ISMI FEBIANI Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Juni 2014

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENERAPAN SATANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DI PROVINSI KEPUALAUAN RIAU ISMI FEBIANI Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Juni 2014 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sumber data yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan pada 12 satuan kerja yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS versi 21. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dengan uji korelasi Product Moment Pearson, uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha. Pengujian asumsi klasik yang digunakan, meliputi uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai model penelitian, dan melakukan pengujian hipotesis dengan uji signifikansi simultan, parsial, dan koefisien determinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP, karena mampu menjelaskan efektifitas penerapan SAP sebesar XX. Secara parsial, komitmen organisasi dan ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh secara positif dan signifikan, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Efektifitas Penerapan SAP.

1 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PENDAHULUAN Sehubungan dengan adanya reformasi dibidang keuangan negara, dipandang perlu dilakukan perubahanperubahan diberbagai bidang untuk mendukung perubahan tersebut. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan, yaitu adanya perubahan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan sehingga tercapainya pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai usaha terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. SAP sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik (Patton, 2001 dalam Yulianingtyas, 2011). Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang selanjutnya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP, guna menghasilkan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pada Pasal 36 ayat (1) bahwa penerapan SAP pada laporan keuangan pemerintah dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah PP ini diberlakukan. Namun pada kenyataannya dilapangan, terdapat beberapa Satuan Non Vertikal


Tertentu (SNVT) yang belum menerapkan SAP secara efektif yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada pelaporan keuangannya. Salah satunya adalah SNVT Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman. SNVT Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman atau yang biasa disebut SNVT Randal merupakan SNVT yang bertugas sebagai koordinator SNVT dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum diwilayah Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini, SNVT Randal sudah menerapakan SAP sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi belum efektif secara keseluruhan, masih dalam tahap penyesuaian. Dalam penerapan SAP perlu dipahami beberapa dasar pemikiran penting yaitu komitmen organisasi dalam penyusunan laporan keuangan, ketersedian sarana dan prasarana dalam membantu penyusunan laporan keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), tiga variabel tersebut merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi efektitas dalam penerapan SAP. Belum efektifnya penerapan SAP yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dibeberapa SNVT yang salah satunya adalah SNVT Randal merupakan hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Sehingga pada penelitian ini diberi judul “Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Riau.” RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dapatdisusun rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah? 2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap efektifitas penerapan tentang Standar Akuntansi Pemerintah?


3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektifitas penerapan tentang Standar Akuntansi Pemerintah? 4. Apakah komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah? TINJAUAN PUSTAKA 1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa laporan pertanggungjawaban APBN atau APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan SAP, dan standar tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010 pada pasal 1, adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.” Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.PP Nomor 24 Tahun 2005 yang menganut basis kas menuju basis akrual pun diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menganut basis akrual. Terdapatempat karakteristikpenerapanstandarakuntansipemerintahan yang efektifsebagaimana yang terdapatdalamPeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 adalahsebagai berikut: 1. Relevan a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)


c. d. 2. a. b. c. 3. 4.

Tepat waktu Lengkap Andal Penyajian Jujur Dapat Diverifikasi (verifiability) Netralitas Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami

2.

Komitmen Organisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 pada pasal 1, adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.” PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (2) IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 10, “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” Untuk itu diperlukan sosialisasi dan upaya implementasi yang melibatkan seluruh tingkatan dalam satuan kerja pemerintah agar SAP tersebut dapat menjadi bagian yang menyatu dengan operasional pada seluruh pelaporan keuangan pemerintah. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pada Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Pada 2015

pernyataan diatas, pemerintah pusat

yang artinya tahun anggaran maupun daerah sudah harus


menerapkan SAP ini. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP, sebagaimana yang tertera dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 guna menghasilkan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Perubahan basis dari kas menuju akrual menjadi akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentulah banyak persiapan. Di tataran konsep dan kebijakan, para petinggi pemerintah daerah adalah pihak yang harus dipastikan komitmennya terjaga. Penerapan tanpa komitmen maka hanya akan menjadi hal yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Komitmen Pemerintah dalam satuan kerja, yaitu dapat melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan pemerintahan, dengan adanya kejelasan peraturan pemerintah, mendorong penerapan akuntansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk akuntansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah dapat dilihat dari komitmen organisasi yang tinggi aparat sipil negara dalam meningkatkan kualitas keandalan pada ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah, sebagaimana sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berada dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I. Namun yang utama adalah dukungan yang kuat dari setiap pimpinan untuk mencapai keberhasilan dari suatu perubahan tersebut. 3.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sarana sarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan menacapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan standar akuntansi pemerintah berjalan dengan efektif. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menerapkan SAP. Ketersediaan sarana dan prasarana


disini lebih menekankan pada: Sarana ruangan, berupa tempat kerja atau kantor. Sarana administrasi, berdasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Perkembangan prasarana yang sangat pesat, yang terjadi pada perangkat keras untuk itu dibutuhkan perangkat pendukung, berupa perangkat keras, dukungan anggaran yang memadai dan perangkat lunak berupa aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. SAP menuntut pemerintah untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Perangkat lunak menurut (Mulyono,2007 menurut Sulani, 2009) perangkat lunak atau software adalah perangkat lunak yang meliputi perintah-perintah atau instruksiinstruksi yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya. Serta aplikasi yang dibutuhkan baik berupa Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) maupun Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SA-BMN) yang telah terpasang dengan baik di komputer yang telah disediakan. 4.

Sumber Daya Manusia (SDM) Menurut Arfianti (2011) sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Hal senada diungkapkan (Susilo, 2002 dalam Sulani, 2009) sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya. Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya


yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap penerapan SAP. Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas penerapan SAP di lingkungan SNVT, dan kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintah. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah perlu secara serius menyusun perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintah. Menurut Sulani (2009) penarikan sumber daya manusia yang merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga yang diperlukan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Penarikan sumber daya manusia bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Menurut (Tjiptoherijanto, 2001 dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008) menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.


Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa rendahnya pemahaman aparat sipil negara terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan sesuai dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008 dalam Arfianti, 2011). Maka latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syaratsyarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Menurut (Pigors dan Myers, 1961 dalam Sulani, 2009) pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian, Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. HIPOTESIS Komitmen organisasi berkaitan dengan kemauan yang kuat dalam diri individu untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Ketika komitmen organisasi tinggi maka rasa memiliki terhadap organisasi itu tinggi sehingga kontribusi untuk mampu mencapai kesalarasan tujuan antara tujuan masing-masing individu dan tujuan organisasi akan terwujud. Penelitian Sulani (2009) yang meneliti pengaruh komitmen terhadap keberhasilan PP Nomor 24 Tahun 2005 menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh komitmen


terhadap keberhasilan PP Nomor 24 Tahun 2010 adalah positif dan signifikan. Sumarno (2005) juga mencoba melakukan penelitian tentang komitmen organisasi, menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manjerial adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik. Sehingga denganadanya komitmen yang tinggi kemungkinan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan berjalan efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Komitmen organisasi berdampak positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sarana dan prasarana adalah semua yang dapat menunjang atau mendukung segala kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung ketepatwaktuan dalam menyusun dan melaporakan laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan. Penelitian Sulani (2009) yang meneliti perangkat pendukung terhadap keberhasilan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menghasilkan kesimpulan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Ketersediaan sarana dan prasarana berdampak positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyusunan dan pelaksanaan penerapan SAP karena sumber daya manusia selalu terkait, mulai dari penetapan standar akuntansi hingga penerapan standar akuntansi tersebut. Salah satu manfaat utama pengguna kompetensi dalam organisasi adalah menggerakan sumber daya manusia kearah target yang ingin dicapai organisasi.


Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Cahya (2008) menunjukkan hubungan positif sumber daya manusia dalam implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah kota Surakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Sumber daya manusia berdampak positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan yang telah uraian di atas mengenai komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasaran, dan sumber daya manusia, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4:Komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia berdampak positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian jenis kuantitatif, yaitu data primer. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada para pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai petugas yang bertanggungjawab dalam satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak enam petugas. Satuan Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (SNVT Randal) Provinsi Kepulauan Riau, dimana SNVT Randal adalah koordinator wilayah yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau yang mengkordinator 11 satker. Peneltian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen terhadap efektifitas penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai variabel dependen Dimana data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan


pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu komitmen organisasi (X1), ketersediaan sarana dan prasarana (X2), sumber daya manusia (X3), dan satu variabel dependen yaitu efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Y). Teknik analisis data dimulai dengan uji validitas dengan uji korelasi Product Moment Pearson. Uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha. Uji asumsi klasik berupa, uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Serta menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai model penelitian, dan melakukan pengujian hipotesis dengan uji signifikansi simultan, parsial, dan koefisien determinan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penentuan besarnya sampel menggunakan sejumlah keseluruhan kuesioner (72 buah) yang telah kami sebarkan pada masing-masing unit kerja dan telah mendapatkan balasannya. Tabel 4.1 Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner Kuesioner yang disebar 72 100% Kuesioner yang kembali 61 84,72% Kuesioner valid atau yang diolah 60 83,33% Kuesioner yang tidak memenuhi 1 1,39% syarat Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan penyebaran dan tingkat pengembalian dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 72 kuesioner, dan yang kembali sebanyak 61 kuesioner atau 84,72%, namun yang memenuhi syarat sebanyak 60 kuesioner atau 83,33%. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standart deviation (simpangan baku) data yang digunakan dalam penelitian. Pengukuran statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21. Data statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel 4.2, sebagai berikut:


Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Komitmen Organisasi Ketersediaan Sapras Sumber Daya Manusia Ef. Penerapan SAP Valid N (listwise)

60

12

19

60

17

29

60

9

21

60

32

46

15,916 7 23,516 7 15,433 3 38,816 7

Std. Deviation 2,10159 2,83137 3,68858 3,67535

60

Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)

Berdasarkan data dari tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 60 kuesioner. Pada efektifitas penerapan SAP memiliki nilai minimum 32, nilai maksimum 46, mean 38,8167, dan standar deviation (simpangan baku) 3,67535. Pada variabel komitmen organisasi memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 19, mean 15,9167, dan standar deviation (simpangan baku) 2,10159. Pada variabel ketersediaan sarana dan persediaan memiliki nilai minimum 17, nilai maksimum 29, mean 23,5167, dan standar deviation (simpangan baku) 2,83137. Pada variabel sumber daya manusia memiliki nilai minimum 9, nilai maksimum 21, mean 15,4333, dan standar deviation (simpangan baku) 3,68858. 1. Uji Validitas dan Reliabilitas a. Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya indikator atau pertanyaan kuesioner dari masing-masing varibel. Pengujian dilakukan dengan membandingkan r hitung dan r tabel, dan nilai probabilitasnya (Sig). Nilai r hitung merupakan hasil korelasi jawaban responden dan masing-masing pertanyaan dengan total jawaban untuk masing-masing variabel setiap item pertanyaan disebut valid apabila r hitung lebih besar dibanding r tabel. Hasil uji


validitas pertanyaan kuesioner ditampilkan pada tabel 4.3, sebagai berikut: Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (X1) Item r r Sig. 0,05 Keterangan Pertanyaan hitung tabel 1 0,767 0,000 Valid 2 0,711 0,000 Valid 0,254 0,05 3 0,762 0,000 Valid 4 0,723 0,000 Valid Variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana (X2) Item r r Sig. 0,05 Keterangan Pertanyaan hitung tabel 1 0,506 0,000 Valid 2 0,784 0,000 Valid 3 0,885 0,000 Valid 0,254 0,05 4 0,852 0,000 Valid 5 0,381 0,003 Valid 6 0,483 0,000 Valid Variabel Sumber Daya Manusia (X3) Item r r Sig. 0,05 Keterangan Pertanyaan hitung tabel 1 0,744 0,000 Valid 2 0,803 0,000 Valid 3 0,868 0,254 0,000 0,05 Valid 4 0,801 0,000 Valid 5 0,729 0,000 Valid Variabel Efektifitas Penerapan SAP (Y) Item r r Sig. 0,05 Keterangan Pertanyaan hitung tabel 1 0,566 0,000 Valid 2 0,640 0,000 Valid 3 0,572 0,000 Valid 4 0,525 0,000 Valid 5 0,525 0,000 Valid 0,254 0,05 6 0,524 0,000 Valid 7 0,289 0,025 Valid 8 0,520 0,000 Valid 9 0,514 0,000 Valid 10 0,423 0,001 Valid Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)


b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Nilai reliabilitas dilihat dari cronbach alpha Untuk pengambilan keputusan uji reliabilitas menurut (Sekaran, 1992 dalam Priyatno, 2013), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka cronbach alpha lebih besar dari 0,6, yaitu sebesar 0.890, berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang baik.Secara rinci hasil uji reliabilitas, sebagai berikut: Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,890

25


2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi atau nilai residual, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pada penelitian hasil pengolahan datamenampilkan grafik normal, plot yang ada menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksikan efektifitas penerapan SAP beradasarkan masukan variabel independennya, yaitu komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi kriteria normalitas.


Gambar 4.1 Normal Probability Plot Berdasarkan hasil uji statistik dengan model Kolmogorov-smirnov seperti yang terdapat dalam tabel 4.5 di bawah ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,549 > 0,05. Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 60 Mean ,0000000 Normal Std. ,28121504 Parametersa,b Deviation Absolute ,103 Most Extreme Positive ,103 Differences Negative -,071 Kolmogorov-Smirnov Z ,797 Asymp. Sig. (2-tailed) ,549 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)

b. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independent. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabelvariabel independen yang digunakan memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10.


Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinieritas disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficientsa Model Unstandardi Standard Collinearity zed ized Statistics Coefficient Coeffici s ents B Std. Beta Tolerance VIF Error 1,7 ,349 (Constant) 89 Komitmen ,19 ,093 ,284 ,594 1,6 Organisasi 8 84 1 Ketersediaan ,31 ,106 ,402 ,566 1,7 Sapras 3 67 Sumber Daya ,02 ,067 ,049 ,577 1,7 Manusia 5 32 a. Dependent Variable: Ef. Penerapan SAP Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)

c. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.Uji ini akan dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik scatterplot, dan menggunakan model Gletsjer. Dengan melihat gambar 4.2 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi layak dipakai untuk memprediksi efektifitas penerapan SAP berdasarkan masukan variabel independennya (komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia). 17 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot Berdasarkan hasil uji statistik dengan model Gletsjer seperti yang terdapat dalam tabel 4.7 di bawah ini dapat diperoleh hasil bahwa Sig. > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dan hasil uji dapat dilanjutkan. Hasil pengujian heteroskedastisitas (model gletsjer) disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Model Gletsjer) Coefficientsa

Model

Unstandard Standard ized ized Coefficien Coeffici ts ents B Std. Beta Error ,71 ,183 7 ,00 ,049 ,004 1

(Constan t) Komitmen Organisa si 1 Ketersed ,056 -,324 iaan ,11 Sapras 0 Sumber ,035 -,093 Daya ,02 Manusia 0 a. Dependent Variable: RES2

T

Si g.

Collinearit y Statistics Tolera nce

VIF

,594

1,6 84

3,91 0 ,024

,0 00 ,9 81

1,97 6 ,571

,0 53

,566

1,7 67

,5 70

,577

1,7 32



3. Hasil Pengujian Hipotesis a. Uji Koefisien Determinan (Adjusted 𝑹𝟐 ) Determinan (𝑅2 ) atau R – Square digunakan untuk melihat berapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan variabel komitmen organisasi (X1), ketersediaan sarana dan prasarana (X2), dan sumber daya manusia (X3), dapat menjelaskan variabel keberhasilan efektifitas penerapan SAP pada Ditjen Cipta Karya Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dari tampilan tabel 4.8 nilai koefisien determinasi (Adjusted 𝑅2 ) sebesar 0,383, yang berarti bahwa variabel dependen (efektifitas penerapan SAP) mampu dijelaskan oleh variabel independen (komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia) sebesar 38,3% dan selebihnya 61,7% (100% - 38,3% = 61,7%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Regresi Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std. Error of the l Square Square Estimate a ,644 ,415 ,383 ,28865 1 a. Predictors: (Constant), Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Sapras, Komitmen Organisasi b. Dependent Variable: Ef. Penerapan SAP Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel komitmen organisasi(X1), ketersediaan sarana dan prasarana (X2), dan sumber daya manusia (X3), secara berasama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP (Y). Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel berikut ini.


Model

(Constant)

Tabel 4.9 Hasil Uji t Coefficientsa Unstandardiz Standard ed ized Coefficients Coeffici ents B Std. Beta Error 1,78 ,349 9 ,198 ,093 ,284

Komitmen Organisasi 1 Ketersediaan ,313 ,106 ,402 Sapras Sumber Daya ,025 ,067 ,049 Manusia a. Dependent Variable: Ef. Penerapan SAP

T

Sig .

5,1 21 2,1 37 2,9 58 ,36 7

,00 0 ,03 7 ,00 5 ,71 5


Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1. Variabel Komitmen Organisasi Pengaruh komitmen organisasi terhadap efektifitas penerapan SAP berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai t hitung 2,137 > t tabel 1,672, adapun nilai t tabel (pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan (df)= 60-3-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai signifikansi sebesar 0,037 < 0,05, maka disimpulkan H1 diterima, artinya komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. 2. Variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana terhadap efektifitas penerapan SAP berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai t hitung 2,958 > t tabel 1,672, adapun nilai t tabel (pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan (df)= 60-3-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05, maka disimpulkan H2 diterima, artinya keteersediaan sarana dan prasarana berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP.


3. Variabel Sumber Daya Manusia Pengaruh sumber daya manusia terhadap efektifitas penerapan SAP berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai t hitung 0,367 > t tabel 1,672, adapun nilai t tabel (pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan (df)= 60-3-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai signifikansi sebesar 0,715 < 0,05, maka disimpulkan H3 tidak dapat diterima, artinya sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. 4.

Hasil Analisis Regresi Berganda Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Berganda Coefficientsa Model Unstandardiz Standard ed ized Coefficients Coeffici ents B Std. Beta Error 1,78 ,349 (Constant) 9 Komitmen ,198 ,093 ,284 Organisasi 1 Ketersediaan ,313 ,106 ,402 Sapras Sumber Daya ,025 ,067 ,049 Manusia a. Dependent Variable: Ef. Penerapan SAP

T

Sig .

5,1 21 2,1 37 2,9 58 ,36 7

,00 0 ,03 7 ,00 5 ,71 5


Berdasarkan tabel 4.9, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 1,789 + 0,198 X1 + 0,313 X2 + 0,025 X3 + e Dari persamaan tersebut dapat digambarkan , sebagai berikut:


1. Konstanta (α) = 1,789 Menunjukkan harga konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka efektifitas penerapan SAP (Y) sama dengan 1,789. 2. Koefisien X1 (β1) = 0,198 Menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi (X1) berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan SAP (Y). Artinya jika komitmen ditingkatkan maka akan meningkatkan efektifitas penerapan SAP (Y) sebesar 0,198. 3. Koefisien X2 (β2) = 0,313 Menunjukkan bahwa variabel ketersediaan sarana dan prasarana (X2) berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan SAP (Y). Artinya jika ketersediaan sarana dan prasarana ditingkatkan maka akan meningkatkan efektifitas penerapan SAP (Y) sebesar 0,313. 4. Koefisien X3 (β3) = 0,025 Menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia (X3) tidak berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan SAP (Y). Artinya jika sumber daya manusia ditingkatkan sebesar 0,025 hasilnya akan tetap sama, tidak berpengaruh. 5. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu. a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel komitmen organisasi (X1), ketersediaan sarana dan prasarana (X2), dan sumber daya manusia (X3), secara berasama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP (Y). Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan nilai F statistik sebesar 13,218 dengan nilai t hitung 13,218 > t tabel 2,769 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat diketahui bahwa secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia terhadap efektifias penerapan SAP.


Hasil uji F diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.11 Hasil Uji F ANOVAa Model Sum of Df Mean F Sig. Squares Square Regress 3,304 3 1,101 13,21 ,000b ion 8 1 Residua 4,666 56 ,083 l Total 7,970 59 a. Dependent Variable: Ef. Penerapan SAP b. Predictors: (Constant), Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Sapras, Komitmen Organisasi Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)

5. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis a. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Efektifitas Penerapan Standar Akunntansi Pemerintah Hipotesis pertama yang diajukan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai t hitung 2,137 > t tabel 1,672 dan tingkat signifikansi 0,037 yang menunjukkan berada di bawah 0,05 hal ini berarti variabel komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. Sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sulani (2009), bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005. Hal ini berarti apabila komitmen organisasi berkaitan dengan kemauan yang kuat dalam diri individu untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Ketika tujuan organisasi dikaitkan dengan efektifitas penerapan SAP, maka komitmen organisasi yang tinggi dalam diri seseorang sebagai pelaku dalam penerapan


SAP akan meningkatkan efektifitas penerapan tersebut. Kondisi berkebalikan juga bisa terjadi ketika komitmen organisasi tersebut cenderung rendah. b. Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Efektifitas Penerapan SAP Hipotesis kedua yang diajukan ketersediaan sarana berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai t hitung 2,958 >t tabel 1,672 dan tingkat signifikansi 0,005 yang menunjukkan berada di bawah 0,05 hal ini berarti variabel ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. Sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Imam Subaweh (2008), korelasi antara variabel ketersediaan sarana dan prasarana dengan variabel peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, termasuk dalam kategori lemah. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dengan tingginya ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia, menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasrana mempengaruhi secara besar bagaimana proses penyusunan laporan keuangan. c. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Penerapan SAP Hipotesis ketiga yang diajukan ketersediaan sarana tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai t hitung 0,367< t tabel 1,672 dan tingkat signifikansi 0,715 yang menunjukkan berada di atas 0,05 hal ini berarti variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.


Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulani (2009), dimana variabel sumber daya manusia berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005. Hal ini berarti sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan, para aparat sipil bagian keuangan masih terlambat dalam meyelesaikan dan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar umum yang berlaku dan waktu yang telah ditentukan. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia terhadap efektifitas penerapan SAP, sebagai berikut: 1. Secara parsial variabel komitmen organisasi (X1), berdasarkantabel 4.9 hasil uji t diperoleh nilai t hitung 2,137 >t tabel 1,672, adapun nilai t tabel (pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan (df)= 603-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai signifikansi sebesar 0,037 < 0,05. Maka dapat disimpulkan komitmen organisasi (X1)mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau. 2. Secara parsial variabel ketersediaan sarana dan prasarana (X2), berdasarkan tabel 4.9 hasil uji t diperoleh nilai t hitung 2,958 > t tabel 1,672, adapun nilai t tabel (pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan (df)= 60-3-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05. Maka dapat disimpulkan ketersediaan sarana dan prasarana (X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.


3. Secara parsial variabel Sumber daya manusia (X3), berdasarkan tabel 4.9 hasil uji tdiperoleh nilai t hitung 0,367 > t tabel 1,672, adapun nilai t tabel (pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan (df)= 603-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai signifikansi sebesar 0,715 < 0,05, atau dengan kata lain variabel sumber daya manusia tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan indikator yang mempengaruhi sumber daya manusia dalam penelitian ini, yakni: latarbelakang pendidikan, paham dengan pekerjaan yang ditugaskan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesiapan, dan kemampuan sumber daya manusia tersebut, yang dapat diperkuat dengan fakta dilapangan bahwa Catatan akhir Laporan Keuangan Wilayah di SNVT Randal belum efektif dalam penerapan standar akuntansi pemerintah. Maka disimpulkan sumber daya manusia (X2) tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau. 4. Variabel komitmen organisasi (X1), ketersediaan sarana dan prasarana (X2), dan sumber daya manusia (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.. Hasil pegujian hipotesis menghasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted 𝑅2 ) sebesar 0,383, yang berarti bahwa variabel dependen (efektifitas penerapan SAP) mampu dijelaskan oleh variabel independen (komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia) sebesar 38,3% dan selebihnya 61,7% (100% 38,3% = 61,7%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. 2.

Keterbatasan Peneltian Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dari segi jumlah responden, dar 72 orang yang mendapat kuesioner adalah sebanyak 72 orang, hanya 61 orang yang 26 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

mengembalikan dalam jangka waktu pengembalian, meskipun peneliti telah meminta bantuan melalui SNVT Randal selaku kordinator wilayah untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, meskipun menurut hasil penelitian SDM terbukti tidak efektif dalam mempengaruhi penerapan SAP, bukan berarti variabel tersebut tidak sepenuhnya signifikan, karena terdapat keterbatasan indikator dalam penelitian ini yang hanya melihat dari segi latarbelakang pendidikan, paham dengan pekerjaan yang ditugaskan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesiapan, dan kemampuan sumber daya manusia tersebut. 3.

Saran Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP, guna menghasilkan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dari hasil analisis regresi yang didapat, dapat dilihat bahwa pengaruh dari komitmen organisasi dan ketersediaan sarana dan prasarana adalah signifikan. Untuk merealisasikan komitmen organisasi dan ketersediaan prasarana dan sarana yang ada, diharapkan dapat merekrut sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi software yang disediakan oleh kemeterian keuangan guna mempermudah pekerjaan dan mampu dalam menyusun laporan keuangan tepat waktu, berupa CaLK (Catatan akhir Laporan Keuangan) sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010. Bagi penelitian berikutnya dari hasil analisis signifikansi parsial yang didapat, dapat dilihat bahwa pengaruh dari sumber daya manusia tidak dapat diterima. Sebaiknya penelitian selanjutnya menyempurnakan kuesioner dengan mengharuskan responden mengisi point


jenjang pendidikannya secara detail dan memperluas cakupan indikator sumber daya manusia yang diteliti, karena penilitian ini tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dimana outputnya adalah laporan keuangan, tidak setiap orang mampu membuat, membaca dan memahami laporan keuangan tersebut, maka unuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam penyajian deskripsi responden data-data mengenai latarbelakang responden sebaiknya disajikan secara lebih detail terutama latarbekang pendidikannya. DAFTAR PUSTAKA Atmaja, Lukas Setia. (2009). Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Arfianti, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang).Skripsi . Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Deddi N., I. S. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Effendi, Sofian. Tukiran. (2012). Metode Penelitian Surve (Edisi Revisi). SJakarta: LP3ES. Hasan, I. (2010). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Kusuma, Ririz Setiawati. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember). Fakultas Ekonomi. Universitas Jember. KSAP, K. S. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Luthans, Fred. (2006). Perilaku Organisasi (Edisi 10). Yogyakarta: CV. Andi. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi. Nugraheni, Purwanti dan Imam Subaweh. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional). Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13. Nur, M dan Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaaan Berkategori High Profile Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. Nominal, 1, 1-13. Nurbasya, Y. (2010). Soft Launching PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP. Nurhayati, Riani. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemrintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Dan Kecamatan Yang Berada Di Kabupaten Tasikmalaya.Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Indonesia.


Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Priyanto, D. (2009). 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17. Jakarta: Andi Offset. Priyanto, Duwi. (2013). Olah Data Statistik Dengan Program PSPP (Alternatif SPSS). Jakarta: Mediakom. Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. (2012). Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Suhardjanto, Djoko dan Cahya, Bayu Tri. (2008). Persepsi Pejabat Pengguna Anggaran terhadap Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Ditinjau dari Aspek Rasional: Survei pada Pemerintah Kota Surakarta. Jurnal Siasat Bisnis, 12 (2): 115-128. Sukmaningrum, Tantriani. (2012). AnalisisFaktor-Faktor Yang MempengaruhiKualitasInformasiLaporanKeuanganPemerintah Daerah (StudiEmpirispadaPemerintahKabupatendan Kota Semarang).FakultasEkonomidanBisnis.UniversitasDiponegoro. Sulani, Aldiani. (2009). Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapa: Teori & Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi. Sumarno, J. (2005). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manjerial: Studi Empiris pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta. SNA VIII: Solo, 15-16. Syarifuddin. (2003). Mencari Bentuk Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Taniredja, T dan Hidayati Mustafidah. (2011). Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar). Bandung: Penerbit Alfabeta. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara Wahyono, Teguh. (2009). 25 Model Analisis Statistik dengan SPSS 17 (Memahami Teknik Analisis Statistik Secara Sistematis dan Praktis. Jakarta: PT. Gramedia. Wirartha, I. M. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi . Bandung: CV. Andi Offset. Yulianingtyas, D. S. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Akuntansi dan Auditing. http://www.bppk.depkeu.go.id. Diunduhtanggal 27 Februari 2014.


ISMI FEBIANI Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Juni 2014

Recommend Documents