan oleh Ketua KPK Abraham Samad, pada Kamis (22/1) BW sempat berpamitan kepada dirinya. "Pak Abraham, ini malam mungkin malam terakhir buat saya. Tapi percayalah bahwa di KPK akan terus tegar, masih banyak pekerjaan rumah, kezaliman tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Kebenaran akan tampil pada suatu saat," Abraham 12


menirukan ucapan BW. Benar saja esok pagi Bambang ditangkap oleh satuan penyidik Bareskrim Polri. Ia yang sedang mengantar anaknya berangkat sekolah pukul 6:30 di SDIT Nurul Fikri, Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Depok sudah menyadari saat dibuntuti. Ia mengatakan kepada putrinya Izzat Nabila (20) yang ikut dalam mobil Isuzu Panther yang dikendarai sendiri oleh Bambang. “Coba kamu perhatikan sepertinya mobil polisi itu mengikuti kita terus,” ujar Bambang. Sesaat kemudian mobil Bambang diminta berhenti. Sebanyak 14 polisi tak berseragam meminta Bambang turun. Salah seorang anggota reserse meminta Bambang menepi. Secarik kertas surat penangkapan ditunjukkan kepada mantan Ketua LBH Papua tersebut. Namun ia protes dalam surat penangkapan itu alamat yang tercantum salah. Melihat tingkah Bambang, salah seorang polisi sempat akan membekap mulut Bambang dengan lak ban. Namun hal itu urung dilakukan. Tangan Bambang lantas diborgol. Izzat sempat diminta pulang namun ia menolak. Ia meminta ikut dengan ayahnya digelandang ke Bareskrim Polri.

Nelson/ aktual

Firasat Sang Penyadap


13

Pagi itu Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian kesaksian palsu di pengadilan. Salah satu pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu dijerat dengan Pasal 242 juncto Pasal 55 Kitab UndangUndang Hukum Pidana karena menyuruh memberikan keterangan palsu dalam pengadilan. Dia terancam hukuman pidana 7 tahun. Bambang memang sudah mengetahui dirinya hari itu akan ditangkap. Informasi yang dihimpun Aktual menyebut apa yang ceritakan Bambang kepada Samad dan Adnan bukan firasat. Pergerakan pasukan Polri tersebut sudah dipantau oleh KPK lewat tim sadap dan informasi di internal Polri. ”Sejak Budi Waseso jadi Kabereskrim semuanya sudah direncanakan. Dia bentuk tim liar untuk penangkapan ini. Ini balasan,” ujar perwira yang bertugas di Bareskrim Polri. Bahkan Budi sendiri yang memimpin rapat dengan penyidik semalam sebelum BW ditangkap. Rapat digelar disalah satu ruangan di Polda Metro Jaya. Budi membakar amarah polisi sebelum menjalankan tugasnya menangkap BW esok harinya. Langkah Budi Waseso ini juga diketahui BG tanpa persetujuan Badrodin. ”Kapolri sebenarnya saat ini BG,” ujar sumber Aktual di Mabes Polri. Kasus yang menjerat BW sebenarnya bukan barang baru. Tahun 2010 Bambang yang berprofesi sebagai pengacara membela kliennya dalam sengketa Kotawaringin Barat. Bambang adalah pihak penggugat yakni pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.45/ PHPU.D-VIII/2010 tgl 7 Juli 2010 memutuskan mendiskualifikasi putusan KPU Kotawaringin Barat No.62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tgl 12 Juni 2010 yang memenangkan pasangan Sugianto Sabran - Eko Sumarno, lalu menjadikan pasangan Ujang Iskandar - Bambang Purwanto sebagai bupati terpilih versi MK. Saat sidang gugatan digelar 14


di MK salah seorang saksi yakni Ratna Mutiara 1 dari 64 saksi dalam sengketa tersebut. Dalam sidang sengketa itu, Ratna dihadirkan untuk saksi pasangan Ujang pada 28 Juni 2010. Namun kesaksian tersebut terbukti palsu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Ratna bersalah melakukan sumpah palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Saat itu, Ratna bersaksi di depan tiga hakim MK yakni Hakim Ketua Akil Mochtar, Hakim Anggota Hamdan Zoelva, dan Hakim Anggota Muhammad Alim. Merujuk risalah sidang dalam situs resmi MK, Ratna mengaku dirinya telah didatangi oleh tim sukses rival Ujang di kebun karet pada awal April 2010. Sebagai tokoh masyarakat, Ratna saat itu ditawari menjadi bagian tim sukses Sugianto dan Eko. Namun dia menolak lantaran tak mau memecah suara warga. Potensi perpecahan suara muncul karena hanya dua

pasangan yang mengikuti gelaran Pilkada Kotawaringin Barat. "Dia (Tim Sukses SugiantoEko) membagibagikan uang sebesar Rp 50 ribu untuk setiap yang hadir di undangan itu," kata Ratna. Undangan tersebut mengacu pada acara di rumah salah seorang Tim Sukses Sugianto-Eko bernama Ngadi pada awal April 2010. Kendati demikian, Ratna tak hadir dalam undangan. Dia hanya mendengar dari obrolan warga pada acara yasinan. "Tanggal 21 (Mei), hari Minggu, Bapak Sugian hadir di balai desa untuk visi dan misi. Memberikan uang sebesar Rp 100 ribu untuk setiap yang hadir dan menjanjikan kalau Bapak Sugian menang di daerah kami maka kebun PT Astra boleh diambil sawitnya sebanyak tiap orang 2 hektar," ujar Ratna, merujuk

aktual/ istimewa


aktual/ munzir

pada risalah sidang. Ratna mengatakan, tiga hari sebelum pemilihan tiap warga di delapan rukun tetangga (RT) diberi duit Rp 150 ribu oleh Tim Sukses Sugian-Eko. Kesaksian Ratna yang menyebut ada politik uang tersebut kini menjadi batu sandungan Bambang Widjojanto di Bareskrim Polri. Bambang diduga mengarahkan seseorang menyampaikan kesaksian palsu. Namun tuduhan itu disangkal Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar Jumat siang (23/1) di Istana Bogor. "Beliau (Bambang Widjojanto) hanya sebagai pengacara. Beliau tidak pernah terlibat soal saksi. Tidak ada," kata Ujang.

Hal yang sama disampaikan oleh Ratna. “Itu enggak ada briefing Pak Bambang. (Itu pun dalam briefing) wakilnya Pak Bambang omongkan bahwa sampaikan apa yang didengar, lihat, dan rasakan di desa, jangan sembarangan memberi kesaksian karena bapak-ibu mau disumpah, tolong bicara apa adanya,” ujar Ratna. Berbekal putusan PN Pusat itulah Sugianto melaporkan BW ke Bareskrim Polri 19 Januari 2015. Ia menyebut memanasnya hubungan antara Polri dan KPK adalah momentum yang tepat untuk menuntaskan kasusnya.”Dulu saya sudah penah lapor tapi tidak pernah ditanggapi, setelah rame-rame ini saya melihat ini momen yang tepat,” ujarnya.

Laporan Sugianto langsung diproses oleh Bareskrim Polri. Pengacara Sugianto, Carrel Tecualu mengatakan sejak melapor kliennya langsung diperiksa selama empat hari berturut-turut. ”Ini memang jadi prioritas kami diperiksa terus menerus,” katanya. Hasilnya kurang dari sepekan Sugianto sukses mempidanakan BW. Belakangan baru diketahui Sugianto adalah mantan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai penguasa yang mengusung Presiden Joko Widodo. ”Sumpah demi Allah saya tidak diperintah partai, saya hanya mencari keadilan,” Sugianto. Moh Sahlan


15


J

16


Jokowi dan Samad Bisa ‘Lewat’ Capital Residence, apartemen yang berlokasi di kawasan elite Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta. Apartemen itu disebut Hasto sebagai lokasi pertemuan perdana. Awal 2014, kata Hasto, dia mendapat tawaran dari seseorang yang disebutnya ‘D1’ untuk mengadakan pertemuan dengan Samad. PDIP pun menerima tawaran itu, dan segera berniat untuk membahas hal-hal strategis bersama Samad pada pertemuan itu. Pada waktu yang disepakati, Hasto pun datang ke lokasi yang juga telah disepakati, yakni Capital Residence. Ia mengaku dijemput di lobi depan oleh seseorang yang menurut dia sangat dikenal kredibilitasnya. Mereka naik lift dan menuju ke salah satu ruangan di apartemen itu. “Dalam pertemuan itu, beliau (Samad) mengatakan telah membantu orang kami yang punya masalah,” kata Hasto. Menurut Hasto, momentum yang dipilih D1 bagi Samad dan PDIP untuk bertemu cukup baik. Sejak saat itu pun D1 sering bertemu PDIP untuk melobi agar Samad bisa ikut dalam proses pencalonan wakil presiden dari

partai itu. Pada pertemuan kedua, ujar Hasto, pembicaraan antara PDIP dan Samad lebih maju, yakni mengenai posisi strategis wakil presiden. Pertemuan tersebut, menurut Hasto, dilaporkan kepada Joko Widodo selaku calon presiden PDIP.“Saya menyampaikan kepada Bapak Jokowi soal pertemuan-pertemuan itu, mengingat hal itu penting dan strategis,” kata Hasto. Pertemuan ketiga, ujar Hasto, berlangsung di Yogya. Dalam pertemuan itu, menurutnya, disusun skenario agar Samad bisa bertemu Jokowi. Disepakati pertemuan akan dibuat terkesan tak sengaja, dan dipilihlah bandara sebagai lokasi pertemuan kedua tokoh itu. Sementara lokasi pertemuanpertemuan berikutnya tak secara spesifik disebut Hasto. Namun ia menyebut pertemuan itu dihadiri oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono yang ketika itu merupakan Tim Sukses Jokowi, juga oleh sejumlah orang yang kini menjadi menteri di Kabinet Kerja. Pada akhirnya yang terpilih menjadi cawapres Jokowi adalah Jusuf Kalla, bukan Samad. Hasto pun

antara

ika hari Jumat identik dengan aksi penahanan tersangka kasus korupsi di KPK, itu tidak terjadi pada 23 Januari 2015. Sebutan “Jumat Keramat” saat itu disandang sendiri oleh pimpinan KPK. Sejak pagi mendengar kabar penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pimpinan KPK lainya mulai was-was. Tak terkecuali Ketua KPK Abraham Samad. Ia sadar cepat atau lambat dirinya akan menyusul BW. Pria asal Makassar ini bahkan sempat mengurung diri di ruanganya usai tiba di kantor KPK. Ketakutan Samad membuat Presiden Jokowi harus mengutus Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspamres) Mayor Jenderal TNI Andhika Perkasa untuk menjemputnya memenuhi undangan pertemuan antara penegak hukum di Istana Bogor. Bukan tanpa alasan Samad takut keluar “kandang” siang itu. Sehari sebelum BW ditangkap, plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membongkar pertemuan “haram” Samad dengan elit PDI-P. Hasto dengan lantang mengungkap hasrat Samad yang ingin menjadi pendamping Joko Widodo sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2014 lalu. Di bekas kantor Tim pemenangan Jokowi-JK, Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1) Hasto menggelar konferensi pers khusus menanggapi beredarnya artikel berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”. Dalam artikel tersebut penulis yang menyembunyikan identitasnya itu menyebut Samad pernah menggelar pertemuan sebanyak 6 kali dengan elit PDI-P. Namun Samad membantah isi artikel tersebut. Bantahan Samad inilah yang membuat Hasto memilih menyerang Samad. Menggunakan topi dan masker penutup muka Hasto menyebut penampilannya menirukan Samad saat menghadiri pertemuan pada periode Februari-Mei 2014 itu. Hasto memaparkan kronologi pertemuan antara Samad dan PDIP, di mana dia juga ikut di dalamnya, di

Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan menggunakan masker dan topi menunjukkan alat anti sadap telepon genggam saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1).

antara

Foto kiri: Presiden Joko Widodo (kedua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (ketiga kanan depan), Ketua KPK Abraham Samad (kiri depan), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan), Jaksa Agung H.M. Prasetyo (kedua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (ketiga kiri belakang), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan belakang), Seskab Andi Widjajanto (kiri belakang) dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan (kedua kiri belakang) memberikan keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1).

mengaku ditugaskan Jokowi untuk memberitahukan hal itu kepada Samad. “Bagi saya yang menerima tugas dari Jokowi itu, suasananya tentu tak enak menyampaikan kabar buruk pada beliau (Samad). Tapi ketika saya sampaikan, beliau mengatakan, ‘Ya, saya tahu itu karena saya telah menyadap (pembicaraan PDIP), dan yang menyebabkan saya gagal adalah Saudara BG (Budi Gunawan),” kata Hasto seakan menirukan ucapan Samad. Hasto mengatakan dia dan Hendropriyono siap dimintai keterangan dan diselidiki oleh Komite Etik KPK. Ia juga menegaskan semua paparan dalam artikel tersebut benar. Namun Samad memiliki jawaban lain.”Itu tidak benar,” ujarnya. Sayang pengakuan Hasto tidak didukung oleh istana. Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan mantan Tim Sukses

Andi Widjajanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet membantah pertemuan tersebut. Sumber Aktual menyebut istana sempat kaget dengan manuver Hasto. Keterangan Hasto yang menyebut Jokowi sebagai pihak yang memerintahkan dirinya menemui Samad dianggap membahayakan posisi Presiden. Pasalnya jika KPK sepakat membentuk komite etik, Jokowi akan menjadi pihak yang ikut diperiksa dalam rangkaian cerita tersebut. Politisi senior PDI-P Pramono Anung pun langsung menyebut manuver Hasto bukan perintah partai. Sumber Aktual menyebutkan KPK telah melakukan pemeriksaan internal terkait dengan artikel “Rumah kaca Abraham Samad”. Menurut informasi saat pertemuan Samad sempat mengajak salah seorang pegawai KPK yang ia percayai. Pria kepercayaan Samad ini sudah dimintai keterangan oleh internal KPK. Hasilnya ia membenarkan isi artikel tersebut. Sadar dengan kondisi itu Samad yang diundang Presiden ke Istana Bogor untuk pertemuan tertutup membahas penangkapan BW berharap Jokowi berpihak kepada KPK. Seperti saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membela pimpinan KPK Bibit Samad RiyantoChandra M Hamzah dan saat kasus Kompol Novel Baswedan. Samad turut membawa Deputi Penindakan Warih Sadono, Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat Ary Widyatmoko dan Kepala Bagian Keamanan Abdul Jalil. Abraham Samad sendirian masuk ke ruangan rapat di Istana Bogor. Di sana, sudah ada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik,

Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung Prasetyo, dan Plt Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Jokowi yang memimpin pertemun itu. Sejak awal pertemuan Presiden meminta kasus BW dan BG tetap diselesaikan sesuai dengan koridor hukum. Hal itu sempat membuat Abraham gusar. Ia meminta Presiden memberikan sikap yang lebih tegas.”Itu tadi sikap saya kita selesaikan sesuai dengan hukum yang ada,” ujarnya. Keputusan Presiden membuat Samad enggan ikut jumpa pers yang digelar Presiden Jokowi usai pertemuan. Namun Jokowi meyakinan Abraham bahwa BW akan dilepaskan malam ini oleh Bareskrim setelah meminta Badrodin. Usai pertemuan Jokowi menyampaikan sikapnya. "Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai kepala negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada," ujar Jokowi. Peryataan Jokowi seolah menabuh genderang perang antara PDI-P Vs KPK. Gubernur Jawa Tengah yang merupakan politisi PDI-P tidak membantah partainya sedang berhadap-hadapan dengan KPK. "Publik sudah paham. Ini tidak ada persoalan politik? Tentu ada. Tak perlu lagi kita sembunyikan atau berkelak," katanya dalam diskusi hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 25 Januari 2015. Ganjar bahkan mendukung langkah yang dilakukan oleh Sugianto dan Hasto. Menurutnya kedua rekannya itu telah menempuh jalur yang benar. "Tapi, perlu diingat, tak ada yang salah dengan langkah kedua orang itu. Saya anjurkan kepada Hasto agar benar-benar memperjuangkan kasus itu ke komite etik agar tak terjadi fitnah kepada KPK," kata Ganjar. Deddy K


17


S

18


PERANG MELAWAN KITA Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan pada saat yang sama. Adnan dituduh melakukan perampasan saham dan aset sebuah perusahaan pemotongan kayu di Kalimantan Timur. Pelapor kasus tersebut, Mukhlis Ramlan, menuturkan bahwa pada 2005, Adnan dan seorang rekannya, yakni Muhammad Indra Warga Dalem, diberi surat penugasan oleh komisaris utama PT Teluk Sulaiman untuk menjadi penasihat hukum PT Daisy Timber. PT Teluk Sulaiman merupakan pemegang saham terbesar atas PT Daisy. Pada 2006, perusahaan itu mengalami dualisme kepemimpinan dan perkara tersebut diajukan ke pengadilan."Pada saat itulah IWD (Indra) dan APP (Adnan) melakukan RUPS (rapat umum pemegang saham) ilegal. Semula, agenda RUPS itu hanya melakukan

perubahan struktur direksi. Tapi ternyata, di dalam akta perusahaan, ada perubahan struktur, saham, sekaligus modal," ujar Mukhlis di teras Bareskrim, Jakarta, seusai melaporkan kasus itu, Sabtu (24/1/2015) siang. Mukhlis sebagai pemiliki saham di PT Teluk Sulaiman menuding bahwa Indra dan Adnan memalsukan akta notaris perusahaan. Sejumlah direksi dicopot dan digantikan oleh orang dekat keduanya. Begitu juga sejumlah aset, seperti mobil dan bangunan, diambil alih secara paksa oleh Indra dan Adnan. Mukhlis mengklaim perusahaannya merugi ratusan miliar rupiah atas perampasan itu. Pada 2008, Mukhlis sempat melaporkan Indra dan Adnan ke Polres Berau, Kalimantan Timur. Namun, penyidik Polres Berau hanya melakukan pemanggilan pertama terhadap Mukhlis. Selebihnya,

antara

etelah BW ditangkap silih berganti Bareskrim Polri menerima laporan yang tujuannya memidanakan pimpinan KPK. Samad menjadi bidikan pertama. Ia dilaporkan oleh Direktur Eksekutif LSM KPK Watch Indonesia Muhammad Yusuf Sahide ke Bareskrim Polri. Laporan ini sama dengan Hasto juga mempermasalahkan dugaan pertemuan Samad dengan elit PDI-P. Pelapor menggunakan dugaan melanggar pasal 36 dan pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Samad diduga menjanjikan bantuan hukum dalam perkara Emir Moeis dan akan membantu meringankan hukuman Emir Moeis. Memang dalam artikel “Rumah Kaca Abraham Samad” di ungkapkan adanya janji Samad untuk membantu PDI-P. Salah satunya yang sudah ia lakukan meringankan tuntutan terhadap kasus yang menjerat politisi senor PDI-P Emir Moeis. Bareskrim Polri bergerak cepat menanggapi laporan tersebut. Jumat (30/1) lalu pemilik unit Apartemen Capital Residence SCBD bernama Supriansyah dipanggil sebagai saksi. "Kira-kira bulan Februari 2014, AS (Abraham Samad) datang ke apartemen saya di kawasan SCBD. Kebetulan, saya sama-sama orang Makassar. Jadi, saat ini saya dipanggil sebagai saksi di sini. Tetapi, saya tidak punya hubungan apa-apa dengan beliau (AS)," katanya. Ia menceritakan, ada beberapa teman AS yang ingin bertemu dengan ketua KPK tersebut."AS bilang ke saya, 'boleh nggak saya pinjam ruangan di apartemen ini. Sebab, ada teman saya di lantai bawah mau datang ke sini'. Lalu, saya mempersilahkan nya," ujar Supriansyah. Setelah itu, Supriansyah datang ke lantai bawah untuk menjemput teman Abraham Samad tersebut."Saya tahu mereka, mereka adalah Hasto Kristiyanto dan Tjahjo Kumolo, saya segera mengajak mereka ke apartemen saya untuk bertemu Samad," ujar Supriansyah.

Sejumlah aktivis menggelar aksi menyikapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri, di areal Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1).

kasus tersebut dipendam dan tidak pernah terungkap. Mukhlis juga sempat melaporkan kembali Indra dan Adnan pada 2009. Namun, hingga kini kasus itu tidak pernah ditindaklanjuti. "Saya rasa sekarang adalah momen yang tepat. Kami ke sini ingin mencari keadilan," ujar dia. Mukhlis mengatakan, kepemilikan saham Indra dan Adnan di perusahaan pemotongan kayu itu masih terjadi hingga saat ini. Ia bertanya-tanya soal bagaimana etika seorang pimpinan penegak hukum sekelas KPK masih aktif memiliki saham di perusahaan tertentu."Apalagi, IWD ini sekarang sedang dipenjara karena melakukan perampasan saham di pesantren. Silakan cek sendiri. Jadi mereka ini sindikat mafia pemalsu akta pemilik saham yang harus ditangkap Bareskrim," ujar Mukhlis. Mukhlis melaporkan Adnan dan Indra dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Angga Busra Lesmana dengan laporan nomor

TBL/48/I/2015/Bareskrim. Adnan dan Indra diadukan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik serta turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Wakil Ketua KPK lainya yakni Zulkarnaian juga dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Jawa Timur. Aliansi yang beranggotakan fungsionasir Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Fathorrasjid ini dilaporkan ke polisi atas dugaan suap kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2EM) saat dia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim pada 2010 lalu. Diserang bertubi-tubi KPK yang didukung oleh pegiat anti korupsi lantas menggelar aksi aksi masyarakat sipil dukung KPK pada saat car free day, Minggu (25/1). Aksi yang diikuti oleh advokad Taufik Basari, aktifis ICW Emerson Yuntho, pegiat anti korupsi Todung Mulya Lubis, mantan Pimpinan KPK Haryono Umar dan sejumlah selebritis ini menuntut Jokowi untuk memerintahkan polisi menghentikan kasus yang menjerat BW dan pimpinan KPK lainnya. Kelompok ini juga meminta Presiden untuk tidak melantik BG. Aksi juga dilakukan pegiat anti korupsi di depan loby gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sejak BW ditangkap. Ratusan aktivis dari berbagai LSM memberikan dukungan kepada KPK. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, budayawan Butet Kertarejasa, Koordinator KontraS Haris Azhar, Fadjroel Rachman, Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas, artis Melanie Subono, Yenny Wahid bergantian orasi memberikan dukungan kepada KPK. Riuh serta gaduhnya dukungan terhadap KPK ditanggapi istana melalui Menkopolhukam Tedjo Edy Purdijatno. Ia menyebut KPK

telah menggunakan tameng rakyat untuk menghadapi kasus hukumnya. "Pernyataan yang menyudutkan tidak boleh. Jangan membakar massa, itu suatu sikap pernyataan yang kekanakkanakan. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu. Konstitusi yang akan mendukung," kata dia di Istana Negara, Sabtu (24/1). Istana melalui Tedjo memang terus menyerang KPK dan pendukungnya. Saat BG ditetapkan sebagai tersangka Tedjo juga bereaksi keras. Ia menyebut KPK telah mempermalukan wibawa Presiden Jokowi dengan menetapkan seorang calon Kapolri yang dinilai Presiden sebawai sosok polisi yang mumpuni dan teladan. Sejak saat itu, istana memilih jalan untuk membersihkan KPK dari belenggu kekuasaan lama. ”Ini kan kasus lama yang sudah sempat muncul saat seleksi pimpinan KPK tapi dibiarkan agar terkunci,” ujar sumber Aktual yang enggan menyebut nama. Pengamat politik Boni Hargens menilai ada pihak lain di balik konflik yang terjadi antara kepolisian dan KPK. Dia menuding ada kekuatan lama yang ingin tetap aman dari banyak kasus yang memungkinkan untuk dibongkar saat ini. "Bahwa memang ada struktur kekuasaan lama yang sudah cukup lama berkuasa dan ingin menancapkan kakinya dan ingin tetap kuat," katanya dalam diskusi yang bertajuk 'Polri vs KPK, Siapa Bermain di Balik Layar', Ahad (25/1). Menurutnya kekuatan lama ini yang sebetulnya membuat kekisruhan KPK dan Polri semakin meruncing. Mereka punya kepentingan untuk 'mengamankan' banyak masalah atau kasus di masa lalu yang kasusnya potensial untuk dibongkar. Siapa yang dimaksud Bonny tidak jelas betul. Namun jika mencermati kinerja KPK selama ini memang tidak dipungkiri ada sejumlah penanganan perkara yang janggal bahkan cenderung sarat kepentingan. Soemitro


19


Aktual merangkum beberapa kasus besar yang mangkrak dan janggal di komisi yang berkantor di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan itu. Berikut perkara-perkara tersebut: Kasus Innospec dengan Pertamina Kasus ini sempat menggegerkan Inggris manakala pengadilan negeri Ratu Elizabeth II mengungkapkan adanya praktek suap yang melibatkan perusahaan Innospec dengan Pertamina. Pengadilan Inggris ketika itu, memutuskan Innospec bersalah dan wajib membayar denda USD12,7 juta. Dari persidangan terungkap, selama kurun waktu 14 Februari 2002 hingga 31 Desember 2006, Innospec membayar sebanyak USD11,7 juta kepada agen-agen yang kemudian membayarkannya kepada staf Pertamina dan pejabat publik di Indonesia lainnya agar mendukung pembelian TEL. Kasus tersebut mencuat pada 2010. Dan tepat tanggal Selasa 29 November 2011, ketika komisioner KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi SP, KPK menetapkan mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, sebagai tersangka kasus suap perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina pada 2004-2005. Selang dua bulan kemudian, KPK kembali mengumumkan rekanan Pertamina, Direktur PT Soegih Interjaya, Willy Sebastian Liem, sebagai tersangka baru. Namun demikian, kasus yang mencuat ketika KPK masih dipimpin Chandra M Hamzah Cs, hingga dipenghujung kepemimpinan Abraham Samad seolah tenggelam begitu saja. Dua orang tersangka tersebut, hingga kini belum dibawa ke pengadilan. “Kasus Innospec masih didalami,” jawab Abraham ketika dikonfirmasi soal kelanjutan kasus tersebut beberapa waktu silam.

20


Kasus Pencucian Uang Pembelian Saham Garuda Indonesia KPK memang telah menyeret mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke jeruji penjara terkait kasus dugaan suap Wisma Atlet. Namun perlu diingat, ketika proses hukum kasus itu berjalan, KPK menetapan Nazaruddin sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia. Dalam kasus ini, Nazaruddun diduga membeli saham PT Garuda Indonesia dari uang yang berasal dari pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang. Pembelian saham itu, dibeli perusahaan Nazaruddin yaitu Permai Group melalui mandiri securitas. Mantan anak buah Nazaruddin, Yulianis sempat mengungkapkan fakta dipersidangan, bahwa PT Permai Grup, membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp300,8 miliar. Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai proyek-proyek di pemerintah. Rinciannya, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 miliar, PT Cakrawaja Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar rupiah. Kasus tersebut menjadi perkara pencucian uang pertama yang disidik KPK. Namun perkara yang dimulai

sejak Senin, 13 Februari 2012 ini, belum juga masuk ke meja hijau. Kasus Pajak Bank BCA Kasus ini tidak berbeda jauh dengan kasus Innospec yang mangkrak penanganan perkaranya sejak 2011. Dalam kasus permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA), KPK menjerat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo. Akan tetapi, sejak 21 April 2014 hingga kini KPK belum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Hadi, saat itu, dijadikan tersangka tepat ketika berusia 64 tahun. Mantan Dirjen Pajak tersebut dijadikan tersangka tepat ketika dirinya baru saja pensiun sebagai Ketua BPK. Lucunya, sejak ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum sekalipun memeriksa Hadi. KPK membantah kasus tersebut mandeg. Abraham Samad cs beralasan kasus itu masih didalami. “Masih dikembangkan. Nggak (mandek),” kata Jubir KPK Johan Budi, beberapa waktu lalu. Kasus Dugaan Korusi e-KTP di Kemendagri Pada kasus ini, KPK menetapkan Sugiharto selaku pegawai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tersangka. Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ini ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 April 2014. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang

mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Menurut perhitungan sementara KPK, nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun. Kasus Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kemenag Awalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam pengguna anggaran haji di Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2004-2012. Praktek korupsi itu diendus melalui aliran dana ke rekening sejumlah pejabatnya. Tak perlu waktu banyak, KPK pun segera menetapkan mantan Menag yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, sebagai tersangka. Penetapan dilakukan ketika suasana pemilihan umum tengah memanas. Namun demikian, sejak 22 Mei KPK belum sekalipun memeriksa Suryadharma Ali. Bukan menuntaskan perkara SDA, KPK justru membuka penyelidikan baru. "Itu di bawah lidik baru, sudah diajukan buka penyelidikan baru," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas beberapa waktu yang lalu. Kasus Dugaan Pemerasan di Kementrian ESDM Kasus yang menjadi rentetan atas perkara di SKK Migas menguak kasus korupsi lainya di Kementerian ESDM. Partai Demokrat kembali menjadi sorotan karena pelakunya adalah mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga mantan Menteri ESDM, Jero Wacik. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 September 2014.

Penetapan Jero sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono Karno dan bawahannya yang lain diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut. Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, menurut KPK, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar. Kasus Dana Talangan Bank Century Dalam perkara korupsi Bank Century, Budi Mulya telah divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta sejak 16 Juli 2014 lalu. Mantan Deputi Gubernur Bidang IV Bank Indonesia terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang pemberian FPJP dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam pembacaan vonisnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, disebutkan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya bersama saksi yaitu saksi Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI. Disebutkan juga oleh majelis hakim Made Hendra yang membacakan vonis Budi Mulya pada 16 Juli 2014, yakni saksi Raden Pardede selaku

sekretaris KSSK. Meski begitu, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus Century. Bahkan, saat nama Boediono disebut statusnya telah menjadi tersangka oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Beberapa pimpinan lembaga anti korupsi itu langsung membantahnya. Kasus Korupsi SKL BLBI Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ini dikeluarkan ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Yakni melalui Instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri Nomor 8 Tahun 2002. SKL berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham atau dikenal dengan Inpres tentang release and discharge. Merujuk pada inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya baru membayar 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Dalam kasus ini, KPK telah memanggil mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi dan Menteri Koordinator Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti.


21


B

erbanding lurus dengan usianya ke-11 tahun, saat ini tercatat ada 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun masih menghirup udara bebas. Nasib tersangka menggantung meski telah dijerat KPK lebih dari tiga bulan. Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Junto dalam pemaparan akhir tahun 2014, bahkan mencatat ada tersangka yang lebih dari tiga tahun tidak dilakukan penahanan. Berikut ke-10 tersangka dimaksud: 1. Mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, yang ditetapkan sebagai tersangka tahun 2011 atas perkara kasus suap perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina. 2. Mantan Direktur PT Soegih Interjaya, Willy Sebastian Liem 22


3.

4.

5. 6.

7.

yang ditetapkan sebagai tersangka tahun 2012 atas kasus suap perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina. Mantan Ketua BPK/Dirjen Pajak, Hadi Purnomo yang ditetapkan sebagai tersangka tahun 2014 atas kasus pengurusan pajak yang diajukan oleh BCA pada tahun 2003. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari ditetapkan tersangka tahun 2014 atas kasus pengadaan alat kesehatan buffer stock di Kemenkes tahun 2005. Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, tersangka kasus pengadaan PLTA di Sungai Memberamo Papua. Mantan Kadis Pertambangan dan Energi Provinsi Papua,

Johan Karubaba, tersangka kasus pengadaan PLTA di Papua. 8. Mantan Direktur PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya, Lamusi Didi, tersangka kasus pengadaan PLTA di Papua. 9. Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Sumsel, Rizal Abdullah, tersangka kasus pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna di Sumsel tahun 2010-2011. 10. Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik, tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengadaan di Sekjen ESDM. Sikap KPK mudah menetapkan tersangka namun lamban dalam penuntutan dikritik oleh mantan Ketua KPK Taufiqurahman Ruki.”Kalau di era saya dulu ada SOP tersangka 20 hari harus ditahan. Kepastian hukum itu penting orang yang lama ditetapkan sebagai

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

Tersangka KPK Masih Bebas


tersangka tapi tidak segera diproses itu sakit hatinya,” ujarnya Redaksi Aktual mencatat ada sejumlah kasus yang janggal dalam pengungkapannya. Misalnya dalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin. Saat ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada tahun 2011 silam KPK menyebut Nazaruddin terlibat dalam korupsi di puluhan proyek dan 22 kementrian. Bahkan pimpinan KPK saat itu Busqro Muqodas menyebut potensi kerugian Negara dalam kasus Nazaruddin mencapai Rp6,7 trilyun. Namun hingga kini Nazaruddin hanya dijerat dalam kasus korupsi Wisma Atlet Seagames Palembang dan pembelian saham PT Garuda Indonesia Airlines. Untuk kasus saham garuda sudah hampir 3 tahun Nazaruddin menyandang status tersangka namun ningga kini belum disidangkan. Kejanggalan lain juga terlihat

dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Dikasus ini Nazaruddin kepada majelis hakim mengaku ikut terlibat dalam mengurus anggaran. Ia bahkan sempat menyetorkan dana ijon kepada pihak Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebesar Rp10 miliar namun KPK tidak menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. Di kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertran) Nazaruddin secara ajaib juga lolos. Padahal ia mengaku sebagai otak dibalik proyek sebesar Rp27 miliar tersebut. Di kasus ini KPK menetapkan istri Nazaruddin yakni Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka. Tudingan KPK dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu semakin kuat setelah Nazaruddin mengakui melakukan korupsi di 12 Kementrian.

Lagi-lagi pria asal Pekanbaru tersebut lolos. Bahkan pekan lalu setelah KPK diguncang prahara Bambang Widjojanto mewacanakan penghentian penyelidikan kasus-kasus yang dilakukan oleh Nazaruddin. "MNZ ini dilemanya itu apakah KPK akan menindaklanjuti temuan-temuan dari kasus penyidikan sehingga meluas atau kita berhenti. Kalau sebagian kami menginginkan sudah, berhenti dulu," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (29/1). Bambang menilai, jika penyelidikan kasus MNZ dilanjutkan akan tidak 'fair' bagi penyelidikan yang lain. Dia mengatakan jika kasus tersebut dihentikan, maka kasus yang lain juga harus dihentikan."Tapi kan dilema lainnya, kalau ini berhenti kasus lainnya juga harus berhenti juga yang sedang dalam penyidikan. Apakah fair kalau dia dituntut berulang kali? jadi nanti dibuka lagi pengadilan, buka lagi sprindik, dilemanya disitu sebenarnya," paparnya. Deddy K


23


I

stanbul tidak pernah tidur. Malam tanggal 17 Desember 2013 di Turki tepatnya di Istanbul dan Ankara 52 orang ditangkap oleh Biro investigasi finansial Kepolisian Turki atas tuduhan korupsi. Dua diantara mereka yang ditangkap adalah anak Menteri Ekonomi Zafer Caglayan dan Menteri Dalam Negeri Muammer Guler. Polisi juga menangkap direktur bank Halkbank Suleyman Aslan dan pebisnis asal Azerbaijan, Reza Zarrab. Zarrab didakwa telah membentuk kelompok yang bertugas untuk menyuap pejabat untuk menyamarkan penjualan ilegal emas ke Iran melalui Halkbank. Sementara Aslan didakwa telah menerima suap. Skandal korupsi ini diungkap tiga bulan sebelum Pemilu dimana Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan maju sebagai calon Presiden. Kasus ini juga sempat mengarah kepada pengusutan keterlibatan anak Erdogan dalam kasus korupsi yang melibatkan pengusaha Arab Saudi. Namun Erdogan melawan. Dengan kekuasaan yang ia miliki esok harinya sebanyak 350 polisi di sejumlah daerah yang terlibat dalam investigasi kasus korupsi ini ia pecat. Di antara para perwira yang dipecat termasuk komandan penyidik kejahatan finansial, anti-

24


penyelundupan, kejahatan siber, dan kepala unit kejahatan terorganisasi. Erdogan juga mencopot Kepala kepolisian Istanbul, Huseyin Capkin. Ia menyebut investigasi dugaan korupsi sengaja dilakukan untuk menyerang pemerintah. "Kami tak akan membiarkan adanya intrik politik. Tak seorangpun berhak merusak masa depan negeri ini," kata Erdogan. Bahkan dengan lantang ia menyebut adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam rancana penggulingan dirinya melalui skandal korupsi. ”Ada plot asing dan anasir di dalam negeri yang sedang menggerogoti kekuasaan pemerintahan,” kata Erdogan Erdogan memang membuat perubahan besar selama 11 tahun berkuasa di Turki. Negara yang selama ini dikenal pro Barat tersebut dibawanya berpaling. Erdogan bahkan mengkritik keras Israel tentang kebijakan Negara tersebut di Gazza. Hal ini membuat Erdogan kerap coba dijatuhkan. Februari 2014 misalnya ia kembali diserang dengan beredarnya rekaman telepon ia dengan anaknya Bilal. Dalam perbincangan itu, Erdogan meminta putranya untuk memindahkan uang jutaan euro yang disimpan di beberapa rumah. "Masih ada sekitar 30 juta euro lagi (sekitar Rp 478 miliar)," kata Bilal dalam pembicaraan itu. Pembicaraan telepon yang bocor itu sejauh ini belum dapat diverifikasi kebenarannya, diklaim terjadi pada 17 Desember lalu, di hari yang sama para sekutu Erdogan tertangkap dalam penggerebekan polisi terkait skandal korupsi. Dalam pembicaraan itu, Erdogan menjelaskan kepada Bilal soal penggerebekan polisi, yang

menahan dua orang pebisnis dan anak mantan menteri kabinet yang tertangkap karena diduga terlibat suap, penyelundupan emas, serta bekerja sama dengan Iran yang dijatuhi sanksi internasional. Ia mengutup penyebaran rekaman tersebut. "Rekaman itu adalah produk amoral dan sama sekali tidak benar," ujarnya. Amarah Erdogan mengancam mengusir Duta Besar Amerika untuk

BLOOMBERG

Diantara Dua Karang

AP

Turki, Francis Ricciardone "Sejumlah duta besar terlibat dalam aksi-aksi provokasi. Kami tak harus menerima kalian di negeri ini," kata Erdokan. Pengungkapan skandal korupsi yang dilawan oleh Erdogan kontan saja membuat aksi unjuk rasa. Ribuan warga Turki memenuhi jalanjalan Ankara dan Istanbul. "Kami tak bisa menutup mata terhadap siapa pun yang merusak perdamaian negeri ini dan mencoba untuk membajak

demokrasi," tambah dia. Perlawanan terhadap Erdogan semakin kuat, tetapi faktanya politisi berusia 59 tahun ini sudah memenangkan tiga pemilihan umum. Lembaga peradilan dan kepolisian berada di luar kendali PM Erdogan dan dipengaruhi kuat oleh ulama Turki yang kini tinggal di Pennsylvania, AS, Fethullah Gulen. Ulama ini mengasingkan diri ke AS tahun 1999 karena tuduhan

berencana mendirikan negara Islam Turki. Erdogan dan Gulen adalah sekutu utama sekian lama. Lewat Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), keduanya berhasil melemahkan lembaga militer Turki. Sejak 2002, AKP selalu memenangi pemilu akibat kemakmuran, pertumbuhan, dan kolaborasi Persaudaraan Muslim (yang dimotori Erdogan) dan Gerakan Hizmet (Gulen) lewat Partai AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

25

Keadilan dan Pembangunan. Dalam perkembangan selanjutnya, Erdogan dituduh ingin berkuasa sendiri dan meninggalkan koalisinya serta bersikap otoriter. Erdogan mulai melucuti Gerakan Hizmet, termasuk berniat memberangus sekolah-sekolah swasta milik Hizmet. Sejak 17 Desember, Erdogan dan Gulen terlibat perang mulut lewat media. Erdogan menuduh Gulen menyusup dan membentuk pemerintahan dalam pemerintahan dan mencoba menjungkalkannya. ”Ada plot asing dan anasir di dalam negeri yang sedang menggerogoti kekuasaan pemerintahan,” ujar Erdogan. Gulen menuduh Erdogan berpikiran busuk karena menuduhnya berkonspirasi dengan asing. Kedutaan Besar AS di Ankara juga mengatakan, ”Pemberitaan tentang konspirasi dan keterlibatan AS sama sekali tidak benar.” Kondisi yang terjadi di Turki tidak berbada jauh dengan Indonesia. Tidak banyak yang mengungkap kendali Amerika terhadap aksi pemberantasan korupsi di Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelusuran Aktual menemukan sejumlah fakta keterlibatan Amerika di KPK. Melalui program yang disebut Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika mulai mengatur memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Pada tahun 2006 Indonesia mendapatkan bantuan dari program MCC sebesar USD 55 juta. Program ini terbagi menjadi dua bagian besar yakni USD 35 juta untuk kegitaan anti korupsi. Sisanya USD 20 juta untuk program kesehatan imunisasi. Dana tersebut sebesar USD 11 juta diterima oleh KPK. Sisanya dibagikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Mahkamah Agung. Berdasarkan dokumen kawat diplomatik yang diunggah oleh situs Wikileaks menyebutkan untuk mendapatkan dana tersebut Amerika meminta KPK menunjukkan performanya dengan minimal dapat menyidangkan 4 terdakwa dalam kurun waktu 26


satu bulan. Rupanya pada periode pimpinan KPK Taufiqurahman Ruki cs KPK dapat melampaui target. Dalam dokumen tersebut analis dari kedutaan besar Amerika di Indonesia meyakinkan pemerintah pusat di Washington untuk segera memberikan hibah kepada KPK. Hal ini dilakukan dengan tujuan melindungi aset Amerika di Indonesia. Selain memberikan bantuan dana Amerika juga memberikan sejumlah

alat elektronik yakni alat sadap dan pelatihan yang diberikan oleh Federal Bureau of Investigation(FBI). Direktur FBI, Robert S Mueller bahkan sempat mendatangi kantor KPK untuk bertemu pimpinan pada tahun 2011 silam Pada dokumen yang dikirimkan oleh kedutaan besar Amerika bulan November 2007 juga disebutkan untuk mempercepat akselerasi pemberantasan korupsi KPK

BLOOMBERG


bekerjasama dengan Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani yang oleh Amerika disebut sebagai sosok yang reformis. “The KPK is partnering with other reformers, such as Finance Minister Sri Mulyani, to address broader judicial and civil service reform. Sri Mulyani has made great progress with Finance Ministry reform, removing notoriously corrupt Directors General of Tax and Customs,” seperti dikutip dalam

laporan tersebut. Kerjasama antara KPK dengan Sri Mulyani dalam pembersihan personil di Dirjen Pajak adalah dengan melaporkan korupsi pajak Bank BCA yang diduga dilakukan oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo pada tahun 2007 kepada KPK. Setelah 10 tahun mengendap di KPK, Hadi baru ditetapkan sebagai tersangka di era Abaraham Samad pada tahun 2014. Keberhasilan program MCC

di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Amerika memuji Ketum Partai Demokrat tersebut.” President Yudhoyono has made combating corruption his top priority. The Corruption Eradication Commission, an independent government body established in 2004, has prosecuted high-profile cases and coordinates governmentwide prevention strategies. Funded by the US Millennium Challenge Corporation (MCC) Threshold Program, ICITAP is purchasing multi-million dollar electronic surveillance equipment for the KPK, which enables the GOI to gather electronic evidence for corruption prosecutions more effectively,” seperti dikutip dalam dokumen kawat diplomatik 3 Juni 2008. Sumber Aktual di elit PDI-P dan Istana membenarkan konflik antara KPK dan Polri memiliki hubungan dengan politik luar negeri yang dipilih Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik Jokowi bersama Kabinet Kerja mengarahkan politik internasionalnya ke China. Sejumlah kerjasama dengan skala besar disepakati pemerintahan baru. Misalnya kesepakatan Jokowi membawa Indonesia bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Lembaga keuangan yang dibuat pemerintah China untuk menyaingi dominasi International Monetary Fund (IMF). Pembangunan power plan dan infrasturktur dengan skala besar dengan perusahaan China. Sejak awal istana bukan menutup mata dengan pergerakan ini. Penunjukan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dianggap sebagai titik kompromi dua kekuatan global. Ia dikenal dekat dengan Washington. Bahkan sehari sebelum dilantik Luhut sempat bertemu dengan elit Parlemen Amerika di Washington. Kondisi pemerintah saat ini mengingatkan kita pada pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta yang berjudul “Mendayung Diantara Dua Karang”. Wahyu Romadhony


27

wawancara

I

a adalah konseptor UndangUndang KPK. Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM ini mulai jengah dengan sepak terjang KPK. Menurutnya banyak tindakan KPK yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat UndangUndang. Pekan lalu di kantornya Nebby Mahbiburrahman dan Tino Oktaviano bertemu dengan Prof. Romly Kartasasmita. Dia mengritik lembaga anti rasuah pimpinan Abraham Samad ini kepada Aktual. Ia banyak berbicara soal penanganan kasus Budi Gunawan dan sejarah berdirinya KPK:

28


Dalam kasus Budi Gunawan, Polri dan KPK beda menyikapi hasil penelurusan PPATK? Tanya PPATK, kenapa cuma dia (Budi Gunawan, BG)? Ini kelihatan kalau KPK ada kepentingan, ada yang mengarahkan. ‘Itu (BG) bakal jadi Kapolri, sikat saja!’ Oh... tak bisa seperti itu. BG kan diduga masuk petinggi Polri yang memiliki rekening gendut? Harusnya orang yang pertama bicara soal rekening gendut itu dicek dulu, bersih atau tidak. Cek ke Pak Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen Demokrat) dulu, mana dia? Kenapa tiba-tiba diam. ICW dan KPK punya dokumennya tapi tidak

gerak-gerak. Orang lain justru dihajar habis. 10 juta dollar itu ngga kecil. Saya ingat betul itu. Sekarang dikit-dikit Polri, udah masuk tahanan diam. Sekarang berlagak berantas koruptor. Dokumen ada sama dia, Yunus (Yunus Husein.red), Yusuf (Muhammad Yusuf.red), Yusril (Yusril Ihza Mahendra.red). Ada sama mereka bertiga. Tidak jalan juga, aman-aman aja. Makanya Yunus diam kalau ketemu saya. Kalau ngomong kenceng-kenceng, saya akan tanya rekening gendutnya sudah diperiksa belum? Orang KPK sudah umumin belum milik dia? Saya belum baca tuh rekening mereka, Abraham jumlahnya sekian, Yusuf jumlahnya sekian.


“Kalau Sampai KPK Kurang Ajar, Gue Ramein Sekalian”

Harusnya penegak hukum juga harus terbuka soal jumlah rekeningnya? Saya belum dengar sampai sekarang soal itu. Makanya Yunus bikin aturan PPATK kalau semua bank sama, harus menyetorkan semua rekening nasabahnya. Saya bilang, apa alasannya? Kan yang mencurigakan laporan dari lembaga. Kenapa jadi begini? Ini kan banyak rekening mencurigakan, ya kamu dong yang harus bergerak. Terus diancam lagi, kalau bank tak koperatif. Dipukul. Itu namanya pemerasan. Itu Yusuf, itu bimbingan gue, rusak juga. Siapa yang benar dalam hal ini, versi Polri apa KPK? Pokoknya kalau sampai KPK kurang ajar, gue ramein sekalian. Soal gratifikasi misalnya. Anda pulang dari rumah saya, balik bawa amplop. Dalam 30 hari harus dikembalikan ke KPK. Kalau enggak, masuk kasus suap. Nah ini yang Anda baca gratifikasi. Masuk suap. Jadi gini, ada pejabat yang punya kewenangan terhadap pengangkatan jabatan atau penerimaan pegawai. Jika dia terima uang dari yang diangkat tanpa diketahui, maka ini sama dengan pasal suap, Pasal 12 A. Pegawai negeri yang menerima kan harus jelas itu, misal Pasal 5 itu harus jelas siapa. Dalam gratifikasi itu harus diketahui orang yang terima. Kalau sulit, maka KPK lari ke Pasal 37a, tapi 37 terkendala di b nya. Bila terdakwa tidak bisa menjelaskan, maka KPK pakai TPPU, asetnya diambil. Makanya kalau saksi bilang dia yang ngasih suap maka dia juga kena menurut UU. Ada enggak orang yang ngasih duit ngaku? Tidak ada. Itu kesulitannya suap. Kalau enggak ada duitnya. Pak Budi makanya kena Pasal 37. Misalnya gini Pak Budi itu melebihi profilnya (gaji jabatannya. red), makanya Pak Budi kena. Hakim baru bilang kalau Pak Budi harus buktikan, Terus Pak Budi enggak bisa ngomong. Nah kena sudah Pak Budi sama TPPU. Paling cepat nanti seperti begitu. Habis dia kena pasal TPPU. Nanti kan gitu, habis sudah.

Pak Budi keluarga, istri, kakek, nenek gitu ceritanya, ambil semua. Jadi pembuktian terbalik itu yang dulu saya tolak. Padahal itu, dari 2006 itu saya bikin. Saya Ketua Tim UU Pencucian Uang tahun 2006. Kemudian tertahan sampai 2008. Lalu saya dipanggil lagi. Eh.. yang jadi tim Bapak Yusuf. Saya bilang saat itu bahwa itu melanggar HAM. Saya bilang saya enggak mau. Eh.. Yusuf jadi Ketua, mau saja dia. Lalau pada tahun 2010 keluar kok jadi gini nih Undang-Undangnya. Ada kejanggalan dalam penetapan BG? Kalau kembali ke Pak BG itu (memang) janggal. Menurut saya, soalnya enggak jelas asal-usul hukumnya. Kebiasaan KPK kan begitu, panggil saksi. Ya kan? Kalau dia baru punya, lah terus dari laporan masyarakat kan enggak bisa dinyatakan TSK. Jadi dia harus yakin dengan dua alat buktinya. Kalau di LHA (Laporan Hasil Analisis) itu enggak bisa itu, itukan bukan diranah yuridisial. Demi keadilan kan enggak ada. Kalau di BAP kan ada berarti LHA itu bukan bukti. Petunjuk aja, petunjuk pun bisa jadi bukti kalau ada serangkaian saksi-saksi yang sama itu baru petunjuk bukan nanti saksinya berarti TSK nya mendahului itu kan. Bener ga? Inget waktu saya ditahan. Saya keluar negeri saksi diperiksa 35 menit, kemudian saya ditahan. Masih diperiksa saya. Saksi diperiksa dulu, ini enggak dia baca LHA terus mendugaduga. Nih enggak ada nih bukti TSK. Kelihatan kejar tayang untuk menjegal, itu kan. Luar biasa itu kerjaan kayak gitu, preman saja enggak gitu. Apa yang harus dilakukan mereka yang kena jerat KPK, termasuk BG? BG minta itu tandatangan ketuanya. Ada berapa penetapan TSK-nya, tandatangan nih, terus sprindiknya juga. Kalau ini kan harus lima, bukan empat, baca pasal soal ini. Harus lima orang dong. Emang tandatangan bisa dipalsukan? Nih misalnya kamu

tandatangan, Pak Romli tolong samain ini dong, kan enggak bisa. Kena pidana dong memalsukan tanda tangan. Memalsukan tandatangan enggak boleh. Nanti kalau memang di pengadilan diminta dihentikan ya harus berhenti dong. Mana ada Undang-Undang yang lebih kuat dari pengadilan. Katakanlah kalau diterusin, ya gugat. Perdata dia, gugat pakai TUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) karena udah diperintah enggak nurut lu. Terus Pak BG-nya jangan mau di panggil. Bahayanya gitu kalau KPK itu dipegang sama orangorang yang justru kalau enggak ada SP3nya. Itu alat buktinya harus banyak. Zaman Ruki kalau enggak limaenam dia buktinya. Zaman Antasari tu banyak buktinya. Kalau ini gagal, ada yang ini. La kalau aku tanya sekarang, hakim takut, negara takut. Pertanyaan saya sekarang, kalau hakim pada gitu, ya pencari keadilan kan ujungnya dekat pengadilan. Sekarang mau tanya dimana, kami cari keadilan ke KPK? Kan enggak bener lagi. Keputusan KPK bisa digugat? Kalau baca itu, bisa digugat. Kalau kita melihat, setelah Busyro lengser kan Desember (16/12/2014). Budi Gunawan (BG) termasuk salah satu kasus yang diputuskan oleh empat pimpinan. Yang neken itu siapa? Penetapan BG yang neken sprindik (Surat Perintah Penyidikan) itu dua, empat atau lima? Itu seharusnya lima-limanya, kalau empat saja sudah cacat hukum itu, apalagi dua. Dalam membuat keputusan di KPK bersifat kolektif kolegial atau setengah plus satu (Pasal 21 ayat (5) ? Bukannya itu sudah cukup? Empat saja cacat menurut saya. Maaf saja, semua langkah KPK semenjak Busyro berhenti itu cacat. Sekalipun sikap politik di DPR mengatakan tidak apaapa. Kan yang melaksanakan KPK bukan DPR. Jangan mengatakan DPR tidak apa-apa, loh kamu yang menjalankan, tugas kamu yang meneken lima menangkap orang. Kalau AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

29

wawancara

saya menangkap. Jadi ini sebetulnya secepatnya dilengkapi, jadi Desember itu saya udah tanda tanya. *** Dalam hal pencalonan BG, setelah menerima masukan berbagai pihak, Presiden Jokowi akhirnya melakukan penundaan dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti (Wakapolri)? Undang-Undang Kepolisian acuannya. UU Kepolisian boleh diberhentikan aktif tidak dengan arti menyebut Plt (Pelaksana Tugas). Artinya, satu dia melanggar hukum atau tidak, dua sakit, tiga meninggal dunia. Tanyakan kepada Sutarman sakit tidak, dia mati tidak? Dia melanggar hukum tidak. Kapan Sutarman pensiun? Oktober (2015) Pertanyaannya kenapa? Dalam hal ini mendesak, darurat atau tidak bisa Plt. Apa itu mendesak? Kalau sekarang juga Sutarman masih ketawa-tawa, bisa melakukan pekerjaan dan tugasnya dengan normal, kenapa diganti. Dalam hal ini Presiden melanggar UU tidak? Melanggar UU. Kalau negara hukum, kalau Pancasila ya boleh. Itu tak bisa itu. Kalau dasarnya tak ada kesukaan, ah gue ganti aja. Kapan Pak, Oktober? Jangan sekarang saja. Dasarnya apa, nah itu harus jelas. Tak bisa dipertengahan jalan. Plt tidak bisa mengambil kebijakan strategis? Bagaimana seharusnya, ada pembatasan waktunya? Plt ini tak boleh mengambil kebijakan yang strategis. Jadi tugas Kapolri ini apa, A, B, C. Itu saja, keluar dari situ tak bisa. Yang strategis, itu tak bisa. Harusnya begitu, ada batas waktunya Oktober. Sampai Sutarman selesai, baru Plt diangkat Kapolri. Margarito (Margarito Kamis, ahli hukum) bilang, batas waktunya 30 hari untuk mengangkat Kapolri? Dasarnya UU Kepolisian? Saya juga belum baca, cek saja di UU kepolisan. Ada tidak di UU 30


Kepolisian. Jadi serba salah, eksekutif juga keliru. Lembaga yang super hebat juga keliru, jadi banyak. KPK juga harus tahu Pasal 6a (UU KPK). Pasal 6a itu koordinasi, supervisi, kalau disupervisi dan koordinasi ada masalah ambil-alih, kan begitu. Kalau sudah jadi dilantik, menterimenteri sudah dilantik, monitoring dan evaluasi. Kalau kasus BG kan enggak ada monitoring, evaluasi, koordinasi. Banyak kejanggalan. Pertanyaannya, itu enam bulan? Enam bulan itu relatif, AM (Andi Mallarangeng, mantan Menpora) berapa bulan? Setahun lebih. Apa yang salah di KPK dalam menangani perkara? Yang kita mau, tangkap dan bukti yang lengkap. Ini kan tidak, cari lah siapa perempuanya dan dipermalukan. Ini terlalu habis. Pertanyaan saya, kembali ke UU, ini sesuai tujuan enggak? Tujuannya adalah Polri dan Kejaksaan terdorong jadi aktif, bersama-sama untuk aktif. Itu tujuannya adanya lembaga ini. Kalau dua itu selesai, KPK bubar, ad hoc. Jadi malu gue yang bikin UU. Gue sendiri yang buat UU pada enggak tahu, apalagi Samad (Abraham Samad, Ketua KPK) itu. Tanya Taufiqurrahman Ruki juga waktu itu di DPR, Fraksi TNI/Polri. Jadi ngomong-ngomong pada sok tahu saja mereka. Padahal mereka enggak pernah ikut bikin. Kepentingan asing dalam pembentukan Undang-Undang KPK? Makanya, tahun 2010 itu kalau lu ikutin nih UU lebih bikinan Amerika, bikinan Departement of Justice kok. Saya ada buktinya, udah gitu mereka ngatur-ngatur lagi. Kalau zaman saya ketua, udah saya usir-usirin tuh mereka. Di negara lu bisa, di negara ini enggak bisa. Begitu saya diganti, eh jadi gitu. Ada suratnya dari Departement of Justice. Jadi ginilah dulu tu orang hukumnya, sok pinter semua, masih bego-bego bener. Jalannya lurus aja kayak kuda, jadi dia enggak lihat

kiri-kanan. Lurus aja, ternyata ini dampaknya kemana-mana. Nah asing tahu peta politiknya kayak gini. Kita enggak tahu kalau ekonomi bisa untuk menjajah. Indonesia bangkrut. Paham enggak? Saya (juga) sadar waktu itu kayak tupai yang kepailitan. Masih inget UU Kepailitan 98-99? Waktu itu saya, Prof dan Dirjen. Gue bilang, ini enggak bisa ini, masa kreditor minta nagih yang punya hutang enggak punya duit, pailitlah ini. Ini gimana ceritanya, kalau asetnya masih banyak terus gimana? Pailit saja, nanti dilelang, enak bener. Perusahaan emang banyak yang asing, entar dia invest. Ya gimana bisa percaya dari segi begini. Ini pribumi enggak jujur, kan kurang ajar. Pergi lu sana, diusir. Jangan kesini lagi. Lawyer asing ada dua orang saya usir. Pergi lu sana jangan sini lagi. Terus saya tanya ini draf kamu? Kenapa cardter eleven enggak masuk? Itu kan UU negara saya itu UU tentang pembayaran utang ‘jadi kalau orang pailit dia dapat hak penundaan’. Jadi masih ada kewajiban nyicil. Kenapa di UndangUndang kami ada di Undang-Undang, kamu enggak ada? Saya bilang itu biar enak untuk kamu ya, supaya kamu bisa kuasain perusahaan. Wah enggak bisa saya bilang kalau pailit dibelikan. Makanya saya usir. Surya Adi Menteri ya, Prof usir ya. Gila lu, gue di marahi Pak Habibie. Dimarahi kenapa? Kenapa diusir lantas bantuan begitu. Ya udah presiden pengecut gitu makanya gue teken aja. Terus baru 2 bulan berlaku dirubah lagi baru masuk tuh PKPU nya bukan main. Sekarang TPPU-nya kalau UU Tipikor yang kemarin saya masih menjabat. Saya masih jaga betul dan Andi Hamzah. Banyak intervensinya jebol tuh si Yunus. Apa yang di rekomendasiin masuk, apa aja masuk. Saya bilang, ini jadi nglantur lu, inget anak jajahan neh. Anak jajahan dateng bule pegang-pegang kemaluan lu minta. Dia bilang, ah enggak masih ingat betul saya. Itu UU pencucian uang. Eh sekarang kesempatan. Masuk Yunus bablas. Orang masih ruwet. Karena dia pikir bobrok nih negara


uang pada keluar, banyak pejabat yang enggak bener. Duitnya enggak masuk kan minjam tetap enggak ada duit bisa pakai surat-surat apa bedanya sama minjam dari luar. Kalau utangkan pasti bayar, ha haa. Jadi penegakan hukum kita enggak lepas dari kepentingan ekonomi jangan salah dan sekarang kan. Masa ada menteri keuangan ke Singapura sih. Ya tolong bantu pada maklum lah. Warga negara kita naruh uang kesana. Menteri Keuangan naruh uang di sana supaya warga negara kita minjem

kesana. Ibarat kita punya anak ya, tidur di rumah tetangga terus pulangpulang minta tolong kita yang anehaneh. Negara gue jadi goblok nih yee... Gara-gara itu tadi KPK, kalau mau jujur Yunus sama Yusuf seharusnya udah ditahan tadi di situ semua pejabat PPATK dilarang menyampaikan harta ke LHA ancamannya 4 tahun. Itu makanya gue panggil si Yunus, baca ini kenapa lu begini, gue yang bikin ne. Wah enggak bisa saya bilang. Untung pada bodoh semua tu.

Coba ada yang berani lapor kena lu 4 tahun, tapi karena enggak ngeh pada diam aja. Jadi pada saat dia bilang rekening gendut pada siapa pun juga dia udah salah. Enggak boleh. Nggak boleh, Yusuf juga udah gue kasih tahu bahkan saya datengin. ‘Suf, lu ngomong apa’ baca nih kena 4 tahun. Ngomong polisi? Saya bilang polisinya apa jaksa enggak ada yang gendut rekeningnya kenapa lu ga bongkar? Enggak jawab malah diam saja. Mokan dong kan kamu jaksa. Udahlah kalau cerita penegakan hukum, aduhhh.... Amburadul. Mungkin kayaknya ngelawan terus. Kejaksaan saya lawan. Inget enggak Kompas incer, dicari semalem enggak support. Dicari Unpadnya tahun 2006. Kalau sekarang gue ngelawan juga Kompas-nya aja udah takut. Banyak itu tulisan Sindo, itu juga masih malu-malu karena kenal aja ama gue. Kalau enggak gue telepon ‘Enggak berani lu rupanya’. Sindo aja enggak berani, Tempo saja udah enggak mau, dicekokin apa sih. Saya kan ngomong ICW dateng waktu seminar si itu tu anak kecil. Siapa itu ( Ronald Donald) Donal Faris ngomong sama saya, moderatornya siapa itu yang yang sekarang jadi staf khusus presiden itu, dia tuh LSM yang juga suka-suka bela KPK. Gue juga bilang tu ama moderator banyakan ngomong lu, tahu aja kagak lu, tahu enggak gue yang bikin ini. Banyak omong kamu enggak ngerti. Sekarang yang bingung tu anak NasDem tu dipakai buat suka belain KPK bongkar. Taufik Basari coba sekarang keadaan gini, kenapa enggak kritik KPK mulutnya diem tu enggak gerak. Suryo Paloh saja yang kenceng ngomongnya kan, lu belain KPK. Terus dia bilang nggak terus gitugitu. Itu juga di tempat doang. Jadi kalau lihat kondisi gini di tahun 2015 masih polanya kayak gini nah wajar tu yang LSM-LSM gitu Profesor, doktor, ngoret sudah. Cinta terhadap bangsanya udah enggak ada. Dan itu pengaruh asingnya kuat saya tahu. Kerjaan ICW dapet berapa tahu saya. AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

31

politik Politik

okowi melakukan gerilya politik mencari kawan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pemerintah, termasuk isu retaknya soliditas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membuatnya gusar. Ada pun konflik antara KPK dan Polri adalah peletup yang semakin membara. Gerilya politik Jokowi dimulai dengan mendekati Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sebelumnya adalah pesaing tunggalnya dalam Pilpres 2014. Jokowi tampaknya menyadari kuatnya pengaruh Prabowo sehingga pertemuan itu digelar sangat spesial di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, akhir Januari 2015. Meski tak ada penjelasan tentang kesepakatan kongkrit dari Prabowo maupun Jokowi, namun pertemuan ini menyiratkan kesan bahwa Jokowi meminta bantuan politik Prabowo dalam menyelesaikan konflik politik di internal koalisi pendukung pemerintah, termasuk konflik pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang melebar menjadi konflik antara KPK dan Polri. "Memang, Jokowi saat ini sedang membutuhkan banyak bantuan kekuatan politik. Bisa jadi ada permintaan dukungan politik di parlemen terhadap isu-isu tertentu yang dirasa rumit," ujar pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Jokowi memang menghadapi tekanan publik untuk membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, menyusul keputusan KPK yang telah menetapkan Budi sebagai tersangka kasus rekening mencurigakan. Di sisi lain, PDIP dan Nasdem sebagai koalisi pendukung pemerintah justru mendesak agar Jokowi segera melantik Budi Gunawan. Para analis politik ramai-ramai mengomentari pertemuan itu sebagai sinyal bahwa Jokowi mulai gerah dengan tekanan yang didapat dari partai anggota KIH. Karena itulah, dia meminta dukungan ke Koalisi Merah Putih (KMP) yang digalang

J

32


Prabowo dengan sangat solid. Psikolog Politik dari Universitas Indonesia (UI), Dewi Haroen, membaca kegusaran Jokowi sehingga berinisiatif untuk mencari dukungan politik dari KMP. Dia menilai Jokowi merasa tidak mendapatkan dukungan dari internal KIH. “Padahal seharusnya orang dalam mendukung, ini malah sebaliknya. Jokowi bisa merasa dikerjain di dalam rumah sendiri," ucap Dewi. Tak lama setelah bertemu Jokowi di Istana Bogor, pada malam harinya Prabowo menggelar pertemuan lanjutan dengan petinggi-petinggi partai anggota KMP di Bakrie Tower, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri semua petinggi partai anggota KMP, masing-masing Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum

PAN Hatta Rajasa, Presiden PKS Anis Matta, termasuk Suryadharma Alie yang sejauh ini sudah tidak lagi menjadi Ketua Umum PPP. "Selama ini para petinggi KMP selalu memberi dukungan pada pemerintahan Jokowi-JK. Tidak pernah tidak mendukung," ujar Ketua DPR RI, Setya Novanto yang hadir dalam pertemuan itu. Pernyataan Setya Novanto ini memberi arti bahwa KMP menyambut uluran tangan Jokowi yang tengah gusar akibat diterpa berbagai masalah pelik yang harus diselesaikan. Apalagi pemerintah juga butuh dukungan KMP dalam membahas Rancangan APBN 2015 yang akan menjadi titik tumpu pelaksanaan program-program pemerintah. Respon positif dari KMP disambar

antara

Roadshow Panas Jokowi di Musim Hujan


Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1).

Jokowi dengan mengundang para pimpinan DPR ke Istana Negara. Empat pimpinan DPR yang menemui Jokowi adalah Ketua DPR Setya Novanto yang juga Waketum Golkar, Wakil Ketua DPR Fadli Zon merangkap Waketum Gerindra, Taufik Kurniawan yang juga Sekjen PAN, dan Fahri Hamzah yang menjabat pula sebagai Waseksen PKS. Secara khusus, rapat konsultasi antara Presiden dengan DPR ini membahas masalah konflik KPK dan Polri. Jokowi memang dikejar-kejar waktu untuk segera memutuskan apakah akan mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri atau tidak. Pertemuan ini memberi titik terang, karena Jokowi mensinyalir akan tetap melantik Budi Gunawan sedangkan di sisi lain dia juga meminta jaminan dukungan dan 'keamanan politik' di DPR. "Kita pertimbangan prosedural,

sesuai hukum dan lainnya. Presiden katakan secepatnya, artinya, bisa menunggu pra peradilan atau sebelum," kata Fadli Zon. Usai pertemuan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Andi Widjajanto menyatakan Presiden akan tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Mungkin saja tanpa tunggu praperadilan bisa saja diputuskan," ujar Andi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/2). Andi mengatakan pimpinan DPR juga mengharapkan agar Presiden dapat melantik Komjen Budi Gunawan dalam waktu tidak terlalu lama."Tadi ada komitmen dari lima pimpinan DPR Bahwa DPR akan solid dukung keputusan Presiden. Bagi DPR pengangkatan Kapolri ini hak prerogatif Presiden," kata Andi. Psywar Jokowi, KIH, dan PDIP Pendekatan intensif yang dilakukan Jokowi ke KMP memunculkan spekulasi yang lebih luas, bahwa bekas Walikota Solo itu melancarkan psywar kepada KIH termasuk PDIP yang selama ini menjadi partainya bernaung. Keretakan di tubuh KIH bisa terjadi karena politikus PDIP beberapa kali merasa cemburu lantaran akses partai banteng ke istana nyaris tidak ada. Demikian pula pembagian jatah menteri di kabinet yang justru didominasi Nasdem. Politikus PDIP pun kerap berkoar-koar di luar tentang pembagian jatah yang dirasa tidak adil ini. Spekulasi tentang keretakan koalisi pendukung pemerintah makin

terang, setelah muncul pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Puan Maharni bertemu dengan para elite KMP dalam acara pernihakan anak petinggi PKS. Cucu Proklamator kemerdekaan RI Soekarno itu secara simpatik duduk manis dikelilingi tokoh-tokoh kunci KMP, seperti Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, Fahri Hamzah, dan Anis Matta. Keakraban putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan petinggi KIH ini adalah simbol bahwa PDIP pun punya jaringan untuk masuk ke KMP. Puan seolah ingin unjuk gigi bahwa dia pun punya akses politik yang luas. Spekulasi ini punya pembenar jika tindakan Jokowi mengundang Prabowo ke Istana Bogor dianggap sebagai sikap berpaling dari KIH, termasuk PDIP yang selama ini menjadi partainya bernaung. “Itu hubungan pribadi karena yang punya hajat (pernikahan anak Ahmad Rilyadi/Politikus PKS) kebetulan kenal baik dengan Pak Ical, Pak Prabowo, Puan dan teman-teman PDIP," ucap Fahri Hamzah. Belum diketahui keluh kesah apa yang disampaikan Puan kepada petinggi KMP dalam pertemuan itu. Apakah tentang keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP ataukah dengan partai Nasdem dan partai koalisi yang lain. Ilmu politik menyebutkan bahwa politik praktis itu bukanlah apa yang tersurat, melainkan apa yang tersirat dibalik fakta-fakta yang terjadi. Informasi yang dihimpuan Aktual juga menyebut ketegangan akibat status BG ini membuat komunikasi antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri meregang. Hal ini seperti dikatakan oleh Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti membenarkan. "Baiknya Megawati dan Jokowi bertemu 4 mata, dengan bahasa yang sama, akan tercapai akan titik temu di antara mereka. Kami melihat ada 'gap' komunikasi antara presiden dengan parpol pendukungnya. Dalam hal ini PDIP," terang Ray. Moh Sahlan


33

politik Politik

Bagi-bagi Kursi Pembisik Jokowi

Satu dari Sembilan anggota Watimpres yang menjadi sorotan publik usai dilantik adalah Jan Darmadi. Politisi Partai Nasional Demokrat ini memiliki jejak rekam yang dinilai tak pantas menjadi penasehat Presiden, Jan adalah mantan bandar judi. erhatian publik kembali tertuju ke Istana Negara, pasca dilantiknya 9 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Senin (19/1) pekan lalu. Dalam penunjukan 9 Anggota Wantimpres, publik menganggap jika presiden telah mengingkari janji yang pernah diucapkan sebelumnya, yakni akan meminimalkan anggota parpol yang masuk dalam jajaran pemerintahannya. Janji tinggal janji, Jokowi kemudian melanggar janji yang pernah diucapkan sebelumnya, dengan tetap melantik Anggota Wantimpres yang sebagian besar berasal dari partai politik pendukung Jokowi di Pilpres Juli 2014 yang lalu. Seperti Jan Darmadi (Nasdem), Yusuf Kartanegara (PKPI), Suharso Monoarfa (PPP versi Romahurmuziy), Rusdi Kirana (PKB), Sidharto Danusubroto (PDIP), Subagyo HS (Hanura) dan dari kalangan professional yang dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati seperti Hasyim Muzadi, Sri Adiningsih dan Abdul Malik Fajar . Dalam sejarah pembentukannya, Wantimpres adalah lembaga pemerintah nonstruktural di Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada 34


antara

P

Presiden Joko Widodo (tengah) menerima anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1).


35

presiden. Wantimpres dibentuk di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 April 2007. Lembaga ini merupakan kepanjangan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pasca dibubarkan setelah Perubahan Ke 4 UUD 1945. Ironisnya kini, komposisi anggota Watimpres yang baru bentukan Jokowi, banyak diisi kader dari partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2014, sehingga hal ini menimbulkan kesan, bahwa penunjukan tersebut tak lepas sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan. Padahal, idealnya, Wantimpres sebagian besar diisi oleh kaum profesional, bukan berasal dari kalangan politikus. Di sisi lain, presiden sendiri dihadapkan pada posisi sulit untuk menghindarkan diri dari politik balas budi karena partai asal anggota Wantimpres banyak memberikan sumbangsih dalam bentuk perolehan suara saat pemilihan presiden tahun lalu. Jokowi kemudian mencoba mengurangi beban tersebut dengan menempatkan tokoh-tokoh partai pendukung (KIH) ke kursi-kursi Wantimpres. Sudah barang tentu, tindakan Jokowi tersebut mengundang kecaman masyarakat. Seperti diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik dari UI Tjipta Lesmana. “Sudah berulang kali Jokowi menabrak janjinya kepada rakyat. Berulang kali komitmennya dilanggar, dan sekarang kembali melanggar dalam pemilihan anggota Wantimpres,” cetus Tjipta di Jakarta, Senin (19/1). Padahal ucap Tjipta beberapa waktu lalu Jokowi pernah berjanji jika orang-orang yang akan menduduki posisi Wantimpres bukan berasal dari politisi. “Saya yakin Jokowi tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan partai politik yang mendukungnya pada saat Pilpres. Artinya apa? Ini balas jasa,” tegas dia. Jokowi kata Tjipta bukan kali ini saja menempatkan orang-orang titipan untuk mengisi posisi strategis, 36


yang sepantasnya diisi dari kalangan profesional. Tjipta mencontohkan saat penunjukan Jaksa Agung yang kemudian diisi oleh politisi Partai Nasdem HM Prasetyo. “Kita lihat Hendropriyono lalu Soebagyo HS, itu semua kan nama-nama yang aktif bantu Jokowi saat Pilpres,” kata dia. Kecaman pedas juga datang dari Gedung Parlemen, Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Didik Mukriyanto, penunjukan anggota Wantimpres yang mendominasinya orang parpol dikhawatir akan menimbulkan citra negatif terhadap Jokowi. Seharusnya imbuh Didik, Jokowi menempatkan sosok profesional dengan keahlian tertentu sebagai anggota Wantimpres. Istana pun tak berdiam diri, melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Istana kemudian menampik jika pemilihan anggota Wantimpres sebagai bentuk politik transaksional dan politik balas budi yang dilakukan Presiden Joko Widodo atas jasa para pendukung politiknya pada kampanye Pemilu 2015. “Enggak. Kan ada orang lain terlibat di dalamnya,” tegas Pratikno di Jakarta, Senin (19/1). Pratikno menegaskan hal yang wajar jika anggota Wantimpres memiliki kedekatan dengan partai pendukung presiden. Ditambah lagi, para anggota Wantimpres yang telah ditunjuk memiliki pengalaman dan wawasan luas,

sehingga akan mumpuni dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan berbagai pertimbangan kepada Presiden. Satu dari sembilan anggota Watinpres yang menjadi sorotan publik usai dilantik adalah Jan Darmadi. Politisi Partai Nasional Demokrat ini memiliki jejak rekam yang dinilai tak pantas menjadi penasehat Presiden, Jan adalah mantan bandar judi. Tak lama setelah dilantik Jan alias Apiang Jinggo langsung menuai kritik. Sebuah pesan berantai menyebar di masyarakat yang berisi tentang sejarah hidup pria bernama asli Jauw Fok Joe itu. Ia di sebut memiliki bisnis judi petax 9, Copacabana Jakarta Theater, Lofte Fair Hailai di Jakarta Utara. Masih dari pesan itu, di era 1970an ketika judi dihalalkan Apiang berkarib dengan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin.”Ketika tahun 1978 judi resmi diharamkan, Apiang tidak mati kutu, loncat ke Porkas, SDSB bersama Sudomo sebelum akhirnya resmi ditutup tahun 1993. Dasar sudah habit Tokam, Togel berjaya konon hasilkan 15-20 Milyar dalam semalam sebelum ditutup Jenderal Sutanto tahun 2004,” tulis pesan berantai itu. Hal tersebut dibenarkan oleh Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola. Ia bingung dengan pola pikir presiden yang menjadikan Jan sebagai penasehat. “Saya benar-benar kecewa ini sudah akumulasi dari kekecewaan saat setelah dia mengangkat bos judi itu menjadi anggota Wantimpres. Bagaimana tidak kecewa, bos judi kok menjadi Wantimpres,” kata Thamrin di Jakarta, Rabu (21/1). Sekjen Partai Nasdem Rio Cappela tidak menampik tudingan tersebut. Namun ia menyebut jika Jan yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi di partainya itu sudah tobat. Ia bahkan menyebut Jan telah masuk Islam menjadi mualaf. “Sekarang Pak Jan sudah sosok arif dan sudah senior,” tambah dia. Deddy K

AKTUAL/ ISTIMEWA

politik Politik

ANTARA

Berikut profil singkat 9 anggota Wantimpres

Sidarto Danusubroto. Tercatat sebagai purnawirawan Jenderal Polisi dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal (Irjen). Jabatan terakhir yang diembannya di Korps Bhayangkara sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 1988-1991. Sementara di bidang politik, politisi asal PDIP pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI. Sidarto termasuk yang aktif meminta Jokowi untuk mempertimbangkan rekomendasi KPK dan PPATK saat menyeleksi calon Menteri Kabinet Kerja.

Subagyo Hadi Siswoyo. Jabatan terakhir di bidang kemiliteran sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 1998-1999, dengan pangkat Jenderal. Dirinya tercatat sebagai satusatunya KSAD yang pernah menjabat dengan tiga Presiden Indonesia yang berbeda. Setelah pensiun, Subagyo bergabung ke Partai Hanura besutan Wiranto mantan bosnya di Angkatan Darat.

Yusuf Kartanegara. Yusuf sendiri menjabat Sekjen PKPI, partai yang dibesut oleh mantan gubernur DKI Sutiyoso. Yusuf sendiri pernah menjadi jaksa agung muda dan purnawirawan Jenderal TNI bintang tiga.

Suharso Monoarfa. Suharso yang dikenal sebagai kader PPP versi Romahurmuziy ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada KIB jilid II, sebelum digantikan Djan Faridz. Suharso juga dikenal sebagai pengusaha sukses.

Rusdi Kirana. Rusdi tercatat sebagai pendiri Maskapai Penerbangan Lion Air. Dirinya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PKB.

Jan Darmadi adalah pengusaha sukses pemilik PT Jakarta Setiabudi International Tbk. Jan sendiri diusulkan sebagai Wantimpres oleh Partai Nasdem. Dimana dirinya juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Nasdem.

Hasyim Muzadi. Hasyim adalah tokoh Islam dan mantan ketua umum PB Nahdatul Ulama (NU) yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati dan pernah menjadi calon wakil presiden pendamping Megawati saat bertarung di Pipres 2014, tetapi kemudian dikalahkan dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla di putaran kedua.

Abdul Malik Fadjar. Mantan Menteri Pendidikan pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dan Menteri Agama di Kabinet sebelumnya yaitu periode 1998-1999. Dia merupakan tokoh Muhammadiyah dan saat ini dirinya didapuk sebagai salah satu Ketua PP Muhammadiyah.

Sri Adiningsih. Anggota Watimpres dari jalur profesional, seorang ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Sri dikenal sebagai anggota tim ekonomi Jokowi-JK saat kampanye Pilpres. Tim ekonomi yang dipimpin oleh Arif Budimanta.


37

geopolitik

cerita cukup menarik dari A daRumania.

38


KPK, Polri, dan Geopolitik Anti Korupsi ini harus melibatkan militer. “New and interesting synonyms appeared in the Romanian media space: “anticorruption” means anti-Russian, the “anti-corruption” fight gets militarized, and it becomes a holy national mission under American protection,” tulis Costi Rogozanu, editor Lefteast beberapa waktu lalu. Costi melihat, beberapa politisi pro AS di Rumania juga menggunakan kata dan ikon ‘anti korupsi’ untuk menyerang musuh politiknya. Terutama kelompok-kelompok yang menentang kehadiran Chevron di Rumania. “When protesters focused their attention on the completely abusive way in which Chevron sought to start shale gas extraction in Romania, the “liberal” voices hushed and they started to advance Americanized arguments: who is against shale gas extraction is proPutin, corrupt and unpatriotic... Anticorruption means also fighting against the „enemy within”, which could in turn mean a lot of things: leftists, ecologists, peasants that do not want shale gas extraction in their villages, Eurosceptics, etc,” tambah Costi. Maklum di sebuah desa tempat

Chevron akan mengeksplorasi gas, yakni desa Pungesti dan Silistea di wilayah Vaslui, kehadiran Chevron ditolak oleh warga desa dan pegiat lingkungan. Salah satu alasannya, kebutuhan air bersih sebanyak 35 ribu liter per hari untuk upaya eksplorasi gas sampai 4000 m dibawah tanah itu akan menggangu pasokan air bersih warga desa dan merusak lingkungan. Disamping beberapa alasan lain. Namun, yang cukup memilukan adalah ketika ikon anti korupsi yang menjadi tren dan membentuk psikologi massa di Rumania itu justru menjadi tameng paling depan untuk melindungi beberapa kebijakan IMF yang justru "menghancurkan" Rumania. Kemaharahan massa (rakyat) yang harusnya ditujukan ke kegagalan kebijakan dan agenda IMF yang membuat ‘hancur’ perekonomian Rumania justru dengan sangat mudah dialihkan ke kesalahan politisi dan pengusaha yang korup. Ketika sejumlah massa memprotes pemerintah ketika memberi izin Chevron maka dengan sangat mudah protes itu dihentikan dengan menggunakan kata seperti ini: “...who is against shale gas extraction (baca Chevron.red) is pro-Putin, corrupt

REUTERS

Di bulan Mei sampai Juni 2014, beberapa petinggi penting Amerika Serikat berkunjung ke Bukares, Rumania. Tak main-main, Rumania menerima kunjungan resmi mulai dari Wakil Presiden AS, Petinggi Pentagon, Petinggi CIA, Petinggi Nato dan beberapa Senator AS. Pesan dari mereka semua hampir sama di media lokal saat itu: “Lawan terus korupsi!”. Namun, dibalik itu, ada dua misi besar yang dibawa AS yakni meminta pemerintah Rumania untuk menaikkan anggaran belanja militernya karena Rumania akan jadi tempat strategis AS dan Nato untuk menahan langkah Rusia di Ukraina. “Romania today is hosting U.S. Marines at the M-K Airbase, which also supports logistical operations for Afghanistan. You’re building a fleet of F-16s. Romania is working to bring its defense budget up to 2 percent of GDP, as all NATO allies should and must,” kata Wakil Presiden AS Joe Biden dalam sambutannya di Bukares pada 20 Mei 2014 lalu. Misi besar yang kedua adalah menyingkirkan perusahaan Rusia Gazprom untuk menggarap potensi cadangan shale gas yang ada di sana. Pemerintah Rumania akhirnya menunjuk Chevron. “Strategically speaking, Romania’s capacity of having its own natural gas production meet the national demand and Moldova’s demand is very important. I told Vice President Biden how I managed to convince most of my interlocutors that Chevron is always better than Gazprom,” kata Perdana Menteri Rumania Victor Ponta kepada perdana Menteri AS, Joe Biden seperti ditulis romania-insider. com pada pada 22 Mei 2014. Tema besar AS untuk terus melawan korupsi itu tak lepas dari kondisi psikologi massa yang saat ini terjadi di Rumania pasca Rusia “menduduki” Ukrania. Psikologi massa saat ini sudah mencapai titik bahwa gerakan anti korupsi berarti gerakan anti orang Rusia. Kemudian, meluas menjadi gerakan anti korupsi

and unpatriotic”. Ikon anti korupsi juga yang melindungi banyak langkah-langkah privatisasi besar di Rumania. Ikon anti korupsi juga yang melindungi beberapa perusahaan multinasional AS, dan Uni Eropa untuk tidak ‘diganggu’ kepentingannya. Cukup sederhana strateginya: minta sebuah LSM untuk mengungkap sebuah korupsi di sebuah lembaga publik, sebuah rumah sakit milik negara misalnya. Kemudian minta media menyuarakannya. Ujungnya publik marah. Dan, saat kemarahan publik memuncak, muncul sebuah gagasan lebih baik rumah sakit yang korup itu diswastanisasi atau diprivatisasi agar transparan dan tidak terjadi korupsi. Padahal tak selalu benar isu korupsi bisa diselesaikan dengan langkah privatisasi. Ya. Di banyak negara, gerakan dan ikon anti korupsi justru menjadi tameng terdepan dalam memuluskan kebijakan liberalisasi (ekonomi, politik dan budaya) seperti privatisasi, deregulasi dan desentralisasi (otonomi daerah/pemekaran daerah). Bahkan dalam banyak kasus, untuk dijadikan alat menjatuhkan sebuah rezim (Soeharto misalnya lewat isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau sering disebut KKN) agar terjadi instabilitas di sebuah negara. Ruang-ruang yang terbentuk akibat instabilitas menjadi ruang yang paling mudah untuk memasukkan agenda kepentingan tertentu. Termasuk kepentingan asing. Dan kebanyakan, rakyat atau massa tidak pernah paham dan tahu bahwa ada kepentingan besar dibalik bantuan miliaran Dollar dan niat baik IMF atau World Bank ke sebuah negara untuk membentuk dan membesarkan lembaga anti korupsi dan LSM anti korupsi. Termasuk gerakan anti korupsi di Indonesia. Geopolitik Korupsi dan Anti Korupsi Berdasarkan survei, dalam sebuah kolom di laman Arabnews.com, pada tahun 2014, korupsi dan anti korupsi menjadi akar masalah konflik politik, ekonomi di sebagian besar negaranegara timur tengah. Dan bahkan

menjadi isu penting geopolitik di Timur Tengah. Media itu menyebut salah satu contoh. Korupsi yang terjadi di tubuh militer Irak-lah yang menjadi kunci penting berkembangnya ISIS. Menurut pernyataan Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi, ada sekitar 50 ribu tentara tak dikenal terdaftar sebagai tentara penerima gaji bulanan dari anggaran militer Irak. Jumlahnya sangat fantastis, sekitar USD400 juta, atau sekitar Rp480 miliar. Kini, kita barus sadar bahwa tidak butuh dari 5 tahun ISIS berkembang pesat dan menjadi isu geopolitik sangat krusial bagi negaranegara di dunia. Termasuk Indonesia. Dengan cara pandang seperti itulah harusnya kasus KPKKapolri diletakkan. Sangat salah jika perseteruan tersebut hanya diletakkan dalam kotak kecil bernama dan atas nama “penegakan hukum”, “etika hukum”. Ada konsekuensi geopolitik besar dibalik perseteruan itu jika tidak dikelola dengan baik, amat hati-hati dan cerdas oleh negara, oleh Jokowi. Karena ada upaya sangat sistematis yang merambat secara perlahan untuk membenturkan Jokowi (baca: negara. red) dengan kekuatan besar anti korupsi (baca: rakyat.red). Ketika Jokowi ‘menghukum’ KPK saja maka Jokowi akan berhadapan langsung dengan massa. Demikian mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki mengingatkan Jokowi agar hati-hati di kasus ini dalam sebuah acara dialog di televisi beberapa saat lalu. Bisa saja publik akan berbalik arah dan menilai seperti ini: "Jokowi ternyata pro koruptor", meski niat Jokowi sebenarnya ingin menggerus habis koruptor dan orang-orang busuk di tubuh KPK dan Polri. Negara ini masih butuh KPK dan Polri. Bukan orang-orang busuk yang ada dibalik kedua lembaga itu. Tapi Negara juga harus tegas menolak jika kedua institusi penegakan hukum itu dijadikan alat untuk memuluskan agenda-agenda asing seperti yang terjadi di Rumania. Ada isu privatisasi, desentralisasi,

deregulasi dan penguasaan ekonomi politik atas wilayah geopolitik tertentu yang justru menguntungkan kepentingan perusahaan multinasional, sekelompok kepentingan atau kepentingan negara tertentu dibalik sebuah gerakan anti korupsi yang masif. Peristiwa dimakzulkannya Yingluck Shinawatra di Thailand akibat tuduhan korupsi yang bersamaan waktunya dengan munculnya perseteruan KPK – Polri harus menjadi catatan khusus dalam melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini dalam konteks geopolitik. Bisa jadi pemakzulan Yingluck akan terjadi juga di Indonesia jika negara tidak ‘ngeh’. “Kasus KPKPolri ini bisa jadi pintu masuk untuk pemakzulan Jokowi,” kata pengamat hukum tata negara Margarito Khamis mengingatkan dampak perseteruan ini jika tidak dikelola dengan kehatihatian dalam sebuah dialog di sebuah televisi beberapa saat lalu. Ya. Konflik KPK-Polri harus dilihat bersama-sama dengan kasus Yingluck di Thailand dan konflik akibat isu korupsi lain di wilayah geopolitik ASEAN. Kalau lebih luas lagi, harus ditempatkan pada isu perebutan kepentingan geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Pasific antara Tiongkok (plus Rusia) dengan AS. Akan menjadi terang benderang, jika birokrat, politisi, cendekiawan dan publik bisa melihat kasus ini dengan kacamata yang lebih luas lagi. Pelajaran dan motif gerakan anti korupsi di Rumania dan pemakzulan Yingluck Shinawatra sebenarnya sudah cukup untuk jadi pelajaran penting. “In short, anti-corruption is neoliberalism,” begitu kesimpulan Costi melihat gerakan dibalik anti korupsi di Rumania. Dan kalau Jokowi jeli dan cerdik, kasus ini justru bisa menjadi alasan dan pondasi kuat negara ini untuk melangkah dan mewujudkan konsep Tri Sakti-nya Bung Karno. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kita tunggu, apa yang dilakukan Jokowi... Faizal Rizki


39

HUKUM

residen Joko Widodo alias Jokowi mengeluarkan pernyataan jika kini Indonesia berada dalam status darurat narkoba, ini berarti tidak ada tempat dan pengampunan bagi pelaku narkoba di negeri ini. Alasan Jokowi cukup masuk akal, pasalnya menurut data yang telah diolah sebanyak 40-50 orang di Indonesia yang meninggal setiap hari karena narkoba, ditambah lagi dengan data statistik yang menyebutkan jika di Indonesia terdapat 4,5 juta orang yang terkena, dan sekitar 1,2 juta orang yang tidak dapat direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Tak hanya itu saja, data tersebut juga mengungkap jika sebanyak 64 pengedar yang grasinya sudah beredar di Istana Kepresidenan untuk meminta pengampunan Presiden. Ucapan Jokowi kemudian menjadi tidak main-main, dan dibuktikan dengan penolakan pemberian grasi ke sejumlah terpidana mati kasus narkoba, alhasil mereka kemudian dihadapkan dengan eksekusi mati didepan regu tembak dari kepolisian."Tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba," tegas Jokowi di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Seraya menambahkan, sikapnya yang tegas untuk “tidak ada ampun untuk narkoba” sebagai upaya shock therapy. Penolakan pemberian grasi yang dilakukan presiden kepada terpidana kasus narkoba, tidak hanya berlaku kepada Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga ditujukan kepada warga negara asing. Seperti diberitakan belum lama ini, Jokowi kembali menolak pemberian grasi kepada Andrew Chan, Warga Negara (WN) Australia, terpidana kasus narkoba kelompok Bali Nine. Penolakan tersebut dituangkan dalam Keppres No 9/G Tahun 2015 tertanggal 17 Januari 2015 soal penolakan grasi Andrew Chan. Tidak hanya Andrew Chan, nasib sama juga dialami Myuran Sukumaran, sesama WN Australia, yang sudah lebih dulu grasinya ditolak oleh Jokowi. Karena grasi keduanya juga ditolak, mereka akan dieksekusi

P

40


secara bersamaan, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 PNPS Tahun 1964, yang menyebutkan kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang eksekusinya dilakukan bersamaan Tentu saja sikap tegas yang ditunjukkan Jokowi mendapat reaksi dari sejumlah negara, bahkan Perdana Menteri Australia Tony Abbot langsung turun tangan meminta Pemerintah RI untuk membatalkan rencana eksekusi mati terhadap dua WN Australia, Myuran Sukamaran dan Andrew Chan. Keduanya tercatat sebagai terpidana kasus narkoba yang telah divonis mati oleh pengadilan di tahun 2006, karena kedapatan menyelundupkan heroin 8,2 kilogram dari Bali ke Australia pada 2005. Upaya pembebasan dua warga negaranya dari eksekusi mati terus dilakukan Australia, bahkan secara tegas Menteri Luar Negeri Australia

Julie Bishop, mengancam akan menarik duta besar yang bertugas di Jakarta jika Pemerintah Indonesia tetap akan mengeksekusi dua warganya. Protes keras juga pernah disampaikan Pemerintah Brasil dan Belanda, pasca Kejaksaan Agung menembak mati enam narapidana narkotika, Minggu (18/1) lalu. Lima diantaranya, Namaona Denis (48) WN Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) WN Brasil, Daniel Enemua (38) WN Nigeria, Ang Kim Soei (62) WN Belanda, dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (38) WNI. Dan telah dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara eksekusi terhadap satu terpidana mati atas nama Tran Thi Bich Hanh (37) WN Vietnam dilakukan di Boyolali, Jawa Tengah. Eksekusi mati yang dijatuhkan kepada warga negaranya berujung pada pemanggilan pulang Duta

antara

Dor... Dor... Dor... 6 Bandar Narkoba di Eksekusi

Foto kiri: Mobil ambulans yang membawa jenazah terpidana mati Daniel Enemuo melintas di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (18/1) dini hari. Eksekusi mati terhadap lima terpidana mati dilakukan di lapangan tembak Liwus Buntu, Nusakambangan pada Minggu (18/1) pukul 00.30 wib.

antara

Foto kanan: Petugas keamanan berjaga di rumah dinas Duta Besar Brasil untuk Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/1).

Besar Belanda dan Brasil untuk berkonsultasi. Tak sekedar itu, kritik pedas pun terlontar dari Pemerintah Brasil, dengan menyebut eksekusi mati itu akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara."Penggunaan hukuman mati, yang dikecam masyarakat internasional, memberi pengaruh buruk untuk hubungan kedua negara," demikian pernyataan kantor Presiden Brasil, Minggu (18/1). Kecaman pedas juga dikeluarkan Menlu Belanda Bert Koenders dengan mengatakan hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang mengabaikan kehormatan dan integritas seorang manusia. Sementara itu, di tanah air, eksekusi mati terhadap Rani Andriani atau Melisa Aprilia warga negara Indonesia juga menuai protes, seperti apa disampaikan oleh Pengacara Rani, Yudi Junadi. Yudi menilai kliennya hanya kurir dari jaringan narkoba internasional bukan pelaku utama, saat tertangkap Rani baru saja lulus

Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan Rani sendiri divonis mati oleh PN Tangerang karena aksinya melakukan penyelundupan 3,5 kilogram heroin, pada Agustus 2000. Sebenarnya dalam melakukan aksinya Rani tidak sendiri, tetapi juga melibatkan sepupunya, Meirika Franola alias Ola, dan seorang lurah di Cianjur bernama Deni Setia Marhawan. Deni adalah sepupu Ola. Tetapi kemudian Ola maupun Deni mendapat vonis yang lebih ringan karena vonis mati yang dijatuhkan berubah menjadi hukuman seumur hidup setelah grasi yang diajukan dikabulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2012. Namun ironisnya, grasi yang diajukan Rani malah ditolak oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27/G 2014. Terkait masalah ini, Yudi mengatakan Rani tidak pantas dijatuhi hukuman mati. Pasalnya, kata dia, vonis Mahkamah Agung harus dieksaminasi karena tidak menggambarkan fakta hukum yang sebenarnya. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati atau Pidana Mati diatur dalam UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain setingkat Undang-Undang yang diatur dalam UU NO. 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 UU No 2/PNPS/1964

ini secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Eksekusi Pidana Mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (BRIMOB) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan Pidana Mati. Regu tembak terdiri dari seorang bintara, 12 tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira, seperti yang ada pada Pasal 10 Ayat [1] UU 2/PNPS/1964). Sedangkan pada Pasal 7 UU 2/ PNPS/1964 juga diatur bahwa jika terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sementara itu, pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri N0 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Pasal 1 Angka 3 ERKAPOLRI 12/2010 dikatakan antara lain hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang tealah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan proses pelaksanaan pidana mati secara lebih spesifik diatur dalam pasal 15 PERKAPOLRI 12/2010. Usai di eksekusi bersama 5 terpidana mati lainya Rani di makamkan di kampung halamannya di Cianjur, sedangkan Ang Kiem Soe sudah dikremasi dan dibawa ke negara asalnya, Belanda. Marco Archer pun meminta dikremasi dan abunya telah diserahkan ke pihak keluarga. Terpidana lain yang meminta dikremasi adalah Tran Thi Bich, yang abunya rencananya akan ditempatkan di makam pemuka agama yang pernah membaptisnya. Sementara dua terpidana asal Benua Afrika, Daniel Enemuo dan Namaona Denis memilih jalan tidak dikremasi. Jenazah Daniel dipulangkan ke negaranya, Nigeria dan akan diserahkan ke istrinya, sedangkan Denis memilih untuk dimakamkan di Nusa Kambangan. Deddy K


41

KILAS HUKUM

Nama Zulkifli Hasan Nyaring di Tipikor Nama Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kembali disebut-sebut dalam persidangan persidangan kasus suap alih fungsi hutan di Riau dengan terdakwa Gulat Medali Emas Manurung di PN Tipikor Jl HR Rasuna Said, Jakarta, diduga Zulkfli menerima suap dalam kasus ini. Penyebutan Zulkifli berawal dari penyataan Gulat yang menyebutkan jika SK Menhut nomor 673/MenhutII/2014 tertanggal 9 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 hektar di Provinsi Riau adalah hadiah dari Zulkifli pada saat perayaan hari jadi Provinsi Riau. “Di media disebut bahwa Menteri Kehutanan di hari ulang tahun Provinsi Riau, memberikan hadiah SK 673 untuk revisi RTRW (Revisi Tata Ruang dan Wilayah),” ungkap Gulat di PN Tipikor, Kamis (29/1) pekan lalu. Gulat menambahkan “sudah semenjak tahun 1986, Riau tidak punya RTRW dan di situ disebut bahwa menteri akan memfasilitasi bagi kepentingan pembangunan infrastruktur, perkantoran dan perkebunan rakyat. Itu yang saya baca (dari media),” terang Gulat. “Perkebunan rakyat apa termasuk perkebunan kelapa sawit?” cecar jaksa “Ya semuanya untuk perkebunan dalam arti luas,” jawab Gulat. Tidak berhenti sampai disitu, 42


jaksa kemudian menanyakan kepada Gulat yang juga menyandang posisi sebagai Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia di Wilayah Riau, apakah lahan milik anggotanya juga masuk ke dalam kawasan hutan? Dengan tenang, Gulat pun menjawab jika sebagian besar memang masuk ke kawasan hutan.”Kebetulan itu yang sedang diteliti bersama bahwa dari 1,4 juta ha, total perkebunan di Riau itu kurang lebih 3,2 juta ha itu 1,4 juta ha itu lahan petani kelapa sawit dan itu sekitar 75 persen itu masuk kawasan hutan, nah itu yang rumit. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak, karena lahan itu bukan memprioritaskan masalah lahan tapi masalah teknis,” jelas Gulat. Sebelumnya pada persidangan yang digelar di PN Tipikor, Jakarta, Senin (19/1) juga diperdengarkan rekaman hasil sadapan KPK antara Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun dengan Gulat Manurung oleh Jaksa KPK. Terdapat dua rekaman sadapan yang diperdengarkan dalam persidangan Gulat Manurung. Rekaman pertama yang diputar terkait berita acara pemeriksaan nomor 64 kala Annas diperiksa penyidik KPK. Sedangkan penyebutan nama Zulkifli terdapat pada rekaman sadapan kedua yang diduga terjadi pada tanggal 20 September 2014. Dalam rekaman tersebut terdengar Annas menyebut nama ke Zulkifli yang kala menjabat sebagai Menteri Kehutanan di KIB Jilid II, saat berbincang dengan Gulat termasuk menyebut ‘DPR’. “Untuk DPR RI, begitu, jadi kita

tidak perlu berulang-ulang,” kata Annas dalam percakapan tersebut. Kemudian Gulat merespon pertanyaan Annas dengan mengatakan, “Iya Pak, Bapak pun tak perlu bolak balik Jakarta, gitu ya Pak,” kata Gulat. “Pak Menteri minta ini diselesaikan,” tambah Annas dalam percakapan telepon tersebut lantas kembali menyebut nama DPR. “Jangan lupa Komisi IV juga itu,” kata Annas tak lama kemudian diiyakan Gulat dalam percakapan tersebut. Tak hanya itu saja, nama Zulkifli juga sempat disebut langsung oleh Annas Maamun yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama saat diperiksa KPK. Anaas menyebut bahwa Zulkifli semestinya mengetahui perihal pengajuan alih fungsi hutan yang ada di Kuansing, Riau. Menurut Anaas, urusan alih fungsi tersebut memang harus langsung dengan Menteri Kehutanan saat itu.”Ya menteri harusnya tahu,” ujar Annas saat ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, di Gedung KPK, Selasa (18/11/2014). Annas pun mengaku bahwa sebelumnya sempat mendapat pernyataan dari Zulkifli terkait urusan perizinan kehutanan. Dimana Zulkifli menawarkan akan membantu jika ada persoalan perizinan kehutanan di Riau. Janji tersebut dilontarkan Zulkifli dalam acara perayaan hari jadi Provinsi Riau.”Dia datang karena mengantarkan izin. Dalam acara di Riau dia juga berpidato, kalau ada tanah rakyat yang masih status hutan, majukan kepada saya,” ungkap Annas. Pada kasus ini, Gulat Manurung didakwa menyuap Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sebesar USD 166,100 atau sekitar Rp 1,9 miliar dengan tujuan untuk memasukkan area kebun sawit miliknya dan rekan-rekannya sesama pengusaha ke dalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau. Area perkebunan itu di antaranya terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih dari 1.188 hektare dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir sekitar 1.214 hektare. /Nebby Mahbubirrahman

Si ‘Ngeri-ngeri Sedap’ Ditahan

Ketua Komisi VI DPR, Sutan Bhatoegana, Senin (2/2/2015) malam di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sutan yang menyandang status tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perubahan (APBN-P) Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI di tahan usai diperiksa selama 9 jam. Ia keluar gedung KPK sekitar pukul 18.50 WIB mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Begitu menuruni tangga pelataran gedung KPK, Sutan langsung dikepung wartawan dan dicecar pertanyaan seputar penahanannya."Saya ngikutin prosedur ya. Benar atau tidaknya, nanti kita tunggu di pengadilan," ujar Sutan. KPK menetapkan Sutan sebagai tersangka pada 14 Mei 2014. Sutan disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12

B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam amar putusan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, pada 29 April lalu, majelis hakim menyebutkan, Rudi pernah menyerahkan 200.000 dollar AS kepada Sutan Bhatoegana. Uang itu merupakan bagian dari suap yang diberikan oleh Komisaris Kernel Oil, Pte, Ltd, Simon Gunawan Tanjaya kepada Rudi. Suap diberikan Simon melalui Deviardi. Hal lain yang muncul dalam persidangan adalah soal penerimaan uang oleh Rudi, antara lain karena dia didesak membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno dalam memuluskan pembahasan anggaran ESDM pada Komisi VII DPR. /Nebby Mahbubirrahman

Jokowi Putuskan Nasib BG Pekan Depan Presiden Joko Widodo memutuskan pergi ke luar negeri saat kemelut antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum usai. Menurut Jokowi permasalahan pengangkapan Calon Kapolri Budi Gunawan baru diputuskan usai lawatan ke Malaysia, Brunei dan Filipina.”Minggu depan akan saya selesaikan, masih ada beberapa masalah yang harus saya selesaikan,” ujar Jokowi, usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Darurat Narkoba Tahun 2015, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (04/02). Keputusan Jokowi menganbil keputusan melantik atau tidaknya Budi Gunawan usai melakukan tur ASEAN, sesuai dengan prediksi Din Syamsuddin yang menduga Presiden Jokowi akan mengeluarkan keputusan sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri. Din Syamsuddin mengaku menangkap sinyal itu sesuai bertemu Jokowi saat membahas rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia. "Saya yakin (Presiden ambil keputusan) sebelum dia ke luar negeri,” kata Din pada Rabu, (4/2) kemarin. Meskipun demikian, Din Syamsuddin

tidak akan mempermasalahkan apapun keputusan Presiden. Bagi dia, melantik atau tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, tetap saja berpotensi memicu masalah. "Karena itu, mari kita terima dengan legawa apapun keputusan Presiden," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. Diketahui Jokowi melakukan kunjungan ke Malaysia, Brunei dan Filipina ditemani istri dan sejumlah pejabat negara dari tanggal 5-9 Februari 2015. Di Malaysia Jokowi akan bertemu dan menyapa ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Jokowi juga dijadwalkan akan makan malam bersama dengan raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Halim di Istana Negara Malaysia. Pada esok harinya, Jumat (6/2), Presiden Joko Widodo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak di Putrajaya dan dilanjutkan dengan pernyataan pers dari hasil pertemuan tersebut. Selepas salat Jumat, Presiden Jokowi akan mengunjungi industri otomotif Malaysia, Proton dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang menetap di negara ini. /Nebby Mahbubirrahman AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

43

wawancara

“Exit-nya Agar Penerbangan Nasional Lebih Baik”

44



P

eristiwa jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 beberapa saat lalu membuat industri penerbangan di Indonesia terguncang lagi. Peristiwa tersebut sangat penting untuk dijadikan pelajaran karena saat ini industri penerbangan di Asia sedang mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan kawasan lain yang ada di dunia. Tak salah jika soal keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan, pasca beberapa musibah kecelakaan pesawat selama lima tahun terakhir yang terjadi di Indonesia menajdi catatan penting di Komisi V DPR RI. Tak salah juga jika DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan untuk mempelajari kasus AirAsia ini. Panja ini akan bekerja selama tiga bulan untuk mendalami beberapa data dan analisis dari berbagai sumber yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan industri penerbangan di Indonesia. Ada beberapa fokus dari Panja ini yakni mendalami aspek regulasi dan kepatuhan menjalankan amanat UU 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Kali ini Aktual sempat berbincang dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia soal Panja ini. Demikian petikan wawancara itu.


45

wawancara

Apa hasil rekomendasi dari Panja? Kami menilai langkah menteri perhubungan Iganisius Jonan yang

selalu off side kebijakan dan lambat dalam menangani kecelakaan pesawat QZ8501 dan makin memperkeruh keadaan. Komisi V justru mengapresiasi kinerja Basarnas yang tanggap dan cepat. Ada sebagian kritik yang mengatakan cara kerja Panja ini sangat politis? Panja kadang ditanggapi secara politis, seakan-akan Panja ini berefek pada sesuatu akibat sangat politis. Ini yang disalahpahami. Padahal, DPR ini kan lembaga tinggi negara sejajar dengan Presiden, tentunya berharap kebijakan dengan segala fungsinya berharap ada kebijakan yang tepat. Lalu bagaimana sikap dari fraksi yang ada soal Panja ini? Kami sepuluh fraksi sepakat dengan sebuah kesepahaman bahwa ada permasalahan di regulator tentang keselamatan penerbangan ini. Itu artinya berseberarangan dengan sikap pemerintah? Justru Menteri Perhubungan sebagai representasi pemerintah malah tidak takut. Dia malah berterima kasih untuk tujuan memperbaiki iklim dan industri penerbangan kita.

Ir. Yudi Widiana Adia, M.Si Tempat & tanggal lahir: Sukabumi, 1 Oktober 1970 Jenis Kelamin: Laki-laki Agama: Islam Status Perkawinan: Kawin Nama Istri: Ir. Ummi Utami Dewi Jumlah anak: 5 (Lima) Alamat Tempat Tinggal: Cimahi Bandung Jawa Barat Riwayat pendidikan: • SD Pintu Kisi II 1983 Kota Sukabumi • SMPN 2 1986 Kota Sukabumi • SMAN 1 1989 Kota Sukabumi • S1 IPB Statistik 1994 Bogor • S2 UNPAD Administrasi Publik 2005 Bandung Hobby: Olah Raga (Off Road) Riwayat organisasi: • ICMI Jabar Penasehat 2005 Jabar • Penasehat PSSI Jabar Riwayat pekerjaan: • Dosen Univ. Ibnu Kholdun 1995 Bogor • Dosen STIAMI 1997 Jakarta • Anggota DPRD Jabar Ketua FPKS 1999-2004 Bandung • Dosen Univ. Islam Negeri 2005 Bandung • Anggota DPR RI FPKS 2009-2014 Komisi V • Ketua Bidang Seni dan Budaya DPP PKS • Anggota DPR RI FPKS Periode 2014-2019 (Wakil Ketua Komisi V)

46


Menhub Jonan optimistis bisa menaikkan kategori keselamatan penerbangan International Civil Aviation Organization (ICAO) dari kategori II ke kategori I. Saya melihat, pertama, apakah Menhub mengerti atau ahli dalam menyelesaikan sengkarut penerbangan ini. Kedua, atau ketidakpahaman dia sehingga menetapkan batas waktu tiga bulan. Sehingga kami di Komisi V menilai langkah Jonan ini bisa jadi omong kosong. Sebaliknya, kalau dia bisa mengatasi masalah itu dengan dalam kurun waktu tiga bulan maka kami sangat apresiatif. Bagaimana dari sisi pemain industri penerbangan atau maskpai yang ada? Kami melihat para operator (maskapai) bersaing mengadakan pesawat-pesawat jenis baru. Kemudian juga usia alat-alat moda transportasi di bawah lima tahun yang sesuai standar internasional. Ini baik bagi pertumbuhan ekonomi kita. Sebenarnya, apa tujuan dibentuknya Panja ini? Exit-nya agar penerbangan nasional lebih baik lagi.


Bisa Anda ceritakan bagaimana proses politik Panja ini terbentuk? Pascaperistiwa jatuhnya AirAsia QZ 8501, banyaknya tekanan-tekanan yang muncul berbagai kalangan untuk segera membenahi secara total penerbangan nasional kita. Tentunya kita sangat prihatin dengan kecelakaan yang ada. Tapi kita ambil hikmah dari kecelakaan ini. Komisi V pada hari ketiga (pascakecelakaan) sudah langsung turun ke lapangan mendapatkan banyak masukan agar segera melakukan investigasi dari temuan bopeng-bopeng-nya masalah penerbangan. DPR melihat bahwa ada permasalahan yang sangat serius di tengah-tengah pertumbuhan penerbangan dan perlu ditindaklanjuti lebih mendalam. Selesai masa reses kami (Komisi V.red) sepakat untuk menindaklanjuti lebih dalam dan ujungnya adalah terbentuknya Panja.

FORUM

Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogratif Presiden?

Dari kiri ke kanan, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD Muradi, Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Anggota Komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan saat diskusi Aktual Forum ‘Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogratif Presiden? di Warung Komando, Jalan Supomo, Jakarta Selatan, Minggu (18/1/2015). Anggota Komisi III Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa KPK telah mengganggu hak prerogatif Presiden dengan menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Bukan Cari Kambing Hitam Selamatkan Penerbangan Nasional

Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo Mamo, Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio, Wakil Ketua DPR Komisi V Yudi Widiana dan Sekretaris Jenderal The Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanudin, saat diskusi Aktual Forum dengan tema, “Bukan Cari Kambing Hitam Selamatkan Penerbangan Nasional” di Jakarta, Minggu (25/1/2015). Indonesia adalah satu dari tiga negara yang dilarang unit penerbangannya dipakai diluar negeri karena buruknya sistem regulasi penerbangan kita. Sistem yang buruk harus segera diperbaiki dan tidak ada urusannya dengan politisasi.

Mau Dibawa Kemana Sepakbola Indonesia?

Dari kiri ke kanan, Ketua Umum TheJak Mania Richard Achmad Supriyanto, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Pemuda dan Olah Raga Gatot S Dewa Broto, Anggota Executive Commite PSSI Djamal Aziz, Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam, saat diskusi Aktual Forum, dengan tema “Mau Dibawa Kemana Sepakbola Indonesia?” di Jakarta, Minggu (1/2/2015). Dalam diskusi tersebut, Harapan Indonesia naik ke Peringkat 130 ada pada Tim 9 bentukan Kemenpora untuk memulihkan sepakbola Indonesia dari campur tangan mafia sepakbola.


47

ekonomi

Kedaulatan Bangsa Digadai ke Freeport PT Freeport Indonesia yang berkedudukan di Ameika Serikat sudah hampir setengah abad beropeasi di Papua. Selama itu pula kekayaan alam yang terpendam di Bumi Cendrawasih dikeruk dan hasilnya dinikmati konglomerat negeri paman sam. Eksploitasi besar-besaran tambang emas Grasberg Papua oleh PT Freeport dilakukan melalui ikatan perjanjian Kontrak Karya (KK) pertambangan yang ditengarai banyak merugikan negara. Melalui kesepakatan itu, Indonesia bak ‘dicocok hidung’ sehingga sulit bernegosiasi untuk mendapatkan keuntungan lebih. “Tindakan Freeport mengekspor mineral mentah ke luar jelas merugikan Negara. Makanya kami desak terus agar smelter segara dibangun di Indonesia, dan harus di Papua,” ujar Anggota DPR dari dapil Papua, Tony Wardoyo dalam diskusi di DPR, Jakarta, akhir Januari 2015. Negara memang sangat polos menerima bagian hasil, tanpa mengetahui bagaimana proses tambang itu diolah. Apalagi ada dugaan kuat bahwa selain emas dan tembaga, tambang yang dikeruk dari tanah Papua sejak 1967 itu juga mengandung bahan galian lain yang bernilai ekonomi. “Kita kan tidak tau apa saja kandungan mineral yang digali Freeport di tanah Papua. Bisa jadi ada uranium,” ujar Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Aktual. Pemerintah sebenarnya sudah membuat aturan tentang keharusan melakukan pengolahan dan pemurnian bahan galian tambang di dalam negeri. Dimulai dari 48


penerbitan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba yang diikuti Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri ESDM nomor 1 Tahun 2014. Namun regulasi ini dinafikkan dengan berlindung pada ikatan kerjasama Kontrak Karya yang bersifat business to government. Sanksi berupa larangan ekspor bila tidak melakukan pemurnian dalam negeri ternyata hanya gertakan sambal, karena pemerintah tetap memberi kelonggaran kepada Freeport dan perusahaan tambang asing lain untuk tetap ekspor mineral ore meski tidak mengolah terlebih dulu di dalam negeri. Terakhir, pada pertengahan Januari 2015 Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyetujui perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport selama 6 bulan ke depan, sambil menunggu komitmen perusahaan itu membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Sekretaris Fraksi Gerindra, Fary Djemy Francis menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan kesalahan berat, karena memberikan izin ekspor terhadap PT Freeport meskipun belum membangun smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian mineral tambang) di dalam negeri. Hal ini pun sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang. “Lihat pasal 170 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Di sana dinyatakan bahwa lima tahun sejak undang-undang itu diundangkan, PT Freeport harus melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Tapi sampai sekarang belum ada, tapi izin ekspor tetap diberikan," ujar Fary. Karena melanggar UU Minerba,

Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin (tengah) menjawab pertanyaan anggota Komisi VII DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Rapat tersebut membahas gambaran umum perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu serta tindak lanjut kontrak pertambangan Freeport di Indonesia.

lanjut dia, tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah harus segera mencabut izin ekspor yang telah dikeluarkan. "Izin ekspor mineral mentah itu tidak berpihak pada kepentingan nasional, masak mau tetap dilakukan," tegas Fary. Adapun Direktur Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, menyebut kebijakan pemerintah ini sudah keluar dari nalar karena terlalu mudah dikelabui oleh Freeport. "Sudah jelas selama puluhan tahun Freeport tidak punya niat

antara

S

antara

membangun smelter. Bahkan mereka sudah berbohong pada negara karena MoU yang sudah berakhir tidak jelas apakah akan bangun smelter atau tidak. Lha kok sekarang ada kelonggaran lagi," tukas Ferdinand. Freeport sebenarnya sudah berencana membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dan kabarnya telah menyediakan dana sekitar Rp25 triliun untuk smelter itu. Ferdinand menilai rencana itu hanya upaya mengelabui pemerintah agar mereka tetap bisa melakukan ekspor. Apalagi tanah tempat membangun smelter di Gresik itu ternyata hanyalah tanah yang disewa alias bukan tanah milik Freeport sendiri. "Tidak masuk akal jika investasi jangka panjang bernilai sekitar Rp25 Triliun dibangun di tanah sewa. Lahan seluas 80 ha disewa Rp 80

Miliar per tahun. Fakta inilah yang membuat saya yakin bahwa rencana pembangunan smelter PT Freeport hanya retorika yang menipu," tukas Ferdinand. Selain masalah smelter, Indonesia juga beberapa kali dikelabui Freeport terkait divestasi saham yang dibahas dalam renegosiasi Kontrak Karya. Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014 menyebutkan, perusahaan pemegang izin Kontrak Karya yang sudah berproduksi lebih dari lima tahun (termasuk Freeport) harus melepaskan 20 persen saham paling lambat setahun setelah 14 Oktober 2014. Freeport harus melepaskan sekurangnya 30 persen saham paling lambat lima tahun

setelah peraturan ini diundangkan. Aturan ini mengatur pula bahwa perusahaan pemegang izin Kontrak Karya yang telah membangun smelter di Indonesia harus melakukan divestasi saham sebesar 40 persen dalam 15 tahun. Sedangkan bila tidak membangun smelter sendiri dalam 15 tahun, maka divestasi saham itu minimal 51 persen. Namun lagi-lagi kesepakatan ini hanya retorika belaka. Faktanya, proses renegosiasi yang terkait dengan divestasi saham sangat alot. Jangankan 40 persen, Indonesia sudah megap-megap untuk mendapat 10 persen saham, dan ketika ada kesepakatan divestasi saham 10 persen pada Oktober mendatang, Menteri ESDM Sudirman Said tampak sudah sangat puas. “Ini sungguh kesempatan baik, tidak saja sebagai owner tetapi juga sebagai operator," ucap Sudirman. Saat ini saham Freeport dimiliki oleh Freeport McMoran yang berbasis di AS sebesar 67.3 persen, Kemudian Rio Tinto Group (perusahaan Australia yang berbasis di London) sebesar 13 persen, Pemerintah Indonesia 9.3 persen, dan PT Indocopper Investama Corporation 9 persen. Asosiasi Pertambangan Indonesia/Indonesia Mining Association (API-IMA) yang selama ini membela Freeport lebih banyak menyalahkan pemerintah dibanding menjalankan kewajibannya. Sekretaris Eksekutif API-IMA Adam Rustam mengatakan, Freeport sudah berkomitmen membangun smelter bahkan sudah menyediakan dana besar untuk melakukannya. “Masalahnya kan pemerintah belum jelas bagaimana smelter itu mau kita bangun. Ada yang minta di Papua, kemudian Gresik. Kemudian bagaimana pasokan listrik dan sebagainya. Kalau komitmen, Freeport sudah siapkan dari dulu," tukas Adam. M. Sahlan


49

KILAS ekonomi

Suntikan Rp 5,6 Triliun Untuk Bank Mandiri Menuai Kritik Pemerintah meminta persetujuan DPR untuk menyuntikkan dana Rp5,6 trilun kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK melalui mekanisme penambahan modal negara (PMN) 2015. Usulan yang sudah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 ini pun banyak menuai kritik karena tidak memiliki urgensi. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun mengatakan, suntikan PMN Rp5,6 triliun untuk Bank Mandiri bukanlah sesuatu yang mendesak. Bahkan tidak ada urgensi sehingga Bank Mandiri harus disuntik dana sebesar itu. "Memangnya kenapa kok harus disuntik modal Rp65,6 triliun. Urgensinya apa," kata Misbakhun. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berargumen, suntikan dana Rp5,6 triliun bertujuan agar Bank Mandiri bisa mewakilkan Indonesia di ranah ASEAN dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Sudah menjadi kesepakatan masingmasing negara untuk mengusulkan bank yang akan dicalonkan sebagai Qualified Asian Bank (QAB). Bank Mandiri merupakan bank nasional yang paling siap menjadi QAB," kata Rini, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, akhir Januari 2015. Sebuah bank bisa menjadi QAB jika memiliki rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sesuai Basel III minimal 17,5% di tahun

BPK: Ada 14 BUMN Bermasalah dengan PMN Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya sudah memberikan catatan kepada Menteri BUMN terkait 14 BUMN yang masih bermasalah namun akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Ke-14 dari 35 BUMN yang bermasalah itu adalah PT Antam, PT Angkasa Pura, Bulog, PT Garam, PTPN, PT Pelni, PT Pindad, PT Kereta Api, PT Sang Hyang Seri, Perum Perumnas, Perum Perikanan, PT Industri Kapal dan PT Pelindo IV. Catatan BPK terhadap 14 BUMN ini bisa saja menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang berencana menggelontorkan dana Rp63,6 triliun kepada 35 BUMN dalam bentuk 50


Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015. "Dari 35 BUMN tersebut, ada 14 BUMN yang memiliki catatan dan temuan signifikan yang belum diselesaikan," kata Achsanul di Jakarta, akhir Januari 2015. Meski demikian, Achsanul menilai ke-14 BUMN yang mendapat catatan bisa saja menerima PMN asalkan cepat menyelesaikan temuan-temuan tersebut dengan BPK. "Semoga dalam waktu dekat mereka dapat membereskan temuan tersebut," imbuhnya. PMN 2015 sendiri

2019. Adapun CAR Bank Mandiri tercatat baru Rp91,74 triliun. Dengan alasan itulah, Rini meminta persetujuan DPR memberi suntikan dana Rp 5,6 triliun ke Bank Mandiri. Pelaku perbankan sendiri ikut mengomentari usulan Rini ini. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Gatot Suwondo berpendatan, daripada menyuntik Bank Mandiri, lebih baik pemerintah menyuntikkan modal ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang selama ini fokus pada pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi saat ini terjadi kekurangan pasokan (backlog) perumahan nasional hingga 15 juta unit. Selain itu, likuiditas BTN adalah yang paling ketat dibandingkan BUMN perbankan lainnya. Data yang dipublikasikan terakhir menyebutkan, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR) BTN sebesar 108,6%. LDR Bank BTN ini jauh lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 92%. Bandingkan dengan bank BUMN lainnya seperti BNI sebesar 89,2%, BRI 83,8%, dan Bank Mandiri sebesar 87,5%. / Ismed Eka

dibagi untuk 3 sektor, yakni Infrastruktur sebesar Rp39,8 triliun, sumberdaya alam (pertambangan dan pertanian) sebesar Rp14,8 triliun dan sektor Keuangan dan perbankan sebesar Rp9 triliun. Sedangkan sisanya lebih pada penyehatan BUMN itu sendiri. "Akan tetapi jika dilihat dari kualitas BUMN, maka BPK sudah memberikan sejumlah catatan kepada Menteri BUMN dan DPR RI guna dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Terutama BUMN yang masih memilki catatan khusus dari BPK terkait hal-hal yang harus diselesaikan," pungkasnya. /adi adrian

Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi Perdagangan Elektronik

Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Sebelum di rilis, pemerintah lebih dulu melakukan konsultasi internal antar kementerian, lembaga, serta para pemangku kepentingan lainnya. "Secara garis besar isi PP tentang perdagangan elektronik sudah selesai. Awal Februari ini akan dirapatkan sekali lagi, kemudian konsultasi publik, setelah itu baru dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Sri Agustina di Jakarta akhir Januari 2015. PP tentang e-commerce akan mengatur tata cara pembelian barang secara elektronik secara lebih ketat. Penjual harus menyertakan kontrak digital dalam laman website ataupun media elektronik yang digunakannya. Pihak penjual harus menginformasikan barang yang dijualnya. Selain detail produk, cara pembayaran juga harus disertakan. "Aturan yang akan diterbitkan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat. Jual beli melalui Facebook juga bisa kena sepanjang membuat penyelenggara itu," terang Sri. Perdagangan barang melalui elektronik, lanjut Sri, juga akan tetap dikenakan pajak. Bahkan penyedia perdagangan elektronik yang berasal dari luar negeri juga harus tunduk terhadap kebijakan ini. / Moh Sahlan

Kemandirian Ekonomi Desa Digenjot Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) terus mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai langkah percepatan membangun kemendirian ekonomi masyarakat desa. Sedikitnya 40.000 BUMDes ditarget bisa terbentuk paling lambat dua tahun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja'far mengatakan, BUMDes sebagai program unggulan memang akan terus digenjot. Dia menilai selama ini Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak becus bekerja karena program berkesinambungan berbasis pedesaan nyaris tidak ada. "Rupanya selama ini Direktorat Jendral PMD tidak serius membangun desa, karena baru ada 4000 BUMDes dari 73.000 desa yang ada di Indonesia. Bahkan dari 4000 itu hanya 1200 saja yang berkembang. Makanya ini kita benahi karena yang salah kita benahi. Lillahitaalah," ujar Marwan.

KDPDTT sendiri sudah memiliki nomenklatur kelembagaan yang diatur dalam Kepres Nomor 12 tahun 2015. Kementerian ini akan memiliki enam dirjen, satu badan tentang desa, sekretariat jendral, inspektorat jendral, seta lima staf ahli. Enam dirjen di bawah KDPDTT itu meliputi dua dirjen di bidang pembangunan daerah tertinggal, yakni dirjen percepatan pembangunan daerah tertinggal dan dirjen pembangunan kawasan tertingal. Kemudian bidang transmigrasi memiliki dua dirjen, yakni dirjen penyiapan transmigrasi dan dirjen pengembangan transmigrasi. "Untuk desa, ada dua dirjen yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dirjen pengembangan kawasan pedesaan," tandas Marwan. "Dengan keluarnya Kepres 12 TAHUN 2015, secara otomatis Dirjen PMD yang selama ini ada di bawah kementerian dalam negeri akan pindah ke kementerian desa. Secara otomatis itu," tukas Marwan. / Moh Sahlan


51

Energi

Muslihat Bulus Harga BBM emerintah sukses mencabut subsidi BBM jenis premium, sehingga penjualannya menyesuaikan dengan harga pasar minyak dunia yang sangat fluktuatif. Masyarakat dipaksa membiasakan diri dengan naik turun harga BBM yang akan rutin diumumkan setiap bulan, tanpa jaminan perlindungan negara jika harga itu melonjak tinggi. Sejak awal menjadi presiden, pemerintahan Jokowi-JK memang menjadikan subsidi BBM sebagai kambing hitam. Tak lama setelah diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2014, Jokowi-JK berkoar tentang keberaniannya mengambil kebijakan tidak populis menaikkan harga BBM. “Saya siap untuk tidak populer,” ucap Jokowi sebelum dilantik menjadi presiden pada Oktober 2014. Dengan euphoria pendukungnya yang solid, Jokowi-JK juga sempat menantang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu masih menjabat Presiden untuk menaikkan harga BBM. Malah desakan itu diikuti opini miring bahwa SBY sengaja memasang ranjau APBN kepada Jokowi. Ketika sudah dilantik menjadi Presiden, Jokowi menunaikan janjinya menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni premium dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 7.500 per liter. Setelah kenaikan harga BBM itu, terjadi gejolak kenaikan harga-harga bahan pokok yang mulai dirasakan masyarakat. Muncul banyak kritik dari pengamat dan anggota DPR lantaran kenaikan harga BBM dilakukan saat harga minyak dunia sudah turun. Demo mahasiswa pun muncul secara

P

52


Petugas SPBU melakukan pengisian BBM jenis Premium kepada pembeli BBM yang menggunakan jerigen di SPBU Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (19/1). Menurut petugas SPBU, Pembelian BBM Subsidi jenis Solar dan Premium menggunakan jerigen sejak Senin pagi meningkat drastis hingga tiga kali lipat di bandingkan hari biasanya. Warga yang berprofesi sebagai petani dan penjual bensin eceran sengaja membeli BBM pada hari ini Senin (19/1) karena harga BBM turun menjadi Rp. 6600.

ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, pertengahan Januari 2015. Indonesia memakai patokan harga Mid Oil Platts Singapore (MOPS) dalam menentukan harga BBM dalam negeri. (MOPS adalah patokan harga BBM yang dikeluarkan setiap hari oleh sebuah lembaga khusus di Singapura). Secara sederhana, setiap penurunan MOPS sebesar satu dollar per barrel, akan diikuti penurunan harga BBM yang dijual di Indonesia hingga Rp 50, tergantung pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Masalahnya, pemerintah tampaknya belum memiliki konsep baku dalam mengumumkan perubahan harga BBM setiap bulan. Sebelumnya perubahan harga BBM akan diumumkan sekali dalam satu bulan, namun belakangan muncul konsep baru berupa pengumuman perubahan harga BBM dua kali dalam

antara

sporadis di beberapa daerah, namun aksi ini dapat diredam pemerintah melalui sikap represif aparat keamanan yang menimbulkan korban mahasiswa. Ketika memasuki 2015, Jokowi mulai menyadari bahwa harga minyak dunia semakin menukik sehingga penurunan harga BBM mesti dilakukan. Dimulai 1 Januari, harga premium diturunkan dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter. Harga solar turun dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 7.250 per liter. Kemudian pada 19 Januari 2015, harga minyak dunia semakin anjlok ke angka US$ 48.33/Barrel (WTI) dan US$ 49,75/Barrel (Brent). Kondisi ini mau tidak mau diikuti penurunan harga BBM Premium dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 6.600 per liter. Solar turun dari Rp 7.250 per liter menjadi Rp 6.400 per liter. Karena harga BBM sudah dilepas ke pasar, pemerintah pun akan rutin mengumumkan harga dasar penjualan BBM setiap bulan. Beberapa pejabat negara malah sudah berkoar tentang rencana penurunan harga BBM bulan Februari. “Karena harga minyak dunia turun maka tentunya harga BBM kita juga akan turunkan. Harga BBM yang dijual Indonesia saat ini ditentukan langsung oleh skema harga pasar,"

sebulan, yakni pada pertengahan bulan dan akhir bulan. “Februari nanti itu akan kenaikan harga dan penurunan harga akan terjadi setiap dua minggu sekali. Jadi kalau harga cepat turunnya, tidak terlalu banyak keuntungan pertamina, tapi waktu harga naik juga tidak terlalu banyak rugi. Oleh sebab itu nanti akan setiap dua minggu diumumkan," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan Djalil dalam sebuah kesempatan.

antara

Harga Diangkasa, Rakyat Merana Sejak kenaikan harga BBM pada 18 November 2014, harga-harga kebutuhan pokok sudah meningkat. Bahkan ketika pemerintah Jokowi beberapa kali menurunkan harga BBM, kebutuhan pokok tetap harus dibeli masyarakat dengan harga mahal. Kondisi ini membuat rakyat tercekik, bahkan para pedagang tradisional kesulitan menetapkan harga jual-beli akibat tidak menentunya harga BBM. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang melalui Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Sekretaris Jenderal APPSI Ngadiran menuding Jokowi menabrak Undang-

Undang Dasar 1945 karena masalah energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilepas ke mekanisme pasar. "Pemerintah sudah salah ambil keputusan karena sudah keluar dari UU 1945. Kita ditarik ke mekanisme liberalisme. Apa tujuannya kalau bukan mengadu kita dengan kapitalisme," kata Ngadiran di Jakarta, 23 Januari lalu. Harga BBM yang memakai mekanisme pasar, lanjut dia, telah menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang untuk berjualan. Masyarakat pun tidak mendapat kepastian dalam berusaha. Padahal publik hanya butuh pengaturan dan perlindungan yang pasti dari negara, sedangkan untuk kebutuhan seharihari masyarakat bisa mencari sendiri tanpa harus uluran tangan berupa kartu sakti-kartu sakti ala Jokowi. "Sekarang orang hanya akan memikirkan gonjang ganjing harganya. Jadi akan sangat menyulitkan pedagang," tukas Ngadiran. Kritikan juga dilontarkan Pakar Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Bhimo Rizky Samudro. Dia menilai Jokowi sukses membuat rakyat bingung, sekaligus memaksa

Dua orang calon pembeli bertransaksi dengan pedagang di Pusat Pasar Medan, Sumut, Senin (19/1). Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) belum berpengaruh pada harga bahan pokok di pasar tersebut.

rakyat menerima kebijakan naik turunnya harga BBM. "Masyarakat sudah bingung dan beban berat tetap ada dipundak mereka. Harga BBM turun, tapi memangnya harga bahan pokok di pasar ikut turun? faktanya kan tidak. Harga barang malah tetap mahal," ucapnya. Kalangan anggota DPR juga tak mau ketinggalan mengkritik kebiajakan soal BBM. Kali ini Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto yang menjadi sasaran saat Rapat Kerja dengan Komisi VII. Misalnya kritik yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi, bahwa kebijakan naik turun BBM tidak bisa dijelaskan pemerintah dengan baik karena tidak melalui analisa yang akurat. "Tolong bagaimana akurasi perhitungan penurunan harga BBM premium yang sekarang menjadi Rp 6.600 per liter. Begitu juga pemerintah menaikkan harga BBM pada akhir 2014 menjadi Rp 8.500 per liter yang menurut saya belum melalui perhitungan yang akurat. Bagaimana ini menjelaskannya," kata Mulyadi saat rapat. Politikus Partai Demokrat ini pun mencurigai adanya kejanggalan dalam perhitungan harga BBM premium dan solar ketika dinaikkan pada akhir tahun lalu. Jika harga BBM mengikuti harga MOPS selama satu bulan sebelumnya, seharusnya ada potensi tambahan penerimaan negara dari harga jual BBM. Apalagi ketika harga BBM dinaikkan, ternyata harga minyak dunia sedang turun. "Harus dilaporkan seberapa besar tambahan penerimaan dari kenaikan BBM Rp 8.500, dan ini digunakan untuk program apa. Lalu soal harga gas elpiji subsidi yang diterapkan begitu saja tanpa ada pembicaraan dengan DPR," tukas Mulyadi. Pihak Pertamina sendiri berjanji akan melakukan perhitungan untuk kemudian disampaikan ke DPR. Apalagi hal ini terkait dengan rencana subsidi energi pada pembahasan RAPBN-P 2015 yang sudah diajukan. Moh Sahlan


53

KILAS energi

ISC-Pertamina Khianati Janji Transparansi

Proses tender minyak mentah yang dilakukan Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina menunjukkan sisi gelap. Pasalnya, ISC yang dipimpin Daniel Purba tidak transparan dalam proses tender sebagaimana janji yang digembargemborkan Menteri ESDM, Dirut Pertamina, maupun Tim Reformasi Tata Kelola Migas. "ISC-Pertamina di bawah pimpinan Daniel Purba tidak ada keterbukaan terkait volume crude oil yang hendak diimpor, siapa peserta tendernya, mekanisme dan apa saja syarat yang ditentukan," ujar direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean di Jakarta, akhir Januari 2015.

Pindad Kebagian Dua Proyek ESDM Senilai Rp 1,7 Triliun PT Pindad (persero) mendapatkan dua proyek dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai Rp 1,7 triliun. Dua proyek itu adalah program konversi minyak tanah ke gas Elpiji 3 kilogram (kg) dan konverter perahu nelayan yang menggunakan Bahan Bakar Solar ke gas Elpiji. Pindad selama ini dikenal sebagai perusahaan yang khusus memproduksi peralatan pertahanan dan keamanan. Namun kekhususan fungsi itu akan diperluas untuk memproduksi berbagai hal, termasuk konverter tabung gas dan 54


Ferdinand juga menyinggung impor minyak mentah dari Sonangol. Menteri ESDM telah menyampaikan bahwa kerjasama dengan Sonangol adalah kerjasama Goverment to Goverment, sehingga pemerintah mendapatkan harga lebih murah dari market price. Namun ternyata ISCPertamina sudah melakukan impor minyak dari Sonangol. “ISC-Pertamina harus terbuka ke publik soal impor minyak mentah dari Sonangol. Apakah pengadaan minyak mentah tersebut lewat tender, apa ada perlakuan khusus, bagaimana diskon yang pernah dijanjikan, berapa jumlah impor, serta berapa harga kontraknya,” tanya Ferdinand. Ferdinand mengingatkan konverter perahu. "Saya tahu PT Pindad punya kapasitas membuat berbagi hal. Kami (Kementerian ESDM) kirakira menyiapkan Rp 1,7 triliun dan saya dapat jaminan pasokan," kata Menteri ESDM Sudirman Said di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pertengahan Januari lalu. Sudirman yang juga mantan Dirut PT Pindad menjelaskan, PT Pindad ditunjuk untuk memproduksi 2 juta tabung gas Elpiji 3 kg dalam satu tahun untuk program konversi minyak tanah ke gas. Kemudian memproduksi alat konverter untuk perahu nelayan sebanyak 50 ribu

bahwa ada dua hal yang paling krusial untuk dibuka secara jujur ke publik, yaitu terkait tender minyak mentah perdana ISC dan perjanjian kerjasama dengan Sonangol. Dua hal ini akan menjadi barometer apakah kinerja ISC dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas sudah baik atau justru menjadi sarang mafia baru. “Saat ini, ISC-Pertamina dipimpin Daniel Purba tidak ada keterbukaan terkait volume crude oil yang hendak diimpor, siapa peserta tendernya, mekanisme dan apa saja syarat yang ditentukan," tegasnya. Sementara itu, pengamat energi Komaidi Notonegoro mengingatkan bahwa sejak awal masalah pengelolaan energi sudah tidak jelas. Buktinya, pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas tidak ada gunanya sama sekali, bahkan rekomendasi yang dikeluarkan tim pimpinan Baisal Basri ini tidak menyentuh esensi permasalahan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia. "Rekomendasi yang diajukan Faisal Basri Cs masih bersifat makro dan tidak memiliki usulan-usulan yang dirinci secara jelas. Padahal seharusnya rekomendasi itu bersifat teknis. Saya kira apa yang diajukan tim tersebut hanya replika saja," tukas Komaidi. / Ismed Eka item. Dana Rp 1,7 triliun adalah dana dari Kementerian ESDM. Artinya belum termasuk suntikan dana lain yang dijanjikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke PT Pindad awal Januari 2015. Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim mengaku sudah menghitung kemampuan Pindad membuat konverter BBM ke BBG. Pindad saat ini memiliki kapasitas produksi hingga 3 juta konverter. "Kita sedang menghitung, dan menyiapkan teknologi serta fasilitas," ujar Silmi, seraya berjanji akan menjamin kualitas produk yang akan dibuat. / Ismed Eka

Menanti Keputusan Pengelola Blok Mahakam Pemerintah akan memberikan privilege kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola blok mahakam, Kalimantan Timur, menyusul akan habisnya kontrak PT Total E&P Indonesie pada 2017. Namun hingga kini Pemerintah belum menerima proposal Pertamina, padahal keputusan tentang pengelola blok Mahakam akan diumumkan paling lambat akhir Februari 2015. "Pemerintah akan lihat dulu proposal Pertamina untuk mengetahui detail rencana kerja dan pembiayaan yang dipersiapkan untuk mengelola Blok Mahakam. Termasuk mekanisme menggandeng pemerintah daerah (pemda)," ujar Direktur Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Naryanto Wagimin. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto sendiri mengaku telah membentuk tim yang melakukan survei langsung ke Blok Mahakam. Namun dia menyebutkan bahwa tidak ada keharusan bagi Pertamina untuk menawarkan jatah saham ke

Pemda Kalimantan Timur. Pasalnya, Blok Mahakam bukanlah wilayah kerja baru, sementara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, pemda memperoleh saham partisipasi dalam wilayah kerja baru. Selain Pertamina, perusahaan swasta nasional juga ada yang tertarik mengelola blom Mahakam, salah satunya Hashim Djojohadikusumo. Namun adik mantan calon presiden Prabowo Subianto itu menginsyaratkan masuk jika menjadi pemegang saham mayoritas. "Pak Hashim dari dulu biasanya pilih berinvestasi di saham mayoritas,” kata anggota Komisi VII DPR Aryo P.S. Djojohadikusumo yang tidak lain adalah anak kandung Hasyim. Blok Mahakam sudah hampir setengah abad dikelola oleh perusahaan migas asal Prancis, PT Total E&P Indonesie. Cadangan gas terbukti di Blok Mahakam ketika kontrak berakhir 2017 diperkirakan sebesar 2 triliun kaki kubik. / Moh Sahlan

Chevron Tinggalkan Proyek Geotermal Ciremai dan Lampung

PT Chevron Geothermal Indonesia menghentikan dua proyek pembangkit listrik tenaga panas bumu (PLTP) Gunung Ciremai, Jawa Barat dan PLTP Suoh Sekincau, Lampung. Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, Chevron memang

menyatakan mundur dari dua proyek geothermal itu karena dinilai kurang ekonomis. "Potensi panas bumi di Ciremai itu kecil, sehingga nilai keekonomiannya kecil. Demikian juga PLTP Suoh Sekincau," kata Rida. Alasan kurang ekonomis ini tampaknya bisa dipertanyakan ulang. Pasalnya, kajian awal yang dilakukan Chevron sebelumnya menyatakan bahwa PLTP Ciremai dapat menghasilkan energi listrik berkapasitas 150 megawatt (MW). Demikian juga proyek Suoh

Sekincau, yang sebelumnya disebut memiliki potensi listrik mencapai 220 MW. Akibat pengembalian proyek yang dilakukan Chevron, Rida mengatakan bahwa pemerintah akan melelang ulang dua proyek itu, mengacu pada ketentuan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Ditjen Energi Terbarukan dan Konversi Energi akan melelang 25 wilayah kerja panas bumi (WKP) PLTP yang tersebar di beberapa wilayah seperti Gunung Lawu berkapasitas 165 MW, Gunung Arjuno Welirang berkapasitas 110 MW, Simbolon Samosir berkapasitas 110 MW, Danau Ranau 110 MW, dan Gunung Gede Pangrango 55 MW. Dari keseluruhan 25 WKP tersebut akan dihasilkan energi listrik sekitar 1.225 MW. / Moh Sahlan AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

55

internasional

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kiri) bersalaman dengan Raja Arab Saudi Salman saat melakukan pertemuan bilateral di Istana Erga, Riyadh, Arab Saudi, Selasa (27/1).

Salman bin Abdul Aziz naik tahta menjadi Raja Arab Saudi, menggantikan saudara tirinya yang wafat, Abdullah bin Abdul Aziz. Namun, tampaknya belum akan ada visi baru dan perubahan kebijakan kerajaan, khususnya menyangkut harga minyak, dari sang raja baru. tasiun televisi negara Arab Saudi terus-menerus melantunkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran menjelang 23 Januari 2015. Saat itu Raja Abdullah bin Abdul Aziz sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Rakyat kerajaan yang kaya minyak itu pun merasa mendapat firasat bahwa sang raja akan segera berpulang. Dugaan itu benar. Raja Abdullah bin Abdul Aziz wafat pada usia 90 tahun, Jumat pagi, 23 Januari 2015, sesudah masuk rumah sakit pada 31 Desember

S

56


2014 karena menderita radang paru-paru. Sesuai tradisi Islam di Saudi, Abdullah dimakamkan secara sangat sederhana tanpa nisan di kuburannya. Sejumlah pemimpin negara Islam hadir di acara pemakaman itu. Penggantinya adalah saudara tirinya, Pangeran Mahkota Salman bin Abdul Aziz (79). Begitu sah dinobatkan sebagai raja baru, untuk memberi kejelasan dan stabilitas pada kerajaan, Salman langsung menyatakan, dirinya akan melanjutkan kebijakan raja-raja

sebelumnya. “Kami akan terus –insya Allah-- mempertahankan jalan lurus yang telah ditempuh negeri ini sejak didirikan oleh Raja Abdul Aziz,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan di stasiun televisi negara. Salman naik tahta ketika berbagai masalah menyangkut suksesi kekuasaan membayang di kerajaan Saudi. Kini ada problem stabilitas di monarki absolut,yang sangat minim mengalami reformasi tersebut, menyangkut generasi muda keluarga kerajaan yang kini menginginkan peran lebih besar. Warisan Raja Abdullah Abdullah bin Abdul Aziz menjadi Raja sejak 2005, dan secara efektif memegang kendali kerajaan sejak saudaranya, Raja Fahd, terkena stroke pada 1995. Abdullah menerima diberlakukannya perubahan atau reformasi terbatas pada 2011, sebagai tanggapan terhadap gerakan reformasi “musim semi Arab.”

ANTARA

Raja Baru dengan Visi Lama

Toh di bawah pemerintahan Raja Abdullah, kaum perempuan Saudi tetap dilarang menyetir mobil, keberadaan partai-partai politik tetap dilarang, dan pelaksanaan hukum penggal dengan pedang tetap menjadi standar sistem pengadilan. Warga masyarakat tetap tidak bisa memberikan suara, kecuali untuk pemilihan umum tingkat kota kecil. Reformasi demokratis masih menjadi barang langka di Saudi. Di bawah Abdullah, Arab Saudi menggelontorkan miliaran dollar AS bantuan ke Mesir, sesudah Jenderal Abdel Fatah al-Sisi menggulingkan kekuasaan Presiden Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin pada 2013. Langkah Abdullah,yang mendukung penggulingan Presiden Morsi yang terpilih secara demokratis, ini merupakan upaya memastikan pengikisan jangka panjang terhadap pengaruh regional Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. Keluarga kerajaan Saudi selalu memandang Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman terhadap otoritas mereka di Riyadh. Itulah sebabnya sejumlah kalangan media dan pendukung hak asasi manusia di Amerika dan Eropa menyikapi dengan kritis, ketika sejumlah pemimpin negara Barat memuji-muji Abdullah bin Abdul Aziz dan datang ke Saudi untuk menunjukkan penghormatan terakhir. Di antara barisan tokoh Barat itu adalah Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Kedatangan mereka menunjukkan, Saudi adalah tetap negara penting di Timur Tengah yang harus terus disokong dan diamankan sebagai sekutu Barat. Negara otokratis ini mengontrol 20 persen cadangan minyak dunia dan masih mendominasi kawasan Timur Tengah yang strategis dan bergolak. Hubungan Saudi dan Amerika sempat memburuk, karena Saudi khawatir dengan pendekatan diamdiam yang dilakukan antara AS dan Iran, untuk mencari penyelesaian atas isu reaktor nuklir Iran. AS menuduh Republik Islam Iran berencana menggunakan reaktorreaktornya untuk membuat senjata

nuklir, tuduhan yang sudah dibantah Iran. Namun, kini Iran lebih fleksibel. Sikap kompromi Iran dalam isu nuklir akan mendorong dicabutnya sanksi-sanksi ekonomi, yang selama ini diterapkan AS terhadap Iran. Perkembangan ini tidak menyenangkan Saudi. Saudi yang didominasi penganut Muslim Sunni dan Iran yang didominasi penganut Syiah bersaing berebut pengaruh di Timur Tengah. Saudi juga kecewa berat terhadap AS di bawah Obama, yang dianggap gagal menggulingkan kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kelompok-kelompok mujahidin dan oposisi Suriah berjuang secara militer melawan pasukan Suriah, yang masih loyal pada Bashar alAssad. Kubu penentang Bashar alAssad ini mendapat dukungan dana dan persenjataan melalui intelijen Saudi. Tetapi AS dan sekutusekutu Baratnya sejauh ini tak mau mengirim pasukannya untuk terjun langsung melawan pasukan Bashar al-Assad, dan meski babak belur, Bashar tetap bertahan di kekuasaan. Isu ancaman kelompok militan ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) di Timur Tengah agak mendekatkan kembali hubungan Riyadh dan Washington. Kedua negara memandang ada ancaman nyata dari ISIS, yang semakin melebarkan kekuasaan di wilayah Suriah dan Irak. Langkah-langkah ISIS juga semakin agresif dan tak terduga. Pada 23 Januari 2015, ISIS membunuh warga negara Jepang, Haruna Yukawa, yang disandera ISIS bersama warga Jepang lain, wartawan lepas Kenji Goto. ISIS mengancam akan mengeksekusi Kenji Goto, jika pemerintah Jepang tidak menyerahkan tebusan senilai 200 juta dollar AS (Rp 2,5 triliun). Sampai artikel ini ditulis, belum jelas bagaimana langkah pemerintah Jepang menangani ancaman eksekusi terhadap Kenji Goto. Salman Menyiapkan Pengganti Pada bulan-bulan terakhir sebelum wafatnya Raja Abdullah,

Salman mulai memainkan peran lebih aktif dan telah mewakili kerajaan di berbagai pertemuan penting di luar negeri. Dia juga bertindak sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Salman pernah menjadi Gubernur Riyadh selama bertahuntahun dan mendapat reputasi sebagai pelaku tata kelola pemerintahan yang baik. Dia juga bertindak sebagai penopang keluarga, yang dengan diam-diam menyelesaikan berbagai ragam problem dengan sebagian dari ribuan keluarga kerajaan di ibukota Riyadh. Salman juga aktif mengumpulkan dana untuk mendukung kaum mujahidin, yang didorong untuk melawan pasukan Uni Soviet di Afganistan pada 1980-an. Osama bin Laden adalah satu tokoh, yang kemudian jadi tokoh paling terkenal dari para mujahidin tersebut. Salman juga bekerjasama erat dengan kalangan ulama terkemuka Saudi yang menganut Wahabisme. Meski demikian, kondisi Salman sendiri secara meluas diyakini kurang begitu sehat. Ada spekulasi bahwa ia menderita kepikunan atau penyakit Parkinson, walau pihak kerajaan Saudi sudah membantah kabar ini. Usia Salman kini sudah 79 tahun, jadi tetap ada ketidakpastian tentang pemerintahannya. Untuk menjaga stabilitas, jauhjauh hari Salman sudah menyiapkan pengganti. Langkah Raja Salman yang cepat dengan menunjuk saudara tirinya, Muqrin bin Abdul Aziz (69) sebagai Pangeran Mahkota, dan keponakannya Mohammed bin Nayef (55) sebagai Wakil Pangeran Mahkota, tampaknya merupakan cara untuk menghentikan bertahuntahun spekulasi tentang suksesi kekuasaan. Sebelum ini, perselisihan tentang suksesi dikhawatirkan akan menggoyahkan stabilitas di lingkungan keluarga kerajaan. Muqrin sebelumnya adalah Wakil Pangeran Mahkota dan mantan pilot pesawat tempur didikan Angkatan Udara Inggris. Muqrin adalah juga mantan pimpinan intelijen Saudi yang dikenal berpandangan agak AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

57

internasional

Seorang pria bertopeng membawa pisau di tengah dua pria yang berlutut dalam gambar dari potongan video yang dirilis oleh kelompok militan Negara Islam, Selasa (20/1). Potongan video itu menunjukkan bahwa kedua warga negara Jepang itu bernama Haruna Yukawa dan Kenji Goto.

58


kerajaan Saudi akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yakni, memilih jajaran generasi berikut untuk menjadi raja dari kalangan cucu-cucu Ibn Saud. Ini akan mengangkat pertanyaan tentang legitimasi, yang tidak muncul pada seabad terakhir kekuasaan Saudi.” Memprediksi peristiwa yang akan terjadi dalam keluarga besar Al-Saud yang tertutup ini sangat sulit. Namun satu hal sudah jelas, generasi muda keluarga kerajaan kini menuntut peran yang lebih besar. Putraputra almarhum Raja Abdullah, Pangeran Mitab, Kepala Garda Nasional, dan Pangeran Mishaal, Gubernur Makkah, keduanya kurang mempercayai Salman dan sayap “Sudairi” dari keluarga kerajaan. “Sudairi” adalah nama salah satu istri yang dicintai Ibn Saud. Mohammed bin Nayef, Menteri Dalam Negeri dan putra almarhum Pangeran Mahkota Nayef bin Abdul Aziz, adalah juga figur yang sangat dihormati dari generasi muda yang sama, dan ia juga banyak dikagumi di Barat. Menjaga konsensus keluarga kerajaan akan lebih sulit sekarang,

ketika generasi lebih muda semakin dekat ke kekuasaan, kata para pakar. Tantangan ISIS dan Kasus Yaman Salman naik ke kekuasaan pada saat muncul berbagai ketidakpastian di kerajaan Saudi, yang berada di kawasan yang bergolak di mana pengaruh Iran –pesaing Arab Saudi dalam berebut pengaruh di kawasan itu—semakin membesar. Sementara itu, aktivitas militer dan pengaruh kelompok militan ISIS juga semakin meluas. Sampai saat ini, ISIS masih menguasai wilayah kekuasaan yang cukup luas di Suriah dan Irak. Peran Arab Saudi dalam menggalang dukungan negaranegara Arab untuk bergabung dengan negara-negara Barat dalam melawan ISIS, telah mendapat pujian di Washington. Sedangkan peran Saudi sebagai pengekspor minyak terbesar juga sangat penting di tengah ketidakstabilan pasar minyak. Bagi negara Barat, Saudi juga merupakan pasar yang penting dan menguntungkan bagi industri pertahanan mereka. Saudi tidak bersikap setengah-

ANTARA

maju. Muqrin diketahui mendukung reformasi jangka panjang di Saudi. Namun, prospeknya untuk naik tahta masih dipertanyakan, karena ia lahir dari seorang ibu keturunan Yaman dan bukan dari ibu Saudi, yang dari sisi kesukuan lebih bisa “direstui” di lingkungan keluarga kerajaan. Jika Muqrin nantinya jadi naik tahta, dia tampaknya akan menjadi yang terakhir dari generasi anak-anak pendiri kerajaan Arab Saudi, Raja Abdul Aziz Ibn Saud, yang meninggal pada 1953. Itu akan menjadi akhir dari era sebuah keluarga, Al-Saud. Nama Saud kemudian disatukan dan melekat menjadi nama kerajaan ini (Arab Saudi). Posisi Muqrin dikonfirmasikan tahun 2014 oleh Dewan Kesetiaan beranggota 35 orang, dalam langkah yang dirancang Raja Abdullah untuk menjalin berlangsungnya suksesi kekuasaan yang mulus. Namun manuver itu tampaknya menghadapi penentangan dari sebagian anakanak keluarga Ibn Saud yang masih hidup, meski mereka kurang terkenal, khususnya Pangeran Ahmeed. Hal ini berarti tetap ada perdebatan, sesuatu yang dengan susah payah selalu dihindari oleh keluarga Al-Saud. Namun seorang penulis Saudi berkomentar, “Saya tidak berpikir bahwa mereka akan cukup gila untuk memiliki konflik internal tentang tahta.” Sedangkan seorang mantan diplomat menyatakan, “ Pelajarannya adalah, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah secara privat dan jangan biarkan persaingan mengganggu stabilitas aturan keluarga kerajaan.” Sedangkan Bruce Reidel, veteran dinas intelijen Amerika, CIA, yang kini menjadi salah satu pakar di Brookings Institution mengatakan: “Jika dan ketika Muqrin naik ke posisi Pangeran Mahkota,

setengah dalam melawan ISIS. Pesawat-pesawat tempur Saudi telah membom sasaran-sasaran ISIS di wilayah Suriah. Sedangkan ulamaulama terkemuka Saudi melontarkan kecaman keras terhadap kelompok militan itu, walaupun ada kemiripan antara ideologi ISIS dan Wahabisme yang dianut Saudi. Polisi Saudi juga aktif menahan ribuan tersangka anggota kelompok militan dalam dasawarsa terakhir. Salman telah menjanjikan mempertahankan kebijakan kerajaan, dan tidak mengutak-atik sebagian besar komposisi kabinet almarhum Raja Abdullah, termasuk untuk jabatan menteri perminyakan, menteri keuangan, dan menteri luar negeri. Salman bergerak cepat, dengan menunjuk putranya sendiri, Pangeran Mohammed (35), sebagai Menteri Pertahanan menggantikan posisi Salman, dan bertanggung jawab atas kontrak-kontrak bernilai besar dalam pembelian persenjataan militer. Salman juga meyakinkan pasar energi global bahwa Saudi akan mempertahankan strategi, yang mendesak negara-negara pengekspor minyak lainnya untuk memelihara tingkat produksi minyak yang tinggi. Namun, anjloknya harga minyak yang berkepanjangan serta tekanantekanan anggaran di dalam negeri, akan mengetes seberapa jauh Salman sanggup memenuhi komitmennya tersebut. Sebagai pemimpin baru dari negara dominan penghasil minyak di Timur Tengah, Raja Salman segera muncul sebagai figur terkuat dalam kancah perminyakan dunia. Arab Saudi adalah pemimpin OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). OPEC terdiri dari 12 negara kaya minyak, yang telah menolak mengurangi produksi minyaknya, dan dengan demikian ikut andil dalam penurunan secara tajam harga minyak mentah dunia. Wafatnya Raja Abdullah sempat memicu spekulasi bahwa Saudi mungkin akan mengganti arah kebijakan, dan harga minyak dunia

sempat naik 2 persen. Namun harga minyak kemudian kembali turun, sesudah Raja Salman mengatakan akan tetap berpegang pada kebijakan raja sebelumnya. Sebagian besar analis, seperti Sadad al-Husseini, mantan Wakil Presiden Eksekutif perusahaan minyak nasional Saudi Aramco, memperkirakan, untuk jangka pendek keluarga kerajaan Saudi akan menolak setiap perubahan drastis terhadap kebijakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Saudi masih menghadapi berbagai tantangan kebijakan luar negeri yang serius. Seperti, kekacauan sosial-politik di negara tetangga, Yaman. Gerak maju sekitar 30.000 pemberontak Syiah Houthi di Yaman tidak bisa dihambat. Pekan terakhir Januari 2015 ini, mereka telah menduduki ibukota Sana’a, setelah Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi mengundurkan diri dan meninggalkan situasi politik yang kacau balau. Yaman memang dilanda pergolakan politik, pertikaian antarsuku, serta kemiskinan yang serius dan mendalam. Pada revolusi 2011, Presiden Ali Abdullah Saleh dipaksa mundur untuk memenuhi tuntutan rakyat Yaman. Ia digantikan oleh Wakil Presiden AbdRabbu Mansour Hadi, dalam kerangka kesepakatan yang digalang Arab Saudi. Kini kaum pemberontak Houthi yang berkuasa diketahui menjalin koalisi diam-diam dengan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Saudi tentunya tidak akan membiarkan Yaman dilanda kehancuran, karena akan berpengaruh negatif ke kerajaan Saudi. Kebijakan Perminyakan Saudi Salah satu kebijakan kunci kerajaan Saudi yang dipantau internasional adalah soal perminyakan. Raja Salman ingin memproyeksikan stabilitas Saudi di zaman yang penuh ketidakpastian. Dua minggu sebelum jadi Raja, dalam posisi sebagai Pangeran Mahkota, Salman berpidato mewakili saudara tirinya, Raja Abdullah, di mana

pada kesempatan itu ia mendukung kebijakan perminyakan yang sudah ada. Salman menyalahkan pertumbuhan ekonomi dunia yang lemah sebagai penyebab jatuhnya harga minyak dunia. Namun, jika harga minyak tetap rendah dalam setahun ini atau waktu yang lebih panjang, Raja Salman mungkin akan sulit membujuk anggota-anggota OPEC lain untuk tetap kompak bertahan menghadapi tekanan-tekanan keuangan. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, pendapatan Arab Saudi dan negara-negara di lingkungan Teluk Persia yang menjadi sekutunya akan berkurang 300 miliar dollar AS tahun 2015 ini. Penurunan harga minyak juga akan menggerus cadangan devisa Saudi, yang saat ini diperkirakan berjumlah 750 miliar dollar AS. Sementara itu, tentang tim penentu kebijakan perminyakan di pemerintahnya, Salman mengisyaratkan, hampir seluruh anggota kabinet Abdullah akan tetap di jabatan masing-masing, termasuk Menteri Perminyakan Ali al-Naimi (79). Sebagai tokoh karir dalam bidang perminyakan Saudi, Naimi dipandang memiliki kombinasi pengetahuan tentang industri dan keterampilan politik untuk menangani keluarga kerajaan dan konstituen lain di kerajaan itu. Pada pertemuan OPEC terakhir, November 2014, Naimi –yang menjadi arsitek utama strategi perminyakan Saudi saat ini—menolak seruan dari Aljazair, Venezuela, dan Iran untuk mengurangi suplai minyak. Namun, tetap harus dilihat, seberapa jauh Naimi akan tetap bertahan di jabatannya. Pada tahun-tahun terakhir, kepada sejumlah teman dekat, Naimi pernah menyatakan, ia sebenarnya ingin pensiun dan mengejar peran lain, seperti sebagai pimpinan universitas sains dan teknologi Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Namun, Naimi tetap bertahan di jabatan Menteri Perminyakan atas permintaan Raja. Satrio Arismunandar (Diolah dari berbagai sumber)


59

KILAS daerah

Freeport Dalang Kejahatan di Papua

Terpidana Mati 'Bali Nine' Ajukan PK Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintahan Joko Widodo dengan PT Freeport memantik reaksi dari sejumlah kalangan tidak terkecuali Aliansi Mahasiswa Papua. Senin pekan lalu, Mahasiswa Papua di Malang Jawa Timur menggelar aksi menuntut agar Freeport ditutup usahanya di tanah Papua. Juru bicara aksi, Yustus Yekusamon, mengatakan, MoU antara pemerintah Indonesia dengan Freeport memperpanjang penderitaan rakyat Papua. Sebab, sejak awal berdirinya, perusahaan asal Amerika itu selalu berulah dengan menciptakan chaos. "PT Freeport merupakan dalang

kejahatan di Papua, kami kecewa dengan sikap Pemerintah," tegas Yustus diselasela aksinya kepada Aktual. Freeport, disebutnya belum pernah memberikan kontribusi yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat Papua. Padahal perusahaan itu selama ini mengeruk sumber kekayaan di Papua. Di sisi lain, PT Freeport juga ditengarai telah melakukan intimidasi terhadap warga Papua dengan menggunakan senjata militer. Dimana puluhan nyawa sudah melayang beberapa tahun terakhir "Kami minta militer Indonesia ditarik baik yang organik maupun non organik," pungkas Yustus. /Muchammad Nasrul Hamzah

Kebiasaan, Perilaku Menteri Tabrak UU Minerba Pakar Politik Universitas Diponegoro, Budi Setyono, menilai, perilaku menteri Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi Widodo - Jusuf Kalla yang kerap menabrak regulasi menjadi kebiasaan. "Mereka berperilaku demikian karena merasa didukung oleh kekuatan asing dan pendukung fanatik yang cenderung membabi-buta," kata Budi kepada Aktual, Kamis pekan lalu. Ia menyinggung bagaimana pemerintah diduga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, khususnya terkait izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Dimana pemerintah melalui 60


Kementerian ESDM meneken memorandum of understanding dengan Freeport. "Harus diusut juga kenapa menteri ini berani sekali melanggar UU di depan mata kita. Kita harus curiga, jangan-jangan pelanggaran yang demikian ini terjadi karena adanya suap, seperti yang terjadi pada kasus-kasus terdahulu," duganya. Budi meminta perjanjian dibawah tangan antara pemerintah dengan Freeport tersebut dibatalkan. Sebab kebijakan yang mengarah pada potensi korupsi itu bisa berujung pada kerugian negara dan menguntungkan kelompok penghisap kekayaan rakyat. / Muhammad Dasuki

Dua terpidana mati asal Australia yang tergabung dalam 'Bali Nine', Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya. Pendaftaran PK Myuran dan Andrew dilakukan di Lapas Kelas IIA Kerobokan Denpasar, Jumat pekan lalu. Tak seperti biasanya, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang datang untuk menerima pimpinan geng kelompok 'Bali Nine' tersebut. Kuasa hukum keduanya, Todung Mulya Lubis, menuturkan, meskipun grasi keduanya telah ditolak Jokowi, namun Andrew dan Myuran memiliki hak untuk mengajukan PK. Pengajuan PK tersebut menurut Todung merupakan hak asasi terpidana. Todung berharap PK dapat diterima, yang artinya membatalkan hukuman mati bagi Andrew dan Myuran. "Tentu saja mereka (Myuran dan Andrew) berharap PK-nya bisa diterima," kata Todung. Panitera PN Denpasar, Ketut Sulendra, mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012, semestinya pendaftaran PK dilakukan di pengadilan dengan menghadirkan terpidana. Hanya saja, kata dia, Kemenkumham tidak mengizinkan Andrew dan Myuran ke luar Lapas Kerobokan. Demi tetap melayani masyarakat pencari keadilan, maka pengadilan berinisiatif untuk datang ke lapas. "Ini semata dalam rangka untuk tetap melayani masyarakat yang mencari keadilan. Soal diterima atau tidak, nanti akan ditelaah oleh ketua pengadilan," kata Sulendra. / Bobby Andalan

Ingkar Janji, Mahasiswa Medan Tolak Kedatangan Jokowi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara menolak kedatangan Presiden Joko Widodo karena dinilai mendapat rapor merah selama 100 hari pemerintahannya. Janji-janji Jokowi selama masa kampanye pilpres dalam realitasnya sangat bertolak belakang. Riki Ardoni, koordinator aksi, mengatakan, rapor merah 100 hari kepemimpinan Jokowi bisa dilihat sejak penaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), bagi-bagi jatah menteri ke partai politik, pengangkatan Jaksa Agung dari partai politik, serta pengangkatan salah satu hakim

Mahkamah Konstitusi dari parpol pendukungnya. "Dulu Jokowi berjanji dan punya komitmen memberantas koruptor di Indonesia dan menegakkan KPK dengan sebaik-baiknya. Maka dengan ini kami menolak Jokowi datang ke Sumut," tegasnya, Selasa pekan lalu. Presiden sendiri dijadwalkan melakukan kunjungan ke Sumatera Utara. Salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara. Aksi juga dilakukan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)

Cabang Medan. Aksi yang digelar di Bundaran Majestyk itu mengkritik keras kebijakan pemerintahan Jokowi yang justru menguatkan liberalisasi sektor perekonomian. "100 hari kepemimpinan Jokowi-JK semakin mantap menerapkan skema liberalisasi di segala sektor," ucap Ketua SMI Cabang Medan, Muslim. Disampaikan, persiapan menghadapi MEA oleh Pemerintah terkesan melepaskan tanggung jawab dalam membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat dipaksa bersaing dalam MEA, padahal pendidikan dan SDM yang tersedia tidak setimpal. SMI menyatakan penolakan pemberlakuan pasar bebas MEA. SMI juga menolak pencabutan subsidi pemerintah di segala sektor, mendesak pemerintah memberikan upah layak bagi kaum buruh, dan menolak uang kuliah tunggal serta menyerukan perlawanan terhadap kapitalisme pendidikan. "Kita mendesak, agar pemerintah melaksanakan reformasi agraria sejati, menasionalisasi aset vital negara, membangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri, serta meminta pewujudan pendidikan gratis untuk rakyat," demikian Muslim. / Damai Oktafianus Mendrofa

Ratusan Mini Market di Bekasi Beroperasi Secara Ilegal

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengungkapkan, ratusan minimarket di wilayah Kota Bekasi diduga berdiri secara ilegal. Dari 681 minimarket yang beroperasi, tercatat baru 71 minimarket yang sudah mengurus

perijinan. "Data Pemkot Bekasi menyebutkan ada 681 minimarket jenis Alfamart dan Indomart yang beroperasi saat ini, baru 71 di antaranya yang sudah mengurus Izin Usaha Toko Modern. Sisanya diduga ilegal," kata dia, Sabtu dua pekan lalu. Diungkapkan, 681 minimarket itu rinciannya terdiri dari 350 Indomaret dan 331 Alfamart. Keberadaannya tersebar di 12 kecamatan setempat. Untuk 71 usaha, tercatat secara keseluruhan dilakukan oleh Alfamart, sementara Indomart seluruhnya belum memiliki izin usaha tersebut. Politikus PKS itu menambahkan,

kondisi demikian telah diketahui pihaknya berdasarkan temuan di lapangan serta laporan masyarakat. Pihaknya kemudian menindaklanjutinya dengan memanggil penanggung jawab dari induk perusahaan ritel tersebut. "Kita sudah panggil perwakilan Indomaret dari PT Indomarco Prismatama dan juga PT Sumber Alfaria Trijaya perwakilan Alfamart untuk kita klarifikasi perihal dugaan itu," katanya. "Dalam pertemuan itu terungkap bahwa memang mereka belum mengurus seluruh perizinan itu dengan beragam alasan," sambung Ariyanto. / Andy Abdul Hamid AKTUAL Edisi 31 / Februari 2015

61

Oase

Hukum Kelima Berbohong Dhia Prekasha Yoedha

G

erangan apa yang terjadi di balik simpang siur polemik kenapa KPK sontak ‘mentersangkakan’ Komjen Budi Gunawan (BG)? Calon tunggal Kapolri yang 'diloloskan' 10 fraksi parpol di DPR ini diduga menerima gratifikasi. Polemik meliar jadi bola panas yang melibatkan Presiden Jokowi, mantan presiden SBY dan mantan presiden Megawati. Berikut itu beredar pula tanya mengapa ada anak petinggi tidak di-tersangka-kan oleh KPK, sementara semua petinggi di pucuk partainya telah divonis. Oleh beberapa pengamat dan media, polemik dipelintir seakan Polri berkonflik dengan KPK. TNI pun ‘dikesankan’ terlibat seiring 'pemunculan' kasus Bareskrim mendadak menangkap Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK sebagai tersangka keterangan palsu. Padahal Kepala Bareskrim baru 'diserahterimakan' dari Komjen Suhardi Alius kepada Komjen Budi Waseso. Bila Waseso disebut loyalis BG, konon Alius sowan SBY dulu sebelum ‘diam diam’ ke KPK menemui Widjojanto, jelang Ketua KPK Abraham Samad (AS) menetapkan BG sebagai tersangka. Ekspos penangkapan Widjojanto saat 'berbusana Muslim' praktis membuyarkan isu rawan sebelumnya. Yaitu Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyingkap AS melanggar kode etik pejabat publik dan memanipulasi wewenang KPK agar dicawapreskan dampingi Jokowi. Hasto siap dikonfrontir soal pernyataan AS yang mengaku tahu tersisih oleh Jusuf Kalla karena menyadap telpon BG, mantan ajudan Megawati. De Javu. Mirip misteri komandan Cakrabirawa pengawal Presiden Soekarno, Letkol Untung menemui Pangkostrad Mayjen Soeharto jelang Gerakan 30 September. Penculikan enam jendral, yang menyidik Soeharto terkait korupsi di Kodam Diponegoro. Semisteri peran Letkol Latief pada September 1965 dan teka teki kedekatan Syam Kamaruzaman, Biro Chusus PKI, dengan Soeharto saat di Yogyakarta. Sejarah memang penuh misteri, banyak data disembunyikan. Perlu terus diteliti, ditafsir aktual sesuai novum. Apalagi pada polemik kemelut kepentingan antar kelompok yang berakses jejaring propagandis luas fans club di FB maupun Twitter. Hiruk pikuk penyesatan opini publik marak. Polemik digeser seolah ada yang Anti Pembrantasan Korupsi. Mirip tahun 1965 saat ‘perseteruan internal TNI-AD’ dikapitalisasi jadi isu Anti Komunis. Kapitalisasi oleh

62


kepentingan geopolitik perang dingin atas kekayaan Nusantara. Ekspos foto jenazah para jenderal plus fitnah 'penyiletan penis jendral' dan 'tari harum bunga' Gerwani pun memicu skenario amuk massal. Kita tak tahu siapa yang berbohong. Siapa yang tak jujur. Mungkin kita memang tak jujur. Mari cermati kilah lihai Donald Rumsfeld, menteri pertahanan AS era Presiden George Walter Bush. Februari 2002, Rumsfeld dicecar Jim Miklaszewwski dari NBC atas ketiadaan bukti penaut rezim Saddam Hussein dengan organisasi teroris. Padahal, Irak terlanjur peranda diduduki AS. Dalam film dokumenter Amerika 2013, The Unknown Known: The Life and Times of Donald Rumsfeld dengan sutradara Errol Morris, jago intel AS itu berkilah: “ … there are no "knowns." There are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say there are things that we now know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don't know.” Rumsfeld berkilah tak ada "knowns" (yang diketahui). Karena, ada ihwal yang kita tahu bahwa kita tahu. Ada yang diketahui tak diketahui. Itu untuk menyebut ada ihwal yang kita sekarang tahu kita tak tahu. Tapi ada pula tidak diketahui (yang) tak diketahui. Ada ihwal yang kita tak tahu, kita tidak tahu. Meski kilah Rumsfeld bak teka-teki, sesungguhnya itu serius. Ketidakadaan bukti bukan bukti ketidakadaan. Jika kisruh BG vs AS diarahkan pada pemakzulan bertahap via hak konstitusional DPR, khalayak niscaya teringat kudeta merangkak Soeharto atas Soekarno, yang disponsori agen neolib. Antek neokolonialisme imperialisme, kata Bung Karno. Bagai tragedi Lubang Buaya, akumulasi kebohongan demi kebohongan membuat tak jelas lagi mana kawan mana lawan? Kebohongan yang difabrikasi oligopoli industri media, semirip monopoli komando pemberitaan pers pasca G30S. Padahal berbohong itu menuntut beberapa syarat. Pertama harus berdaya ingat tajam. Kedua konsisten atas kebohongannya. Ketiga semua orang secara faktual bisa dibohongi. Keempat ada orang tertentu yang seumur hidupnya bisa dibohongi. Namun jangan lupa. Ada hukum kelima berbohong. Yaitu, tak pernah ada yang bisa membohongi semua orang seumur hidup. Ini terngiang dalam film propagandis Orde Baru 'Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI' wajib tayang TVRI tiap 30 September, berupa ucapan: 'Darah rakyat itu merah, jenderal.'


63

64


Jokowi Dilema Tukang Kayu Peselancar

Recommend Documents