JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

JAKARTA 2005

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 604/PRT/M/2005 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009 yang merupakan penjabaran Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi telah diagendakan pengaturan oleh masing-masing Menteri mengenai otoritas auditor internal guna melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang/jasa di instansinya; b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan pada Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia I Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/Ml2005 tentang Organisasi clan Tata Kerja - Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), yang dilaksanakan baik secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; 2. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum; 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 2 (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Menteri ini adalah penyediaan pedoman bagi auditor /pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di lingkungan Departemen. (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri ini adalah menilai apakah pengadaan barang/jasa Pemerintah sudah memenuhi ketentuan yang tealh ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya dan ketentuan lain yang mengikat, untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara.

Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah: a. Pemeriksaan secara serentak terhadap proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan di lingkungan Departemen; b. Pemeriksaan tertentu terhadap proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan di lingkungan Departemen dan dipandang berpotensi atau mengandung kerawanan terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara; c. Pedoman Pelaksanaan pemeriksaan pada pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah berlaku untuk kegiatan yang dibiayai denga dana APBN/Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diselenggarakan oleh Departemen. 2

Pasal 4 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada: a. Tahapan pemeriksaan pemilihan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi/ pemborongan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; b. Tahapan pemeriksaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; c. Tahapan pemeriksaan pemilihan penyedia barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; d. Tahapan pemeriksaan pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara swakelola, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini; yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 5 (1) Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari pejabat fungsional auditor Inspektorat Jenderal. (2) Ketua Tim Pemeriksa telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. (3) Apabila dipandang perlu, Inspektur Jenderal dapat memperbantukan petugas yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pejabat fungsional keteknikan untuk mendukung kelancaran tugas Tim Pemeriksa. (4) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pemilihan penyedia barang/jasa, Tim Pemeriksa wajib: a. Bekerja secara profesional, obyektif, berintegritas, serta selalu menjaga kerahasiaan proses dan data pemeriksaan serta hasil pemeriksaan yang dilakukan; b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan pemeriksaan yang dapat mempengaruhi proses pemilihan penyedia barang/jasa yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; c. Menjaga independensi pihak-pihak terkait dalam pemilihan penyedia barang/jasa, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 (1) Hasil pemeriksaan pemilihan penyedia barang/jasa disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait. (2) Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen berkewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan di lingkungan kerjanya masing-masing. Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 28 Desember 2005 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd

DJOKO KIRMANTO

3



JAKARTA 2005


4


A. LATAR BELAKANG Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para pejabat tinggi negara lainnya,pada butir ke enam menginstruksikan sebagai berikut : “Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Menindaklanjuti Inpres No. 5 tahun 2004 tersebut Menteri Pekerjaan Umum telah melakukan Implementasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 -2009 dengan menerapkan proses pelelangan/tender secara online di Media Internet secara bertahap, sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 207 / PRT / M/ 2005 tanggal 20 April 2005, tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Pemerintah secara elektronik.

Dalam rangka Pemantauan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada

Pemilihan

Penyedia

Jasa

Pengadaan

Barang/Jasa

pada

Satker/Satker

Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN Tujuan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa pada Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) di lingkungan Departemen Pekerjaan umum adalah untuk menilai apakah pengadaan barang dan jasa Pemerintah sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 secara konsisten, untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara. C. OBYEK PEMERIKSAAN OBYEK yang diperiksa adalah seluruh Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang ada di seluruh Provinsi/Pusat.

5

D. METODE PEMERIKSAAN Pelaksanaan Pemeriksaan meliputi 2 kegiatan yaitu: 1. Pendataan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa seluruh kegiatan yang ada di Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK); 2. Pemeriksaan terhadap proses pemilihan penyedia barang/jasa pada beberapa Kegiatan Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK). 1. Kegiatan Pendataan. a. Kegiatan Pendataan seluruh kegiatan Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK). Dalam pelaksanaan Pendataan seluruh kegiatan Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK), tim menggunakan “Form Pendataan I” yang terdiri dari Pendataan I A, I B, I C, I D dan I E dengan rincian sebagai berikut: 1) Form Pendataan I A adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Pemborongan. 2) Form Pendataan I B adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Konsultansi. 3) Form Pendataan I C adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang. 4) Form Pendataan I D adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaa Barang/Jasa dengan cara swakelola. 5) Form Pendataan I E adalah Form Pendataan Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. b. Kegiatan Pendataan seluruh Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) yang ada di Provinsi/Pusat menurut Satminkal (Ditjen/SIB) masing-masing, data tersebut diperoleh dari rekapitulasi ”Form Pendataan I”. Dalam pelaksanaan Pendataan seluruh Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) yang ada di Provinsi/Pusat, tim menggunakan ”Form Pendataan II” terdiri dari Pendataan II A, II B, II C, II D, dan II E yang dirinci sebagai berikut: 1) Form Pendataan II A adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Pemborongan. 2) Form Pendataan II B adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Konsultansi. 3) Form Pendataan II C adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang. 4) Form Pendataan II D adalah Form Pendataan Pekerjaan PengadaanBarang/Jasa dengan cara swakelola. 5) Form Pendataan II E adalah Form Pendataan Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. c.Kegiatan Pendataan seluruh Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) Departemen Pekerjaan Umum di Provinsi/Pusat. Pendataan tersebut di peroleh dari rekapitulasi “Form Pendataan III”. Dalam pelaksanaan Pendataan tersebut, tim mengunakan “Form Pendataan III” yang terdiri dari III A, III B, III C, III D, dan III E dengan rincian sebagai berikut: 1) Form Pendataan III A adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Pemborongan. 6

2) Form Pendataan III B adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Konsultansi. 3) Form Pendataan III C adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang. 4) Form Pendataan III D adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola. 5) Form Pendataan III E adalah Form Pendataan Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 2. Kegiatan Pemeriksaan. a. Kegiatan yang diperiksa adalah kegiatan pada Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penataan Ruang, dan SIB yang minimal sudah sampai pada tahap usulan pemenang. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pemilihan penyedia jasa pengadaan barang/jasa setiap tim ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pada setiap Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan(BPK), masing-masing minimum 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) paket/kegiatan yang terdiri dari paket/kegiatan dengan kualifikasi besar dan kecil. Apabila ternyata pada Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) ternyata proses pemilihan penyedia jasa belum dimulai/mengalami keterlambatan agar diberikan catatan/alasannya. b. Kegiatan-Kegiatan yang diperiksa dipilih yang mempunyai potensi penyimpangan dalam

proses

Pengadaan

Barang/Jasa

yang

dilaksanakan

dengan

Cara

Pelelangan/Seleksi, Pemilihan langsung maupun Penunjukan Langsung. c. Untuk melaksanakan pemeriksaan, menggunakan: 1) Lampiran I

: Tahapan Pemeriksaan Serentak Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanan Konstruksi/Pemborongan.

2) Lampiran II

: Tahapan Pemeriksaan Serentak Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan.

3) Lampiran III

: Tahapan Pemeriksaan Serentak Pemilihan Penyedia Barang.

4) Lampiran IV

: Tahapan Pemeriksaan Serentak Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan cara swakelola.

E. PELAPORAN Laporan dibuat oleh Tim pemeriksa per- Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/ Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) yang berisi tentang: 1. Laporan Pendataan a. Jumlah Kegiatan pada Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) Departemen Pekerjaan Umum (Form I A-E)).

7

b. Jumlah Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) Departemen Pekerjaan Umum (Form II A-E ). c. Rekapitulasi Laporan Pendataan (Form III A-E ). 2. Laporan Hasil Pemeriksaan. (LHP) a. LHP dibuat setiap Satminkal yang diperiksa. b. Isi LHP meliputi: 1). DATA UMUM 2). BAB I. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3). BAB II. PENDAHULUAN 4). BAB III. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN 5). LAMPIRAN c. Contoh Laporan Pemeriksaan (terlampir).

8

I.

INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DATA PAKET/ KEGIATAN SETIAP SATKER/ SATKER S/BPK II. DATA SATKER/ SATKER S/BPK PER SATMINKAL III. REKAPITULASI PER PROPINSI/ PUSAT

PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH SATKER/SATKER S/ BPK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 200C.. PROVINSI CCCCCCCC

LEMBAR PENDATAAN

9

2

1

Jumlah

Nama Kegiatan

3

Jumlah Paket (bh) 4

Pagu (Rp. Juta)

Sudah terkontrak (Rp. Juta) 5

Jumlah Biaya (Juta Rp.)

Jumlah Paket & Biaya

6

Lelang Umum 7

8

Pemilihan Langsung

Cara Pengadaan Lelang Terbatas

NAMA SATKER-S: ................................................ A. PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI/ PEMBORONGAN

No

I.

9

Penunjukan Langsung 10

Persiapan

11

Proses Pengadaan

12

Penetapan Pemenang

Status Pengadaan

Form DATA I.A

LAPORAN PENDATAAN PENGADAAN BARANG/JASA SATKER/SATKER S/BPK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TA. 200......... PROVINSI:

13

10

Tandatangan Kontrak

2

1

Jumlah

Nama Kegiatan

3

Jumlah Paket (bh)

Pagu (Rp. Juta) 4




Lelang Umum 6

NAMA SATKER-S: ............................................... B. PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

No

I

Lelang Terbatas 7

Pemilihan Langsung 8

Cara Pengadaan Penunjukan Langsung 9 10

Persiapan

Proses Pengadaan 11

Penetapan Pemenang 12

Status Pengadaan

Form DATA I.B


11

Tandatangan Kontrak 13

2

1

Jumlah

Nama Kegiatan

3

Jumlah Paket (bh) 4

Pagu (Rp. Juta)




6

Lelang Umum

NAMA SATKER-S: ............................................... C. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

No

I

7

Lelang Terbatas 8

Pemilihan Langsung

Cara Pengadaan

9

Penunjukan Langsung 10

Persiapan

11

Proses Pengadaan

12

Penetapan Pemenang

Status Pengadaan

Form DATA I.C


13

12

Tandatangan Kontrak

2

1

Jumlah

Nama Kegiatan

3

Jumlah Paket

4

Pagu (Rp. Juta) 5

Sudah Terlaksana (Rp. Juta)

Jumlah Paket & Biaya Jumlah Biaya (Rp. Juta)

NAMA SATKER-S: ............................................... D. PEKERJAAN SWAKELOLA

No.

I

6

Pengguna Barang/Jasa (bh) 7

Institusi Lain (bh)

Cara Pelaksanaan

(bh) 8

LSM/Hibah


(bh) 9

Persiapan

10

Proses Pelaksanaan (bh)

Status Pelaksanaan

13

(bh) 11

Selesai

FORM DATA I.D

Pekerjaan Jasa Konsultansi

Pekerjaan Pengadaan Barang

Pekerjaan Swakelola

B.

C.

D.

Jumlah

Pekerjaan Jasa Konstruksi/ Pemborongan

2

1

A.

Nama Kegiatan

3

(bh) (Rp. Juta) 4 5

(Rp. Juta)

Jumlah Paket & Biaya Jumlah Biaya (Juta Rp.) Pagu Jumlah Terkontrak/ Paket Terlaksana

6

(bh)

Lelang/ Seleksi Umum

NAMA SATKER-S: ............................................... E. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.

I

7

(bh)

Lelang/ Seleksi Terbatas

8

(bh)

Pemilihan Langsung

Cara Pengadaan

9

(bh)

Penunjukan Langsung

10

(bh)

Swakelola

11

(bh)

Persiapan

12

(bh)

13

(bh)

Penetapan Pemenang

14

(bh)

14

Tanda tangan Kontrak/ Pekerjaan Selesai

FORM DATA I.E Status Pengadaan Proses pengadaan/ pelaksanaan


1

Jumlah

2

No

3

Jumlah Paket (bh)

(Rp. Juta) 4

Pagu

5

Sudah terkontrak (Rp. Juta)



6

Lelang Umum (bh) 7

Lelang Terbatas (bh) 8

Pemilihan Langsung (bh)

Cara Pengadaan

DIREKTORAT JENDERAL/SIB: ................................ A. PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI/ PEMBORONGAN

Nama Kegiatan

II

9

Penunjukan Langsung (bh) 10

(bh)

Persiapan

11

Proses Pengadaan (bh)

12

Penetapan Pemenang (bh)

Status Pengadaan

FORM DATA II.A


(bh) 13

15

Tandatangan Kontrak

1

Jumlah

2

No

3

(bh)

Jumlah Paket

(Rp. Juta) 4

Pagu

(Rp. Juta) 5

Sudah terkontrak



(bh) 6

Lelang Umum (bh) 7

Lelang Terbatas

DIREKTORAT JENDERAL/SIB: ................................ B. PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

Nama Kegiatan

I

(bh) 8

Pemilihan Langsung

Cara Pengadaan

(bh) 9


Persiapan

(bh) 11

Proses Pengadaan

(bh) 12

Penetapan Pemenang

Status Pengadaan

FORM DATA II.B


(bh) 13

16

Tandatangan Kontrak

1

Jumlah

2

No

3

(bh)

Jumlah Paket

(Rp. Juta) 4

Pagu

(Rp. Juta) 5

Sudah terkontrak



(bh) 6

Lelang Umum (bh) 7

(bh) 8

Pemilihan Langsung

Cara Pengadaan Lelang Terbatas

DIREKTORAT JENDERAL/SIB: ................................ C. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

NAMA SATUAN KERJA

II.

(bh) 9


Persiapan

(bh) 11

Proses Pengadaan

(bh) 12

Penetapan Pemenang

Status Pengadaan

FORM DATA II.C


(bh) 13

17

Tandatangan Kontrak

2 DITJEN SUMBER DAYA AIR - Satker - Satker - Satker - Dst

1 I

SIB - Satker - Satker - Satker - Dst

JUMLAH

DITJEN TATA RUANG - Satker - Satker - Satker - Dst

DITJEN CIPTA KARYA - Satker - Satker - Satker

DITJEN BINA MARGA - Satker - Satker - Satker - Dst

SATMINKAL/ SATKER

(bh) 3

Jumlah PPK

4

5

6

Jumlah Paket & Biaya Jumlah Jumlah Biaya (Juta Rp.) Paket Sudah Pagu Terkontrak (Rp. (Rp. Juta) Juta) (bh)

13

(bh) 12

(bh)

11

(bh)

10

(bh)

9

(bh)

8

(bh)

(bh) 7

Penetapan Pemenang

Proses pengadaan

Persiapan

Penunjukan Langsung

Pemilihan Langsung

Status Pengadaan

Lelang terbatas

Cara Pengadaan

14

Tanda Tangan Kontrak (bh)

FORM DATA III.A

Lelang Umum

REKAPITULASI A. PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI/ PEMBORONGAN

No.

III


18


1 I


JUMLAH




SATMINKAL/ SATKER (bh) 3

Jumlah PPK

4

5

6

Jumlah Paket & Biaya Jumlah Jumlah Biaya (Juta Rp.) Paket Sudah Pagu Terkontrak (Rp. (Rp. Juta) Juta) (bh)

REKAPITULASI B. PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

No.

III

13

(bh) 12

(bh)

11

(bh)

10

(bh)

9

(bh)

8

(bh)

(bh) 7

Penetapan Pemenang Proses pengadaan

Persiapan

Penunjukan Langsung

Pemilihan Langsung

Lelang terbatas

Status Pengadaan

14


FORM DATA III.B

Lelang Umum

Cara Pengadaan


19


1 I


JUMLAH




SATMINKAL/ SATKER

(bh) 3

Jumlah PPK

4

5

6

Jumlah Paket & Biaya Jumlah Jumlah Biaya (Juta Rp.) Paket Pagu Sudah Terkontrak (Rp. Juta) (Rp. Juta) (bh)

REKAPITULASI C. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

No.

III

8

(bh)

(bh) 7

Lelang terbatas

Lelang Umum

9

(bh)

Pemilihan Langsung

Cara Pengadaan

10

(bh)

Penunjukan Langsung

11

(bh)

Persiapan


12

(bh)

Proses pengadaan

13

(bh)

Penetapan Pemenang

Status Pengadaan

14


FORM DATA III.C

0

1 I

No.

III


JUMLAH





SATMINKAL/ SATKER (bh) 3

Jumlah PPK

REKAPITULASI D. PEKERJAAN SWAKELOLA

8

(bh)

7

(bh)

6

(bh)

5

(Rp. Juta)

(Rp. Juta) 4

LSM/Hibah

Institusi Lain

Pengguna Barang/jasa

Sudah Terlaksana

Cara Pelaksanaan

Pagu

Jumlah Paket & Biaya Jumlah Biaya (Juta Rp.)

(bh) 9

Persiapan


10

(bh)

Proses pelaksanaan

Status Pelaksanaan

11

(bh)

0

Selesai

FORM DATA III.D

1 I

No.

III

JUMLAH






SATMINKAL/ SATKER

Jumlah Paket & Biaya Jumlah Jumlah Biaya (Juta Rp.) Paket Pagu Terkontrak/ Terlaksana (Rp. (bh) Juta) (Rp. Juta) 3 4 5 Lelang terbatas (bh) 7

Lelang Umum (bh) 6

REKAPITULASI E. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

(bh) 8

Pemilihan Langsung (bh) 9

Penunjukan Langsung

Cara Pengadaan

(bh)

Swakelola (bh) 10

Persiapan

(bh) 13

Penetapan Pemenang

0

Tanda Tangan Kontrak/Pekerjaan Selesai (bh) 14

FORM DATA III.E

Status Pengadaan Proses pengadaan/ pelaksanaan (bh) 11



BERITA PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Satker Provinsi Nomor Tanggal

: : : :


INSPEKTORAT JENDERAL 1

DATA UMUM

1. Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) terperiksa : Nama Satker/Satker S/PPK Nama Satminkal Nama Provinsi Kode DIPA Nilai Pagu DIPA Tahun Anggaran Kepala Satker/Satker S/BPK Atlas Satker/Satker S/BPK 2. Pemeriksaan SPT No/Tanggal Susunan Tim No 1 2 3 4 5

: : : : : : : :

: : Nama

NIP

Jabatan dalam Tim Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

3. Hasil Temuan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa : a. Jumlah temuan : b. Jumlah Kerugian Negara :

Jakarta,CCCCCC.,, CCC.200... Mengetahui/Menyetujui; Supervisi

Ketua Tim

(CCCCCCCCCCCCCCCC.) NIP. CCCCCCCCCCC.


2

Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 604/PRT/M/2005 Tanggal : 28 Desember 2005

TAHAPAN PEMERIKSAAN PENGADAAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI/PEMBORONGAN

PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4

: : : : TAHAPAN DAN ISU POKOK

HASIL PEMERIKSAAN

NO

1

ACUAN Item/Jenis Penyimpangan 2

PAKET 1

PAKET 2

PAKET 3

PAKET 4

Indikator

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

3

4

5

6

7

A

TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN

1.

Perencanaan Pengadaan a. Satker tidak membuat - Satker tidak membuat jadwal dan tidak jadwal Pelaksanaan mengalokasikan dana seluruh paket kegiatan. dalam DIPA - Tidak mengumumkan rencana pengadaan secara luas pada awal TA setelah DIPA turun. b. Penggelembungan Anggaran

c. Rencana Pengadaan yang diarahkan d. Rencana Pemaketan untuk KKN

e. Penentuan Jadwal Pengadaan yang tidak realistis 2.

Panitia Lelang a. Panitia tidak memiliki sertifikat keahlian

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, A, 1. Keppres 80/2003 Lamp. BAB I, A,1,b. Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, A, 1, a, 2), b) Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, E, 1.

Harga Satuan Upah, bahan, dan alat, yang ada dalam DIPA/EE tinggi di bandingkan dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemda/harga pasar Ada pengaturan dalam Persyaratan peserta lelang yang menjurus Ada penyatuan/ pemecahan paket yang tendensius

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, A, 1, a, 3), d) Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, A, 1, a, 3), a) dan c)

Tenggang waktu lelang tidak sesuai dengan ketentuan

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, D, 1.

Terdapat Panitia belum mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

Keppres 80/2003 Pasal 10, f

b. Integritas panitia lemah Tidak ada Pakta Integritas, unsur panitia tidak terpenuhi. c. Panitia tidak transparan, dan atau memihak

8

Keppres 80/2003 Pasal 1, 21. Pasal 10, (4), Pasal 10, (5), i

Ada pengaduan/informasi dari peserta lelang

3

1

2

3

4

5

6

7

8

B

TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA JASA

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, F, 1

3.

Penyusunan Dokumen Kualifikasi a. Dokumen tidak sesuai ketentuan

Kepmen 257/KPTS/ M/2004

b. Evaluasi tidak sesuai dengan kriteria.

4.

Penyusunan Dokumen Lelang a. Spesifikasi yang diarahkan. Rekayasa Kriteria Evaluasi.

- Sistem Nilai

- Pembobotan sistem evaluasi dengan nilai/scoring tidak wajar - Tidak menggunakan standar dokumen sesuai Kepmen PU No.257 tahun 2004. - Adanya indikasi rekayasa dokumen lelang dalam Addendum Dokumen lelang

b. Pengumuman lelang semu/fiktif.

c. Pengumuman lelang tidak lengkap d. Jangka waktu Pengumuman terlalu singkat

6.

Spek teknis mengarah ke produk tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi: - Tdk sama dengan dokumen lelang - Gugur teknis karena analisa

Pengumuman Lelang a. Tidak ada Pakta Integritas.

Pengambilan Dokumen Lelang a. Tidak ada Pakta Integritas.

Kepmen 257/KPTS/ M/2004 Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, F, 1,

- Sistem Gugur

c. Dokumen lelang non standar dan atau tidak lengkap.

5.

Panitia menambakan persyaratan yang tidak perlu Ada pengaduan/informasi hasil evaluasi tidak wajar.

Tidak menandatangi Pakta Integritas (Satker dan Panitia) - Jumlah peserta lelang yg mendaftar kurang - Media yang digunakan tidak terkenal. - Bagi yang diwajibkan tidak menggunakan eProcurement. - Tidak memasukkan data pelelangan ke PU net (khusus Jawa). Isi pengumuman tidak memenuhi syarat minimal Keppres 80 tahun. 2003 Tenggang waktu pengumuman tidak memenuhi syarat Keppres 80/2003

Penyedia Jasa tidak menandatangi Pakta Integritas (seluruh calon Penyedia Jasa dalam satu kesatuan format)

Kepmen 257/KPTS/ M/2004 Kepmen 257/KPTS/ M/2004

Kepmen 257/KPTS/ M/2004 dalam Standar Dok. Pelelangan Nasional Pek. Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemoborongan) Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, B, 1a, 1) dan 3)

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A,1,3)

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1, 2)

Kepmen 257/KPTS/ M/2004 dalam Pedoman penilaian Kualifikasi Pelelangan Nas. Pek. Jasa Pelak. Konstyruksi BAB II, C, b, 3)

4

1

2

Jumlah peserta yang memenuhi syarat terbatas dibandingkan dengan jumlah yang mengambil dokumen

c. Waktu pengambilan dokumen terbatas

Waktu pengambilan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku Yang mengambil dokumen terbatas

d. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari 7.

c.

d.

e.

9.

4

5

6

7

8

Kepmen 257/KPTS/ M/2004 BAB II,C,b,2) dan3)

Penyusunan HPS / OE a. Nilai HPS tidak diumumkan b.

8.

3

b. Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (inkonsisten).

Nilai HPS tidak diumumkan ke seluruh peserta lelang. Penggelembungan Ada item (mark up) HPS pekerjaan/komponen kegiatan yang tidak sesuai (mengada-ada) Harga dasar yang tidak Harga satuan dasar bahan, upah dan alat standar tidak wajar. Tidak ada dasar Penentuan estimasi harga tidak sesuai penentuan estimasi aturan. harga. Metode Pelaksanaan Tidak berdasarkan tidak relaistis metode pelaksanaan dan analisa teknis yang logis, realistis, dan bisa dilaksanakan

Rapat Penjelasan (Aanwijzing) a. Rapat penjelasan yang Jumlah penyedia jasa yang hadir tidak sesuai terbatas. dengan yang menandatangani daftar hadir. b. Informasi Diskripsi - Ada peserta gugur Terbatas. karena syarat - Metoda pengadaan; administrasi. - Cara penyampaian; - Ada pengaduan/ informasi bahwa BA - Dokumen yang Addendum tidak di harus dilampirkan; sebarkan ke seluruh - Metode evaluasi; peserta tender - Hal-hal yang menggugurkan; - Jenis kontrak - Jaminan Penawaran c. Penjelasan tidak dimuat - Terdapat penjelasan dalam Berita Acara yang controversial; - Tidak ada Berita Acara Aanwijzing. Penyerahan dan Pembukaan Penawaran a. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran

- Tidak ada peserta memasukkan penawaran. - Penawaran yang masuk terbatas.

Keppres 80/2003 Pasal 13 Keppres 80/2003 Pasal 13, (4) Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A,1,3) Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I,E,1 Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I,E,1

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I,E,1

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,d



Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II,A, 1, e.

5

1

10.

2

3

b. Penerimaan Dokumen Penawaran yang terlambat.

Penawar yang terlambat tapi diterima oleh panitia (lihat Berita Acara)

c. Penyerahan Dokumen Fiktif

- Terdapat lebih dari satu penawaran dari perusahaan yang sama. - Pengunduran diri peserta lelang

Evaluasi Penawaran a. Evaluasi Cacat

b. Penggantian Dokumen Penawaran

- Subjektivitas penilaian panitia tinggi - Fluktuasi penilaian masing-masing anggota terlalu berbeda, nilai yang diberikan tidak konsisten dengan kritetria Evaluasi - Tidak setiap anggota panitia memberikan penilaian - Terdapat penilaian yang sama dari semua anggota panitia - Tidak ada paraf panitia disetiap halaman dokumen penawaran Tidak ada dokumen asli yang masih tertutup di Pengguna Jasa

4

5

6

7

8 Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II,A, 1,e, b)

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,f.

Kepmen 257/KPTS/ M/2004

- Format pengetikan/ c. Indikasi pengaturan penjilidan berkas diantara penyedia jasa. penawaran yang sama di antara penyedia jasa. - Tingkat kesalahan pengetikan yang sama diantara penyedia jasa - Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. - Terdapat kesamaan metode kerja, koefisien, upah, bahan dan peralatan dari beberapa berkas penawaran.

Kepmen 257/KPTS/ M/2004 dalam Standar Dok. Pelelangan Nasional Pek. Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemoborongan)

- Terdapat kesamaan d. Indikasi pengaturan metode kerja, koefisien diantara penyedia jasa/Panitia/ Pengguna. upah, bahan,alat antara penawaran dengan HPS/OE. - Total penawaran yang mendekati HPS/OE (>90%) - Terdapat informasi masyarakat/peserta lelang mengadakan rapat sebelum pemasukkan penawaran - Panitia yang tidak melaporkan adanya indikasi pengaturan

Kepmen 257/KPTS/ M/2004 dalam Standar Dok. Pelelangan Nasional Pek. Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemoborongan)

6

1

2 e. Tidak dilakukan Verifikasi, konfirmasi dan Validasi pada calon pemenang

11.

Pengumuman Calon Pemenang a. Tidak diumumkan b. Pengumuman terbatas

c. Tanggal Pengumuman Ditunda d. Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman 12.

Sanggahan Peserta Lelang a. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi. b. Substansi sanggahan tidak ditanggapi

c. Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur

d. Sanggahan Banding

13.

14.

Penunjukan Pemenang Lelang a. Surat Penunjukan tidak sesuai jadwal, sengaja ditunda pengeluarannya.

3 - Terdapat data-data penyedia jasa yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan

Calon Pemenang tidak diumumkan Pengumuman tidak dilakukan pada media yang semestinya Tanggal pengumuman tidak sesuai jadwal Substansi pengumuman tidak lengkap

Adanya sanggahan banding

4

5

6

7

8 Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,g.

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,j

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,k

- Jawaban Ka Satker, sanggahan telah melewati waktu (terlambat) - Adanya sanggahan banding - Sanggahan/jawaban tidak menyentuh Substansi - Tanggal penunjukkan pemenang lelang masih dalam masa sanggah. - Terdapat jawaban sanggahan banding yang: a. Legal aspek yang tidak mengena; b. Substansi tidak jelas; c. Waktu terlambat;

Tenggang waktu penetapan dan penunjukan pemenang tidak dipenuhi (tdk sesuai ketentuan) b. Surat Penunjukan tidak Ada pengaduan tentang sah. surat penunjukan c. PCM (Pre Tidak ada PCM Construction Meeting) Penandatangan Kontrak dan Pelaksanaanya Tanggal tanda tangan a. Penandatanganan kontrak tidak sesuai jadwal kontrak yang ditundatunda

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1, l

Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1, n

7

1

2

3

b. Penandatanganan kontrak yang tidak sah

- Kontrak di tandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. - Data pendukung tidak memenuhi syarat - Kontrak tidak sesuai dengan dokumen penawaran (nilai, metode pelaksanaan)

Catatan : Ya Tidak Acuan

: : :

4

5

6

7

8

(V) pemeriksaan diperdalam dan uraikan secara singkat pada lembar berikut (X) cukup dan didukung dengan bukti Keppres 80/2003, Kepmen 257/KPTS/M/2004, Kepmen 394/KPTS/M/2004, Kepmen 339/KPTS/M/2003

8

URAIAN SINGKAT JIKA HASIL PEMERIKSAAN “YA”

PAKET

:

No

URAIAN SINGKAT

TANGGAPAN SATKER/PPK

1

2

3

A

Paket CCCCC. Uraian secara singkat temuan hasil pemeriksaan

B

Paket CCCCC. Dst CCC.

9

1

2

3

10

Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 604/PRT/M/2005 Tanggal : 28 Desember 2005

TAHAPAN PEMERIKSAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4

: : : : TAHAP DAN ISU POKOK

HASIL PEMERIKSAAN

N0

1 A.


PAKET 2 Ya/Tdk

PAKET 3 Ya/Tdk

PAKET 4 Ya/Tdk

3

4

5

6

7

8

TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN Perencanaan Pengadaan a. Rencana Pemaketan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan.

- Adanya penyatuan atau pemecahan paket kegiatan. - Satker tidak membuat jadwal pelaksanaan seluruh paket kegiatan sampai selesai (PHO).

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, A, 1a, 3 Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, A, 1b

- Tidak diumumkannya rencana pengadaan secara luas pada awal tahun anggaran setelah DIPA turun. - Panitia memungut biaya pengadaan dari peserta lelang.

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, A, 1a, 2b

- Tidak sesuai dengan c. Penentuan metode lingkup, tingkat pemilihan jasa kerumitan, dan besarnya konsultansi, metode nilai paket kegiatan, penyampaian serta tidak sesuai penawaran, dan kriteria tata cara evaluasi ketentuan. penawaran

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, C, 1b

- Tidak sesuai ketentuan tentang alokasi waktu dalam Keppres 80/2003.

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, D, 2

b. Satker tidak mengumumkan dan tidak mengalokasikan biaya dalam DIPA

d. Rencana jadwal pengadaan kurang atau melebihi waktu yang ditentukan. 2.

Indikator

PAKET 1 Ya/Tdk

Panitia Lelang a. Panitia tidak memiliki sertifikat keahlian

b. Legalitas dan susunan panitia diragukan.

Terdapat Panitia belum mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Tidak sesuai persyaratan dalam Keppres 80/2003

Keppres 80/2003, Pasal 52, (1)

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, B, 1, 2, 3

11

1

2 c. Integritas panitia lemah.

B. 3.

3

4

5

6

7

8

Tidak ada Pakta Integritas, unsur panitia tidak terpenuhi.

Keppres 80/2003, Pasal 10

a. Media yang digunakan tidak sesuai ketentuan b. Tidak menggunakan eProcurement. c. Tidak memasukan data seleksi ke PU Net Isi pengumuman tidak memenuhi syarat minimal Keppres 80 tahun 2003.

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1a, 1), 3)

c. Jangka waktu pengumuman terlalu singkat

Tenggang waktu tidak memenuhi syarat Keppres 80 tahun 2003.

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, D, 2, a

d. Dokumen kualifikasi tidak memenuhi syarat

-

Tidak sesuai ketentuan, tidak lengkap, dipalsukan dan tidak dilegalisasi; Persyaratan keikutsertaan perusahaan jasa konsultan, kriteria penilaian tidak transparan, dan tidak diberikan kepada semua peserta. Penambahan persyaratan yang diminta mengada ada, bukan merupakan persyaratan minimal. Adanya persyaratan calon peserta yang diskriminatif.

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, F, 2a, b

TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA JASA a. Pengumuman

b. Pengumuman lelang tidak lengkap

-

-

-

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1a, 2), 3)

Keppres 80/2003, Pasal 3, e.

e. Penyedia Jasa tidak menandatangani pakta integritas

-

Penyedia Jasa tidak tanda tangan Pakta Integritas

Keppres 80/2003, Pasal 1, 22

f. Evaluasi tidak sesuai dengan kriteria

-

Ada pengaduan sanggahan hasil evaluasi tidak wajar. Hasil lembar penilaian setiap konsultan tidak dibuat panitia. Peserta daftar pendek yang berasal dari daftar panjang merupakan satu kelompok Pengumuman hasil PQ (daftar pendek) tidak memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan. Cara penyusunan daftar pendek tidak sesuai ketentuan

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, c

-

-

-

-

12

1

2

4.

Penyusunan Dokumen Seleksi a. Isi Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak jelas

4

5

6

7

8

Substansi dan legalitas dari KAK tidak benar.

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, F, 2, b, 2)

Ketentuan tentang persyaratan administrasi (mengulang PQ), tata cara dan kriteria penilaian tidak lengkap (sampul I dan II). - Kriteria yang dipakai untuk pengalaman perusahaan dan tenaga ahli tidak sesuai lingkup dan sasaran KAK - Rekayasa pembobotan nilai scoring penga laman perusa haan konsultan pendekatan dan metodologi kualifikasi tenaga ahli, dan nilai ambang lulus. - Penentuan Gabungan teknik dan biaya

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, F, 2, b, 3)

d. Dokumen seleksi tidak standar dan atau tidak lengkap

Tidak menggunakan standar Kepmen PU 257 tahun 2004/ Keppres 80/2003

Kepmen PU 257 tahun 2004

e. Jenis kontrak dan syarat-syarat kontrak tidak diuraikan dengan jelas

Kontrak tidak menyebutkan jenis, kontrak tidak menyebutkan hirarki dokumen kontrak sesuai ketentuan (surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syaratsyarat khusus kontrak, dan dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak).

Keppres 80/2003, Pasal 29, 30, 31,32, 33, 34, 35,36, 37, 38

Nilai HPS tidak diberikan ke seluruh peserta lelang

Keppres 80/2003, Pasal 13, (4)

b. Terjadi mark up HPS.

Kebutuhan tenaga ahli yang digunakan tidak sesuai tujuan/sasaran pada KAK (rekayasa).

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, E, 2,3, 4

c. Billing Rate tinggi.

Billing Rate tidak wajar dan tidak didukung dengan bukti harga pasar.

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, E, 1

b. Rencana kerja dan syarat (RKS) tidak lengkap

c. Rekayasa kriteria evaluasi

5.

3

Penyusunan HPS/OE a. Nilai HPS tidak transparan.

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1,d

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, C

13

1

2

3

d. Penentuan estimasi - Tidak ada dasar/standarpenentua biaya non personil tidak n estimasi biaya wajar. - Biaya langsung non personil direkayasa tidak menunjang kegiatan. - Mencantumkan biaya keuntungan dan kontingensi. - Proporsi biaya Non personil dan Personil 6.

Undangan Seleksi Undangan seleksi direkayasa

b. .Waktu pengambilan dokumen

7

8 Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, E, 1, 2, 3, 4

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, g

Jumlah peserta yang lulus sedikit. - Dokumen seleksi yang diberikan kepada peserta tidak sama. Waktu pengambilan tidak memenuhi syarat Keppres 80 tahun 2003

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, A, 1, e

-

Rapat Penjelasan (Aanwijzing) a. Rapat Penjelasan yang terbatas.

-

b. Penjelasan dokumen tidak jelas.

c. Penjelasan yang kontroversial

9.

6

Pengambilan Dokumen Seleksi a. Dokumen yang diserahkan tidak sama (in konsistensi).

8.

5

Peserta yang diundang tidak sesuai dengan yang lulus PQ Peserta tidak memenuhi jumlah minimal

-

-

7.

4

Penyerahan dan pembukaan penawaran a. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran.

Jumlah penyedia jasa yang hadir tidak sesuai dengan yang menandatangani daftar hadir. Waktu pelaksanaan tidak sesuai ketentuan

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, g

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, h

Ada peserta gugur, karena syarat administrasi - Ada pengaduan /informasi BA dan Addendum tidak disebarkan ke seluruh peserta Tidak ada BA Aanwijzing dan/atau Addendum Dokumen Seleksi, sehingga ada peserta yang gugur.


-

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, i

-

-

Tidak ada peserta memasukkan penawaran; Penawaran yang masuk terbatas Tidak ada BA pembukaan penawaran


Keppres 80/2003, Lamp I, BAB II, B, 9

14

1

2 b. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat

3 -

7

8

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, i

Evaluasi sampul I - Prosedur dan tahapan/urutan evaluasi tidak sesuai ketentuan. - Rentang penilaian masing- masing anggota terlalu berbeda, nilai yang diberikan tidak konsisten. - Tidak setiap anggota panitia memberikan penilaian. - Terdapat penilaian yang sama dari semua anggota. - Tidak ada penetapan dan pengumuman peringkat teknis.

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, j, k

Evaluasi sampul II - Prosedur dan tahapan/ urutan pembukaan dan evaluasi tidak sesuai dengan metode evaluasi yang dipakai. - Ada kesalahan dalam menghitung nilai kelulusan dalam rangka penetapan pemenang. - Panitia tidak melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang di usulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan (verifikasi dan konfirmasi).

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, o

-

-

-


6

Terdapat satu perusahaan memasukkan lebih dari satu dokumen penawaran Pengunduran diri peserta lelang.

-

10.

5

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, i Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 10, Kepmen 257/ KPTS/M/2004

-

c. Penyerahan dokumen fiktif

4

Penawar yang terlambat tapi diterima oleh panitia. Adanya penundaan waktu pemasukan/pembukaa n tidak sesuai ketentuan. Adanya pembukaan sampul I (usulan Administrasi dan Teknis) serta sampul II (usulan Biaya) secara bersamaan. Pada sampul II yang masih tertutup tidak ada paraf oleh panitia dan wakil dari peserta

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II,B, 8

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, , 8

15

1

2

3 -

11.

5

6

7

8

b. Penggantian dokumen penawaran

Tidak ada dokumen asli yang masih disimpan/ tertutup di Kepala Satker

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, I, (6), b).

c. Adanya pengaturan dalam pelelangan

- Adanya keikutsertaan beberapa perusahaan konsultan di bawah satu kendali. - Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran dari beberapa konsultan (pengetikan, susunan/ format, proposal dll). - Kesamaan antara rincian HPS dan penawaran konsultan. - Total penawaran yang mendekati HPS/OE - Adanya sanggahan pada waktu pengumuman pemenang. - Panitia tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada pemenang seleksi.

Keppres 80/2003, Pasal 27 (1)

- Pengumuman tidak dilakukan pada media yang semestinya. - Tidak disampaikan kepada seluruh peserta seleksi. - Adanya sanggahan dari peserta

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, m

Tanggal pengumuman tidak sesuai ketentuan

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, m

Adanya sanggahan dari peserta

Keppres 80/2003, Lamp I, BAB II,B,1, n Keppres 80/2003, Pasal 27 (2)

Pengumuman Calon Pemenang a. Pengumuman Terbatas

b. Tanggal Pengumuman Ditunda 12.

4

Panitia tidak membuat berita acara hasil seleksi sesuai ketentuan

Sanggahan Peserta Lelang a. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi. b. Substansi sanggahan tidak ditanggapi.


- Jawaban sanggahan oleh Ka. Satkers terlambat. - Adanya sanggahan banding - Sanggahan/jawaban tidak menyentuh substansi. - Tanggal penunjukkan pemenang masih dalam masa sanggah.

Keppres 80/2003, Pasal 27 (1)

Keppres 80/2003, Pasal 27 (1) Keppres 80/2003, Pasal 27 (1) Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, n Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, p

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, n

Keppres 80/2003, Pasal 27 (3),(4),(5) Keppres 80/2003, Pasal 27 (8)

16

1 13.

14.

2 Surat Penunjuk kan penyedia jasa (SPPJ). Surat penunjukkan tidak sesuai jadwal, sengaja ditunda.

Tanda Tangan Kontrak Penandatanganan kontrak yang ditundatunda.


: : :

3

Tenggang waktu antara pengumuman dan penunjukkan pemenang tidak dipenuhi (tdak sesuai ketentuan). Tanggal tanda tangan kontrak tidak sesuai jadwal.

4

5

6

7

8

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, l

Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, n


17

URAIAN SINGKAT JIKA HASIL PEMERIKSAAN “YA”

PAKET

:

No

URAIAN SINGKAT


1

2

3

A

Paket CCC. Uraian singkat temuan hasil pemeriksaan

B

Paket CCC. Dst CCC.

18

1

2

3

19

Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 604/PRT/M/2005 Tanggal : 28 Desember 2005

TAHAPAN PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4

: : : : ISU POKOK

HASIL PEMERIKSAAN

NO

1


A

TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN

1.

Perencanaan Pengadaan a. Satker tidak mem buat jadwal dan mengalokasikan dana pemilihan penyedia jasa dalam DIPA

PAKET 2

PAKET 2

PAKET 4

Indikator

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

3

4

5

6

7

8

- Satker tidak membuat jadwal Pelaksanaan seluruh paket kegiatan. - Tidak mengumumkan rencana pengadaan secara luas pada awal TA setelah DIPA/PO turun. Harga Satuan yang ada dalam DIPA/PO lebih tinggi di bandingkan dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemda/harga pasar Ada pengaturan dalam Persyaratan peserta lelang yang menjurus

Keppres 80/2003 Bab II pasal 8 a, b, c dan d Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab I A 1.a. 2) b)

d. Rencana Pema ketan untuk KKN

Ada penyatuan / pemecahan paket yang tendensius

e. Penentuan Jadwal Pengadaan yang tidak realistis

Tenggang waktu lelang umum/terba tas/ pemilihan langsung/ penun jukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan

Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab 1 A3 a,b dan c Keppres 80/2003 lamp. 1 Bab I D.1

b. Penggelembungan Anggaran

c. Rencana Pengadaan diarahkan

2.

PAKET 1

yang

Panitia Lelang a. Panitia tidak transparan, dan atau memihak b. Panitia tidak memiliki sertfikat keahlian & integritas lemah

Keppres 80/2003 bab I ps 3a

Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab 1 A3 d)

Ada pengaduan/ informasi dari peserta lelang

Keppres 80/2003 pasal 3 c, d dan e

Belum mempunyai serti fikat, tidak ada pakta integritas dan atau unsurpanitia tidak terpenuhi

Keppres 80/2003 ps 10,f pasal 1 21, ps 10 (4) (5),i

20

1

2

B

TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA JASA

3.

Prakualifikasi/ Pascakualifikasi a. Dokumen tidak sesuai ketentuan

Panitia menambakan persyaratan yang tidak perlu

b. Evaluasi tidak sesuai dengan kriteria.

Ada pengaduan/ informasi hasil evaluasi tidak wajar.

Penyusunan Dokumen Lelang a. Spesifikasi yang diarahkan.

Spek teknis mengarah ke produk ter tentu.

b. Rekayasa Kriteria Evaluasi.

Kriteria yang digunakan dalam evaluasi:

4.

3

- Sistem Gugur

- Tidak sama dengan dokumen lelang - Gugur teknis karena analisa

- Sistem Nilai

- Pembobotan sistem evaluasi dengan nilai/scoring tidak wajar

- Sistim penilaian biaya selama umurekonomis

- Tidak sama dengan dokumen pengadaan

c. Dokumen lelang non standar dan atau tidak lengkap.

- Tidak menggunakan standar dokumen pelaksnaan kontrak pengadaan barang sesuai Keppres 80/2003 diantaranya surat pesanan, persiapan pelaksanaan kontrak, pabrikasi, serah terima, uji coba, asuransi, dll.

4

5

6

7

8

Keppres 80/2003 Lamp I Bab II A 1. b Keppres 80/2003 Lamp I Bab II A 1. b

Keppres 80/2003 Lamp I C.3

Keppres 80/2003 Bab II D. 4

- Adanya indikasi rekayasa dokumen lelang dalam Addendum Dokumen lelang

21

1

2

5.

Pengumuman lelang

6.

5

6

7

8

- Jumlah peserta lelang yang mendaftar kurang - Media yang digunakan tidak terkenal. - Bagi yang diwajib kan tidak menggunakan eProcurement. - Tidak memasukkan data pelelangan ke PU net (khusus Jawa).

Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab II A a 1 s/d 7

b. Pengumuman lelang tidak lengkap

Isi pengumuman tidak memenuhi syarat minimal Keppres 80/2003

Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab II A a

c. Jangka waktu Pengumuman terlalu singkat

Tenggang waktu pengumuman tidak memenuhi syarat Keppres 80/2003

Pengambilan Dokumen Lelang a. Tidak ada Pakta Integritas.

Tidak menandatangi Pakta Integritas (Pengguna, Panitia, dan seluruh calon Penyedia Jasa dalam satu kesatuan format)

Keppres 80/2003 Lamp. IIb

b. Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (inkonsisten).

Jumlah peserta yang memenuhi syarat terbatas dibandingkan dengan jumlah yang mengambil dokumen

Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab I F

c. Waktu pengambilan dokumen terbatas

Waktu pengambilan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku Yang mengambil dokumen terbatas

sulit

Penyusunan HPS a. Nilai HPS tidak diumumkan

b. Harga dasar yang tidak standar

8.

4

a. Pengumuman lelang semu/fiktif.

d. Lokasi pengambilan dokumen dicari 7.

3

Rapat Penjelasan (Aanwijzing) a. Rapat penjelasan yang terbatas.

Nilai HPS tidak diumumkan keseluruh peserta lelang.

Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab I E

Harga satuan tidak wajar

Keppres 80/2003 Lam 1 Bab II A 1.d Jumlah penyedia jasa yang hadir tidak sesuai dengan yang menandatangani daftar hadir.

22

1

2 b. Penjelasan tidak dimuat dalam Berita Acara

9.

10

3

4

5

6

7

8

- Adanya penawar yang gugur. - Tidak ada Berita Acara Aanwijzing.

Penyerahan dan Pembukaan Penawaran a. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran

- Tidak ada peserta memasukkan pena waran. - Penawaran yang masuk terbatas.

Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab II A.1.e

b. Penerimaan Dokumen Penawaran yang terlambat.

Penawar yang terlam bat tapi diterima oleh panitia (lihat Berita Acara)

Keppres 80/2003 Lamp I Bab II A.1.e b)

- Subjektivitas penilaian panitia tinggi - Fluktuasi penilaian masing-masing anggota terlalu berbeda, nilai yang diberikan tidak konsisten dengan kritetria evaluasi - Tidak setiap anggota panitia memberikan penilaian - Terdapat penilaian yang sama dari semua anggota panitia - Tidak ada paraf panitia disetiap halaman dokumen penawaran

Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab II A 1.f


b. Penggantian Dokumen Penawaran

Tidak ada dokumen asli yang masih tertutup di Pengguna Jasa

c. Indikasi pengaturan diantara penyedia jasa.

- Format pengetikan/ penjilidan berkas penawaran yang sama di antara penyedia jasa. - Tingkat kesalahan pengetikan yang sama diantara penyedia jasa - Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. - Terdapat kesamaan metode merk, spesifikasi dari beberapa berkas penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa.

Keppres 80/2003 ps 27 (1) d

23

1

11.

2

3

d. Indikasi pengaturan diantara penyedia jasa/Panitia/Pengg una.

- Terdapat kesamaan spesifikasi, merek, cc dll antara penawaran dengan HPS/OE. - Total penawaran yang diantara penawar mendekati HPS/OE (>95%) - Terdapat informasi masyarakat/peserta lelang mengadakan rapat sebelum pemasukan penawaran - Panitia yang tidak melaporkan adanya indikasi pengaturan.

Keppres 80/2003 ps 27 (1) e

e. Tidak dilakukan Verifikasi, konfirmasi dan Validasi pada calon pemenang

- Terdapat data-data penyedia jasa yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan

Keppres 80/2003 Lamp I Bab V dan lamp II orm. 1c

Pengumuman tidak dilakukan pada media yang semestinya

Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab A 1.j

Pengumuman Calon Pemenang a. Pengumuman terbatas

b. Tanggal Pengumuman Ditunda c. Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman 12

Sanggahan Peserta Lelang a. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.

b. Substansi sanggahan tidak ditanggapi

4

5

6

7

8

Tanggal pengumuman tidak sesuai jadwal Substansi pengumuman tidak lengkap

- Terdapat sanggahan yang tidak ditanggapi oleh Pengguna jasa - Adanya sanggahan banding - Jawaban Ka Satker, sanggahan telah melewati waktu (terlambat) - Adanya sanggahan banding

Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab II A 1.k



- Sanggahan/jawaban tidak menyentuh Substansi - Tanggal penunjukkan pemenang lelang masih dalam masa sanggah.


d. Sanggahan Banding

- Terdapat jawaban sanggahan banding yang: a. Legal aspek yang tidak mengena; b. Substansi tidak jelas; c. Waktu terlambat;


24

1

2

13

Penunjukan Pemenang Lelang a. Surat Penunjukan tidak sesuai jadwal, sengaja ditunda pengeluarannya.

b. Surat Penunjukan tidak sah. 14

Penandatangan Kontrak dan Pelaksanaanya a. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda b. Penandatanganan kontrak yang tidak sah


: : :

3

Tenggang waktu penetapan dan penunjukan pemenang tidak dipenuhi (tidak sesuai ketentuan)

4

5

6

7

8 Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab I A.l

Ada pengaduan tentang surat penunjukan Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab I A.n Tanggal tanda tangan kontrak tidak sesuai jadwal - Kontrak di tandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. - Data pendukung tidak memenuhi syarat - Kontrak tidak sesuai dengan dokumen penawaran (nilai, metode pelaksanaan)


25

URAIAN SINGKAT JIKA HASIL PEMERIKSAAN “YA” No

URAIAN SINGKAT


1

2

3

1.

Paket CCCCCC.. Uraikan secara singkat hasil pemeriksaan

2

Paket CCCCCCC. Dst

26

1

2

3

27

Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 604/PRT/M/2005 Tanggal : 28 Desember 2005

TAHAPAN PEMERIKSAAN PENGADAAN DENGAN SWAKELOLA PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4

: : : :

NO

1

ISU POKOK Item/Jenis Penyimpangan 2

PAKET 1

HASIL PEMERIKSAAN PAKET 2 PAKET 3

PAKET 4

ACUAN

Indikator

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

3

4

5

6

7

8

A

TAHAP PERSIAPAN PEKERJAAN SWAKELOLA

1.

Perencanaan Swakelola a. Penggelembungan Anggaran

Harga Satuan Upah, bahan, dan alat, yang ada dalam DIPA/PO lebih tinggi di bandingkan dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemda/harga pasar

Keppres 80/2003 Bab I ps 3 a dan Lamp I Bab I A.d. 2)

b. Rencana penggunaan jumlah tenaga, bahan, peralatan direkayasa

- Terdapat rekayasa penggelembungan volume/jumlah penggunaan tenaga, bahan dan peralatan - Rencana penggunaan tenaga ahli dari luar lebih besar dari 50 % Jenis/paket pekerjaan/kegi atan swakelola tidak termasuk dalam salah satu kategori swakelola

Keppres 80/2003 Bab I ps 3 a

c. Jenis kegiatan swakelola yang direkayasa

2.

Pembentukan Tim Swakelola: Surat Keputusan Tim swakelola tidak jelas/tidak lengkap.

- Belum dibentuk Tim pengadaan swakelola; - Struktur organisasi Tim swakelola tidak jelas (Pe nanggung jawab, Pelak sana, Pengawas dll); - Kompetensi/kualifikasi Tim tidak sesuai dengan lingkup kerja/tugasnya; - Tidak jelas/tidak dirinci tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim/personil.

Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab III A 1 Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab III ps 39 (3) a,b,c,d,e,f,g

Keppres 80/2003 Bab III B1a, 2a.

28

1 3.

4.

2 Penyusunan dokumen Isi KAK tidak jelas

3

4

5

6

7

8

Substansi dan legalitas dari KAK/TOR tidak jelas (tujuan, sasaran, ruang lingkup dan metodologi, output dan out come, jadwal pelaksanaan, RAB)

Keppres 80/2003 Lamp. I Bab I A 2 a.b.c.d.

Terdapat pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan tidak melalui panitia.

Keppres 80/ 2003 Bab III B.1a

b. Pelaksanaan pengadaan swakelola direkayasa

Tim pengadaan yang di tunjuk dalam pelaksanaan pengadaan tidak menggunakan salah satu metoda sesuai Keppres 80/2003 (lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas/ pemilihan seleksi langsung atau penunjukan langsung).


c. Pembayaran direkayasa

Bukti-bukti pertanggungjawaban swakelola tidak lengkap/tidak benar (termasuk pembelian bahan, pembayaran gaji-upah /honorarium, perjala nan dinas dan pengeluaran lain-lain)

Keppres 80/ 2003 Bab III B.1c

d. Perekrutan tena ga ahli pekerjaan swakelola fiktif dan atau tidak sesuai TOR/KAK

-


TAHAP PELAKSANAAN SWAKELOLA B.1. Pelaksanaan Swa kelola yang dilaksa nakan sendiri oleh Pengguna barang/ jasa : a. Pengadaan bahan, jasa lain nya, peralatan/ suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan tidak dilakukan oleh Panitia yang di bentuk oleh pengguna barang/ jasa

-

Perekrutan tenaga ahli tidak dilakukan dengan kontrak konsultan perorangan Perekrutan tenaga ahli fiktif dan atau tidak sesuai TOR/KAK

29

1

5.

2

3

e. Pencatatan/pelapo ran harian tenaga kerja, bahan dan alat Tidak dilakukan pencatatan

- Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan tidak dicatat dalam laporan harian. - Penerimaan bahan/peralatan tidak dibukukan secara tertib

4

5

6

7

Keppres 80/ 2003 Bab III B.1d, 1e

8

f. Panjar kerja/ uang muka tidak dipertanggung jawabkan

Panjar kerja/uang muka tidak dipertanggung jawabkan secara berkala (maksimal 1 bulan)

Keppres 80/ 2003 Bab III B.1f

g. Pencatatan dan evaluasi penca paian target fisik non fisik tidak tertib

- Tidak dilakukan pencatatan progres fisik yang telah dilaksanakan kedalam buku harian dan atau laporan harian tidak dilakukan secara tertib. - Tidak dilakukan pencatatan/pelaporan dan evaluasi mingguan progres fisik - Tidak dilakukan pencatatan/ pelaporan dan evaluasi bulanan target non fisik/perangkat lunak

Keppres 80/ 2003 Bab III B.1g

h. Pengawasan pekerjaan tidak fisik swakelola menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik

Terdapat indikasi penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk/diangkat sebagai pengawas/ pelaksana pe kerjaan

Keppres 80/ 2003 Bab III B.1h

Terdapat pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan tidak melalui panitia.


B.2. Pelaksanaan Swakelola yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah lain non swadana : a. Pengadaan bahan, jasa lain nya, peralatan/ suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan tidak dilakukan oleh Panitia yang di bentuk oleh peng guna barang/ jasa.

30

1

2

3

4

5

6

7

8

b. Pelaksanaan pengadaan swakelola direkayasa

Tim pengadaan yang di tunjuk dalam pelaksanaan penga daan tidak menggunakan salah satu metoda sesuai Keppres 80/2003 (lelang/ seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan seleksi langsung atau penunjukan langsung).


c. Pembayaran direkayasa

Bukti-bukti pertanggung ja waban swakelola tidak lengkap/tidak benar (termasuk pembelian bahan, pembayaran gaji-upah /honorarium, perjala nan dinas dan pengeluaran lain-lain)

Keppres 80/ 2003 Bab III B.2b

d. Pelaksanaan pe ngadaan dengan dana Uang Perse diaan/UP tidak dilakukan oleh Instansi pelak sana swakelo la/tidak di SKPA-kan

Pelaksanaan pe ngadaan dengan dana Uang Perse diaan/UP tidak dilakukan oleh Instansi pelak sana swakelo la/tidak di SKPA-kan


e. Perekrutan tenaga ahli pekerjaan swakelola fiktif dan atau tidak sesuai TOR/KAK

- Perekrutan tenaga ahli tidak dilakukan dengan kontrak konsultan perorangan - Perekrutan tenaga ahli fiktif dan atau tidak sesuai TOR/KAK

Keppres 80/ 2003 Bab III B.2d

f. Pencatatan/ pelaporan harian tenaga kerja, bahan dan alat Tidak dilakukan pencatatan

- Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan tidak dicatat dalam laporan harian.

Keppres 80/ 2003 Bab III B.2e& 2f

g. Panjar kerja/ uang muka tidak dipertanggung jawabkan

Panjar kerja/uang muka tidak dipertanggung jawabkan secara berkala (maksimal 1 bulan)

- Pengiriman bahan/peralatan dilakukan sekaligus dan atau tidak sesuai kebutuhan dan atau tidak dibukukan/dicatat secara tertib/teratur Keppres 80/ 2003 Bab III B.2g

31

1

6.

2

3

h. Pencatatan dan evaluasi penca paian target fi sik non fisik tidak tertib

- Pencatatan target fisik harian tidak dilakukan secara tertib. - Tidak dilakukan evaluasi pencapaian target dalam mingguan - Tidak dilakukan pencatatan dan evaluasi pencapaian target non fisik/perangkat lunak dalam bulanan.

Keppres 80/ 2003 Bab III B.2h

i.

Terdapat indikasi penyalahgu naan jabatan sebagai pengawas/ pelaksana lapangan.l


a. Pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan tidak dilaku kan oleh penerima hibah

Pelaksanaan pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan, suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan tidak dilaksanakan oleh penerima hibah


b. Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak dilakukan secara bertahap

- Penyaluran dana hibah dilakukan sekaligus (100 %) - Penyaluran dana tidak secara bertahap 50 % apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah sudah siap dan 50 % apabila pekerjaan sudah mencapai 30 % - Terdapat indikasi rekayasa dalam penyaluran dana hibah - Bukti pertanggungjawaban dana hibah tidak syah/tidak lengkap/ tidak benar.

Keppres 80/ 2003 Bab III B.3b

Pengawasan pekerjaan tidak fisik swakelola menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

4

5

6

7

8

B.3 Pelaksanaan Swa kelola yang dilaksa nakan oleh kelom pok masyarakat/ LSM penerima hibah:.

32

1

7.

2

3

4

5

6

7

8

c. Laporan tidak dibuat oleh penerima hibah

- Penerima hibah tidak membuat laporan kepada pengguna barang/jasa - Terdapat indikasi adanya rekayasa dalam pembuatan laporan pekerjaan swakelola yang dihibahkan


d. Pengawas pekerjaan tidak dibentuk

Tidak ada pengawas pekerjaan yang dibentuk oleh penerima hibah

Keppres 80/ 2003 Bab III B.3d

1. Pelaksana lapangan /pelaksana swakelola tidak membuat laporan secara tertib

- Tidak dibuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dari pelaksana lapangan / pelak sana swakelola kepada pengguna jasa - Terdapatindikasirekay asa da lam pembuatan laporan

Keppres 80/ 2003 Bab III C.1

2. Laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan tidak dibuat dan atau tidak tertib

Pengguna barang/jasa tidak membuat laporan bulanan kepada Menteri Cq. Penanggung jawab program/pelaksana program

Keppres 80/ 2003 Bab III C.1

PELAPORAN PELAKSANAAN SWAKELOLA


: : :


33

URAIAN SINGKAT JIKA HASIL PEMERIKSAAN “YA” No

URAIAN SINGKAT

TANGGAPAN SATKER/SATKER S/BPK

1

2

3

A.

Paket CCCCC. Uraian secara singkat temuan hasil pemeriksaan

B.

Paket CCCCC. DstC

34

1

2

3

35


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Satker Provinsi Nomor Tanggal

: : : :


INSPEKTORAT JENDERAL DATA UMUM 36

1. Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) terperiksa : Nama Satker/Satker S/PPK Nama Satminkal Nama Provinsi Kode DIPA Nilai Pagu DIPA Tahun Anggaran Kepala Satker/Satker S/BPK Atlas Satker/Satker S/BPK 2. Pemeriksaan SPT No/Tanggal Susunan Tim No 1 2 3 4 5

: : : : : : : :

: : Nama

NIP

Jabatan dalam Tim Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

3. Hasil Temuan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa : a. Jumlah temuan : b. Jumlah Kerugian Negara :

Jakarta,CCCCCC.,, CCC.200... Mengetahui/Menyetujui; Supervisi

Ketua Tim



37

BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Uraikan secara singkat kesimpulan hasil pemeriksaan

B. REKOMENDASI Uraikan secara singkat rekomendasi yang diusulkan

38

BAB II PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pemeriksaan Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diantaranya telah diinstruksikan kepada Para Menteri, pada butir ke-enam yaitu melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencagah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maka dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimaksud Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum telah melaksanakan pemeriksaan pemilihan penyedia jasa pengadaan barang/jasa pada Satker/Satker-S/PPK di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 2. Landasan Pemeriksaan Pemeriksaan serentak pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/PPK Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 200.. dilakukan berdasarkan: a) Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor C.. tanggal C.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; b) Surat Perintah Tugas Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Nomor: C./SPT/SET-ITJEN/RI/C./200../tanggal CCCCCC200.. 3. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan selama C.. hari kerja (terhitung mulai tanggal C. s/d C. 200..) 4. Periode Pemeriksaan Serentak Pemeriksaan dilakukan terhadap pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah periode Tahun Anggaran 200.. 5. Tujuan Pemeriksaan Menilai apakah pengadaan barang/jasa Pemerintah pada satuan kerja/satuan kerja sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 200.. dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya dan ketentuan lain yang mengikat, untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara. 6. Sasaran Pemeriksaan Terpenuhinya 3K (Kelengkapan, Ketaatan dan Kebenaran) dan 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Sementara dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku. 39

7. Ruang Lingkup Penalaran terhadap Isu Pokok dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah apakah ada indikasi penyimpangan sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam, meliputi: 1. Pemilihan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi/pemborongan 2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan 3. Pemilihan penyedia barang 4. Pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara swakelola

40

BAB III URAIAN HASIL PEMERIKSAAN A. Status Pengadaan Sebagaimana ditetapkan dalam DIPA/PO Satker/Satker-S/PPK CC bahwa jumlah paket pekerjaan sebanyak CC yang terdiri dari: 1. Pengadaan jasa pemborongan/konstruksi ... paket, 2. Pengadaan jasa konsultansi ... paket, 3. Pengadaan barang ... paket, 4. Pengadaan dengan swakelola ... paket. Dari jumlah paket tersebut status pengadaan/proses pra kontrak sampai dengan saat pemeriksaan tanggal .......... adalah sebagai berikut: B. Hasil Pemeriksaan Uraikan hasil pemeriksaan dan tanggapan masing-masing paket yang disampling sesuai dengan urutan key issues.

Lampiran I. Lembar Pendataan II. Data Penunjang Lainnya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

41

JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents