SALINAN
BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada wilayah Kabupaten Kapuas; b. bahwa pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; c. bahwa pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaanya bersumber dari APBDesa belum mempunyai dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bupati diberi wewenang menyusun peraturan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
TATA
CARA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas. 5. Bupati adalah Bupati Kapuas. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa. 12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang terdiri dari unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan/atau Tata Usaha, unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa seperti Kepala Dusun. 13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 15. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. 16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa. 17. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan. 18. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 19. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat atau panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), adalah aparat yang melakukan pengawasan melaui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelengaraan tugas dan fungsi organisasi. 21. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang Bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. 24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 25. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 26. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 27. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Tata Cara Pengadaan barang/ jasa di Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa di desa yang dibiayai dari APBDes. (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/ jasa di desa yang dibiayai dari APBDes dilakukan sesuai dengan tata kelola pengadaan barang/ jasa yang baik serta sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan barang/ jasa yang diatur dalam peraturan ini meliputi seluruh proses pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kapuas. (4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilakukan dengan cara : 1) Swakelola, dan/atau; 2) Penyedia Barang/Jasa. (5 Pengadaan barang/ jasa Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 1) Barang; 2) Pekerjaan Konstruksi; 3) Jasa Konsultansi; dan 4) Jasa Lainnya. BAB III PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG / JASA Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang / Jasa Pasal 3 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya; e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bagian Kedua Etika Pengadaan Barang / Jasa Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa harus mematuhi etika sebagai berikut : a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa desa; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa desa; c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak terkait; d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa desa; e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran keuangan Desa dalam pengadaan barang / jasa desa; f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa.
BAB IV PIHAK-PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA Bagian Kesatu Tim Pengelola Kegiatan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Paragraf 1 Pasal 5 (1) Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang diangkat oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari Unsur Aparatur Desa dan Unsur Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Masyarakat Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa di desa. (2) TPK harus berjumlah ganjil, terdiri lima atau tujuh orang, hanya bertugas untuk 1 (satu) tahun anggaran, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut : a. Ketua, berasal dari Kaur Pembangunan Desa; b. Sekretaris, berasal dari Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Masyarakat Desa yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tata kelola administrasi; dan c. Anggota diluar Ketua dan Sekretaris, berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan desa, diprioritaskan berasal dari Unsur Masyarakat Desa yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai terkait pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa di desa. (3) Persyaratan untuk bisa menjadi Sekretaris atau Anggota TPK antara lain : a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas; b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. menandatangani Pakta Integritas; d. tidak memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga dengan Pejabat yang mengangkat TPK, dalam hal ini Kepala Desa. (4) TPK tidak boleh dijabat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintahan Desa. (5) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK, PPHP dan Tenaga Teknis dari SKPD terkait berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/ jasa dimaksud, dengan ketentuan besaran honorarium TPK, PPHP dan Tenaga Teknis dari SKPD terkait, yang besaran nilainya disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Kegiatan Paragraf 2 Pasal 6 (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut : a. Menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang terdiri dari : 1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan; 3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi); 4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan 5. Perkiraan biayayang mengacu pada standard harga yang dapat dipertanggungjawabkan (Rencana Anggaran Biaya/RAB); b. Melaksanakan dan mengkoordinir proses pengadaan barang/ jasa melalui swakelola mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban hasil pekerjaan;
c. Melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa melalui penyedia barang/jasa; d. Melaksanakan proses Seleksi, Negosiasi, dan Menetapkan Pemenang terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); e. Menandatangani (diwakili oleh Ketua Tim) bukti perjanjian / transaksi berupa nota, faktur, kwitansi dan surat perjanjian (kontrak); f. Mengusulkan kepada Kepala Desa untuk meminta Bantuan Tenaga Teknis kepada instansi terkait untuk membantu pelaksanaan tugas; g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen administrasi proses pengadaan barang/jasa; h. Melaporkan seluruh kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Instansi Pemerintah terkait atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya. (3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran. Bagian Kedua Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 7 (1) Kepala Desa menunjukPejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan terdiri dari 1 (satu) orang yang diyakini memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) orang, yang diyakini memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. (3) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. tidak menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, TPK dan Bendahara di Pemerintah Desa; c. memiliki pemahaman terhadap kontrak yang terkait tugasnya sebagai pemeriksa hasil pekerjaan. (4) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : a. melakukan pemeriksaan terhadap seluruh hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian; dan b. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. (5) Dalam hal keanggotaan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turut serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis.
(6) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Bagian Ketiga Penyedia Barang/Jasa Pasal 8 (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Desa yang tidak dapat dilakukan secara swakelola oleh TPK, dapat ditunjuk melalui penyedia barang/jasa dengan ketentuan : a. Khusus pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara swakelola; b. Pengadaan barang yang merupakan bahan baku untuk pelaksanaan secara swakelola; c. Pengadaan barang/ jasa penunjang kegiatan desa. (2) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di desa wajib memenuhi persyaratan : a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha; b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa; c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; d. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil; e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak untuk pekerjaan diatas 200 juta rupiah; f. Tidak masuk dalam daftar hitam; g. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan h. Menandatangani Pakta Integritas. BAB V
RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN
Pasal 9 (1) Rencana Pelaksanaan Pengadaan ditetapkan oleh TPK yang merupakan penjabaran teknis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam hal Anggaran yang alokasi pelaksanaannya melalui proses pengadaan barang/ jasa didesa. (2) Perincian Rencana Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan penjelasan sebagai berikut : a. Rencana Anggaran Biaya pekerjaan yang sudah memperhitungkan seluruh biaya yang akan dipergunakan termasuk ongkos kirim/biaya angkut, pajak, dimana harga yang dipakai dapat diperoleh dari : 1. Harga Pasar setempat;
2. Harga Pasar terdekat (kecamatan); atau 3. Harga Satuan Barang/Jasa yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati. b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan supaya dapat memperoleh hasil perencanaan yang tepat guna, maksimal, efektif dan efisien, maka dalam penyusunan rencana TPK dapat melaksanakan : 1. Survey Lapangan atau Survey Pasar; 2. Konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang berkompeten; atau 3. Bermusyawarah dengan warga desa yang akan merasakan dampak langsung dari pekerjaan. c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, supaya proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di desa dapat berjalan dengan baik, maka TPK dapat melaksanakan hal-hal antara lain : 1. Membagi jadwal pelaksanaan kegiatan dalam triwulan, dengan mempertimbangkan prioritas dan prediksi waktu penyelesaian pekerjaan; dan 2. Konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang berkompeten. d. Spesifikasi teknis, diharapkan TPK agar dalam menyusun spesifikasi teknis dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Lebih berorientasi kepada fungsi dan manfaat, bukan kepada kemewahan atau estetika; 2. Menggambarkan pemahaman terhadap kualitas teknis barang/ jasa yang akan dibeli; e. Gambar, baik itu pekerjaan Konstruksi, maupun Pengadaan Barang, dapat menyertakan gambar sebagai visualisasi dari rencana pengadaan barang/ jasa. gambar dapat berupa : 1. Sketsa, sebagai gambaran global produk pengadaan barang/ jasa yang ingin diperoleh; 2. Brosur, berupa gambar yang disertai informasi teknis dan kelebihan barang/Jasa; 3. Gambar Teknis, yakni gambar detail yang sudah dibuat dengan skala yang tepat dan bentuk yang sudah jelas atau pasti. (3) Baik Pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola, maupun proses pengadaannya melalui penyedia barang/ jasa, harus dibuat perincian Rencana Pelaksanaan Pengadaan sebagai dasar untuk dilaksanakannya proses Pengadaan Barang Jasa di Desa. (4) RPP bersifat terbuka dan transparan sehingga setelah ditetapkan wajib diumumkan pada papan pengumuman desa atau media lain yang dapat dilihat langsung(misalnya : pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya) oleh seluruh warga Desa, dimana materi yang diumumkan minimal meliputi : a. Nama, Jenis (swakelola atau melalui Penyedia), dan lokasi pekerjaan; b. Besaran anggaran yang akan dikucurkan; dan c. Perkiraan jadwal pelaksanaan kegiatan. (5) RPP bersifat tidak tetap, sehingga dapat mengalami perubahan apabila setelah ditinjau ulang, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi nyata dilapangan.
Pasal 10 Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, apabila ternyata TPK mengalami kendala atau kesulitan, dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak antara lain : a. Bagian Layanan Pengadaan; b. Instansi Teknis terkait; dan c. Tukang atau Mandor yang berpengalaman. BAB VI KEGIATAN SWAKELOLA Bagian Kesatu Ketentuan Umum Swakelola Pasal 11 (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan barang/ jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi oleh Tim Pengelola Kegiatan dengan menggunakan partisipasi masyarakat desa dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan; (2) Pekerjaan yang termasuk dala kategori pekerjaan Swakelola mencakup : a. Pekerjaan Konstruksi; b. Pengadaan Barang; dan c. Jasa lainnya. (3) Pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa secara swakelola oleh TPK meliputi antara lain : a. Persiapan; b. Pelaksanaan; c. Pengawasan; d. Penyerahan; e. Pelaporan; dan f. Pertanggung jawaban hasil pekerjaan. (4) Khusus pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan TenagaAhli, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola; (5) Pada prinsipnya,kegiatan pengadaan barang/ jasa desa dilaksanakan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa melalui swakelola; b. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK; c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi : 1. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; 2. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
3. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor). Bagian Kedua Perencanaan dan Persiapan Swakelola (1) (2) (3) (4)
(5)
Pasal 12 TPK menyusun dan menetapkan perencanaan proses pengadaan barang/ jasa secara swakelola sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf a; Dalam tahap persiapan, TPK mengadakan musyawarah dengan pihak terkait, terutama warga desa yang akan ikut serta dalam proses pelaksanaan swakelola; TPK wajib menyampaikan secara jelas Rencana Pelaksanaan Pengadaan secara swakelola kepada pihak yang hadir dalam kegiatan musyawarah persiapan pelaksanaan Swakelola; Dalam musyawarah, TPK dapat mengundang Pihak dari instansi terkait yang dinilai mampu dan memiliki kompetensi untuk membantu memberikan penjelasan terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan; Musyawarah harus diakhiri dengan kata mufakat, dan apabila hasil musyawarah tersebut menghasilkan perubahan terhadap Rencana Pelaksanaan Pengadaan awal, maka TPK membuat Berita Acara Perincian Perubahan Pekerjaan.
Bagian Ketiga Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan Swakelola Pasal 13 (1) Pengadaan barang/ jasa melalui swakelola dilaksanakan oleh TPK; (2) Proses Pengadaan barang/ jasa melalui swakelola harus melibatkan peran serta masyarakat setempat dan dikoordinir sepenuhnya oleh TPK; (3) Pengadaan material dan peralatan yang harus diadakan terkait pelaksanaan wakelola, proses Pengadaannya dilakukan oleh TPK; (4) TPK wajib melaporkan secara tertulis disertai dokumentasi, perihal kemajuan, hambatan, dan permasalahan terkait pelaksanaan Swakelola kepada Kepala Desa; (5) TPK wajib mengawasi dan mengusahakan pelaksanaan Swakelola berlangsung tepat waktu, dan sesuai secara teknis seperti yang sudah tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pekerjaan; (6) TPK berhak untuk mengganti pelaksana pekerjaan apabila dinilai tidak cakap atau tindakannya dinilai dapat merugikan atau mengakibatkan hasil pekerjaan menjadi tidak maksimal; (7) Apabila pada saat pelaksanaan Swakelola dianggap perlu melakukanperubahan pelaksanaan pekerjaan,dilaksanakan musyawarah antara pihak terkait, dan apabila disepakati dilakukan perubahan maka TPK membuat Berita Acara Perincian Perubahan Pekerjaan.
Bagian Keempat Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Pasal 14 (1) Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan dapat terjadi pada saat tahap persiapan dalam musyawarah persiapan atau pada saat Pelaksanaan Pekerjaan; (2) Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak boleh merubah kegiatan pokok pekerjaan swakelola dan tidak boleh merubah nilai total Rencana Anggaran Biaya awal. Perubahan sifatnya hanya merupakan pekerjaan tambah kurang yang besarannya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai Rencana Anggaran Biaya awal; (3) Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, apabila sudah dilakukan Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan pada tahap Persiapan, maka dalam tahap pelaksanaan tidak diperbolehkan Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan; (4) Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak boleh dijadikan dasar untuk merubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (5) Apabila dalam proses pelaksanaan swakelola terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan, maka TPK membuat Berita Acara Perincian Perubahan Pekerjaan yang isinya antara lain : a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan awal (sebagai pembanding); b. Perincian Detail Perubahan Pekerjaan; c. Alasan terjadinya perubahan; d. Dokumentasi kondisi lapangan; e. Daftar Hadir dan Hasil Kesepakatan Musyawarah secara tertulis; (6) Berita Acara disampaikan kepada Kepala Desa untuk diminta persetujuan; (7) Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan baru bisa dilaksanakan apabila mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa. Bagian Kelima Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Pasal 15 (1) Segala sesuatu yang terjadi terkait hasil pekerjaan Swakelola merupakan tanggung jawab penuh dari TPK; (2) Apabila pekerjaan telah diselesaikan, TPK mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan dilampiri bukti dokumentasi selesai pekerjaan kepada Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa hasil pelaksanaan Pekerjaan Swakelola; (3) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, yang kesimpulannya menyatakan pekerjaan sesuai atau tidak sesuai dengan target Rencana Pekerjaan Swakelola, disertai dengan alasan apabila tidak sesuai;
(4) Apabila dinyatakan sesuai, maka TPK membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditujukan Kepala Desa sebagai pertanggungjawaban akhir; (5) Apabila dinyatakan tidak sesuai, maka TPK harus menyelesaikan pekerjaan yang dinilai belum sesuai tersebut, dan mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ulang; (6) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, disertai dengan kelengkapan laporan sebagai berikut : a. Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari TPK kepada Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; c. Bukti dokumentasi pekerjaan telah selesai; BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 16 (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Desa yang tidak dapat dilakukan secara swakelola oleh TPK, dapat menunjuk Penyedia Barang/Jasa; (2) Khusus pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola; (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa. (4) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. (5) Dalam hal TPK melakukan proses pengadaan barang/ jasa di desa melalui Penyedia Barang/Jasa harus mengutamakan bagi Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kriteria sebagai berikut : a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; b. bersedia menandatangani fakta integritas; c. pernyataan kebenaran usaha;dan d. untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. (6) Tidak boleh menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga kerja yang dibutuhkan.
Bagian Kedua Perencanaan Pasal 17 (1) Dalam perencanaan sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Pelaksanaan Pengadaan, TPK harus mempertimbangkan : a. kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/lapangan; b. kepentingan masyarakat setempat; c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/ jasa yang ada; d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut; e. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan; f. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); dan g. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan). Bagian Ketiga Jenis Pengadaan Barang/ Jasa Dengan Menggunakan Penyedia Pasal 18 (1) Pengadaan barang/ jasa di desa berdasarkan nilainya dibedakan menjadi : a. Pengadaan barang/ jasa dengan nilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
sampai
dengan
b. Pengadaan barang/ jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);dan c. Pengadaan barang/ jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). (2) Pengadaan barang/ jasa di desa berdasarkan jumlah penyedia dalam proses pemilihannya dibedakan menjadi : a. Pengadaan barang/ jasa dengan memilih 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa langsung; dan b. Pengadaan barang/ jasa dengan seleksi terhadap 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa. Bagian Keempat Pengadaan Barang/ Jasa Dengan 1 (satu) Penyedia Pasal 19 (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) memiliki prosedur sebagai berikut :
a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa; b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1,dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa; c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK (2) Pengadaan barang/ jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) memiliki prosedur sebagai berikut : a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa; b. TPK melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan); c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis pada form yang telah disediakan oleh TPK yang berisikan daftar barang/jasa ( rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga; d. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi; e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK; Bagian Kelima Pengadaan Barang/Jasa Dengan Seleksi 2 (dua) Penyedia Pasal 20 (1) Pengadaan barang/ jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) memiliki prosedur sebagai berikut : a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa; b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga; c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran; d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan : 1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
2) apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; 3) jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan. e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimanadimaksud pada huruf a kepada penyedia barang/jasa yang lain. f. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan bukti negosiasi (tawar menawar) berupa Berita Acara Hasil Negosiasi; g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya : 1) 2) 3) 4) 5)
tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak; ruang lingkup pekerjaan; nilai pekerjaan; hak dan kewajiban para pihak; ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihakyang ditunjuk secara sah oleh produsen(khusus pengadaan barang, apabila diperlukan); 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 7) ketentuan keadaan kahar; dan 8) sanksi, termasuk denda keterlambatan. h. Pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangi Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah Pemilik toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan/atau Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawanperusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar; (2) Dokumen pengadaan barang/ jasa di desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Bagian Keenam Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan Pasal 21 (1) Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan maka TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan. (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan; b. mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau d. melaksanakan pekerjaan tambah/ kurang.
(3) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK. (4) Untuk nilai Pengadan Barang/Jasa di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati. (5) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menambah pekerjaan dan/atau melaksanakan pekerjaan tambahan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan ketersedianya anggaran. Bagian Ketujuh Pembayaran Prestasi Kerja Pasal 22 (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran; (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah TPKmengajukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; (3) Setiap pengeluaran pembayaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud; (5) Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi dengan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan (apabila terjadi keterlambatan); (6) Denda keterlambatan berlaku maksimal sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaandan jumlah denda keseluruhan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan (atau setinggi tingginya 5% ). Bagian Kedelapan Keadaan Kahar Pasal 23 (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi. (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan barang/ jasa di Desa meliputi : a. b. c. d.
bencana alam; bencana non alam; bencana sosial; pemogokan;
e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya yang dinyatakan oleh pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi. (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hal–hal merugikan dalam pengadaan barang/ jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para Penyedia Barang tidak termasuk katagori Keadaan Kahar. (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja. Bagian Kesembilan Pemutusan Surat Perjanjian Pasal 24 TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila : a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibatkesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampauimaksimal 50 hari kalender dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan; b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK; dan c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Bagian Kesepuluh Penyelesaian Perselisihan Pasal 25 (1) Perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa. (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, dapat dilakukan melalui Kantor Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kesebelas Pelaporan dan Serah Terima Pekerjaan Pasal 26 (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa baik swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa harus dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa minimal 2 kali selama pelaksanaan pekerjaan; (2) Pada pekerjaan yang bersifat konstruksi, laporan pertama dilakukan pada saat akan dimulainya pekerjaan, dan dilaporkan kedua kali pada saat kemajuan pekerjaan sudah lebih dari lima puluh persen; (3) Laporan disampaikan secara tertulis dan disertai bukti dokumentasi pekerjaan oleh TPK kepada Kepala Desa, dengan format Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan seperti terdapat pada Lampiran Peraturan ini; (4) Setelah pelaksanaan pengadaan barang / jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) TPK mengajukan permohonan kepada Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. (5) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, yang kesimpulannya menyatakan pekerjaan sesuai atau tidak sesuai dengan target Rencana Pekerjaan Swakelola, disertai dengan alasan apabila tidak sesuai. (6) Apabila dinyatakan sesuai, maka TPK membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditujukan Kepala Desa sebagai pertanggungjawaban akhir. (7) Apabila dinyatakan tidak sesuai, maka TPK harus meminta Penyedia Barang/Jasa untukmenyelesaikan pekerjaan yang dinilai belum sesuai tersebut, dan mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ulang. (8) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. BAB VIII PENGAWASAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 27 (1) Bupati wajib melakukan pengawasan Pengadaan barang/ jasa di Desa melalui Camat. (2) Inspektorat Kabupaten Kabupaten Kapuas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pengawasan terhadap proses Pengadaan barang/ jasa di Desa.
(3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/ jasa di Desa wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat. (4) Pihak Pengawas, Camat beserta aparatnya, dapat melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan atau pemeriksaan langsung dilapangan (5) Pihak kecamatan mendapat tembusan Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai bukti pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan.
Bagian Kedua Sanksi Pasal 28 (1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbuktimelakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut : a. Berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa; d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh TPK; e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa : a. Sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis; b. Gugatan secara perdata; dan/atau c. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksipembatalan sebagai calon pemenang.
(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka TPK : a. Dikenakan sanksi administrasi; b. Dituntut ganti rugi; dan/atau c. Dilaporkan secara pidana. (6) Untuk PPHP berlaku pula ketentuan seperti pada ayat (5) kecuali huruf b. (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dan PPHP dalam proses Pengadaan barang/ jasa di Desa maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK dan PPHP. BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN Pelatihan Pasal 29 (1) Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap aparatur Desa, TPK dan PPHP dilakukan pelatihan Tata Cara Pengadaan barang/ jasa di Desa. (2) Program peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Tim Pembina Pengelola Dana Desa. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 (1) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah.
sebelum
(2) Pengadaan barang/ jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.
Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 10 Juni 2015 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT
Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 10 Juni 2015 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
ttd RIANOVA BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR 149
