2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDURE (MP) PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BIDANG KONSTRUKSI
A. TUJUAN PELAKSANAAN PENGADAAN Tujuan pelaksanaan pengadaan menurut Peraturan Presiden no. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa: a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah c. memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat e. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa f. menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa g. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. B. RUANG LINGKUP • Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, termasuk dari pinjaman/hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah. • Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); jika ada perbedaan dengan cara kesepakatan tentang tata cara pengadaan. C. 1. 2. 3. 4. 5.
DASAR HUKUM PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi PP No. 59 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 29 Tahun 2000 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan ke 1 Perpres no. 54 Tahun 2010 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan ke 2 Perpres no. 54 Tahun 2010
1
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
D. DEFINISI Definisi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bidang/pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada: • konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur; • pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian, dan/atau penataan lahan (landscaping); • perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; • penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal); • reboisasi. E. PELAKSANAAN PENGADAAN 1. Swakelola Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimanapekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi Pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa : a. Non e-Proc b. e-Proc F. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN a. Efisien b. Efektif c. Transparan d. Terbuka e. Bersaing f. Adil/tidak diskriminatif g. Akuntabel
2
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
G. ORGANISASI PENGADAAN
3
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
H. SIKLUS PENGADAAN
I.
SISTEM PENGADAAN
4
2013
J.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
METODE PEMILIHAN PENYEDIA Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang Konstruksi meliputi : 1. Pelelangan Umum Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk semua pekerjaan yang dapat di ikuti oleh semua Penyedia pekerjaan konstruksi yang memenuhi syarat. 2. Pelelangan Terbatas Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan di yakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 3. Pemilihan Langsung Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 4. Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa 5. Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung
5
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
K. METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
6
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
L. METODE EVALUASI PENAWARAN 1. Sistem Gugur Sistem Gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur
7
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2. Sistem Nilai (Merit Point System) Sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.
8
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
3. Sistem Penilaian biaya selama umur ekonomis (Economic Life Cycle Cost) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan kedalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.
9
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
M. METODE PENILAIAN KUALIFIKASI • Prakualifikasi Proses penilaian kompetensi dan kemampaun usaha serta pemenuhan persyaratan lainya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran. • Pascakualifikasi Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran. N. JENIS KONTRAK
10
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
O. PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Bila proses pelelangan gagal dikarenakan oleh salah satu diantaranya • Peserta lelang yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga), atau • Adanya sanggahan atau sanggahan banding dinyatakan benar, atau • Sesudah proses Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) semua calon pemenang tidak bersedia melakukan pekerjaan Maka akan dilakukan lelang ulang dengan proses yang hampir sama. 11
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
P. SELEKSI UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI
12
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
13
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Q. STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR PROSES PELELANGAN OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
14
2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
R. SEKRETARIAT/ADMIN ULP 1. Sekretariat mempersiapkan Dokumen penetapan RUP Dan rencana pelaksanaan Pengadaan yang akan diserahkan ke Kelompok Kerja (POKJA) 2. Sekretariat menyerahkan dokumen Penetapan RUP dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke Kelompok Kerja (POKJA) 3. Bila setelah di teliti oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan ada kekurangan di dalam dokumen maka sekretariat mengembalikan Dokumen penetapan RUP Dan rencana pelaksanaan Pengadaan kepada PPK 4. Setelah proses lelang sekretariat akan mengumpulkan dan mengelola sehingga menjadi suatu bentuk dokume kontrak yang berisi semua data yang berkaitan dengan paket pelelangan S. PENUTUP Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam Manual Prosedur ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada. Kami banyak berharap para pembaca yang budiman memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami. Semoga Manual Prosedur ini berguna bagi kita semua.
Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Universitas Brawijaya Kepala,
Dr. Ir. Achmad A. Sonief, MT NIP. 19591128 198710 1 001
15
