JENIS, PROSEDUR DAN PERSYARATAN PELAYANAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian, agar PNS mendapatkan kemudahan dalam setiap jenis pelayanan kepegawaian, berikut persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Rekomendasi Tugas Belajar dan Izin Belajar 1.1. Persyaratan Rekomendasi Tugas Belajar : a. Rekomendasi Tugas Belajar, penyesuaian masa kerja dimaksud adalah 3 (tiga) tahun untuk Rekomendasi Tugas Belajar sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil b. Surat permohonan diketahui Kepala Unit kerja/SKPD dan ditujukan kepada Bupati Maros melalui BKDD Kabupaten Maros, dengan melampirkan bukti pendaftaran pada saat yang bersangkutan mendaftar di Perguruan Tinggi dan bukan saat setelah mengikuti pendidikan/perkuliahan. c. Surat Instansi Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta dalam Negeri maupun Luar Negeri serta Lembaga Pendidikan yang akan menanggung dan atau menyelenggarakan pendidikan Tugas Belajar. d. Surat keterangan lulus seleksi pada lembaga pendidikan yang akan diikuti. e. Foto copy Salinan Keputusan pengangkatan CPNS dan pangkat terakhir yang telah disahkan oleh Pejabat Kepegawaian. f. Foto copy Salinan Keputusan pengangkatan dalam jabatan yang telah disyahkan oleh Pejabat Kepegawaian. g. Foto copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang. h. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 2 (dua) tahun terakhir. i. Daftar riwayat hidup. j. Daftar riwayat pekerjaan. k. Foto copy Karpeg yang telah disahkan oleh Pejabat Kepegawaian. l. Rekapitulasi absensi selama 6 (enam) bulan terakhir. m. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang. n. Surat pernyataan Kepala Unit kerja/SKPD, bahwa pendidikan yang akan ditempuh sangat dibutuhkan berdasarkan hasil analisa jabatan serta memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya. o. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.
1.2. Persyaratan Rekomendasi Izin Belajar : a. Surat permohonan diketahui Kepala Unit kerja/SKPD dan ditujukan kepada Bupati Maros melalui BKDD Kabupaten Maros, dengan melampirkan bukti pendaftaran pada saat yang bersangkutan mendaftar di Perguruan Tinggi dan bukan saat setelah mengikuti pendidikan/ perkuliahan. b. Surat bukti pendaftaran pada lembaga pendidikan yang akan diikuti. c. Foto copy Salinan Keputusan pengangkatan CPNS dan pangkat terakhir yang telah disahkan oleh Pejabat Kepegawaian. d. Foto copy Salinan Keputusan pengangkatan dalam jabatan yang telah disahkan oleh Pejabat Kepegawaian. e. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 2 (dua) tahun terakhir f. Foto copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang. g. Daftar riwayat hidup. h. Daftar riwayat pekerjaan. i. Foto copy Karpeg yang telah disahkan oleh Pejabat Kepegawaian. j. Surat pernyataan kesesuaian pendidikan dengan disiplin ilmu serta tugas pokok dan fungsi dari Kepala Unit kerja/SKPD. k. Surat pernyataan sanggup atas biaya sendiri. l. Surat pernyataan mengutamakan tugas kedinasan. m. Uraian tugas. n. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang. o. Rekapitulasi absensi selama 6 (enam) bulan terakhir. p. Surat pernyataan Kepala Unit kerja/SKPD, bahwa pendidikan yang akan ditempuh yang bersangkutan sangat dibutuhkan berdasarkan hasil analisa jabatan serta memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya. q. Surat pernyataan untuk tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan. 2. Pengangkatan CPNS menjadi PNS a. Foto copy sah SK CPNS b. Foto copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), dengan masa penilaian minimal 1 (satu) tahun masa kerja sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai CPNS c. Foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) d. Foto copy sah sertifikat Tanda Tamat Lulus Diklat Prajabatan e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Tim Penguji Tersendiri RSUD Salewangan Maros f. Surat keterangan bebas Narkotika dan obat terlarang lainnya g. Sertifikat Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Qur’an bagi CPNS yang beragama Islam h. Foto copy sah Keputusan/Nota Dinas mutasi/perpindahan tempat tugas Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) a. Foto copy Salinan Keputusan pengangkatan CPNS dan pangkat terakhir yang telah disahkan oleh Pejabat Kepegawaian b. Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas c. KP-4 d. Bagi PNS yang telah lama melaksanakan tugas dan belum terbit Kartu Taspennya memasukkan semua Foto Copy SK kepangkatan, Foto Copy Kenaikan Gaji Berkala dan Foto Copy Karpeg yang telah disahkan oleh Pejabat Kepegawaian, ditambah rekomendasi dari Kepala Instansi bahwa Taspen belum Terbit. e. Persyaratan penngusulan Taspen masing-masing 2 rangkap. 4. Kartu Pegawai (KARPEG) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Foto copy sah SK CPNS Foto copy sah SK PNS Foto copy sah STTPL Prajabatan Pas Foto Warna Ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar Foto Copy sah Konversi NIP baru Kronologis keterlambatan pengusulan Karpeg Surat Keterangan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Surat Keterangan masih aktif melaksanakan tugas Surat keterangan belum pernah memiliki karpeg Daftar gaji 1 (satu) bulan terakhir yang dilegalisir Persyaratan Usul Karpeg masing-masing 2 rangkap di dalam stofmap folio.
5. Persyaratan Pengusulan Tanda Kehormatan RI Satyalancana Karya Satya 30, 20 dan 10 Tahun a. Foto copy sah SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir b. Foto copy sah SK Jabatan Terakhir c. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 2 (dua) tahun terakhir d. Foto copy sah konversi NIP baru e. Foto copy sah Piagam Satyalancana Karya Satya 10, 20 tahun, apabila telah memilikinya f. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Ringan dari Kepala SKPD yang bersangkutan g. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Sedang dan Berat atau sedang dalam proses peradilan dari Inspektorat Kabupaten Maros h. Rekapitulasi absen yang bersangkutan 2 (dua) terakhir i. Surat Pengantar/Usul dari Instansi yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja
6. Persyaratan Pensiun 6.1 Pensiun Janda/Duda a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
m. n. o. p. q. r. s.
t. u.
v.
Usul dari instansi yang bersangkutan Permohonan pensiun janda/duda Pas Foto ahli waris hitam putih/warna 4x6 cm = 8 (delapan) lembar Foto copy sah SK CPNS Foto copy sah Kartu Pegawai Foto copy sah SK pangkat terakhir Foto copy sah KGB terakhir Bagi yang punya Jabatan terlampir foto copy Sk Jabatan dan Pelantikan Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 1 (satu) tahun terakhir Foto copy sah surat nikah dan disahkan oleh Kantor urusan Agama Foto copy sah Akte Kelahiran anak tertanggung dan adiknya yang belum masuk tanggungan dan disahkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Surat Keterangan Janda/duda dari Lurah/Kepala Desa Daftar Susunan keluarga sesuai format yang ditandatangani oleh camat Foto copy sah KTP ahli waris Surat Kematian Asli atau foto copy disahkan oleh Lurah/Kepala Desa Foto copy sah Akta Kematian disahkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Foto copy sah Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS yang memiliki peninjauan masa kerja atau semua SK sejak CPNS sampai SK pangkat terakhir Surat keterangan kuliah bagi anak yang berusia 21 tahun keatas dan Surat Pernyataan Anak Kandung bagi PNS wanita/isteri PNS yang pada saat persalinan telah berusia 40 tahun keatas atau jarak persalinan anak terdahulu cukup jauh dengan adiknya Semua bahan kelengkapan dengan rangkap 2 (dua) untuk proses BKN Makassar dan 3 (tiga) rangkap untuk proses BKN Jakarta Surat Keputusan Pensiun dapat diserahkan kepada ahli waris jika telah menyerahkan Surat Keterangan/Pernyataan Pengembalian asset/barang Daerah dari Instansi dan Hasil Temuan dari Inspektorat. Stofmap folio warna merah
6.2 Pensiun BUP a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
m. n. o. p. q. r.
s.
t. u. v.
w.
Usul dari Instansi yang bersangkutan Foto copy sah SK CPNS Foto copy sah Kartu Pegawai Foto copy sah SK Pangkat terakhir Foto copy sah Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir Bagi yang punya jabatan terlampir Foto copy sah SK Jabatan dan Pelantikan Foto copy sah Konversi NIP baru Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 1 (satu) tahun terakhir Foto copy sah surat Nikah disahkan oleh Kantor Urusan Agama Foto copy sah Akte kelahiran anak tertanggung dan adiknya yang belum masuk tanggungan dan disahkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Daftar Susunan Keluarga sesuai format yang ditandatangani oleh Camat Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk suami/isteri Foto copy sah Karis/Karsu Foto copy sah Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS yang memiliki peninjauan masa kerja atau semua SK sejak CPNS sampai SK pangkat terakhir Foto copy sah surat kematian atau perceraian yang telah dilegalisir bagi PNS yang telah mengalami musibah kematian atau perceraian isteri/suami yang telah melangsungkan pernikahan lebih dari 1 (satu) kali dan sah menurut hukum Pengadilan Agama Surat keterangan kuliah bagi anak yang berusia 21 tahun keatas dan Surat Pernyataan Anak Kandung bagi PNS wanita/isteri PNS yang pada saat persalinan telah berusia 40 tahun keatas atau jarak persalinan anak terdahulu cukup jauh dengan adiknya Pas Foto hitam putih/warna ukuran 4x6 cm 8 lembar (studio) Semua bahan kelengkapan dengan rangkap 2 (dua) untuk proses BKN Makassar dan 3 (tiga) rangkap untuk proses BKN Jakarta Surat Keputusan Pensiun dapat diserahkan kepada yang bersangkutan jika telah menyerahkan Surat Keterangan/Pernyataan Pengembalian asset/barang Daerah dari Instansi dan Hasil Temuan dari Inspektorat. Stofmap folio warna biru
6.3 Pensiun Unsur Jasmani (Sakit) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
l. m. n. o. p. q.
r.
s. t. u.
Usul dari instansi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi Permohonan pensiun karena unsur jasmani (sakit) Foto copy sah SK CPNS Foto copy sah Kartu Pegawai Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir Foto copy sah KGB terakhir Bagi yang punya jabatan terlampir Foto copy sah SK Jabatan dan Pelatikan Surat Keterangan Dokter dari Ketua Tim Penguji Kesehatan tersendiri Surat Pernyataan tidak menuntut pangkat pengabdian Foto copy sah surat nikah dan di sahkan Kantor Urusan Agama Foto copy sah Akte Kelahiran anak tertanggung dan adiknya yang belum masuk tanggungan dan disahkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Daftar Susunan keluarga sesuai format yang ditandatangani oleh Camat Foto copy sah KTP yang bersangkutan Foto copy sah KTP suami/isteri Foto copy sah Konversi NIP baru Foto copy sah Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS yang memiliki peninjauan masa kerja atau semua SK sejak CPNS sampai SK pangkat terakhir Foto copy sah surat kematian atau perceraian yang telah dilegalisir bagi PNS yang telah mengalami musibah kematian atau perceraian isteri/suami yang telah melangsungkan pernikahan lebih dari 1 (satu) kali dan sah menurut hukum Pengadilan Agama Surat keterangan kuliah bagi anak yang berusia 21 tahun keatas dan Surat Pernyataan Anak Kandung bagi PNS wanita/isteri PNS yang pada saat persalinan telah berusia 40 tahun keatas atau jarak persalinan anak terdahulu cukup jauh dengan adiknya Pas Foto hitam putih/warna ukuran 4x6 cm 8 lembar (studio) Semua bahan kelengkapan dengan rangkap 3 (tiga) Surat Keputusan Pensiun dapat diserahkan kepada yang bersangkutan jika telah menyerahkan Surat Keterangan /Pernyataan Pengembalian asset/barang Daerah dari Instansi dan Hasil Temuan dari Inspektorat.
6.4 Pensiun Permintaan Sendiri a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
k. l. m. n. o.
p.
q. r. s. t.
Usul dari instansi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi Permohonan pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan Hak Pensiun Foto copy sah SK CPNS Foto copy sah Kartu Pegawai Foto copy sah SK Pangkat terakhir Foto copy sah KGB terakhir Bagi yang punya jabatan terlampir Foto copy SK Jabatan dan Pelatikan Surat Pernyataan tidak menuntut pangkat pengabdian Foto copy surat nikah dan di sahkan Kantor Urusan Agama Foto copy Akte Kelahiran anak tertanggung dan adiknya yang belum masuk tanggungan dan di sahkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Daftar Susunan keluarga sesuai format yang ditandatangani oleh Camat Foto copy KTP yang bersangkutan Foto copy KTP suami/isteri Foto copy Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS yang memiliki peninjauan masa kerja atau semua SK sejak CPNS sampai SK pangkat terakhir Foto copy surat kematian atau perceraian yang telah dilegalisir bagi PNS yang telah mengalami musibah kematian atau perceraian isteri/suami yang telah melangsungkan pernikahan lebih dari 1 (satu) kali dan sah menurut hukum Pengadilan Agama Surat keterangan kuliah bagi anak yang berusia 21 tahun keatas dan Surat Pernyataan Anak Kandung bagi PNS wanita/isteri PNS yang pada saat persalinan telah berusia 40 tahun keatas atau jarak persalinan anak terdahulu cukup jauh dengan adiknya Pas Foto hitam putih/warna ukuran 4x6 cm 8 lembar (studio); Semua bahan kelengkapan dengan rangkap 3 (tiga) Usia 50 Tahun dan Masa Kerja 20 Tahun Surat Keputusan Pensiun dapat diserahkan kepada yang bersangkutan jika telah menyerahkan Surat Keterangan/ Pernyataan Pengembalian asset/barang Daerah dari Instansi dan Hasil Temuan dari Inspektorat.
7. Persyaratan Cuti a. Jenis Cuti : 1. Cuti Tahunan 1.1. Cuti tahunan hanya boleh diambil oleh seorang PNS bekerja sekurangkurangnya 1 tahun secara terus menerus. Biasanya dihitung 1 tahun sejak TMT CPNS 1.2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari dengan dikurangi cuti bersama. Jadi jumlah cuti tahunan itu termasuk di dalamnya cuti bersama. 1.3. PNS yang ingin mendapatkan cuti tahunan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti 1.4. Cuti tahunan dapat ditangguhkan oleh pejabat berwenang paling lama satu tahun. 1.5. Cuti tahunan yang ditangguhkan di tahun sebelumnya dapat digunakan pada tahun berikutnya dengan jumlah akumulasi maksimal 18 hari. 1.6. Cuti tahunan tidak diberikan kepada PNS guru sekolah dan dosen perguruan tinggi karena sudah mendapat libur sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Cuti Besar 2.1. PNS dapat mengambil cuti besar dengan syarat telah mengabdi sekurangkurangnya 6 tahun secara terus menerus. 2.2. Lamanya cuti besar adalah 3 bulan dan jika PNS mengambil cuti besar maka ia tidak punya hak cuti tahunan di tahun yang sama. 2.3. Selama cuti besar, PNS tetap mendapatkan penghasilan penuh, tetapi tidak mendapatkan tunjangan jabatan. 2.4. Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan agama (ibadah Haji). 3. Cuti Sakit 3.1. Seorang PNS yang menderita sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak mendapatkan cuti sakit dengan memberitahukan kepada atasannya. 3.2. Jika PNS sakit 2 (dua) s.d. 14 (empat belas) hari maka berhak mendapatkan cuti sakit dengan syarat mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit. 3.3. Jika PNS sakit lebih dari 14 hari masih berhak melakukan cuti sakit dengan syarat mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah/swasta. 3.4. Cuti sakit diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan menggunakan surat keterangan dokter pemerintah/swasta. 3.5. Jika PNS sakit lebih dari 1 tahun maka harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk menteri kesehatan (Tim Penguji Kesehatan). Apabila berdasarkan hasil pengujian yang bersangkutan belum sembuh maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. 3.6. Bagi PNS perempuan yang sakit karena keguguran diberikan cuti sakit paling lama satu setengah bulan. 3.7. Bagi PNS yang mengalami kecelakaan di dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga membutuhkan perawatan, maka yang bersangkutan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya.
4. Cuti Bersalin 4.1. Cuti bersalin hanya diberikan untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga, sejak yang bersangkutan menjadi pegawai negeri sipil. 4.2. Untuk kelahiran keempat dan seterusnya diberikan cuti diluar tanggungan negara. 4.3. Lamanya cuti bersalin PNS adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. Biasanya menggunakan HPL dari dokter untuk pengajuan cutinya. 4.4. Selama cuti bersalin PNS tetap mendapatkan penghasilan penuh. 5. Cuti Alasan Penting 5.1. Cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan alasan salah satu anggota keluarganya (ibu, bapak, adik, kakak, istri, anak, suami, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia) 5.2. Salah seorang anggota keluarga sebagaimana tersebut pada poin (5.1) meninggal dunia dan menurut hukum PNS yang bersangkutan yang harus mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal 5.3. Melangsungkan perkawinan yang pertama 5.4. Lamanya cuti alasan penting maksimal 2 bulan 5.5. Selama cuti alasan penting PNS tetap mendapat penghasilan penuh 6. Cuti diluar Tanggungan Negara 6.1. Cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil telah bekerja terusmenerus sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun karena alasan mendesak dan penting (Anak sakit, mengikuti suami yang tugas di luar negeri, sakit dan butuh perawatan lama). 6.2. Cuti paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. 6.3. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong segera dapat diisi, kecuali cutinya karena kelahiran anak keempat dan seterusnya. 6.4. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak memperoleh penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. 6.5. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi induknya, sampai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah cuti berakhir, apabila tidak melaporkan diri maka diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun. b. Persyaratan 1. Permohonan Cuti 2. Disetujui atasan langsung 3. Disetujui oleh pejabat atasan langsung/Kepala SKPD 4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cuti alasan penting terlampir pendukung cuti. 5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cuti bersalin terlampir perkiraan melahirkan dari Dokter atau Bidan. 6. Untuk cuti bersalin di ajukan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 45 hari sebelum tanggal melahirkan. 7. Untuk cuti tahunan di ajukan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 15 hari sebelum TMT cuti. 8. Untuk alasan penting di ajukan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 30 hari sebelum tanggal pemberangkatan.
8. Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) a. Surat Pengantar dari Instansi b. Asli daftar susunan keluarga dan laporan Perkawinan c. Foto copy sak SK CPNS d. Foto copy sak SK PNS e. Foto copy sak SK Pangkat Terakhir f. Foto copy sak SK Pindah dan Penempatan g. Pas Foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar. h. Foto Copy sah Konversi NIP Baru i. Foto Copy Akta Nikah yang disahkan oleh KUA, bagi PNS yang melangsungkan pernikahan kedua karena perceraian atau meninggal dunia harus melampirkan surat cerai yang disahkan oleh Pengadilan Agama bagi ummat muslim dan Dinas Catatan Sipil bagi Non Muslim atau surat kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah. 9.
Kenaikan Pangkat PNS 9.1 Kenaikan Pangkat Reguler a. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 2 (dua) tahun terakhir bernilai Baik b. Foto Copy sah Salinan SK CPNS c. Foto Copy sah Salinan SK PNS d. Foto Copy sah Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir e. Foto Copy sah Karpeg f. Foto Copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. g. Foto Copy sah STLUD / S-1 untuk PNS dengan Kenaikan Pangkat pindah golongan ruang (Golongan ruang II/d) h. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan atau Sedang dalam Proses Pengadilan dari Inspektorat Kabupaten i. Surat Keterangan Uji Kemampuan Membaca Al-Qur’an 9.2 Kenaikan Pangkat Pilihan 9.2.1 Pilihan Struktural a. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 2 (dua) tahun terakhir bernilai Baik b. Foto copy sah Salinan SK CPNS c. Foto copy sah Salinan SK PNS d. Foto copy sah Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir e. Foto Copy sah Karpeg f. Foto Copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. g. Foto Copy sah SK Jabatan dan Pernyataan Pelantikan sejak PNS yang bersangkutan diangkat pada Jabatan yang tercantum pada SK Kenaikan Pangkat Terakhir. h. Foto Copy sah STLUD/Diklatpim/S-2 untuk PNS dengan Kenaikan Pangkat pindah golongan ruang (Golongan ruang III/d) i. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan atau Sedang dalam Proses Pengadilan dari Inspektorat Kabupaten j. Surat Keterangan Uji Kemampuan Membaca Al-Qur’an
9.3 Pilihan Fungsional a. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 2 (dua) tahun terakhir bernilai Baik b. Foto Copy sah SK CPNS c. Foto Copy sah SK PNS d. Foto Copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir e. Foto Copy sah Karpeg f. Foto Copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. g. Foto Copy sah SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional untuk Kenaikan Pangkat pertama kali dengan Jabatan Fungsional h. Foto Copy sah SK Kenaikan Jabatan Fungsional bagi PNS yang mengalami Kenaikan Jabatan Fungsional. i. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) baru dan Foto Copy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) lama. j. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan atau Sedang dalam Proses Pengadilan dari Inspektorat Kabupaten k. Surat Keterangan Uji Kemampuan Membaca Al-Qur’an 9.4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah a. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 2 (dua) tahun terakhir bernilai Baik b. Foto Copy sah SK CPNS c. Foto Copy sah SK PNS d. Foto Copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir e. Foto Copy sah Karpeg f. Surat Rekomendasi/Keterangan Ijin Belajar / Tugas Belajar g. Foto Copy sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. h. Foto Copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah. i. Uraian Tugas. j. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan atau Sedang dalam Proses Pengadilan dari Inspektorat Kabupaten k. Surat Keterangan Uji Kemampuan Membaca Al-Qur’an.
10. Kenaikan Gaji Berkala a. Foto Copy sah SK CPNS b. Foto Copy sah SK Pangkat terakhir c. Foto Copy sah SK Jabatan dan Pernyataan Pelantikan Terakhir (bagi Pejabat Struktural) d. Foto Copy sah Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir e. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 1 (satu) Tahun terakhir f. Asli Rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Maros g. Asli Rekomendasi Teknik Baca Al-Qur’an dan Pendalaman Al Kitab dari Tim Pelaksana Pembinaan/Bimbingan. h. Rekapitulasi absensi perorangan satu tahun terakhir. i. Pengusulan kenaikan gaji berkala (KGB) paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum TMT Kenaikan Gaji Berkala. j. Asisten Setda, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Staf Ahli, Kenaikan Gaji Berkala ditandatangani oleh Bupati. Sedangkan Kepala Kantor, Kepala Rumah Sakit dan Camat, Kenaikan Gaji Berkala ditandatangani oleh Sekretariat Daerah yang diproses pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Maros dengan melalui usulan dari Kepala SKPD masing-masing. k. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum yang ada di Lingkup Sekretariat Daerah, Kenaikan Gaji Berkala diberikan kewenangan untuk ditandatangani oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Maros dan diproses pada bagian Organisasi Sekretariat Daerah. l. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum yang ada Unit Kerja Badan, Dinas, Inspektorat, Satpol PP dan Linmas, Kenaikan Gaji Berkala ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing. m. Sekcam, Eselon IV, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum yang ada pada Unit Kerja Kantor, Rumah Sakit, Kecamatan dan Kelurahan, Kenaikan Gaji Berkala diproses dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Maros dengan melalui usulan dari unit kerjanya masingmasing. n. Kenaikan Gaji Berkala yang telah diterbitkan olek SKPD ditujukan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros untuk mendapatkan pengesahan pengampraan gaji.
11. Mutasi Pindah Wilayah Pegawai Negeri Sipil 11.1 Pengajuan Mutasi Pindah Keluar a. Surat permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati Maros melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten maros b. Surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD c. Foto Copy sah SK CPNS d. Foto Copy sah SK PNS e. Foto Copy sah Karpeg f. Foto Copy sah SK Pangkat terakhir g. Foto Copy sah SK Jabatan Terakhir h. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 1 (satu) tahun terakhir i. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat kab. Maros. j. Surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Kab. Maros yang dilampirkan untuk mendapatkan disposisi dari Bupati k. Surat Persetujuan menerima dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang dituju. l. Foto Copy sah SK Penempatan suami bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS) m. Foto Copy sah Surat Nikah bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS) 11.2 Pengajuan Mutasi Pindah Masuk a. Surat permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati Maros melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten maros b. Surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD. c. Foto Copy sah SK CPNS d. Foto Copy sah SK PNS e. Foto Copy sah Karpeg f. Foto Copy sah SK Pangkat terakhir g. Foto Copy sah SK Jabatan Terakhir h. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 1 (satu) tahun terakhir i. Foto Copy sah Ijasah terkahir j. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari Pejabat yang berwenang k. Surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Instansi asal yang bersangkutan. l. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Maros.
m. Surat Pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural maupun fungsional n. Foto Copy sah SK Penempatan suami bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS) o. Foto Copy sah Surat Nikah bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS) 11.3 Pengajuan Mutasi Pindah Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah a. Surat permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati Maros melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten maros b. Surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD yang bersangkutan. c. Surat persetujuan menerima dari Kepala SKPD yang akan dituju. d. Foto Copy sah SK CPNS e. Foto Copy sah SK PNS f. Foto Copy sah Karpeg g. Foto Copy sah SK Pangkat Terakhir h. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 1 (satu) tahun terakhir 11.4 Pengajuan Pindah Titipan Kerja Dari Luar Pemerintah Kabupaten Maros a. Surat permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati Maros melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Maros b. Surat persetujuan titipan kerja dari Pembina Kepegawaian setempat. c. Foto Copy sah SK CPNS d. Foto Copy sah SK PNS e. Foto Copy sah Karpeg f. Foto Copy sah SK Pangkat terakhir g. Foto Copy sah SK Jabatan Terakhir h. Foto Copy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 1 (satu) tahun terakhir i. Foto Copy sah Ijazah terkahir j. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari Pejabat yang berwenang k. Surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Instansi asal yang bersangkutan. l. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Maros. m. Foto Copy sah SK suami n. Foto Copy sah Surat Nikah
