LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
Bentuk Permohonan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN INVESTASI/IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 1. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan : a. IZIN PRINSIP dalam rangka pendirian perusahaan baru/dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri/ dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri; b. IZIN INVESTASI dalam rangka pendirian perusahaan baru/dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri sesuai dengan kriteria tertentu; atau c. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL dalam rangka perluasan usaha, 2. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/BPMPTSP KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK)
I. KETERANGAN PEMOHON A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia. 1. Nama Pemohon a. Alamat b. E-mail
: ……………………………………… : ……………………………………… : ………………………………………
(diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)
2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif) : ……………………………………… a. Alamat Korespondensi : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… b. Telepon : ……………………………………… c. Faksimili : ……………………………………… d. E-mail : ……………………………………… B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia. 1. Nama Pemohon a. Jabatan dalam perusahaan b. E-mail
(diisi dengan data pimpinan perusahaan)
: ……………………………………… : ……………………………………… : ………………………………………
-22. Nama Perusahaan : ……………………………………… a. Alamat kedudukan perusahaan : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… b. Telepon : ……………………………………… c. Faksimili : ……………………………………… d. E-mail : ……………………………………… 3. Akta Pendirian : ……………………………………… dan Perubahannya (diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta) 4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan) dari Menteri Hukum dan HAM : ……………………………………… (diisi dengan Nomor dan Tanggal)
5. NPWP Perusahaan
: ………………………………………
6. Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki -
No.
Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha Dapat dibuat dalam lembaran terpisah
Nomor dan Lokasi Tgl Perizinan/ Proyek Persetujuan
Bidang Usaha
Jenis barang/jasa
Satuan
Tenaga Luas Kerja Kapasitas Tanah Indonesia Produksi (m²/ha) Orang (L/P)
Investasi (US$ /Rp)
Jumlah
II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia 1. Jika penanaman modal yang direncanakan : Bidang usahanya mencakup lebih dari satu bidang usaha (lima digit KBLI), dan/atau Lokasi proyeknya berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana penanaman modal (bidang usaha, lokasi proyek, jenis/kapasitas produksi, luas tanah, tenaga kerja Indonesia dan nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha (lima digit KBLI) dan/atau untuk setiap lokasi. 2. Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data tambahan rencana perluasan usaha.
1.
Bidang Usaha
2. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/Kota c. Provinsi
3.
: ………………………………………
(diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI – 5 digit)
: ……………………………………… : ……………………………………… : ………………………………………
Produksi dan Pemasaran Per Tahun :
-3-
Jenis Barang/ Jasa
KBLI
Satuan
Kapasitas
Ekspor (%)
Keterangan
Perkiraan Nilai Ekspor per tahun
: US$ ………………………
4.
: …m2/ha(sewa/beli/menggunakan tanah proyek sebelumnya)*
Luas Tanah yang diperlukan
* coret yang tidak perlu
5.
Tenaga Kerja Indonesia
6.
Rencana Nilai Investasi (Rp/US$)*Coret yang tidak perlu a. Modal Tetap - Pembelian dan Pematangan Tanah : …………………………... - Bangunan / Gedung : …………………………... - Mesin/Peralatan : …………………………... (cantumkan nilai mesin dalam satuan US$) (US$………………………) -Lain-lain : …………………………... Sub Jumlah b.Modal Kerja (untuk 1 turn over) Jumlah (a+b)
: …Orang(...Laki-Laki/...Perempuan)
: …………………………... : …………………………... : …………………………...
Keterangan: - Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), yang berada dalam satu sub-golongan usaha (empat digit KBLI) di luar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/lembaga pembina. - Untuk Izin Investasi jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dan/atau menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang.
7.
Rencana Permodalan (Rp/US$)*Coret yang tidak perlu a. Sumber Pembiayaan - Modal Sendiri
: ……………………………
- Laba ditanam kembali
: ……………………………
(diisi apabila ada)
- Pinjaman Pinjaman Luar Negeri
: ……………………………
Pinjaman Dalam Negeri
: ……………………………
Jumlah
: ……………………………
Keterangan: -
Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi
-
Modal sendiri = modal disetor = modal ditempatkan (khusus untuk pendirian perusahaan baru)
b. Modal Perseroan (Rp/US$) Coret yang tidak perlu - Modal Dasar
: ……………………………
- Modal Ditempatkan
: ……………………………
- Modal Disetor
: ……………………………
-4Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan No
Pemegang Saham *)
Alamat dan Negara Asal
Nilai Nominal Saham*)
%**)
Peserta Asing (…%)***) Nama : Nama : Peserta Indonesia (…%)***) Nama : NPWP : Nama : NPWP : Jumlah *) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US$. **) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham ***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing: - Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu - untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
1. Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing
atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No 6. Rencana Nilai Investasi dan No. 7. Rencana Permodalan, harus dibuat dalam bentuk “ Semula Menjadi”. Data “Semula” adalah data awal sebelum perubahan status. Data “ Menjadi” adalah data rencana setelah perubahan status. 2. Untuk permohonan perluasan usaha, apabila terjadi perubahan untuk data No. 7
Rencana Permodalan, maka harus dibuat dalam bentuk “ Semula - Menjadi”. Data “Semula” adalah data awal sebelum perubahan permodalan. Data “ Menjadi” adalah data rencana setelah perubahan permodalan.
III. PERNYATAAN Bahwa saya, nama : ………………………., dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT .............................. dengan ini menyatakan : 1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat. 2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas : a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.
-5-
…………………………..,……….20…….. Pemohon, Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan Meterai Rp. 6.000,……………….……………… Nama dan Jabatan Penandatangan
1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak subtitusi. 2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan: a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan; b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan; c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.
