JARING PERLINDUNGAN SOSIAL BIDANG KESEHATANSEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT JUANITA, SE, M.Kes. Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Universitas Sumatera Utara Pendahuluan Masyarakat Indonesia sejak awal tahun 1998 kembali dilanda maslah kesehatan masyarakat klasik seperti terjadi di awal tahun 1970. Masalah ini muncul kepermukaan dalam bentuk krisis kesehatan sebagai dampak krisis perekonomian nasional yang berkepanjangan. Kemampuan pusat-pusat pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dalam menyediakan jasa pelayanan kesehatan dan obat yang bermutu serta terjangkau oleh masyarakat umum semakin jauh dari harapan masyarakat. Menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang diperberat oleh meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan sangat mengancam status kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya penduduk miskin yang jumlahnya mencapai sekitar 80 juta orang saat ini dari sebelumnya yang hanya 22 juta jiwa. Di sisi lain kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran mereka akan arti hidup sehat, tetapi kemampuan mereka untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan semakin menurun. Krisis ekonomi nasional juga berpengaruh pada persediaan pangan dan pola konsumsi masyarakat. Krisis pangan ini akan di awali dengan munculnya masalah kekurangan gizi yang untuk jangka panjang akan berlanjut menjadi masalah kekurangan mikronutrien. Masalah kekurangan gizi yang akan melanda ibu hamil dan anak balita dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah anemia ibu hamil, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), kwarsihorkor atau marasmus. Untuk jangka panjang masalah kekurangan mikronutrien pada kelompok anak-anak akan berakibat pada penurunan tingkat intelektualitas masyarakat. Mereka ini merupakan generasi hilang (lost generation) di masa depan. Dampak lain dari krisis ekonomi ini juga terlihat pada semakin tingginya angka kematian ibu (AKI) yaitu dari 390 per 100.000 kelahiran hidup (SKRT 1994) dan diperkirakan menjadi 421 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 (Harian Republika, 24 Mei 1999) Berbagai program pemerintah disesuaikan dengan karakteristik masalah yang muncul, telah diintrodusir untuk mengatasi problem akibat krisis ekonomi ini. Mengingat keterbatasan dana, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 92 tahun 1996 yang bertujuan menghimbau para pengusaha untuk menyisihkan dana 2 % dari keuntungan yang diperolehnya. Kini, ditengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, pemerintah menggulirkan sebuah program yang dinamakan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) atau biasa disebut JPS. Program ini dirumuskan sebagai strategi dasar untuk mencegah proses pemiskinan dan pengangguran penduduk serta mengadakan pemulihan kembali roda perekonomian nasional (Kompas, 25 Februari 1999). Pada dasarnya program JPS ini merupakan short program yang lebih jauh diharapkan menjadi model untuk mengantisipasi, manahan dan menteraapi masyarakat yang mengalami shock akibat krisis ekonomi, misalnya banyak pegawai /karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh
2002 digitized by USU digital library
1
perusahaan, hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat. Secara umum program JPS bertujuan untuk membantu memberdayakan masyarakat miskin agar mampu memenuhi, mempertahankan, melangsungkan dan meningkatkan taraf hidupnya (meliputi pangan, sandang, pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan). Melalui short program JPS ini telah diluncurkan empat prioritas program kegiatan yaitu : 1. Ketahanan pangan 2. Penciptaan Lapangan Kerja Produktif 3. Perlindungan Sosial 4. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dari keempat prioritas kegiatan JPS tersebut, satu diantaranya adalah kegiatan Perlindungan Sosial dengan kegiatan meliputi Jaring Pengaman Sisoal Bidang Kesehatan (JPSBK) yang dicanangkan pemerintah sejak bulan Oktober 1998. Aspek spesifik yang hendak diantisipasi melalui program ini adalah : (a) mengurangi dampak krisis yang terkait dengan penurunan status dan kesehatan gizi masyarakat, terutama ibu hamil, bayi dan balita; (b) peningkatan aksesibilitas dan fasilitasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit; (c) peningkatan pelayanan kebidanan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas. Secara keseluruhan tujuan penting yang ingin dicapai melalui introduksi program JPS-BK ini adalah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya lost generation sebagai akibat menurunnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dilihat dari sudut pelaksanaan program JPS-BK selain ditujukan utamanya bagi keluarga miskin yang menjadi kelompok sasaran (Pra KS dan KS I, yang miskin secara ekonomi, sesuai ketetapan Tim Koordinasi Kabupaten/Kodya) untuk membantu biaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi keluarga miskin dengan prioritas ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta anak-anak di bawah usia 2 tahun. JPS-BK berupa pemberian makanan tambahan yang mencakup 2,7 juta bayi usia 6-24 bulan dan anak di bawah 2 tahun senilai Rp.750 per hari selama 6 bulan, sedangkan ibu hamil dan nifas yang berjumlah 526.788 jiwa diberikan Rp.1000 per hari, program ini juga diorientasikan untuk kepentingan startegis yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin secara desentralistik. Kosep JPS-BK Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah meninggalkan berbagai dampak di segenap lapisan masyarakat. Dampak yang paling dirasakan adalah menurunnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan hidupnya secara menyeluruh, seperti jaminan untuk pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan pangan serta jaminan sosial lain. JPS-BK merupakan suatu program untuk mengatasi dampak krisis moneter terhadap kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan rujukan secara gratis kepada keluarga miskin dimanapun tanpa harus melalui prosedur yang sulit. JPS-BK tidak dimaksudkan sebagai intervensi pemerintah terhadap pasar dalam rangka pemerataan (equity) pelayanan kesehatan. Program ini semata-mata dimaksudkan agar mereka yang rentan akibat risiko sosial, kesehatan (khususnya penyakit menular) dan gizi, tidak terhempas oleh krisis, sehingga membutuhkan intervensi yang jauh lebih mahal untuk menyelamatkan mereka.
2002 digitized by USU digital library
2
Prosedur Pelaksanaan JPS-BK Adapun yang berhak mendapat pelayanan kesehatan secara gratis adalah seluruh keluarga miskin (Pra-KS dan KS-I) karena alasan ekonomi serta keluarga lain yang ditetapkan oleh Tim Desa (Sie Kes LKMD, PLBK, Bidan Desa serta bidan lain yang ditunjuk). Penetapan kategori keluarga miskin ini ditetapkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten (TKK). Keluarga miskin yang ditetapkan sebagai sasaran TKK ini akan diberi kartu sehat (KS) oleh puskesmas sebagai identitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Kartu sehat ini ditandatangani oleh kepala puskesmas dan kepala desa/lurah. Masa kartu sehat ini berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi bila pemilik kartu sehat masih sebagai sasaran JPSBK. Adapun pasien atau anggota keluarga miskin yang tidak mampu, oleh puskesmas pembantu, bidan di desa dirujuk ke puskesmas, sedangkan yang tidak mampu ditolong oleh puskesmas dirujuk ke puskesmas lain yang lebih mampu atau rumah sakit kabupaten/kota. Penderita keluarga miskin yang datang ke sarana kesehatan yang lebih mampu karena dirujuk, harus membawa kartu sehat ini dan surat rujukan dari sarana yang mengirim. Kecuali dalam keadaan darurat, penderita dapat langsung datang ke puskesmas rujukan atau ke rumah sakit. Surat rujukan dapat menyusul dalam waktu dekat sesuai ketentuan daerah masing-masing. Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan adalah : 1. Pelayanan kesehatan dasar (pertolongan gawat darurat, pemeriksaan dan pemberian obat, pelayanan KB, imunisasi, penyuluhan kesehatan dan kesehatan gigi) 2. Pelayanan kebidanan dan rujukan: ibu hamil dan ibu bersalin dan ibu nifas (dengan bayi baru lahir) 3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) : ibu hamil, ibu nifas yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK), seluruh bayi (6-11 bulan) dan anak (12-23 bulan) 4. Penyelenggaraan JPKM dilaksanakan seluruh Dati II untuk seluruh warga masyarakat, untuk keluarga miskin didukung dana pemerintah. Kepada seluruh keluarga miskin ini diberikan kartu sehat yang dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis dan setiap kali berobat atau mencari pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, kartu sehat harus dibawa (Departemen Kesehatan, Program JPSBK, 1998). Permasalahan dalam Program JPSBK Dalam kenyataannya, pelaksanaan JPSBK ini dirasakan kurang merata di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dr. Mardiati, pemerataan dalam bidang kesehatan memang mengandung unsur subjektif. Hal ini dapat diukur antara lain dengan pemerataan status kesehatan. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa pemerataan status kesehatan di 13 propinsi yang menjadi sampel penelitian menunjukkan adanya disparitas atau masih terdapat ketidakmerataan horizontal (horizontal in-equity). Misalnya Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, memiliki angka kematian bayi tertinggi, dan tingkat sosial ekonomi relatif rendah dibandingkan dengan propinsi lain (Kompas 12 April 1999). Di samping itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi para aparatur pemerintah dalam melaksanakan program JPSBK kepada masyarakat miskin yaitu : a.Keterlambatan pengiriman dana bantuan JPSBK dari pemerintah ke tangan para kepala puskesmas dan para bidan di desa. Hal ini selain disebabkan karena kendala geografis yaitu kondisi desa yang sulit dijangkau oleh transportasi perhubungan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke desa tersebut, juga disebabkan karena penyaluan dana JPSBK yang menempuh proses birokrasi yang rumit dan dan berbelit-belit mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. 2002 digitized by USU digital library
3
b. Kendala administratif yaitu adanya persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh para keluarga miskin yang akan mendapatkan pelayanan program JPSBK seperti tanda pengenal (KTP). Padahal masyarakat miskin sebagian besar tidak memiliki KTP karena menurut mereka untuk mengurus KTP membutuhkan biaya yang cukup besar dan mereka sulit untuk memperoleh biaya tersebut, justru mereka ini yang sangat membutuhkan pelayanan bantuan JPSBK, sedangkan warga yang memiliki KTP belum tentu masuk dalam kategori keluarga miskin. Tetapi hal ini telah diselesaikan pemerintah dengan suatu statemen yang menyatakan bahwa persyaratan prosedur administratif penggunaan KTP tidak lagi digunakan dalam menyalurkan dana bantuan JPS kepada keluarga miskin. c. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat miskin terhadap program JPSBK. Hal ini disebabkan karena kelompok sasaran program ini adalah keluarga miskin yang sebagian besar dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, sehingga sulit memahami maksud dan tujuan program JPSBK, akibatnya mereka kurang responsif terhadap program ini. Kenyataan di atas mengakibatkan perlunya desain ulang perencanaan JPSBK agar program ini dapat terlaksana dengan efektif, tepat sasaran sehingga masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan dapat memperolehnya secara mudah, murah bahkan gratis. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi Masyarakat Miskin Sebagaimana diketahui bahwa sasaran dari program JPSBK ini adalah meringankan beban hidup masyarakat miskin terutama dari segi kesehatannya, maka langkah awal yang dapat dilakukan oleh aparat perencanaan kesehatan di daerah adalah mendata secara cermat dan objektif masyarakat miskin di kantung-kantung kemiskinan di daerah tersebut. Kemiskinan pada hakekatnya adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam embangunan (Michael P.Todaro, 1997) Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan adalah deprivasi terhadap sumbersumber pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan orang miskin adalah mereka yang tingkat pendapatannya (diukur dari pengeluaran yang terjadi) berada di bawah garis kemiskinan, yang dalam SUSENAS ditentukan sebesar Rp.20.614 per kapita per bulan (daerah perkotaan) dan Rp.13.292 per kapita per bulan (daerah pedesaan) untuk tahun 1990 (Setya Dewantara, 1995). Sementara itu dalam JPSBK yang digolongkan keluarga miskin adalah keluarga dengan kriteria Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memnuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memnuhi kebutuhan sosial psikologisnya antara lingkungan tempat tinggal dan transportasi (BKKBN, 1997). Data aktual yang telah terkumpul tentang jumlah dan keadaan masyarakat miskin di suatu daerah harus segera dilaporkan kepada pemerintah pusat agar alokasi danan bantuan JPSBK ke daerah itu sesuai dengan kebutuhan di daerah yang 2002 digitized by USU digital library
4
bersangkutan. Kemudian bagi keluarga yang telah ditetapkan sebagai kelompok miskin maka diberikan kartu sehat untuk memperoleh pelayanan secara gratis. 2. Jenis Kegiatan JPSBK Adapun rencana kegiatan yang diperuntukkan bagi program ini adalah sebagai berikut : a. Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui puskesmas dan rujukan ke puskesmas rumah sakit kabupaten/kodya yang terdiri dari : - Segala bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas, baik di puskesmas dan jaringannya maupun di keluarga sasaran, termasuk pelayanan keluarga berencana (sejak semula memang gratis untuk orang miskin) dan pelayanan rawat inap di puskesmas perawatan. - Transportasi rujukan ke puskesmas/rumah sakit kabupaten/kodya termasuk bantuan biaya transportasi seorang pendamping dan penanganan kasus rujukan yang diterima. - Apabila dirawat di rumah sakit kabupaten/kodya, biaya rawat inap dibebankan ke Proyek Operasi Pemeliharaan Rumah Sakit. b. Pelayanan kebidanan dan rujukannya :ibu hamil dan ibu bersalin dan ibu nifas (dengan bayi baru lahir) dari keluarga miskin. Pelayanan ini dilakukan oleh bidan di desa. c. Perbaikan gizi, misalnya berupa pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu nifas yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK), seluruh bayi (6-11 bulan) dan anak (12-23 bulan). Pelaksanaannya adalah petugas yang ditunjuk puskesmas setempat. d. Penyelenggaraan JPKM dilaksanakan seluruh Dati II, dimana sasaran implementasi program adalah keluarga miskin dengan kriteria Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I serta keluarga miskin lainnya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Tim Tingkat Desa. Sasaran ini berlaku untuk setiap kegiatan baik yang menyangkut pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kebidanan dan rujukan, pemberian makanan tambahan maupun perbaikan gizi (Departemen Kesehatan, Program JPSBK, 1998). 3. Pendistribusian Dana Dana JPSBK disalurkan kepada puskesmas dan bidan di desa (BDD) melalui PT.Pos Indonesia. Pengunaan jasa PT.Pos Indonesia dalam penyaluranan dana JPSBK ini karena lembaga ini dapat menjangkau seluruh tempat di wilayah nusantara bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil sekalipun. Dengan menggunakan jasa PT.Pos Indonesia juga ditujukan untuk menghindarkan proses birokrasi yang berbelit-belit didalam menyalurkan menyalurkan dana JPSBK sehingga dana tersebut dapat cepat sampai ke tangan yang berhak menerimanya dan dapat segera dipergunakan untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin terutama di bidang kesehatan. Setiap pencairan dana program harus diterima langsung dan secara utuh oleh kepala puskesmas dan bidan di desa. Selanjutnya dana tersebut akan digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kebidanan dan perbaikan gizi bagi keluarga miskin. Adapun alokasi dana JPSBK ini ditetapkan sebagai berikut : a. Alokasi jumlah dana di PT.Pos Indonesia ditentukan oleh pusat untuk setiap kabupaten/kodya berdasarkan jumlah sasaran dikalikan biaya satuan kabupaten/kodya setempat (biaya satuan ditetapkan oleh pusat). Alokasi tersebut sifatnya maksimal dan tetap. b. Penetapan alokasi dana ini di tingkat kabupaten/kodya ke bawah (kecamatan dan desa/BDD) dilakukan oleh Tim Kordinasi Kabupaten (yang terdiri dari
2002 digitized by USU digital library
5
Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kodya yang terlibat di dalam pengentasan kemiskinan) c. Dasar penentuan alokasi dana di tingkat kabupaten/kodya ke bawah menggunakan jumlah kelompok sasaran (masyarakat miskin setempat) dikalikan perkiraan biaya satuan yang berlaku setempat (di tingkat desa dan kecamatan) biaya satuan ini ditetapkan oleh TKK. d. Tim Koordinasi Kabupaten menetapkan alokasi dana puskesmas dan BDD menerbitkan Surat Keputusan yang dilampiri daftar puskesmas, nama penerima dana yang dikuasakan dan nama BDD di kantor pos bayar di kecamatan/desa yang ditentukan. TKK menyampaikan SK tersebut ke Kantor Pos Pemeriksa dengan tembusannya disampaikan kepada yang bersangkutan (puskesmas dan BDD) dan sekretariat eksekutif pusat. Sementara itu pencairan dana JPSBK dapat dilakukan sebagai berikut : a. Setelah menerima penyaluran dana dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, PT.Pos Indonesia menyalurkan dana tersebut kepada kantor pemeriksa segera setiap diterima dana dari Direktur Jenderal Anggaran, sesuai dengan alokasi yang ditentukan untuk tiap daerah tingkat II. b. Selanjutnya Kantor Pos Pemeriksa akan mentransfer dana yang diterimanya kepada Kantor Pos Bayar yang terdekat dengan lokasi puskesmas dan BDD sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten. c. Kantor Pos Bayar akan membayarkan dana kepada penerima dana (Kepala puskesmas dan BDD) berdasarkan SK yang diterima dari TKKK dengan persyaratan sebagai berikut 1. Penerima dana harus memperlihatkan/menunjukkan SK dari TKK yang dimiliki kepala puskesmas dan BDD dan kartu bukti diri kepada petugas kantor bayar. 2. Mengisi tanda terima yang disediakan kantor pos dan menandatangani tanda terima tersebut dihadapan petugas kantor bayar. Untuk memperkuat legitimasi tanda terima tersebut maka bagi puskesmas harus membubuhkan cap dinas pada tanda terima. d. Pencairan dana dapat dilakukan Kantor Pos Bayar setiap bulan atau tiga bulan untuk daerah terpencil dan agak sulit terjangkau oleh kantor pos, tetapi dalam tiga bulan harus segera digunakan untuk kegiatan pelayanan bagi kelompok sasaran. e. Pencairan berikutnya dilakukan sesuai kebutuhan dan sepanjang dana JPSBK tersebut masih tersedia. Dana yang dicairkan oleh Kepala Puskesmas elanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan : a. Pelayanan kesehatanbagi keluarga miskin di puskesmas dan jaringannya atau oleh puskesmas di keluarga sasaran. b. Rujukan ibu hamil/bersalin/nifas dari puskesmas ke rumah sakit daerah tingkat II c. Pertolongan persalinan normal di desa dan puskesmas d. Program makanan tambahan pemulihan untuk ibu hamil dan nifas kurang energi kronis Sedangkan dana yang telah dicairkan oleh BDD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan : a. Pelayanan antenatal b. Pelayanan ibu nifas dengan bayi neonatalnya c. Transportasi rujukan ibu hamil/nifas ke puskesmas/rumah sakit daerah tingkat II dengan seorang pendampingnya.
2002 digitized by USU digital library
6
Disamping itu dana JPSBK yang disediakan oleh pemerintah dipergunakan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan yang mendukung pekerjaan/pelayanan (seperti yodium, kapas, perban, alkohol, obat-obatan dan lain kecuali honorarium) dan transportasi petugas ke kulaarga sasaran serta transportasi rujukan untuk pasien maupun seorang pengantarnya. Untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana JPSBJ ini maka kepala puskesmas dan BDD harus memiliki dan menggunakan Buku Kas Umum yang menunjukkan/berisi penerimaan dan pengeluaran uang, meliputi : - waktu - jenis penerimaan - jenis pengeluaran - jumlah biaya Kepala puskesmas dan BDD mencatat semua jenis pengeluaran dan menyimpan bukti pengeluaran yang setiap saat dapat diperiksa oleh pemeriksa internal (pemerintah), maupun eksternal termasuk Tim Asean Development Bank (ADB) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ditugasi untuk itu. 3. Pengawasan Kegiatan JPSBK Pengawasan terhadap jalannya kegiatan JPSBK dapat dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan itu sendiri dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi, LSM, media cetak maupun media elektronik yang ada di setiap kabupaten/kodya/propinsi. Dengan demikian pelaksanaan program ini benar-benar diketahui oleh masyarakat baik dari manfaat maupun keterbukaannya. Penutup JPSBK merupakan suatu program untuk mengatasi dampak krisis moneter terhadap kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan rujukan secara gratis kepada keluarga miskin dimanapun tanpa harus melalui prosedur yang sulit. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang erat dengan berbagai sektor terkait terutama dalam perencanaan, penggerakan, pelaksanaan dan pemantauan/pengawasan.
2002 digitized by USU digital library
7
