Isu keamanan negara dan keamanan nasional ditampilkan ulang

FORUM KAJIAN PERTAHANAN DAN MARITIM

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

MENUJU MASYARAKAT INDONESIA BERKESADARAN MARITIM

I

su keamanan negara dan keamanan nasional ditampilkan ulang mengingat kaitannya dengan strategi nasional, kepentingan nasional, kebangsaan dan jati diri bangsa serta komit atau semangat untuk “survive” dimata dunia internasional. Strategi keamanan nasional sebagai benteng kepentingan nasional akan mengkoordinir strategi-strategi nasional untuk berorkestra dengan harmonis. Jantung strategi keamanan nasional adalah strategi pertahanan nasional – pantaslah kalau ketua harian WanKamNas adalah Menhan. Strategi keamanan nasional atau Strategi nasional atau Strategi instrumen kekuatan nasional (boleh pilih PEM, atau DIME, atau MIDLIFE , bagi RI mungkin plus Ma yakni Maritim) a.l: strategi pertahanan nasional dengan pemangkunya yakni Menhan, strategi diplomasi dan politik-nya dengan pemangkunya adalah Menlu. Ketidaksamaan pengertian tentang pendayagunaan instrumen kekuatan nasional melalui strategi instrumennya akan melemahkan daya juang dan daya ungkit (leverage) negara bangsa dimata dunia internasional untuk mencapai obyektif kepentingan nasional. Mengulang kembali kaitan antara tujuan nasional yang mendasar (fundamental of national goals ~ padanannya adalah muatan pembukaan UUD 45), tujuan nasional, kepentingan nasional, keamanan negara dan keamanan nasional. Semuanya akan berakar diawal pemerintahan baru dengan komitnya tentang muatan kepentingan nasional (die for) dan mempertahankannya (die hard) melalui strategi keamanan nasional. Komit inilah mungkin yang lebih tepat sebagai aplikasi pemersatu (utamanya harmonisasi dan koordinasi yang ketat antar strategi instrumen kekuatan nasional) dan inti wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dan negara. Tulisan berikutnya membahas perkembangan kerjasama pertahanan di Asia Tenggara. Asia selalu menarik untuk dibicarakan, mulai dari konflik Laut China Selatan, modernisasi militer beberapa negara di kawasan ini sampai kebangkitan China. Bangunnya sang Naga kuning itu misalnya, memberikan sinyal akan (atau sedang) adanya perubahan dalam keseimbangan kekuatan baru dalam hubungan internasional di kawasan. Benarkah demikian? Lalu bagaimanakah strategi Amerika dalam menghadapi kehadiran China di kawasan? Di lain pihak, negara-negara Asia Tenggara yang pada umumnya “negara lemah”, berada dalam setidaknya beberapa opsi. Pertama, bersekutu dengan China agar tidak menjadi musuh (bandwagoning). Atau kedua memperkuat diri dengan membentuk satu ikatan bersama dan menyeimbangkan China (balancing). Bagaimanakah ASEAN menyikapi adanya perubahan dalam perimbangan kekuatan ini? Bagaimana pula diplomasi pertahanan yang dilakukan negara-negara ASEAN? Dan bagaimanakah strategi Indonesia untuk memaksimalkan diplomasi dalam rangka kepentingan nasional?

Pemimpin Redaksi : Robert Mangindaan Wakil Pemimpin Redaksi : Ir. Budiman D. Said, MM Sekretaris Redaksi : Willy F. Sumakul S.IP Staf Redaksi : Goldy Evi Grace Simatupang S.IP Alamat Redaksi FKPM Jl. dr. Sutomo No. 10, Lt. 3 Jakarta Pusat 10710 Telp./Fax. : 021-34835435 www.fkpmaritim.org E-mail : [email protected] Redaksi menerima tulisan dari luar sesuai dengan misi FKPM. Naskah yang dimuat merupakan pandangan pribadi dan tidak mencerminkan pandangan resmi institusi. Ti d a k d iju a l u n t u k u m u m

REDEFINISI KEAMANAN, DOKUMENTASI KEAMANAN NASIONAL, KEPENTINGAN NASIONAL DAN STRATEGI NASIONAL Oleh : Budiman Djoko Said * Pendahuluan Dengan berakhirnya perang dunia ke-II, konsep dan studi keamanan dunia atau studi keamanan internasional bahkan studi pertahanan nasional relatif disamakan dengan studi penggunaan kekuatan militer (use of forces) antar negara dan fokus kepada peperangan besar. Refleksinya arti keamanan internasional ditujukan (fokus) pada integritas teritorial suatu negara bangsa dan konsekuensi buruk terhadap integritas ini adalah perang antar negara, khususnya negara-negara besar.1 Konsep keamanan terbarukan berkembang untuk menjawab pertanyaan apa dan siapa yang harus diamankan, bentuk alami ancaman internasional, dan respons bagaimana untuk mengontrol ancaman ini. Liputannya bisa saja berbentuk inkorporasi, interalia, berbagai tipikal aktor (misal keamanan manusia), berbagai tipikal ancaman (misal keamanan lingkungan) dan berbagai tipikal respons; seperti aksi kolektif non-militer. Sedemikian kompleknya isu keamanan di awal milenium ini --- sedikit saja muncul kekurang nyamanan langsung ditujukan pada keamanan, tidak peduli seperti apa bentuk dan perilaku yang kurang nyaman tersebut. Arti keamanan sendiri yang awalnya masih samar-samar, sepertinya memperoleh kesempatan meliput apa saja yang kurang nyaman dan keamanan menjadi identik dengan ancaman. Perkembangan yang dahsyat dari orde politik dunia, teknologi dan strategi keamanan nasional serta merta merubah persepsi keamanan itu sendiri. Di akhir perang dingin, mendadak isu keamanan mampu menyedot perhatian begitu besar utamanya bagi pakar hubungan *

1

Purnawirawan TNI-AL, mantan DanSeskoal, purna tugas tahun 2001, tahun 2002 bergabung dengan UPN Veteran Jakarta sebagai WR-III dan juga bergabung dengan CDMS (Center of the Defense and Maritime Studies) sekarang FKPM (Forum Kajian Pertahanan dan Maritim), 2006-2011 sebagai Rektor UPN Veteran, 2011, bergabung kembali dengan FKPM sebagai wakil ketua sampai sekarang. C, Elisabeth. St Jean, Norman Paterson School of International Affairs , Carleton University , Paterson Review, volume # 8, 2007, A Graduate Journal Of International Affairs, ”The Changing Nature Of “ International Security ”: The Need for an Integrated Definition”, hal 22, didalamnya mengutip juga dari konsep Lyyn Jones dan Joseph Nye, 1998.

Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, Kepentingan... strategi relatif disamakan artinya bahkan digunakan internasional. Bergesernya persepsi keamanan, sebagian sebaliknya dengan kebijakan --- komunitas non militer (mungkin) disebabkan oleh tumbuhnya orde dunia baru lebih suka menyebutnya kebijakan, sebaliknya militer dan “ditinggalkannya” sistem bi-polar menuju unilebih suka menyebutnya strategi. Umumnya banyak polar. Diperlukan pendalaman dan analisis ulang dari sisi orang berpendapat pengertian strategi dengan kebijakan sejarah perkembangan keamanan, politik, etimologik relatif sama, meski sebenarnya berbeda sedikit, periksa dan pandangan semantik --- untuk lebih memahami penggal gambar sebagai contoh di bawah ini. pengertian ancaman, definisi dan muatan arti ancaman dalam rangka mempertajam studi tentang National Policy struktur keamanan. Dimengertinya bentuk keamanan dan ancaman sebagai indikator Foreign Policy Economic Policy “ketidakamanan” (dan ketidaknyamanan, pen) memperbaiki kompetensi, kesanggupan Maritime Policy Defence Policy (civil)? pakar sosial dan pengambil kebijakan nasional untuk menghadapi tantangan Maritime Strategy Military Strategy (civil)? perbedaan dan pergeseran artian Land Air Naval keamanan ini. Perkembangan definisi Maritime Strategy Strategy Strategy Commerce keamanan akan mengerucut ke pengertian keamanan kooperatif. Format keamanan Seapower ini sesungguhnya meliput keamanan Maritime Capabilities Maritime Capabilities Joint Operations (military) (civil) internasional (tradisional) yang mengandung arti keamanan kolektif, pertahanan kolektif Naval operations Commercial operations Military Operations dan ditambah dua elemen baru yakni keamanan individual dan proyeksi stabilitas.2 Isu keamanan bagi masyarakat lebih mencuat keluar dalam format strategik yakni tampilnya Hint: Gambar diambilkan dari buku-buku karangan Geofferey keamanan nasional (strategi) yang terdokumentasikan Till, pakar kemaritiman dan ke Angkatan Lautan dari King serta perlu dipahami benar-benar oleh pemimpin College, Inggris. Perhatikan, Till menempatkan posisi policy 3 strategik dan negarawan. Sedangkan isu keamanan superior dibandingkan strategy --- jadi strategi akan merujuk nasional memerlukan pemahaman yang berbasis isu pada “policy”. Perhatikan juga bahwa maritime policy berada di bawah kontrol economic policy, karena maritim akan kepentingan nasional. Sedemikian pentingnya kedua isu memberikan sumbangan terhadap economics well-beings, dan tersebut, sehingga setiap elit nasional hampir pasti akan defence policy di bawah kontrol foreign policy, cukup beralasan mengatakan --- komitmen mempertahankan kepentingan mengingat kontrol penggunaan kekuatan militer untuk detterent nasional (to die for) dan melaksanakan strategi nasional berbasis saran strategi diplomatik. 4 (and die hard) , dengan kata lain politik nasional sama dengan politik menjamin tercapainya kepentingan Organisasi dipastikan mengembangkan dirinya dengan nasional. Atau komit berbangsa dan bernegara lebih basis misi atau goal yang merujuk (dan konsisten) visi masa difokuskan untuk mempertahankan kepentingan nasional depannya, setelah memprediksi posisi organisasi dimasa dan melaksanakan strategi-strategi nasional (atau mendatang, dan berhitung serta menilai sumber daya strategi keamanan nasional)5. Mudah mudahan makalah (yang langka) yang diperlukan. Analog dengan negara ini bisa menjelajahi isyarat-isyarat yang dikemukakan di sebagai struktur organisasi yang lebih kompleks dan atas. besar, dengan visi nasional yang tercermin dalam tujuan nasional yang mendasar (fundamental national goal’s) dan diturunkan ke dalam obyektif kepentingan nasional sebagai tujuan nasionalnya. Strategi adalah konsep kepemimpinan nasional untuk menggunakan sumber daya nasional (termasuk otoritas dan kewenangan) yang

Dokumentasi Strategi dan Pemahamannya Kata “strategi”, bisa digunakan dalam berbagai varian konteks. Misal strategi bisnis, strategi pelatihan, strategi finansial dan strategi riset nasional, dll.6 Seringkali definisi 2 3

4 5

6

Cohen, Richard, dan Mihalka, Michael, Marshall Center Papers # 3,“ Cooperative Security : New Horizons for International Order “, hal 2. Stolberg, Alan G, Proff of National Security, US Army War College, 2012, “ How Nation – States Craft National Security Strategy, Documents “, Foreword. Terdokumentasi bukan sekedar dicatat dalam lembaga negara, namun benar-benar menjadi pendukung, prasyarat tercapainya “core values” bangsa yakni kepentingan nasional. Kepentingan nasional dan strategi keamanan nasional harus terdokumentasikan sebagai rujukan bermanajemen nasional. Kepentingan nasional harus dibangun saat awal pemerintahan baru dan disetujui Parlemen, karena kepentingan nasional akan menjadi rujukan bermanajemen dan menjadi misi bangsa dalam jangka menengah. Terdokumentasi akan memperjelas dan konkrit serta kokoh rute perjuangan hidup bangsa yang harus dijalani dan mempertegas untuk apa bangsa ini berjuang matimatian (to die for dan die hard). Naval War Coll Press, Edisi ke-4, tahun 2004, “ Strategy and Force Planning” : --- ch8.“ To Die For : National Interest and the Nature of Strategy“, PH Liotta , Pengajar Economic Geography dan Keamanan Nasional US Naval War Coll,periksa halaman 111. Elit nasional , adalah semua kelembagaan kepemimpinan nasional, misal eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua negarawan baik sipil maupun militer. Praktek pemahaman kebangsaan mungkin sudah waktunya untuk mulai berani beranjak keluar untuk mempromosikan jati dirinya dan mempertaruhkan dua entiti tersebut (to die for) yakni bagi kepentingan nasional dan mempertahankan (die hard) strategi-strategi nasional sebagai instrumen untuk mempertahankan kelangsungan hidup (survival) suatu bangsa yang berdemokrasi, sama tingginya dengan bangsa lain . Setidak tidaknya memiliki dua (2) dampak besar, yakni spirit internal kepada bangsa sendiri dan semakin memperkokoh kesatuan, dll sedangkan keluar akan semakin disegani bangsa lain. Pemahaman kebangsaan sudah waktunya didemonstrasikan dalam suatu aksi mempromosikan kepentingan nasional dan menjalankan strategi-strategi nasional bukan berkutat-kutat sendiri ke dalam. Till dalam tulisannya meletakkan kebijakan secara hirarkhis di atas strategi (strategi dturunkan dari policy). Sejalan dengan mashab US Army War Coll (AWC), menegaskan bahwa policy adalah “apa yg harus dikerjakan” (what to do) dan strategi adalah “bagaimana mengerjakannya (how to do)”, strategi akan berada di bawah policy ~ ada (relatif) persamaan pengertian antara Geoffrey Till dengan US AWC.

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

2

Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, Kepentingan... pimpinan nasional. Konsep sangat sederhana ini setidaktidaknya mudah dipahami oleh elit nasional (eksekutif, legislatif, dan judisial) dan negarawan berikut logika pengembangan strategi yang sangatlah mutlak dan penting bagi keamanan nasional pada waktu damai dan perang. Pengembangan pemahaman strategi nasional yang dirancang dengan obyektif fisik yang dapat dicapai serta menjamin kondisi keamanan tertentu dalam sistem internasional yang akan ditemui nantinya. Keamanan nasional dan kelembagaan keamanan serta dokumentasinya menjadi bagian keprihatinan yang siginifikan di abad 21 ini. Negara tentunya memiliki strategi nasional yang beragam yang telah terdokumentasikan dan diklasifikasikan rahasia.12 Seringkali strategi yang berkaitan dengan keamanan nasional, bisa saja terbuka (meskipun sedikit ~ konsumsi publik dan demokrasi) atau tidak. Misalnya strategi diplomasi, politik luar negeri maupun keamanan dalam negeri atau strategi yang lebih khusus seperti strategi militer nasional dengan konten pembangunan kekuatan militer dan pengembangan peran, misi mendatang dan petunjuk umum atau strategi khusus perlawanan terorisme tidak harus selalu tertata dalam satu definitif dokumen.13 Klasifikasi yang terbuka akan lebih banyak ditampilkan dalam pidato atau penjelasan penjabat terkait, testimoni pejabat di depan Parlemen, atau konferensi di depan wartawan. Mengulas balik awal berkembangnya teori strategi (Clausewitz menyebutnya sebagai “policy”) sebagaimana diungkap Laksamana Henry Eccles... bagaimana mengerahkan semua elemen/instrumen kekuatan nasional untuk mendukung atau mencapai objektif kepentingan nasional.14 Instrumen kekuatan nasional yang diberdayakan sebagai strategi elemen kekuatan nasional--- adalah strategi ekonomi nasional, strategi militer nasional, dan seterusnya (dalam format tradisional ~ yang sangat mendasar), seperti gambar di bawah ini 15 :

ada untuk melaksanakan kontrol terhadap lingkungan dan lokasi geografis untuk mencapai obyektif (ends) sesuai keinginan “kebijakan” (dalam muatan strategi) yang telah ditentukan.7 Strategi menjamin direksi penggunaan koersif ataupun persuasif untuk mencapai obyektif yang telah ditetapkan. Direksi ini secara alami adalah proaktif dan bukan prediktif. Strategi berasumsi sementara situasi mendatang tidak dapat diprediksi, namun lingkungan strategik masih bisa dipelajari dan diperhitungkan. Untuk derajad tertentu bisa saja diantisipasi dan dimanipulasi. Hanya dengan analisis yang lengkap dan dalam, dapat diprediksi kecenderungannya, peluang isu, dan identifikasi ancaman serta pengaruh, dampak dan risikonya untuk mempertajam pilihan yang harus dilakukan negara. Cara (ways), sumber daya nasional (means) dan obyektifnya (ends) akan menjadi parameter-parameter yang saling terkait dalam proses melaksanakan visi dan misinya ---interaksi ketiga parameter disebut strategi. Rangkuman isu means, ways dan ends sewajarnya menjadi pengetahuan sangat mendasar bagi elit pimpinan nasional baik sipil maupun militer di negara manapun. Strategi sebagai ways, benar-benar merupakan wujud ketrampilan (craft) yang tinggi untuk menghubungkan ends dan means, dengan means yang sangat terbatas dan ends yang bisa saja berujud banyak (multiple objectives).8 Demonstrasi suatu strategi bisa saja muncul dalam dua (2) kategori strategi yakni deklaratori, aktual atau ideal.9 Kondisi terakhir aktual atau ideal boleh dibilang sangat sulit mengingat perlunya prasyarat (if only if) kecukupan sumber daya. Strategi ideal adalah strategi yang terpilih mengingat kesanggupan aksesnya terhadap sumber daya tak terbatas --- cocok sebatas teks buku dan sulit dihadapkan dengan realitas.10 Strategi deklaratori bisa saja strategi yang benar-benar di lakukan negara (atau bisa saja yang tidak dilakukan).11 Strategi deklaratori bisa saja tertutup atau “konfidensial” lebih sering muncul sepenggal– sepenggal dalam bentuk ungkapan atau pernyataan elit

7 8 9 10 11

12 13

14 15

Yarger, Harry. R, Strategy Theory For the 21 St Century, US Army War Coll, January 2006, Strategic Study Institute, “ The Little Book On Big Strategy ”, halaman 6. Kebijakan akan lebih banyak bicara tentang how to do, sebaliknya strategi akan bicara tentang what to do. Oleh karena itu pantaslah kalau Policy secara hirarkhis berada diatas Strategi . Hal ini memerlukan teknik solusi yang lebih rumit dengan konsep MCDM (multi criterion decision making). Kewajiban pemangku strategilah yang akan merumuskannya. Bartholomees,Jr, J. Boone,Editor, US Army War Coll, June 2012, “ US Army War Colllege Guide To National Security Issue,volume – I, Theory of War and Strategy “; ---ch2.” A Survey of The Theory of Strategy “ , oleh J. Boone Bartholomess, Jr, hal 17. Ibid, halaman 17. Ibid, hal 17. Contoh standar dua (2) MTW ( mandala perang besar) NATO , yang mengharuskan kekuatan NATO (dan AS) kapabel bertempur (kapabel=mampu, tanpa bukti riset lapangan berbentuk outcomenya sista baru sebatas bisa dibilang “bisa” dan masih dibilang “belum mampu”) di dua (2) MTW tersebut. Bertahun tahun setelah didengungkan resmi (deklaratori ~ offisial), analis dan elit militer AS justru sangat berkeberatan dengan konsep duo “ standar ” itu dan sangat yakin sulit dilaksanakan (realistik) dgn sumber daya yang ada. Samakah per definisi 2 (dua) standar tersebut dengan standar duo “ trouble-spot ” RI dalam waktu bersamaan yang sering didengung-dengungkan (sebagai input skenario pertahanan nasional) selama ini ? Ibid, hal 2. Ibid. Strategi keamanan nasional (dibaca Keamanan Nasional saja) adalah kumpulan semua strategi instrumen kekuatan nasional yang mendukung tercapainya obyektif kepentingan nasional. Oleh karena itu dokumen serta terdokumentasinya kepentingan nasional (dibuat Presiden dgn persetujuan Parlemen) menjadi prasyarat mutlak manajemen penyelenggaraan strategi nasional (penyelenggaraan negara). Konsekuensinya kepentingan nasional dan obyektifnya haruslah didefinisikan terlebih dahulu oleh Presiden, dan tentu saja tidak setiap tahun berubah-rubah tanpa alasan yang jelas. Perlu diingat bahwa kepentingan nasional akan menjadi rujukan bermanajemen nasional ~ visi bangsa. Berbeda antara kepentingan nasional dengan fundamental national goal yang terakhir ini lebih berperilaku “never ending”. Buku putih tidak termasuk dokumen strategi pertahanan nasional, buku ini lebih banyak berorientasi untuk konsumsi politik luar negeri dengan obyektif fisik lebih kepada CSBM (confidence and security building measures) nya, karena itu sulit dijadikan directing dan guidance kalkulus gelar kekuatan gabungan baik reguler maupun cadangan. Bartholomees,Jr, J. Boone,Editor, US Army War Coll, June 2012, “ US Army War Colllege Guide To National Security Issue,volume – I, Theory of War and Strategy “; ---ch1.” Why Is Strategy Difficult ? “, David Jablonsky, halaman 8. Ibid, halaman 9. Secara tradisional pilihannya adalah PEM (politik,ekonomi,militer/pertahanan nasional), lebih maju lagi adalah DIME, termaju adalah MIDLIFE (militer, informasional, diplomatik, legal, inteligen, finansial, dan ekonomi nasional).

3

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, Kepentingan... diplomatik dan kebijakan keamananan domestik (kamdagri ~ homeland security).17 Cara-cara ini yang lebih kuat dan efektif untuk mengikat para pemangku strategi kekuatan nasional (pemimpin kementrian atau departemen) berpikir sinergik dan terkoordinasi dalam menjalankan strategi masingmasing kementerian atau departemen. 18 2. Substansi stategi-strategi ini berfungsi sebagai blok “masukan” bagi penyelenggara legislatif, khususnya berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus pemersatu kegiatan. Lebih spesifik lagi dapat digunakan guna memilah dan memilih prioritas (kriteria) kegiatan nasional (pemerintah) maupun evaluasinya serta alokasi penggunaan sumber daya dan dana nasional (elemen means) ~ memfasilitasi otorisasi fiskal dan penggunaan yang sepatutnya. Konsep ini bisa dibantu dan diterjemahkan oleh staf yang ada di lembaga legislatif dengan program engineeringnya. Dampaknya legislatif akan semakin lebih memahami (dengan mengontrol program-program) apa “ maunya ” masing-masing pemangku strategi elemen kekuatan nasional (eksekutif) atau para menteri . 3. Dokumentasi ini dapat digunakan sebagai “perangkat” komunikasi strategik bagi pemirsa domestik maupun manca negara, termasuk pemirsa domestik adalah konstituen demokratik. Pemirsa luar negeri adalah aktor internasional baik aktor negara bangsa maupun entiti lainnya yang boleh jadi berperan sebagai pengancam keamanan nasional dan patut dipertimbangkan dalam muatan dokumentasi yang dikembangkan.

Hint:Perhatikan dalam gambar instrumen kekuatan nasional yang terpilih adalah ekonomi, psychological, politik dan militer. Masalah besarnya adalah perlunya kehadiran pemimpin yang berkarakter untuk meng”orkestrakan” semua strategi tersebut agar kapabel mengoptimalkan obyektif kepentingan nasional--sehingga semua pemangku strategi-strategi nasional tersebut fokus dan mengarah menuju tercapainya obyektif kepentingan nasional.

Strategi-strategi elemen kekuatan nasional tersebut, diangkut dengan kendaraan besar yang disebut strategi nasional atau strategi keamanan nasional (bisa dibaca keamanan nasional saja) menuju tercapainya obyektif kepentingan nasional (ujung arah panah, tidak digambarkan). Beberapa alasan yang menunjukkan betapa pentingnya keamanan nasional, dan melembagakan strategi nasional dalam wadah strategi keamanan nasional serta mendokumentasikannya dalam domain publik, adalah: 1. Strategi keamanan nasional ini sangat berperan sebagai basis “ kontruksi besar ”16 (grand design) kementerian atau departemen pemerintahan (juga legislatif dan judisial) dan memberikan keyakinan (hadirnya) “pendekatan” atau “intensi” menuju “sesuatu” yang telah menjadi konsensus bersama tentang substansi area keamanan nasional dan menjadi fokus elit nasional baik sipil maupun militer serta selalu berorientasi keluar (outward looking). Keamananan nasional dikaitkan dalam strategi nasional adalah sebagai ... dokumen yang menyatukan semua strategi elemen kekuatan nasional bagi elit eksekutif...didesain untuk menciptakan konsensus internal bagi kepentingan strategi luar negeri, pertahanan, militer, ekonomik, 16

17 18

19

Bagi Alexander George, ketiga hal tersebut dapat disebut sebagai alat bantu proses (pendekatan) analitis “policy making“ (atau “strategy making“) dan menjamin peluang untuk sukses bagi elite nasional baik sipil maupun militer. Alasan George19: [1] memberikan informasi keputusan yang cukup memadai untuk melakukan analisis, [2] memfasilitasi identifikasi pembuatan dan nilai strategik aktor lainnya berikut kepentingan serta meyakinkan bahwa obyektif kepentingan nasional sendiri akan di pandu oleh nilai dan kepentingan yang ada di dalamnya, [3] menjamin bentangan yang cukup luas

Kementerian pilar (PEM,DIME atau MIDLIFE) tentu saja akan mengacu kepada masing-masing instrumen yang terpilih dan mengingat rumitnya kontrol satu (1) instrumen kekuatan nasional, sebaiknya (effektif) satu instrumen dipegang satu kementerian, dan sewajarnya kontrol yang ketat pelaksanaan semua anggota strategi keamanan nasional ini dilakukan orang kedua dinegeri ini, mengingat Presiden akan disibukkan dengan pekerjaan lain yang lebih ekstrim dinamik. Sepertinya negara lain tidak atau jarang menggunakan definisi Menko. Analog legislatif dan judisial dipastikan akan memahami benar benar konsep strategi-strategi nasional yang terdokumentasikan berikut masing-masing obyektifnya. Stolberg, Alan G, Proff of National Security, US Army War Coll, 2012, “ How Nation – States Craft National Security Strategy Documents “ , halaman 3. Prasyarat konsep ini akan berjalan baik dan konsekuensinya memerlukan pemimpin yang bisa bertindak sebagai “dirigen” untuk mengharmoniskan dan mengseimbangkan berjalannya semua proses strategi agar tetap mengarah kepada obyektif kepentingan naional yang sudah menjadi konsensus bersama elit nasional. Oleh karena itu akan sangat effektif bila pemangku setiap strategi instrumen kekuatan nasional dipegang seorang pemangku (setingkat Menteri), dan mungkin sangatlah tidaklah effektif (terlalu luas, padat, dan rumit dan saling libat) untuk mengontrol lebih dari satu instrumen kekuatan nasional dalam bentuk koordinator (Menko). Alasannya pemangku strategi haruslah kuat mengontrol proses strateginya (powerfull), misal strategi diplomatik, politik luar negeri, legal (atau hukum) internasional akan semakin tidak “powerfull” dan tidak fokus serta tumpang tindih, apalagi lebih dari satu instrumen dipegang seorang pemangku strategi nasional. Konsep satu (1) instrumen kekuatan nasional sebagai strategi dan sekaligus dikontrol oleh satu (1) pemangku strategi sebagai basis “grand design” kelembagaan bisa dijadikan hipothesa guna membuat analisis ulang kelembagaan negara yang pernah ada. Oleh karena himpunan strategi-strategi nasional dapat disebut juga sebagai strategi keamanan nasional yang berorientasi keluar dan kepada tercapainya obyektif kepentingan nasional, maka hanya Wankamnas-lah yang kapabel mengontrol ketat berjalannya strategi keamanan nasional. Alasan lainnya jangkar keamanan nasional adalah strategi pertahanan nasional/militer---sepantasnya Menhanlah akan menjadi ketua harian Wankamnas. Konsekuensinya diharapkan (optimisitik) semua menteri atau pemangku strategi-strategi intrumen kekuatan nasional akan sinergik, kompak, dan mengerucut serta sejalan pemikirannya karena semua mengacu kepada obyektif kepentingan nasional yang sudah terdokumentasikan dan terdefinisikan dalam masing-masing obyektif substansi strateginya dan disisi lain legislatif akan semakin memahami jelas, konkrit dan kokoh mengontrol area kegiatan mana dalam tubuh eksekutif sejak mulai terbentuk yang harus dikontrol, bukan dengan cara yang instan atau cara cara yang tidak terpogram yang tentu saja tidak effektif. Opcit, halaman 3 dan 4. Pendalaman tentang pentingnya dokumentasi strategi nasional periksa ref juga Stolberg, Alan G, Proff of National Security, US Army War Coll, 2012, “ How Nation – States Craft National Security Strategy Documents “.

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

4

Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, Kepentingan... berbagai-bagai opsi dalam turunan strategi di bawahnya berikut “risiko” yang ada sehingga menghasilkan alternatif (dari sekian opsi) yang optimal, [4] menjamin pertimbangan yang lebih saksama terhadap setiap “opsi” yang akan dilakukan, [5] kemauan untuk selalu menerima bahwa strategi dan kebijakan bukanlah bentuk warisan dan keharusan belajar dari pengalaman yang ada. Kesimpulan sementara sesi adalah betapa besarnya peran (kehadiran) kepentingan nasional dan strategi keamanan nasional sebagai basis arsitektur besar dan roh terbangunnya kelembagaan.

kumpulan masalah besar yang mulai muncul. Kumpulan masalah baru ini tentunya memerlukan penataan dan pemikiran ulang “kepentingan nasional”. Ujung-ujungnya diperlukan pernyataan (status), definisi, dan sangatlah diharapkan sekali ada kemauan mempertahankan kepentingan nasional (komitmen) sebagai strategi nasional/publik.22 Membuat pernyataan, mendefinisikan ulang, dan mempertahankan kepentingan nasional akan mendemonstrasikan komitmen proses berdemokrasi khususnya jati diri suatu bangsa dan menjelaskan mengapa suatu negara selalu berperan mengejar suatu “ends” strategi keamanan nasional yang tidak lain adalah obyektif dari setiap substansi kepentingan nasional yang selalu dipromosikan keluar---konkritnya adalah upaya yang lebih dari sekedar mempertahankan diri, tegasnya bersedia “ mati untuk itu” (to die for). Robin H Dorff 23 menyatakan; ...The behaviour of a nation state is rooted in the pursuit, protection, and promotion of its interest. So if one can identify accurately the interest of the state, one should be able to understand much of its behaviour visa-vis other states and ators in the international systems. Most analysts begin with this notion that nation-state have basic fundamental interest that underlie their behaviour. They are most often reffered to as national interest. Kepentingan nasional bisa digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan nasional, yakni dipasangkan setiap muatan kepentingan dengan empat kategori per masing-masing muatannya (survival, vital, major, dan peripheral), akan sangat membantu pengambilan keputusan nasional untuk memutuskan, periksa tabel di bawah ini24:

Komitmen kepentingan nasional dan pelaksanaan strategi nasional Mahasiswa hubungan internasional biasanya akan dimabukkan oleh konsep kepentingan nasional, meskipun definisinya amatlah begitu jelas (clear), tegas (crisp), dan obyektif, yakni...apa saja yang terbaik bagi bangsa keseluruhannya dimata internasional.20 Kepentingan nasional ini akan tergores dalam kalbu setiap profesi diplomatik maupun militer dan memandu kearah formulasi strategi nasional dan membuat kalkulus kekuatan (pertahanan nasional, utamanya) militer yang diperlukan. Strategi-strategi nasional tersebut akan bergabung menjadi satu dalam suatu strategi yang disebut strategi keamanan nasional. Liotta menyimpulkan bahwa definisi kepentingan nasional adalah kalimat yang halus dan lembut. Sedemikian halusnya sehinggga setiap aktor harus bisa memahami apa sebenarnya kepentingan nasional yang ada dalam benak aktor lainnya, agar tidak terjadi ketersinggungan yang bisa berkembang memburuk antar aktor. Umumnya kepentingan nasional (substansinya) dapat diterjemahkan sebagai: elemen militer yang akan menjaga keutuhan dan integrasi teritorialnya, elemen politik nasional yang akan menjaga dan mendukung nilai kemerdekaan, hak individual, aturan main/hukum (rule of law), dan kelembagaan demokrasi serta elemen ekonomi nasional yang akan menjamin kesejahteraan bangsa, terkoordinasinya ekonomi makro, dan praktek pasar bebas (periksa juga tabel Nuchterlein di bawah ini).21 Masuknya isu keamanan manusia (human security) dekade ini dalam arena “kepentingan nasional” dan di tambah ancaman non-tradisional seperti: terorisme, organisasi kriminal, penyelundupan obat-obatan terlarang dan konflik ethnik yang sudah bergandengan mesra dengan seabreg “tantangan keamanan” seperti pertumbuhan penduduk, kecenderungan lingkungan, penolakan HAM, dan laju kemiskinan yang telah melipat ekonomik menjadi stagnasi, instabilitas sosial, serta atribut “ negara gagal ”---memunculkan juga seabreg

20 21 22 23 24

Tabel Nuchterlein

Hint: Sebagai tabel keputusan---misal defense of homeland ditetapkan sebagai survival,maka sulit untuk berkompromi apabila ada aktor yang melanggar kedaulatan atau mengambil alih hak atas wilayah, itulah kegunaan kriteria survival, lain lagi dengan major atau vital bisa saja sedikit dikompromikan. Defense of homeland bisa dipecah dalam dua (2) bagian yang memiliki kriteria keputusan yang signifikan berbeda,yakni

Roskin,Michael.G,Prof, US Army War Coll, May 20,1994, “ National Interest : From Abstraction to Strategy”, halaman 1...sedangkan apa saja yg terbaik bagi bangsa didalam negeri (domestic affairs) adalah kepentingan publik (bukan kepentingan nasional). Naval War Coll Press, Edisi ke-4, tahun 2004, “ Strategy and Force Planning” :------- ch8. “ To Die For : National Interest and the Nature of Strategy“, PH Liotta , Proff, Pengajar Economic Geography dan Keamanan Nasional di US Naval War College, periksa halaman 111. Ibid, abstrak, halaman 111. ”Guide to National Security Policy and Strategy”, US Army War College, Department of Strategic Study Institute, July 2004, edited by: J Boone Bartholomees, Jr.-------ch.1 ”Some basic concepts and approaches in the study of international relations”,Robert “Robin” Dorff, PhD,hal 3. Drew,Dennis.M, Air University, Nov 2006, “ Making Twenty-First-Century-Strategy : An Introduction to Modern National Security Processes and Problems ”, hal 33.

5

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, Kepentingan... atau diplomasi dan militer serta ekonomi nasional (memilih PEM, sebagai pilihan tradisional dan paling sedikit) berorkestra sinergik dalam kontrol strategi keamanan nasional untuk melakukan “penangkalan” terhadap aktor tertentu. Di sinilah pentingnya kehadiran “dirigen” strategi keamanan nasional ~ WanKamNas. Konsep ini juga merasionalisasikan bahwa suatu negara tidak dapat semena-mena melakukan ekspansi keluar dalam rangka promosi kepentingan nasional --- tentunya negara dinegasikan untuk membentuk dirinya sebagai kekuatan imperialis.26

National Defense dan Homeland Defense atau Homeland Security (Kamtibmas). Dibedakan dua (2) isu ini akan effisien sekali mengingat penyebab perbedaan adalah dua (2) perilaku yang berbeda, satunya akan mengancam tercapainya obyektif kepentingan nasional (survival), satunya degradasi (akan mengancam tercapainya obyektif kepentingan nasional namun dalam katagori selain survival).

Mencermati tabel keputusan berbasis kepentingan nasional sepantasnya kepentingan nasional yang sudah terdokumentasikan menjadi pemersatu semua instrumen (baca strategi) kekuatan nasional untuk bersinergi. Tanpa promosi keluar rasanya jati diri suatu bangsa belumlah menonjol kuat dan perlu diketahui bahwa jati diri bukanlah sekedar perilaku suatu bangsa secara umum. Jati diri lebih tepat dan mengarah kepada seberapa kuatnya komitmen untuk mempertahankan kepentingan nasional di tengah isu keamanan internasional25, berasumsi substansi kepentingan nasional telah terdokumentasikan di lingkungan eksekutif, legislatif dan judikatif tentunya. Bukankah Clausewitz telah menyumbangkan pendekatan hadirnya kepentingan nasional, dengan alasan bahwa semua negara harus memiliki motivasi kuat untuk tetap hidup layak serta sejahtera melalui kepentingan nasionalnya. Konsekuensi untuk mempertahankan dan menjamin semuanya itu tentu saja ada harus ada kesiapan berperang. Pernyataan untuk tetap hidup layak serta sejahtera itulah landasan dan alasan mengejar obyektif kepentingan nasional. Hans Morgenthau lebih tegas lagi mendefinisikan kepentingan nasional dengan mengajarkan rakyat Amerika bahwa mereka harus dipersenjatai kuat melawan Axis dan Uni Soviet mengingat merekalah sebenarnya pengancam kepentingan nasional ~ kesimpulannya ancaman diperhitungkan relatif terhadap proses menuju tercapai tidaknya obyektif kepentingan nasional. Cukup jelas rasionalisasi definisi ini bahwa ancaman nasional relatif diperhitungkan terhadap “kelangsungan hidup “ (survival) kepentingan nasional ~ atau suatu ancaman untuk mengagalkan strategi keamanan nasional. Rasionalisasinya Menhanlah yang paling bertanggung jawab versus isu keamanan nasional. Kategori ancaman tidak langsung terhadap tercapainya obyektif kepentingan nasional di degradasikan sebagai ancaman dalam negeri (domestic affairs) atau homeland security dan yang ini laik ditangani Menteri dalam negeri (bukan Menhan) dengan perangkatnya adalah Polisi. Konsep seperti ini barangkali akan mempertajam efektivitas dan mengurangi tumpang tindihnya peran dan fungsi aparat keamanan suatu negara. Morgenthau secara tidak langsung telah meletakkan dasar pemahaman bahwa untuk mengejar obyektif kepentingan nasional sangatlah diperlukan kekuatan (detterent power) lebih dari sekedar kekuasaan ~ militer. Sepantasnya untuk mempromosikan dan mengejar obyektif kepentingan nasional, sekurang-kurangnya strategi politik luar negeri 25 26 27

Keamanan tradisional Pengertian keamanan tradisional berkembang dari pendekatan teori sistem internasional dan politik (hubungan internasional). Beranjak dari anggapan bahwa selama ini ancaman militer merupakan bentuk ketidakamanan yang sangat mendasar --- common security (atau common insecurity, pen)? Anggapan aman tidaknya suatu negara tergantung kapabel atau tidaknya negara tersebut meniadakan ancaman militer---mashab studi keamanan hanya mempelajari ancaman, kontrol dan penggunaan militer. Akibatnya perdebatan, diskusi tentang keamanan hanya bicara tentang materi itu saja, hal ini terjadi selama era perang dingin. Era pasca perang dingin, konsep keamanan bergeser dan mencari bentukan baru --- dicermati lebih sebagai manajemen konflik, dan mencoba lebih mendekati kepada format kooperatif. Bukan saja format kooperatif, namun juga kepada menafikan “rivalitas” (military rivalry) militer dan mengurangi bobot diskusi tentang materi militer. Konsep baru diperkenalkan mula-mula oleh komisi Palme tahun 1982. Palme dkk, dalam laporannya berjudul “Common security: Blue Print For Survival” a,l menyebutkan ... A more effective way to ensure security is to create a positive process that can lead to peace and disarmament . . . Acceptance of common security as the organising principle for efforts to reduce the risk of war, limit war, and move towards disarmament means, in principle, that cooperation will replace confrontation in resolving conflicts of interest27. Konsep ini berasumsi bahwa keamanan unilateral sudah tidak begitu efektif lagi, disebabkan negara bangsa sudah mulai memperlihatkan saling ketergantungannya dibidang politik, ekonomi dan militer. Kepentingan definisi keamanan secara umum (common security) ini berpotensi menggabungkan ide para idealis dan realis28 dalam rangka mencoba menghindari kompetisi yang tidak menghasilkan buah manfaat apapun juga. Perkembangan definisi dan muatan keamanan sudah berkembang pesat dan semakin kompleks dan belakangan definisi ini berkonotasi dengan keamanan kooperatif (cooperative security). Di-Inggris konotasi

Komitmen nasional dilakukan dengan cara mati-matian (die for) dan pantang menyerah (die hard) untuk melaksanakan strategi instrumen kekuatan nasioal ditahap awal mengisi kemerdekaan. Tahap berikutnya melaksanakan strategi keamanan nasional untuk mencapai obyektif kepentingan nasional yang sudah terdokumentasikan. Michael G. Roskin, US Army War Coll, May 1994, “ National Interest From Abstraction to Strategy ”, halaman 3. LCdr Duk-Ki-Kim, ROK’s Navy,”Cooperative Maritime Security in Northeast Asia”, copyright 1998, Naval War College Review, halaman 1.

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

6

Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, Kepentingan... berkonsentrasi pada isu ancaman militer saja, serta lebih kuat kecenderungannya menganalogkan keamanan nasional identik dengan keamanan negara. Kedua, kontras seusai perang dingin yang menyatakan bahwa keamanan dikritisasi justru menjadi semakin ekspansif dan semakin banyak melibatkan semua aspek kehidupan manusia sebagai unsur isu keamanan. Paradigma baru seperti ini, memberikan dampak bahwa bidang studi keamanan semakin banyak (untuk) harus menjelaskan dan membagi-bagi lapangan studi (field study) keamanan sendiri --- justru dirasakan menjadi semakin kompleks, paradoks kalau boleh dikatakan, justru semakin mengaburkan (malah membingungkan, pen) artian keamanan sendiri. Ketiga, pendekatan rasional lebih kepada semakin melebarnya pengertian keamanan itu sendiri, dan pendalaman bentuk ancaman---perubahan besar-besaran perilaku ancaman dan perilaku keamanan itu sendiri.Pendekatan ketiga ini sepertinya menyimpulkan bahwa semua muatan pendekatan pertama dan kedua serta ketiga relatif bisa dijadikan satu “kotak” besar pengertian.

ini dikembangkan oleh Stan Windass dan Eric Grove,dan diaplikasikan di-Eropah. Laporan usaha mereka selama 3 tahun membangun konsensus diantara pemerintah, para pakar, dan senior militer NATO---berhasil mendefinisikan keamanan kooperatif sebagai: ”a relationship between antagonists, not between allies. Although they are antagonists both sides nevertheless share significant areas of common interest: (1) in avoiding war, and especially nuclear war; and (2) in reducing the level of their military expenditure to the minimum needed for security.” Namun definisi dan muatan keamanan tetaplah samar-samar dan terdefinisi relatif berbeda satu sama lain---menimbulkan pengertian yang kabur, samar-samar, serta semakin tidak memperjelas pengertian keamanan sendiri. Beda persepsi ini sangat tajam terjadi pada era perang dingin dimana definisi keamanan seringkali dikritisasi sangat sempit bukan hanya memuat aspek keamanan, dan berkonsentrasi pada isu militer saja dan akhirnya memberikan kesimpulan bahwa keamanan nasional (national security) identik dan sama dengan keamanan suatu negara (security of the state)29. Dalam perjalanan sejarah persepsi setiap bangsa dan Negara terhadap isu keamanan berubah, relatif terhadap persepsi politiknya dan struktur negara dalam tatanan orde dunia baru...dan perubahan tipikal ancaman baru ancaman asimetrik dan simetrik30. Konsep tipikal ancaman baru ini menjadi perdebatan hangat para pemikir/mashab keamanan. Mereka berusaha dan mencoba mempertajam dan mempersempit artian keamanan agar mudah diterima semua pihak. Meski perdebatan tentang keamanan tetap menjadi agenda pokoknya, nampaknya muatan sudah berkembang pada materi pendalaman dan pelebaran muatan keamanan itu sendiri. Sebaliknya pasca perang dingin, pengertian keamanan dikritisasi semakin ekpansif dan bahkan mengikutsertakan hampir semua aspek keamanan kehidupan manusia dan keamanan sosial ~ sulit mengontrolnya sebagai realita dilapangan. Meski beralasan bahwa ekspansi tersebut dalam rangka memperjelas pengertian keamanan itu sendiri justru sebaliknya malah semakin mengaburkan artian keamanan itu sendiri. Pendekatan historik diatas menjelaskan pengertian keamanan --- sehingga perumusan ulang definisi keamanan dapat ditinjau dari tiga pendekatan utama, yakni: Pertama, pendekatan tradisional yang bercirikan periode sebelum dan selama perang dingin. Pendekatan seperti ini sering dikritisasi karena sangat menyempit kepada liputan semua aspek keamanan dan lebih

28 29

30 31

Ragam keamanan dan pengertiannya Dua kelompok besar telah mencermati arti keamanan. Pertama adalah kelompok yang mengartikan dan meyakinkan definisi keamanan berbasiskan definisi final yang telah direkomendasikan. Kedua adalah kelompok yang mencermati bahwa ada ketidakkonsistensian pengertian yang didefinisikan sebelumnya, baik dilihat dari kacamata “kekuatan yang menjelaskannya” dan mencermati kekurangan fitur yang dibutuhkan per setiap definisi yang diungkapkan31. Bernard Brodie diawal pengertian keamanan setengah abad lalu, menyimpulkan keamanan merupakan hasil tarik menarik (trade-off) antara keamanan nasional dan nilai penting lainnya dibidang ekonomi, kesejahteraan, stabilitas dan kemerdekaan individual. Kondisi ini diuntungkan dengan perhatian para pakar hubungan internasional yang terfokus kepada urusan keamanan nasional dan urusan dalam negeri (domestic affairs) pada saat Bernard Broodie menulis konsep ini. Pak Bernard menginginkan untuk mencapai obyektif keamanan nasional harus didukung oleh konsep militer dan konsep pakar non militer. Militer dan non-militer dimaksudkan sebagai kekuatan nasional (instrumen kekuatan nasional). Arnold Wolfers lebih ekstrim lagi dengan mendefinisikan keamanan lebih lebar lagi dan cenderung relatif mendekat pada arti kepentingan nasional. Alasan pertama; keamanan nasional sangatlah

Robert “Robin” H Dorff,Bab 1,halaman 7-9,“Some Basic Concepts and Approaches In The Study Of International Relations”,bagian dari buku “Guide To National Security Policy And Strategy”,Edit oleh J Boone Bartholomees, Jr, tahun 2001, judul ini adalah perbaikan dari buku dengan judul “The US Army War College Guide To Strategy”. Halaman tersebut banyak membahas pertumbuhan kaum idealis, realis dan neo-realis. Literatur strategi terbitan US Naval War College (Fundamental of Force Planning,pen) maupun US Army War College( menyebutkan bahwa National Security (atau tepat dan lengkapnya national security strategy) dilaksanakan guna menjamin tercapainya obyektif National Interest. National Security sangat berhubungan erat dengan obyektif National Interest ---- sebaliknya tidak ada kaitan langsung dengan keamanan suatu Negara (security of the state) dengan kepentingan nasional, national security sepantasnya adalah superior dari strategi nasional. ? Kenneth F McKenzie,Jr,”The Revenge of the Melians : Asymmetric Threats and the Next QDR”, Mc Nair Paper #62, National Defense University,tahun 2000,Bab II utamanya “A Typology of Asymmetric Warfare : What, Who and When?”,halaman 19 dst. Konsep dan definisi asimetrik mulai ramai dibicarakan semenjak tahun 1997. Mieczyslaw Malec,Captain,Polish Army,”Security Perception : Within And Beyond The Traditional Approach”,Thesis US Naval Postgraduate School (NPS),MA in National Security Affairs,June 2003, halaman 5.

7

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, Kepentingan... bahwa keamanan diartikan...pertahanan (Sostoyanye, Rusia artinya pertahanan) terhadap kepentingan vital setiap individual, kelompok, masyarakat dan negara bangsa terhadap ancaman dari dalam dan luar. Selanjutnya dijelaskan bahwa kepentingan vital adalah...totality of needs which enables existence, and ensure the (progressive) development of individuals, society, and the state…selanjutnya dikatakan obyektif utama keamanan adalah keamanan individual seperti kebebasan dan hak, keamanan masyarakat seperti nilai fisik dan psikologik serta keamanan negara seperti tatanan kewenangan, kedaulatan dan integritas wilayah. Cukup rasional penjelasan pak Malec meskipun definisi dari Russia cukup melebar, namun mulai mengadop dan memperhitungkan kepentingan-kepentingan individual, kelompok dan Negara. Menepiskan artian keamanan dan agak mengetengahkan keamanan negara, dengan kecenderungan mengarah ke keamanan nasional, serta menepiskan dominasi dan aspek militernya. Konsep ini relatif mirip mendekati konsep mashab-mashab studi keamanan nasional disemua War College AS. Dalam penjelasan di-college tersebut, konsep keamanan nasional akan tercipta dari “atas ke bawah” (top-down). Alasannya cukup masuk akal, yakni semua konsep strategik akan diawali (apa maunya) dari atas. Diawali dengan fundamental national goal (yang memuat hasil temuan penemu Negara bangsa/founding father) yang berkepanjangan barulah diderivasikan sebagai kepentingan nasional (blok kepentingan nasional) sebagai jembatan menengahnya. Kepentingan nasional berfungsi sebagai sasaran antara menuju obyektif fundamental national goal. Kepentingan nasional dibuat dalam beberapa kategori sebagai basis/criteria pengambilan keputusan nasional...a.l survival, vital, penting (important), lingkungan (pheripery), dst. Akibatnya kalau ada tekanan atau pelecehan terhadap kepentingan nasional berkatagori vital akan merupakan taruhan hidup matinya (survival) bangsa dan Negara. Sebaliknya akan lain keputusannya apabila (misalnya) diarahkan kepada pelecehan terhadap kepentingan nasional berkatagori penting (important national interest). Masalah yang rumit adalah merumuskan yang mana pantas sebagai kategori survival atau vital dan mana yang pantas untuk katagori lainnya. Tetapi dengan membagi-bagi dalam kelompok obyektif utama (core objectives) dan kebutuhan mendasar (fundamental needs)---dapat ditengarai mana yang pantas sebagai kepentingan nasional yang survival, vital, dan mana yang pantas untuk kepentingan hirarkhis yang lebih bawah, dst. Tabel di bawah ini barangkali cukup membantu. Dua tabel dibuat, dalam kolom yakni obyektif utama dan kebutuhan mendasar. Buat dua atau tiga baris dalam tabel masing-masing muatan yang sesuai, baris demi baris tidak perlu menunjukkan hirarkhis bobot35.

dekat kepada kepentingan nasional, dan kebijakan ini memang dibuat untuk memuat dan mengakomodasikan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan individual, golongan. Alasan kedua; keamanan nasional didesignasi sebagai obyektif kebijakan/politik yang harus dibedakan (betapa pentingnya, pen) dengan kepentingan lainnya. Wolfers mengakui juga bahwa keamanan nasional merupakan simbol arti yang “mendua”. Lain Wolfers lain lagi Helga Haftendorn yang mengakui juga bahwa pengertian “keamanan” sendiri sangat mendua dari sisi format maupun kontennya. Bu Helga membuat hipothesa peran keamanan sebagai “obyektif” (profil sasaran) salah satu area “isu” saja, ataukah sebagai program riset atau konsep, atau bahkan sekedar suatu disiplin saja? Akhirnya bu Helga menyimpulkan dan mendefinisikan “keamanan” sebagai nilai atau system pemeliharaan setiap waktu, dimana ketidakhadiran ancaman (absence of threats) akan menjadi atribut yang harus dipelihara32. Stephen Walt justru mengabaikan artian keamanan sebagai obyektif dan menyempitkan artian keamanan. Menurutnya keamanan adalah “ studi tentang ancaman, dan pengunaan serta kontrol terhadap kekuatan militer”. Fokus keamanan menurutnya adalah studi tentang fenomena perang, lain tidak. Stephen bertahun-tahun mengkritisasi dan cenderung mengarahkan isu keamanan adalah melulu urusan militer---definisi yang sangat sempit. Meskipun dalam definisi yang lebih luas militer adalah sebagian atau sektor salah satu studi keamanan---sektor keamanan militer. Marc Lewy menekankan perlunya proteksi “ nilai nasional ” terhadap nilai asing yang masuk, sekali lagi konsep ini justru mempersempit arti yang sudah melebar dari keamanan tradisional---atau cenderung kepada keamanan suatu negara lagi. Lain dengan Richard Ulman yang nampaknya lebih menjelaskan bahwa ada kaitan erat antara ancaman dengan keamanan nasional, tetapi tidak pernah mendefinisikan dengan gamblang apa itu keamanan nasional sendiri atau keamanan suatu Negara. Idem dengan Sabina Alkire yang menciptakan definisi keamanan kerja manusia yang cenderung mengaburkan artian antara definisi dengan tujuan definisi itu sendiri. Sabine mengabaikan artian melebar dari keamanan nasional dan justru mempersempit sehingga berfokus kepada salah satu aspek keamanan suatu negara saja.33 Dari keamanan menuju strategi keamanan nasional Konsep-konsep ciptaan pemikir-pemikir tersebut diatas membantu mengerucutkan definisi yang lebih “pas” bagi keamanan. Myeczyslaw Malec, dalam thesisnya34 tahun 2003 menyarankan definisi yang lebih mendekati kebenaran berpatokan dari definisi di atas. Menurutnya pendekatan konsep Russia, seperti tertulis dalam buku Russian Federation Rule of Law, menjelaskan 32 33 34 35

Ibid, halaman 7 Ibid, halaman 8 Ibid, halaman 9 Vangjel,Peter.M,Class of Seminar,1998, “The 1997, US NSS (National Security Strategy) : Strategy or Wish List?”,National Defense University,National War College,halaman 2.Perhatikan bahwa muatan baris pertama dalam kolom kanan mencerminkan parameter muatan kepentingan nasional yakni hanya bicara (komit) tentang proteksi jiwa anak bangsa dimanapun juga, kesejahteraan dan kedaulatan wilayah, inipun terstruktur dengan jelas dan diundangkan---contoh dan aplikasi model Nuchterlein sebagai kriteria pengambilan keputusan nasional..

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

8

Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, Kepentingan... CORE OBJECTIVES

pentingnya keamanan nasional bagi tercapainya kepentingan nasional. Begitu berartinya kepentingan nasional, sehingga Proff Roskin dari US Army War College menjelaskan...sebagai apa maunya bangsa tersebut dimata dunia internasional. Diikuti ucapan Proff Huntington (1975) tentang strategi keamanan nasional dan kepentingan nasional (yg dbuat oleh eksekutif/ kepala Negara)...is established by the head of the state to protect the nation’s social, economics, diawal pemerintahannya. Algoritma konsep nasional ini membangun arsitektur strategi keamanan nasional yang didukung dan dijamin terlaksana dengan sub-strategi atau kebijakan nasional, misal bidang PEM (kalau PEM yang terpilih), lengkapnya sub-strategi bidang Politik, Ekonomi dan Militer. Sub-strategi ini berada dibawah blok strategi keamanan nasional. Ketiga-tiganya paralelel, sejajar dan independen dibawah strategi keamanan nasional, sebaiknya bagi RI ditambah sub-strategi Ma (atau Maritim)37. Hal ini berdampak perkuatan kekuatan Maritim baik Armada perangnya38 maupun Armada niaganya. Konsep yang cantik, sekaligus membenarkan prediksi Sir Walter Raleigh yang menyatakan... whosoever commands the sea commands the trade; whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world and consequently the world itself 39...dan negara Maritim mana yang tidak sejahtera ? Konsep Maritim sebagai instrumen pilar dan menjadi basis ”grand design ” pilar kelembagaan pemerintahan (departemen atau kementerian) akan berperan sangat strategik sekali dimata dunia internasional40. Ketiga substrategi tersebut (plus Ma) sekurang-kurangnya harus peka, dan siap mengamankan kepentingan nasional versus setiap “ pelecehan ” terhadap kepentingan nasional. Konsekuensinya masing-masing sub-strategi tersebut akan berusaha keras agar obyektif (dirinya sendiri) yang ditetapkan kepadanya akan tercapai .

FUNDAMENTAL NEEDS

Provide security with effective diplomacy and military forces that are ready to fight and win

Protect the lives and safety of Americans

Bolster economic prosperity

Maitain sovereignty of US with its values institutions and teritory intact

Promote democracy abroad

Ensure prosperity of the nation and its people

Setiap baris meski dalam dua kolom berbeda sebenarnya mengandung konotasi yang sama, hanya dibedakan dari sisi kepentingan yang berbeda. Contoh--kesejahteraan ekonomi dibaris kedua kolom kiri, relatif sama dengan muatan dalam kolom kanan--mewujudkan kedaulatan dst. Siapapun akan sepakat bahwa kedaulatan yang dipertahankan beserta semua nilai dan entiti didalamnya akan mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Atau dinegasikan---tanpa kedaulatan beserta entitinya yakni faktor-faktor atau nilai-nilai atau kelembagaan (periksa baris kedua kolom kanan) rasanya sulit untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi---sesuai muatan dalam baris kedua kolom kiri. Tanpa mengabaikan kategori baris pertama masingmasing tabel, dapat disepakati bahwa muatan baris kedua akan menjadi kepentingan nasional berkatagori “vital”. Ketiga baris tersebut mencerminkan muatan pokok kepentingan nasional secara universal. Masalahnya apakah setiap negara memiliki kekuatan yang siap dan kapabel mendemonstrasikan versus setiap pelecehan yang mungkin terjadi terhadap kepentingan nasionalnya--substansi blok di bawah fundamental national goal 36. Pertanyaannya siapa yang akan menjamin tercapainya (mengamankan) obyektif kepentingan nasional--dimunculkanlah blok dibawah kepentingan nasional yakni blok keamanan nasional (atau lengkapnya strategi keamanan nasional). Keamanan nasional merupakan kondisi atau atribut yang harus dicapai. Ukuran keberhasilan tercapai tidaknya merupakan obyektif keamanan nasional, yang didefinisikan sebagai ends keamanan nasional. Cara atau menuju tercapainya obyektif keamanan nasional disebut ways. Sedangkan sumber daya nasional yang digunakan untuk mendorong, atau mendayagunakan proses atau ways-nya menuju tercapainya obyektif keamanan nasional disebut means. Hal ini menunjukkan betapa 36 37

38

39 40

Kesimpulan Bahasan di atas agaknya membawa kita untuk menerima kenyataan bahwa keamanan nasional adalah superset keamanan suatu negara. Nasional sendiri mencerminkan hadirnya substansi “sistem nilai” (core values) suatu bangsa dan negara, sama halnya dengan

Ibid, halaman 2, definisi Kepentingan Nasional juga memiliki beragam definisi, Russia menyebutkannya sebagai “Security Interest”, China menyebutnya “Overarching Interest”, Timur tengah menyebutnya “Enduring Interest” sedangkan belahan bumi bagian barat menyebutnya “ Principal Security Concern” . Pengertian domain maritim adalah semua entiti, benda, atau barang yang ada di laut,kelautan,pulau,kepulauan,pesisir pantai(litoral), teluk, sungai-sungai, samodra, perairan sampai kedasar lautnya dan ruang udara diatasnya (cordon sanitaire). Mencermati definisi ini elemen domain Maritim mana yang tidak “ hadir “ di negeri ini ~ Potensi Maritim sangatlah besar sekali. Hal ini sudah dicermati dengan cerdik oleh penjajah bahwa bangsa Indonesia akan menjadi besar dan ditakuti dikemudian hari apabila mengembangkan potensi Maritimnya. Belanda banyak belajar dari negara Maritim waktu itu seperti Inggris, Portugal, Sepanyol,dll. Oleh karena itu elit pemimpin Jawa tidak diijinkan berdagang dipesisir / pantai, dengan berdagang akan menjadi kaya raya (economics wellfare) berperilaku sebagai bangsa Maritim dan dipastikan suatu saat bisa memiliki kekuatan Maritim besar (Maritime power ~ armada niaga dan armaga perangnya) bila ekonominya kuat, Belanda akan merasa aman bila intelektual Jawa tidak berperilaku sebagai bangsa Maritim. Peta-kan elemen domain Maritim RI dengan ukuran dan besaran elemen domain Maritim di Inggris dan Amerika. Bangsa Maritim mana yang tidak sejahtera ( Inggris, AS ) ? Periksa tulisan Pak Yusuf Efendi, Jalasena edisi # 3, tahun III/2013, hal 16, “Wawasan Maritim mengapa masih belum bergema?” Achmad Soetjpto, Jalasena , # 30 , tahun III/2013, ....orientasi kekuatan Maritim bukan berarti sebagai negara yang ekspansif, periksa hal 30. Perhatikan bahwa khusus instrumen Maritim tidak begitu saja didefinisikan sebagai sebagai instrumen Maritim ~ dan disebut strategi Maritim nasional, akan tetapi lebih disebut sebagai strategi nasional untuk keamanan Maritim. Analog seperti instrumen kekuatan Ekonomi nasional ~ disebut strategi Ekonomi nasional, atau strategi nasional untuk ekonomi, khusus bagi instrumen Maritim disebut (lengkap) strategi national untuk keamanan Maritim---National Strategy for Maritime’s Security, bukan Maritime’s Strategy. Hatch,Pieter.J, American Foreign Policy Interest’s Journal , 35: 82-92, 2013,” Maritime Governance as an Instrument of National Security: A New perspective for DHS (Defense of Homeland Security) and the US Coast Guard “, periksa abstract. Definisi PEM yang berakhir sekitar 5 sampai 7 tahun lalu, dewasa ini lebih populer dengan definisi DIME (atau diplomatic, informasional, militer dan ekonomi nasional). Namun sekarang lebih maju lagi dengan dikembangkannya definisi sebagai MIDLIFE (militer, informasional, diplomatik, legalitas, intelijen, finansial, dan ekonomi nasional). Analog berproses seperti PEM, atau DIME maupun MIDLIFE semuanya akan menjadi instrumen kekuatan nasional terpilih sekaligus kandidat sub-strategi yang

9

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, Kepentingan... arti kata kepentingan nasional (bukan kepentingan negara). Dengan demikian keamanan suatu negara lebih tepat dialamatkan kepada urusan internal (internal affairs) ~ atau domestic affairs (homeland security/ kamdagri) dan ujungnya Menteri dalam negeri mungkin yang paling berkompeten. Prof Arnold Wolfers pengajar Keamanan Nasional di Yale University mencirikan keamanan nasional sebagai sesuatu yang “mendua“, namun setengah abad kemudian dunia akademik menetapkan studi keamanan nasional sebagai program studi. Pemikiran pak Wolfers mengerucut dan akhirnya menyatakan bahwa keamanan nasional adalah sesuatu yang dikaitkan dengan ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa (dan kedaulatannya) dan kesejahteraan41--semua kegiatan terhadap kelangsungan hidup itu diliput dalam kepentingan nasional. Keamanan nasional (+strateginya) sangat berkaitan erat dengan kepentingan nasional, karena itu keamanan nasional peduli dan prihatin terhadap tercapainya obyektif kepentingan nasional. Sedangkan keamanan individual, masyarakat, lingkungan, dll adalah subset keamanan nasional ~ mungkin lebih tepat sebagai keamanan negara. Bahasan ini memperjelas grand design kelembagaan dan strateginya berawal dari pilihan instrumen kekuatan nasionalnya. Semua pemangku strategi instrumen kekuatan nasional terpilih (PEM, atau lainnya) lebih berorientasi keluar (to die for dan die hard terhadap obyektif kepentingan nasional). Pemangku strategi keamanan nasional adalah Ketua Dewan Kamnas, sedangkan instrumen Diplomatik dan Politik (luar negeri) dan Hukum yang mempromosikan kepentingan nasional diranah legal dan aturan main (rule of the game) internasional jelas berada ditangan Menlu. Semua strategi-strategi nasional dan kepentingan nasional tersebut haruslah terdokumentasikan, dipahami dan disetujui pada awal pemerintahan baru dengan perancangnya dari pihak eksekutif, sedangkan pihak legislatif dan yudikatif menyaksikan dan menyetujuinya. Oleh karena strategi nasional lebih banyak berorientasi keluar (promosi kepentingan nasional), maka fokus kepada 1 instrumen kekuatan nasional sangatlah penting. Sedangkan keamanan nasional sungguh jelas

41

42

43

adalah “orkestra“ dan harmonisasi semua strategi nasional (semua Menteri PEM, atau DIME, atau MIDLIFE + Ma adalah pemangku strategi nasional sesuai bidangnya) guna menunjang tercapainya obyektif kepentingan nasional ~ maka Wankamnas-lah (atau semacam itu) yang paling bertanggung jawab sebagai dirigen-nya. Penambahan “keamanan Maritim“ sebagai tambahan instrumen kekuatan nasional42 pilihan barangkali merupakan pilihan yang tepat mengingat potensinya yang sangat luar biasa bagi negeri ini,tidak hanya sebagai entiti grand design arsitektur kelembagaan juga sebagai sumber daya nasional yang sangat berlimpah. Bisa saja pembagian fokus pengawasan berdasarkan ”grand design” ini misal komisi strategi politik nasional, strategi pertahanan nasional/militer nasional. Perangkat atau semua instrumen kekuatan nasional strategik ini selain terdokumentasikan sebagai alat bantu bermanajemen nasional juga diperlakukan dalam bantu keputusan nasional (decision support system) sebagai kriteria penentu (survival, important, beningn, dll, periksa tabel Nuchterlein). Terancam tidaknya suatu bangsa dan negara diperhitungkan relatif terhadap terancam tidaknya obyektif kepentingan nasional, sedangkan ancaman diluar itu dapat diliput sebagai ancaman dalam negeri. Substansi yang sensitif untuk disakiti ancaman adalah kepentingan nasional dan perangkat yang respon terlebih dahulu versus pengancam adalah pendukungnya yakni strategi keamanan nasional. Pemahaman kebangsaan mungkin sebaiknya beranjak keluar lebih jauh lagi dengan bagaimana mengejar tercapainya substansi kepentingan nasional dan komit (die for and die hard) terhadap tercapainya obyektif kepentingan nasional.43 Tentu saja dengan syarat sederhana yakni hadirnya kepentingan nasional dan muatannya serta strategi pendukungnya yakni strategi keamanan nasional. Di jangka menengah dan jangka panjang kepentingan nasional ini akan effektif menjadi perangkat pemersatu negeri ini berproses menuju tatanan “orde baru dunia” dan siap menghadapi tantangan isu globalisasi. Semoga saja, sekian .

mendukung strategi keamanan nasional. Pemberdayaan intrumen Ma atau Maritim seyogyanya sangat dipertimbangkan bahkan dianjurkan sekali, mengingat semua elemen dalam domain Ma di Republik ini, dan paling lengkap. Konsekuensi yang jelas adalah terbangunnya kekuatan Maritim untuk menjaga keseimbangan kekuatan versus aktor lainnya serta menjaga kelangsungan hidup dan mengawal Armada niaga yang berbendera Indonesia. Bisa dipastikan dengan semua elemen dalam domain Maritim beserta kandungannya yang ada di bumi RI ini akan mampu mensejahterakan anak bangsa apabila didayagunakan dengan baik. Pertanyaannya besarnya siapakah pemangku strategi Maritim dinegara ini sebenarnya ? Grand design arsitektur kelembagaan tidak pernah menggunakan instrumen Maritim sebagai basisnya, tetapi lebih kepada yang berdekatan yakni Kelautan, masalahnya elemen Kelautan adalah elemen dari domain Maritim sendiri ~ Kelautan adalah sub-set domain Maritim. Akankah dibiarkankah semua potensi ini larut dalam ketidak berdayaan tanpa majikan atau pemangkunya ? Negara lain sudah berfikir jauh dengan menjadikan instrumen Maritim sebagai instrumen keamanan Maritim, artinya tidak lagi diperankan sebagai instrumen Maritim saja, akan tetapi lebih kepada bagaimana mengamankan strategi Maritimnya, mengingat begitu dasyatnya potensi yang terkandung didalamnya... dan negara Maritim mana yang tidak atau belum sejahtera ? Brendan Taylor, (Kepala Pusat Studi Strategik Australian National Univ) , National Security College, Occasional Paper # 3, April , 2003, “ The Evolution of National Security Studies “, halaman 1, ...keeping in mind Wolfers’s observation regarding the slippery nature of the term, ‘national security’ challenges are taken in the current chapter as referring simply to ‘threats to national survival or well-being. Seperti kita ketahui national survival (kedaulatan) dan well being (economics atau kesejahteraaan) adalah substansi muatan kepentingan nasional, sedangkan “survival” adalah katagorinya, periksa kembali tabel Nuchterlein. Orientasi kpd MIDLIFE, elemen instrumen kekuatan nasional D atau diplomatik dan POLitik luar negeri adalah bagi kepentingan nasional dimata lingkungan internasional, jadi jelas arahnya. Analog dengan L atau legal (hukum) orientasinya adalah hukum internasional yang mempromosikan kepentingan nasional dimata dunia internasional melalui legal aspek hukum internasional. Kumpulan semua strategi nasional adalah strategi Keamanan nasional, jelas definisi Keamanan nasional. Berbasis fokus kepada 1 instrumen , bagaimana dengan instrumen Politik, Legal (hukum) dan Keamanan sendiri menjadi satu pemangku padahal arah dan porsi kesulitannya sangatlah berbeda? Blok Kepentingan nasional , berada dibawah blok Tujuan nasional yang mendasar (atau fundamental of national goals ~ padanannya adalah muatan pembukaan UUD 45 yang entah kapan bisa dicapai). Untuk itu perlu dijembatani sesuatu yang “ never ending” dengan suatu skenario yang lebih realistik yang disebut obyektif kepentingan nasional (~ boleh disebut obyektif national goals) yang berdurasi menengah atau pendek , kl 5-10 thn . Obyektif ini dibangun oleh kepala pemerintahan di awal pemerintahan dan disetujui Parlemen,dan kelembagaan negara lainnya dan menjadi direktif serta masukan utama program-program nasional yang sangat prioritas, prioritas, dll, (prioritas, sangat prioritas, dll akan menjadi kriteria konsekuensi anggaran ~ kontrol lembaga budgeting atau di negeri kita adalah Bappenas, sekaligus dijalankannya konsep ABC / activities based costing dalam program nasional ( GBHN? ). Instrumen mana dan program nasional mana yang sangat prioritas, prioritas, dll, bisa saja mewarnai kelas-kelas atau fraksi dalam Parlemen guna mengontrol secara intensif program nasional dan strategi instrumen kekuatan nasional. Dengan kata lain program nasional akan dikontrol oleh obyektif kepentingan nasional. Program nasional ini akan dijalankan para eksekutif dan dikontrol oleh legislatif dan kelembagaan lainnya sesuai bidangnya. Obyektif kepentingan nasional ini akan didukung dan dijamin oleh strategi-strategi nasional yang disebut strategi keamanan nasional.

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

10

Diplomasi Pertahanan Asean Dalam Rangka Stabilitas Kawasan

DIPLOMASI PERTAHANAN ASEAN DALAM RANGKA STABILITAS KAWASAN Oleh : Goldy Evi Grace Simatupang * 1. Pendahuluan

keamanan pangan, lingkungan hidup (global warming), ekonomi, dsb. Ancaman yang didapat dari negara tidak lagi hanya dari negara lain saja, namun bersumber dari non-state actor dan bersifat transboundary. Oleh karena itu negara sadar betul, dibutuhkan diplomasi multilateral dan dibentuknya suatu badan kerjasama untuk melindungi dan mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini berlanjut dengan berkembanganya kerjasama bilateral maupun multilateral baik regional maupun global. Tidak ada definisi umum dari diplomasi pertahanan. Namun diplomasi pertahanan selalu berkaitan dengan: pertama, aktivitas kerjasama yang dilakukan militer dan infrastruktur terkait pada masa damai. Kedua, diplomasi pertahanan melibatkan kerjasama militer dalam isu yang luas, mulai dari peran militer sampai peran non-tradisional, seperti penjaga keamanan (peacekeeping), penegakan keamanan (peace enforcement), mempromosikan good-governance, tanggap bencana, melindungi HAM, dll. Ketiga, berbeda dengan masa lalu, dimana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga dilakukan antara negara bahkan negara yang sedang bersaing.1 Diplomasi pertahanan dilakukan pada masa damai menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri. Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen), namun juga organisasi nonpemerintah, think tank dan masyarakat sipil. Inilah yang membedakannya dengan diplomasi militer, dimana diplomasi militer fokus hanya pada penggunaan kekuatan militer dalam diplomasi terkait isu-isu keamanan saja. Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara melalui jalurjalur formal maunpun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan resiko dan biaya rendah. Cottey, A., & Forste mengatakan bahwa aktivitasaktivitas dalam diplomasi pertahanan adalah sebagai berikut2: 1. Terjalinnya hubungan bilateral dan multilateral antara pejabat militer dan pejabat sipil pertahanan

Kebangkitan China dan hegemoni Amerika, khususnya di kawasan Asia Tenggara selalu menarik untuk dibicarakan. Kebangkitan China memberikan sinyal akan (atau sedang) adanya perubahan dalam keseimbangan kekuatan baru dalam hubungan internasional. Unipolar system yang selama ini dikomandoi oleh Amerika, khususnya di Asia Tenggara, ‘terancam’ dengan kehadiran China di kawasan ini. Kebijakan US pivot to Asia yang digencarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama memberikan sinyal bahwa Asia merupakan kawasan penting bagi Amerika dan terdapat kepentingan nasionalnya di kawasan ini. Beberapa pakar bahkan mendiskusikan adanya kemungkinan persaingan yang akan diakhiri dengan perang atau konflik militer di abad 21. Di lain pihak, negara-negara Asia Tenggara yang pada umumnya “negara lemah”, berada dalam setidaknya beberapa opsi. Pertama, bersekutu dengan China agar tidak menjadi musuh (bandwagoning). Atau kedua memperkuat diri dengan membentuk satu ikatan bersama dan menyeimbangkan China (balancing). Terlepas dari pilihan-pilihan tersebut, yang jelas saat ini sedang terjadi perubahan lingkungan keamanan dan strategi karena akan terbentuknya keseimbangan baru. Masalahnya adalah pada negaranegara ASEAN. Karena pilihan apapun yang dibuatnya akan mempengaruhi dirinya secara internal maupun eksternal. Perkembangan yang terjadi adalah bahwa negara-negara ASEAN membentuk kerjasama, termasuk dalam pertahanan-keamanan dan memilih cara-cara “damai” apa yang disebut “diplomasi pertahanan”. 2. Diplomasi Pertahanan: Definisi dan Konsep Saat ini, pemahaman keamanan telah mengalami perubahan. Negara tidak lagi memahami keamanan hanya sebatas ancaman yang sumbernya dari negara lain dan bersifat militer. Isu yang berkembang dalam isu keamanan tidak lagi sebatas keamanan negara (state security) namun keamanan individu (human security). Dalam pemahaman keamanan non-tradisional, isu yang berkembang dalam keamanan berkembang mulai dari

*

Penulis adalah tenaga analis di FKPM. Pada tahun 2006 menempuh pendidikan pada jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. Sebelumnya, pada tahun 2010, bekerja sebagai peneliti di Institute for Maritime Studies (IMS), Jakarta. Email: [email protected], [email protected]

1

Bhubhindar Singh dan See Seng Tan, “Defence Diplomacy in South east Asia”. From ‘Boots’ to ‘Brogues’: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia. 2011. RSIS. Singapore.

11

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

Diplomasi Pertahanan Asean Dalam Rangka Stabilitas Kawasan Ada dua teori untuk menjelaskan perilaku negaranegara dalam politik internasional. Yang pertama adalah teori perimbangan kekuatan (balance of power) dikembangkan oleh seorang pakar Hubungan Internasional Kenneth Waltz. Ada dua asumsi Waltz dalam teori ini. Yang pertama, negara adalah aktor utama dalam politik internasional dan minimal negara akan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Maksimalnya, negara akan mencari dominansi dalam sistem internasional. Asumsi kedua adalah, negara akan melakukan pendekatan rasional dengan cara-cara yang ada/memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Sarana (means) yang digunakan ini dapat diklasifikasikan faktor internal maupun eksternal. Usaha-usaha internal mencakup mendorong kekuatan ekonomi dan meningkatkan kemampuan militer. Sementara usaha-usaha eksternal mencakup segala tindakan yang diambil negara untuk beraliansi dengan negara lain untuk mencapai kekuatan bersama dan memperlemah kekuatan negara yang berpotensi sebagai saingan.3 Balancing ini berbeda-beda dalam hal intensitasnya. Dalam intensitas yang rendah, negara menjaga hubungan kosntruktif dengan negara target. Sementara dalam intensitas tinggi, terjadi persaingan yang terbuka antara kedua negara, dan mempengaruhi kondisi politiknya juga.4 Antitesis dari balancing adalah bandwagoning. Asumsinya adalah negara-negara akan bergabung dengan negara yang lebih kuat dalam sistem internasional. Misalnya kebanyakan negara-negara kecil memilih bandwagoning dengan Amerika Serikat paska Perang Dingin. Ada dua definisi yang berbeda dari bandwagoning. Yang pertama adalah bersekutu dengan negara yang berpotensi sebagai ancaman agar tidak diserang. Sementara definisi kedua adalah “berada di sisi yang menang” dengan harapan dapat memperoleh keuntungan ekonomi.5 Teori-teori ini pada umumnya diambil berdasarkan pengalaman negara-negara Eropa dalam kurun waktu empat abad terakhir. Kebanyakan teori menjelaskan perilaku negara-negara besar, namun sedikit teori menjelaskan perilaku negara-negara kecil (peripheral). Selain itu ada teori balance of threat yang dikembangkan oleh Stephen M. Walt. Jika teori perimbangan kekuatan mengasumsikan bahwa negara akan bertindak berdasarkan kapabilitas, maka balance of threat berasumsi bahwa negara akan bertindak berdasarkan potensi ancaman (threat). Negara akan beraliansi untuk melawan kekuatan lain yang berpotensi sebagai ancaman.6 Berdasarkan definisi bandwagoning di atas, kita bisa melihat bagaimanakah sikap negara-negara Asia dalam menyikapi kebangkitan China sebagai negara yang

senior. 2. Penunjukan atase pertahanan di luar negeri 3. Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral 4. Latihan bersama antara personil pertahanan militer asing dan sipil 5. Penyediaan keahlian dan saran dalam kontrol demokrasi kekuatan bersenjata, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer. 6. Pertukaran personil dan unit militer, dan kunjungan kapal 7. Penempatan personil militer ataupun sipil di kementerian-kementerian pertahanan atau militer negara sahabat 8. Penyebaran tim pelatih 9. Penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya 10.Latihan militer bilateral ataupun multilateral Berbagai aktivitas-aktivitas diplomasi pertahanan ini disebut sebagai ‘diplomasi pertahanan baru’ yang bukan saja hanya memperkuat kerjasama, namun juga membuat beberapa negara-negara maju seperti China, AS dan Inggris ‘mempertajam dan mempengaruhi’ perkembangan domestik negara-negara di kawasan dalam hal mendukung demokrasi dan HAM dan juga membantu mereka menangani masalah-masalah keamanannya. Saat ini, diplomasi pertahanan memiliki tiga peran utama, yaitu: a. Kerjasama strategis untuk mengurangi ketegangan antara negara-negara bersengketa maupun yang berpotensi konflik, b. Mempromosikan hubungan sipil-militer, c. Mendukung negara lain untuk memajukan kemampuan menjaga keamanan (peacekeeping) Diplomasi pertahanan telah menjadi alat penting dalam kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara. Hal ini adalah hasil kerpecayaan dan apresiasi negara-negara pada pertemuan-pertemuan multilateral untuk mendiskusikan masalah keamanan dalam level regional maupun internasional. 3. Diplomasi Pertahanan dan ASEAN Centrality Keamanan merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Negara berjuang untuk meningkatkan kekuatan (power) untuk menciptakan keamanan. Negara berjuang untuk meningkatkan kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman (threat). Untuk mencapai kepentingan nasional (national interest), negara bertindak rasional dengan mementingkan kekuatan, terutama peningkatan kekuatan pertahanan. 2 3 4 5

Dalam “Defence Diplomacy in South east Asia”. From ‘Boots’ to ‘Brogues’: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia” Defence Diplomacy in Southeast Asia: Trends, Prospects and Challenges. Evan A. Laksmana. Kenneth Waltz. 1979. Theory of International Politics, New York. Mc. Graw Inc. Hal. 118 Denny Roy. Southeast Asia and China: Balancing or Banwagoning? Dalam Jurnal Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs. 2005. Singapore. ibid

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

12

Diplomasi Pertahanan Asean Dalam Rangka Stabilitas Kawasan yaitu the ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting (ACAMM), ASEAN Chiefs of Defense Forces Informal Meeting (ACDFIM), ASEAN Defense Minister’s Meeting (ADMM), termasuk ADMM Plus, dan ASEAN Regional Forum (ARF). Selain yang dilakukan oleh state actor tercatat pula dialog pertahanan yang dilakukan oleh non-state actor (diplomasi track two) dimana yang melakukannya bukanlah negara, namun lembaga lain seperti think tank. Misalnya the Shangri-La Dialogue yang diselenggarakan setiap tahun oleh International Institute for Strategic Studies (IISS). Sejak dibentuk, ASEAN telah mendirikan struktur jaringan di tingkat menteri untuk mengurusi masalah isu-isu transnasional, misalnya ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), the ASEAN Chiefs of National Police (ASEANPOL), the the ASEAN Senior Officials on Drugs Matters and the ASEAN Finance Ministers Meeting. 8 Beberapa kerjasama penting pertahanan-keamanan di kawasan adalah sebagai berikut:

berpotensi menjadi hegemon di Asia. Dalam definisi pertama negara-negara ASEAN akan bersekutu dengan China agar tidak diserang. Hal ini tidak terjadi sebab China tidak berlaku agresif terhadap negara-negara ASEAN, sebaliknya China mengurangi ketegangan dengan mengutamakan prinsip-prinsip negosiasi, multilatealisme dan mengharagai kedaulatan negaranegara ASEAN. Definisi kedua, yakni berada di sisi yang menang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Definisi ini lebih cocok melihat keadaan dimana negara-negara ASEAN berusaha menjaga hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan China dengan harapan hubungan yang baik ini akan membuka pintu kesempatan untuk keuntungan ekonomi di masa depan. Negara-negara ASEAN sebenarnya memiliki alasanasalan untuk ‘gentar’ terhadap China, terutama dalam hal geografi (China memiliki wilayah yang sangat luas), perkembangan ekonomi, sejarah (China merupakan negara dengan peradaban paling panjang), persebaran etnik China yang berkontribusi pada kemakmuran negara itu. Dan tidak kalah penting adalah modernisasi militer China untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dengan negara-negara ASEAN sendiri, China memiliki beberapa konflik terkait kepemilikan pulau dan laut di Laut China Selatan. Beberapa pakar menyatakan bahwa kebangkitan China dapat membuatnya mengubah pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan kasus ini. Apakah China akan menggunakan kekuatannya atau mendekati negaranegara di kawasan melalui diplomasi. Yang jelas, China berjuang keras untuk meyakinkan negara-negara ASEAN bahwa mereka bukanlah “ancaman” bagi kawasan ini. Di Asia Tenggara sendiri, diplomasi pertahanan sudah dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. Secara umum, ada empat pola kerjasama keamanan di Asia Tenggara.6 Pola pertama adalah kerjasama pertahanan multilateral antara external powers dan negara-negara di Asia Tenggara yang ditujukan untuk masalah keamanan tertentu. Pola kedua adalah kerjasama pertahanan dan keamanan yang dipimpin Amerika dengan perjanjian kerjasama dengan sekutu, partner strategis. Pola ketiga adalah upaya kerjasama multilateral yang dipimpin oleh China untuk mengikat ASEAN menjadi struktur kerjasama keamanan regional Asia Timur dengan fokus utama pada isu-isu keamanan non-tradisional. Dan pola terakhir adalah kerjasama multilateral dengan ASEAN sebagai pusatnya untuk meningkatkan kerjasama keamanan baik diantara anggotanya maupun mitra dialog dan diantara anggota ASEAN Regional Forum (ARF). Dalam level regional, Asia Tenggara merupakan kawasan yang mengalami penguatan dalam perjanjian multilateral dalam diplomasi pertahanan. Ada beberapa persetujuan multilateral yang mengemuka, 6 7 8

a. ASEAN Regional Forum Perkembangan dalam kerjasama keamanan terlihat dengan dibentuknya ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1994. Dibentuknya ARF menjadi tanda sebuah kerjasama keamanan multilateral diantara negaranegara ASEAN maupun dengan mitranya. ARF menjadi mekanisme konsultasi diantara negara-negara ASEAN, negara tetangga dan negara-negara-negara di luar kawasan lain untuk mengidentifikasi dan menyatakan kepentingan keamanan bersama. ARF merupakan forum yang mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama dan diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan confidence building measures (CBM) dan preventive diplomacy di kawasan Asia-Pasifik. Dalam ARF Concept Paper yang dihasilkan pada pertemuan Senior Officials Meeting tahun 1995, dinyatakan bahwa: the ARF should recognise and accept the different approaches to peace and security and try to forge a consensual approach to security issues’. Dinyatakan juga bahwa: ‘The ARF should... progress at a pace comfortable to all participants. The ARF should not move ‘too fast for those who want to go slow and not too slow for those who want to go fast’. Dengan demikian, pendekatan keamanan ARF dilakukan melalui tiga langkah: Langkah pertama : Memajukan Confidence-Building Measure Langkah kedua : Mengembangkan mekanisme diplomasi preventif

Jonathan R. Martin. Balancing and Bandwagoning in the South China Sea. Master Thesis. Ibid Ibid

13

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

Diplomasi Pertahanan Asean Dalam Rangka Stabilitas Kawasan Langkah ketiga

Amerika. Pada pertemuan ini agenda yang mengemuka adalah ancamanan keamanan non tradisional, yaitu bencana alam, penyakit menular, perubahan iklim serta kerusakan lingkungan. Pertemuan dilaksanakan sekali dalam tiga tahun.

: Mengembangkan mekanisme resolusi konflik

Cita-cita ARF untuk mengembangkan mekanisme resolusi konflik tentulah rencana yang tidak bisa dicapai dalam kurun waktu dekat. Sejak diagendakan pada tahun 1995, ARF membuat rencana jangka pendek dan jangka menengah sampai akhirnya ARF mencapai tahap resolusi konflik. Concept Paper ARF memuat lima tujuan utama kerjasama yang dibagi dalam dua kurun waktu, yaitu jangka pendek dan menengah. Lima hal itu adalah CBM, diplomasi preventif, non-proliferasi dan pengawasan senjata, peacekeeping dan kerjasama keamanan maritim.

d. Dialogue Militer ASEAN Selain ARF dan ADMM, ASEAN juga memiliki beberapa dialog tingkat tinggi militer. Kepala Staf Angakatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara bertemu setiap tahun dalam pertemuan-pertemuan seperti ASEAN Chiefs of Defence Forces Informal Meeting (ACDFIM) sejak 2001, the ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting (ACAMM) sejak 2000, the ASEAN Navy Interaction (ANI) sejak 2001, and the ASEAN Air Force Chiefs Conference (AACC) sejak 2004. Ada pula pertemuan reguler ASEAN Military Intelligence Informal Meeting (AMIIM). Pembahasan dalam dialog ini lagi-lagi masih tertuju pada isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, bencana alam, penyakit menular, keamanan pangan dan energi, perubahan iklim, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal dan pembajakan.

b. ASEAN Defefense Ministerial Meeting Kerjasama keamanan penting lainnya di kawasan adalah ADMM dan ADMM Plus. ADMM diharapkan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan pada tiga level. Pertama, mempromosikan kerjasama praktis di tingkat operasional antara militer ASEAN melalui rencana kerja dua tahun yang disusun oleh kepala angkatan bersenjata negara-negara ASEAN. Kedua, keterlibatan ASEAN dengan negara-negara nonASEAN dalam isu-isu non tradisional dan lintas batas. Ketiga, memperkuat sentralitas di dalam arsitektur keamanan Asia Tenggara.

e. The Shangri-La Dialogue Diplomasi pertahanan yang diselenggarakan oleh pihak non-state actor adalah The Shangri-La Dialogue (SLD). SLD dilaksanakan setiap tahun di Singapura yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies sejak tahun 2002. Forum ini dihadiri oleh pejabat-pejabat penting pertahanan-keamanan negara-negara Asia-Pasifik.

c. ASEAN Defefense Ministerial Meeting-Plus Pada tahun 2005-2006, Sekretariat ASEAN menghasilkan Concept Paper dalam Pembentukan ASEAN Defense Ministers’ Meeting. Dalam pertemuan di Kuala Lumpur tahun 2006, menteri-menteri pertahanan ini sepakat, bahwa tujuan spesifik ADMM adalah a) Untuk memajukan stabilitas dan kedamaian regional melalui dialog dan kerjasama keamanan-pertahanan, b) Memberikan pedoman kepada pejabat militer dan pertahanan dalam berdiaolog dan bekerjasama dalam pertahanan-keamanan ASEAN, diantara negaranegara ASEAN maupun negara mitra lainnya. C) untuk memajukan saling percaya melalui pemahaman kepada tantangan pertahanan dan keamanan, begitu pula peningkatan transparansi dan keterbukaan, d) Berkontribusi kepada pembentukan ASEAN Security Community. Negara-negara yang terlibat dalam ADMM Plus, selain negara ASEAN sendiri, adalah Amerika Serikat, Australia, Cina, India, Korea Selatan, Jepang, Rusia dan Selandia Baru. Mirip dengan yang diagendakan dalam ARF, agenda forum ini adalah penanggulangan terorisme, penanganan bencana alam, keamanan maritim, peacekeeping operations dan military medicines. Pertemuan pertama ADMM Plus dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 yang dihadiri oleh 10 negara ASEAN dan delapan Partner Dialogue yaitu, Aaustralia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia dan Vol. 7, No. 1, Juli 2013

Pertemuan-pertemuan SLD ini memiliki dampak pada pengambilan keputusan. Pertemuan ketiga pada tahun 2004 ternyata sangat berguna dalm hal keamanan Selat Malaka. Pada tahun 2008, pertemuan ini mengkaji hubungan CBM dengan penyebaran kapal selam di kawasan. Pada tahun 2011 di tengah ‘ketegangan’ isu Laut China Selatan antara AS dengan China, SLD memberikan kesempatan antara Menetri Pertahanan AS dengan Menteri Pertahanan China untuk berdialog secara privat. Dan terakhir pada tahun 2013, SLD membuka ruang diskusi di tengah “ketegangan” modernisasi militer di Asia Tenggara yang disinyalir sebagai “perlombaan senjata”. 4. Memaksimalkan Diplomasi Pertahanan melalui Kekuatan Nasional Frederick the Great pernah mengatakan “diplomacy without force is like music without instrument” (diplomasi tanpa kekuatan/paksaan adalah seperti musik tanpa istrumen). Lebih lanjut H.J. Morgenthau mengatakan bahwa diplomasi adalah otak dari kekuatan nasional, dan moral nasional sebagai jiwanya (diplomacy is the brains of national power, as national morale is its soul).

14

Diplomasi Pertahanan Asean Dalam Rangka Stabilitas Kawasan Sementara itu, strategi penangkalan dengan cara pembalasan pada dasarnya adalah daya tangkal yang dihasilkan oleh kekuatan pertahanan yang memiliki efek cegah tangkal atas niat pihak lawan yang ingin menyerang Indonesia karena kemampuan balas Indonesia yang hebat. Sekalipun pihak lawan merasa yakin bisa menyerang, kemampuan balas Indonesia yang hebat mengakibatkan pihak lawan semakin menyadari bahwa jika menduduki Indonesia pada akhirnya akan menderita kerugian yang besar. Kemampuan pembalasan Indonesia yang paling utama adalah kemampuan melaksanakan perang berlarut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, melalui satuan-satuan gerilya yang sangat gesit dan militan.11 Indonesia sendiri telah menetapkan kebijakan bahwa diplomasi pertahanan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari diplomasi total pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi diplomasi pertahanan yaitu:

Diplomasi pertahanan haruslah berada pada bingkai kepentingan nasional sebagai end (tujuannya). Yang dilakukan Indonesia dalam strategi diplomasi pertahanan adalah dengan memperkuat kondisi internal sementara itu juga memperkuat kerjasama kawasan, yaitu ASEAN khususnya dalam bidang pertahanan-keamanan. Setiap negara berinteraksi satu sama lain dengan melihat kondisi internalnya, yakni kekuatan nasionalnya. Diplomasi adalah salah satu elemen dari national power (kekuatan nasional). Diplomasi haruslah bersinergi dengan elemen lain, apa yang disebut dengan MILDLIFE, M-military, I-intelligence, D-diplomacy, L-legal, I-informational, F-finance, E-economy.9 Dalam UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” Dari pernyataan tersebut maka tiga hal yang harus dipertahankan adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ketika hal ini merupakan kepentingan vital bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pertahanan tersebut, Indonesia menetapkan untuk menggunakan strategi penangkalan.10 Lawrence Freedman dalam bukunya Deterrence menjelaskan prinsip utama dari penangkalan, yaitu bahwa penangkalan sebenarnya adalah suatu strategi penggunaan kekuatan (coercive strategy). Coercive didefinisikan oleh Freedman sebagai: “the potential or actual application of force to influence the action of a voluntary agent”. Konsep penangkalan yang dikembangkan dalam strategi pertahanan untuk mencegah terjadinya perang adalah strategi penangkalan dengan cara penolakan (denial) dan penangkalan dengan cara pembalasan (retaliation). Penangkalan dengan penolakan pada dasarnya merupakan daya tangkal yang dihasilkan oleh kekuatan pertahanan yang memiliki efek cegah tangkal sehingga pihak lawan membatalkan niatnya untuk menyerang Indonesia. Kekuatan pertahanan dengan kemampuan penangkalan dengan cara penolakan adalah tingkat kemampuan yang mampu meyakinkan lawan atau calon lawan bahwa apabila melancarkan agresi atau menyerang Indonesia, akan dialami kegagalan sebelum masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga dengan pertimbangan itu, calon lawan akan membatalkan niatnya untuk menyerang Indonesia. 9 10 11

a. Kebijakan pertahanan dan struktur organisasi. Diplomasi pertahanan merupakan alat maupun cara dalam mencapai tujuan yang telah digariskan oleh kebijakan pertahanan dalam bidang kerjasama pertahanan internasional. Misalnya negara-negara mana saja yang merupakan prioritas yang perlu dijalin kerjasama bidang pertahanan secara bilateral, cakupan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam setiap kerjasama dan tingkat kedalaman kerjasama, peran Indonesia dalam organisasi-organisasi keamanan multilateral serta sumberdaya yang akan dialoaskikan dalam kerjasama internasional baik secara bilaetral maupun multilateral. b. Kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan acuan utama dari pemerintah RI dalam menentukan strategi dan cara dalam melakukan kerjasama luar negeri dalam semua bidang, termasuk bidang pertahanan. c. Hukum nasional. Dalam hal ini adalah hukum nasional yang berhubungan dengan pertahanan dan diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang yang mengatur tentang perjanjian internasional, bidang pertahanan merupakan salah satu bidang yang perjanjian kerjasama antar negara memerlukan ratifikasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kerjasama militer dan pengadaan militer juga sangat sarat dengan hukum dan unsur politik pemerintah, untuk itu perlu mengacu pada hukum nasional yang berlaku. d. Hukum dan kebiasaan (customary) internasional. Hukum internasional mengacu pada konvensikonvensi internasional baik bilateral maupun

Konsepsi MIDLIFE adalah pandangan dari J. Boone Bartholomees Jr (dkk) dari U.S. Army War College yang kini dikembangkan oleh Amerika Serikat Syaiful Anwar. “Meningkatkan Kapasitas dan Peran Diplomat Pertahanan untuk Membangun Pertahanan yang Tangguh.” Jurnal Pertahanan Mei 2012, Volume 2, Nomor 2. Ibid

15

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

Diplomasi Pertahanan Asean Dalam Rangka Stabilitas Kawasan 5. Penutup

multilateral, UN Charter, ASEAN Charter. Sedangkan kebiasaan internasional dapat berupa kebiasaan dalam melakukan kunjungan resmi, penyelenggaraan pertemuan resmi, dsb.

Kebangkitan China memberikan sinyal baru bagi politik internasional, terutama kebangkitan dalam bidang militer yang dapat menjadi “ancaman” negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertahanan-keamanan negara-negara ASEAN terlihat menyeimbangkan China sebagai negara yang berpotensi sebagai ancaman yaitu dengan memperkuat kerjasama pertahanan-keamanan regional, terbukti dengan meningkatnya kerjasama bilateral maupun multilareal bidang pertahanan-keamanan di kawasan ini. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa negaranegara ASEAN juga tidak menutup dirinya terhadap kebangkitan China, namun juga menjalin kerjasama dan membuka kesempatan dalam berbagai bidang dengan negara tersebut dengan berada pada sisi yang “menang” yaitu adanya harapan untuk mendapatkan keutungan ekonomi di masa depan (bandwagoning). Bagi Indonesia, yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan power nya dengan memaksimalkan elemen-elemen kekuatan nasional. Diplomasi hanyalah satu dari delapan unsur kekuatan nasional yang harus bersinergi menurut Bartholomees yaitu, peningkatan kekuatan militer, berjalannya fungsi intelijen, diplomasi, hukum, informasi, keuangan dan ekonomi.

e. Keadaan lingkungan setempat.mengacu pada lingkungan dan struktur organisasi pemerintahan setempat khsusunya organisasi pertahanan dan militer, birokrasi, dsb. Hal lain misalnya tata krama berkunjung dan bahasa setempat. Diplomasi pertahanan Indonesia dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Ada tiga tipe kerjasama diplomasi militer bilateral bagi Indonesia: Pertama, diplomasi pertahanan sebagai confidence building measures (CBM). Kedua, diplomasi pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan. Ketiga, diplomasi pertahanan untuk pengembangan industri pertahanan.12 CBMs biasanya dilakukan melalau kunjungan kenegaraan, dialog dan kunsultasi, pertukaran informasi, kemitraan strategis, pertukaran perwira/staf dan latihan bersama. Sedangkan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas dilakukan melalui bantuan militer, pengadaan senjata, dsb. Diplomasi pertahanan dalam rangka pengembangan industri pertahanan dilakukan melalui transfer teknologi, kerjasama penelitian dan pengembangan, investasi dalam usaha bersama, dsb. 12

Dalam “Defence Diplomacy in South east Asia”. From ‘Boots’ to ‘Brogues’: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia” Defence Diplomacy in Southeast Asia: Trends, Prospects and Challenges. Evan A. Laksmana.

--- ooo 000 ooo ---

Vol. 7, No. 1, Juli 2013

16