Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan

Religió: Jurnal Studi Agama-agama

Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan Busriyanti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Bengkulu [email protected] Abstract Religious understanding of the texts and doctrines towards women issues has not come to the final. Cultural construction and professional religious interpretation toward religious scripts also contribute on the woman issues especially in relation with unbalanced relationship between man and woman. Many religious interpretations then put women in secondary level with men as the result that they, women, are seen as men belonging that can be authoritatively subjected as much as men wants, including of violence. Up to this time, the domestic violence happens with regards to the women as the victims, and it is supposed that religious understanding is taking part in contributing the “act of violence” towards women’s existence. So that religion, in this case, remains problematic in shaping the social construction of men and women relations. This article aims to explore more causes of women’s violence and attempts to scrutinize religious interpretation on the texts of gender and family issues. This article argues that religious institution and religious education have big role to shape the contemporary religious understanding towards women’s life; and both religious institution and religious education may also become the indispensable foundation of empowering woman by giving new interpretation of the women public space. Keywords: Islam, Woman, Violence.

Volume 2, Nomor 2, September 2012

Pendahuluan Hingga saat ini sebagian besar kaum perempuan masih belum menikmati alam kebebasan sebagaimana yang dinikmati oleh kaum lakilaki. Bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang masih menanggung beban derita karena tindakan yang semena-mena dari kaum laki-laki. Di antara faktor penyebab masalah ini adalah kurangnya kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka dan juga kurangnya kesadaran kaum lelaki untuk memperlakukan kaum perempuan sebagaimana layaknya. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah kondisi sosial budaya yang secara turun-temurun selalu berpihak kepada kepentingan kaum lelaki (patriarki/superior) dan menempatkan kaum perempuan pada posisi rendah (subordinatif/inferior). Kondisi yang demikian kemudian berakibat kepada terjadinya perlakuan yang tidak semestinya terhadap makhluk yang bernama perempuan. Konstruksi budaya patriarki yang mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan, bahkan diklaim sebagai fakta alamiah. Salah satu akibat dari ketimpangan ini adalah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Bentukbentuk dari kekerasan tersebut juga sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat saja terjadi terhadap perempuan siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Kekerasan terhadap perempuan saat ini telah terbuka sebagai fakta-fakta yang nyata, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Fenomena sosial tentang kekerasan terhadap perempuan ini dapat kita baca dari banyak media massa lokal maupun nasional. Berbagai persoalan sosial kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan dengan masalah perkawinan juga dapat ditemukan. Contohnya antara lain merebaknya kasus eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Makin meningkatnya kasus trafficking perempuan dan anak-anak dengan modus

| 119


operandi perkawinan, kawin kontrak yang makin merajalela, pernikahan siri dan prostitusi.1 Perilaku kekerasan mencakup makna yang amat luas, di dalamnya ada bentuk khusus, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat drastis. Jika tahun 2012 ada lebih 600 kasus, tahun 2013 tercatat 992 kasus. Dari jumlah kasus-kasus itu yang dominan adalah kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebanyak 372 kasus dan kasus kekerasan dalam pacaran berjumlah 59 kasus (data resmi LBH APIK Jakarta). Sebuah peningkatan jumlah yang signifikan dan mengerikan. Meski demikian, kasus kekerasan terhadap perempuan bagaikan gunung es, kasus yang terdata hanya sedikit sekali. Itu pun bukan data dari lembaga negara, melainkan dari NGO yang concern pada isu perempuan. Ketiadaan data membuktikan betapa negara masih abai dan belum serius menangani kasus ini, padahal dalam berbagai dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekerasan terhadap perempuan dinyatakan sebagai kejahatan HAM (Hak Asasi Manusia) yang sistemis dan berdampak luas. Konstruksi budaya dan penafsiran para ahli agama terhadap teksteks keagamaan juga merupakan faktor yang krusial sebagai penyebab terjadinya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Banyak penafsiran teks agama yang kemudian menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua. Perempuan kemudian dianggap sebagai hal milik laki-laki yang dapat diperlakukan sekehendaknya, termasuk dengan cara kekerasan. Perempuan dan Kekerasan Istilah kekerasan mengacu kepada perbuatan kasar, mencekam, menyakitkan dan berdampak negatif. Sayangnya selama ini kekerasan sering dipersepsi sebatas perlakuan fisik sehingga segala perlakuan opresif yang non-fisik sering tidak dianggap sebagai kekerasan. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai seluruh bentuk perilaku verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang Sulistiyowati Irianto, Perempuan dan Hukum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 132. 1

120|Busriyanti – Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan

atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran (korban).2 Deklarasi tentang eliminasi kekerasan terhadap perempuan telah diakui dunia pada tahun 1993, dan juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Keselamatan Masyarakat, Direktorat Keselamatan Keluarga yang juga tertuang dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (Declaration on theElimanation of Violence Againts Women) tahun 1993 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: “Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena terhadap kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.”

Kekerasan terhadap perempuan ini muncul dalam bentuk yang beragam. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain kekerasan sikap dalam bentuk merendahkan, melecehkan dan lainnya. Kekerasan bahasa dalam bentuk memaki, mengintimidasi dan lainnya dan kekerasan fisik dalam bentuk memukul, melukai, menendang dan lainnya. Salah satu bentuk kekerasan yang paling akut dan paling tua adalah kekerasan seksual. Khususnya viktimisasi perempuan yang wujudnya dapat berupa pemerkosaan, kekerasan seksual terhadap istri (wife battering), pelecehan seksual bahkan incest.3

John Galtung menjelaskan kekerasan adalah perlakuan atau situasi yang membuat realitas aktual seseorang berada di bawah realitas potensialnya. Artinya ada situasi yang menghambat munculnya kemampuan atau potensi individu. Situasi tersebut bentuknya bermacam-macam, dapat berupa teror berencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang ketakutan dan tertekan ataupun prilaku yang sifatnya mengekang anggota-anggota keluarga sehingga menjadi bodoh dan terbelakang. Lihat Elli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender (Yogyakarta: Rifka An-Nisa dan Pustaka Pelajar, 2000), 28-29. 3 Saparinah Sadli, “Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Edi Santoso (ed.), Islam dan Konstruksi Seksualitas (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), 144-145. 2

| 121


Mansour Fakih menjelaskan ada tiga bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pertama, kekerasan terhadap pribadi (personal violence). Kedua, kekerasan dalam Rumah Tangga (domestic violence). Ketiga, kekerasan publik dan negara (public and state violence). Kekerasan ini dapat saja terjadi dalam bentuk sanksi sosial, kultur dan diskriminasi. Termasuk kebijakan Pemerintah seperti pemaksaan sterilisasi dalam program Keluarga Berencana, pelacuran dan pornografi.4 Sementara itu Nasaruddin Umar menyatakan bahwa bentukbentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah: 1. Kekerasan fisik yang meliputi pemukulan, penamparan, penendangan atau melukai anggota tubuh baik yang dilakukan secara kolektif ataupun individu. 2. Kekerasan akibat adanya poligami. 3. Kekerasan politik antara lain dengan mempermasalahkan kepemimpinan perempuan. 4. Kekerasan ekonomi. Kekerasan ini paling banyak dialami oleh perempuan. Simbol-simbol kemiskinan baik di pedesaan ataupun di perkotaan berwajah perempuan. Ada fenomena feminisasi kemiskinan (feminization of poverty) yaitu sistem perekonomian yang mempersulit perempuan untuk mengakses bidang-bidang produksi yang strategis dengan alasan fungsi reproduksi. Masalah reproduksi ini sering dijadikan sebagai alat legitimasi.5 Sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, kekerasan domestik yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang banyak terjadi dan susah untuk diungkap. Ada beberapa faktor penyebab KDRT susah untuk diungkap, antara lain karena kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak kentara karena rumah tangga

Mansour Fakih, “Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender”, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), Perempuan dalam Wacana Perkosaan (Yogyakarta: PKBI, 1997), 8-13. 5 Nasaruddin Umar, “Agama dan Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Jurnal Dinamika Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No.1 (Februari-Mei, 2002), 24. 4


adalah masalah privat. KDRT juga sering dianggap suatu kewajaran karena terjadi dalam sebuah lembaga yang legal.6 Adapun bentuk-bentuk KDRT seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan bahwa kekerasan yang dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk: 1). Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; 2). Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.; 3). Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu; dan 4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.7 Dalam perspektif gender, kekerasan selalu ditujukan kepada pihak perempuan. Dengan kata lain, perempuan selalu identik dengan kekerasan. Hingga sekarang kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, padahal lembaga-lembaga yang notabene membela hak-hak perempuan bermunculan di mana-mana. Dalam salah satu laporan sebuah buku yang dikutip Mansour Fakih bahwa setiap enam menit seorang perempuan diperkosa dan bahkan satu dari tiga orang perempuan di Amerika pernah mengalami serangan seksual dalam hidup mereka. Kondisi ini barangkali lebih meningkat lagi sekarang. Anehnya kekerasan terhadap kaum perempuan tidak dianggap sebagai masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik oleh negara maupun organisasi yang memperjuangkan HAM.8 Kersti Yllo, Feminist Perspective on Wife Abuse (London: Sage Publication, 1988), 11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 8 Mansour Fakih, “Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender,” dalam Eko Prasetyodan Suparman Marzuki (ed.), Perempuan dalam Wacana Perkosaan (Yogyakarta: PKBI, 1997), 3. LBH–APIK dalam kurun waktu 1996-2000 telah menangani 400 kasus 6 7

| 123


Hal ini terjadi karena dua hal. Pertama, persoalan HAM masih dianggap hanya sebagai persoalan publik, bukan persoalan domestik. Akibatnya hampir semua kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di sektor domestik tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, dan bahkan jika korbannya tidak mengadukan perkaranya tidak bisa diajukan ke pengadilan. Kedua, masih kuatnya anggapan bahwa jika pelanggaran atau kekerasan terjadi pada kaum perempuan, hal tersebut dianggap sebagai kesalahan perempuan. Itulah mengapa pelecehan yang terjadi di sektor publik, tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran HAM. Faktor lainnya yang terkait dengan masalah di atas adalah tidak adanya laporan resmi mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan. Sementara itu posisi ketergantungan ekonomis dan sosial perempuan korban kekerasan terhadap kaum lelaki menyulitkan untuk melaporkan penderitaan dan kejahatan yang mereka alami. Namun, kalaupun kekerasan terpaksa dilaporkan, para pelaksana hukum sering menganggap persoalan tersebut sebagai masalah privat sehingga penanganannya kurang serius. Kekerasan terhadap perempuan saat ini pun tidak hanya terbatas di pedesaan. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di pedesaan lebih didominasi kekerasan fisik, karena di pedesaan pencitraan terhadap perempuan berkaitan dengan sistem nilai tradisional. Sedangkan di masyarakat modern perkotaan pencitraan terhadap perempuan adalah logika kapitalisme. Tamrin Amal Tomagola dalam penelitian yang dilakukan pada majalah wanita (Sarinah, Femina, Kartini dan Pertiwi) menemukan adanya 5 pencitraan pada perempuan, yaitu citra pinggang, citra peraduan, citra pigura, citra pilar dan citra pergaulan.9

kekerasan dalam rumah tangga (suami terhadap isterinya), tetapi penanganannya juga tidak tuntas. Lihat Mursyidah Thahir, “Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz”, dalam Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan (Jakarta: Logos, 2000), 27. 9 Zaitunah Subhan, Kekerasan terhadap Perempuan (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2004), 20.


Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tafsir Keagamaan Pada prinsipnya, Islam lahir dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang anti diskriminasi dan anti kekerasan. Meski demikian, para penafsir Alquran dan hadis sering kali mengasumsikan dengan cara yang salah, sehingga terkesan bahwa wanita memang sudah sepatutnya berada di posisi yang subordinat (rendah) dibanding pria. Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarki di kalangan umat Islam. Patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.10 Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut hampir semuanya lakilaki. Hingga saat ini mekanisme kontrol dengan kekerasan masih umum dilakukan untuk melegitimasikan kekuasaan. Penafsiran Alquran masih sering dijadikan dasar untuk menolak kesetaraan gender. Kitab-kitab tafsir dijadikan referensi dalam mempertahankan status quo dan melegalkan pola hidup patriarki, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai jenis kelamin utama, dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua (the second sex). Anggapan ini mengendap di alam bawah sadar masyarakat dan membentuk etos kerja yang timpang. 11 Sebagai objek kekerasan, perempuan masih disudutkan pada pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan mitos kejatuhan Adam dari surga yang disebabkan kerapuhan iman Hawa, maka sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu dituduh sebagai pihak penggoda sehingga mendorong laki-laki untuk berbuat tindakan yang tidak senonoh, seperti memperkosa.

Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), 394. 11 Nasaruddin Umar, Qur’an untuk Perempuan (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002), 1. 10

| 125


Terjadinya kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual adalah akibat perempuan tidak mampu menjaga kehormatannya.12 Ada banyak tafsir terhadap teks-teks suci keagamaan yang mengandung misogyny, yakni ideologi kebencian terhadap perempuan. Contohnya dapat ditemukan dalam penafsiran tentang penciptaan Adam dan Hawa yang terkenal dengan kisah kejatuhan manusia (legend of the fall). Kisah ini telah mendiskreditkan perempuan sebagai pembuat dosa pertama. Ini adalah dosa seksis di mana menempatkan Hawa sebagai penggoda.13 Kisah keluarnya Adam dan Hawa dari surga juga disajikan untuk menjustifikasi dua fenomena alamiah yang dialami perempuan, yaitu fenomena menstruasi dan rasa sakit yang menyertainya pada satu sisi, dan rasa sakit yang menyertai kehamilan dan kelahiran pada sisi yang lain.14 Tafsir arus utama (mainstream) yang masih dipercayai mayoritas masyarakat Muslim hingga saat ini tetap meletakkan laki-laki sebagai pusat dari kehidupan domestik maupun publik. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan para penafsir konservatif ide ketidaksetaraan dalam Alquran sebagai bagian dari pandangan Islam. Cara pandang seperti ini jelas berlawanan dengan pengakuan dan kesepakatan kaum muslimin atas prinsip universalitas Islam, kesetaraan dan keadilan universal. Demikianlah, maka persoalan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan berujung pada problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks agama dan kemandekan kaum muslimin untuk melakukan analisis secara kritis terhadap teks-teks tersebut dalam suasana dan sejarah yang berubah. Pengamatan secara cerdas terhadap pernyataan Alquran yang mengkritik secara tajam kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan seharusnya menjadi dasar metodologi Jajat Burhanuddin dan Oman Fathur Rahman, Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 193. 13 Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta: Erlangga, 2005), 97. 14 Nasr H}âmid Abû Zayd, Dawâir al-Khawf” Qirât fi Khit}âb al-Mar’ah (Beirut: Markaz alThaqafî al-‘Arabî, 2000), 19. 12


penafsiran. Teks-teks suci perlu dipahami sebagai upaya transformasi kultural menuju arah pembebasan manusia dari tradisi-tradisi tirani, yang menindas. Kita sering kali terjebak pada pemikiran yang salah, ketika kita menempatkan pikiran yang relatif, kontekstual dan profan sebagai pikiran yang absolut, abadi dan sakral. Sejak awal kehadirannya, agama Islam memang sudah dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang egaliter, anti diskriminasi dan anti kekerasan terhadap perempuan. Tidak seorang pun yang meragukan kebenaran ini. Di sisi lain, ada sejumlah teks-teks agama baik dari Alquran ataupun hadis yang dapat dianggap sebagai dasar legitimasi oleh banyak kalangan dari kaum muslimin untuk merendahkan kaum perempuan dan menempatkannya pada posisi sub ordinat kaum laki-laki. Kedua posisi ini pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi tindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan atas nama kebenaran agama. Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang kemudian memandang rendah terhadap satu golongan ini jelas tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan teks-teks lain yang membawa visi adanya persamaan dan kesetaraan manusia di sisi Allah. Oleh sebab itu, penafsir teks-teks keagamaan dituntut untuk memahami teks-teks tersebut secara benar. Dalam kaitannya dengan hal ini, teks-teks yang bermakna fundamental agama harus ditempatkan sebagai dasar utama dan tidak boleh tunduk di bawah teks lainnya yang lebih spesifik atau yang lebih bersifat praksis.15 Ada beberapa kemungkinan adanya penafsiran yang terkesan agak timpang dan cenderung bias gender terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan perspektif diskriminatif atau subordinatif terhadap perempuan. Pertama, karena kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks secara harfiah. Kedua, cara atau metode penafsiran yang parsial atau tidak utuh, sepotong-sepotong, sebagian, atau separo dari keseluruhan teks. Ketiga, penafsiran terhadap teks-teks Alquran sering kali didasari dan Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2007), 225. 15

| 127


dikuatkan oleh hadis-hadis lemah (d}a‘îf), hadis palsu (mawd}û‘) atau hadishadis isrâîliyyât.16 Tiga kemungkinan itu pada akhirnya terakumulasi dalam interpretasi dan sering kali kurang memperhatikan sosio-kultur; di mana dan kapan firman itu diturunkan, atau disebut dengan asbâb al-nuzûl dan asbâb al-wurûd. Selain adanya manipulasi hadis-hadis nabi untuk kepentingan politis. Salah satu dari sejumlah faktor yang membuat fenomena kekerasan terhadap perempuan menjadi kuat dan efektif adalah adanya dukungan atau kultur patriarki yang hegemonik. Selanjutnya, beberapa contoh teks kekerasan terhadap perempuan dalam Alquran itu mendapat legitimasi dari pandangan atau pemahaman penafsiran tertentu. Konsep-konsep dalam ajaran Islam yang biasa dipakai untuk membenarkan kekerasan atau menyudutkan wanita misalnya, larangan untuk meninggalkan rumah, kecuali ada keperluan mendesak. Hal ini seperti termaktub dalam QS. al-Ah}zâb [33]:33, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dulu”.17 Oleh sebagian orang, ayat ini dipahami sebagai ketentuan Tuhan yang mewajibkan kaum perempuan untuk tinggal di dalam rumah. Pemahaman ini juga didukung oleh hadis, yang antara lain diriwayatkan oleh sahabat ‘Uthmân bin ‘Affân bahwa Rasulullah bersabda; “Seorang istri yang keluar tanpa izin dari rumah

Isrâilîyât berasal dari bahasa Ibrani. Isra berarti hamba dan El berarti Tuhan. Jadi Israel secara harfiyah berarti hamba Tuhan. Isrâilîyât bentuk plural dari Isrâilîyah yaitu kisah yang diceritakan dari sumber-sumber isrâilî. Isrâilîyât dinisbahkan kepada kedua putra Nabi Ibrâhîm yang bernama Ya‘qûb dan Ish}âq yang mempunyai 12 keturunan. Isrâilîyât adalah cerita-cerita yang bersumber dari agama-agama samawi sebelum Islam seperti dari agama Yahudi dan Nasrani. Lihat Sayyid H{usayn al-Dhahabî, Al-Isrâilîyat fî al-Tafsîr wa al-H{adîth (Damaskus: Lajnah al-Nashr fî Dâr al-Imân, 1985), 19. 17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 423. 16


suaminya akan dilaknat oleh segala yang ada di permukaan bumi hingga ikan-ikan di laut”.18 Memahami ayat-ayat Alquran sebagaimana di atas merupakan pemahaman yang tidak utuh. Ayat-ayat ini ditujukan kepada para istri Nabi dan untuk konteks tertentu dan tidak ditujukan kepada semua kaum perempuan muslim yang lain. Dalam beberapa teks keagamaan, kekerasan terhadap perempuan juga muncul dalam bentuknya yang cukup krusial. Contohnya adalah segala amal kebaikan perempuan dianggap gugur di hadapan Tuhan, hanya karena dia terlambat melayani kebutuhan seksual suaminya. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah bersabda; “Seorang perempuan yang rajin salat malam, sering berpuasa, tetapi ketika oleh suaminya diajak ke ranjang, ia terlambat, maka pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai bersama-sama setan ke neraka paling dasar”.19 Dalam teks lain diungkapkan betapa kebaikan seorang perempuan menjadi tidak berharga sama sekali, hanya karena ia berbicara kurang sopan di hadapan suami. “Andaikata ada seorang perempuan memiliki seluruh isi dunia ini, dan menafkahkan semua itu kepada suaminya, kemudian ia menyebut-nyebut jasanya itu di hadapannya, Allah akan menghapuskan pahala amalnya itu dan ia akan dikumpulkan bersama-sama Qarun”.20 Teks-teks seperti ini oleh sementara orang dijadikan dasar untuk menjustifikasi keharusan perempuan taat terhadap laki-laki (suami) secara absolut. Padahal kedua teks di atas tidak valid, atau dalam ilmu hadis digolongkan sebagai hadis mawd}û‘. Ini dijadikan sebuah cara untuk memanipulasi agama untuk kepentingan laki-laki.

Ah}mad b. H}anbal. Al-Musnad li al-Imâm Ah{mad Ibn H}anbal, Vol. 1 (Mesir: Musa‘ssasah Qurt}ubah, t.th.), 461. 19 Muh}ammad b. ‘Îsâ b. Sawrah b. Mûsâ b. al-D{ah}h}âk al-Tirmidhî. Sunan al-Tirmidhî, Vol. 2 (Mesir: Shirkah Maktabah, 1975), 69. 20 Muh}ammad b. H{ibbân b. Ah}mad b. H{ibbân. S}ah}îh} Ibn H}ibbân, Vol. 3 (Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 1993), 258. 18

| 129


Dari sudut pandang feminisme Islam, patriarki dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan lakilaki (bias gender). Di sinilah para feminis Muslim sekarang ini, seperti Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nawal el Sadawi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain berusaha membongkar berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dengan relasi gender. Tidak ketinggalan, tokoh-tokoh feminis Muslim dari Indonesia juga mulai banyak mengkaji masalah ini dan sudah menghasilkan beberapa buku yang bisa dibaca oleh umat Islam Indonesia. Di antara mereka adalah Nasaruddin Umar, Siti Ruhaini Zuhayatin, Budhy Munawwar Rahman, Cici Farkha, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam tulisannya yang lain, Mernissi menunjukkan data bahwa banyak kaum lelaki di seluruh dunia Arab masih merasa terhina bila ditanyakan kepada mereka apakah istri mereka bekerja di luar rumah. Mernissi melihat kasus di Maroko tahun 1982 bahwa kepala keluarga lelaki menunjukkan rasa malu dan sebagian bahkan kaget ketika diajukan pertanyaan tentang pekerjaan perempuan di luar rumah. Bagi para suami ini, pekerjaan yang dilakukan istri-istri mereka di luar rumah mendatangkan aib bagi kehormatan keluarga dan akan menunjukkan ketidakmampuan serta kegagalan mereka sendiri sebagai lelaki yang tugas dan jati dirinya mewajibkan mereka untuk memberi nafkah pada kaum perempuan yang dikurung di rumah.21 Hampir di sebagian besar masyarakat Muslim sekarang ini, termasuk di Indonesia, masih memegang erat-erat budaya patriarki. Kaum laki-laki dengan leluasa menguasai kaum perempuan dengan menempatkan mereka selalu berada dalam sektor domestik. Pengasingan perempuan di dalam rumah membuat ruang geraknya tidak mandiri secara ekonomis dan selanjutnya memiliki ketergantungan secara psikologis. Kalaupun membolehkan perempuan aktif di dunia publik, sistem patriarki ini selalu menekankannya kepada kewajiban utama secara kodrati, yakni mengurus anak, suami, dan keluarga. Hal inilah yang Fatima Mernissi, Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 126. 21


banyak dibahas Fatima Mernissi dalam salah satu karyanya ketika berbicara tentang masalah hijab. Dia menyimpulkan bahwa budaya hijab mengharuskan adanya pemisahan ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa berkiprah di ruang yang lebih terbuka (sektor publik), sedang perempuan hanya berkutat pada ruang yang lebih sempit (sektor domestik).22 Bahkan masih banyak di kalangan masyarakat Muslim yang berpendapat bahwa pemingitan dan pembatasan perempuan di ruang domestik masih dianggap sebagai suatu yang wajar dan tepat. Dalam tulisannya yang lain, Mernissi menunjukkan data bahwa banyak kaum lelaki di seluruh dunia Arab masih merasa terhina bila ditanyakan kepada mereka apakah istri mereka bekerja di luar rumah. Mernissi melihat kasus di Maroko tahun 1982 bahwa kepala keluarga lelaki menunjukkan rasa malu dan sebagian bahkan kaget ketika diajukan pertanyaan tentang pekerjaan perempuan di luar rumah. Bagi para suami ini, pekerjaan yang dilakukan istri-istri mereka di luar rumah mendatangkan aib bagi kehormatan keluarga dan akan menunjukkan ketidakmampuan serta kegagalan mereka sendiri sebagai lelaki yang tugas dan jati dirinya mewajibkan mereka untuk memberi nafkah pada kaum perempuan yang dikurung di rumah.23 Sementara itu, beberapa teks-teks baik dalam Alquran maupun hadis yang jika dibaca dengan pendekatan harfiah (skripturalistik) juga banyak ditemukan bunyi teks yang memang melegitimasi kekuasaan otoritatif laki-laki atas perempuan. Pernyataan Alquran yang paling eksplisit mengenai kekuasaan superioritas laki-laki atas perempuan terdapat dalam QS. al-Nisâ’ [4]:34; “Kaum laki-laki Untuk lebih detailnya tentang masalah hijab ini baca tulisan Fatima Mernissi, Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik, terj. M. Masyhur Abadi (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 107-130. Mazharul Haq Khan juga berbicara tentang hal ini dalam sistem/budaya purdah. Inti budaya purdah adalah superioritas kaum laki-laki dan inferioritas kaum perempuan. Ada dominasi laki-laki terhadap perempuan. Wilayah lakilaki adalah sektor publik dan wilayah perempuan adalah sektor domestik. Untuk lebih detailnya baca Mazharul Haq Khan, Wanita Islam Korban Patologi Sosial, terj. Luqman Hakim (Bandung: Pustaka, 1994), 23-67. 23 Fatima Mernissi, Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 126. 22

| 131


adalah pemimpin atas kaum perempuan”.24 Superioritas itu juga ditunjukkan dalam QS. al-Baqarah [2]:228; “Dan kaum perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi kaum laki-laki satu tahap lebih tinggi daripada mereka (kaum perempuan)”.25 Atas dasar ayat-ayat ini hampir seluruh penafsir menyetujui superioritas laki-laki sebagai pandangan Islam.26 Sementara itu, beberapa teks-teks baik dalam Alquran maupun hadis yang jika dibaca dengan pendekatan harfiah (skripturalistik) juga banyak ditemukan bunyi teks yang memang melegitimasi kekuasaan otoritatif laki-laki atas perempuan. Pernyataan Alquran yang paling eksplisit mengenai kekuasaan superioritas laki-laki atas perempuan terdapat dalam QS. al-Nisâ’ [4]:34; “Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan”.27 Superioritas itu juga ditunjukkan dalam QS. alBaqarah [2]:228; “Dan kaum perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi kaum lakilaki satu tahap lebih tinggi daripada mereka (kaum perempuan)”.28 Atas dasar ayat-ayat ini hampir seluruh penafsir menyetujui superioritas lakilaki sebagai pandangan Islam.29

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 85. Ibid., 37. 26 Lihat misalnya Muh}ammad ‘Alî al-S{âbûnî, Rawâ’i‘ al-Bayân: Tafsîr Âyât al-Ah}kâm min al-Qur’ân, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 326. Al-S{âbûnîlebih memerinci kelebihan laki-laki atas perempuan ketika menafsirkan surat al-Nisâ’ [4]: 34. Menurutnya, laki-laki diberikan tanggung jawab atas perempuan karena Allah telah memberinya akal dan perencanaan (tadbîr), dan juga khususnya pekerjaan dan tanggung jawab memberi nafkah. Ibid., 465. 27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 85. 28 Ibid., 37. 29 Lihat misalnya Muh}ammad ‘Alî al-S{âbûnî, Rawâ’i‘ al-Bayân: Tafsîr Âyât al-Ah}kâm min al-Qur’ân, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 326. Al-S{âbûnîlebih memerinci kelebihan laki-laki atas perempuan ketika menafsirkan surat al-Nisâ’ [4]: 34. Menurutnya, laki-laki diberikan tanggung jawab atas perempuan karena Allah telah memberinya akal dan perencanaan (tadbîr), dan juga khususnya pekerjaan dan tanggung jawab memberi nafkah. Ibid., 465. 24 25


Tampak jelas lagi bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi logis dari sistem kekuasaan laki-laki yang dimapankan atas nama agama. Salah satu konsekuensi ini ditunjukkan oleh lanjutan dari bunyi teks surah al-Nisâ ayat 34; “Dan istri-istri yang kamu khawatirkan nushûz (ketidaktaatan) mereka, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka sudah menaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.30 Ayat ini secara eksplisit menunjukkan keabsahan seorang suami melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap istri yang melakukan nushûz. Upaya Penafsiran yang Anti Kekerasan terhadap Perempuan Begitu besarnya pengaruh penafsiran teks-teks keagamaan terhadap adanya perlakuan kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan. Menempatkan keunggulan laki-laki atas perempuan sebagaimana pandangan para ahli tafsir akan memberikan konsekuensi logis adanya sikap superioritas yang akhirnya berdampak kepada tindak kekerasan. Dari beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, faktor keyakinan agama (baca: tafsir keagamaan) merupakan salah satu faktor sangat penting yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat beragama seperti yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat memegang teguh keyakinan agamanya dalam aktivitas beribadah dan bermuamalah. Penafsiran keagamaan dari para pemikir agama terhadap sumber ajarannya (Alquran dan hadis) sangat mempengaruhi perilaku mereka. Selama ini keberadaan kitab-kitab fikih yang menjadi sumber dalam memahami Alquran dan hadis banyak yang memberikan penafsiran keagamaan yang bias gender, dalam arti lebih menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat. Akibatnya, dalam pergaulan sehari-hari perempuan lebih banyak dirugikan. Kaum lelaki dengan leluasa dapat “menjajah” perempuan dalam berbagai kesempatan. Dari sinilah muncul kekerasan gender di tengah masyarakat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia Islam umumnya. 30

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 85.

| 133


Persoalan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan berujung pada problem metodologi penafsiran terhadap teksteks keagamaan dan kemandekan kaum muslimin dalam melakukan analisis secara kritis terhadap teks-teks tersebut dalam suasana dan sejarah yang berubah. Seperti telah dijelaskan bahwa proses penafsiran mengalami status quo pada saat klaim kebenaran resmi dipertahankan. Penafsiran diperlakukan sama sakralnya dengan teks-teks wahyu sehingga hampir tidak memberikan ruang bagi tafsir baru. Sudah berabad-abad kebenaran resmi dipertahankan melalui mekanisme kontrol negara dan disosialisasikan melalui dunia pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Para pendukung ortodoksi telah melakukan klaim terhadap kebenaran resmi sebagai ajaran yang orisinal dengan menolak pendekatan tafsîr bi alra’y yang dimaksudkan untuk mengadakan kontekstualisasi ayat-ayat Alquran terhadap perkembangan zaman.31 Saat ini diperlukan suatu kerangka pendekatan baru untuk merumuskan pandangan Islam atas masalah-masalah perempuan yang selama ini masih menempatkannya pada posisi yang rentan terhadap kekerasan. Pendekatan baru ini dilakukan dengan mengembangkan tafsir baru dalam persoalan ini. Arah tafsir baru tersebut adalah dengan memahami teks-teks agama yang spesifik sosiologis ditempatkan ke dalam maknanya yang relatif manakala berhadapan dengan kenyataankenyataan sosial yang mengingkari pesan-pesan fundamental agama. Dengan cara ini persoalan kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung hingga kini diharapkan dapat diantisipasi. Diperlukan metode pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang bisa dipergunakan untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang bersifat prinsipiil mesti membutuhkan analisis sosial. Salah satu metode penafsiran baru untuk memahami ayat-ayat gender ini dapat dilihat dari analisis Nas}r H{âmid Abû Zayd. Kajian yang dilakukan Nas}r H{âmid berangkat dari sejumlah fakta di seputar teks Alquran. Menurutnya, teks itu dibentuk oleh peradaban Arab pada satu sisi, dan pada sisi lain berangkat dari konsep-konsep yang diajukan teks itu sendiri mengenai dirinya. Dia berpandangan bahwa teks pada 31

Asghar Ali Engineer, Islam and Revolution (New Delhi: Ajanta Publication, 1994), 4.


dasarnya merupakan produk budaya. Maksudnya, teks terbentuk dalam realitas dan budaya dalam rentang waktu lebih dari dua puluh tahun.32 Menurutnya, ketika Allah mewahyukan Alquran kepada Rasulullah, Allah memilih sistem bahasa tertentu sesuai dengan penerima pertamanya. Pemilihan bahasa ini tidak berangkat dari ruang kosong, sebab bahasa adalah perangkat sosial yang paling penting dalam menangkap dan mengorganisasi dunia. Atas dasar ini, ia berkeyakinan bahwa tidaklah mungkin berbicara tentang bahasa terpisah dari budaya dan realitas. Baginya, tidak mungkin berbicara tentang teks terpisah dari budaya dan realitas selama teks berada di dalam kerangka budaya sistem bahasa. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Nas}r H{âmid memilih menggunakan metode analisis bahasa (analisis teks) dalam mengkaji Alquran. Menurutnya, metode analisis bahasa merupakan satu-satunya metode humaniora yang mungkin dapat digunakan untuk memahami risâlah (pesan), dan ini sekaligus berarti memahami Islam. Hal ini tentu saja sejalan dengan watak materi (objek material) dan sejalan dengan objek teks itu sendiri.33 Dalam memahami teks-teks yang berhubungan dengan gender, Nas}r H{âmid menawarkan metode pembacaan kontekstual (manhaj alqirâ’ah al-siyâqîyah). Metode ini bukan hal yang sama sekali baru, dalam pengertian metode ini adalah pengembangan dari metode us}ûl al-fiqh di satu sisi dan kelanjutan dari kerja keras para pembaharu Islam khususnya Muh}ammad ‘Abduh dan Amin al-Khulli di satu sisi. Jika ulama ushul menekankan pentingnya asbabunnuzul untuk memahami suatu makna, maka pembacaan kontekstual melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas yakni keseluruhan konteks sosial historis saat turunnya wahyu, karena melalui konteks itulah para penafsir dapat menentukan

Nas}r H{âmid Abû Zayd, Al-Nas}, al-Salt}ah, al-H{aqîqah: al-Fikr al-Dînî bayn Irâdah alMa‘rifah wa Irâdah al-Haymana (Beirut: al-Markaz al-Thaqafî al-‘Arabî, 1995), 149. 33 Nas}r H{âmid Abû Zayd, Tekstualitas al-Qur’an: Kritik terhadap Ulumul Qur’an, terj. Oleh Khiron Nahdliyin (Yogyakarta: LKIS, 2005), 22. 32

| 135


misalnya dalam bingkai hukum dan sharî’ah, antara otensitas wahyu dengan adat dan kebiasaan keagamaan atau sosial pra Islam. 34 Bentuk metode penafsiran baru juga ditawarkan oleh Fazlur Rahman dengan konsep yang populer dengan istilah double movement yaitu metode penafsiran melalui mekanisme gerakan ganda. Model penafsiran ini bertolak dari situasi kontemporer menuju situasi Alquran diturunkan, kemudian kembali lagi kepada situasi yang dihadapi sekarang. Tawaran Fazlur Rahman ini berpijak pada pemahaman bahwa Alquran merupakan respon Ilahi yang disampaikan melalui Nabi Muh}ammad terhadap situasi sosial masyarakat Arab. Ini artinya, pesan Alquran saling berkaitan (interconected) dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat Makkah.35 Penutup Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara perempuan dan laki-laki memang cukup jelas. Namun efek yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut akan selalu menjadi perdebatan panjang, sebab perbedaan jenis kelamin berimplikasi pada munculnya seperangkat konsep budaya. Islam sebagai agama rah}mat li al-‘âlamîn sangat menjunjung tinggi persamaan manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku dan ras. Demikian juga dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (equal). Oleh sebab itu sub ordinasi kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat bertentangan dengan semangat keadilan. Konstruksi budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan makhluk kelas bawah mempunyai peran yang signifikan sebagai pemicu munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Di samping itu Abû Zayd, Dawâir al-Khawf, 202. Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 5. 34 35


tafsiran terhadap teks-teks agama juga menyumbang peran karena ikut melanggengkan ketidakadilan gender. Agama kemudian tidak lagi menjadi sahabat perempuan. Agama juga menjadi alat legitimasi tindak kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Untuk itu adanya penafsiran ulang terhadap teks-teks agama yang selama ini dianggap bias gender menjadi suatu agenda penting. Sudah saatnya lembaga keagamaan, lembaga pendidikan ataupun lembaga kajian keagamaan memiliki bagian untuk pengkajian perempuan sebagai wadah untuk memberikan ruang untuk mengkaji kedudukan perempuan dalam agama. Melalui lembaga kajian ini diharapkan muncul tafsir maupun fikih perempuan yang berperspektif keadilan. Diharapkan juga usaha ini dapat sedikitnya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan yang kian hari kasusnya semakin meningkat. Daftar Pustaka Abû Zayd, Nas}r H{âmid. Al-Nas}, al-Salt}ah, al-H{aqîqah: al-Fikr al-Dînî bayn Irâdat al-Ma‘rifah wa Irâdat al-Haymana. Beirut: al-Markaz alThaqafî al-‘Arabî, 1995. ______. Dawâir al-Khawf: Qirâ’at fî Khit}âb al-Mar’ah. Beirut: al-Markaz alThaqafî al-‘Arabî, 2000 ______. Tekstualitas Alquran: Kritik terhadap Ulumul Qur’an, terj. Khiron Nahdliyin, Yogyakarta: LKIS, 2005. Baidhawy, Zakiyuddin. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Erlangga, 2005. Burhanuddin, Jajat dan Rahman, Oman Fathur. Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. Dhahabî, Muh}ammad H{usayn. Al-Isrâilîyât fî al-Tafsîr wa al-H{adîth. Damaskus: Lajnah al-Nashr fî Dâr al-Imân, 1985. Engineer, Asghar Ali. Islam and Revolution. New Delhi: Ajanta Publication, 1994.

| 137


Hayati, Elli Nur. Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender. Yogyakarta: Rifka An-Nisa dan Pustaka Pelajar, 2000. Irianto, Sulistiyowati. Perempuan dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Khan, Mazharul Haq. Wanita Islam Korban Patologi Sosial, terj. Luqman Hakim. Bandung: Pustaka, 1994. Mernissi, Fatima. Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik, terj. M. Masyhur Abadi. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997. Mernissi, Fatima. Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim, terj. oleh Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan, 1999. Muhamamd, Husein. Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007. Prasetyo, Eko dan Marzuki, Suparman (eds.). Perempuan dalam Wacana Perkosaan. Yogyakarta: PKBI, 1997. Rachman, Budhy Munawar. Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001. Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. S{âbûnî, Muh}ammad ‘Alî. Rawâ’i‘ al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ah}kâm min alQur’ân, Vol. 1. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. Sadli, Saparinah. “Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Edi Santoso (ed.), Islam dan Konstruksi Seksualitas. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002. Subhan, Zaitunah. Kekerasan terhadap Perempuan. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004. Thahir, Mursyidah. Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz, Jakarta: Logos, 2000.


Umar, Nasaruddin. Alquran untuk Perempuan. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yllo, Kersti. Feminist Perspective on Wife Abuse. London: Sage Publication, 1988.

| 139


Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan

Recommend Documents