AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 3, No. 3, Oktober 2015
JARGON – JARGON POLITIK MASA ORDE BARU DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS NASIONAL Al – Donna Zhara Khairani Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya e-Mail:
[email protected]
Agus Suprijono Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
Abstrak Kebijakan Orde Baru secara jelas menempatkan bahasa sebagai instrumen ketertiban untuk menciptakan stabilitas nasional. Bahasa digunakan untuk menciptakan jargon-jargon politik melalui pesan komunikasi massa. Dalam menyampaikan pesan – pesan politiknya, pemerintah Orde Baru menggunakan jargon – jargon politik agar mudah diingat oleh rakyat. Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 1) Apa latar belakang jargon-jargon politik dikeluarkan oleh pemerintah masa Orde Baru?; 2) Bagaimana makna jargon-jargon politik pemerintah Orde Baru?; 3) Bagaimana dampak penggunaan jargon-jargon politik dalam menciptakan stabilitas nasional?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang jargon-jargon politik yang dikeluarkan oleh pemerintah masa Orde Baru, untuk mengidentifikasi makna jargon-jargon politik pemerintah Orde Baru, untuk menjelaskan dampak penggunaan jargon-jargon politik dalam menciptakan stabilitas nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk dapat memperoleh hasil yang baik pada skripsi ini peneliti melakukan penelusuran berupa surat kabar yang sejaman. Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Jargon merupakan ungkapan bahasa yang mencerminkan situasi dan kondisi pada saat jargon tersebut dikeluarkan. Tentu ada alasan, latar belakang dibalik dikeluarkannya suatu jargon politik oleh pemerintah masa Orde Baru. Hal ini berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu masa Demokrasi Terpimpin. Kedua, secara umum, jargon politik masa Orde Baru memiliki ciri khusus yang tidak jauh dari ABRI, Golkar, Pancasila, serta pembangunan. Ketiga, dampak jargon politik pada masa Orde Baru, banyak berhasil dalam membentuk opini publik dan meraih simpati massa untuk melegitimasi kekuasaan. Selain dampak positif, jargon juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari jargon-jargon yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru adalah dinilai gagal dalam pemerataan pembangunan karena hasilnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Kata Kunci: Jargon, Politik, Orde Baru, Golkar, ABRI.
Abstract The New Order policies are clearly put the language as an instrument of order to create national stability. The language used to create the political jargon through mass communication messages. In conveying its political messages, the New Order government uses political jargon to be easily remembered by the people. From the above, it can be identified with the following issues: 1) What are the background of political jargon issued by the New Order government ?; 2) What are the meaning of political jargon of the New Order government ?; 3) What are the effects of use political jargon in creating the national stability ?. The aim of this research are to explain the background of political jargon issued by the New Order government, to identify the meaning of political jargon of the New Order government, to explain the impact of the use of political jargon in creating national stability. This research use method of historical research which includes heuristic, criticism, interpretation, and historiography. In order to acquire a good result in this undergratuate thesis the researchers conducted a search in the form of contemporaries newspapers. The results of this research can be concluded as below. First, Jargon is an expression language that reflects the situation and condition during the jargon was issued. Certainly there is a reason, a background behind the issuance of a political jargon of the New Order government. This is related to the previous government, namely the Guided Democracy period. Second, in general, the political jargon of the New Order have 267
specific characteristics which are not far from the military, Golkar, Pancasila, and the development. Third, the impact of political jargon in the New Order, many succeeded in establishing the public opinion and gain the sympathy of the masses to legitimize the power. Besides the positive impact, jargon also have a negative impact. The negative impact of jargon issued by the New Order government are considered to have failed in the distribution of development because the results are only enjoyed by a minority of people. Keywords: Jargon, Politics, New Order, Golkar, ABRI.
untuk menciptakan stabilitas nasional. Bahasa digunakan untuk menciptakan jargon-jargon politik melalui pesan komunikasi massa. Dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, pemerintah Orde Baru menggunakan jargon jargon politik agar mudah dipahami dan diingat oleh rakyat. Dalam tinjauan komunikasi sosiokultural, pesan dalam jargon memiliki beberapa asumsi yang menciptakan makna bagi semua pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya. Penggunaan jargon politik semacam ini dicerminkan dalam jargon yang dapat melecut kekuatan moral atas kondisi rakyat Indonesia yang terutama pada awal dimulainya Orde Baru jauh dari kesan “sejahtera”. Pemerintah Orde Baru menciptakan berbagai macam jargon politik dibidang sosial, politik serta ekonomi untuk tercapainya stabilitas nasional. Terutama masa awal Orde Baru, perekonomian Indonesia sangat terpuruk. Pada masa awal orde baru, yaitu tahun 1966 terjadi krisis keamanan nasional diakibatkan oleh aksi pemberontakan gerakan yang menamakan G30.S/PKI. Tujuan gerakan tersebut adalah untuk merebut kekuasaan politik dan pemerintahan. Akibat dari adanya gerakan tersebut kondisi rakyat sangat gelisah. Untuk menentramkan hati rakyat, Panglima Komando Strategi AD Soeharto menyampaikan pidato melalui RRI yang intinya adalah situasi ibu kota negara telah dikuasai kembali dan telah dipersiapkan langkah-langkah untukmmenumpas gerakan 30 September tersebut.3 Setelah Soeharto menjadi presiden RI maka usaha-usaha mempertahankan keamanan pun semakin giat dilakukan diberbagai bidang untuk menciptakan stabilitas nasional. Jargon tesebut dibuat dalam rangka ketertiban. Ketertiban itu pada intinya merupakan strategi agar seluruh pikiran, sikap dan tindakan dapat dikontrol dan sejalan dengan kepentingan penguasa Orde Baru. Berbagai jargon politik pun bermunculan, diantaranya Bahaya Laten Komunis, ABRI Pelopor Stabilisasi Politik dan Ekonomi, ABRI sebagai Agen Pembangunan, Hankam Nasional Harus Dilaksanakan Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat, Menjalankan Pancasila secara Murni dan Konsekuen, serta Soeharto Bapak Pembangunan.
PENDAHULUAN Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan sosial manusia. Dalam aspek sosial, bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi untuk menyampaikan ide dan gagasan. Bahasa juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan kelompok manusia. 1 Dalam hal ini, bahasa dianggap sebagai “wadah politik”, yaitu sebagai tempat bertemunya kepentingan beberapa kelompok manusia yang tujuannya adalah untuk saling mempengaruhi, mendominasi, bahkan melawan suatu kelompok atas kelompok lainnya. Dalam praktik politik yang sebenarnya, kekuasaan tidak hanya didukung oleh sistem birokrasi, melainkan juga melalui bahasa. Bahasa yang dipakai oleh politikus umumnya menggambarkan bangunan dan proses kekuasaan yang dominan. Mengadopsi pemikiran Habermas, seorang tokoh teori kritis dan postmodernisme, bahasa adalah kepentingan. 2 Kepentingan yang dibawa tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Bahasa sebagai alat komunikasi, pada hakekatnya bersifat netral. Namun bila berkaitan dengan politik, bahasa tidak lagi netral. Bahasa telah menjadi representasi dalam dirinya sendiri terhadap hubungan-hubungan politis dan merupakan area bagi pagelaran kekuasaan tertentu. Dalam hal ini, bahasa membentuk jargon-jargon dari jenis berbagai tema wacana, bahkan strategi di dalamnya. Oleh karena itu, bahasa dibutuhkan dalam kegiatan politik. Pada masa orde baru Soeharto memanfaatkan bahasa sebagai cara untuk mendominasi kesadaran massa tidak dengan retorika, melainkan dengan apa yang disebut dengan “pembinaan bahasa yang baik dan benar” atau yang dikenal dengan P3B. Kebijakan Orde Baru secara jelas menempatkan bahasa sebagai instrumen ketertiban untuk menciptakan stabilitas nasional. Dengan tertib berbahasa, penguasa Orde Baru yakin bahwa “cara berpikir, sikap, dan tindakan” akan ikut menjadi tertib. Strategi penertiban bahasa ini dilengkapi dengan penertiban di berbagai bidang, misal birokrasi, sosial, ekonomi, dan keamanan 1
Muridan S. Widjojo dan Mashudi Noorsalim, Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Mahasiswa, (Jakarta: LIPI Press, 2004), hlm. 7 2 Zainal Habib, Hermeneutika Gadamerian; Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gusdur, (Malang: UIN PRESS, 2007), hlm. 48
3
M. D. La Ode, Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional: Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia Tahun 1967-2000, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 101. 268
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 3, No. 3, Oktober 2015
Beberapa contoh jargon politik di atas merupakan jenis jargon dalam wujud kalimat. Dalam kajian wujud yang lain, jargon dapat berupa frase, klausa, maupun akronim. Dalam analisis makna, jargon Bahaya Laten Komunis bermakna sebagai jargon yang berisi pemberitahuan tentang bahaya dari komunis, sedangkan jargon Soeharto Bapak Pembangunan bermakna sebagai jargon yang berisi pencitraan bahwa Soeharto adalah pelopor, penentu pembangunan yang sedang menjadi harapan masyarakat. Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 1. Apa latar belakang jargon-jargon politik dikeluarkan oleh pemerintah masa Orde Baru? 2. Bagaimana makna jargon-jargon politik pemerintah Orde Baru? 3. Bagaimana dampak penggunaan jargon-jargon politik dalam menciptakan stabilitas nasional?
HASIL DAN PEMBAHASAN Temuan penelitian ini mencakupi lima hal sesuai dengan tujuan dan masalah yang diteliti, yaitu (1) latar belakang jargon-jargon politik yang dikeluarkan oleh pemerintah masa Orde Baru, (2) makna jargon-jargon politik pemerintah Orde Baru, (3) dampak penggunaan jargonjargon politik dalam menciptakan stabilitas nasional. Adapun wujud temuan beserta pembahasannya sebagai berikut ini. Latar Belakang Jargon – Jargon Politik yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Masa Orde Baru Jargon politik yang dipopulerkan oleh media pers merupakan jargon-jargon untuk mempropaganda massa yang digunakan sebagai pembentuk opini masyarakat pada bidang tertentu dari kepentingan pemerintahan Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa jargon tidak dapat dilepaskan dari komunikasi massa media pers. Dalam hal komunikasi politik, maka media pers memiliki peran sebagai berikut, yaitu melakukan fungsi edukasi politik, memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan isu politik, serta melakukan fungsi pemasaran politik dimana ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi yang dapat menyebabkan propaganda politik secara besar-besaran demi mempengaruhi masyarakat pada tataran kognisi, afeksi, dan behavior. Ada empat pilar pemelihara persatuan bangsa, salah satunya adalah kaum intelektual atau pers. Pers berfungsi sebagai pemikir dan penguji konsep-konsep yang diterapkan pada setiap kebijakan. Pada masa orde baru, segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah yaitu melalui departemen penerangan. Bila ingin tetap hidup, maka media massa tersebut harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan orde baru. Pers seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya yaitu sebagai pendukung dan pembela masyarakat. Dalam kaitan ini pulalah banyak pers di negara berkembang yang pada umumnya termasuk di Indonesia lebih suka mengutamakan konsep stabilitas politik nasional sebagai acuan untuk kelangsungan hidup pers itu sendiri. Bahkan beberapa pers yang pro terhadap pemerintah Orde Baru, seperti Suara Karya (surat kabar harian Golkar) dan Angkatan Bersenjata (surat kabar harian Angkatan Darat) banyak memuat tentang jargon-jargon yang berisi tentang pencitraan dari pemerintah. Jargon merupakan ungkapan bahasa yang mencerminkan situasi dan kondisi pada saat jargon tersebut dikeluarkan. Tentu ada alasan, latar belakang dibalik dikeluarkannya suatu jargon politik oleh pemerintah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru A.
METODE Penelitian ini adalah bidang penelitian sosial dengan keutamaan kajian sejarah. Metode penelitian sejarah memiliki empat langkah yaitu heuristic (pengumpulan sumber sejarah), kritik (penyeleksian data atau sumber sejarah), interpretasi (analisis dan sintesis) dan historiografi atau penulisan hasil penelitian.4 Pengumpulan sumber disebut juga pengumpulan data sejarah. Dalam hal ini data sejarah diperoleh dari sumber tertulis. Pada penelitian ini sumber sejarah berupa surat kabar yang sejaman. Tahap selanjutnya dari penelitian sejarah adalah dilakukan kritik sejarah, yaitu suatu kegiatan menentukan keaslian dan kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber sejarah yang digunakan tentunya dapat dipertanggungjawabkan karena sumber tertulis yang diperoleh tentunya merupakan asli karena terbit pada waktu yang sama Sehingga sumber informasinya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Interpretasi atau penafsiran sumber sejarah sepenuhnya dilakukan oleh peneliti, untuk meminimalisir subyektivitas harus dicantumkan data dan keterangan dari mana data itu didapat. Kegiatan ini meliputi analisis dan sintesis. Pada tahapan analisis diperlukan ilmu bantu untuk lebih mempertajam atau melihat lebih dalam obyek yang dikaji. Ilmu bantu yang dipakai pada penelitian ini adalah linguistik untuk menganalisis makna jargon-jargon dan implikasi yang terdapat dalam surat kabar
4
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 89. 269
pemerintah menggunakan jargon-jargon politik sebagai pembentuk opini publik sebagai tujuan dan target kekuasaan politik semata. Diawal kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru menghadapi Indonesia yang traumatis. Suatu kondisi dimana kehidupan politik, ekonomi, budaya, sosial, dan psikologis rakyat yang baru tertimpa prahara. Politik adalah kata yang tepat ketika itu kemudian dijadikan formula Orde Baru, yaitu pemulihan atau normalisasi secepatnya harus dilakukan, jika tidak kondisi bangsa akan kian berlarut-larut dalam ketidakpastian dan pembangunan nasional akan semakin tertunda. Konsentrasi bangsa diarahkan untuk pembangunan nasional. Hampir seluruh sektor dilibatkan serta seluruh segmen masyarakat dikerahkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan trilogi pembangunannya yakni stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sebagai jargon kata yang saling berkaitan erat serta sebagai bagian doktrin negara. Makna Jargon-Jargon Politik Pemerintah Orde Baru Analisis makna sebagai bentuk kajian semantik mengangkat hubungan antara bentuk dan realisasi tuturan jargon-jargon politik masa Orde Baru. Secara umum, jargon politik masa Orde Baru memiliki ciri khusus yang tidak jauh dari ABRI, Golkar, Pancasila, serta pembangunan. Berikut adalah paparan mengenai analisis makna jargon: ABRI Pelopor Stabilisasi Politik dan Ekonomi Dalam wacana di atas, ABRI pelopor stabilisasi politik dan ekonomi memberikan sebuah pesan mengenai keberhasilan ABRI sebagai pelopor di dalam stabilisasi politik dan ekonomi. Makna yang muncul dari pemilihan kata pelopor yakni ungkapan deklaratif atau pernyataan mengenai keberhasilan ABRI sebagai pemimpin, perintis dalam memulihkan kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia. Hal ini berkitan dengan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia yang sebelum tahun 1966, tepatnya pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami kemerosotan. Melalui jargon tersebut, pemerintah bertujuan untuk menunjukkan bahwa ABRI memiliki andil terhadap kesuksesan Kabinet Ampera. Hantjurkan Gerombolan Tjina Komunis Penggalan wacana di atas merupakan jargon yang merepresentasikan ajakan secara langsung yang diidentifikasi dari penggunaan kata hancurkan. Jargon ini menghimbau untuk menghancurkan gerombolan Cina komunis. Jargon ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan atas pemberontakan secara gerilya oleh PKI.
Kekaryaan ABRI Kebutuhan Republik. Wacana di atas merepresentasikan penggunaan jargon mengenai kekaryaan ABRI sebagai penentu masa depan dalam pemerintahan. Pemilihan kata Kekaryaan ABRI kebutuhan republik oleh pemerintah Orde Baru digunakan untuk mempengaruhi publik bahwa ABRI berfungsi sebagai potensi pendukung pemerintahan. Bahkan pada saat itu, posisi ABRI di DPR dan DPRD adalah sederajat dengan parpol besar. ABRI Sebagai Universitas Rakyat
Penggunaan jargon dalam wacana di atas memunculkan jargon yang memiliki makna pencitraan diri yang elegan, melalui tuturan Universitas Rakyat. Universitas dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembinaan dan pelatihan, sedangkan Rakyat diartikan sebagai golongan masyarakat bawah yang nasibnya sangat bergantung terhadap pemerintah. Jadi maksud dari jargon ini adalah ABRI sebagai wadah pembinaan dan pelatihan yang menampung pemuda-pemuda dari berbagai lapisan masyarakat untuk dilatih dalam keprajuritan serta dididik watak ksatria. Model ini memberikan pencitraan bahwa ABRI telah melakukan inovasi dan komitmen untuk serius dalam kerjanya untuk melakukan stabilitator dan dinamisator. Soeharto “Bapak Pembangunan”
Jargon dalam wacana di atas memberikan pencitraan diri Presiden Soeharto, diidentifikasi melalui tuturan Bapak Pembangunan. Pencitraan ini dipilih karena keberhasilan Soeharto dalam melakukan program pembangunan dan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Jika dikaitkan dengan latar belakang politik pada tahun 1981, sejatinya pemberian gelar tersebut mengandung pesan agar Soeharto diangkat kembali menjadi Presiden untuk masa jabatan 1982-1987. Jargon tersebut memberikan pesan bahwa pembangunan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Presiden Soeharto. Maka jika bukan Presiden Soeharto yang menjadi presiden dalam periode selanjutnya dikhawatirkan hasil-hasil yang dicapai tidak ada kesinambungan dalam Pelita berikut bahkan bisa jadi mengalami kemunduran. Pembangunan Tidak Bisa Dipisahkan dari
B.
Golkar Penggunaan Jargon dalam wacana di atas memunculkan persepsi pengabdian yang telah dilaksanakan yang dididentifikasi melalui tuturan pembangunan tidak bisa dipisahkan. Hal ini berkaitan dengan latar belakang Golkar sebagai pendukung pemerintahan dalam melaksanakan 270
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 3, No. 3, Oktober 2015
pembangunan dan yang melakasanakan pembangunan dalam pemerintahan adalah orangorang Golkar, sehingga tuturan pembangunan tidak bisa dipisahkan menjadi label yang wajar untuk diutarakan. Penggunaan jargon di atas memunculkan pencitraan diri bahwa seluruh pembangunan adalah hasil dari perjuangan Golkar. Korupsi dan Pungli Harus Dibabat Sampai Ke
cukup besar baik dalam ABRI maupun pemerintahan. Hal ini disebabkan karena Presiden Soeharto selain menjadi kepala negara juga merupakan Panglima Tinggi ABRI. Perkembangan dan pertumbuhan media massa atau pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik di negara ini. Bahkan sistem pers di Indonesia merupakan sub sistem dari sistem politik yang ada. Di negara di mana sistem persnya mengikuti sistem politik yang ada maka pers cenderung bersikap dan bertindak sebagai balancer (penyeimbang) antara kekuatan yang ada. Pers pada masa Orde Baru dijadikan alat politik oleh pemerintah dan keterlibatan media massa dengan kegiatan politik tidak semata-mata mencerminkan perhatian media terhadap politik melainkan menyiratkan pula adanya keterkaitan atas dasar satu kepentingan antara media massa dan kekuatan politik. Pers merupakan media utama bagi pemerintah Orde Baru untuk menyampaikan pesan-pesan jargonnya. Bahkan untuk melancarkan upaya propaganda politiknya, pemerintah menguasai pers dengan mengawasi melalui Departemen Penerangan. Banyak berita-berita yang menjadi topik utama berisi jargon-jargon pemerintah untuk menguasai opini publik. Jargon-jargon yang dimuat di surat kabar banyak berisi pencitraan tentang pembangunan dan tujuan-tujuan tertentu melalui penggunaan kata-kata yang sulit dimengerti rakyat Indonesia dan maknanya bias. Citra positif merupakan sasaran utama dari pencitraan politik masa Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dukungan dari mayarakat agar pemerintah Orde Baru dapat terus melakukan melangsungkan pembangunan demi tercapainya stabilitas. Propaganda melalui jargon-jargon politik oleh pemerintah Orde Baru, ditinjau dari esensinya, bisa berdampak negatif atau positif. Propaganda yang berdampak positif memungkinkan masyarakat mencapai tingkat kemajuan yang lebih baik serta terciptanya stabilitas nasional. Untuk menyebut contoh ini adalah jargon yang dikeluarkan dalam rangka propaganda pembangunan. Jika pembangunan itu dapat dinikmati oleh masyarakat, tak merugikan masyarakat, mengantarkan mereka pada kemakmuran, dan tercapainya stabilitas nasional maka jargon-jargon politik layak didukung sepenuhnya. Termasuk jargon untuk propaganda politik pemerintah tentang demokrasi. Kalau demokrasi dipropagandakan untuk mewujudkan keadilan, komunikasi politik yang baik, partisipasi masyarakat, tentujargon-jargon tersebut tak layak untuk ditolak. Yang menjadi masalah adalah apabila jargon-jargon propaganda yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama di bidang politik diwujudkan hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Sebab ada pula beberapa jargon-jargon yang dikeluarkan oleh pemerintah orde baru
Akar-Akarnya
Wacana di atas memberikan penegasan mengenai ajakan untuk memerangi korupsi dan pungli. Melalui ajakan harus dibabat, mengajak masyarakat untuk turut serta memerangi korupsi dan pungli. Ungkapan sampai ke akar-akarnya memberikan kesan makna perintah untuk menanggapi hal ini sebagai hal yang serius untuk diperjuangkan. Golkar Sebagai Kekuatan Politik Rakyat
Wacana di atas mengandung jargon yang berusaha memberikan pencitraan diri bahwa Golkar merupakan kekuatan dari rakyat yang diidentifikasi melalui tuturan sebagai kekuatan politik. Rakyat dipersepsikan sebagai golongan masyarakat bawah, masyarakat golongan ekonomi lemah yang nasibnya sangat bergantung terhadap perjuangan Golkar sebagai kekuatan politiknya. Oleh karena itu, makna merakyat hendak dimunculkan di sini, dengan harapan akan terjadi kondisi yang lebih dekat antara Golkar dengan rakyat. Single Majority Bukan Hanya Milik Golkar Wacana di atas merepresentasikan jargon yang memiliki makna pencitraan diri/profil. Hal tersebut diidentifikasi dari penggunaan bukan hanya milik sebagai penanda bahwa single majority tidak hanya milik Golkar, melainkan juga hak organisasi sosial politik lainnya, yaitu PDI dan PPP. Single majority adalah kekuasaan tunggal yang mendominasi kehidupan politik. Single majority dianggap berbahaya karena dapat mengarah pada kekuasaan yang diktator karena telah keluar dari sistem check and balance. C.
Dampak Penggunaan Jargon-Jargon Dalam Menciptakan Stabilitas Nasional
Politik
Dampak Di Bidang Poitik Masa antara tahun 1966 hingga 1998 dalam sejarah politik Indonesia dikenal sebagai masa Orde Baru. Pada masa itu Presiden Soeharto bertahan di singgasana kekuasaan selama tiga puluh dua tahun dan mampu mengendalikan kekuatan politik dalam negeri. Presiden Soeharto, ABRI dan Golkar adalah faktor-faktor kekuasaan dalam pemerintahan. Presiden Soeharto memiliki pengaruh yang 271
mengatasnamakan berjuang dengan demokrasi dan Pancasila, namun dalam kenyataan hanya untuk menuruti ambisi pribadinya. Yang ditonjolkan demokrasi, namun pemerintah orde baru tidak bisa menerima perbedaan pendapat, mengingkari pluralisme dan menohok lawan politik. Terutama dengan adanya single majority oleh Golkar. Pada jargon-jargon yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa jargon yang berisi tentang pencitraan politik pemerintah Orde Baru, misalnya Kekaryaan ABRI Kebutuhan Republik.. Seperti yang diketahui bahwa pada masa Orde Baru, ABRI memiliki peran sebagai stabilitator dan dinamisator yang menjadikan ABRI memiliki kekuasaan penuh tanpa kontrol secara efektif. Bahkan melalui jargon “kekaryaan” ini menegaskan bahwa kinerja ABRI adalah kebutuhan republik. Hal ini mengakibatkan seluruh jajaran eksekutif sektor pemerintahan dikuasai oleh anggota ABRI, mulai dari presiden, gubernur, bupati bahkan sampai kepala desa. Bahkan lembaga DPR dan MPR pun juga terdapat anggota ABRI. Hal ini merupakan dampak dari adanya konsep Dwi Fungsi ABRI. Padahal dalam demokrasi Indonesia pengangkatan adalah pengingkaran pada aspirasi rakyat. Apalagi Indonesia juga mengklaim diri sebagai negara demokratis.
misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan. Inti dari pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Dalam melaksanakan Trilogi Pembangunan, pemerintah Orde Baru juga mencari dukungan publik melalui jargon-jargon trilogi pembangunan. Jargon-jargon tersebut memiliki dampak bagi keberhasilan pembangunan nasional yang pada akhirnya turut mempengaruhi stabilitas nasional. Dampak dari jagon tersebut ada yang positif dan negatif. Untuk dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, karena setiap program pembangunan direncanakan dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara kongkrit. Hal tersebut disebabkan karena dukungan rakyat terhadap pemerintah untuk melakukan pembangunan pemerintah. Dukungan tersebut diperoleh melalui jargon-jargon yang mampu mempengaruhi opini publik dan masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk dampak negatif dari jargon-jargon yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru adalah pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata, sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Hal tersebut menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Karena jargon-jargon tersebut dikeluarkan juga sebagai propaganda dalam rangka pencitraan politik oleh pemerintah Orde Baru.
Dampak Di Bidang Ekonomi Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung juga oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Kebijakan pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi adalah mengendalikan laju inflasi agar harga barang-barang tidak naik terus. Sedangkan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Pada hakikatnya kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah yang ditempuh selanjutnya pemerintah orde baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki
PENUTUP Simpulan Orde Baru terbentuk pada masa masa pemerintahan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan karena sesuai dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret. Jargon merupakan ungkapan bahasa yang mencerminkan situasi dan kondisi pada saat jargon tersebut dikeluarkan. Tentu ada alasan, latar belakang dibalik dikeluarkannya suatu jargon politik oleh pemerintah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru pemerintah menggunakan jargon-jargon politik sebagai pembentuk opini publik sebagai tujuan dan target kekuasaan politik semata. Diawal kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru menghadapi Indonesia yang traumatis. Suatu kondisi dimana kehidupan politik, ekonomi, budaya, sosial, dan psikologis rakyat yang terpuruk pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru penggunaan jargon politik dianggap sebagai pencitraan politik demi memperoleh dukungan publik serta rakyat Indonesia 272
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 3, No. 3, Oktober 2015
untuk terus melaksanakan pembangunan. Jargon-jargon politik pada masa Orde Baru seringkali digunakan untuk mengungkapkan situasi politik dan ekonomi yang terjadi pada rentang tahun 1966 hingga 1998. Masa Orde Baru ditandai dengan adanya Dwi Fungsi ABRI dan berprinsip untuk menjalankan Pancasila serta UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Jargon dalam penerapannya pada masa Orde Baru digunakan sebagai mobilisasi massa yang efektik untuk mendukung program-program politik pemerintah demi mewujudkan stabilitas. Contohnya dengan Jargon ABRI Pelopor Stabilisasi Politik dan Ekonomi dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa ABRI memiliki andil terhadap kesuksesan Kabinet Ampera karena dapat bertindak sebagai stabilitator politik dan ekonomi. Secara umum, jargon politik masa Orde Baru memiliki ciri khusus yang tidak jauh dari ABRI, Golkar, Pancasila, serta pembangunan. Dampak jargon politik pada masa Orde Baru, secara garis besar, jargon-jargon yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru banyak berhasil dalam membentuk opini publik dan meraih simpati masa untuk melegitimasi kekuasaan, seperti jargon pada masa periode 1971-1982. Dengan berhasilnya pemerintah Orde Baru untuk membangun opini publik, maka pemerintah Orde Baru memperoleh dukungan untuk terus mempertahankan kekuasaan selama tiga puluh dua tahun. Selain dampak positif yang menunjukkan keberhasilan jargon dalam menciptakan stabilitas nasional, jargon juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari jargon-jargon yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru adalah dinilai gagal dalam pemerataan pembangunan. Pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata, sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Abi Sholehuddin. 2015. Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959 – 1965. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Arifin, Anwar. 2015. Politik Pencitraan, Pencitraan Politik. Yogyakarta. Graha Ilmu Cassier, E. 1987. An Essay on Man: An Introduction to Philosophy of Human Culture. (Diterjemahkan oleh K. Bertens dan Alois A. Nugroho dengan judul Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia).Jakarta. Gramedia. Hardiman, F. Budy. 1990. Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta. Kanisius. Ismail. 2013. Ironi dan Sarkasme Bahasa Politik Media: Filsafat Analitik John Langshaw Austin. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Yogyakarta. Tiara Wacana.
Ilmu
Sejarah.
Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (ed.). 1996. Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Bandung. Mizan Luriawati, Debi dan Imam Baehaqie Nanyatmojo. 2006. Jargon Masyarakat Nelayan Etnik Jawa di Pesisir Rembang (Kajian Sosiokultural). Tesis tidak diterbitkan. Semarang: PPs Universitas Negeri Semarang. Maruli, Panggabean (ed.). 1981. Bahasa Pengaruh dan Peranannya. Jakarta. Gramedia. Nasution, Zahri. 2007. Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan. Jurnal Sodality. Vol.1 (3): hal. 445-464 Nurudin. 2001. Komunikasi Propaganda, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
Saran
Ode, M. D. La. 2006. Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional: Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia Tahun 1967-2000. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. 1. Penelitian mengenai jargon-jargon politik masa Orde Baru dalam rangka menciptakan kestabilan nasional dapat dijadikan salah satu referensi bagi kajian mengenai Jargon politik dalam konteks situasi dan tempat yang lain. 2. Analisis mengenai jargon politik masa Orde Baru dalam rangka menciptakan kestabilan nasional dapat ditindaklanjuti sebagai kajian strategi kuasa politik, dan strategi pemanfaatan bahasa dalam media-media kuasa politik.
Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 2010. Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka Wijana, I Dewa putu dan Muhamad Rohmadi. 2006. Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis. Yogyakarta. Pustaka pelajar. Widjojo, Muridan S. dan Mashudi Noorsalim. 2004. Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Mahasiswa; Kajian Semiotik atas Teks-Teks Pidato Presiden Soeharto dan Selebaran Gerakan Mahasiswa. Jakarta. LIPI Press.
273
