jn

Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 1-13 Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn DOI: 10.22225/jn.1.1.368.1-13.

“Wajah Baru” PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia

(Studi PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang PPAT)

Elita Rahmi Universitas Jambi [email protected]

Abstrak Dua tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis ketentuan baru yang sudah diatur pada PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. (2) Untuk mengkritisi eksistensi PPAT dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah di Indonesia terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta approach) pedekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam menganalisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan peraturan yang terkait dengan PPAT dan pendaftaran tanah dan menjadikannya menjadi sistem peraturan perundang-undangan serta menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dengan disempurnakannya PP nomor 37 Tahun 1998 menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT, yang mengalami perubahan hanya terkait dengan persoalan usia calon PPAT serta kewajiban magang sebelum calon PPAT diangkat, penambahan masa kerja PPAT semula 65 (enam puluh lima) tahun dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun, Penambahan jenis pemberhentian terhadap PPAT, perluasan daerah kerja semula 1 (satu) wilayah kerja kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi terakhir penambahan larangan rangkap jabatan. Sedangkan untuk aspek yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tetap menindaklanjuti PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan perubahan dimaksud, sesungguhnya menuntut adanya sistim pendaftaran tanah online dan reforma agraria pada kementerian agraria dan jajarannya, tanpa adanya sinergi teknologi dan juga pelayanan bidang pertanahan maka fungsi PP Nomor 24 tahun 2016 tidak dapat memberikan fungsi signifikan dengan pelayanan cepat, murah dan sederhana dalam proses pendaftaran tanah. Kata Kunci: Kewenangan PPAT, Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia

Abstract

Research purposes first to analyze the new provisions set out in regulation No. 24 Year 2016 on the Amendment of Government Regulation No. 37 Year 1998 on PPAT. Second To criticize the existence of PPAT in connection with the registration of land in Indonesia occurred with the issuance of Government regulation No. 24 of 2016. Normative juridical research method, Using the approach of law (Statute approach) the conceptual approach (conceptual approach) and approach to history (historical approach). The collection of legal materials include primary legal materials, Secondary law and tertiary legal materials, In analyzing the legal materials is done by classifying regulations related to land registration and PPAT and systemic legislation and interpret legislation. Conclusions based on the results of Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 2

this study concluded that: With perfected Regulation number 37 of 1998 into Regulation No. 24 Year 2016 concerning PPAT, Which change only the issues related to the age of the candidate and liabilities PPAT PPAT in apprenticeship before the prospective adoptive, Additional working period originally PPAT 65 (sixty-five) years may be extended to 67 (sixty seven) years, Addition of dismissal against PPAT, the expansion of the original working area of 1 (one) working area of the district / city to 1 (one) working area of the last provinces ban the addition of dual position. As for the judicial aspect of Government Regulation No. 24 Year 2016 about the amendment to Regulation No. 37 of 1998 still following up on Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration, The provisions of such change, the real demands for land registration system on line and agrarian reform in the ministry of agrarian and staff, without the synergy of technology and service area of land, the function PP No. 24 of 2016 does not significant functionality with fast service, Cheap and simple in the process of land registration. Keywords: PPAT Authority, land registration process in Indonesia

1. PENDAHULUAN

tanahan Nasional.

Perjalanan eksistensi PPAT di Indo-

Perubahan eksistensi PPAT memang

nesia cukup seksi, karena terus mene-

banyak dinantikan masyarakat, karena

rus menjadi polemik yang tiada henti.

perkembangan kepastian hukum hak

Di sisi lain UUPA sesungguhnya tidak

atas tanah membutuhkan teknologi dan

mengatur eksistensi PPAT, tetapi han-

pelayanan yang cepat, sederhana da-

ya mengatur perbuatan hukum yang

lam rangka mengantisipasi peralihan

membutuhkan peran PPAT1. Dengan

tanah hari non ekonomi menjadi kebu-

demikian PPAT secara normatif lahir

tuhan ekonomi termasuk investasi, se-

dari Pasal 7 PP 24 Tahun 1997 Tentang

hingga akhirnya eksistensi PPAT disem-

Pendaftaran Tanah, yang kemudian

purnakan dengan PP nomor 24 Tahun

melahirkan PP Nomor 37 Tahun 1998

2016 tentang Perubahan Atas Pera-

tentang PPAT, artinya usia PPAT Indo-

turan pemerintah Nomor 37 Tahun

nesia telah mencapai 28 tahun, hadir

1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejab-

sebagai bagian dari proses pendaftaran

at Pembuat Akta Tanah.

tanah alias administrasi pertanahan

Adanya wajah baru eksistensi Pejab-

yang kewenangannya berada pada

at Pembuat Akta Tanah yang ditetap-

pemerintah dalam hal ini Badan Per-

kan pemerintah sejak 22 Juni 2016,

1

Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Perspektif Regulasi, wewenang, dan Sifat Akta), Kencana, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2016, hlm 37

Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X


sesungguhnya hanya perubahan per-

yaratkan seseorang dapat diangkat

mukaan (faktor sosiologis) semata,

menjadi

tetapi belum menyentuh persoalan

kurangnya 30 (tiga puluh) tahun,

filosofi dan yuridis, artinya mengapa

dengan aturan yang baru PPAT dapat

tidak dalam bentuk Undang-undang sa-

diangkat pada usia 22 tahun, wajah ba-

ja

dan

ru ini sesungguhnya kurang sejalan

bagaimana sesungguhnya eksistensi

dengan usia pendidikan tamatan Magis-

PPAT, baik jabatannya profesi atau

ter Kenotariatan, secepat-cepatnya 22

bukan? maupun akta yang dikeluarkan

tahun .

memenuhi unsur autentik atau tidak,

menginginkan PPAT usia muda plus

yang persoalan tersebut, sudah banyak

muda pengalaman, hal ini memperkuat

dikemukakan

bentuk

asumsi fungsi PPAT yang hanya men-

penelitian tesis, disertasi bahkan tulisan

gisi (to fill) blangko/formulir2. Pro dan

-tulisan para pakar. Siapkah pemerintah

kontra dalam persoalan pendaftaran

bila kemudian PP tentang PPAT digugat

tanah di Indonesia, menimbulkan kek-

melalui Mahkamah Konstitusi?

hawatiran

perubahan

ini

baik

dilakukan?

dalam

Kehadiran Peraturan

PPAT,

berusia

Artiny a

sekurang-

Peraturan

apakah

baru

Peraturan

Pemerintah

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Ten-

Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peru-

tang Perubahan PP Nomor 37 Tahun

bahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998

1998 tentang PPAT dapat mewujudkan

Tentang Peraturan Jabatan Pembuat

kepastian hukum pendaftaran tanah di

Akta Tanah (PPAT), yang ditetapkan

Indonesia atau sebaliknya?

pada tanggal 22 Juni 2016. Lembaran

Kegelisahan dimaksud adalah pera-

Negara RI Tahun 2016 Nomor 120.

turan tersebut dikeluarkan dalam kondi-

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

si administrasi pendaftaran tanah be-

5393. Terdiri dari 33 Pasal. Wajah baru

lum dilaksanakan secara online oleh Ba-

PPAT di Indonesia ditandai dengan se-

dan Pertanahan beserta jajarannya, se-

makin mudanya usia seseorang untuk

hingga persoalan tersebut, akan men-

dapat menjadi PPAT, sebelumnya dis-

imbulkan biaya tinggi bagi masyarakat

2

Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014



yang akan melakukan peralihan hak,

di Indonesia, Karena pendaftaran tanah

seperti jual beli, tukar menukar, hibah,

adalah hal yang fundamental dari politi-

pemasukan

cal will pemerintah untuk penyelarasan

ke

dalam

perusahaan

(inbreng), pembagian hak bersama,

fungsi

pemberian hak guna bangunan/hak pa-

mensinya3

tanah

dengan

segala

di-

kai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa mem-

a. Tujuan Penelitian

bebankan hak tanggungan.

Adapun tujuan penelitian adalah:

Pendaftaran tanah di Indonesia da-

1) Untuk menganalisis hal-hal

baru

lam rangka mewujudkan kepastian

(pengembangan hukum) yang diatur

masih menjadi masalah besar, karena

pada PP Nomor 24 Tahun 2016 ten-

baru sekitar 35 persen tanah di Indone-

tang Perubahan atas PP Nomor 37

sia yang terdaftar, dengan adanya

Tahun 1998 tentang PPAT.

tuntutan pasar bebas Asean dan pasar

2) Untuk mengkritisi korelasi hal-hal ba-

bebas dunia, maka persoalan tanah

ru terkait PPAT dengan pendaftaran

akan semakin meningkat, karena perali-

tanah di Indonesia dan eksistensi

han hak atas tanah akan semakin luas,

PPAT dalam pengembangan hukum

sehingga dibutuhkan profil PPAT yang

pertanahan nasional.

mumpuni dalam persoalan pertanahan. Hadirnya PP Nomor 24 Tahun 2016

b. Manfaat Penulisan

seyogyanya mempercepat proses pen-

1) Untuk mengetahui bagaimana pen-

daftaran tanah dengan percepatan

pelayanan

meningkatkan

ingkatan peran PPAT dalam memper-

pendaftaran

cepat terwujudnya kepastian hukum

tanah di Indonesia, sehingga persoa-

pendaftaran tanah di Indonesia

lannya adalah bagaimana perubahan

2) Untuk Mengingatkan kita semua bah-

(wajah baru) PP Nomor 24 Tahun 2016

wa ada tindak lanjut peraturan yang

dalam mempercepat pendaftaran tanah

segera diterbitkan pemerintah dalam

3

Elita Rahmi Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Unpad Press bandung 2011, hlm 11 Bandingkan dengan Anita D.A.Kolopaking, Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, Alumni Bandung 2013.Hlm 2-3



rangka

melaksanakan

Peraturan

120. Tambahan Lembaran Negara RI

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

(TLRI) Nomor 5893. Sedangkan Pera-

Penelitian ini menggunakan metode

turan Pemerintah

Nomor 37 Tahun

penelitian yuridis normatif dengan pen-

1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT

dekatan perundang-undangan (Statuta

(Lembaran Negara RI tahun 1998 No-

approach )

konseptual

mor 52, Tambahan Lembaran Negara

(conceptual approach) dan pendekatan

RI Nomor 3746. Artinya PP tentang

sejarah (historical approach). Pengum-

PPAT merupakan tindak lanjut dari PP

pulan bahan hukum meliputi bahan

tentang pendaftaran tanah alias Pera-

hukum primer, bahan hukum sekunder

turan Pemerintah menindaklanjuti Pera-

dan juga bahan hukum tertier.Dalam

turan Pemerintah.

pedekatan

menganalisis bahan hukum dilakukan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-

dengan cara mengklasifikasikan pera-

hun 2016 Tentang Perubahan Atas PP

turan yang terkait dengan PPAT dan

Nomor 37 Tahun 1998

pendaftaran tanah dan mengsistemasi-

Pasal. Peraturan ini dirubah, hanya ber-

kan peraturan perundang-undangan

dasarkan aspek sosiologis pendaftaran

serta menginterpretasikan peraturan

tanah khususnya mendukung program

perundang-undangan

tersebut ber-

kebijakan deregulasi bidang agrarian/

dasarkan konsep-konsep hukum pen-

pertanahan dalam rangka percepatan

daftaran tanah pada khususnya dan

pelaksanaan paket kebijakan ekonomi,

hukum pertanahan pada umumnya

bukan untuk meningkatkan peranan Pe-

memuat 33

jabat Pembuat Akta Tanah serta untuk meningkatkan

2. PEMBAHASAN

pelayanan

kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-

masyarakat atas pendaftaran tanah

hun 2016 Tentang Perubahan Atas Per-

tetapi dominan mendukung program

aturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

kebijakan deregulasi bidang agrarian/

1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejab-

pertanahan dalam rangka percepatan

at Pembuat Akta Tanah. Lembaran

pelaksanaan paket kebijakan ekonomi

Negara RI (LNRI) Tahun 2016 Nomor

pemerintah.



Belum tergali apa dan bagaimana

(satu) wilayah kerja kabupaten/kota

sesungguhnya hakekat kehadirat Pejab-

menjadi

at Pembuat Akta Tanah dalam perkem-

provinsi

bangan hukum nasional, karena secara

1

(satu)

wilayah

kerja

5) Penambahan larangan rangkap jab-

normatif eksistensi Pejabat Pembuat

atan

Akta Tanah(PPAT) dimetamorposiskan

Berdasarkan ruang lingkup peru-

seperti notaris namun di sisi lain ada

bahan pengaturan Pejabat pembuat Ak-

ruang lain yang dapat melaksanakan

ta Tanah di atas, maka ide perubahan

fungsi tersebut diantaranya adalah

fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah,

PPAT khusus dan PPAT sementara yang

menginginkan agar pendaftaran tanah

batas waktunya tidak ditentukan secara

di Indonesia dilakukan oleh PPAT yang

limitative. Mengidentikan dengan nota-

lebih muda usianya dan wilayah kerja

ris namun berbeda dari segi dasar

yang lebih luas dan tuntutan profesion-

hukum, namun demikian PP 24 Tahun

alisme PPAT di bidang kerjanya melalui

2016, sadar atau tidak desain PPAT

magang sebelum diangkat menjadi

mirip dengan notaris

PPAT, dan indepedensi PPAT dengan

Adapun ruang lingkup perubahan

berbagai larangan rangkap jabatan.

terhadap Peraturan Pemerintah meliputi 1) Persyaratan untuk dapat diangkat

A. PPAT Muda usia dan Magang

PPAT antara lain usia calon PPAT

Menuju Profesionalisme PPAT

dan

Syarat untuk dapat diangkat menjadi

kewajiban

magang

sebelum

PPAT, adalah usia yang lebih muda yak-

calon PPAT diangkat. 2) Penambahan masa kerja PPAT semu-

ni 22 tahun, namun hal ini banyak men-

la 65 (enam puluh lima) tahun dapat

imbulkan pendapat pro dan kontra,

diperpanjang

yang pro berpandang usia muda akan

menjadi

67

(enam

jauh lebih produktif, sedangkan yang

puluh tujuh) tahun 3) Penambahan

jenis

pemberhentian

kontra menilai usia muda, dianggap ku-

rang matang dan belum dapat mem-

terhadap PPAT 4) Perluasan daerah kerja semula 1

prediksi berbagai kemungkinan yng ter-



Jabatan PPAT. Syarat untuk dapat di-

jadi. Perubahan terhadap Persyaratan usia

angkat menjadi PPAT adalah

PPAT, diatur dalam pasal 6: PP Nomor

a. Warga Negara Indonesia (WNI)

37 Tahun 1998 tentang PPAT syarat

b. Berusia sekurang-kurangnya 22 Ta-

untuk dapat diangkat menjadi PPAT

hun c. Berkelakuan

adalah:

baik

yg

dinyatakan

a. Berkewarganegaraan Indonesia

dengan surat keterangan yang dibu-

b. Berusia sekurang-kurangnya 30 Ta-

at oleh Instansi Kepolisian setempat d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara

hun c. Berkelakuan

baik yg dinyatakan

berdasarkan

putusan

pengadilan

dengan surat keterangan yang dibu-

yang telah memperoleh kekuatan

at oleh Instansi Kepolisian setempat

hokum tetap,karena melakukan tin-

d. Belum pernah dihukum penjara kare-

dak pidana yang diancam dengan

na melakukan kejahatan berdasarkan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau

putusan Pengadilan yang telah mem-

lebih

peroleh kekuatan hukum tetap e. Sehat jasmani dan rohani

e. Sehat jasmani dan rohani f. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan

f. Lulusan program pendidikan spesialis

jenjang strata dua kenotariatan atau

notariat atau program pendidikan

lulusan program pendidikan khusus

khusus PPAT yang diiselenggarakan

PPAT yang diiselenggarakan oleh ke-

oleh Lembaga pendidikan tinggi

menterian yang menyelenggarakan

g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan nasional

urusan

pemerintahan

di

bidang

agraria/pertanahan g. Lulus ujian yang diselenggarakan

Sedangkan berdasarkan Pasal 6, Per-

oleh Kementerian yang diselenggara-

aturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

kan oleh Kementerian yang menye-

2016 Tentang Perubahan Atas PP No-

lenggarakan urusan di bidang agrari-

mor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

an / pertanahan dan h. Telah menjalani magang atau nyata-



nyata telah bekerja sebagai karya-

pertanahan dan telah menjalani ma-

wan pada kantor PPAT paling sedikit

gang atau nyata-nyata telah bekerja

1 (satu) tahun, setelah lulus pendidi-

sebagai karyawan pada kantor PPAT. Dari persyaratan untuk menjadi

kan kenotariatan.

PPAT di atas, maka peraturan tersebut Ketentuan lebih lanjut mengenai tata

menginginkan PPAT di masa yang akan

cara ujian, magang dan pengangkatan

datang dapat dilaksanakan oleh pemu-

PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.

da, sebagaimana diatur dalam UU No-

Persyaratan untuk dapat diangkat

mor

40

tahun

2009

tentang

menjadi PPAT, mendapat perhatian

kepemudaan. Pada Pasal 1 UU tersebut

yang sangat besar dari masyarakat, ka-

mengatur bahwa pemuda adalah War-

rena Peraturan

Pemerintah nomor 24

ga Negara Indonesia yang memasuki

tahun 2016 tentang Perubahan Pera-

periode penting pertumbuhan dan

turan PPAT, menginginkan seseorang

perkembangan yaitu berusia 16 tahun

dapat diangkat menjadi PPAT dengan

sampai 30 tahun, sedangkan UNESCO

usia yang lebih muda, yakni 22 (dua

menetapkan usia pemuda adalah 15-24

puluh dua tahun), tidak pernah dijatuhi

tahun dan The African Youth Charter

pidana penjara berdasarkan putusan

menetapkan usia pemuda adalah 15

pengadilan yang telah memperoleh

sampai 35 tahun. Artinya penetapan

kekuatan hukum tetap, berijazah Sarja-

usia pemuda di Indonesia didasari pada

na Hukum dan lulusan jenjang strata

standar usia pemuda yang ditetapkan

dua Kenotariatan atau lulusan program

UNESCO dan The African Youth Char-

pendidikan khusus PPAT yang diseleng-

ter. Artinya standar usia pemuda Indo-

garakan oleh kementerian yang menye-

nesia dimulai dari standar UNESCO 15

lenggarakan urusan pemerintah di bi-

ditambah 1 tahun, sehinga 16 tahun

dang agraria/pertanahan, lulus ujian

dan diakhiri median dari batasan The

yang diselenggarakan oleh kementerian

African Youth Charter35 tahun dan In-

yang

donesia mempercepat menjadi 30 ta-

menyelenggarakan

pe me ri n tah an

bidan g

urusan

agrarian /

hun,

dilihat

dari


rentan

UNESCO


menetapkan selama 9 tahun seseorang dapat menjalani usia pemuda(15-24),

B. Penambahan Usia Kerja PPAT

sedangkan di Afrika selama 20 tahun

Penambahan usia kerja PPAT dari 65

(15-35) dan Indonesia selama 14 tahun

tahun menjadi 67 tahun, menunjukkan

(16-30 tahun).

bahwa PP Nomor 24 Tahun 2016 ten-

Berdasarkan uraian di atas, maka

tang Perubahan PP 37 Tahun 1998

penetapan usia dapat menjadi PPAT

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat

adalah 22 tahun, diharapkan PPAT di

pembuat Akta Tanah, akan lebih lama

Indonesia dimulai sejak yang ber-

yakni sekitar 23 tahun, hal ini

sangkutan menyelesaikan pendidikan

disambut positif oleh para PPAT di In-

notaris yang umumnya selesai usia 22

donesia, karena dengan demikian masa

tahun (18 tahun tamat SMA dan 4 ta-

kerja PPAT lebih lama. Masa kerja nota-

hun kemudian 22 tahun tamat S-1 dan

ris diatur dalam Pasal 8. Adapun Pasal

24 tahun tamat S2 alias kelulusan nor-

8 PP Nomor 37 Tahun 1998 mengatur

mal) magang 1 tahun, sehingga se-

bahwa PPAT berhenti menjabat sebagai

cepat-cepatnya proses persyarakat di-

PPAT karena:

maksud adalah 25 tahun, oleh karena

a. Meninggal dunia

itu seyoginya syarakat untuk diangkat

b. Telah mencapai usia 65 tahun, atau

PPAT 26 tahun.

c. Diangkat dan mengangkat sumpah

Ketentuan

tentang magang

se-

tentu

jabatan atau melaksanakan tugas

bagaimana diatur dalam pasal 6 huruf

sebagai

(h) minimal 1 (satu) tahun adalah ke-

kedudukan

tentuan yang sebelumnya tidak dikenal,

masyarakat Daerah Tingkat II yang

ketentuan magang ini menyesuaikan

lain daripada daerah kerjanya se-

dengan magang notaris selama 2 (dua)

bagai PPAT atau

tahun

yang

diatur

dalam

UUJN,

Notaris di

dengan

tempat

kabupaten/kota

d. Diberhentikan oleh Menteri

menurut penulis ketentuan magang

penting dalam rangka meningkatkan profesionalisme PPAT

PPAT sementara dan PPAT khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT



apabila tidak lagi memegang jabatan

bagaimana dimaksud pada ayat (2)

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

diatur dengan peraturan Menteri.

ayat (3) huruf a dan b, atau diberhenti-

Dari ketentuan tersebut, maka masa

kan oleh Menteri

kerja PPAT menjadi lebih lama, sebe-

Sedangkan Pasal 8 PP Nomor 24 tahun

lumnya usia 65 tahun dengan aturan

2016 mengatur bahwa PPAT

yang baru menjadi 67 tahun, terdapat

1. berhenti menjabat sebagai PPAT ka-

perpanjangan waktu 2 tahun untuk jabatan PPAT, hal ini tentu disambut baik

rena:

oleh semua PPAT.

a) Meninggal dunia b) Telah mencapai usia 65 tahun, atau c) Diberhentikan oleh Menteri sesuai

C. Pemberhentian dan Larangan

dengan ketentuan dalam Peraturan

Rangkap terhadap PPAT

Pemerintah ini

Adanya aturan baru terkait pember-

2. Ketentuan usia sebagaimana dimak-

hentian PPAT dan larangan rangkap

sud pada ayat (1) huruf b dapat di-

jabatan, menjadi diskusi hangat bagi

perpanjang paling lama 2 (dua) ta-

kalangan masyarakat maupun PPAT,

hun sampai dengan usia 67 (enam

karena adanya keinginan untuk mence-

puluh tujuh) tahun dengan memper-

tak notaris yang professional. Se-

timbangkan kesehatan yang ber-

bagaimana diatur dalam pasal 10 bah-

sangkutan

wa PPAT dapat diberhentikan oleh

3. PPAT sementara dan PPAT khususus

menteri dengan ketentuan yang terdiri

berhenti melaksanakan tugas PPAT

atas:.Diberhentikan dengan hormat,

apabila tidak lagi memegang jabatan

atau dapat juga diberhentikan dengan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

tidak hormat atau diberhentikan se-

5 ayat (3) huruf a dan b, atau diber-

mentara, yang menarik dari pember-

hentikan oleh Menteri

hentian PPAT adalah persoalan rangkap

4. ketentuan lebih lanjut mengenai per-

jabatan, di mana PPAT dilarang me-

dan

rangkap jabatan sebagai advokad, kon-

pengangkatan kembali PPAT se-

sultan atau penasehat hukum, pegawai

panjangan

masa

jabatan



pegawai

mengecek kebenaran sertifikat untuk

swasta, pejabat Negara atau pegawai

mengetahui subjek, objek dan status

pemerintah dengan perjanjian kerja,

hak atas tanah. Perluasan wilayah kerja

pimpinan pada sekolah, perguruan ting-

akan memperluas kewenangan PPAT

gi negeri atau perguruan tinggi swasta,

khususnya bagi PPAT senior yang telah

surveyor berlisensi, penilai tanah, medi-

banyak memiliki klien, sedangkan untuk

ator dan/atau jabatan lain yang dil-

yang yunior justru sebaliknya.

negeri,

arang

pegawai

oleh

BUMN,

peraturan

perundang-

Perluasan wilayah kerja yang luas menuntut PPAT yang dapat bersinergi

undangan. Artinya larangan di atas cukup drak-

dengan sesama PPAT, sehingga saling

tis dibanding peraturan sebelumnya,

membantu dan saling menggali infor-

karena sebagian notaris banyak yang

masi atas perkembangan administrasi

menyumbangkan tenaga dan menjadi

pendaftaran tanah di setiap daerah.

pengelola pendidikan umpamanya ketua program studi kenotariatan. Keinginan peraturan untuk menjadikan PPAT

3. SIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka

sebagai notaris profesioanl cukup ting-

dapat disimpulkan sebagai berikut:

gi, namun dikhawatirkan akan meng-

1. Wajah Baru pengaturan PPAT di

hambat kreativitas para PPAT dalam

Iindonesia, hanya diperbaharui dari

mengkritisi akta PPAT di masa menda-

aspek sosiologis yakni usia pemuda,

tang.

magang kerja, wilayah kerja diperluas dan larangan rangkap jabatan,

D. Perluasan Wilayah Kerja PPAT

padahal

ada perubahan yang jauh

Perluasan daerah kerja semula 1

lebih besar yang harus dikaji, yakni

(satu) wilayah kerja kabupaten/kota

aspek yuridis dan aspek filosofis

menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi,

berupa dasar hukum PPAT dalam

menuntut penyelenggaraan pendafta-

bentuk UU, sehingga secara filosofis

ran tanah online, dengan demikian

keautentikan aktanya tidak terus

akan mempercepat kinerja PPAT dalam

menerus menjadi perdebatan yang



DAFTAR PUSTAKA

tidak berkesudahan. 2. H u b u n g a n

antara

Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara RI (LNRI) Tahun 2016 Nomor

120.

Tambahan

Lembaran

Negara RI (TLRI) Nomor 5893 harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan teknis, sehingga Peraturan

Pemerintah

tersebut

dapat

di-

pedomani sebagai peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPAT di Indonesia dan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga harus membatasi sampai berapa lama kedudukan PPAT sementara yang di emban Camat akan

be-

rakhir, karena kata “sementara” harus dimaknai terbatas waktunya. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari atas masukanmasukan yang telah diberikan untuk

perbaikan substansi artikel saya ini.

Ali

Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid I. Pres-

Achmad

tasi Pustaka, Jakarta 2003 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, Jakarta 2008 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undangundang Pokok Agraria,Penerbit Mandar Maju, Bandung 2000. ----------------------, Hukum Agraria di Indonesia, Penerbit Djambatan 2003 Boedi Harsono.Hukum Agraria Indonesia,

Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya, Djambatan Jakarta

2007 Brahmana Adhie dan hasan Basri Nata Menggala, Reformasi Pertanahan. Mandar Maju Bandung 2002 -------------------, Hukum Agraria

Indonesia,Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah, Penerbit

Djambatan, 2003. Eddy Ruchiyat,Politik Pertanahan Sebelum

Dan Sesudah Berlakunya UUPA,Alumni, Bandung 1996

Elita Rahmi, Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Unpad Press Bandung 2011 Hasan Wargakusumah dkk ,Hukum Agraria, Gramedia, Jakarta, 1999. Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria (Prespektif Hukum), Radjawali Pers, Jakarta 2009. Iman Sudiyat, Beberapa Masalah Pen-

guasaan Tanah di berbagai Masyarakat Sedang Berkembang (Cetakan

Pertama), Liberty Yogyakarta, 1982 I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineke Cipta,Jakarta 1994 J.A. Pontier, Terjemahan Arief Sidharta, Penemuan Hukum, Jendela Mas Pustaka, Bandung 2008 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan



Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa

Bandung 2010 Kartini Muljadi dan gunawan Widjaya, HakHak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta 2005 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Per-

spektif Ilmu Sosial (Perspektif Ilmu Sosial), Nusamedia, Bandung 2009. NotoNagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, pamturan Tujuh, Jakarta, Tanpa tahun

Supriadi, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta, 2010 ----------------, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta 2006 Negel P. Gravells, Land Law Text and Materials (Third Edition), Sweet & Maxwell London 2004


jn

Recommend Documents