Jakarta, 26 September 2013

Siti Tri Joelyartini Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan

Jakarta, 26 September 2013 KADIN SERIES OF ASEAN BUSINESS ROUNDTABLE 1

Outline Presentasi 1. 2. 3. 4.

Perjalanan ASEAN Menuju MEA 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Pasar Tunggal Jasa ASEAN Liberalisasi Jasa Konstruksi, Transportasi di ASEAN 5. Peluang Ekspor Jasa Konstruksi dan Transportasi Indonesia ke ASEAN

2

PERJALANAN ASEAN MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

3

KRONOLOGI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 ASEAN Vision 2020 Stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang menurun, (KTT ASEAN, Kuala Lumpur, Des 1997) Bali Concord II 2003 3 pillar untuk mewujudkan Visi ASEAN: (1) ASEAN Economic Community, (2) ASEAN Security Community, dan (3) ASEAN Socio-Cultural Community (KTT ASEAN, Bali, Oktober 2003) Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 Para Pemimpin ASEAN mensahkan roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 pd 1 Maret 2009 di Hua Hin-Cha am, Thailand, yang memuat 3 (tiga) cetak-biru Masyarakat ASEAN: (1) Politik-Keamanan, (2) Ekonomi, dan (3) SosialBudaya.

4

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015  Pada pilar ekonomi, yang menjadi roadmap adalah ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2015;  Implementasi AEC Blueprint dibagi ke dalam empat periode: (1) 2008 – 2009; (2) 2010 - 2011; (3) 2012 – 2013; (4) 2014 – 2015;  Rincian mengenai langkah yang harus diwujudkan pada setiap periode dapat diperiksa pada Strategic Schedule for ASEAN Economic Community yang menjadi bagian integral dari AEC Blueprint;

5

ELEMEN PILAR AEC BLUEPRINT  Memuat rencana aksi dan target waktu hingga tahun 2015: 1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional: arus barang, jasa, dan investasi yg bebas, tenaga kerja yang lebih bebas, arus permodalan yang lebih bebas, Priority Integration Sectors (PIS), serta pengembangan sektor food-agriculture-forestry; 2. Kawasan Berdaya-saing Tinggi: kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, HKI, pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, perpajakan, e-Commerce; 3. Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata: pengembangan UKM, prakarsa bagi integrasi ASEAN (untuk CLMV); 4. Integrasi dengan Perekonomian Dunia: pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, partisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global.

 Implementasi baik tingkat ASEAN maupun tingkat nasional sejak 2008 dan dimonitor dengan mekanisme Scorecard  AEC Scorecard.

6

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

7

PILAR 1: INTEGRASI PILAR PASAR TUNGGAL DAN BERBASIS PRODUKSI • Arus Bebas Barang: Bebas tarif bea masuk (TBM) kecuali TBM beberapa produk (INA : Beras, Gula dan Minol); Non Tariff Barriers (NTBs) semakin berkurang; SKA/COO; harmonisasi atau saling mengakui standar mutu barang, sistem kepabeanan yang semakin sederhana, Nasional Single Window (NSW)/ASEAN Single Window (ASW); penerapan National Trade Repository (NTR)/ATR); Self Certification (SC) • Arus Bebas Jasa telekomunikasi, kesehatan, pariwisata, transportasi udara, keuangan, dll: Penyertaan Modal Asing hingga 70%, hambatan perdagangan jasa dihapus secara nyata, mobilitas tenaga kerja professional semakin bebas. • Arus Bebas Investasi: menghapus hambatan terhadap investasi asing (FDI), promosi investasi. • Bidang Lainnya: ASEAN memiliki cadangan beras untuk tujuan emergensi (APTERR) dan sistem informasi ketahanan pangan (AFSIS) 8

AEC Scorecard 79,40% Periode 1 Januari 2008 — Juli 2013

83,30% Periode 1 Januari 2008 — Juli 2013

9

PERANAN JASA DALAM PEREKONOMIAN DUNIA, ASEAN DAN INDONESIA

10

MENGAPA JASA PENTING BAGI ASEAN 







  

SEKTOR JASA MEMBERIKAN KONTRIBUSI SEBESAR 41,5% DARI TOTAL PDB ASEAN PADA TAHUN 2009. INVESTASI JASA DI ASEAN PADA TAHUN 2009 MENCAPAI 50% DARI TOTAL INVESTASI. KONTRIBUSI EKSPOR JASA ASEAN MENCAPAI 12% DARI TOTAL GDP TAHUN 2011. TOTAL PERDAGANGAN JASA INTRA ASEAN MENCAPAI US$ 44,4 MILYAR LEBIH KECIL DIBANDING PERDAGANGAN JASA EXTRA ASEAN SEBESAR US$ 216,5 MILYAR. SUMBER: ASEAN INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES 2005-2011 ASEAN STATISTICAL YEAR BOOK 2010 ASEANSTATS, ASEAN SECRETARIAT 2011

11

Figure 1. GDP by industrial origin

Source: BPS (accessed on 13 February 2013)

CONTRIBUTION TO EMPLOYMENT

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

 Integrasi sektor jasa dimulai sejak ditandatanganinya AFAS pada 15 Desember 1995  Komitmen sektor jasa dinegosiasikan ke dalam paket-paket komitmen (Protocol to Implement AFAS). Hingga saat ini ASEAN telah menyelesaikan delapan paket komitmen AFAS, dan akan menyelesaikan dua paket berikutnya di tahun 2013 dan 2015.  Tujuan AFAS:  Meningkatkan kerja sama dibidang jasa diantara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, divesifikasi kapasitas produksi serta pasokan dan distribusi jasa, baik antara para penyedia jasa di ASEAN maupun di luar ASEAN.  Memfasilitasi pertumbuhan sektor barang, jasa dan investasi (sektor jasa sebagai “pelumas” pertumbuhan sektor jasa sendiri maupun sektor lainnya).  Menghapus hambatan perdagangan jasa secara substansial antara anggota ASEAN. 15

 Liberalisasi jasa dilakukan secara progresif sesuai dengan roadmap yang telah disepakati.  Pada tahun 2015, sebanyak 128 sektor jasa (ditambah sektor keuangan bank dan non bank serta jasa angkutan udara) akan terbuka dengan kepemilikan ASEAN (Foreign Equity Participation/FEP) maksimum sebesar 70%, serta tidak adanya hambatan maupun diskriminasi untuk cross border supply dan consumption abroad.  Telah ditandatangani Protokol Implementasi AFAS Paket 8 oleh Menteri Perdagangan (tanggal 28 Oktober 2010)  AFAS Paket 8: sebanyak 80 sub-sektor dengan ambang batas mode 1 dan 2 none dan mode 3 untuk PIS 70% dan non PIS 51%.  Catatan: Indonesia menggunakan fleksibilitas untuk FEP di 22 subsektor. 16

• Kerangka waktu integrasi sektor jasa ASEAN: - Tahun 2010 : 4 sektor jasa prioritas (air transport, e-ASEAN, healthcare & tourism): Mode 3, Foreign Equity Participation (FEP) 70% - Tahun 2013 : Sektor logistik (jasa pergudangan, pengepakan, kargo, kurir, jasa pengiriman barang): Mode 3, FEP 70% - Tahun 2015 : Semua sektor: Mode 3, FEP 70%, no barriers untuk Mode 1 & 2  Revisi target integrasi sub-sektor: - Tahun 2010 : AFAS-8 : 80 sub-sektor, baru tercapai 2012, belum semua negara ASEAN meratifikasinya termasuk Indonesia - Tahun 2013 : AFAS-9 : 104 sub-sektor - Tahun 2015 : AFAS-10: 128 sub-sektor • Saat ini mulai dilakukan persiapan pembahasan Enhancement of AFAS menjadi ASEAN Trade in Services Agreement. Catatan: Mode 1 = cross border supply/Mode 2 = consumption abroad/Mode 3 = commercial presence/Mode 4 = presence of natural person 17

 Dalam rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil telah ditandatangani Perjanjian Perpindahan Tenaga Kerja (Movement of Natural Person) ASEAN di Cambodia bulan November 2012.  Tujuan MNP Agreement:  Menyediakan hak dan kewajiban terkait dengan perpindahan tenaga kerja terampil di antara negara anggota ASEAN.  Memfasilitasi perpindahan tenaga kerja terampil yang terkait dengan kegiatan perdagangan dan investasi di antara negara anggota ASEAN.  Membangun prosedur yang transparan dan efisien dalam aplikasi formalitas keimigrasian terkait ijin tinggal sementara dari tenaga kerja terampil dimana perjanjian ini berlaku.  Melindungi integritas perbatasan negara anggota dan melindungi tenaga kerja terampil domestik dan tenaga kerja terampil permanen di dalam teritori negara anggota. 18

 Apa saja yang difasilitasi:  Transparansi dalam pemberian Visa untuk kategori natural person yaitu: - kunjungan bisnis, - perpindahan tenaga kerja antar perusahaan (intra corporate transferee khusus untuk Executive, Manager dan specialist), - penyedia jasa yang dikontrak tanpa adanya keberadaan secara komersial (Contractual Services Supplier). - kategori lainnya seperti yang ditetapkan dalam Schedule of Commitments.  Pemberian fasilitas tersebut diberikan bagi penyedia jasa di sektor atau sub-sektor jasa sesuai dengan yang telah dikomitmenkan pada AFAS 8 atau di ASEAN FTA lainnya. 19

 Dalam rangka memfasilitasi pergerakan penyedia jasa terampil di Kawasan ASEAN telah ditandatangani kesepakatan saling pengakuan (Mutual Recognition Agreements) untuk 8 (delapan) jenis tenaga terampil sebagai berikut No 1 2 3 4 5 6 7 8

MRA MRA on Engineering Services MRA on Nursing Services MRA on Architectural Services Framework Arrangement for Mutual Recognition on Surveying Qualification MRA on Tourism Professional MRA on Accountancy Services MRA on Medical Practitioners MRA on Dental Practitioners

Tempat dan Tanggal Penandatanganan Kuala Lumpur, 9 Desember 2005 Cebu, Filipina, 8 Desember 2006 Singapura, 19 November 2007 Singapura, 19 November 2007 Hanoi, Vietnam, 9 Januari 2009 Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009 Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009 Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009 20

JASA KONSTRUKSI INDONESIA DI ASEAN

21

Perkembangan Jasa & Komponennya Hampir semua komponen jasa mencatat defisit kecuali jasa perjalanan (travel), jasa komunikasi dan jasa pemerintah. Jasa konstruksi pada tahun 2011 mulai menunjukan surplus. (Juta USD) Uraian Jasa-Jasa

A. Jasa Transportasi

2005 -9.122

2006 -9.874

2007

2008

-11.841

-12.998

2009 -9.741

2010

2011

-9.324

-11.822

-4.606 -6.079 -7.294 -11.094 -4.083 -6.007 -8.714

B. Jasa Perjalanan (Travel)

938

418

442

1.823

282

563

673

C. Jasa Komunikasi

504

531

702

320

578

579

617

-241

-529

-282

-83

-213

-72

59

E. Jasa Asuransi

-324

-352

-645

-663

-1.298

1.131

-1.267

F. Jasa Keuangan

-172

-163

-84

-37

-227

-118

-227

G. Jasa Komputer dan Informasi

-414

-477

538

-536

-516

-471

-512

H. Royalti dan Imbalan Lisensi

-698

-859

-1.055

-1.300

-1.492

-1.557

-1.710

-4.141

-2.522

-3.195

-1.645

-2.998

-1.147

-747

-109

-50

52

-49

-51

-29

-56

143

208

160

264

277

65

56

D. Jasa Konstruksi

I. Jasa Bisnis Lainnya J. Jasa Personal, Kultural & Rekreasi K. Jasa Pemerintah

Sumber: Direktorat Statistik dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia

22

 Indonesia memiliki keunggulan pada tenaga kerja semiterampil dan berketerampilan menengah untuk diekspor.  Kebutuhan infrastruktur yang cukup tinggi di beberapa negara anggota ASEAN seiring dengan pertumbuhan penduduk, menjadi peluang bagi perusahaan/tenaga kerja konstruksi nasional untuk masuk ke pasar negara lain.  Membangun kompetensi perusahaan dan tenaga kerja nasional melalui alih pengetahuan dengan perusahaan konstruksi asing.  Mengembangkan jejaring yang kuat dengan perusahaan konstruksi asing dalam rangka berpartisipasi dalam proyekproyek global, melalui perusahaan patungan. Sumber: Kajian AIPEG 2010

23

 Indonesia telah memberikan komitmen subsektor jasa konstruksi dan teknik terkait lainnya dalam AFAS sbb: 1. Pekerjaan Konstruksi Umum untuk Gedung (CPC 512) 2. Pekerjaan Konstruksi Umum untuk Teknik Sipil (CPC 513) 3. Pekerjaan Instalasi dan Perakitan (CPC 514 dan CPC 516) 4. Pekerjaan Penyelesaian dan Penataan Gedung (CPC 517) 5. Lainnya (CPC 511, CPC 515 dan CPC 518)  Indonesia mengizinkan perusahaan konstruksi ASEAN untuk masuk dan mendirikan perusahaan (Joint Venture) dengan kepemilikan modal asing maksimal 55%, dan melakukan Joint Operation dengan mendirikan Representative Office. 24

Terdapat dua hal yang menjadi tujuan Indonesia dalam liberalisasi jasa Konstruksi dan Transportasi di ASEAN sbb: 1.Memperbaiki akses perusahaan (Mode 3)

pasar

untuk

2.Memperbaiki akses pasar untuk tenaga kerja terampil (Mode 4) 25

Indonesia dapat meningkatkan akses pasar Mode 3-nya melalui langkah-langkah sbb:  Menggunakan internasional.

jalur

diplomasi

perdagangan

 Mengembangkan kemampuan perusahaan konstruksi nasional.  Menyediakan bantuan keuangan bagi perusahaan konstruksi nasional untuk mendukung ekspor jasa perusahaan nasional.  Menyediakan pengamatan pasar (market intelligence).  Menyediakan bantuan pemasaran melalui partisipasi di pameran-pameran internasional. 26

No

Aspek Daya Saing

Penilaian

1

Kapasitas teknis

Baik

2

Pengelolaan konstruksi

Baik

3

Akses terhadap modal

Lemah

4

Akses terhadap jaminan bank

5

Biaya uang (bunga jaminan bank)

Tinggi

6

Pemahaman terhadap pasar internasional

Lemah

7

Pemahanan terhadap bahasa asing

Lemah

Sumber: Sumaryanto 2010

Lemah (mahal)

27

Kategori Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia

Jumlah

Ahli Bersertifikat Junior

81.452

Ahli Bersertifikat Junior Lanjut

26.470

Ahli Bersertifikat Senior

3.093

Spesialis terampil bersertifikat Tingkat 3

31.233


114.010


148.232


28

• Jumlah Badan Usaha Konstruksi yang tersebar dari Sabang-Merauke sebanyak 177. 754 Sumber: LPJKN


29

PELUANG EKSPOR JASA KONSTRUKSI INDONESIA KE NEGARA ASEAN

Sector or Subsector Pre-erection Work at Construction Site (CPC511),Construction Work for Buildings (CPC512),Construction Work for Civil Engineering (CPC513),Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC514), Special Trade Construction (CPC515), Installation Work (CPC516),Building Completion and Finishing Work (CPC517). Renting services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works with operator (CPC 518)

Limitation on Market Access

Limitation on National Treatment

(1) Unbound *

(1) Unbound*

(2) None

(2) None

(3) Foreign Citizen registered may hold up to maximum 55% equity

(3) Unbound

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section

(4) Unbound

Additional Commitments

31

Limitation on Market Access General Construction (1) Unbound * Work for Buildings (CPC 512), General (2) None Construction Work for Civil Engineering (3) None (CPC 513), Installation and Assembly Work (CPC 514, CPC (4) Unbound, except as indicated in the 516), Building horizontal section Completion and Finishing Work (CPC 517), Other (CPC 511, 515, 518) Sector or Subsector

Limitation on National Treatment (1) Unbound*


(2) None (3) None (4) Unbound, except as indicated in the horizontal section

32

Sector or Subsector Pre-erection Work at Construction Site (CPC 511)

(1) (2) (3)

Construction Work for Buildings (CPC 512) Construction Work for Civil Engineering (CPC 513) Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC 514) Special Trade Construction (CPC 515) Installation Work (CPC 516)

(4)

Limitation on Market Access Unbound*

Limitation on National Treatment (1) Unbound*

None (2) None except through a (3) representative office, regional office or locally incorporated joint venture corporation with Malaysian individuals or Malaysian controlled corporations or both. Aggregated foreign shareholding in the joint venture corporation shall not exceed 51per cent Unbound except as (4) indicated in the horizontal section


None None

Unbound except as indicated in the horizontal section

Building Completion and Finishing Work (CPC 517) 33


Sector or Subsector


Pre-erection Work at Construction Site (CPC 511)

(1)

Unbound due to technical feasibility

(1)

None

Construction Work for Buildings (CPC 512)

(2)

None

(2)

None

(3)

commercial presence of foreign (3) service suppliers and/or providers are permitted in accordance with the Union of Myanmar Foreign Investment Law 1988 and the Myanmar Companies Act 1914 under this law:

Construction Work for Civil Engineering (CPC5 13) Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC 514) Special Trade Construction (CPC 515) Installation Work (CPC 516) (4) Building Completion and Finishing Work (CPC 517) Renting services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works with operator (CPC 518)

100 % foreign Investment or Joint venture with a Myanmar citizen or enterprises with a Minimum of 35 % equity is permitted. Subject to the Union of (4) Myanmar Foreign Investment Law, Myanmar Labour Laws and Immigration Laws. Management, Professional and Technical Experts unless mentioned otherwise are allowed to stay up to one year and extendable there on.


As indicated in market access column

a. As indicated in market access column b. Unskilled labour is not allowed in Myanmar c. The government needs to regulate the flow of foreign workers to ensure social cohesion in Myanmar 34

Sector or Subsector

A.General construction work for buildings (CPC 512) B. General construction work for civil engineering (CPC 513) C. Installation and assembly work (CPC 514+CPC 516) D. Building completion and finishing work (CPC 517) E. Other (CPC 511+ CPC 515)



(1) Unbound due to lack of (1) Unbound due to lack of technical technical feasibility feasibility (2) None (2) None 40% foreign (3) a) Unbound (3) a) equity for construction of b) Foreign Contractors are required to locally funded private secure a Special Contractor’s License form projects the Philippine Contractors Accreditation b) 100% foreign Board on a per project basis equity for foreignForeign Contractors are required to funded/ assisted employ qualified Filipino Sustaining internationally-bid Technical Employees (STE) who meet the construction projects minimum requirements for the category and classifications applied for Foreign Contractors are required to have a Resident Alien Representative (RAR) in the Philippines who is a holder of an Alien Certificate of Registration (ACR) and a working visa to receive summons and act for and in behalf of the company (4) Unbound, except as (4) Unbound, except that foreign engineers indicated in the or architects to be involved in horizontal section undertaking construction and related activities must register/secure the necessary permit from the Phil Regulation Commission, the Bureau of Immigration and the Department of Labour and Employment

Additional Commitme nts

35

Sector or Subsector


Renting services (1) None related to equipment for const. (2) None or demolition of building or civil (3) Maximum engineering works, 40% Foreign with operator (CPC Equity 518)



(1) None (2) None (3) All executives and managing officers must be Filipino citizens

(4) Unbound, (4) Unbound except as indicated in the horizontal section

36


Sector or Subsector

Construction Services (CPC 511 – 518)


(1)

None

(1) None

(2)

None

(2) None

(3)

None

(3) None

(4)

Unbound, (4) Unbound except as indicated in the horizontal section


37

Sector or Subsector Pre-erection Work at Construction Site (CPC 511) Construction Work for Buildings (CPC 512) Construction Work for Civil Engineering (CPC 513) Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC 514) Special Trade Construction (CPC 515) Installation Work (CPC 516) Building Completion and Finishing Work (CPC 517) Renting Services Related Equipment for Construction or Demolition of Building or Civil Engineering Works with Operator (CPC 518)with operator (CPC 518)

Limitation on Limitation on Market Access National Treatment (1) Unbound due to lack of (1) Unbound due to lack of technical feasibility technical feasibility (2) None

(2) None

(3) None, except: since 11 January 2010, branching is allowed.

(3) None, except that the chief of the branch has to be a resident in Viet Nam.


(4) aForeign construction (4) Unbound except as contractor can bring indicated in the into Viet Nam only Horizontal Measures management, technical personnel and foremen that Viet Nam cannot provide. Others as indicated in the Horizontal Measures.

38

PELUANG EKSPOR JASA TRANSPORTASI INDONESIA KE NEGARA ASEAN

Sektor Transportasi Angkutan Laut Negara

Sub sektor



Indonesia

Maintenance and repair of vessels

Joint venture with foreign equity participation up to 51% , for Eastern part of Java and eastern part of Indonesia, with vessels clasification 500 DWT above.

As indicated in the horizontal section

Malaysia

Maintenance and repair of vessels

Only through a representative office, regional office or locally incorporated joint venture corporation with Malaysian individuals or Malaysian controlled corporations or both. Foreign equity allowable up to maximum of 51 per cent.

Unbound

Thailand

Maintenance and repair of vessels exceeding 100.000 DWT

Foreign equity participation must not exceed 51 per cent of the registered capital and shall only operate through joint-venture with a juridical person of Thai national

None

Sektor Transportasi Angkutan Darat Negara

Sub sektor



Indonesia

Freight Transportation

Joint venture company with foreign equity participation up to 49%

As indicated in the horizontal section

Malaysia

Private services provided by car parks, parking lots and parking garages, whether or not roofed

Foreign equity shall not exceed 51 per cent

None

Thailand

Rental services of passenger cars with operator

Foreign equity participation must not exceed 49 per cent of the registered capital; and b. The number of foreign shareholders must be less than half of the total number of shareholders of the company concerne

None

TANTANGAN BERDASARKAN HASIL PERTEMUAN DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM RANGKA PEMENUHAN AEC 2015, TERDAPAT BEBERAPA TANTANGAN SEBAGAIMANA BERIKUT: TOTAL SUBSEKTOR YANG AKAN DIINTEGRASIKAN SEBANYAK 128 SUBSEKTOR. HAL INI DIRASAKAN CUKUP SULIT BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN PERTIMBANGAN APA YANG SUDAH DIKOMITMENKAN SAMPAI DENGAN AFAS PAKET 8, BELUM DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA BAGI SEKTOR JASA DOMESTIK. PEMBUKAAN MARKET ACCESS DENGAN KEPEMILIKAN MODAL ASING SAMPAI DENGAN 70% DI TAHUN 2015 AKAN MENGHADAPI KESULITAN MENGINGAT PERATURAN DI MASING-MASING SEKTOR SEPERTI UNDANG-UNDANG ADVOKAT, UNDANG-UNDANG PELAYARAN, UNDANG-UNDANG PENYIARAN, UNDANGUNDANG POS MEMBATASI KEPEMILIKAN MODAL ASING DIBAWAH DARI THRESHOLD YANG DITETAPKAN DI ASEAN. PEMAHAMAN PERATURAN BISNIS BIDANG JASA DI PASAR NEGARA-NEGARA ASEAN

42

INTEGRASI ASEAN DAN DAMPAKNYA SEKTOR KONSTRUKSI DAN TRANSPORTASI INDONESIA

Dampak bagi Pelaku Usaha

Kompetitor semakin banyak

Dampak bagi Konsumen

DAMPAK LAINNYA • Terpenuhinya demand jasa pada sektor transportasi yang belum termanfaatkan pelaku usaha dalam negeri. • Berkembangnya sektor transportasi di daerah tertinggal di Indonesia (khususnya daerah timur Indonesia)

STRATEGI INTERNAL ASEAN: –MENYELESAIKAN ISU-ISU IMPLEMENTASI –MEMPERKUAT KOORDINASI DITINGKAT NASIONAL DAN REGIONAL –MENDORONG PARTISIPASI AKTIF SEKTOR SWASTA DALAM PROSES PENCAPAIAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 46

STRATEGI INTERNAL INDONESIA: –MELAKUKAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DENGAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG JASA TERMASUK INSDUSTRI JASA –MEMPERKUAT SEKTOR PEMBINA DALAM MEMPERSIAPKAN PERATURAN DOMESTIK TERMASUK PERANGKAT HUKUM LAINNYA YANG MENDORONG PENGGIATAN PEREKONOMIAN DI BIDANG JASA –MENSTIMULASI PELAKU BIDANG JASA UNTUK MELAKUKAN JOINT VENTURE DENGAN PELAKU JASA NEGARA-NEGARA ASEAN YANG AKAN MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK, PENYERAPAN TENAGA KERJA, TRANSFER TEKNOLOGI, DLL –MEMPERSIAPKAN BERBAGAI INFORMASI PERATURAN DAN PASAR JASA NEGARA-NEGARA ASEAN –MEMPERSIAPKAN SUMBERDAYA INDONESIA UNTUK BERKOMPETISI DALAM MEA 2015 – MEMPERKUAT INDUSTRI JASA DOMESTIK TERUTAMA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA MELALUI PENINGKATAN EFISIENSI, KUALITAS, SIZE ATAU KAPASITAS, DLL. 47

TERIMA KASIH

Jakarta, 26 September 2013

Recommend Documents