Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Pada Era Reformasi*

Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Pada Era Reformasi* Mudiya Rahmatunnisa** Abstrak Indonesia memasuki era baru sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Salah satu aspek yang mengalami perubahan adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Momentum tersebut dimulai dengan diluncurkannya Paket UndangUndang Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada perubahan signifikan hubungan pusat-daerah, sehingga kabupaten/kota memperoleh limpahan hampir semua urusan pemerintahan yang sebelumnya berada di tangan pusat atau provinsi. Secara norma f, perubahan ini dipandang radikal dan revolusioner sehingga pemberlakuan Paket Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini dianggap sebagai awal perubahan sistem pemerintahan yang sentralis k ke desentralis k. Saat ini, proses reformasi yang telah bergulir lebih dari satu dekade ternyata menunjukkan kebijakan desentralisasi di Indonesia dibuat dan dilaksanakan dengan dak terbebas dari pengaruh poli k. Kontroversi dan proses revisi serta lahirnya berbagai peraturan yang berimplikasi pada pasang surut derajat otonomi yang dimiliki daerah, merupakan salah satu indikator kuatnya pengaruh poli k terhadap keberadaan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Tulisan ini berupaya untuk membahas secara kri s permasalaan yang muncul dari kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait perubahan norma f dalam undang-undang, dampak terhadap tatanan pemerintahan daerah, serta potensi untuk membuat proses-proses poli k dan pemerintahan daerah menjadi lebih otonom. Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, reformasi, resentralisasi, sentralisasi.

The Hurdles of Decentraliza on Policy in Reforma on-Era Indonesia Abstract Indonesia has entered a new era since the collapse of the New Order in the mid-1998. Ini ated by the implementa on of Legisla on Package of 1999, rela onship between central and regional governments has significantly changed. Per the change, regional governmentsespecially on district/municipality levels are given extensive authority that previously only belonged to either central or provincial governments. Norma vely, such change is considered radical and revolu onary. Hence, the enforcement of Legisla on Package of 1999 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] * Paper dipresentasikan pada kegiatan Simposium Nasional “Poli k Hukum Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014: Mungkinkah Terjadi Re-Sentralisasi?”, 8 Juni 2015, Auditorium Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. ** Dosen Program Studi Ilmu Poli k dan Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung Sumedang Km.21, Ja nangor, mudiya [email protected], dra. (Universitas Padjadjaran), M.A. (Murdoch University), Ph.D. (The University of Western Australia).

505

Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

506

is considered a beginning of transi on towards a more decentralized system. Today, more than a decade of reforma on has shown that the making and the implementa on of Indonesia's decentraliza on policy is never free from poli cal influence. Controversies, revisions, as well as the formula on of various related regula ons that have led to fluctua ng degree of regional autonomy possessed by the regions further indicate the strong poli cal influences. The promulga on of the Law Number 23 of 2014 on Local Government is not an excep on on this ma er considering the issues regarding any significant changes norma vely, any governmental impacts expected on regional level, and the poten al to make poli cal and governance processes in Indonesia more autonomous. This paper aims to cri cally assess and tackle all these ques ons. Keywords: decentraliza on, regional autonomy, reforma on, recentraliza on, centraliza on.

A. Pendahuluan Dari berbagai kebijakan yang digulirkan sejak reformasi dimulai pada akhir dekade 90-an, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang mengalami dinamika yang menarik untuk diama . Setelah lebih dari ga dekade di bawah kepemimpinan rezim Soeharto yang sentralis k, Indonesia memasuki era baru hubungan pusat-daerah seiring dengan diundangkannya Paket UndangUndang 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Paket UU 1999) dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Perimbangan Keuangan 1999). Banyak pengamat yang berpendapat bahwa perubahan hubungan pusat dan daerah tersebut bersifat sangat radikal dan revolusioner, mengingat perubahannya yang sangat fundamental dan berimplikasi terhadap berayunnya pendulum hubungan pusatdaerah yang sangat sentralis k, menuju ke k ekstrem di ujung spektrum yang sifatnya sangat desentralis k. Argumentasi ini terbangun paling dak karena dua alasan: pertama, Paket UU 1999, khususnya UU Pemda 1999, telah mengurangi kekuasaan pemerintah pusat maupun provinsi secara signifikan. Sebaliknya, kekuasaan pemerintah kabupaten/kota bertambah signifikan karena hampir semua kewenangan diserahkan pada level ini. Ditambah lagi pengaturan UU Pemda 1999 dalam rangka menguatkan otonomi pemerintah kabupaten/kota meniadakan hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada gilirannya, amanat Paket UU 1999 ini telah menguatkan posisi tawar kabupaten/kota berhadapan dengan pemerintah pusat. Kedua, adanya penguatan posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke ka berhadapan dengan kepala daerah. Secara khusus, UU Pemda 1999 memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakilnya.

507

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015

Maka dari itu, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD kemudian DPRD yang dapat memberhen kan kepala daerah tersebut jika ditemukan bahwa kepala daerah telah melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangannya. Pengaturan ini mengakibatkan posisi DPRD menguat dan dak lagi tersubordinasi seper pada masa rezim Orde Baru. Pengaturan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengaturan kedudukan DPRD merupakan perwujudan dari kedaulatan masyarakat daerah atas penyelenggaraan berbagai urusan di daerahnya.¹ Pada gilirannya, pengaturan ini telah mengubah sistem yang sentralis k menjadi desentralis k karena daerah, khususnya kabupaten/kota, memperoleh kewenangan yang begitu luas dan menjadi rela f lebih otonom berhadapan dengan pemerintah pusat dalam mengelola urusannya di daerah. Demikian halnya dengan penguatan kedaulatan masyarakat di daerah seiring dengan menguatnya posisi tawar DPRD berhadapan dengan kepala daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU Pemda 1999 merupakan an tesis dari peraturan sejenis yang berlaku pada masa rezim Orde Baru. Pemberlakuan Paket UU 1999 dak berlangsung lama. Bahkan semenjak awal digulirkannya pada tahun 2000-an, desakan untuk merevisi datang dari berbagai pihak, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).² Perlu disebutkan di sini bahwa keduanya merupakan pihak yang banyak 'kehilangan' kewenangan karena pemberlakuan Paket UU 1999. Ke ka kemudian implementasi Paket UU 1999 justru lebih banyak diwarnai oleh berbagai permasalahan seper tarik-menarik kepen ngan antara pusat dan daerah atau antar daerah terkait pengelolaan berbagai sumber keuangan, sengketa tanah dan manajemen sumber daya alam, eksploitasi atas pajak dan retribusi yang menyebabkan ekonomi biaya nggi, serta kemunculan ethnic parochialism di berbagai daerah yang diwujudkan dalam praktik “mengamankan” posisi “putra daerah” untuk jabatan kepala daerah atau posisi pen ng lainnya.³ Singkatnya, meskipun secara konsep Paket UU 1999 dipandang sangat radikal dan revolusioner, namun pada tataran pelaksanaan justru dak demikian. ¹ M. Ryaas Rashid, “Regional Autonomy and Local Poli cs in Indonesia”, dalam E. Aspinall dan G. Fealy, Local Power and Poli cs in Indonesia, Singapore: Ins tute of Southeast Asian Studies, 2003, hlm. 64. ² E. Aspinall dan G. Fealy, “Introduc on: Decentraliza on, Democra za on and the Rise of The Local”, Local Power and Poli cs in Indonesia, Singapore: Ins tute of Southeast Asian Studies, 2003, hlm. 4-7. ³ Lihat misalnya, ELSAM, “Pusat versus Daerah”, h p://www/elsam.or.id, diakses 1 Juli 2005; Ratnawa , “Desentralisasi Dalam Konsep dan Implementasinya di Indonesia di Masa Transisi: Kasus UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah”, dalam A.G. Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 82-83; Pra kno, “Desentralisasi, Pilihan Yang Tidak Pernah Final”, dalam Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Ibid., hlm. 31-33; Rizal Sukma, ”Conflict Management in Post-Authoritarian Indonesia” dalam D. Kingbury dan H. Aveling, Autonomy and Disintegra on in Indonesia, London dan New York: RoutledgeCurzon, 2003, hlm. 70-71.


508

Pada akhirnya, berbagai permasalahan terkait implementasi Paket UU 1999 ini menjadi “amunisi” berbagai pihak yang dak “menyukai” kehadiran paket tersebut sejak awal untuk mendesak agar segera dilakukan revisi. Tanpa perlu menunggu lama, tepat setahun setelah penetapan UU Pemda 1999, usulan revisi tersebut diajukan. Para pengusul revisi atas undang-undang ini meyakini bahwa berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan UU Pemda 1999 ini berakar dari konstruksi undang-undang yang memang bermasalah dari awal.⁴ Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden Megawa mengatakan bahwa UU Pemda 1999 justru telah menimbulkan ancaman terhadap keutuhan nasional, oleh karenanya pemerintah pada saat itu memiliki rencana untuk segera melakukan revisi. Meski ditentang banyak pihak, terutama pemerintah kabupaten/kota,⁵ namun Kemendagri pada saat itu bersikukuh untuk melakukan revisi. Pada akhirnya, Paket Undang-Undang 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Paket UU 2004) lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan 2004). Kelahiran Paket UU 2004 mengundang kri k dari berbagai pihak. Ryaas Rashid, tokoh utama dalam penyusunan Paket UU 1999, bahkan menyatakan bahwa Paket UU 2004 telah membatalkan otonomi daerah karena bayak kewenangan kabupaten/kota ditarik kembali baik oleh pusat maupun provinsi.⁶ Demikian halnya Sutoro Eko⁷ dan Mi ah Toha⁸ yang menyatakan bahwa Paket UU 2004, khususnya Pemda 2004, sangat mirip dengan undang-undang sejenis yang sentralis k pada masa Orde Baru, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah (UU 5/1974). Keduanya berpendapat serupa dengan Rashid, bahwa UU Pemda 2004 dak lagi mengenal devolusi kewenangan karena yang terjadi justru adalah penyerahan urusan pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah.⁹ ⁴ Indra J. Piliang, “Darurat Otonomi Daerah”, h p://www.suarapembaruan.com/News/2004/12/15/15/ Editor/edi03.htm, diakses 2 Juni 2007; lihat juga, Laporan Utama Forum Keadilan, “Tarik Ulur Revisi UU Otonomi Daerah”, Forum Keadilan Nomor 32, 4 Januari 2004, hlm. 33. ⁵ Sutoro Eko, “Lima Tahun Desentralisasi Indonesia Dalam Perspek f Kompara f” dalam R.W. Triputro dan Supardal, Pembaharuan Otonomi Daerah, Yogyakarta: APMD Press, 2005, hlm. 26. Dalam tulisannya, Eko menyebutkan bahwa usulan revisi gencar disuarakan oleh Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Lihat juga, Kompas, “ADEKSI Tolak Rencana Revisi UU No. 22/1999”, diakses pada 31 Januari 2002; Tempointerak f, “Pemprov Sulsel: Tunda Revisi UU Otonomi Daerah”, diakses pada 20 Oktober 2001. ⁶ Antara, “Presiden: Pelaksanaan Otonomi daerah Belum Lancar”, diakses pada 1 Desember 2005; Pikiran Rakyat, “UU 32/2004 Mengulang Orba”, diakses pada 24 April 2005. ⁷ Sutoro Eko, Op.cit, hlm. 27-28. ⁸ Pikiran Rakyat, Loc.cit. ⁹ Sutoro Eko, Op.cit, hlm. xii. Lihat juga, Sadu Wasis ono, “Desentralisasi dan Otonomi daerah Masa Reformasi (1999-2004)”, dalam S. Wignyosubroto, dkk., Pasang-surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta: Ins tute for Local Government bekerjasama dengan Yayasan TIFA, 2005, hlm. 190.

509


Semangat resentralisasi dari keberlakuan UU Pemda 2004 khususnya menyangkut kondisi menguatnya pengaruh provinsi sebagai wakil pusat dan Kemendagri dalam penyelenggaraan berbagai urusan di daerah. Berbagai pengaturan dalam UU Pemda 2004 pada in nya telah melemahkan posisi tawar pemerintah kabupaten berhadapan dengan pemerintah pusat dan juga provinsi. Hal yang dak kalah mempriha nkan adalah melemahnya DPRD, karena DPRD dak lagi memiliki posisi yang kuat apabila berhadapan dengan kepala daerah. Bahkan posisi DPRD “dikembalikan” pada posisi yang sama seper ke ka masih diatur dalam undang-undang Orde Baru yang sentralis k,yakni UU 5/1974, sehingga DPRD menjadi bagian dari pemerintah daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Pengaturan hubungan pusat-daerah kembali memasuki era baru setelah satu dekade pelaksanaan Paket UU 2004. Pada tahun 2014 lahir undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014). Merespon aturan baru ini kembali muncul permasalahan seper , adakah perubahan secara norma f yang signifikan dalam pengaturan undangundang baru tersebut? Dampak apa yang diharapkan akan terjadi pada tataran pemerintahan di daerah? Apakah undang-undang tersebut memiliki potensi untuk membuat proses-proses poli k dan pemerintahan di daerah menjadi lebih otonom. Tulisan ini akan mencoba membahas dengan kri s permasalahan-permasalahan yang mendasar tersebut. B. Latar Belakang Revisi Proses revisi UU Pemda 2004 telah dimulai sejak akhir tahun 2010. Inisiasi revisi secara intensif digulirkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihak Kemendagri, melalui Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, mengatakan bahwa pada prinsipnya revisi UU Pemda 2004 tersebut ditujukan untuk memperbaiki kelemahan dari undang-undang terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ke dakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani.¹⁰ Berbagai isu strategis yang dipandang pen ng untuk dikaji ulang dalam revisi UU Pemda 2004 dalam pandangan pihak Kemendagri terdiri dari masalah pembentukan daerah otonom, pembagian urusan pemerintahan, daerah berciri kepulauan, pemilihan kepala daerah, peran gubernur sebagai wakil pusat, masalah Musyawarah Pemimpin Daerah (Muspida), perangkat daerah, kecamatan, aparatur daerah, Peraturan Daerah (Perda), pembangunan daerah dan manajemen data, ¹⁰ Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, “Pembahasan Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, h p://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=7266, diakses 2 Juni 2015.


510

masalah keuangan daerah, pelayanan publik, par sipasi masyarakat, kawasan perkotaan, kawasan khusus, kerja sama antar daerah, permasalahan desa, pembinaan dan pengawasan, ndakan hukum terhadap aparatur Pemda, inovasi daerah, dan Dewan Per mbangan Otonomi Daerah (DPOD).¹¹ Pada saat rencana revisi ini digulirkan, berbagai dukungan datang dari banyak pemangku kepen ngan di daerah, seper dari APPSI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan juga Asosiasi DPRD Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia (ADEKSI). Masing-masing mengusung berbagai agenda yang pada umumnya berkaitan dengan kepen ngan dan keberadaan unit organisasinya. Sebagai contoh, ADEKSI secara khusus merekomendasikan penguatan kembali DPRD dengan menempatkannya kembali sebagai legisla f daerah. Demikian halnya dengan instansi sektoral, seper pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, juga melihat momentum rencana revisi ini sebagai kesempatan untuk mengajukan berbagai tuntutan perbaikan atas pengaturan masing-masing sektor selama ini. Kementerian Pendidikan misalnya, melihat keberadaan UU Pemda 2004 telah menghambat op malisasi pengelolaan urusan pendidikan di daerah. Secara khusus, Menteri Pendidikan pada saat itu mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah seharusnya dikelola dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Latar belakang lainnya yang dak kalah strategis adalah tentang perlunya perubahan pengaturan terkait pemerintahan desa dan pemilihan kepala daerah (pemilukada). Kedua agenda tersebut pada akhirnya menghendaki perlunya dilakukan revisi terhadap UU Pemda 2004. Jika ditelaah berbagai faktor yang telah melatarbelakangi munculnya inisia f untuk merevisi, situasi tersebut merupakan konsekuensi adanya perkembangan dan tuntutan dari lingkungan kebijakan (sistem poli k). Dimensi perkembangan dan tuntutan tersebut mencakup dak hanya aspek teknis manajerial terkait efek vitas dan efisiensi administrasi serta kinerja ekonomi saja, akan tetapi juga alasan-alasan poli s yang menyangkut kepen ngan berbagai pemangku kepen ngan. Pada akhirnya, desentralisasi dan otonomi daerah sebagai sebuah sistem kebijakan strategis yang sarat dengan kepen ngan berbagai pihak akan selalu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perubahan dan perkembangan kebijakan itu sendiri secara dinamis dari masa ke masa. ¹¹ Ibid.


511

C. Berbagai Pengaturan Baru dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Meskipun pengaturan tentang desa dan pemilukada telah diatur tersendiri, namun UU Pemda 2014 tetap memiliki jumlah bab dan pasal yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan dua undang-undang pendahulunya. UU Pemda 1999 memiliki 16 Bab dan 134 Pasal, sedangkan UU Pemda 2004 memiliki jumlah bab yang sama, namun dengan jumlah pasal yang lebih banyak, yaitu 240 Pasal. Sementara itu, UU Pemda 2014 memiliki 27 Bab dan 411 Pasal. Demikian halnya jika kita coba bandingkan dan telaah ke ga undang-undang tersebut, maka akan terlihat bahwa UU Pemda 2014 memuat beberapa pengaturan baru sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1 Perbandingan Pokok Materi UU Pemda 1999, UU Pemda 2004 dengan UU Pemda 2014 Bab UU Pemda 1999 I Ketentuan Umum II Pemerintahan daerah III IV V

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah

VI

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kepegawaian Daerah

VII VIII IX

X XI XII XIII

1

Pembentukan san Susunan Daerah Kewenangan Daerah

Keuangan Daerah Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Kawasan Perkotaan Desa Pembinaan dan Pengawasan Dewan Pertimbangan Otonomi daerah

UU Pemda 2004 Ketentuan Umum Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus Pembagian Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepegawaian Daerah

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan Daerah Kerjasama dan Penyelesaian Perselisishan Kawasan Perkotaan Desa Pembinaan dan Pengawasan Pertimbangan dan Kebijakan Otonomi Daerah

UU Pemda 2014 Ketentuan Umum Pembagian Wilayah Negara Kekuasaan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Kewenangan Daerah Provinsi di laut dan Daerah Provinsi Yang Bercirikan Kepulauan Penataan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Perda dan Perkada

Pembangunan Daerah Keuangan Daerah BUMD Pelayanan Publik

Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia XIV XV XVI

Ketentuan Lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

Ketentuan lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

XVII

-

XVII I XIX

-

XX

-

XXI XXII

-

XXII I XXI V XX V XX VI XX VII

-

-

512

Partisipasi Masyarakat Perkotaan Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara Kerjasama Daerah dab Perselisihan Desa

-

Pembinaan dan Pengawasan Tindakan Hukum terhadap Aparat Sipil Negara di Instansi Daerah Inovasi Daerah Informasi Pemerintahan Daerah Dewan Pertimbangan Daerah Ketentuan Pidana

-

Ketentuan Lain-lain

-

Ketentuan Peralihan

-

Ketentuan Penutup

1

Sumber: UU Pemda 1999, UU Pemda 2004, dan UU Pemda 2014 Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa paling dak ada sebelas (11) bab yang memuat pengaturan atas berbagai pokok materi dalam UU Pemda 2014 yang sebelumnya dak ada atau dak secara tegas disebutkan dalam UU Pemda 1999 maupun UU Pemda 2004. Kesebelas materi pokok tersebut terkait dengan pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang bercirikan kepulauan, penataan daerah, perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelayanan publik, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, ndakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, dan informasi pemerintahan daerah. Dari perspek f ini, sulit untuk dak mengakui bahwa UU Pemda yang terbaru tersebut memang memberikan landasan yang lebih lengkap dan detail terkait dengan berbagai dimensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

513


Pengaturan atas berbagai materi pokok yang baru tersebut jelas dilatarbelakangi oleh perkembangan kontemporer penyelenggaraan otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari satu dekade sejak Paket UU Pemda 2004 dilaksanakan, baik yang berdimensi teknis-manajerial maupun poli s. Berbagai kasus yang muncul di berbagai daerah dan lahirnya berbagai tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan seper transparansi, par sipasi, dan inovasi pada gilirannya dak dapat menafikan perlunya landasan hukum yang jelas untuk menangani dan memfasilitasi perubahan tersebut. Dalam konteks inilah revisi terhadap UU Pemda 2004 dak dapat terhindarkan. Beberapa pengaturan baru yang terpen ng dalam UU Pemda 2014 di antaranya adalah: pertama, terkait dengan urusan pemerintahan yang dibagi ke dalam urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Materi terbaru terkait dengan urusan pemerintahan ini adalah adanya urusan pemerintahan umum dengan kewenangan utama ada di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Adapun dasar pembagian urusan ini selain kriteriakriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi seper halnya diatur dalam UU Pemda 2004, di dalam UU Pemda 2014 ini ditambah dengan kriteria kepen ngan strategis nasional. Kedua, terkait pengaturan kewenangan provinsi di laut yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang ini sebagai kewenangan desentralisasinya. Selain kewenangan yang desentralis k, pengaturan untuk provinsi yang bercirikan kepulauan juga ditugaskan oleh pemerintah pusat berdasarkan asas tugas pembantuan. Ke ga, terkait materi penataan daerah yang mengatur secara lebih detail tentang pembentukan dan penyesuaian daerah. Pengaturan terbaru yang strategis adalah terkait dengan adanya tahapan persiapan selama ga tahun untuk dapat memperoleh status penuh sebagai derah otonom. Keempat, terkait materi perangkat daerah yang mengatur secara lebih rinci perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dan DPRD. Termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan dan tugas serta rekrutmen stafnya secara rinci. Kelima, terkait materi Perda yang memuat dengan rinci proses tahapan pembentukannya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Keenam, terkait hubungan keuangan pusat dan daerah serta hubungan keuangan antar daerah. Untuk hubungan keuangan pusat dan daerah mencakup dimensi sumber penerimaan berupa pajak dan retribusi, dana perimbangan keuangan, dana otonomi khusus (otsus), pinjaman dan/atau hibah, dana darurat dan insen f (fiskal). Sementara itu, hubungan keuangan antar daerah mencakup dimensi bagi hasil pajak dan non-pajak antar daerah, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar daerah, pinjaman dan/atau


514

hibah antar daerah, bantuan keuangan antar daerah, dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang. Pengaturan terkait hubungan keuangan ini juga menyangkut penjelasan detail terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban, serta evaluasi atas rancangan perda tentang pajak dan re busi daerah oleh Menteri. Ketujuh, secara khusus juga telah mengatur tentang pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. UU Pemda 2014 ini dak hanya mengatur manajemen pelayanan publik saja, tetapi juga termasuk mekanisme pengaduan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kedelapan, par sipasi masyarakat juga menjadi materi baru yang diatur dalam undang-undang ini. Selain dimensi par sipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, undang-undang ini juga mengatur tentang berbagai saluran yang dapat digunakan untuk dapat berpar sipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kesembilan, UU Pemda terbaru ini juga mengatur tentang kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara. Kawasan khusus ditetapkan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepen ngan nasional dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Usulan penetapannya dapat datang dari pemerintah pusat maupun daerah. Pengaturan kawasan perbatasan negara menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat, melipu seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Kesepuluh, terkait aparatur di daerah, UU Pemda 2014 juga mengaturnya secara khusus terkait peningkatan kapasitas dan juga penanganan aparat yang melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas. D. Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Otonomi Daerah: Resentralisasi? Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa se ap kali sebuah UU Pemda ditetapkan, maka dapat dipas kan akan mengundang perdebatan dari berbagai kalangan. Demikian halnya dengan UU Pemda 2014 ini. Isu strategis yang selalu muncul ke permukaan dan disoro oleh banyak kalangan se ap kali terdapat inisia f merevisi UU Pemda adalah kekhawa ran upaya resentralisasi dari pemerintah pusat di tengah proses desentralisasi, yang digulirkan sejak era reformasi dimulai pada akhir tahun 90-an, sebagai proses pelengkap (complementary process) transisi menuju demokrasi. Demikian halnya juga terjadi ke ka revisi kembali diadakan dan melahirkan UU Pemda 2014. Terlepas dari sulitnya kita untuk dak mengakui bahwa yang diatur dalam UU Pemda terbaru ini memang mencakup isu strategis yang lebih lengkap dan detail terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila dibandingkan dengan

515


undang-undang pendahulunya, namun kri k atas kuatnya semangat resentralisasi disuarakan baik oleh para pemimpin di daerah maupun kalangan akademisi. Dalam sebuah kegiatan lokakarya yang diselenggarakan oleh Sulawesi Community Founda on awal tahun 2015, yang mengangkat tema “Telaah Implementasi Penerapan UU No. 23 Tahun 2014”, terungkap bahwa UU Pemda 2014 tersebut memunculkan so centralization dengan ditariknya berbagai kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh kabupatan/kota menjadi kewenangan pusat atau provinsi.¹² Demikian halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Plt Bupa Kutai Timur dan Bupa Berau, bahwa pemberlakuan UU Pemda 2014 merupakan lonceng kema an terhadap semangat otonomi daerah yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dengan ditariknya beberapa kewenangan strategis oleh pemerintah pusat atau provinsi, maka jelas proses ini justru mengarah ke tujuan yang berlawan dengan semangat otonomi daerah. Rantai proses akan kembali menjadi panjang, mengingat masyarakat kembali harus berurusan dengan provinsi untuk memperoleh persetujuan karena fungsi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan di bawahnya hanya sebatas memberikan rekomendasi. Kri k serupa juga dilayangkan oleh para akademisi dan para peneli serta pegiat otonomi daerah. Jaweng misalnya, mengatakan bahwa seharusnya beberapa urusan strategis seper pertanahan dan administrasi kependudukan diserahkan kepada daerah,¹³ namun UU Pemda terbaru ini justru mengaturnya sebagai kewenangan pusat. Jaweng juga menyoro tentang potensi permasalahan terkait jenis urusan konkuren, yakni dapat terjadi penetapan yang sepihak dari pusat atas irisan urusan yang menjadi kewenangannya ke ka masuk dalam level implmentasi. Di samping itu, Jaweng juga menyoro lemahnya kewenangan kebijakan atau mengatur pada pihak daerah, karena yang lebih mengemuka dan dikuatkan dalam UU Pemda 2014 ini adalah justru kewenangan administrasi atau mengurus. Bahkan yang terjadi sesunggunya bukanlah pelimpahan urusan, melainkan pembebanan tugas. Hal menarik lainnya yang digarisbawahi oleh Jaweng adalah terkait penguatan provinsi sebagai wilayah adminsitrasi dan gubernur sebagai wakil pusat. Jaweng bersepakat dengan semangat penguatan tersebut, namun hanya dalam aspekaspek pembinaan dan pengawasan atas kabupaten/kota (dekonsentrasi). Meskipun demikian, yang diatur dalam UU Pemda 2014 ini justru 'terlalu jauh' karena yang menonjol adalah penguatan provinsi sebagai daerah otonom dengan ¹² Moriwana, “UU 23/2014 Munculkan So Sentralisasi”, h p://www.moriwana.com/uu-232014-langkahmundur-reformasi/, diakses 31 Mei 2015. ¹³ Robert Endi Jaweng, “Desentralisasi di Indonesia: Sketsa Masalah pada Sejumlah Elemen Kunci”, Analisis CSIS, Kuartal Pertama, Volume 44, Nomor 1, 2015, hlm. 51.


516

menarik urusan yang selama ini menjadi kewenangan kabupaten/kota, seper urusan pertambangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Dalam hal ini, Penulis bersepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Jaweng, bahwa: “Terlepas dari alasan ekonomi (efisiensi), ekologi (eksternalitas), dan kapasitas sebagian Pemda, dari perspek f otonomi hal ini adalah redesain fundamental yang berpotensi tergelincir ke sentralisasi parsial atau mikrosentralisasi: menjauhkan jarak publik dan letak masalah dengan pusat kekuasaan yang mengurusnya. Paradoks jarak (paradox of distance) akan bekerja pada arah lain yang membuat otonomi menjadi dak efisien dan menyulitkan masyarakat dalam melakukan par sipasi dan control yang efek f.”¹⁴ S e m a n ga t o t o n o m i j u ga t e r ke n d a l a o l e h p e n ga b a i a n b a n y a k kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian atas regulasi otonomi ke ka mereka menjalankan berbagai program sektoral mereka. Menurut Jaweng, bahkan pada prak knya selama ini sejumlah urusan seja nya adalah urusan desentralisasi justru dilakukan dalam kerangka dekonsentrasi.¹⁵ Penulis juga sepakat dengan pendapat bahwa terdapat kesan resentralisasi yang terwujud dalam penguatan provinsi dan posisi gubernur sebagai wakil pusat, seper halnya yang disoroti oleh Indrajat.¹⁶ Semangat resentralisasi ini diantaranya ditunjukkan oleh besarnya penekanan UU Pemda 2014 pada pelaksanaan asas dekonsentrasi ke mbang desentralisasi. Salah satunya terwujud dalam penguatan posisi gubernur melalui penambahan fungsi dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 bahwa tugas dari gubernur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah: 1. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; 2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; 3. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang Rencana Pembangunan Jasa Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan J a s a M e n e n g a h D a e r a h ( R PJ M D ) , A P B D , p e r u b a h a n A P B D , ¹⁴ Ibid., hlm. 52. ¹⁵ Ibid., hlm. 53-54. ¹⁶ Himawan Indrajat, “Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia”, dalam B. Kurniawan, Proceeding Seminar Nasional UU Pemda: Solusi atau Masalah Yang Baru?, Bandar Lampung: Labpolokda JIP UNILA & MIP FISIP UNILA, 2015, hlm. 85-86.

517


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; 5. Melakukan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota; dan 6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sementara, kewenangan dari gubernur dalam melaksanakan fungsi kewenangannya adalah: 1. Membatalkan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupa /walikota; 2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupa /walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemda; 3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; 4. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan 5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini, Manor pernah mengingatkan bahwa dekonsentrasi yang dimaknai sebagai “the dispersal of agents of higher levels of government into lower level arenas” merupakan salah satu pe desentralisasi yang sebenarnya dak melibatkan proses pelimpahan kewenangan dari pusat, akan tetapi hanya 'relokasi' dari aparat yang bertanggung jawab kepada atasannya.¹⁷ Maka pada praktiknya, dekonsentrasi sesungguhnya mendukung sistem yang sentralis k, karena apa yang terjadi dalam pe desentralisasi ini adalah menguatnya pengaruh pusat terhadap daerah.¹⁸ Meski impresi posi f atas lahirnya UU Pemda 2014 ini cukup berdasar jika dilihat dari cakupan isu strategis yang diaturnya, namun dari berbagai pendapat di atas maka rasanya sulit untuk dak mengatakan bahwa semangat resentralisasi itu memang ada. Penarikan beberapa urusan strategis, baik ke pemerintah pusat maupun provinsi serta penguatan provinsi sebagai wilayah administra f dengan gubernur sebagai wakil pusat, mendasari argumentasi tersebut. Dalam perspek f ini, maka dapat dikatakan bahwa derajat otonomi daerah telah dikurangi dengan pemberlakuan UU Pemda 2014. ¹⁷ J. Manor, The Poli cal Economy of Democra c Decentraliza on, Washington D.C: The World Bank, 1999, hlm. 9. ¹⁸ Argumentasi serupa juga dikemukakan oleh J. Litvack, J.Ahmad, dan R. Bird, “Rethinking Decentraliza on in Developing Countries”, World Bank Sector Studies Series, Poverty Reduc on and Economic Management, Washington, D.C.: The World Bank, 1998. Demikian juga Joel Samoff dalam M. S. John dan J. Chathukulam, “Measuring Decentralisa on: The Case of Kerala (India)”, Public Administra on & Development, Volume 23, Nomor 4, 2003, hlm. 349; Ian Sco juga berpendapat bahwa dekonsentrasi atau desentralisasi administra f akan menghasilkan desentralisasi yang dak lengkap, dalam Ian Sco “Changing Concepts of Decentralisa on: Public Administra on and New Public Management in the Asian Context”, Asian Journal of Public Administra on, Volume 15, Nomor 3, 1996, hlm. 8.


518

E. Penutup Perjalanan praktik desentralisasi yang bergulir semenjak masa reformasi telah menunjukkan dinamika proses yang fluktua f. Keinginan untuk menerapkan kebijakan desentralisasi yang kondusif terhadap perwujudan otonomi daerah yang sesungguhnya ternyata dak semulus yang diinginkan banyak kalangan. Berbagai faktor telah menyebabkan pendulum mengayun antara k ekstrem desentralisasi dan sentralisasi. Namun demikian, dari analisis kri s atas konten kebijakan desentralisasi, dapat dikatakan bahwa pada saat ini kecenderungan pendulum berayun menuju arah k sentralisasi. Banyak pihak memberikan apresiasi kepada Indonesia ke ka negara ini bergerak ke arah sistem yang desentralis k saat Paket UU Pemda 1999 digulirkan. Pada saat itu, UU Pemda 1999 dipandang sebagai an tesis atas kondisi pada masa Orde Baru, dimana “the regions had neither influence over na onal government policies nor the power to control their own affairs” terfasilitasi pasca pemberlakuannya.¹⁹ Pada gilirannya, pengaturan ini telah menguatkan posisi tawar daerah berhadapan dengan pemerintah pusat. Meksipun begitu, perjalanan sejarah juga menunjukkan bahwa pendulum berayun ke arah k sentralisasi ke ka Paket UU Pemda 2004 dan UU Pemda 2014 diberlakukan. Kecenderungan ini diakibatkan oleh banyak faktor, baik administra fmanajerial maupun poli s. Beberapa faktor penyebab terpen ng, diantaranya: pertama, berdasarkan pengalaman revisi Paket UU Pemda 1999, alasan ke dakmampuan daerah dalam mengelola berbagai kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya merupakan salah satu yang mendasari upaya penarikan kembali kewenangan tersebut kepada pusat ataupun provinsi, sebagai wilayah adminsitra f dengan gubernur sebagai wakil pusat. Alih-alih otonomi yang dimiliki daerah pada saat itu dapat memperbaiki kualitas, baik proses penyelenggaraan pemerintahan maupun output serta outcome-nya, otonomi justru telah memfasilitasi berbagai persoalan di daerah, seper korupsi, buruknya pelayanan publik, eksploitasi sumber daya alam, hingga ekonomi biaya nggi akibat banyaknya pungutan serta etno-nasionalisme dalam bentuk nepo sme etnik 'putra daerah'. Pada gilirannya, berbagai alasan tersebut menjadi alasan teknis-manajerial yang melatarbelakangi pen ngnya Paket UU Pemda 1999 tersebut direvisi. Kedua, sebagaimana juga dikemukakan oleh Jaweng,²⁰ saat ini hampir semua daerah di Indonesia mengalami apa yang disebut dengan gejala fiscal stress sebagai tanda buruknya kesehatan fiskal daerah, dengan kondisi sumber penerimaan daerah sendiri jauh lebih kecil dibandingkan dengan subsidi pemerintah pusat. Ke dakmandirian fiskal ini pada gilirannya menjadi dasar bagi pemerintah pusat ¹⁹ E. Aspinall dan G. Fealy, Op.cit., hlm. 2. ²⁰ Robert Endi Jaweng, “Desentralisasi di Indonesia: Sketsa Masalah pada Sejumlah Elemen Kunci”, Op.cit., hlm 5556.

519


untuk melakukan pengendalian poli k dan administra f atas daerah. Ke ga, khusus untuk kasus Indonesia, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah berkaitan dengan kontestasi (cetak miring oleh Penulis) kepen ngan pusat dan daerah sehingga bukan sekedar persoalan teknis semata. Dalam hal ini, Hadiz berpendapat bahwa untuk memandang berbagai persoalan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia hanya dari perspek f administra f dan kesalahan teknis-manajerial semata adalah keliru.²¹ Serupa dengan pendapat Tsalik²² dan Slater,²³ Hadiz lebih lanjut mengatakan bahwa berbagai persoalan justru muncul karena desentralisasi diperlakukan hanya sebagai urusan administra f semata, bukan sebagai sebuah proses poli k yang dibatasi oleh adanya kontestasi (cetak miring oleh Penulis) kekuasaan dan kepen ngan dari berbagai pihak, terutama dalam hal ini adalah para elite pusat dan daerah. Hadiz juga sepakat bahwa memang peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki banyak kelemahan. Akan tetapi, dak dipungkiri juga bahwa kelemahan ini pada akhirnya memberikan peluang kepada pemerintah pusat untuk menarik kembali berbagai kewenangan yang telah dilimpahkan ke daerah. Keadaan inilah yang terjadi dimana pemerintah pusat menarik kembali berbagai kewenangan dengan menerbitkan berbagai peraturan yang kontroversial, misalnya penerbitan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan yang pada in nya menarik kembali kewenangan kabupaten/kota untuk mengelola urusan pertanahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 UU Pemda 1999. Demikian halnya dengan kewenangan pengelolaan hutan yang ditarik kembali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah penggan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang Kehutanan. Berbagai fenomena tersebut mendukung argumentasi yang dibangun oleh Eaton,²⁴ bahwa untuk pemerintah pusat, “decentraliza on is neither inevitable nor irreversible”. Di lain pihak, kelemahan pengaturan kebijakan desentralisasi juga sesungguhnya telah memberikan 'keuntungan' kepada daerah dengan melakukan interpretasi berbagai pasal dalam UU Pemda sesuai dengan kepen ngan terbatas mereka (narrow interests), terutama untuk kasus-kasus penerapan pajak dan retribusi yang eksesif terhadap para pebisnis maupun masyarakat di daerahnya. ²¹ Vedi R. Hadiz, “Power and Poli cs in North Sumatra: The Uncompleted Reformasi”, dalam E. Aspinall dan G. Fealy, Op.cit., hlm. 123. ²² S. Tsalik, “Size and Democracy: The Case for Decentraliza on”, dalam Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolida on, Baltomore: The John Hopkins University Press, 1999, hlm. 138-139. ²³ D. Slater, “Territorial Power and The Peripheral State; The Issue of Decentraliza on”, Development and Change, Volume 20, 1989, hlm. 511. ²⁴ K. Eaton, “Poli cal Obstacles To Decentraliza on: Evidence From Argen na and The Philippines”, Development and Changes, Volume 32, 2001, hlm. 103.


520

Dari perspek f inilah penulis berpendapat bahwa persoalan kebijakan desentralisasi bukanlah semata-mata persoalan yang sifatnya administra fmanajerial, namun merupakan persoalan yang sifatnya poli s karena menyangkut kontestasi (cetak miring oleh penulis) kekuasaan dan kepen ngan berbagai pihak. Seper halnya juga dikemukakan oleh Hadiz,²⁵ berbagai persoalan kebijakan desentralisasi di Indonesia, termasuk fenomena resentralisasi pada saat ini, mengonfirmasi pendapat bahwa “decentraliza on is ul mately not a ma er of technical calcula on only, but more fundamentally, a ma er of contes ng power”, terutama menyangkut pengelolaan berbagai sumber daya yang ada di daerah. Lebih lanjut, Hadiz berpendapat bahwa kontestasi kekuasaan tersebut seringkali juga diekspresikan sebagai “in terms of local pride, or ethnic or regional iden ty versus na onal unity”. Selain itu, pengalaman sejarah juga menunjukkan bahwa 'pertarungan' antara para pendukung sentralisasi dan desentralisasi pada akhirnya akan senan asa berkontribusi pada dinamika kebijakan desentralisasi di Indonesia di masa yang akan datang.

Da ar Pustaka Buku A. G. Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Aspinall, E. dan G. Fealy, Local Power and Poli cs in Indonesia, Ins tute of Southeast Asian Studies, Singapura, 2003. B. Kurniawan, Proceeding Seminar Nasional UU Pemda: Solusi atau Masalah Yang Baru?, Labpolokda JIP UNILA & MIP FISIP UNILA, Bandar Lampung, 2015. Diamond, Larry, Developing Democracy: Toward Consolida on, The John Hopkins University Press, Baltomore, 1999. Kingbury, D. dan H. Aveling, Autonomy and Disintegra on in Indonesia, RoutledgeCurzon, London dan New York, 2003. Manor, J., The Poli cal Economy of Democra c Decentraliza on, The World Bank, Washington D.C, 1999. R.W. Triputro dan Supardal, Pembaharuan Otonomi Daerah, APMD Press, Yogyakarta, 2005. S. Wignjosubroto, (dkk.), Pasang-surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Ins tute for Local Government bekerjasama dengan Yayasan TIFA, Jakarta, 2005.

²⁵ Vedi R. Hadiz, Op.cit., hlm. 123.

521


Dokumen Lain Antara, “Presiden: Pelaksanaan Otonomi daerah Belum Lancar”, diakses pada 1 Desember 2005. Caragata, W., “Autonomy's Losers”, Asiaweek Magazine, Volume 27, Nomor 19, 2 0 0 1 , h p : / / w w w. a s i a w e e k . c o m /a s i a w e e k / m a ga z i n e / n a o n s / 0,8782,109280,00html, diakses pada 18 Mei 2001, . Eaton, K, “Poli cal Obstacles To Decentraliza on: Evidence From Argen na and The Philippines”, Development and Change, Volume 32, 2001. ELSAM, “Pusat versus Daerah”, h p://www/elsam.or.id, diakses 1 Juli 2005. Forum Keadilan, “Tarik Ulur Revisi UU Otonomi Daerah”, Nomor 32, 2004. Indra J. Piliang, “Darurat Otonomi Daerah”, h p://suarapembaruan.com /2014/news/12/15/15/editor/edi03.htm, diakses 2 Juni 2007. John, M. S. dan J. Chathukulam, “Measuring Decentralisa on: The Case of Kerala (India)”, Public Administra on & Development, Volume 23, Nomor 4, 2003. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, “Pembahasan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, diakses 2 Juni 2015. Kompas, “ADEKSI Tolak Rencana Revisi UU No. 22/1999”, diakses pada 31 Januari 2002. Laporan Utama Forum Keadilan, “Tarik Ulur Revisi UU Otonomi Daerah”, Forum Keadilan, Nomor 32, 2 Januari 2004. Litvack, J, J, Ahmad, dan R. Bird, “Rethinking Decentraliza on in Developing Countries”, World Bank Sector Studies Series, Poverty Reduc on and Economic Management, The World Bank, Washington, D.C., 1998. Moriwana, “UU 23/2014 Munculkan So Sentralisasi”, h p://www.moriwana.com /uu-232014-langkah-mundur-reformasi/, diakses 31 Mei 2015. Pikiran Rakyat, “UU 32/2004 Mengulang Orba”, diakses pada 24 April 2005. Robert Endi Jaweng, “Desentralisasi di Indonesia: Sketsa Masalah pada Sejumlah Elemen Kunci”, Analisis CSIS, Kuartal Pertama, Volume 44, Nomor 1, 2015. Sco , I., “Changing Concepts of Decentralisa on: Public Administra on and New Public Management in the Asian Context”, Asian Journal of Public Administra on, Volume 15, Nomor 3, 1996. Slater, D, “Territorial Power and The Peripheral State; The Issue of Decentraliza on”, Development and Change, Volume 20, 1989. Tempo Interak f, “Pemprov Sulsel: Tunda Revisi UU Otonomi daerah”, diakses pada 20 Oktober 2001.

Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Dokumen Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

522

Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Pada Era Reformasi*

Recommend Documents