ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)

LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL

ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)

Oleh: Drs. Mochamad Parmudi, M.Si. NIP: 196904252000031001 Pangkat/Golongan: Lektor Kepala / IVA

DIBIAYAI DENGAN ANGGARAN DIPA IAIN WALISONGO SEMARANG 2014

Abstract In the framework of the development of science in the Department of Comparative Religion Faculty of Islamic Theology with a concentration of Religion and Peace, so since the second semester of the academic year 2013/2014 I administer courses Islam and Politics in Indonesia, among others, discuss about Islam and the State . In addition, also , I gave a lecture that discusses Civics Democracy : between theory and practice in Indonesia . That the scientific paradigm Walisongo IAIN Semarang , is the unity of science , the humanization strategy of Islamic sciences , spiritualized modern sciences , and the revitalization of local knowledge , as well as providing useful and meaningful contribution to the scientific development to improve the lives of civilized , fair and equitable. The existence of a strong academic anxiety in me . That almost every day the people of Indonesia witnessed various life issues , ranging from corruption another congregation , until the local election dispute . And , the problem is almost always associated with Islam, although this sociologically Indonesia is predominantly Muslim. This study is a phenomenological study focused on the analysis of the description and explanation of the Indonesian democratic model in the perspective of the development of Islamic political thought with the aim to describe a model of democracy in Indonesia , and its implications for the development of Islamic political thought in Indonesia. This research was conducted using qualitative methods because of the symptoms studied are socio - political phenomenon that is dynamic . Therefore , conducted a phenomenological approach in interpreting the "meaning " of data . Phenomenological approach is intended to examine the data according to the forms of appearance . Phenomenological shows the process of " becoming " and the ability to know the forms ( visible symptoms ) to gradually towards knowledge ( meaning ) of the correct objects were subjected . It is actually a descriptive analysis of the essence or ideal structure of the symptoms seen in a political fact. The result of this study is that a model of democracy in Indonesia has not fully represent the Islamic political and or allow for the development of Islamic political thought. There are four models of democracy that is never applied in the constitutional life of Indonesia, namely Liberal Democracy, Guided Democracy, Pancasila Democracy and Direct Democracy.

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Atas berkat rahmat dan hidayah-NYA, peneliti dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian individual ini dengan judul “Islam

dan

Demokrasi

Di

Pengembangan Pemikiran Politik

Indonesia:

Dalam

Prespektif

Islam yang dibiayai dengan

anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Bahwa penyelesaian penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa ada bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian laporan hasil penelitian ini, yaitu: 1. Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bantuan biaya dengan anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. 2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas, dan rekomendasi/pertimbangan akademis atas terpilihnya proposal penelitian ini. 3. Reviewer, dan kolega dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang telah berbagi ide, diskusi, dan dialog dalam proses penelitian. 4. Pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Mudah-mudahan laporan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan

alternatif

materi

perkuliahan

Ushuluddin Jurusan Perbandingan katalisator

sekaligus juga

mahasiswa

Agama

atau

Fakultas menjadi

sebagai bahan renungan bagi para

politisi dan da’i dalam menempatkan Islam dan Demokrasi di Indonesia secara proposional. Kritik dan saran peneliti harapkan. Semoga bermanfaat. Amin.

Semarang,

Septemb er 2014

Peneliti,

Drs. Mochamad Parmudi, M.Si NIP: 196904252000031001

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................................... SURAT KETERANGAN ............................................................ ABSTRAKSI................................................................................ KATA PENGANTAR ................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................ BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah .......................................... B. Rumusan Masalah.................................................... C. Pembatasan Masalah................................................ D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................. E. Kajian Pustaka (Riset Terdahulu) ............................ F. Kerangka Teori ........................................................ G. Metodologi Penelitian.............................................. H. Sistematika Penulisan .............................................. BAB II Pemikiran Politik Islam A. Islam dan Negara.................................................... B. Pengembangan Pemikiran Politik Islam................. Bab III Teori Demokrasi A. Pengertian Demokrasi ............................................ B. Konsep Negara Demokrasi..................................... C. Batasan Pelaksanaan Demokrasi ............................ D. Lintasan Sejarah Demokrasi................................... E. Sejarah Demokrasi Klasik ...................................... F. Sejarah Demokrasi Modern .................................... BAB IV Analisis: Historisitas Politik Islam dan Model Demokrasi di Indonesia A. Politik Islam Era Demokrasi Liberal ...................... B. Politik Islam Era Demokrasi Terpimpin ................ C. Politik Islam dan Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru ............................................................... D. Politik Islam Era Reformasi ................................... BAB V Penutup ........................................................................ DAFTAR PUSTAKA .................................................................. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....................................................

i ii iii iv vi 1 4 4 5 6 8 10 26 27 38 43 69 76 77 78 98

115 125 138 154 187

BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Dalam

rangka

pengembangan

keilmuan

di

Jurusan

Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo dengan konsentrasi Agama dan Perdamaian, maka sejak tahun akademik 2010/2011 telah dibuka mata kuliah pilihan “Islam dan Politik di Indonesia” yang bertujuan untuk memberi bekal tambahan, dan penguatan atas kompetensi khusus yang dimiliki mahasiswa. Pada semester genap tahun akademik 2013/2014 saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah “Islam dan Politik di Indonesia” yang

antara lain mendiskusikan tentang pokok

bahasan Islam dan Negara (Sejarah dan Pemikiran Politik Islam). Di samping itu juga, saya diberi amanat untuk memberikan kuliah “Pendidikan Kewarganegaraan” yang antara lain membahas topik realitas sosial politik yang ada di Indonesia yakni tentang Demokrasi: antara teori dan praktek pelaksaanaannya di Indonesia. Kemudian daripada itu juga penelitian ini dalam rangka memperkuat paradigma keilmuan IAIN Walisongo Semarang, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (wahdatul-ulum / unity of sciences), dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal, serta memberikan sumbangan yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan (contribution of knowledge) untuk

1

meningkatkan kehidupan yang berkeadaban, berkeadilan dan berkesetaraan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka latar belakang masalah penelitian ini adalah didasari adanya kegelisahan akademik yang cukup kuat pada diri saya. Bahwa hampir setiap hari rakyat Indonesia menyaksikan berbagai masalah yang muncul di tengah kehidupannya. Dan, masalah tersebut nyaris selalu berhubungan dengan agama (Islam) padahal Indonesia ini terkenal dengan negara yang religius bahkan secara sosiologis mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Adapun berbagai masalah yang mengemuka tersebut antara lain mulai dari kasus korupsi berjama‟ah (Skandal Bank Century, kasus Hambalang, dan sebagainya),

kekerasan berjama‟ah atas

nama agama ( kasus Ahmadiyah, Syi‟ah, dan sebagainya), hingga sengketa pilkada (pemilihan kepala daerah). Saat ini banyak dibahas tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) dan sebentar lagi akan diselenggarakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung, yaitu rakyat dapat menyampaikan aspirasi atau suaranya secara langsung dalam memilih pimpinan daerah yaitu gubernur, bupati/ walikota, dan presiden. Pilihan terhadap pimpinan daerah dan negara tersebut dilangsungkan dalam suasana LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia). Fenomena rakyat memilih langsung pimpinan pemerintahan ini dikenal dengan istilah „pesta demokrasi‟.

2

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam kamus The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby, dan kawan-kawan: 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan democracy adalah: “(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3)society in which there is treatment of each by citizens as equals.” Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara dan atau masyarakat, yaitu warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu.. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat bagi setiap

warga

negara,

menegakkan

rule

of

law,

adanya

pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi, tidaklah berlebihan sekiranya saya gelisah dengan adanya berbagai peristiwa tersebut di atas. Bukankah Indonesia

3

berpenduduk mayoritas umat Islam? Model demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dianut Indonesia mustinya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan merepresentasikan nilainilai ajaran Islam (rahmatan lil‟alamin). Oleh karena itu, saya mengajukan proposal penelitian ini dengan judul: Islam dan Model Demokrasi

di

Indonesia

dalam

Perspektif

Pengembangan

Pemikiran Politik Islam. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan atau pokok masalah penelitian ini adalah, “Apakah Model Demokrasi di Indonesia merepresentasikan atau memungkinkan untuk pengembangan pemikiran politik Islam?” C. Pembatasan Masalah: Kendatipun penelitian ini bersifat teoritik, maka perlu dibatasi dalam hal-hal berikut ini: 1. Bahwa yang dimaksud model demokrasi di Indonesia adalah bentuk (positif) pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. 2. Bahwa yang dimaksud dalam perspektif pengembangan pemikiran politik Islam adalah konsep maupun teori mengenai upaya pencapaian Indonesia.

4

bangunan pemikiran politik Islam di

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Penelitian ini merupakan studi fenomenologis yang berfokus pada analisis deskripsi dan eksplanasi tentang model demokrasi di Indonesia dalam pengembangan pemikiran politik Islam dengan tujuan untuk: 1. Menjelaskan proses-proses terbentuknya model demokrasi di Indonesia. 2. Menjelaskan implikasi demokrasi terhadap pengembangan pemikiran politik Islam di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memperkaya bangunan pengetahuan (body of knowledge) sosiologi politik, khususnya mengenai model demokrasi dan pengembangan pemikiran politik Islam. 2. Bagi politisi (elite maupun kader partai politik), senator, pejabat pemerintah (birokrat), militer maupun sipil, tokoh/ ilmuwan agama, dan tokoh masyarakat juga para pemerhati politik, penelitian ini akan bermanfaat secara praktis yaitu berupa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat upayanya menjadi pemimpin politik (elective-political leader), termasuk di dalamnya ada arena pemilihan pemimpin politik secara langsung, penelitian ini menjadi penting untuk dipakai rujukan dalam rangka pengembangan pemikiran politik Islam.

5

E. Kajian Pustaka (Riset Terdahulu) Sejauh pengetahuan saya, ada beberapa kajian pustaka / riset terdahulu tentang Demokrasi, dan Pemikiran Politik Islam, antara lain yaitu: Pertama,”Konsep Negara Demokrasi” buku ini ditulis oleh Dr. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M. yang membahas berbagai konsep negara demokrasi (model-model demokrasi, konsep perwakilan dan partisipasi rakyat, teori kontrak sosial, doktrin demokrasi modern, demokrasi Pancasila, dan format demokrasi masa depan). Kedua, “Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer” karya Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. dan Drs. H.Amin Husein Nasution, M.A. Buku ini memuat elaborasi dan eksplorasi pemikiran dan tokoh ketatanegaraan Islam mulai dari periode Klasik, seperti Al-Farabi, Mawardi, Ghazali, Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, hingga era Modern yaitu Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha. Dan, menyebut pula tokoh pemikiran politik Islam di Indonesia dari masa kerajaan hingga masa kontemporer, mulai dari Nuruddin Ar-Raniry, Raja Ali Haji sampai dengan Mohammad Natsir dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketiga, “ Demokrasi dan Civil Society” karya Prof.Dr. Muhammad AS Hikam. Buku ini merupakan bagian disertasinya dalam ilmu politik. Bahwa walaupun paraktik demokrasi di Indonesia belum berjalan sebagamana mestinya, tetapi diskursus mengenai demokrasi telah jauh berkembang, sehingga diskusi

6

tentang demokrasi tidak cukup lagi dengan bahasa umum yang abstrak. Saat ini diperlukan pembahasan yang lebih elaborative, menelaah semua elemen yang membentuknya, seperti Civil Society. Keempat, “Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru” buku ini ditulis oleh Drs. Abdul Aziz Thaba, M.A. sebagai tesis masternya, yang membicarakan tentang politik di Indonesia selalu terkait dengan pembicaraaan tentang Islam. Sebab secara sosiologis, potensi umat Islam sangat besar dan menentukan sebagai sumber legitimasi system politik. Secara doktrinal, ajaran Islam melingkupi aspek kehidupan politik-kenegaraan, sehingga sekulerisasi politik terhadap umat Islam tidak pernah berhasil. Kelima, “Kapitalisme dan Demokrasi: Dalam Perspektif Pembangunan Politik”, karya Prof. Dr. Tulus Warsito. Buku ini mencoba membedah konsep dan praktik Kapitalisme dan Demokrasi dalam prespektif pembangunan politik di negara-negara maju dan berkembang. Keenam, “Kapita Selekta Politik Islam” karya Dr. Ija Suntana. Dalam buku ini dikupas permasalahan politik Islam yang bersifat akademik, actual, local, dan global, juga mengkaji perihal politik kontemporer di Indonesia terutama menyangkut beberapa teori perkembangan, kronika, dan perubahan politik. Ketujuh, “Islam dan Demokrasi: Persepsi dan Salah Persepsi” tulisan Dr.Mohammad Omar Farooq (Courtesy: Versi singkat dari artikel ini muncul di Pesan International, Mei 2002,

7

dan telah terbit serial di The Independent Bangladesh, dimulai pada 16 Juni 2002). Demokrasi diidentifikasi sebagai landasan peradaban Barat dan diterima hampir di seluruh dunia. Memang, kadang-kadang bahkan dipromosikan sebagai obat mujarab. Bahkan di dunia Muslim, wacana demokrasi berkembang baik. Tapi ini apa benar-benar kompatibel?! Penelitian ini mencoba meramu kepustakaan yang ada, mengkaji lebih lanjut, dan menautkannya dengan penelitian yang lebih komprehensif sesuai dengan judul penelitian, “Islam dan Model Demokrasi di Indonesia: Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam”. F. Kerangka Teori Secara sederhana penelitian ini menggunakan kerangka teori “interconnected entity” sebagaimana tergambar dalam skema berikut ini:

Islam

Local Wisdom

8

Demokrasi Indonesia

Demokrasi Barat

Dalam konteks ini, kerangka teori model demokrasi di Indonesia adalah bermula digali dari local wisdom; gotong royong, musyawarah, untuk mufakat kemudian mengadopsi demokrasi Barat, dan dipadukan dengan Islam. Dan, terbentuklah model demokrasi ala Indonesia (interconnected entity)1 G. Metodologi Penelitian 1. Metode Pengumpulan data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena gejala (fenomena) yang diteliti merupakan gejala sosial-politik yang dinamis. Metode penumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber utama yaitu studi pustaka (library research). Penelitian pustaka dilakukan dengan meneliti sejumlah buku, artikel, laporan penelitian, jurnal, tesis, dan disertasi. Di samping itu, penelitian pustaka juga dilakukan melalui eksplorasi elektronik (internet) dan media cetak (surat kabar dan majalah) yang berhubungan dengan subyek penelitian ini. 2. Berfikir Induktif Penelitian ini bekerja dengan cara berfikir induktif, yaitu memecahkan masalah dengan menempuh cara berfikir syntetik yang pembuktian kebenarannya bersifat a posteriori. Cara ini bertolak dari berbagai pengetahuan dan fakta yang khusus atau

1

M. Amin Abdullah: Historisitas dan Normativitas, bandingkan dengan metode pemikiran dalam Islam oleh Hamid al-Jabiri: Bayani, Burhani, dan Irfani.

9

peristiwa yang konkret, kemudian dari rangkaian fakta khusus itu ditarik generalisasi (pengetahuan yang umum).2 Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, analisis ini mencoba menggambarkan dan menguraikan keadaan suatu objek berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

3

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap

permulaan tertuju pada upaya mengemukakan gejala-gejala secara lengkap

di

dalam

aspek

yang

dianalisis,

agar

jelas

keadaannya.4Oleh karena itu pada tahap ini fungsinya tidak lebih daripada penggambaran yang bersifat penemuan fakta-fakta sebagaimana adanya (fact finding), dan mengemukakan hubungan satu (variabel) dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diteliti itu. Pada tahap berikutnya analisis akan diberi bobot yang lebih tinggi yaitu dengan memberikan penafsiran yang adequate terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, metode ini tidak terbatas sampai pada tingkat pengumpulan dan menyusun data saja, tetapi meliputi juga analisa interpretasi mengenai makna data yang diperoleh.5 Oleh karena itu, analisis ini dipandang sebagai upaya untuk memecahkan masalah dengan 2

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 42-46 3 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63-64 4 Ibid., lihat Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 18-19 5 Bandingkan Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 1999), hlm. 6.

10

mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan hubungan antargejala, dan sebagainya.6 Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif-kualitatif merupakan langkahlangkah metodologis dalam melakukan “representasi” objektif tentang gejala-gejala yang nampak di dalam masalah yang diteliti dengan bersumber pada literature (buku, makalah, surat kabar, majalah, eksplorasi internet, dan atau yang sejenis) yang berkaitan dengan demokrasi dan politik Islam. Terkait dengan objek kajian sebagaimana tersebut di atas maka

pendekatan

fenomenologis

menafsirkan

“makna”

dimaksudkan

untuk

data.

meneliti

digunakan

Pendekatan data

menurut

pula

dalam

fenomenologis bentuk-bentuk

penampakannya. Fenomenologis menunjukan proses “menjadi” dan kemampuan mengetahui bentuk-bentuk (gejala yang nampak) secara bertahap untuk menuju pengetahuan (makna) yang benar dari objek yang diamati. Pendekatan ini sebenarnya merupakan analisis deskriptif tentang esensi atau struktur ideal dari gejalagejala yang nampak dalam suatu fakta sosial-politik Islam.7 Reza A.A Wattimena8 menjelaskan tentang pendekatan fenomenologis yang cukup representatif dan komprehensif untuk

6

Bandingkan dengan Anton Bakker, Achmad Charis Zuber, Metode Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 54 7 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif

(Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996), hlm. 12-13. 8

Pada sub bagian ini saya mengikuti Reza A.A Wattimena, adalah Dosen Filsafat Politik, Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala, Surabaya,

11

pembahasan politik. Bahwa fenomenologi (phenomenology) adalah sebuah cara mendekati realitas yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Edmund Husserl. Cita-cita dasarnya adalah menjadikan fenomenologi sebagai ilmu tentang kesadaran (science of consciousness). Dalam arti ini fenomenologi adalah “sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama.”9 Fenomenologi sendiri secara harafiah berarti refleksi atau studi tentang suatu fenomena (phenomena). Fenomena adalah segala sesuatu yang tampak bagi manusia. Fenomenologi terkait dengan pengalaman subyektif (subjective experience) manusia atas sesuatu. Dengan demikian fenomenologi adalah sebuah cara untuk memahami kesadaran yang dialami oleh seseorang atas dunianya melalui sudut pandangnya sendiri. Jelas saja pendekatan ini amat berbeda

dengan

positivisme.

10

pendekatan

ilmu-ilmu

biologis

ataupun

Ilmu-ilmu biologis ingin memahami cara kerja

kesadaran melalui unsur biologisnya, yakni otak. Dalam arti ini mereka menggunakan sudut pandang orang ketiga, yakni sudut pandang pengamat. Kesadaran bukanlah fenomena mental, melainkan semata fenomena biologis. Sebaliknya fenomenologi menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni dengan “melihat “Berbagai Metode Berfilsafat”, Metodologi Penelitian Filsafat, Wattimena, Reza A.A (ed), Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 188-195. 9 Ibid, hal. 189. 10 Lihat kelemahan pendekatan positivisme di dalam memahami manusia dalam Budi Hardiman, F., Melampaui Positivisme dan Modernitas, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

12

pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama.”11 Namun fenomenologi juga tidak mau terjatuh pada deskripsi perasaan semata. Yang ingin dicapai fenomenologi adalah pemahaman akan pengalaman konseptual (conceptual experience) yang melampaui pengalaman inderawi itu sendiri. “Pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai pada makna yang lebih bersifat konseptual, yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri.” Dalam hal ini yang ingin dipahami adalah kesadaran, bukan dalam arti kesadaran biologis maupun perilaku semata, tetapi

kesadaran

sebagaimana

dihayati

oleh

orang

yang

mengalaminya. Kesadaran orang akan pengalamannya disebut sebagai pengalaman konseptual. Bentuknya bisa beragam mulai dari imajinasi, pikiran, sampai hasrat tertentu, ketika orang mengalami sesuatu. 12 Salah satu konsep kunci di dalam fenomenologi adalah makna (meaning). Setiap pengalaman manusia selalu memiliki makna.

Dikatakan

sebaliknya

manusia

selalu

memaknai

pengalamannya akan dunia. Ini yang membuat kesadarannya akan suatu pengalaman unik. Orang bisa melakukan hal yang sama, namun memaknainya secara berbeda. Orang bisa mendengarkan pembicaraan yang sama, namun memaknainya dengan cara berbeda. Lebih jauh dari itu, “pengalaman bisa menjadi bagian dari

11

, Reza A.A. Wattimena, “Berbagai…”, hal. 189. 12 Ibid.

13

kesadaran, karena orang memaknainya.” Di dalam proses memaknai sesuatu, orang bersentuhan dengan dunia sebagai sesuatu yang teratur dan dapat dipahami (order and intelligible). Apa yang disebut sebagai “dunia” adalah suatu kombinasi antara realitas yang dialami dengan proses orang memaknai realitas itu.13 Fenomenologi berada pada status yang berbeda dari ilmu alam maupun ilmu sosial. Di dalam tulisan-tulisannya, Husserl menegaskan, bahwa fenomenologi tidak mau mempersempit manusia hanya ke dalam perilakunya (human behavior), seperti yang terdapat di dalam positivisme.14 Fenomenologi juga tidak mau jatuh dalam melakukan generalisasi semata berdasarkan pengamatan atas perilaku manusia. “Baginya untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari sudut pandang orang yang mengalaminya.”15 Husserl memperkenalkan model baru di dalam memahami manusia. Ketika sedang melakukan penelitian tentang manusia, seorang peneliti bukanlah subyek yang terpisah dari yang ditelitinya. Dengan kata lain peneliti dan yang diteliti melebur menjadi satu dalam interaksi yang khas. Dalam proses ini peneliti tidak boleh terjebak pada pengalaman partikular, tetapi harus mampu menembus masuk ke dalam pengalaman kesadaran 13

Ibid, hal. 190. Tentang batas-batas positivisme bisa dilihat di Budi Hardiman, F., Melampaui…, 2003. 15 Wattimena, “Berbagai….” hal. 191. 14

14

(experience of consciousness) orang terkait. Seorang peneliti harus mampu memahami makna dari manusia tersebut, dan mencoba melihat dunia dari kaca mata kesadarannya. 16 Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, fenomenologi adalah ilmu tentang esensi kesadaran (essence of consciousness), sebagaimana dilihat dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Namun apakah sesungguhnya arti kesadaran (consciousness)? Di dalam tulisan-tulisan Husserl, setidaknya ada dua arti kesadaran. Pertama, kesadaran adalah dasar dari pengalaman (foundation of experience). Dikatakan sebaliknya setiap pengalaman manusia adalah ekspresi dari kesadaran itu sendiri (expression of consciousness). Segala bentuk pengalaman disadari oleh orang secara subyektif.

Kedua, kesadaran manusia selalu merupakan

kesadaran akan sesuatu. Inilah satu konsep yang disebut Husserl sebagai intensionalitas kesadaran (intentionality of consciousness). Intensionalitas merupakan karakter dasar pikiran manusia. Pikiran selalu merupakan pikiran akan sesuatu, dan tidak pernah merupakan pikiran pada dirinya sendiri.17 Pada kesan pertama fenomenologi terkesan hanya berfokus pada level individual. Artinya fenomenologi hanya cocok

16

Di dalam filsafat ilmu-ilmu sosial, ini disebut sebagai hermeneutika ganda, di mana terjadi interaksii saling mempengaruhi antara si peneliti dengan subyek yang sedang ditelitinya. Pemikir yang pertama kali merumuskan konsep ini secara sistematis adalah Anthony Giddens. Sebagai perbandingan bias ditelusuri link: http://en.wikipedia.org/wiki/Double_hermeneutic. 17 Wattimena, “Berbagai….” hal. 192.

15

untuk memahami kesadaran perorangan, dan bukan kelompok. Namun di dalam tulisannya, John Drummond menunjukkan, bahwa fenomenologi juga bisa digunakan untuk memahami “yang politis” (the political) itu sendiri. Bahkan ia menggunakan pendekatan ini untuk memahami sejarah terjadinya komunitas politis (political community), mulai dari komunitas kultural tradisional (cultural community), sampai menjadi komunitas politis legal modern (modern legal political community), seperti yang dikenal sekarang ini.

18

Dengan

demikian

sebagai

sebuah

pendekatan, fenomenologi cukup lentur digunakan, bahkan untuk memahami politik itu sendiri. Politik secara harafiah adalah “aktivitas yang membuat manusia mencipta, melestarikan, dan menerapkan aturan-aturan di dalam hidupnya.”19 Maka politik jelas merupakan sebuah aktivitas sosial

(social

activities).

Di

dalam

kata

politik,

secara

fenomenologis, dapatlah dikatakan, manusia sekaligus ada dan mencipta tata sosial yang melingkupinya. Di dalam tata sosial tersebut, selalu ada konflik dan keberagaman (diversity). Juga di dalam tata sosial terebut, selalu ada dorongan dari dalam diri setiap 18

]Lihat salah satu buku yang menjadi acuan utama saya Drummond, John. J., “Political Community”, dalam Phenomenology of the Political, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic Publisher, London, 2000. 19 Untuk bagian tentang politik, saya mengacu pada Wattimena yang mengkases link: http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/what.asp pada 19 Maret 2011. Pk. 07.30. Palgrave adalah penerbit akademik. Situs ini mengacu pada buku Andrew Heywood yang diterbitkan oleh penerbit terkait.

16

orang untuk bekerja sama. Maka dapatlah disimpulkan menurut Heywood, politik sebagai sebuah proses bekerja sama untuk melampaui konflik, akibat keberagaman pola hidup yang ada di dalamnya. Tentu saja20 seperti dicatat oleh Heywood, tidak semua konflik yang ada bisa diselesaikan. Secara fenomenologis dapat pula dikatakan, bahwa politik bukan semata kenyataan sosial (social reality) itu sendiri, tetapi juga merupakan suatu seni untuk memimpin, atau memerintah.21 Di dalam kata politik terkandung makna manajemen urusan publik (public affairs management). Dan di dalam kata manajemen urusan publik sudah selalu terkandung makna tata kelola konflik, akibat keberagaman kepentingan ataupun pandangan dunia yang ada. Dalam arti ini politik adalah kompromi di level sosial akan berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri (social compromise). Inilah makna fenomenologis dari politik, sebagaimana saya tafsirkan dari pemikiran Heywood. Dalam arti ini politik tidaklah dilihat segi normatifnya, seperti dalam etika politik, melainkan segi deskriptifnya, yakni sebagai tata kelola sosial yang melibatkan kompromi, guna menjaga keberadaan tata sosial itu sendiri (the existence of social order).

20

Ibid. Tentang ontologi dari realitas sosial, anda bisa membaca secara lengkap di, Reza A.A. Wattimena, Filsafat dan Sains, Grasindo, Jakarta, 2008. 21

17

Namun ada pengertian lain tentang politik. Politik tidak hanya soal ruang publik (public sphere),22 di mana orang-orang berkumpul, tetapi juga merupakan urusan privat (private matters). Politik beroperasi di ruang privat, ketika politik dipahami sebagai relasi-relasi kekuasaan yang bergerak di masyarakat, demikian tulis Heywood.23 Di dalam sejarah filsafat politik, setidaknya ada dua macam bentuk analisis tentang makna politik. Yang pertama adalah teori normatif tentang politik (normative theory). Di dalamnya para filsuf merumuskan tentang bagaimana seharusnya sebuah politik itu beroperasi di masyarakat.24 Sementara yang kedua adalah pendekatan empiris di dalam memahami politik (empirical

approach). Di

dalamnya

para

filsuf

mencoba

memahami dinamika institusi dan struktur di masyarakat.25 Teori strukturasi dan teori perilaku (behavioral theory), menurut Heywood, dominan di dalam pendekatan ini.26 Pada hemat saya fenomenologi dapat membantu kita untuk dapat memahami politik pada dirinya sendiri, yakni politik 22

Lihat berbagai uraian yang amat mendalam soal problematik ruang publik dalam Hardiman, F. Budi., Ruang Publik, Kanisius, Yogyakarta, 2010. 23 Heywood, dalam Palgrave. 24 Pada era sekarang ini, salah satu filsuf politik normatif yang cukup ternama adalah Juergen Habermas. Untuk penjelasan lebih jauh mengenai filsafat politik Habermas, anda dapat melihat pada Budi Hardiman, F., Demokrasi Deliberatif, Kanisius, Yogyakarta, 2010. 25 Salah seorang filsuf yang pemikirannya cukup banyak perhatian dalam upayanya memahami dinamika institusi modern adalah Pierre Bourdieu. Untuk keterangan lebih jelas tentang pendapat Bourdieu, anda dapat melihat, Reza A.A. Wattimena, Filsafat dan Sains…2008. 26 Heywood, dalam Palgrave

18

sebagaimana ia menampakkan diri kepada kita. Di dalam positivisme klasik, tujuan itu dicapai dengan pertama-tama membedakan antara antara fakta dan nilai (facts and values) di dalam politik. Namun pandangan ini kemudian ditantang. Bagaimana mungkin orang bisa mencerap fakta tanpa nilai yang ia pegang, baik sadar ataupun tidak? Bagaimana mungkin observasi dilepaskan dari kerangka berpikir seseorang yang mengandung begitu banyak nilai, baik implisit ataupun eksplisit?27 Di dalam hidupnya setiap orang, menurut Heywood, selalu menggendong paradigma dalam bentuk teori dan nilai yang ia yakini. Inilah yang membuat pada akhirnya pendekatan positivisme tradisional tidak lagi memadai, guna memahami realitas sosial.28 Menurut Heywood salah satu konsep yang paling mendasar di dalam politik adalah konsep otoritas (political authority). Dengan kata lain secara fenomenologis, setiap bentuk tata politik selalu mengandaikan adanya otoritas di dalamnya, baik implisit maupun eksplisit. Dalam arti ini otoritas, menurut Heywood, adalah kekuasaan yang sah (legitimate power). Sementara baginya kekuasaan adalah “kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain”.29 Kekuasaan hanya menjadi sah, ketika berada dalam bentuk otoritas.30 Otoritas adalah sebentuk pengakuan, bahwa 27

Uraian cukup panjang tentang ini bisa dilihat di buku saya Wattimena, Reza A.A., Filsafat dan Sains…., 2008. 28 Heywood, dalam Palgrave. 29 Ibid. 30 Dengan nada yang agak negatif dan kritis, Antonio Gramsci, seorang filsuf Marxis abad ke-20, merumuskan konsep hegemoni untuk menjelaskan

19

perintah dari satu pihak itu layak, dan bahkan wajib, untuk dipatuhi secara tanpa paksaan ataupun manipulasi dalam bentuk apapun. “Dalam arti ini”, demikian tulis Heywood, “otoritas adalah kekuasaan

yang

diselubungkan

dengan

legitimasi

atau

keabsahan.”31 Selain soal otoritas politik juga selalu sudah terkait dengan tata kelola (governance). Dan tata kelola tersebut dilakukan oleh suatu

institusi

yang

bernama

negara,

atau

pemerintah

(government). Namun menurut Heywood walaupun pemerintah biasanya menjadi pihak yang mengelola, namun tata kelola itu sendiri tetap bisa berlangsung, walaupun suatu saat nanti, pemerintah atau negara tidak ada.32 Jadi tata kelola bisa tetap terjadi, walaupun negara absen. Ini terjadi karena prinsip utama tata kelola bukanlah kehadiran negara, melainkan jaringan (networks) dan hirarki (hierarchies). Kedua hal itu selalu ada, walaupun pemerintah atau negara tidak ada. Jaringan bisa terbentuk melalui lahirnya organisasi-organisasi independen (independent organizations) di dalam masyarakat yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam ideologi neoliberalisme, yang

fenomena ini. Hegemoni adalah konsep yang menjelskan suatu gejala, di mana Untuk lebih jelasnya silahkan lihat uraian Femia, Joseph, Gramsci’s Political Thought, Clarendon Press, Oxford, 1981. 31 Heywood, dalam Palgrave 32 Ibid.

20

amat mengedepankan pasar bebas (free trade), peran pemerintah, atau negara, menjadi amat kecil.33 Secara

fenomenologis

dapatlah

dikatakan,

bahwa

pemerintah adalah pihak yang memerintah. Dan dalam arti ini, memerintah berarti mengatur pihak lain. Maka juga dalam arti ini, memerintah tidak selalu hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga bisa berupa mekanisme tertentu, seperti mekanisme hukum, di mana tatanan dipertahankan. Menurut Hewyood mekanisme ini bisa membantu suatu masyarakat membuat keputusan seadil mungkin, tanpa tergantung kebijaksanaan pimpinan masyarakat.34 Maka bentuk tata kelola yang dilakukan oleh suatu otoritas tertentu dapatlah ditemukan di berbagai tempat, seperti di keluarga, sekolah, perusahaan, dan bahkan pertemanan sehari-hari. Kata politik, tata kelola, otoritas, dan pengaturan, secara fenomenologis, terkait satu sama lain, tanpa bisa dipisahkan begitu saja. Sebagaimana dinyatakan oleh Hewyood, ada satu konsep lagi yang selalu inheren di dalam politik, yakni kekuasaan (power). Secara fenomenologis sejauh saya menafsirkan tulisan-tulisan Heywood, kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka kekuasaan selalu bersifat aktif, yakni kemampuan dari dalam

33

Konsep fundamentalisme pasar di mana pasar bebas dianggap mampu mengatur politik dan ekonomi masyarakat dapat ditemukan di dalam ideologi neoliberalisme. Untuk keterangan lebih dalam, anda bisa melihat di Steger, Manfred B. (et.al), Neoliberalism, Oxford University Press, Oxford, 2010. 34 Heywood, dalam Palgrave.

21

diri seseorang, atau institusi, untuk melakukan sesuatu di dunia.35 Pada level individual kekuasaan, secara fenomenologis, adalah kemampuan untuk mencipta sesuatu, atau melakukan sesuatu. Pada level sosial kekuasaan, secara fenomenologis, adalah relasi.36 Dalam arti ini relasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi pola pikir maupun perilaku orang lain. Bahkan bagi Heywood kekuasaan pada level politik, secara fenomenologis, selalu dapat dimengerti sebagai “kekuasaan atas orang lain” (power over other people).37 Di dalam pemikiran John Drummond, kata fenomenologi dan kata politik terkait erat satu sama lain. Ia mencoba untuk memahami lahirnya komunitas politis dengan pendekatan fenomenologis. Jadi ia tidak hanya ingin memahami esensi politik, tetapi juga memahami mekanisme kelahiran tata politik. Dalam konteks ini layaklah kita mengajukan pertanyaan, apa yang melahirkan sebuah komunitas politis? Bagaimana mekanisme terbentuknya komunitas politik, jika dipahami secara fenomenologis? Inilah pertanyaan yang amat mendasar, yang menjadi dasar dari filsafat politik. Lebih dari 80 tahun lalu, Edmund Husserl merumuskan problematik itu dengan sangat baik. Baginya ada dua bentuk negara, yakni negara alamiah (natural state) dan negara 35

Ibid. http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/ politics/political.asp diakses pada 19 Maret 2011. Pk. 07.40. 36 Untuk pendalaman teori mengenai kekuasaan, anda dapat melihat di Sasongko, James. W., “Manusi, Karya, dan Kuasa”, dalam Membongkar Rahasia Manusia, Wattimena, Reza A.A., (ed), Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 197. 37 Ibid. http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/ politics/political.asp

22

artifisial (artificial state). Dalam arti ini negara adalah komunitas politis. Negara artifisial terbentuk dari tindakan politik yang disengaja (voluntary action), yakni pembentukan sebuah persekutuan (union). Sementara negara alamiah diwariskan dari generasi sebelumnya, dan biasanya dipimpin oleh satu pemimpin tunggal, seperti seorang kaisar, raja, atau bahkan tiran.38 Namun menurut Drummond kedua argumen tersebut tidaklah bisa dipisahkan. Negara adalah suatu paradoks.39 Dalam arti negara tercipta oleh dua hal yang berbeda, yakni sekaligus alamiah sekaligus berdasarkan kesepakatan.40 Di satu sisi negara dan masyarakat adalah soal keterkaitan seorang dengan sejarah nenek moyangnya. Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa kita selalu sudah ada di dalam kaitan dengan nenek moyang kita. Inilah yang disebutnya sebagai komunitas etnis-familial.41 Juga dapatlah dikatakan bahwa ketika lahir, kita sudah selalu ada 38

Edmund Husserl sebagaimana dikutip oleh Drummond, John. J., “Political Community”, dalam Phenomenology of the Political, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic Publisher, London, 2000. Untuk bagian ini saya mengikuti uraian Drummond sambil mengacu pada teks-teks asli Husserl. 39 Paradoks adalah dua hal yang bertentangan, namun membentuk kesatuan makna yang mengandung kebenaran. Misalnya manusia itu sekaligus baik dan jahat. Atau negara itu sekaligus alamiah dan diciptakan. Lihat pemahaman tentang paradoks manusia dalam Snijders, Adelbert, Manusia: Sintesis Paradoksal, Kanisius, Yogyakarta, 2005. 40 Konsep komunitas politis sebagai produk dari kesepakatan amat kental di dalam filsafat modern, terutama para teoritikus kontrak sosial, seperti J.J Rousseau dan Thomas Hobbes. Lihat buku berikut The Social Contract from Hobbes to Rawls, David Boucher and Paul Kelly (eds), Routledge, London, 1994, hal. 35-50, dan 117-134. 41 Drummond, “Political Community”, hal. 29.

23

di dalam konteks kekuasaan tertentu, misalnya kekuasaan seorang ayah yang memiliki otoritas atas keluarganya.42 Namun setiap orang tidak hanya selalu lahir dan ada di dalam konteks keluarganya, tetapi juga dalam konteks politis masyarakatnya.

Ia

bisa

saja

lahir

dan

hidup di

dalam

kepemimpinan seorang kaisar, presiden, ataupun seorang jenderal perang.43 Disinilah bedanya. Bagi Drummond keluarga dan masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Keluarga adalah sesuatu yang terbentuk secara alamiah. Pola yang ada di dalamnya adalah pola cinta yang sifatnya spontan. Sementara masyarakat dengan tata politiknya adalah sesuatu yang diciptakan. Pola hubungan di dalamnya lebih berpijak pada nilai-nilai sosial, seperti keadilan, dan bukan pada nilai-nilai personal, seperti cinta spontan. Namun tepatkah pandangan tersebut? Benarkah komunitas politis – termasuk di dalamnya masyarakat dan negara- adalah sebagian bersifat alamiah, dan sebagian lainnya tidak? Drummond ingin menegaskan bahwa negara maupun masyarakat adalah suatu komunitas politis. Dan komunitas politis –

42

Di dalam bukunya yang berjudul Being and Time, Heidegger menegaskan, bahwa manusia terlempar ke dalam dunia, selalu ada di dalam dunia, dan selalu ada bersama yang lain. Argumen ini sebenarnya ingin menegaskan, bahwa manusia sudah selalu ada di dalam komunitas. Penjelasan lebih jauh bisa dilihat di Heidegger, Martin, Being and Time, Joan Stambaugh (trans), New York Press, New York, 1996. 43 Di dalam sejarah cukup lama komunitas politis itu adalah sekumpulan orang yang hidup di dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka tidak dipimpin oleh seorang raja ataupun kaisar, melainkan oleh seorang panglima perang yang dianggap bijaksana.

24

pada hakekatnya- tidak pernah melulu hadir sebagai bentukan alamiah semata, ataupun hasil kesepakatan semata, melainkan kombinasi antara keduanya. Maka menurutnya analisis tentang negara dan masyarakat haruslah selalu terkait dengan analisis mengenai hakekat dari komunitas.44 Untuk menjelaskan ini ada dua hal yang kiranya mesti ditegaskan. Pertama, manusia –sebagai mahluk pembentuk polis- adalah mahluk yang otonom. Ia mampu dengan sadar mengaktualisasikan dirinya untuk menciptakan pribadi yang otentik.45 Kedua, dengan pemahaman semacam itu, maka penciptaan komunitas yang otentik juga dimungkinkan. 46

Dalam arti ini komunitas otentik adalah komunitas yang terdiri

dari orang-orang otentik, dan bisa terus mempertanyakan serta memperbarui dirinya di dalam menanggapi perubahan. Jadi, dengan metode ini diharapkan akan memperoleh interpretasi tentang model demokrasi di Indonesia sebagai upaya perspektif dalam pengembangan pemikiran politik Islam di Indonesia.

44

Diskusi cukup dalam mengenai hal ini ada di dalam Wattimena, Reza A.A, Filsafat dan Sains: Sebuah Pengantar, Jakarta, Grasindo, 2008, hal. 262-276. 45 Drummond, “Political …”, hal. 30. 46 Komunitas otentik terdiri dari pribadi-pribadi yang otentik. Untuk keterangan lebih jauh dapat dilihat di Golomb, Jacob, In Search of Authenticity, Routledge, London, 1995.

25

H. Sistematika Penulisan Laporan ini disusun

dengan tahap-tahap pembahasan

agar diperoleh alur pemahaman yang sistematik, yaitu: Bab I Pendahuluan, adalah mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian. Bab II Pemikiran Politik Islam, membahas tentang Islam dan negara serta pengembangan pemikiran politik Islam. Bab III Teori Demokrasi, menjelaskan pengertian demokrasi, konsep negara demokrasi, batasan pelaksanaan demokrasi, dan lintasan sejarah demokrasi. Bab IV Analisis: Historisitas Politik Islam dan Model Demokrasi di Indonesia, mengupas tentang Politik Islam Era Demokrasi Liberal, Politik Islam Era Demokrasi Terpimpin, Politik Islam dan Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru, dan Politik Islam Era Reformasi. Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban masalah penelitian ini.

26

27

28

BAB II Pemikiran Politik Islam

A. Islam dan Negara Bernard Lewis, adalah seorang profesor orientalis terkenal, setiap kali memulai pembicaraannya tentang Islam, lebih dulu mengimbau untuk bersepakat tentang apa yang dimaksudkan dengan Islam. Menurut Lewis, paling tidak ada tiga penjelasan mengenai pengertian islam:1 1. Islam adalah wahyu dan teladan Nabi Muhammad saw. yang dikodifikasikan menjadi Al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber ajaran ini tidak pernah berubah. Yang berubah adalah penafsiran terhadapnya. 2. Islam yang diceritakan dalam ilmu kalam (terutama ilmu tauhid, aqaid, dan ushuluddin), ilmu fiqih, dan tasawuf. 3.Islam historis, yaitu Islam yang diwujudkan dalam peradaban dan kebudayaan yang dikembangkan oleh para penganutnya dalam arti luas, termasuk peradaban dan kebudayaan. yang diwarisi oleh Islam walaupun bukan karya kaum muslimin. Pengertian Islam sebagai sikap pasrah kepada Allah SWT menjadikan agama Islam, menurut Al-Qur 'an, sudah ada sebelum Nabi Muhammad saw. Ketika Nabi Adam diutus ke dunia, agama 1

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Thaba, dalam M. Dawam Rahardjo, "Agama, Masyarakat, dan Negara", makalah yang disampaikan dalam "Seminar Sehari tentang Agama .... "

27

Islamlah yang dibawanya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia melalui perantaraan Rasul pilihan-Nya, Nabi Muhammad saw. Ajaran ini bukan sama sekali baru tetapi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan agama-agama yang dibawa para Rasul sebelumnya.2 Secara etimologis, kata Islam3 berasal dari bahasa Arab dari bentuk verba salima yang berarti (1) he was/became saf e, he ascaped; (2) he was/became free from evils of any kind, front trial or affliction, from the affair, free fromfault, defect, imperfection, blemish or vice.4 Bentuk keempat verba adalah aslama yang berarti (l) he resigned or submitted himself; (2) he was/became resigned or submissive.5 Dari kata aslama itulah diturunkan kata "Islam" yang berarti: The act of resignation to God.6 Terdapat dua pengertian, yaitu ia menundukkan

2

Q.S al-Anbiya:25 Dalam Al-Qur’an terdapat dalam QS 3:19, 3:85, 5:3, 6:125, 9:74. Dan 39:22. Periksa dalam Nazwar Syamsu, Kamus Al-Qur’an (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 1982), hlm.33 4 Lihat E.W. Lane, Maddu I-Kamous, an Arabic English Lexicon, vol. IV (Beirut: Libraire du Liban.1968), hlm 1412. Bandingkan dengan karya Orientalis lainnya, D.Z.H. Baneth, “Apakah yang dimaksud Muhammad saw., dengan menamakan agamanya Islam?”, dalam Herman Beck dan Kaptein (redaktur), Pandangan Barat terhadap Islam Lama (Jakarta:INIS,1989), hl. 3-10. Menurut Baneth, pengertian Islam harus dilihat dari kacamata konteks sosial-historis pada saat hidup Nabi. Misalnya, bila hanya diartikan “tunduk” dan “pasrah”, apakah logis untuk masyarakat Arab jahiliyah? Baneth menyimpulkan bahwa kata Islam harus diartika secara dinamis-aktif. 5 Ibid., hlm. 1413 6 Ibid. 3

28

dirinya atau ia masuk ke dalam kedamaian.7 Dua buah kata, tunduk dan damai, merupakan kunci dalam pengertian Islam secara etimologis di atas. Pengertian semacam ini ditemui pada banyak literatur. Prof. Marcel Boisard, misalnya, orientalis Perancis pengarang buku populer tentang Islam, L Humanisme Del Islam, mengatakan bahwa terjemahan terdekat nama Islam adalah tunduk, menyerah dengan percaya, aktif, dengan kemerdekaan, terhadap keamanan yang suci, tanpa merupakan sikap "masa bodoh" atau "sikap kebudakan". Selain itu, Islam juga berarti "damai" dalam dan luar . Penganut Islam disebut dengan kata sifat muslim, bahasa Inggrisnya moslem. Masyarakat Persia menyebutnya musalman, masyarakat India-Inggris menyebutnya mussulman, dan dalam bahasa Perancis disebut musulman. Agama Islam tidak identik dengan Nabi Muhammad saw. an sich,sebab Muhammad adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, yang terpilih sebagai nabi dan rasul8 dengan tugas menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada seluruh umat manusia.9 Islam bersumberkan Sang Khaliq, Allah SWT. Dengan demikian, menamakan Islam

7

Lihat juga, Muhammad Ali, The Holy Qur’an: Arabic Text, Translation Commentary, nomor 156. 8 Sebutan “nabi” dan “rasul” dalam Al-Qur’an dipergunakan silih berganti untuk menyebut Muhammad SAW. Dalam tulisan ini dipakai cara demikian. 9 Dalam bahasa Al-Qur’an Surat Al-Anbiya’: 107 dikatakan bahwa Rasulullah bertugas sebagai pemberi peringatan untuk seluruh alam , sebagai rahmatan lil-alamin.

29

dengan

Mohammadism

adalah

suatu

kekeliruan.10

Walaupun

demikian, memahami riwayat kehidupan Nabi Muhammad adalah suatu keharusan sebab salah satu sumber hukum Islam

adalah

Sunnah Rasulullah yang berupa sikap, perkataan, dan perbuatan beliau di samping Al-Qur'an dan ijma ulama. Selain itu, kedudukan Rasulullah di mata umat Islam sangat sentral. Beliau adalah panutan dan contoh teladan yang harus diikuti.11 Bahkan, akhlak Rasulullah itu sendiri adalah Al-Qur'an.12 Sebagaimana disebutkan, Islam menolak sekularisme sebab ajaran Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia termasuk bidang kenegaraan. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan agama dan urusan politik. Pengertiannya, politik sebagai suatu kegiatan harus dilakukan dalam kerangka sistem nilai Islam.13 Namun demikian, Al-Qur 'an dan Sunnah Rasulullah tidak membatasi pengaturan kenegaraan tersebut secara kaku. Hal tersebut diserahkan kepada umat-Nya melalui ijtihad. Islam bukan ideologi tetapi dapat menjadi ideologi. Akan tetapi, apabila yang terakhir ini terjadi, maka terjadi pula "penyempitan" Islam. Karena sebagai sistem nilai etik yang seharusnya mendasari semua bangunan struktur, setelah menjadi ideologi berubah fungsi hanya sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan. 10

Sebagaimana dilakukan oleh H.A.R Gibb, pengarang buku”Mohammadanism”, second edition (1953). Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdurrahman dengan judul Islam dalam Lintasan Sejarah (Jakarta:Bharata,1983) 11 QS al-Ahzab: 21 12 QS an-Najm:3-4, al-Hasyr:7. 13 Abd.ar-Rahman Abd. Al-Khaliq, Islam dan Politik (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1987), hlm. 13.

30

Islam yang menjadi ideologi akan mereduksi Islam sederajat dengan karya filsafat manusia. Islam pun jangan dijadikan pesaing ideologi sebab akan menempatkannya sebagai "petarung", siapa yang menang akan menguasai, dan siapa yang kalah akan tersingkir. Sebagaimana disimpulkan oleh Dr. Faisal, cendekiawan Muslim Malaysia: "Masalah politik dan pentadbiran negara adalah termasuk dalam urusan keduniaan yang bersifat umum. Panduan Al-Qur'an juga al-Sunnah bersifat umum. Oleh yang demikian permasalahan politik termasuk dalam urusan ijtihad umat Islam. Tujuan ulama atau cendekiawan Islam ialah berusaha secara terus-menerus menjadikan dasar Al-Qur'an itu menjadi sistem yang kongkrit supaya dapat diterjemahkan di dalam pemerintahan dan pentadbiran negara di sepanjang zaman."14 Inilah yang telah dilakukan oleh empat khalifah sesudah Rasulullah.

Sehingga

mengamalkan

walaupun

mereka

tetap

dalam

rangka

ajaran Islam, pengorganisasian pemerintahannya

berbeda-beda satu sama lain. Pemilihan empat khalifah saja melalui mekanisme yang berbeda-beda. Munawir Sjadzali berpendapat, Islam tidak memiliki preferensi terhadap sistem politik yang mapan.15 Islam tidak mempunyai sistem politik, dan hanya memiliki seperangkat tata nilai etis yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan negara. Di dalam Al-Qur 'an, lanjut mantan menteri agama ini, tidak terdapat pembahasan tentang sistem politik. Begitu pula ketika Nabi wafat, beliau tidak memberikan petunjuk mengenai penggantinya dan 14

Haji Faisal bin Haji Othman, “Islam dan Permasalahan Sosial Politik”, makalah dalam Seminar Sehari tentang Agama. 15 Editor, 17 Maret 1994, hlm. 74-80.

31

bagaimana cara memilihnya.16 Tidak ada dalil, baik qathi' dan zhanni yang memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Selama ini, teori negara dalam sejarah Islam bisa muncul dari tiga jurusan: 1. Bersumber pada teori khilafah yang dipraktikkan sesudah Rasulullah wafat, terutama biasanya dirujuk pada masa Khulafaur Rasyidin. 2. Bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syi'ah. 3. Bersumber pada teori imarah atau pemerintahan.17 Namun demikian, perlu dipertegas bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai upaya itjihad yang dilakukan sesudahnya untuk membentuk "negara Islam" ternyata lebih banyak gagal daripada berhasil. Sebab, dalam realitanya, negara yang dibentuk atas nama Islam tersebut, oleh rezim yang bersangkutan digunakan sebagai legitimasi untuk menggenggam kekuasaan secara absolut. Itulah yang terjadi dalam rezim yang menamakan dirinya "negara Islam". Berdasarkan hal ini, kita tidak dapat mengklaim "negara Islam ideal" secara empiris. Ini pula yang sering menjadi acuan para pengamat Barat dalam menghantam Islam. Peringatan Afan Gaffar sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya adalah salah satu contoh. 16

Ibid. Lihat juga Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, hlm. 4-

7, 233 17

M.Dawam Rahardjo, “Ensiklopedi al-Qur’an: Ulil Amri”, dalam Ulumul Qur’an, No.2/1993, hlm.26-34.

32

Sehubungan dengan hal ini, kita kutip pendapat Dr. Abdelwahab — setelah ia melakukan penelitian terhadap beberapa "negara Islam": "... kita harus berkesimpulan, bahwa konsep negara Islam harus ditinggalkan sama sekali.... Kita juga harus meninggalkan ilusi tentang milenium yang dijanjikan oleh pembaharu negara utopia, yang menghadirkan orang saleh dan suci secara ajaib untuk mengembalikan zaman keemasan Islam yang sudah lama hilang."18 Sebuah seminar yang membahas topik pemikiran politik Islam yang diadakan pada tanggal 6-8 September 1982 di Indiana, AS dengan topik “Islamic Political Thought and Instituions” telah menyimpulkan: 1. Dalam rangka menyusun teori politik Islam, yang ditekankan bukanlah struktur "negara Islam", melainkan substruktur dan tujuannya. Sebab, struktur negara akan berbeda-beda di satu tempat dan tempat lainnya. Ia merupakan ijtihad kaum muslimin sehingga berubah-ubah. Sementara itu, subkultur dan tujuannya menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara Islami. 2. Tercapai kesepakatan bahwa demokrasi merupakan jiwa sistem pemerintahn Islam meskipun mereka sepakat untuk menolak asumsi filosofis "demokrasi Barat". Sehubungan dengan ini, sering kali menjadi bahan diskusi, adakah demokrasi dalam ajaran Islam? Dilihat dari landasan

18

Abdelwahab El-Affendi, Masyarakat tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam (Yogyakarta:LKiS, 1994).

33

substansialnya, demokrasi dan Islam berbeda.19 Demokrasi adalah hasil pemikiran manusia, sedangkan Islam bersumber pada kitab Suci Al-Qur'an. Agama berasal dari "yang Satu", sedangkan demokrasi dari "yang banyak" sehingga demokrasi bersifat relatif sedangkan Islam bersifat mutlak. Legitimasi demokrasi disandarkan pada paham kedaulatan rakyat yang merefleksikan kedaulatan manusia atas manusia, sedangkan legitimasi Islam adalah "kedaulatan ilahi" yang merefleksikan kedaulatan Tuhan atas manusia. Agama menuntut ketaatan penuh, sementara demokrasi menghendaki sikap kritis dan dialog. Dengan adanya perbedaan substansi ini, apakah demokrasi tidak sejalan dengan Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama harus disepakati dulu, demokrasi manakah yang dimaksudkan? Kalau yang dimaksud adalah demokrasi versi Barat yang lahir dari filosofi kebebasan individual yang demikian longgar, maka Islam tidak mentolerirnya. Dalam Islam ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar. Fatwa seorang ulama, misalnya, akan mengikat para pemeluknya, kendatipun para pemeluk agama ini tidak menyukai fatwa tersebut. Menurut paham demokrasi Barat, pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Dengan demikian, fatwa seorang ulama niscaya akan dikalahkan oleh pendapat mayoritas. Secara historis, demokrasi berasal dari Barat, akan tetapi dalam perkembangannya telah menjadi milik dunia. Artinya, prinsip-prisip

19

Bandingkan dengan Komaruddin Hidayat, “Pemikiran Islam tentang Demokrasi”, Panji Masyarakat, 1-10 November 1992, hlm.51-54

34

dasar dalam demokrasi tetap diakui, namun dalam penerapannya beradaptasi dengan lingkungan sosio-kultural setempat. Berdasarkan pola berpikir ini, berdasarkan analisis etik-teoritis, demokrasi ditemukan dalam ajaran Islam karena keduanya memiliki kandungan etik yang sama. Di dalam ajaran Islam ditemukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dari penelitian Tahir Azhary, misalnya, ditemukan sembilan prinsip negara hukum menurut AlQur'an dan Sunnah Rasulullah: 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah (4: 58,149: 13) 2. Prinsip musyawarah (42: 38, 3:159) 3. Prinsip keadilan (4: 135, 5: 8,16: 90, 6:160) 4. Prinsip persamaan (9: 13) 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia(17: 70,17: 33, 5: 32, 88: 21, 88: 22, 50: 45, 4: 32) 6. Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah saw. ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman) 7. Prinsip perdamaian (2: 194, 2:190, 8: 61-62) 8. Prinsip kesejahteraan (34:15) 9. Prinsip ketaatan rakyat (4: 59) Semua prinsip di atas juga merupakan prinsip demokrasi. Dalam Islam, demokrasi "diislamkan" dengan memberikan landasan

35

substansial "kedaulatan ilahi" yang diamanahkan kepada rakyat.20 Kebebasan,

misalnya,

dalam

Islam

diakui

bahkan

dijamin

keberadaannya, akan tetapi kebebasan tersebut dijalankan dalam rangka mencari ridha Allah sehingga kebebasan itu dipagari oleh sistem nilai Islam. Begirupun dengan paham "kedaulatan rakyat". Rakyat tetap memegang "kekuasaan tertinggi" dalam suatu negara, akan tetapi hal tersebut merupakan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut berada dalam pagar sistem nilai Islam. Persoalan berikutnya yang selalu diperdebatkan, mampukah Islam menjadi jembatan menuju demokrasi? Pada umumnya, pertanyaan ini lahir karena realitas sistem politik pemerintahan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam kurang demokratis.21 20

Abdul Azis Thaba menyebutkan bahwa Abul A’la al-Maududi, misalnya, selalu menekankan kedaulatan Allah. Pada masa Rasulullah, hal inirelevan karena setiap persoalan dapat ditanyakan langsung kepada beliau. Namun setelah Rasulullah wafat, “kedaulatan ilahi” dalam pengorganisasian negara tidak lagi relevan . Sebab, penafsiran Al-Qur’an dan Hadits oleh manusia bisa berbeda-beda, sangat bergantung pada subyektifitas masingmasing. Artinya, “kedaulatan Tuhan” di alam nyata adalah kedaulatan manusia juga. Mengakui adanya”kedaulatan ilahi” sama saja dengan menuhankan manusia. Lihat juga Masdar Farid Mas’udi, “Demokrasi dan Islam: Beberapa Pertanyaan untuk Pengantar Perbincangan”, dalam M.Masyhur Amin dan Muhammad Najib, Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial (Yogyakarta:LKPSM,1993), hlm.3-11. 21 Ibid. Menurut penelitian Freedom House, dari 36 negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tidak ada satu pun yang masuk dalam kategori demokratis. Dan dari 36 negara tersebut, hanya 15 negara yang secara potensial dapat mempraktikan demokrasi. Dikutip dalam Afan Gaffar,”Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif tentang Pelaksanaaan Demokrasi Pancasila”, dalam Ahmad Zaini Abrar, Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru (Solo: Ramadani,1990)

36

Sebelumnya telah disepakati bahwa dalam ajaran Islam tekandung nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sendiri dapat berupa lembaga dan sistem nilai. Dengan kata lain, demokrasi adalah suatu konsep sistem politik. Berdasarkan hal ini, Islam sepatutnya berpihak pada konsep sistem politik atau konsep negara demokrasi. Sebab, setelah sistem nilai demokrasi "diislamkan", preferensi sistem politik yang semula kosong menjadi berisi. Islam dan demokrasi saling melengkapi. Islam mengisi preferensi nilai, sedangkan demokrasi memberikan konsep/bentuk sistem politik. Dengan demikian, demokratisasi bukan hal yang mustahil di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.22 Dengan kata lain, agama Islam mampu memberikan sumbangan untuk proses demokratisasi sepanjang yang dianut adalah Islam yang selalu berusaha "membebaskan". Dawam Rahardjo (1992) menyebutnya sebagai "agama pro-fetis", untuk membedakannya dengan "agama masjid" yang hanya mengurusi masalah ibadah. Hal ini sesuai pula dengan

pemikiran

Moeslim

Abdurrahman

dengan

"teologi

pembebasan"-nya. Mereka sepakat bahwa agama harus berperan aktif dalam transformasi sosial. Modernisasi, yang mau tidak mau harus berlangsung, tidak boleh meminggirkan peran agama sehingga agama terbatas hanya dalam masalah ritual. Agama perlu terlibat di dalam masalah sosial dan memecahkan berbagai problema masyarakat.

22

Bandingkan dengan pendapat Jalaludin Rakhmat dalam “Islam dan Demokrasi”, Agama dan Demokrasi, dari Seminar Sehari (Jakarta:P3M.1992), hlm.39-44

37

B. Pengembangan Pemikiran Politik Islam Pemikiran politik yang berkembang dalam dunia Islam dapat dibedakan atas tiga periode, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Biasanya, dua yang pertama digabungkan karena memiliki pokok-pokok pemikiran yang serupa. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam pemikiran politik masa klasik dan pertengahan adalah23: Pertama; dari enam pemikir yang hidup pada masa ini, Ibnu Abi Rabi, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu

Taimiyah,

dan

Ibnu

Khaldun,

hanya

al-Farabi

yang

mengemukakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan bernegara. Sedangkan lima pemikir lainnya berangkat pada realitas sistem kekuasaan. Menurut pandangan mereka, sistem kekuasaan yang sedang berjalan tidak perlu dipertanyakan keabsahannya. Pemikiran politik Farabi banyak dipengaruhi oleh model Platonik sehingga model negara yang diajukannya, "negara utama" (alMadinah al-Fadhilah) termasuk dalam model utopian, mirip negara raja-filosofnya Plato. Kedua: Keenam pemikir ini sangat dipengaruhi oleh alam pemikiran Yunani tentang asal mula negara. Bedanya, pemikiran 23

Disarikan dari Sjadzali, op.cit., him. 107-110, kemudian diperkaya dengan rujukan lainnya. Antara lain Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang 1984); Rahman Zainuddin, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun (Jakarta, Gramedia, 1992); H. Aboebakar Atjeh, Sejarah Filsafat Islam (Solo: Ramadani, 1991), vet. IV; W. Montgomery Watt, Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam (Jakarta: P3M, 1987); C.A. Qadir, Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam 0akarta: YOI, 1991); M. Saeed Sheikh, Islamic Philosophy (London: The Octagon Press, 1982)

38

pemikir Islam diwarnai oleh aqidah Islam. Di antara mereka pun terdapat perbedaan dalam banyak hal. Ibnu Rabi, Ghazali, dan Ibnu Taimiyah memandang bahwa kekuasaan kepala negara atau raja merupakan mandat Allah yang diserahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih sehingga kepala negara atau raja merupakan khalifah (pengganti) Allah di bumi. Al-Ghazali menandaskan bahwa kekuasaan kepala negara itu muqaddas (suci) sehingga tidak bisa diganggu gugat. Al-Mawardi menganggap, kekuasaan kepala negara berasal dari kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban kepala negara dan rakyatnya. Dengan demikian, al-Mawardi dapat dianggap pelopor utama teori kontrak sosial karena tiga serangkai di Barat yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau baru membicarakannya lima abad kemudian. Kecuali Mawardi, para pemikir lain menganggap bahwa kekuasaan kepala negara berlaku seumur hidup. Mereka tidak pernah memikirkan mekanisme penggatian kepala negara. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menerima seorang kepala negara yang zalim lebih baik daripada tidak memiliki kepala negara. Mawardi adalah satusatunya tokoh yang menguraikan proses pemilihan dan penggantian kepala negara. Ia juga mengemukakan kemungkinan dijatuhkannya kepala negara apabila ia tidak mampu lagi memerintah karena faktor jasmani, rohani, atau akhlak. Dengan tegas, Mawardi dan Ghazali mensyaratkan bahwa kepala negara harus berasal dari suku Quraisy, sementara Ibnu Khaldun merasional-kannya dengan Teori Abbasiyah.

39

Ketiga: Ibnu Khaldun menyatakan bahwa dasar kebijakan dan peraturan negara seharusnya berasal dari ajaran dan hukum agama, bukan hasil karya manusia. Keempat: Ibnu Taimiyah yang terkenal puritan, zahid, dan keras pendiriannya, mendambakan keadilan sedemikian rupa sehingga ia sepakat bahwa kepala negara yang bukan muslim tetapi adil lebih baik daripada kepala negara yang muslim tetapi tidak adil. Sejak abad pertengahan sampai akhir abad ke-19 ini, pemikiran Islam berada dalam kegelapan. Dalam kurun waktu berabad-abad ini tercatat hanya Abdul Wahab (1703-1792) yang menonjol. Pemikiran politik abad modern ini dilatarbelakangi oleh tiga hal: (1) Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktorfaktor internal yang kemudian melahirkan gerakan pembaruan dan pemurnian, (2) Masuknya imprealisme Barat ke dunia Islam yang melahirkan penjajahan Barat sehingga membangkitkan perlawanan Islam, dan (3) Keunggulan Barat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi.24 Mereka yang terkenal dalam masa ini adalah al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Ridha, al-Raziq, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Al-Maududi, Muhammad Husain Haikal, Muhammad Iqbal, Hassan al-Turbabi, Ismail al-Faruqi, 24

Munawir Sjadzali, ibid., hlm. 111-210. Juga Abu A'la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam (Bandung: Mizan, 1993), cet. IV; al-Maududi, Sistem Politik Islam, Hukum dan Konstitusi (Bandung: Mizan, 1993), cet. II; Muhammad Asad, AzasAzas Negara dan Pemerintahan di Dalam Islam (Jakarta: Bhratara, 1964); dan Muhammad Al Bahiy, Pemikiran Islam'Modern (Jakarta: Panjimas, 1986).

40

Khurshid Ahmad, Abdul Aziz Sachedina, Imam Khomeini, Ali Syariati, dan sebagainya. Beberapa simpulan penting pemikiran politik pada masa ini berbeda dengan pemikiran pada masa klasik dan pertengahan (yang tidak mem- rertanyakan keabsahan sistem monarki yang berkuasa). Pada masa ini, pemikiran politik beragam, bahkan satu sama lain seringkah bertentangan secara tajam dan menimbulkan perdebatan panjang dan terkesan "kasar". Misalnya, perdebatan antara al-Razig dan Ridha. Secara umum, ada tiga kelompok pemikir. Kelompok pertama sangat anti Barat dan berpendapat bahwa ajaran Islam sudah mengatur semua ridang kehidupan manusia, termasuk dalam sistem politik. Mereka menganggap sistem politik yang ideal adalah sistem yang dipraktikkan pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Termasuk dalam kelompok ini adalah Rasyid Ridha, Qutb, dan al-Maududi. Sebaliknya, kelompok kedua menganggap Islam memiliki kedudukan yang sama dengan agama lain, dengan pendukung antara lain alRaziq. Kelompok ketiga, yang tidak sependapat aengan pandangan pertama dan kedua, berpandangan bahwa Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan rernegara, sedangkan realisasinya bergantung pada ijtihad masing-masing. Termasuk di dalam kelompok ini adalah Husain Haikal.

41

Perbedaan lainnya, jika pada masa klasik dan masa pertengahan pemikiran politik bercorak teologis, maka pada masa modern ini bercorak filosofis-teoritis, bahkan empiris (seperti pemikiran Ali Shariati).

42

Bab III Teori Demokrasi A. Pengertian Demokrasi Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "demos" yang berarti "rakyat" dan kata "kratos" atau "cratein" yang berarti "pemerintahan,"

sehingga

kata

"demokrasi"

berarti

suatu

"pemerintahan oleh rakyat". Kata "pemerintahan oleh rakyat" memiliki konotasi (1) suatu pemerintahan yang "dipilih" oleh rakyat" dan (2) suatu pemerintahan "oleh rakyat biasa" (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin {government by the poor) atau yang sering distilahkan dengan "wong cilik'. Namun demikian, yang penting bagi suatu demokrasi bukan hanya siapa yang memilih pemimpim, tetapi juga cara dia memim-pim. Sebab jika cara memimpin negara tidak benar, baik karena rendahnya kualitas dan komitmen moral dari sang pemimpin itu sendiri, maupun karena budaya masyarakat setempat yang tidak kondusif, maka demokrasi hanya berarti pemolesan dari tirani oleh kaum bangsawan menjadi tirani oleh masyarakat bawah. Dan hal tersebut sama saja bahayanya, bahkan lebih berbahaya sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejarah demokrasi. Bukankah tiran-tiran kejam seperti Hitler (Jerman), Lenin (Rusia), Stalin (Rusia), Mao Tse Dong (Cina), Polpot (Kamboja), Idi Amin (Uganda), Ferdinand Marcos (Filipina), Soekarno dan Soeharto (Indonesia), semuanya bukan

43

berasal dari golongan bangsawan tetapi berasal kelas masyarakat biasa. Meskipun

secara

harafiah,

kata

demokrasi

berarti

"pemerintahan oleh rakyat", tetapi secara operasional arti yang diberikan

kepada

demokrasi

sangat

beragam,

bahkan

perkembangannya sangat tidak terkontrol. Banyak orang bicara demokrasi tanpa mengetahui makna demokrasi yang sebenarnya. Sebenarnya, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (publicsphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan sematamata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat {from the people, by the people, to the people). Karena itu, sistem pemerintahan demokrasi dipakai sebagai lawan dari sistem pemerintahan tirani, otokrasi, despotisme, totaliterisme, aristokrasi, oligarki, dan teokrasi.

44

Selain itu, beberapa ahli telah memberikan pengertian kepada demokrasi, antara lain sebagai berikut:1 1. Pendapat Joseph Schmeter Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik di mana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 2. Pendapat Sidney Hook Yang

dimaksud

dengan

demokrasi

adalah

suatu

bentuk

pemerintahan di mana putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 3. Pendapat Philippe C. Schmitter Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih 4. Pendapat Henry B. Mayo Yang dimaksudkan dengan demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

1

A.Ubaeidillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 39

45

Karena demokrasi dengan berbagai pernik-perniknya berupa pelaksanaan

konsep

perwakilan,

partisipasi

rakyat

dalam

pemerintahan, pelaksanaan rule of law, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan kesejahteraan rakyat, konsep fair playdalam pemerintahan, dan sebagainya, telah menjadi kebutuhan masyarakat secara universal, maka dapat dipastikan bahwa demokrasi dengan berbagai konsepnya itu akan selalu mendominasi kehidupan bernegara bagi masyarakat. Tidak ada alternatif lain, bahkan tidak ada lawan tanding yang seimbang. The only game in town. Kekokohan dan kelanggengan kebutuhan akan negara demokrasi ini sudah menyatu dengan alam pikir manusia, sebab prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebenarnya berasal dari apa yang disebut dengan konsep "moralitas" dan "hukum alam". Yakni hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Karena demokrasi sudah menjadi standar moral secara alamiah, maka sampai kapan pun untuk jangka panjang, yang namanya demokrasi tidak akan sirna lagi di dunia ini. Bahkan ketika sistem dan praktek politik di suatu negara dalam keadaan mencekam, misalnya ketika negara tersebut di bawah pemerintahan rezim diktator, ramai-ramai orang mendambakan segera diterapkan sistem demokrasi. Dalam keadaan seperti ini, demokrasi dianggap oleh rakyat sebagai dewa penolong, yang dapat menyelesaikan semua persoalan manusia tanpa kecuali. Dan ketika demokrasi kemudian mulai diterapkan, ternyata demokrasi tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan manusia, sehingga seringkali keadaan masyarakat kembali mencekam. Inilah yang terjadi dalam Revolusi Perancis, di

46

mana setelah revolusi, manusia yang satu memengggal kepala manusia yang lain secara kejam, dengan menggunakan pisau goullotine. Pemenggalan kepala manusia tersebut dilakukan atas nama revolusi, dan revolusi dilakukan untuk dapat menjalankan demokrasi. Pemenggalan kepala manusia di Parancis tersebut dilakukan oleh mereka yang mengaku menjalankan demokrasi, yang dinilai sangat kejam oleh mereka yang menamakan dirinya pengamat demokrasi. Inilah akibatnya ketika orang harus memilih antara menjadi pelaku ekonomi atau menjadi pengamat ekonomi. Tidak banyak dalam sejarah orang yang dapat berhasil di kedua-duanya sekaligus. Di samping itu, demokrasi itu bising dan cerewet. Banyak hal terutama tentang kebijaksanaan pemerintah dipertanyakan bahkan dikritik oleh rakyat secara terus menerus. Kegaduhan dan demonstrasi merupakan darah daging demokrasi. Tetapi hal tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem pemerintah yang hening, sepi, tetapi menikam dari belakang, seperti yang terjadi di akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno dan di masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lihat saja pemerintahan di bawah Presiden Soekarno di Indonesia selama dasawarsa 1950-an, terkesan bising dan gaduh, tetapi demokrasi berjalan dengan baik, dan hak asasi rakyat diakui bahkan terus dipelihara. Kala itu, tidak ada pemenggalan kepala manusia, tidak ada pemenjaraan kaum kritis, tidak ada penghilangan orang, dan tidak ada pembredelan surat kabar. Di samping terkesan bising, berisik dan gaduh, demokrasi juga terkesan tertutup atau menutup diri. Keadaan yang sebenarnya adalah

47

bahwa demokrasi sebenarnya tidak menutup diri. Dia sangat terbuka, justru transperansi tersebut merupakan salah satu esensi dari demokrasi. Bahwa demokrasi terkesan tertutup atau menutupkan diri, hanyalah karena bawaan dari demokrasi yang tidak mungkin memuaskan semua manusia. Paling jauh, demokrasi hanya berbicara pada tataran mayoritas, bukan totalitas. Karena itu, ada pihak minoritas, misalnya mereka yang kalah suara dalam pemilihan umum. Terkesan bahwa mereka yang kalah suara merupakan "musuh", tetapi musuh

yang

harus

ditoleransi,

bukah

musuh

yang

harus

dibumihanguskan atau dipenggal kepala. Sudah tentu, musuh ini selalu kecewa dan ribut terus. Karena itulah, utamanya pada level praktis, demokrasi terkesan menutupkan diri terhadap "musuh-musuh" tersebut. Jadi, sulit ada suara konsensus dalam dunia politik. Yang sering terjadi adalah suara mayoritas. Karena itu, demokrasi memang harus punya nyali, di samping tingkat kesabaran dan toleransi yang harus tinggi. Maka, untuk itu Max Weber berucap bahwa politik adalah masalah pengeboran kayu yang keras, sulit dan lama. Politics is a strong and slow boring of hard boards.2 Itu sebabnya pula, maka dalam sejarah tentang demokrasi, selalu datang masa "ratu adil" pada waktu demokrasi dalam suatu negara sedang porak poranda. Dalam sejarah demokrasi Indonesia misalnya, datang masa reformasi (sejak tahun 1998), ketika demokrasi Indonesia porak poranda mulai dari masa Presiden Soekarno dan

2

Goenawan Mohamad, Demokrasi dan Kekecewaaan, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, 2009), hlm. 15.

48

memuncak di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Atau di tempat lain, misalnya datang masa Setoa yang dihasilkan oleh runtuhnya zaman keemasan Yunani untuk kemudian datang masa keemasan imperium Romawi. Dan ketika masa kejayaan Romawi musnah, datang masa Kristiani dan Islam di abad-abad pertengahan. Dan ketika prinsip-prinsip keagamaan banyak disalahgunakan, datang masa Renaisance, yang lebih berkiblat pada kedamaian manusia sebagai individu rasional, sampai kemudian datang berturut-turut zaman baru, zaman modern, dan zaman postmodern. Jadi "Ratu Adil" selalu datang untuk membawa obor kebenaran dan keadilan ke dunia ini ketika demokrasi dan dunia sedang berduka dan porak poranda. Akan tetapi, dimana pun dan kapan pun, masyarakat tetap selalu mendambakan adanya demokrasi. Kenapa masyarakat di negara mana pun sangat gandrung terhadap demokrasi sehingga demokrasi merupakan satu-satunya pilihan, tanpa alternatif lain. Penyebabnya adalah karena beberapa faktor sebagai berikut: 1. Faktor demokrasi prosedural. Dalam hal ini, prosedur pengambilan putusan

secara

demokratis,

yang

kebanyakan

daripadanya

dilakukan secara mayoritas, dengan partisipasi rakyat yang sebanyak-banyaknya, dengan penghargaan yang besar kepada kehendak rakyat, lebih dapat menjamin bahwa segala yang dilakukan dalam kehidupan bernegara akan sesuai dengan dengan kehendak rakyat untuk mencapai kebenaran, kemakmuran, dan keadilan.

49

2. Faktor kepatuhan kepada keputusan pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, karena keputusan yang diambil secara demokratis dianggap keputusan yang diambil secara bersama, meskipun sebagian kecil (minoritas) mungkin telah dikalahkan dalam pemungutan suara, maka keputusan seperti itu dapat membawa kesejukan hati bagi rakyat yang telah merasa dihargai dan telah menyatakan pendapatnya misalnya melalui suatu pemilihan umum. Karena itu, keputusannya tersebut sangat besar kemungkinannya untuk dipatuhi oleh rakyat. 3. Faktor tujuan yang bersifat substantif yang hendak dicapai oleh suatu demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengandung begitu banyak manfaat yang hendak dicapai bagi kehidupan manusia dan masyarakat, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini: .... demokrasi dipertahankan karena ia menghasilkan kebijaksanaan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu masyarakat yang bebas, keputusan-keputusan yang memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual, dan sebagainya. ... bahwa demokrasi akan memajukan mereka ... 3 4. Faktor pencarian kebahagian manusia. Sesuai ajaran dari paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya manusia

(the

mosthapiness

forthegreatestpeople),

maka

pengambilan putusan secara demokratis adalah yang paling 3

David Miller, et.al., Politik dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat dan Teori, Koordinator Penerjemah: Nazaruddin Syamsuddin. (Jakarta: CV Rajawali Press’1983), hlm. 254

50

mungkin

mencapai

kebahagiaan

tersebut,

karena

proses

pengambilan putusan secara demokratis melibatkan semua anggota masyarakat yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak atas kebahagiaan (happiness) tersebut.

Meskipun demikian, demokrasi bukan hanya berkonotasi pada suatu sistem yang diterapkan kepada sekumpulan manusia yang kumpul bersama-sama diikat oleh suatu kepentingan tertentu, sehingga mereka bersatu. Kelompok masyarakat luas dalam suatu negara bukanlah kelompok kepentingan seperti kelompok orang-orang yang datang ke suatu lapangan untuk sama-sama ingin melihat sebuah permainan sepak bola. Sehingga satu orang dengan lainnya harus duduk tertib dan semua orang dapat menikmati pemainan sepak bola tersebut. Dalam hal ini, anggota-anggota dari kelompok tersebut bersatu seperti bersatunya lidi-lidi dalam sebuah sapu lidi yang diikat seadanya. Demokrasi dalam sebuah negara lebih dari sekedar kumpulan lidi-lidi dalam sebuah ikatan sapu lidi, karena manusiamanusia di dalamnya bukanlah sekelompok lidi-lidi. Tetapi demokrasi lebih dari itu, harus dapat merajut manusia-manusia yang memiliki berbagai kepentingan yang satu sama lain seringkali saling berlawanan. Dalam sebuah masyarakat politik, manusia yang satu bisa menjadi sahabat bagi yang lainnya, tetapi terlebih sering di antara mereka saling memangsa. Sebagaimana diketahui bahwa jika ditinjau dari cara suatu pemerintahan dijalankan secara teritorial, kehidupan suatu sistem

51

politik dan perkembangan demokrasi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Demokrasi Liberal: Eropa Barat, Amerika Utara, India, Australia. 2. Diktatur Partai Tunggal: Asia Timur, Selatan, Tenggara, Afrika. 3. Diktatur Scholastik: Asia Barat, Tengah, Afrika Utara. 4. Diktatur Militer: Amerika Latin, Asia Selatan dan Tenggara, Kepulauan Pasifik. 5. Oligarki Komunis: Eropa Timur, Kuba, Cina, Korea Utara, Vietnam. Bandingkan dengan berbagai model demokrasi sebagaimana yang diperincikan oleh David Held sebagai berikut:4 Model-Model Demokrasi Menurut David Held: Model Demokrasi Model 1 Demokrasi Klasik

Prinsip-prinsip Penilaian Warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.

Model II Partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang Republikanisme penting bagi kebebasan pribadi; jika para warga negara tidak menguasai mereka sendiri, mereka Protektif akan didominasi oleh yang lain. Model III Republikanisme dan Perkembangan

4

Warga negara harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati pekembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan

. David Held, Models of Democracy, Terjemahan: Abdul Haris, (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2007), hlm.x, lihat juga Demokrasi dan Tantanan Global, Terjemahan: Damanhuri, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).

52

bersama. Model IV Rakyat membutuhkan perlindungan dari para pemimpin, begitu pula dari sesamanya, untuk Demokrasi memastikan bahwa mereka yang memimpin Protektif melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan penduduk secara keseluruhan. Model V Partisipasi dalam kehidupan pilitik penting tidak hanya bagi perlindungan kepentingan individu, Demokrasi Developmental namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdi dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu 'yang tertinggi dan harmonis'. Model VI 'Pembangunan yang bebas dari semuanya' hanya dapat diraih dengan 'pembangunan yang bebas dari Demokrasi orang'. Kebebasan membutuhkan Langsung dan setiap berakhirnya eksploitasi dan terutama kesetaraan Akhir dari politik dan ekonomi yang benar-benar lengkap; Politik hanya kesetaraan yang dapat menjamin keadaankeadaan yang .diperlukan untuk merealisasikan kemampuan manusia sehingga 'setiap orang dapat memberi' sesuai dengan kemampuannya dan 'menerima apa yang mereka butuhkan'. Model VII  Metode pemilihan elit politik yang terampil dan Demokrasi imajinatif yang mampu mengambil keputusanKompetisi Elite keputusan yang diperlukan dalam legislatif dan administratif.  Hambatan bagi kepeminpinan politik yang berlebihan. Model VIII Menjamin pemerintah oleh minoritas dan, dengan demikian, kebebasan politik penghambat Demokrasi tumbuhnya faksi-faksi dengan kekuasaan Pluralisme berlebihan dan negara yang tidak responsif.

53

Mode IX Prinsip mayoritas merupakan cara yang efektif dan Demokrasi Legal selalu diperlukan untuk menjaga individu-individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dan memper-tahakan kebebasan. Namun, bagi kehidupan politik, seperti kehidupan ekonomi, untuk menjamin inisiatif dan kebebasan individu, kekuasaan mayoritas harus dibatasi oleh peraturan hukum. Hanya di bawah kondisi-kondisi tersebut, prinsip mayoritas dapat berfungsi dengan pantas dan bijak. Model X Sebuah hak yang sama pada kebebasan dan pengembangan diri hanya dapat diperoleh dalam sebuah masyarakat partisipatif, sebuah masyarakat Demokrasi yang membantu perkembangan sebuah keampuhan Partisipatif nilai politik, memelihara sebuah urusan terhadap masalah-masalah kolektif dan menyumbangkan pada formasi warga negara yang berpengetahuan yang mampu menerima sebuah kepentingan tetap dalam proses memerintah. Model XI Persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan warga negara yang bebas dan Demokrasi berdasarkan pada nalar. Kemampuan "justifikasi Deliberatif mutu.al" terhadap keputusan politik merupakan dasar utama untuk mencari solusi permasalahan kolektif. Model XII Orang-orang atau masyarakat harus menikmati hak yang setara dan, selanjutnya, kewajiban yang setara Otonomi dalam spesifikasi kerangka kerja politik yang Demokrasi menciptakan dan membatasi kesempatankesempatan yang disediakan oleh masyarakat; yaitu artinya, mereka harus bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupan mereka sendiri, selama mereka tidak menyebarluaskan kerangka kerja ini untuk mengingkari atau menyangkal atau melanggar hak-hak orang lain.

54

Model XIII Demokrasi Kosmopolitan

Dalam dunia yang penuh dengan hubungan global dan regional yang semakin intensif, dengan 'komunitas nasib' yang saling melengkapi, prinsip otonomi membutuhkan sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional dan global maupun pemerintahan lokal dan nasional.

Dengan berbagai model demokrasi tersebut, setidak-tidaknya telah pula terbukti dalam sejarah bahwa demokrasi tetap merupakan pilihan terbaik sekaligus menarik, meskipun banyak kritikan telah diajukan kepada konsep demokrasi di sepanjang sejarah peradaban. Bahkan banyak alternatif telah dicoba usulkan untuk menggantikan sistem demokrasi ini tetapi tidak satu pun yang berhasil survive. Rasa pesimistis terhadap demokrasi tersebut memang ada. Hal ini dikarenakan konsep demokrasi itu sendiri berwajah ganda sekaligus berwajah buram. Dikatakan bahwa demokrasi berwajah ganda karena di satu pihak sistem negara demokrasi dapat memperlancar jalannya kemajuan dan peradaban manusia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan yang mesti dimiliki oleh manusia yang maju dan beradab. Tetapi di lain pihak, ketika keadaan ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan rakyat rendah, sistem demokrasi justru dapat menghambat proses kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana yang dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Singapore, Lee Kuan Yew, demokrasi dapat membuahkan suatu sistem yang tidak efisien, sehingga demokrasi menjadi proses

55

defisiensi, sehingga merupakan hambatan terhadap kemajuan.5 Bahkan bisa terjadi suatu proses demokratisasi tiada henti tetapi sebenarnya jalan di tempat, atau keadaan di mana negara terjebak dalam sistem "transisi permanen". Kemudian, dikatakan bahwa demokrasi mempunyai wajah buram, berhubung masalah demokrasi bukanlah masalah hitam putih yang jelas yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus matematis. Karena buramnya wajah demokrasi, sehingga sebenarnya demokrasi memiliki seribu wajah. Sedemikian buramnya wajah demokrasi, sehingga setiap para pemimpin negara yang otoriter atau tirani

sekalipun

masih

tanpa

malu-malu

menyebut

sistem

pemerintahannya sebagai demokrasi, sebagaimana yang disebutkan oleh Hitler (Jerman), Benitto Mussolini (Italia), Lenin dan Stalin (Rusia), Mao Tse Dong (Cina), Ferdinand Marcos (Filipina), atau Soekarno dan Soeharto (Indonesia). Apa yang terjadi sebenarnya hanyalah pelaksanaan sistem totaliter atau despotisme dengan memakai jubah "demokrasi". Dan harus diwaspadai bahwa sistem seperti ini dapat terjadi secara berulangkali di berbagai negara. Karena ada watak dari demokrasi yang labil, maka demokrasi sering diartikan sebagai suatu "keserbamungkinan". Atau seperti kata Ricoeur6, bahwa politik muncul dari konsep "kegandaan" antara "rasionalitas" (political rationality) dengan "kebusukan" (political

5

Ibid. xiii Goenawan Mohamad, hlm. 56, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm.10. 6

56

evil). Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa politik adalah bidang yang semata-mata kotor. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka demokrasi, sebagai saudara sepupunya politik, juga menjadi labil, dan seringkali juga menampakkan dirinya sekaligus berwajah "malaikat" dan "setan". Bedanya antara wajah politik dengan wajah sepupunya itu (demokrasi) adalah pada grade saja, yakni dalam hal ini, dalam wajah demokrasi, unsur "malaikat" yang lebih menonjol, sedangkan pada wajah politik, yang menonjol adalah "wajah kotor"-nya. Maka, demokrasi dengan wajah manis, sebagaimana yang didamba-dambakan banyak orang, akan sedikit demi sedikit terbina sampai menumpuk tinggi. Akan tetapi, jika tidak hati-hati dijaga, dia akan pergi lagi sesukanya, dan tumpukannya itu akan menjadi hilang lagi, baik hilang secara mendadak ataupun hilang secara berangsurangsur. Karena itu, eksistensi demokrasi di suatu negara dapat saja berperilaku menurut hukum-hukum besi yang normatif dari "kurva lonceng" yang terkenal itu. Di samping itu, hanya sedikit dari golongan masyarakat yang secara terang-terangan menyatakan oposisi terhadap demokrasi. Umumnya mereka berasal dari kaum ideologis, yang terdiri dari golongan-golongan sebagai berikut: 1. Golongan ideologis berhaluan komunis. Mereka mengatakan bahwa yang

diperlukan

bukanlah

demokrasi,

suara

rakyat,

atau

perlindungan hak-hak individual, melainkan yang diperlukan

57

adalah kehidupan bersama

masyarakat muntuk melakukan

perjuangan kelas-kelas dalam masyarakat melalui suatu revolusi. 2. Golongan ideologis berhaluan sosialis, yang umumnya lebih lembut dari ideologi komunis, dengan berbagai versi, seperti paham sindikalisme, kolektivisme, dan lain-lain. 3. Golongan ideologis berhaluan kebangsaan, seperti ideologi kaum Nazi di masa pemerintahan Hitler di Jerman (menjelang pertengahan abad ke-20), atau ideologi NASAKOM (nasional, agama, komunis) di Indonesia di masa Presiden Soekarno, ataupun ideologi Soeharto,

Pancasila yang

(demokrasi

kedua

presiden

pancasila) tersebut

semasa pada

Presiden hakikatnya

antidemokrasi. 4. Golongan ideologis agama, seperti pemerintahan oleh gereja di abad pertengahan, atau pemerintahan berbasiskan agama di beberapa negara Islam. Mereka berpendapat bahwa sumber kekuasaan untuk memerintah bukan dari rikyat (seperti dalam pengertian demokrasi), tetapi kekuasaan tersebut berasal dari Tuhan. Jadi yang benar menurut mereka adalah konsep kedaulatan agama atau kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, demokrasi, yang sebenarnya berada dalam ranah politik dan pemerintahan sangat dipengaruhi bahkan didikte oleh sektor ekonomi. Sehingga sangat jarang negara yang berpenduduk miskin dapat menerapkan sistem demokrasi dengan baik. Dalam hal ini, ketika suara rakyat dapat dibeli, demokrasi hanya merupakan lipstik di bibir (pemanis bibir) untuk sekedar memberikan jastifikasi

58

bahwa suatu sistem pemerintahan seolah-olah telah dipilih dan dipercaya oleh rakyat. Karena itu, ada benarnya premis yang menyatakan bahwa maju tidaknya faktor ekonomi berbanding lurus dengan langgeng tidaknya bertahan sistem demokrasi. Karena itu, tidak heran jika istilah "reformasi" politik yang terjadi di Indonesia di tahun 1988, pernah diplesetkan menjadi istilah "repot nasi". Hal seperti itulah yang terjadi di Indonesia. Reformasi politik dipraktikkan ketika bangsa Indonesia masih dalam keadaan "repot nasi" atau hidup susah, maka terjadilah bermacam tindakan yang mengatasnamakan demokrasi, tetapi sebenarnya uanglah yang bermain. Ada serangan fajar (bagi-bagi uang) saat pagi menjelang pemilihan umum akan berlangsung. Ada pembagian uang, sumbangan desa, atau pembagian beras ketika kampanye berlangsung. Ada politik dagang sapi berlatarbelakang uang antara calon-calon yang akan dipilih atau sudah terpilih. Ada demonstrasi "bayaran" yang megatasnamakan rakyat. Ada berita atau ulasan di media massa yang dipesan atau dibeli oleh golongan pol itik tertentu. Ada undangundang yang digolkan oleh pemerintah dan parlemen juga dengan permainan uang, dan sebagainya. Keadaan seperti ini, yang sangat disenangi oleh politisi-politisi ambisius dan akan terus terjadi, selama perbaikan sektor ekonomi di Indonesia belum berhasil dengan baik. Sayangnya, perbaikan ekonomi di Indonesia berjalan sangat lamban, sehingga politik uang akan terus berlangsung di negeri ini dalam waktu yang lama.

59

Menarik, fakta-fakta hasil studi (dari tahun 1950 sampai tahun 1990)

yang

banyak

disitir

oleh

kalangan

pengamat,

yang

menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1. Negara yang pendapatan per kapitanya sebesar USA $ 1500 demokrasinya hanya mempunyai harapan bertahan selama 8 tahun. 2. Negara yang pendapatan per kapitanya sebesar USA $ 1500-3000 demokrasinya hanya mempunyai harapan bertahan selama 18 tahun. 3. Negara yang pendapatan per kapitanya di atas USA $ 6000 mempunyai tingkat kegagalan demokrasinya sangat kecil yaitu sebesar satu berbanding 500. Jadi, wilayah aman untuk eksistensi suatu demokrasi adalah pendapatan masyarakat sebesar USA $ 6000. Jika benar bahwa pendapatan per kapita masyarakat Indonesia baru sebesar USA $ 4000, maka ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia belum berada dalam wilayah aman. Dalam bahasa matematis, eksistensi demokrasi di Indonesia baru dua pertiga aman. Karena itu, faktor ekonomi ikut berperan untuk menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi. Tetapi, faktor agama bahkan memiliki peran yang antagonis. Tentang peran dari sektor ekonomi dan sektor agama ini terhadap demokrasi, Pezeworski dan rekanrekannya telah melakukan sebuah penelitian sosiologis, dengan menggunakan metode uji statistik, yang menghasilkan kesimpulankesimpulan berikut7:

7

60

Ibid. hlm. 45

1. Demokrasi tidak muncul hanya karena pelaksanaan pembangunan ekonomi atau pendapatan per kapita rakyat yang menjadi lebih tinggi. 2. Akan tetapi, pendapatan perkapita rakyat yang tinggi dapat melanggengkan kehidupan demokrasi. 3. Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Yahudi) bukan penyebab munculnya demokrasi di negara-negara di mana agama tersebut dianut secara mayoritas. 4. Faktor agama (semua agama) justru dapat menggoyahkan, bahkan menghambat, kehidupan dan kemajuan demokrasi. 5. Akan tetapi, faktor agama juga dapat menggoyahkan sistem pemerintahan yang otoriter atau totaliter. Di samping itu, suatu sistem pemerintahan yang demokratis sebenarnya merupakan suatu faset dari suatu tata kehidupan masyarakat yang demokratis. Suatu tata kehidupan masyarakat yang demokratis itu sendiri minimal haruslah menampakkan ciri-cirinya sebagai berikut:8 a. Penghormatan terhadap pluralisme dalam masyarakat, dengan menghilangkan sikap sektarian dan sikap mau menang sendiri. Di Indonesia, prinsip ini tersimpul dalam slogan Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu). b. Semangat musyawarah dalam mencapai suatu putusan tertentu. c. Cara yang diambil haruslah selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, demokrasi tidak hanya berkepentingan 8

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, hlm. 41

61

dengan aspek proseduralnya saja (seperti bagaimana prosedur pemilihan umum, pengambilan putusan di parlemen, dan sebagainya) melainkan demokrasi berkepentingan juga dengan tujuan atau hasil yang dicapai. Misalnya, sudahkah dengan suatu pemilihan umum tersebut menghasilkan para wakil rakyat atau para pemimpin yang bagus-bagus. d. Norma kejujuran dalam bermufakat. Dengan prinsip kejujuran dan ketulusan dalam bermusyawarah, kita dapat diharapkan untuk saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dan dapat mengambil putusan yang menguntungkan semua pihak (atau yang disebut dengan istilah win-win solution). e. Norma kebebasan, persamaan hak, dan kesamaan perlakuan di antara anggota masyarakat. f. Toleransi terhadap prinsip "coba dan salah" (trial and error) dalam mempraktikkan demokrasi. Melihat kepada persyaratan-persyaratan di atas yang merupakan ciri utama dari suatu tata kehidupan masyarakat yang demokratis, maka sebenarnya suatu kehidupan masyarakat yang demokratis tersebut dapat diibentuk atau diarahkan oleh pemimpin dan cendekiawan dari suatu negara, asalkan dilakukan secara sadar untuk itu. Banyak bukti dalam sejarah yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang bijak dapat mengubah negaranya dari yang semula totaliter kemudian menjadi negara demokratis, seperti yang dilakukan oleh Presiden Gorbachev di Uni Soviet, yang kemudian mengakibatkan terpecahnya negara tersebut menjadi beberapa

62

negara merdeka, salah satunya Rusia. Tindakan Gorbachev ini juga membawa dampak terhadap berubahnya sistem pemerintahan menjadi pemerintahan demokrastis di beberapa negara, khususnya di negara-nenaga yang dahulunya berhaluan komunis atau sosialis. Selanjutnya, ketika suatu sistem demokrasi telah mulai tumbuh, demokrasi tersebut harus dipupuk, disirami dan dipelihara agar dapat sur-vive dan menjadi dewasa. Dalam hal ini, ada beberapa prasyarat agar suatu demokrasi dapat tumbuh survive, yaitu: 1. Konsep negara hukum, karena demokrasi hanya dapat hidup dan berkembang dengan baik jika unsur-unsur negara hukum terpenuhi di negara di mana sistem demokrasi akan diterapkan. 2. Intensitas konflik harus ditekan sekecil mungkin. 3. Stabilitas ekonomi dan sosial harus dipertahankan. 4. Konsep masyarakat madani (civil society), di mana dalam masyarakat seperti itu berlaku prinsip terbuka, egaliter, bebas dari rasa takut, toleransi dan menghormati keberagaman, dan sebagainya. 5. Konsensus dasar dan organisasi masyarakat yang plural harus ada. 6. Budaya demokrasi yang genuine di negara yang bersangkutan, sehingga dapat menangkis berbagai pola prilaku masyarakat yang tidak demokratis. Dengan demikian dapat terbentuk suatu demokrasi berperadaban (civilized democracy). Tanpa budaya demokrasi yang genuine tersebut, pelaksanaan demokrasi akan berjalan terhuyung-huyung, dan membutuhkan waktu lama untuk sampai kepada penerapan demokrasi yang baik.

63

7. Konsep ranah publik (public sphere) yang luas, yakni yang merupakan tempat di mana rakyat dan kelompok penekan (pressure group) dapat dengan bebas menyuarakan aspirasinya. 8. Kultur oposisi, di mana para oposan terhadap pemerintah dapat mengkritik pemerintah tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. 9. Kehidupan beragama yang menghargai pendapat orang lain/sekte lain/agama lain. 10. Tingkat kemakmuran masyarakat yang baik. Kehidupan dan perkembangan demokrasi memang harus dijaga, dipelihara dan diarahkan dengan baik, baik di negara-negara yang masyarakatnya sudah sadar demokrasi, apalagi di negara-negara yang di sepanjang sejarahnya tidak pernah mengenal budaya demokrasi. Penjagaan dan pemeliharaan terhadap perkembangan demokrasi ini perlu dilakukan karena berbagai fenomena berikut: 1. Adanya cacat bawaan dari awal mulanya kelahiran sistem pemerintahan dalam sejarah di dunia ini yang antidemokrasi yaitu sistem yang cenderung totaliter, oligarkis, dan otokratis. 2. Demokrasi memiliki banyak musuh, seperti rasa sentimentil, budaya paternalistik, nafsu serakah dan ingin berkuasa dari para pemimpin

negeri,

kecemburuan

masyarakat

terhadap

para

pemimpinnya, sikap chauvinisme, ketakutan terhadap unsur-unsur anarkis, separatis, yang harus diberantas dengan pendekatan keamanan yang memakai tangan besi melalui kekuatan militer. 3. Masih ada kecenderungan penggunaan (tepatnya penyalahgunaan) ideologi

64

tertentu

dalam

memerintah

negara,

yang

dapat

menimbulkan sistem pemerintahan totaliter, seperti penggunaan ideologi komunis oleh Lenin dan Stalin di Rusia, Mao Tse Dong di Cina, atau Pol Pot di Vietnam. 4. Masih ada kecendrungan penyalahgunaan agama ke dalam unsurunsur pemerintahan yang juga menimbulkan kecenderungan pengaturan negara yang keras, paksaan, dan otoriter terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya sistem pemerintahan yang sangat tidak demokratis di abad pertengahan yang didominasi oleh agama Kristen,

atau

sistem

pemerintahan

secara

Islam

(yang

disalahtafsirkan) di negara-negara Islam berhaluan garis keras, seperti yang terjadi di Afganistan di abad ke-20 di masa pemerintahan kaum Taliban. Atau beberapa fatwa majelis ulama di Indonesia yang jelas-jelas tidak demokratis. Selanjutnya, dalam pengertiannya yang normatif, dalam konsep negara demokrasi sedikitnya mengandung nilai-nilai sebagai berikut: 1. Nilai kesetaraan (egalitarialisme) 2. Nilai penghargaan terhadap hak-hak asasi. 3. Nilai perlindungan (protection) 4. Nilai keberagaman (pluralisme) 5. Nilai keadilan (justice) 6. Nilai toleransi 7. Nilai kemanusiaan 8. Nilai ketertiban 9. Nilai penghormatan terhadap orang lain. 10. Nilai kebebasan

65

11. Nilai penghargaan terhadap kepemilikan. 12. Nilai tanggung jawab 13. Nilai kebersamaan 14. Nilai kemakmuran Karena demokrasi mengandung aneka ragam nilai tersebut, maka

demokrasi

menempati

posisi

sangat

strategis

dalam

menyeimbangkan berbagai nilai itu. Karena itu, demokrasi dapat berpenampilan sebagai "mediator" yang menjadi sarana untuk menengahi berbagai pertentangan nilai dalam kehidupan manusia. Jadinya, demokrasi merupakan suatu "orientasi pemandu yang dapat membantu menciptakan suatu dasar bagi hubungan-hubungan khusus di antara permasalahan normatif yang berbeda-beda" 9 Berdasarkan kepada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh demokrasi, maka sebuah demokrasi minimal haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1.

Kedaulatan secara inklusif hanya ada pada rakyat.

2.

Adanya ruang tempat di mana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif, di samping partisipasi dari parlemen yang juga merupakan wakil-wakil dari rakyat.

3.

Adanya perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi manusia.

4.

Adanya sistem trias politika (checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

5.

Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

9

66

Ibid., David Held,hlm.306.

6.

Adanya pemahaman yang sama (common understanding) di antara rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

7.

Adanya suatu pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8.

Adanya hak untuk memilih yang merata, dan hak untuk dipilih juga yang merata untuk menentukan wakil-wakilnya dan untuk mengisi berbagai jabatan publik.

9.

Adanya sumber-sumber informasi alternatif kepada rakyat di samping sumber informasi resmi dari pemerintah yang berkuasa.

10. Adanya sistem yang menjamin bahwa pelaksanaan kekuasaan negara dapat mewujudkan semaksimal mungkin hasil suara dan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam pemilihan umum. 11. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua kelompok dan golongan dalam masyarakat. 12. Adanya perlindungan terhadap golongan minoritas dan golongan rentan. 13. Pengambilan putusan dengan sistem one man one vote. 14. Adanya sistem oposisi yang kuat. 15. Adanya

perhargaan

terhadap

perbedaan

pendapat

dalam

masyarakat. 16. Sistem rekruitment terhadap kekuasaan-kekuasaan dan jabatan negara yang dilakukan secara terbuka dan fair. 17. Adanya suatu sistem yang dapat menjamin terlaksananya suatu rotasi sistem kekuasaan yang teratur, damai, dan alami.

67

18. Adanya akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat luas terhadap setiap informasi tentang kebijakan pemerintah. 19. Adanya

sistem

yang

akomodatif

terhadap

suara/pendapat/kepentingan yang ada dalam masyarakat. 20. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsipprinsip good governance. 21. Perujudan prinsip supremasi hukum dan rule of law. 22. Terwujudnya sistem kemasyarakatan yang berbasis masyarakat madani (civil society). Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya, dalam konsep demokrasi terdapat nilai-nilai yang universal. Yaitu nilai-nilai kebajikan yang berlaku di semua negara di dunia ini. Misalnya, nilai kebebasan berbicara, nilai perlindungan Hak Asasi Manusia, yang merupakan nilai-nilai utama dalam suatu demokrasi yang mesti diberlakukan di setiap negara di dunia ini. Namun begitu, terutama pada tataran praktis, memang terdapat berbagai variasi dari konsep demokrasi itu. Misalnya, di negaranegara Eropa Barat dan Amerika Serikat, di sana demokrasi lebih bersifat liberal dengan perlindungan yang besar terhadap hak-hak individual manusia. Sedangkan demokrasi yang diterapkan di Eropa Timur dan negara-negara Asia, lebih merupakan demokrasi komunal, yang lebih menekankan kepada perlindungan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan-kepentingan individu. Misalnya, demokrasi di negara-negara Asia dapat mentolerir hal-hal yang sebenarnya merupakan cerminan unsur anti demokrasi,

68

yang menandakan demokrasi di negara-negara tersebut sebenarnya masih merupakan demokrasi pemula {infant democracy). Dalam hal ini, demokrasi di negara-negara Asia (dan juga di beberapa negara Afrika) seringkali dapat mentolerir hal-hal berikut: 1. Adanya sistem partai tunggal yang kuat yang menguasai parlemen dan pemerintahan. 2. Birokrasi pemerintahan yang kuat yang tersentralisasi pada pemerintah pusat. 3. Tidak adanya sistem oposisi. 4. Kurang adanya kebebasan berbicara dan berekspresi. 5. Adanya pembagian kekuasaan kepada legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi tidak ada prinsip checks and balances di antara masing-masing cabang kekuasaan tersebut. 6. Perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan lebih besar daripada perlindungan kepada individu-individu. Kekuasaan sebuah rezim pemerintahan yang umumnya lama, yang misalnya dapat bertahan sampai 20 atau 30 tahun. 8. Tidak ada sistem impeachment yang damai. 9. Sering terjadi kudeta terhadap pemerintah. B. Konsep Negara Demokrasi Konsep negara demokrasi harus merupakan negara hukum (Rule of Law) sebagai prasyarat dari yang satu terhadap yang lainnya. Dalam hubungannya dengan unsur ketertiban misalnya, suatu negara yang berdasarkan demokrasi dan rule of law harus dijalankan dengan

69

mengejar juga unsur ketertiban tersebut, yang bila perlu dijalankan secara paksa sehingga potensial berbenturan dengan hak-hak dasar manusia. Karena seperti telah disebutkan bahwa konsep negara demokrasi dan

rule of law tidak boleh mentoleransi anarki,

peperangan, dan kerusuhan. Dengan perkataan lain, bahwa negara demokrasi dan rule of law harus mempromosikan juga unsur-unsur ketertiban dan keadilan pada waktu yang bersamaan. Karena, di negara yang masyarakatnya sudah maju, keadilan tidak mungkin dicapai tanpa ketertiban, sedangkan ketertiban akan menjadi kesewenang-wenangan jika dilaksanakan tanpa terpenuhinya unsur keadilan. Sehingga, unsur keadilan dan unsur ketertiban sama-sama merupakan dambaan masyarakat sehingga menjadi target utama yang harus dicapai oleh suatu sistem demokrasi dan rule of law. Pierre Trudeau, Perdana Menteri Kanada yang terkenal itu, pada tanggal 16 Oktober 1970, berpidato dalam rangka menghadapi tindakan para ektremis Quebec, yang menginginkan kemerdekaan Quebec dari Kanada, dan sedang menculik salah satu Menteri Pemerintah Kanada (yang kemudian dibunuhnya) serta manculik seorang diplomat Inggris (yang kemudian dilepaskan lagi). Pierre Trudeau antara lain menyatakan: "Anggapan yang mungkin naif, tetapi bisa dipahami; bisa dipahami karena demokrasi tumbuh subur di Kanada; bisa dipahami karena kebebasan individu dijunjung tinggi di Kanada. Mungkin karena kondisi itu jugalah kini beberapa orang yang salah arah memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya masyarakat demokratis jika demokrasi tidak dipersiapkan untuk mempertahankan diri, dan betapa mudahnya orang-orang yang toleran dan penuh kasih menjadi sasaran pemerasan." (Quercus Publishing Ltd., 2008: 179)

70

Oleh karena itu, dari segi operasional objektif, suatu sistem rule of law menjalankan berbagai misi secara bersama-sama sekaligus, yaitu misi-misi sebagai berikut: 1. Memproteksi hak-hak dasar manusia, untuk menemukan unsur keadilan dalam masyarakat. Sejarah kelahiran konsep negara rule of law menunjukkan bahwa masalah perlindungan hak-hak dasar manusia inilah yang menjadi misi utama dari negara rule of law tersebut. 2. Membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan masyarakat yang terlalu liberal untuk menemukan unsur ketertiban, untuk menghindari adanya unsur anarki. 3. Membatasi kewenangan penyelenggara negara sehingga tidak cenderung

otoriter

yang

dapat

melanggar

hak-hak

dasar

masyarakat, yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam mayarakat tersebut. Misi yang diemban oleh konsep negara rule of law tersebut secara bersamaan juga diemban oleh konsep negara demokrasi. Aspek perlindungan hak asasi manusia yang sangat erat kaitannya dengan demokrasi adalah sebagai berikut: 1. Adanya hak untuk memilih dan dipilih. 2. Adanya hak untuk berpendapat dan berekspresi (freedom of expression). 3. Adanya hak untuk berserikat (freedom of assembly). 4. Adanya jaminan terhadap pers bebas (freedom of the press).

71

5. Adanya kebebasan untuk beragama dan kebebasan untuk tidak beragama (freedom of religion). 6. Adanya kebebasan untuk memilih pekerjaan dan mencari kehidupan yang diinginkan oleh masing-masing anggota masyarakat. Kemudian, seperti telah disebutkan bahwa baik dalam teori konstitusi, maupun dalam penerapannya dalam praktik, di samping konsep negara hukum dikenal juga konsep negara demokrasi. Antara kedua konsep tersebut pada prinsipnya serupa meskipun tidak persis sama. Karena itu, antara kedua konsep tersebut seringkah saling dipertukarkan pemakaiannya. Padahal hakikatnya adalah bahwa jika berbicara tentang negara hukum berarti berbicara tentang konsep negara yang berdasarkan kepada hukum, sedangkan jika kita berbicara tentang negara demokrasi, berarti kita berbicara tentang konsep negara yang berdasarkan kepada kehendak rakyat. Di samping itu, acapkali juga konsep negara hukum justru bertentangan atau tidak matching dengan sistem negara demokrasi, seperti terlihat dalam beberapa contoh berikut ini: a. Terdapatnya asumsi yang salah bahkan berbahaya dalam sistem demokrasi yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Padahal suara rakyat mayoritas bisa saja salah, bias, terdistorsi, bahkan bisa juga dibeli, sehingga belum tentu suara rakyat tersebut merupakan suara yang ideal. Karena itu, adagium dalam teori demokrasi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan justru dapat menjungkirbalikkan prinsip-prinsip negara hukum

72

dengan kemungkinan terbentuknya sistem pemerintahan negara yang penuh dengan propaganda (dema-goguery), dan kemungkinan munculnya orang-orang yang dengan mengatasnamakan rakyat, memanipulasi massa untuk kepentingan pribadi. Di samping itu, prinsip suara rakyat adalah suara Tuhan dapat juga memunculkan konsep

"demokrasi

massa"

dengan

suara

massa

yang

termanipulasi, yang karenanya hal tersebut menjadi tidak jauh berbeda dengan sistem totaliter komunis atau totaliter fasis. Dalam hal ini terjadi pergeseran dari sistem pemerintahan yang sesuai hukum kepada sistem pemerintahan yang sesuai kehendak orangorang bahkan bergeser kepada sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehendak satu orang saja yang telah memanipulasi kehendak rakyat. Karena itu, bagi ahli filsafat Yunani yaitu Plato, meskipun mengakui konsep negara demokrasi yang diperintah berdasarkan suara rakyat, sebenarnya yang lebih ideal adalah konsep negara yang diperintahkan berdasarkan suara seorang pemimpin bijaksana (philosopher king). b. Dapat juga terjadi bahwa pemerintahan yang terlalu menekankan kepada kehendak rakyat menjadi suatu pemerintahan yang terlalu lembut dan lemah. Dalam hal ini, yang terjadi adalah ketidakpatuhan dan pembangkangan rakyat kepada pemerintah, atau ketidakpatuhan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kemudian terdapatnya parlemen atau pengadilan yang overacting, kesinisan rakyat kepada bidang politik dan para politisi, yang menganggap politik sebagai bisnis kotor (dirty business). Karena

73

itu, terlalu menekankan kepada kehendak rakyat secara over acting dapat menyebabkan program-program pemerintah tidak dapat dijalankan, atau terlambat dijalankan, ataupun dapat dijalankan tetapi dengan cost yang terlalu tinggi. Meskipun begitu, pemerintah oleh rakyat yang dijalankan secara reasonable tentu tetap merupakan dambaan banyak orang, dan banyak orang yang tidak sependapat dengan pendapat dan prinsip yang dianut oleh beberapa dinasti Cina kuno, yang menyatakan semakin kuat rakyat di suatu negara, semakin lemah pemerintahannya. Sebaliknya, semakin lemah rakyatnya, menyebabkan semakin kuat pemerintahannya, sehingga akan semakin lama pemerintahan tersebut dapat bertahan. c. Pemberian dan pengakuan yang berlebih-lebihan kepada hak-hak rakyat justru dapat mengancam ketertiban masyarakat. Hal ini cukup jelas kelihatan misalnya dengan adanya pengakuan terhadap Miranda Rule dalam sistem hukum Amerika Serikat, pemberian hak kepada rakyat untuk membawa senjata api, pengakuan prinsip presumption of innocence yang berlebihan, hal tersebut justru dapat

mempertinggi

indeks

kejahatan

di

negara

yang

bersamngkutan. d. Penggunaan hak oleh rakyat secara berlebih-lebihan dapat menimbulkan anarkis, sehingga mengancam ketertiban dalam masyarakat. Padahal, ketertiban dalam masyarakat juga merupakan cita-cita dari suatu negara hukum. e. Meskipun suara mayoritas menjadi alat pengukur terhadap kepercayaan rakyat terhadap suatu operasionalisasi demokrasi, tetapi

74

dengan konsep mayoritas yang berlaku bagi setiap sistem demokrasi, sebenarnya telah menempatkan orang-orang yang tidak sama pada tempat yang sama. Masing-masing mempunyai satu suara,

tanpa

memandang

kualifikasi,

kemampuan,

tingkat

pendidikan dari para pemilih. Ada juga pandangan yang mencoba mengusung suatu konsepsi yang lebih proporsional, dengan memberikan hak pilih terhadap semua orang, tetapi dengan jumlah yang berlain-lainan, sesuai kualifikasinya. Misalnya seorang Profesor Doktor yang ahli di bidang politik dan demokrasi atau seorang yang telah banyak berjasa kepada negara, mendapat suara yang lebih dari satu sesuai kualifikasinya, sementara seorang petani biasa di pedalaman hanya diberikan satu suara saja. Kepada seorang jenderal tidak diberikan hak yang sama dengan seorang kopral, misalnya. Jadi, adanya semacam suara ekstra, bahkan lebih ekstrem lagi adanya semacam hak veto. Seperti juga dengan demokrasi dalam suatu perseroan terbatas, yang memungkinkan pemegang saham tertentu (misalnya pendiri) mempunyai hak-hak tertentu, dengan diisukannya saham-saham khusus, atau saham dengan hak suara khusus. Akan tetapi, demokrasi dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakat sulit mentolerir sistem hak suara khusus seperti itu, di samping juga konsep tersebut sulit diterapkan karena tidak praktis, misalnya sulit menetapkan kualifikasi pihak pemilih. Lagi pula sistem proporsional seperti itu, meskipun masuk akal, tetapi bertentangan dengan prinsip "kesamaan kedudukan" antarwarga negara dalam hukum dan pemerintahan. Jadi, tidak

75

egaliter. Karena itu, sebenarnya sistem one share one vote dapat dianggap sebagai suatu bentuk kompromi yang praktis dalam suatu sistem demokrasi. C. Batasan Pelaksanaan Demokrasi Kebebasan, yang merupakan salah satu tiang dari demokrasi, tentu saja ada batas-batasnya. Tetapi batasnya juga ada batasnya dan tidaklah kelewat besar, sehingga batas tersebut tidak dapat mengaburkan atau mengebiri makna dari kebebasan itu sendiri. Bagaimanapun

juga

unsur

"kebebasan"

adalah

mahkotanya,

sedangkan "pembatasan kebebasan" hanya ornamennya saja. Jangan dibalik. Kenapa kebebasan manusia tidak boleh sebebas-bebasnya, sehingga harus dibatasi. Jawabannya adalah dengan kebebasan yang tidak dibatasi akan terjadi "kebablasan" yang berisikan tindakan anarki, sehingga bertentangan dengan ketertiban umum. Karena itu, sering dikatakan bahwa "demokrasi" sebenarnya berwajah ganda. Di satu pihak dia bermuka lembut dan simpatik, dalam arti dapat menjaga harkat dan martabat luhur dari manusia. Tetapi di lain pihak jika kebablasan, demokrasi akan menampakkan wajahnya yang garang, sadis, dan sangar, yang dapat mencekam kehidupan manusia. Ibarat dewa Dionysus dalam mitologi Yunani, di mana dia merupakan dewa anggur, susu, dan madu, tetapi sekaligus juga merupakan dewa darah yang sangat haus darah. Jadi, dia merupakan dewa kebaikan dan dewa kejahatan sekaligus. Dewa menciptakan dan dewa menghancurkan sekaligus. Atau, jika ditinjau dalam nuansa agama Hindu, dalam

76

kebebasan, terkandung roh dewa Brahma, Wishnu, dan Shiwa sekaligus. Sehingga

dalam praktik sering disebut

dengan

istilah

"kebebasan yang bertanggung jawab" yang berarti di satu pihak ada kebebasan tetapi di lain pihak ada tanggung jawab yang terbit dari kebebasan itu. Seperti telah disebutkan, jangan sampai konotasi tanggung jawab menjadi lebih besar dari kebebasannya. Atau dengan kata lain, konsep demokrasi menginginkan kebebasan haruslah lebih besar dari tanggung jawab. Kira-kira perbandingannya dalam bahasa matematis adalah: Demokrasi = Kebebasan > Tanggung jawab Kebebasan = > 80% Tanggung jawab = < 20% Sesuai dengan rumus demokrasi di atas, maka seyogianya haruslah kecil kesempatan negara untuk ikut campur dan mengatur masalah kebebasan rakyat, sehingga porsi kebebasan pun menjadi lebih besar dibandingkan dengan porsi tanggung jawab.

D. Lintasan Sejarah Demokrasi “Bagi setiap negara di zaman ini, demokrasi seperti Dunia Fantasi dalam Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta. Indah dan satusatunya: The only game in town. Bahkan dalam sejarah, demokrasi telah cukup teruji dan cukup ampuh bertahan terhadap ganasnya perkembangan oeradaban manusia. Karena itu, dari dulu sampai sekarang, demokrasi memang tidak punya lawan tanding yang sepadan”.10 10

Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm.61

77

1. Sejarah Demokrasi Klasik Konsep demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di dunia ini tidaklah jatuh dari langit, tetapi dia memiliki riwayat dan proses yang panjang dalam sejarah politik dan pemerintahan, mengikutialuralur dan pasang surut pola pikir dari umat manusia di dunia ini. Karena itu, tentang perkembangan sistem demokrasi di dunia ini adalah sejarah tentang pasang surut dan seringkah dihiasi oleh darah, air mata, dan kematian tragis yang tidak seharusnya terjadi. Pasang surutnya perkembangan demokrasi di dunia dapat terlihat misalnya setelah berkembangnya konsep demokrasi di zaman Yunani dan Romawi, kemudian dunia sama sekali tertutup bagi penerapan demokrasi yang terjadi cukup lama yakni di sepanjang zaman pertengahan. Bahkan di zaman modern di abad ke-20 juga terjadi titik nadir perkembangan dan penerapan konsep demokrasi di wilayahwilayah tertentu, seperti yang terjadi di Jerman, Jepang, Italia, Rusia, Cina di masa sebelum bahkan juga setelah perang dunia 1 dan 2. Sekarang ini saja, di zaman yang sudah cukup maju, ketika suatu negara menerapkan prinsip-prinsip yang tidak demokratis, tidak otomatis masyarakat akan menolaknya. Misalnya ketika George W. Bush (seorang presiden dari negara yang masyarakatnya sangat sadar demokrasi) bersama negara sekutunya menyerang Irak, sebuah negara kecil yang merdeka, tanpa alasan yang jelas kecuali alasan yang sentimentil tidak logis dan tidak nyata, tetapi dunia tidak berbuat apaapa. Bahkan banyak masyarakat dunia yang gembira sambil bertepuk

78

tangan. Demikian juga ketika pemerintah Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W. Bush, yang membuat suatu penjara khusus bagi musuh-musuhnya di Guantanamao Bay, yang berisikan luka dan nestapa para tahanan akibat penganiyaan fisik dan psikis yang biadab oleh tentara-tentara Amerika Serikat. Ini merupakan indikasi kuat bahwa demokrasi tidak akan berkembang dan tidak akan berevolusi dengan sendirinya, melainkan harus dipupuk, disirami, dan dijaga secara sadar dan terus menerus. Pemikiran-pemikiran

dan

kebijaksanaan

yang

bersifat

demokrastis sudah lama dipraktikkan orang dalam sejarah di berbagai belahan dunia. Contohnya yang ditemukan dalam ajaran-ajaran Budha Gautama (dari India), ajaran Hindu (dari India), Conficius dan Lao Tse (dari Cina), dan Zoroaster (dari Persia) atau dari ajaran dalam agama Yahudi, Kristen, maupun Islam, ataupun paham-paham kuno di Babilonia dan Mesir Kuno. Misalnya, ketentuan-ketentuan bekenaan dengan demokrasi sudah dipraktikkan di Mesir Kuno pada masa rajaraja Fir'aun, yang antara lain berisikan kewajiban moral, seperti yang pernah dicatat dalam peninggalan tertulis di Mesir, yang memuat nasihat-nasihat tentang pemerintahan yang baik kepada para pemimpin negara dan pemimpin rumah tangga yang merupakan tanggung jawab dari mereka. Contoh lain adalah ajaran-ajaran tentang kebajikan termasuk bagaimana cara hidup dan bernegara dengan baik, seperti yang diajarkan oleh Budha Gautama tentang emansipasi dalam kehidupan materil, yang terdapat dalam ajaran Nirvana, atau dari Confucius tentang etika dan pengontrolan pribadi untuk mencapai

79

kebenaran dan kebijaksanaan sehinga terdapat kebahagiaan, ataupun ajaran dari Zoroaster tentang persiangan yang terus menerus antara kebaikan dan kejahatan dalam suatu kehidupan yang tidak terang benar. Adalah para pemikir-pemikir Yunani kuno yang mencoba mengkong-kretkan dan menganalisis secara lebih detil tentang hakikat dari demokrasi. Hal ini adalah karena memang bangsa Yunani yang meninggalkan

kebijaksanaan

dan

pemikiran

besar

terhadap

kebudayaan barat, yang kemudian menguasai dunia sampai saat ini. Dalam hal ini, bangsa Yunani mewariskan civilisasi Helenisme kepada dunia Barat, yang kemudian menguasai selama selama ribuan tahun bahkan sampai saat ini. Nilai-nilai penting dalam civilisasi Helenisme yang diwariskan langsung dari bangsa Yunani adalah analisis yang berpusat pada masalah manusia,pemikiran dan tujuan keberadaannya, penentuan benar atau salah secara obyektif, dan hubungan antara faktor benar dan salah terhadap kodrat dan institusi kemanusiaan, termasuk bernegara secara benar melalui sistem pemerintahan demokrasi. Jadi, meskipun terbukti bahwa dunia sudah dihuni oleh makhluk hidup sudah lebih dari 1 miliar tahun, dan sudah dihuni oleh manusia lebih dari satu juta tahun, tetapi kebudayaan saat ini, yang bermula dari tradisi Helenisme dari negara Yunani kuno baru dimulai sejak sekitar tahun 500 SM yakni di masa kehidupan ahli pikir Yunani seperti Socrates, Hippocrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain.

80

Memang Socrates dapat dianggap sebagai peletak dasar bagi pemikiran Helenisme tersebut yang menuangkan pemikirannya ke dalam program kemanusiaan yang positif. Ajaran Socrates hampirhampir steril sama sekali dari pengaruh paham-paham lainnya, bahkan juga hampir-hampir steril dari pengaruh ajaran kaum Yahudi. Socrates selanjutnya

diteruskan

oleh

Plato

dan

Aristoteles)

memang

mengajarkan paham-paham yang kelewat maju untuk ukuran zamannya, dan karena kemajuan, prospektif dan unik, maka paham filsafat Yunani dapat bertahan selama ribuan tahun. Keunikannya, misalnya berbeda dengan ajaran Confucius yang mengajarkan arahan dari sikap moral manusia adalah tradisi-tradisi, tetapi Soctrates justru lebih mempercayakan kepada pemahaman dan pemikiran yang mendalam oleh manusia sebagai faktor yang mengarahkannya. Jika Budha Gautama lebih lebih menekankan kepada pengabaian kehidupan materil, tetapi Socrates lebih menginginkan manusia menikmati kehidupan materil. Jika ajaran Agama Samawi (Yahudi, Nasrani, dan Islam) mengajarkan bahwa manusia hanya dapat menemukan kebenaran jika sesuai dengan tuntunan Ilahi melalui kita-kitab sucinya, maka menurut Socrates pemikiran yang mendalam dan moralisme serta idealisme yang tinggi dapat mengantarkan manusia menemukan kebenaran. Sejarah demokrasi telah membuktikan bahwa demokrasi adalah pilihan satu-satunya yang terbaik bagi kehidupan dan kelangsungan suatu bangsa dan negara di dunia ini. The only game in town. Tidak ada alternatif lain yang mampu menandinginya. Karena itu, di

81

sepanjang sejarah dunia, demokrasi tidak memiliki lawan tanding yang setara. Hanya teori, konsep dan aplikasi demokrasi yang seringkali berubah-ubah dari masa ke masa. Bahkan salah satu dari pencetus pertama demokrasi klasik, yakni Plato mulanya sempat ragu dengan konsep demokrasi. Bukankah di awal-awal kehidupannya, Plato tidak mendukung konsep demokrasi, apalagi setelah melihat gurunya (Socrates) dihukum mati atas putusan dari pengadilan rakyat yang putusannya diambil dengan suara terbanyak. Awalnya, Plato menginginkan suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang bijak (raja yang berfilsafat), dengan kekuasaan yang besar dan luas, dan kehidupan masyarakat yang terancang dengan baik (planned society). Tetapi kemudian, seperti terlihat dalam bukunya -Tentang Hukum (The laws), Plato berubah pikiran dan menerima konsep pemerintahan yang tidak besar dan tidak luas, tetapi pemerintahan dengan kekuasaan terbatas, yakni kekuasaan yang dibatasi suatu konstitusi. Pada pertengahan hidupnya, Plato telah meninggalkan konsepnya tentang the Philosopher King dan the Planned Society tersebut. Memang, ajaran-ajaran dari Socrates, Plato, dan Aristoteles tentang demokrasi berbeda secara prinsipil dari ajaran-ajaran sebelumnya, dan memutus mata rantai dari ajaran-ajaran sebelumnya tersebut. Ajaran-ajaran tentang demokrasi yang sudah dipraktikkan sebelumnya selama ribuan tahun seperti yang terjadi di Mesir kuno, dalam kebudayaan Crefe, di Babilonia, bahkan di banyak negaranegara dunia di bagian Timur dan Selatan masih dipraktikkan sampai

82

saat ini, pada prinsipnya serupa, di mana seperti disebutkan oleh Edith Hamilton, masyarakat dikelompokkan secara sadar atau tidak sadar ke dalam beberapa golongan sebagai berikut (George Charles Roche III, 1970: 52): 1. Kepala pemerintahan yang merupakan seorang despot/tiran yang dinobatkan, di mana hawa nafsu dan tingkah polahnya menjadi hukum bagi negara yang bersangkutan. 2. Rakyat yang terus menerus tertindas. 3 Para pemimpin agama dan organisasi para pemimpin agama, yang kepadanya dipercayakan pemikiran intelektual, yang sering atas nma agama, mengeluarkan fatwa-fatwa kejam. Jadi, dalam sejarah demokrasi dalam kebudayaan Barat, perenungan

yang

mendalam

dan

praktik

demokrasi

klasik

sesungguhnya baru dikenal zaman Yunani, Romawi dan seterusnya. Di antaranya adalah pemikiran dan perenungan yang berhubungan dengan demokrasi sekuler yang telah membentuk peradaban Barat (Western civilization), yaitu sebagai berikut: 1. Realisasi dari potensi individu dari bangsa Yunani. 2. Gagasan sistem nilai yang tetap (fixed value system) dari Soctrates. 3. Gagasan pengembangan intelegensia pengontrol (controlling intelligence) dari Plato dan Aristoteles. 4. Gagasan Plato tentang lebih pentingnya bentuk (forms) dan nilai (values) dibandingkan dengan kepentingan materi (materials concerns).

83

5. Pengembangan cita-cita konstitusi pemerintahan terbatas (limited government). 6. Gagasan kaum Stoa tentang kemulyaan (dignity) dan tanggung jawab. 7. Kesuksesan dari karakter Romawi kuno yang didasarkan atas tanggung jawab dari pribadi, keluarga, dan kehormatan (honor). 8. Dampak moralitas dari agama-agama di dunia. Oleh karena itu, eksistensi nilai-nilai dalam kebudayaan Yunani, Romawi, agama Samawi tersebut berkembang terus di dunia Barat, bahkan di seluruh dunia, sampai kemudian membentuk pola pikir dari peradaban Barat. Nilai-nilai dalam kebudayaan Yunani, Romawi, dan agama Samawi tersebut adalah nilai-nilai yang menekankan pada keutamaan individu, personalitas yang bermuasal dari kesucian, pilihan-pilihan yang bebas terhadap moral (free moral choice), sistem benar salah yang tetap dan pasti, dan ide tentang pemerintahan yang terbatas (limited government). Nilai-nilai yang sudah menyatu dalam peradaban Barat tersebut kemudian diintersepsi oleh nilai-nilai baru yang tercipta kemudian berupa nilai dan pandangan di abad-abad pencerahan (renaisance), yang lebih mengandalkan logika serta bersifat relatif dan sekuler. Maka, sebagai konsekuensinya, hasil campuran dari nilai-nilai dalam peradaban Barat dengan nilai dari zaman Renaisance tersebut, kemudian muncullah antara lain konsep-.onsep kenegaraan berupa: 1. Konsep negara demokrasi.

84

2.

Konsep negara totaliter (sebagai antitesa dari konsep negara demokrasi).

3. Konsep negara liberal. 4. Konsep negara komunis dan sosialis. 5. Konsep negara berkesejahteraan sosial [social welfare state). 6. Konsep negara "penjaga malam" (sebagai antitesa dari konsep negara berkesejahteraan sosial). Sebagaimana

diketahui

bahwa

meskipun

prinsip-prinsip

demokrasi sudah lama dikenal dalam sejarah, banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa sebenarnya Athena (negara kota di Yunani) adalah tempat lahirnya sistem negara demokrasi yang dibentuk secara sadar. Hal tersebut memang ada benarnya mengingat Athena telah menjadi negara kota (po/e/'s) sejak abad ke-7 Sebelum Masehi. Memang pada awalnya Athena diperintah oleh para aristokrat, sehingga negara Athena lebih tepat disebut sebagai negara aristokrasi di samping pernah juga mempraktikkan berbagai sistem pemerintahan lainnya. Tetapi

sistem

pemerintahan

aristokrasi

tersebut

kemudian

menimbulkan banyak masalah politik, ekonomi, dan sosial, sehingga pada awal abad ke-6 Sebelum Masehi terjadilah revolusi sosial, yang berkat jasa dari Solon dalam hal merekonsiliasikan di antara kelompok-kelompok yang bertikai, akhirnya melahirkan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Solon adalah seorang pembentuk undang-undang, yang mulanya adalah seorang penyair. Dia dianggap satu dari tujuh orang bijak dalam sejarah dunia klasik dan salah satu dari 23 pembuat

85

undang-undang terbesar di dunia. Kitab Undang-undang Solon (tahun 594 Sebelum Masehi) merupakan kodifikasi pertama di Athena yang komprehensif dan telah meletakkan dasar-dasar demokrasi di Athena. Prinsip rekonsiliasi yang dilakukan Solon adalah dengan langkah memberikan jalan adil yang memuaskan semua pihak. Kepada golongan mayoritas yang miskin diberikan hak-hak dan kemudahan-kemudahan tertentu tanpa terlalu menghilangkan hak-hak dan keistimewaan yang dimiliki kaum minoritas yang kaya-kaya. Prinsip demokrasi berdasarkan hukum Solon jelas terlihat misalnya kepada rakyat diberikan hak untuk mengikuti dan memungut suara dalam sebuah dewan yang disebut Ecclesia. Pnyx di Athena merupakan tempat orang-orang Athena berkumpul untuk membuat rapat-rapat dan berpidato. Di samping itu, hak-hak dan kedudukan politik diberikan dengan didasari kepada faktor kekayaan karena hasil keringat, bukan kepada faktor kelahiran. Dewan yang disebut Ecclesia tersebut mempunyai kewenangan kenegaraan yang besar, dapat memilih pejabat negara, mensahkan undang-undang, dan sebagainya. Di samping Ecclesia terdapat pula badan-badan lain yang masing-masing memiliki fungsi dan satu sama lain saling melengkapi dan saling menjalankan apa yang dewasa ini dikenal dengan sebutan prinsip checks and balances. Badan-badan tersebut antara lain: a. Boule of 400 (di dalamnya banyak kaum miskin). b. Areopagus (dewan untuk lembah Ares). c. Archon (magisrat) dan lain-lain.

86

Meskipun prinsip demokrasi yang diletakkan oleh Solon di Athena sudah cukup maju, dan sangat maju menurut ukuran zamannya, tetapi praktik pemerintahan di Athena tidak serta merta berubah menjadi benar-benar demokratis. Sebab, keinginan berkuasa dari para aristokrat tetap kuat. Bahkan sejarah menunjukkan setelah masa Solon, Peisisthenes berkuasa sebagai tiran di Athena selama tiga kali berturut-turut sampai meninggal pada tahun 527 SM, yang kemudian

digantikan

oleh

anak-anaknya

yaitu

Hippias

dan

Hipparchus. Baru kemudian oleh .leisthenes yang mempertegas prinsip-prinsip demokrasi di Athena, dengan melakukan berbagai perubahan seperti: -

Merubah susunan organisasi tentara.

-

Merubah organisasi politik dari semula yang berorientasi kepada keluarga kepada yang berorientasi kepada politik.

-

Memperkenalkan dan menjalankan prinsip persamaan hak.

-

Memberikan lebih banyak akses kekuasaan kepada lebih banyak warga negara.

-

Untuk pertama sekali dipakai kata "dnuokpacia" yang merupakan asal mula kata demokrasi.

Demikianlah maka prinsip-prinsip pemerintahan dengan sistem demokrasi ini terus berkembang di Athena sampai Athena memenangkan entetan perang Persia (tahun 460-an SM) dan Athena menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya dunia. Semua prestasi tersebut dicapai tidak terlepas dari pengaruh kuat berlakunya prinsip, budaya dan sistem pemerintahan demokrasi di Athena.

87

Seperti telah disebutkan, di samping sistem pemerintahan demokrasi,

Yunani

pernah

pempraktikkan

berbagai

sistem

pemerintahan lainnya. Bahkan Sparta, negara kota di samping Athena, tidak pernah mempraktikkan sistem demokrasi sama sekali. Di Yunani pernah

dipraktikkan

sistem

pemerintahan

oligarki,

monarki,

aristokrasi, dan demokrasi, dalam hal ini demokrasi langsung (direct democracy). Dan ternyata mereka mampu membuktikan kepada dunia bahwa sistem pemerintahan demokrasi merupakan pilihan yang terbaik, di antara semua pilihan tersebut, di mana dalam sistem demokrasi di Athena, dengan sistem negara kotanya, rakyat bemufakat untuk memutuskan berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara kota tersebut. Dalam hal ini, Yunani sangat menghargai individu yang memiliki

informasi,

tanggung

jawab

(informed,

responsible

individual) dan rasa keingintahuan (inquiring mind) yang tinggi. Jadi, meskipun Yunani kuno meninggalkan hal-hal yang sangat berharga yang kemudian membentuk suatu kebudayaan dunia, melalui kebudayaan Barat (Helenisme), tetapi di Yunani kuno juga terjadi pasang surut perkembangan pemikiran tentang kebenaran, termasuk pemikiran tentang demokrasi. Kala itu di Yunani pernah berkembang paham relativisme oleh kaum sophist, misalnya yang dikembangkan oleh Ptotagoras dan Gorgias. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada kebenaran yang objektif, tetapi kebenaran bukan hanya berkaitan dengan pendapat manusia, bahkan berkaitan dengan pendapat manusia "saat itu". Jadi suatu kebenaran dan konsep-konsep pemikiran manusia

88

berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, dari satu zaman ke zaman lainnya. Ajaran kaum sophist, saat itu sangat berbeda dengan ajaranajaran kaum pemikir besar di Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates misalnya, yang karena hidupnya yang kelewat sederhana, makan apa adanya, dan memakai hanya satu pakaian untuk musim dingin maupun musim panas, la tidak memakai sistem pengajaran tulis menulis, tetapi dengan berdialog dan tanya jawab dengan orang-orang yang lewat di jalan-jalan di kota Athena, Socrates bisa mengajarkan kebenaran, di mana menurutnya, kebenaran dan kebaikan harus menjadi dasar utama dan suatu realitas, dan manjadi jalan satu-satunya menuju kebahagiaan hidup. Selanjutnya, seperti halnya Athena, Sparta (juga di Yunani) awalnya merupakan sebuah negara kota yang independen. Seperti negara kota lainnya di Yunani, Sparta sebenarnya tergolong ke dalam model pemerintahan oligarki yang totaliter. Bahkan di Sparta, tidak diakui hak individual dan milik pribadi sebagai faktor yang membedakan

satu

orang

aengan

orang

lainnya,

hal

mana

mencerminkan salah satu wujud dari sistem negara oligarki. Akan tetapi, meskipun Sparta masih tergolong ke dalam bentuk negara oligarki, ada segi dari sistem negaranya yang menunjukkan unsur-unsur negara demokrasi, sehingga secara umum kita sudah dapat katakan bahwa Sparta sebenarnya sudah merupakan negara demokrasi. Adanya unsur demokrasi dalam sistem negara Sparta utamanya disebabkan oleh hasil buah pikir Lycurgus, seperti juga

89

Kitab Undang-undang Solon, merupakan salah satu dari 23 pembuat hukum legendaris terbesar di sepanjang sejarah. Lycurgus melakukan perubahan hukum aan sistem pemerintahan di Sparta setelah terjadi revolusi sosial berupa pemberontakan dari para pekerja kelas bawah pada abad ke-7 SM, sehingga perombakan hukum dan sistem pemerintahan

tersebut

sebenarnya

bertujuan

untuk

mencegah

terjadinya pemberontakan selanjutnya. Perombakan sistem hukum dan pemerintahan yang dilakukan oleh Lycurgus di Sparta tersebut melahirkan suatu naskah yang disebut Rhetra, merupakan konstitusi suatu negara yang pertama di dunia. Perombakan tersebut pada prinsipnya dilakukan dengan berdasarkan kepada tiga prinsip kebajikan yang berlaku di Sparta, yaitu: 1. Prinsip persamaan di antara warga negara. 2. Prinsip ketangguhan militer. 3. Prinsip keseriusan dalam bekerja. Hasil

dari

perombakan

terhadap

sistem

hukum

dan

pemerintahan yang dilakukan oleh Lycurgus di Sparta mengandung juga prinsip-prinsip negara demokrasi. Di antara prinsip-prinsip dalam perombakan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sistem pemerintahan dikepalai oleh dua orang raja {dual kingship) yang masing-masing memerintah pada saat yang bersamaan tetapi saling membagi tugas. 2. Kekuasaan dalam pemerintahan dibagi kepada badan-badan sebagai berikut:

90

a. Raja, yang terdiri dari dua orang. b. Cerausia {Council of Cerontes/orang tua-tua yang telah berumur lebih dari 60 tahun tetapi yang diangkat untuk seumur hidup, anggotanya termasuk dua orang raja). c. Ephors (Representatif yang berumur minimal 30 tahun, yang bertugas mengawasi kedua raja). d. Apella (Dewan orang-orang Sparta, yang anggotanya terdiri dari orang-orang biasa, untuk mengawasi raja dan bila perlu untuk menurunkan raja). 3. Ouoioi (Homoioi, orang-orang yang statusnya sama). 4. Agoge (suatu sistem pendidikan negeri di mana semua orang berhak mengikutinya tanpa memandang kekayaan dan status sosial). 5. Kedudukan wanita di Sparta sama dengan laki-laki, termasuk mereka berhak atas warisan, kepemilikan harta, dan pendidikan publik). 6. Rakyat Sparta bebas untuk mengkritik rajanya. 7. Semua orang wajib bekerja di kantor layanan publik, seperti bekerja di kamp-kamp militer. Karena hukum dan sistem pemerintahannya yang demokratis dengan sistem pertahanan negaranya yang kuat, maka Sparta menjadi negara kota yang sangat kuat. Athena juga menjadi kuat setelah memenangkan perang Persia, terjadi beberapa kali perang antara Sparta dengan Athena, yang terkenal dengan perang Peloponnesia, di mana Sparta keluar sebagai pemenang. Perang tersebut membuat

91

kedua negara kota itu menjadi lemah, sampai kemudian Sparta ditaklukkan oleh Thebes dalam pertempuran di Leuctra (tahun 371. SM), dan beberapa tahun kemudian seluruh kekuatan Yunani diakhiri oleh Philip II dari Macedonia. Apabila kita berpaling ke belahan dunia yang lain, dalam sejarah, di India juga sudah lama dikenal sistem pemerintahan demokrasi. Bahkan seorang ahli sejarah Yunani di masa pemeritahan Iskandar Zulkarnen yang juga menaklukkan India, yaitu Diodorus, pernah mengatakan bahwa di India sudah dipraktikkan suatu sistem pemerintahan demokrasi. Bahkan praktik demokrasi di India sudah dijalankan dalam bentuk pemerintahan yang diberi nama "sangha" dan "gana" sejak abad ke-6 SM sampai abad ke-4 Masehi. Dalam sistem pemerintahan yang berbentuk gana misalnya, terdapat sebuah dewan yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari kasta tinggi, yang mendiskusikan dan memutuskan masalah-masalah penting termasuk memilih seorang kepala negara. Tentu saja. sistem demokrasi di zaman itu tidak persis sama dengan sistem demokrasi modern, apalagi karena di India saat itu masih membagi manusia dalam berbagai kasta, yang berarti tidak ada persamaan derajat antara sesama manusia. Selanjutnya, untuk mendapat gambaran lebih lanjut bagaimana panorama tentang demokrasi di zaman klasik, berikut ini gambaran umumnya;11

11

92

David Held, hlm.23

1. Prinsip pembenarannya adalah bahwa warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran. 2. Ciri-ciri penting demokrasi klasik adalah: a. Partisipasi langsung warga negara dalam badan-badan legislatif dan yudikatif. b. Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. c. Lingkup kekuasaan tertinggi menjangkau seluruh urusan umum di kota. d. Terdapat berbagai metode pemilihan kandidat pejabat publik (pemilihan langsung, perwakilan, dan rotasi). e. Tidak ada perbedaan tentang hak istimewa yang membedakan rakyat biasa dengan pejabat publik. f.

Kecuali posisi yang berhubungan dengan peperangan, jabatan yang sama tidak boleh dipegang lebih dari dua kali oleh orang yang sama.

g. Masa jabatan yang pendek untuk semua para pegawai publik yang digaji. 3. Kondisi umum dari demokrasi klasik adalah: a. Negara kota kecil dengan daerah pedalaman untuk pertanian. b. Ekonomi budak menciptakan waktu "bebas" untuk rakyat yang bukan budak. c. Pekerjaan rumah tangga yang ditangani oleh perempuan membuat laki-laki bebas melakukan tugas-tugas masyarakat. d. Tidak setiap penduduk kota menjadi warga negara di sana.

93

Demokrasi klasik sebagaimana yang telah digambarkan tersebut sedikit demi sedikit berevolusi sesuai perkembangan peradaban masyarakat, meskipun juga pada fase-fase tertentu terhadap kualitas demokrasi terjadi pasang surut, sampai kemudian menjadi suatu pola demokrasi maju sebagaimana yang terjadi saat ini. Selain negara Yunani klasik, negara Romawi klasik juga banyak meninggalkan warisan terhadap berkembangnya demokrasi di dunia, termasuk demokrasi yang sedang dipraktikkan sekarang di dunia ini. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa sebab utama keruntuhan kerajaan Romawi yang sangat luas itu adalah karena para penguasanya mulai meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya, dengan lebih menekankan kepada cara memerintah yang cenderung bersifat oligarki dan tirani. Ada pun yang merupakan warisan utama dari kebudayaan Romawi klasik kepada sistem demokrasi modern adalah sebagai berikut: 1. Kesadaran akan pentingnya stabilitas negara berdasarkan kepada konsep hukum dan ketertiban (law and order). 2. Kosep hukum alam (ius naturale), yang menyebabkan munculnya antara lain doktrin-doktrin tentang: a. Rule of law atau supremacy hukum. b. Equality before the law. c. Konsep pemerintahan oleh rakyat. d. Konsep trias politica sebagai akibat berlakunya prinsip supremasi hukum.

94

e. Perlindungan hak-hak rakyat. f. Prinsip due process. Demikianlah maka sejak zaman Yunani, konsep pemerintahan demokrasi terus berkembang secara pasang surut, dengan alur yang semula demokratis, kemudian timbul anarki, kemudian dalam anarki tersebut muncul seorang 'kuat' yang mencoba melerai persoalan, dan orang ini dipercaya untuk menentramkan masyarakat. Lama kelamaan, orang ini berubah menjadi tiran, untuk kemudian datang pemberontakan rakyat atau revolusi, yang dapat memberikan kekuasaan kembali pada rakyat. Akan tetapi, setelah rakyat mengambil kekuasaan dari tiran tersebut berkuasa dengan kekuasaan yang

besar,

kemudian

menimbulkan

kembali

anarkis

yang

mengundang kembali orang kuat. Inilah siklus universal dari konsep demokrasi. Dikatakan universal, karena siklus seperti ini ada di manamana, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, pasang surut gelombang demokrasi dalam siklus universal tentang demokrasi terjadi sebagai berikut: 1. Pada awal mulanya negara Indonesia dijajah secara breturut-turut oleh Portugis, Perancis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Di masa penjajahan ini, tentunya kehidupan masyarakat sangat mencekam, dalam arti nyaris tidak ada demokrasi. 2. Kemudian sejak tahun 1945 muncul zaman kemerdekaan, yang membebaskan rakyat agar mereka hidup secara lebih bebas dan demokratis.

95

3. Akibat kebebasan yang besar, pada tahun 1950-an muncul sistem demokrasi ultraliberal dalam masyarakat yang menjurus pada anarkis, dan berbagai jalan buntu dalam demokrasi. 4. Kemudian muncul konsep demokrasi terpimpin dari presiden Soekarno setelah berlakunya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. 5. Kemudian, terjadi semacam pergolakan di tahun 1965, yang dimulai oleh pemberontakan Partai Komunis Indonesia, yang memunculkan orang 'kuat' Soeharto untuk mengendalikan keadaan. 6. Selanjutnya, kekuasaan Soeharto terus mengarah pada sistem pemerintahan yang totaliter dan tirani. 7. Kemudian, muncul gelombang protes dari rakyat yang bermuara pada reformasi sistem, yang menyebabkan tumbangnya sistem pemerintahan totaliter dari Presiden Soeharto, untuk kemudian muncul keadaan yang liberal kembali yang menjurus ke chaos di massa reformasi ini. 8. Keadaan chaos ini mengundang kembali munculnya orang 'kuat' yang dapat menjurus pada sistem pemerintahan yang totaliter lagi. Demikianlah seterusnya. Perlu dicatat dalam hal ini, bahwa di masa ketat maupun di masa

longgarnya

sistem

pemerintahan

muncul

berbagai

pemberontakan atau perlawanan sektoral atau daerah yang ikut mendukung tumbangnya rezim totaliter, seperti pemberontakan PRRI/Permesta, DI/TII, dan PKI di masa pemerintahan Soekarno, kemudian di masa Presiden Soeharto terjadi pemberontakan berupa

96

Gerakan Aceh Merdeka (di Aceh), konflik horizontal di Poso (Sulawesi), Sampang (Madura), dan Ambon, gerakan pemberontakan Maluku Selatan Merdeka, gerakan Papua Merdeka, dan Timor Timur. Akhirnya pada masa reformasi semua pemberontakan tersebut mereda, ada yang terselesaikan sama sekali (seperti Aceh), ada pula yang sekedar berkurang intensitasnya (seperti Papua), kecuali Timor Timur lepas dari pangkuan Republik Indonesia pada masa Presiden BJ. Habibie. Fenomena siklus universal dari demokrasi juga terjadi di negara-negara lain. Bagaimana misalnya Revolusi Perancis yang menghasilkan pemerintahan teror pimpinan Robespierre, atau sistem perintahan tangan besi oleh Napoleon Bonaparte. Bagaimana Revolusi Rusia melahirkan sistem permintahan teramat kejam di bawah pimpinan Lenin dan Stalin di Rusia. Dan yang paling klasik adalah bagaimana demokrasi di Athena, dengan pengadilan oleh rakyat yang menghasilkan hukuman mati bagi orang bijak seperti Socrates (dengan paksaan minum racun), atau hukuman mati bagi nabi Isa (melalui tiang salib). Sedemikian kejam sistem pemerintahan yang dihasilkan oleh revolusi dalam sistem pemerintahan yang chaos, seperti Roberpierre di Perancis yang memenggal (dengan pisau guillotine) sebanyak 60 sampai 80 kepala orang per hari. Atau, jutaan orang yang mati di kamp-kamp tawanan di Siberia pada masa pemerintahan kejam Lenin dan Stallin setelah revolusi di Rusia. Ataupun, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu orang PKI di Indonesia yang

97

dieksekusi mati pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sehingga timbul istilah bahwa revolusi memangsa anaknya sendiri.

E. Sejarah Demokrasi Modern Meskipun sejarah tentang demokrasi sudah dimulai sejak demokrasi klasik, seperti yang pernah dipraktikkan bahkan sebelum era Yunani kuno dan Romawi, tetapi tidak selamanya sejarah tersebut mengenal penerapan demokrasi. Hal ini disebabkan perkembangan demokrasi tersebut merupakan bentuk-bentuk stereotypedari sistem pemerintahan, sementara bentuk prototype pemerintahan dalam sejarah dunia adalah sistem pemerintahan yang tidak demokratis, yang sangat mendewakan penguasa/ raja/pemimpin negara atau pemimpin agama. Rakyat dalam hal ini hanya menjadi objek pengaturan dan objek pemerintahan saja, tanpa adanya pengakuan terhadap hak-hak individual maupun hak publiknya seperti • ang dimiliki oleh manusiamanusia zaman modern. Karena itu, sebelum zaman modern sangat sedikit negara yang secara sadar menerapkan sistem pemerintahan demokrasi, kecuali negara Yunani kuno dan Romawi. Bahkan di zaman pertengahan, meskipun berlangsung cukup lama, dunia ;ama sekali tidak kenal dengan sistem pemerintahan demokrasi, hal tersebut terjadi merata di seluruh dunia tidak terkecuali di Yunani atau Romawi. Namun demikian, ada fenomena demokrasi di zaman modern, yakni demokrasi yang semula berada dalam ranah politik, kemudian berkembang ke ranah-ranah yang lain, seperti ke ranah ekonomi,

98

sosial, hukum, dan ain-lain. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang tidak dimasuki oleh konsep demokrasi. Selain itu, manakala dilihat dari momentum-momentum kebangkitan kembali demokrasi dalam sejarah dunia, maka perkembangan demokrasi dunia ini terjadi dalam beberapa peristiwa sebagai berikut: 1. Peristiwa Pemaknaan Demokrasi di zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. 2. Peristiwa munculnya Magna Charta di Inggris menjelang akhir abad pertengahan, yang antara lain bermakna bahwa hak asasi manusia lebih penting dari kedaulatan raja. 3. Munculnya gerakan pencerahan (renaissance) yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno, yang ternyata telah menghidupkan kembali pemikiran tentang demokrasi. 4. Munculnya gerakan reformasi di abad ke-I 6, yang merupakan revolusi terhadap kekakuan agama Kristen Katolik, yang menyerukan kebebasan berpikir pada manusia, dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kontrak sosial dan hukum alam, yang berlandaskan pada prinsip trias politica dari Montesquieu. 5. Munculnya konsep negara berkesejahteraan (welfare state), di mana negara lebih memperhatikan rakyatnya, termasuk rakyat yang miskin. 6. Runtuhnya kedigdayaan para diktator besar seperti Hitler di Jerman atau Mussolini di Italia dalam Perang Dunia II di abad ke-20, atau

99

para diktator lain setelahnya, yang menyebabkan akhirnya orang berpaling lagi dari sistem pemerintahan totaliter ke sistem pemerintahan yang demokratis. 7. Runtuhnya negara komunis Uni Soviet, dan negara komunis lainnya, yang menyebabkan orang lebih baik hidup di alam demokrasi ketimbang hidup mencekam di bawah sistem komunis. Meskipun sejarah tentang demokrasi dapat ditelusuri sampai ke zaman kuno karena sistem pemerintahan secara demokrasi sebenarnya sudah lama dipikirkan dan dipraktikkan di dunia ini, tetapi momentum pemunculan kembali dan perkembangan demokrasi tersebut baru terjadi sejak abad ke-17. Sebelum abad ke-17, sistem pemerintahan demokrasi sudah ditemukan di Athena, yang berdasarkan bukti-bukti sejarah di Athena sudah dipraktikkan paling tidak sejak tahun 508 Sebelum Masehi. Kemudian, sistem pemerintahan demokrasi di dunia ini sudah mulai meluas dipraktikkan sejak abad ke-6 Masehi. Demokrasi model lama tersebut dalam literatur terkadang disebut dengan istilah "demokrasi primitif" atau "demokrasi kesukuan" (tribal democracy), seperti demokrasi yang terjadi di desa-desa dengan sistem perangkat desa yang tradisional dalam beberapa masyarakat adat. Jadi, titik batas penelusuran tentang sistem pemerintahan demokrasi ini hanya dapat ditelusuri dengan baik sampai ke zaman Yunani klasik tersebut (abad ke-6 Sebelum Masehi), karena Yunani kala itu memang sudah mempraktikkan sistem pemerintahan dan institusi kemasyarakatan yang lumayan kompleks. Meskipun begitu,

100

tidak tertutup kemungkinan bahwa sistem demokrasi dalam bentuknya yang sederhana sudah dipraktikkan jauh hari sebelumnya. Misalnya, sudah dipraktikkan di zaman Mesir Kuno, Babilonia, India Kuno atau dinasti Cina kuno. Karena itu, meskipun catatan sejarah tentang sistem pemerintahan demokrasi di zaman kuno tersebut belum cukup jelas, tetapi sebenarnya indikasi-indikasi pelaksanaan sistem demokrasi pada saat itu masih bisa terbaca. Misalnya dari sebuah penelitian terlihat bahwa pada periode awal zaman Sumeria, raja-rajanya, semisal raja Gilgamesh, sudah menjalankan kekuasaannya tidak secara otokrasi, tetapi kepada negara kota sudah diberikan kewenangan memutus kepada "Dewan Orang-orang Tua" sebagai perwakilan orang-orang tua, dan "Dewan Anak-anak Muda" sebagai perwakilan kaum muda. Kepada dewan-dewan tersebut diharuskan untuk berkonsultasi atas setiap kebijaksanaan negara yang penting, termasuk masalah termasuk masalah yang berkenaan dengan perang. Putusan-putusan dari kedua dewan tersebut bersifat final. demikian,

semacam

sistem

pemerintahan

12

demokrasi

Dengan sudah

dipraktikkan : periode-periode awal dari kerajaan Sumeria. Namun demikian, meskipun sebelum era Socrates, Plato, dan Aristoteles, di berbagai belahan dunia ini telah ada penerapan sistem pemerintahan demokrasi dalam arti yang sangat terbatas. Baru ada zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles, pemikiran dan perenungan tentang demokrasi dilakukan secara serius, mendalam, dan sistematis. Karena itu, dapat dikatakan bahwa modernisasi pertama di dunia ini 12

Wikipedia, download 02September 2014

101

temadap makna demokrasi dilakukan pada zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles tersebut. Bahkan, demi memahami arti demokrasi, Aristoteles sempat mempelajari 158 negara kota di Yunani, yang kemudian berkesimpulan bahwa berbeda tempat dapat berbeda pula sistem demokrasinya. Dengan demikian, sejarah modernisasi demokrasi di dunia dapat di bagi ke dalam: 1.

Periode Pemaknaan Demokrasi pada zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles.

2.

Periode Demokrasi Praktis di zaman Romawi.

3.

Periode Demokrasi Kristen dan Islam.

4.

Periode Terjadinya Penafsiran Kembali terhadap Konsep Individualisme dan Liberalisme.

5.

Periode Demokrasi Partisipasi di Era Jeremy Bentham.

6.

Periode Demokrasi Modern (Libertarian dan Demokrasi Sosial).

7.

Periode Demokrasi zaman Postmodern. Berikut ini penjelasan masing-masing periode tersebut, yaitu:

1. Periode Pemaknaan Demokrasi di zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles Perlu dicatat bahwa konsep negara demokrasi sebenarnya sudah cukup ama ada di negara Yunani kuno. Dalam bukunya Politeia, Plato telah membagi negara ke dalam beberapa bentuk, salah satu di antaranya adalah negara demokrasi, di samping bentuk-bentuk negara lainnya, yaitu:

102

a. Aristokrasi, yakni negara yang diperintah oleh sekelompok orang yang tergolong cerdik pandai, baik berdasarkan keadilan maupun untuk kepentingan kelompoknya sendiri (kata "aristoi" berarti "cerdik pandai"). b. Oligarki, yakni negara yang diperintah oleh sedikit orang yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri (kata "oligos" berarti "sedikit"). c. Timokrasi, yakni negara yang diperintah oleh orang-orang kaya. d. Tirani, yaitu negara yang diperintah oleh seorang tiran yang penuh dengan kesewenang-wenangan. Berbeda dengan Aristoteles yang lebih condong pada sistem pemerintahan demokrasi, Plato justru semula tidak memilih sistem demokrasi, tetapi lebih memilih sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang bijak, yang disebut dengan istilah "the philosopher king". Tetapi, di kemudian hari, Plato akhirnya lebih pro ke sistem pemerintahan demokrasi. 2. Periode Demokrasi Praktis di zaman Romawi Masa ini banyak melakukan perenungan-perenungan yang konseptual yang berkenaan dengan hukum, negara, dan demokrasi, para ahli di zaman Romawi lebih menekankan kepada pemikiranpemikiran yang lebih bersifat praktis dan pragmatis. Penyebab utamanya adalah karena bangsa Romawi mendiami wilayah kekuasaan yang maha besar, sehingga perlu pemikiran tentang hukum dan demokrasi yang bersifat praktis agar dapat mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan negaranya. Romawi sendiri mengalami berbagai sistem pemerintahan, yang tidak selamanya demokratis.

103

Meskipun begitu, sebenarnya bangsa Romawi juga banyak belajar tentang kenegaraan, pemerintahan, demokrasi, termasuk juga berbagai bidang ilmu lain dari Yunani, sehingga pengaruh pemikiran Yunani sangat kuat di Romawi, termasuk pengaruhnya dalam bidang demokrasi. 3. Periode Demokrasi Kristen dan Islam Banyak kalangan menilai bahwa palaksanaan yang pernah terjadi dalam konsep demokrasi menurut agama Kristen dan Islam mengikuti fenomena gelas yang setengahnya berisi air. Sebagiannya melihat gelas tersebut berisi (berisi setengah), sebagian yang lain melihatnya sebagai gelas kosong (kosong setengah). Periode demokrasi Kristen terjadi pada abad pertengahan, di mana hampir seluruh negara maju kala itu, utamanya di Eropa, diperintah di tawan kekuasaan Kristen katolik. Pada waktu itu, para pemimpin gereja t-erperan juga sebagai pemimpin negara. Meskipun ajaran agama Kristen :ada prinsipnya netral, namun, karena kala itu ajaran agama Kristen sering tafsirkan secara sempit, kaku, dan dalam banyak hal tidak logis, maka tanyak terjadi pelanggaran yang menjurus pada sikap antidemokrasi. Dalam hal ini, gereja tidak mau menerima pendapat lain selain dari pendapat gereja sendiri. Kemudian, sejak abad ke-7 Masehi, di beberapa bagian dunia dari mulai wilayah Arab, sebagian Afrika, Eropa, dan Asia Timur, Selatan dan _enggara, mulai menerapkan suatu sistem pemerintahan berdasarkan sistem kekhalifahan model Islam, yang juga sampai batas-batas tertentu mengandung unsur-unsur demokrasi. Prinsip

104

demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam ini dilaksanakan umumnya dengan berpedoman Kepada Qur'an, hadits dan Ijma Ulama. Dalam perkembangannya, di negara-negara atau kerajaankerajaan yang penduduknya beragama Islam, penerapan sistem demokrasi Islam juga mendapat banyak pengaruhnya dari ajaranajaran demokrasi dari Barat, khususnya yang berasal dari zaman Yunani dan Romawi. Seperti para pemimpin agama lainnya, para pemimpin negara islam yang juga merangkap menjadi pemimpin agama, sering melakukan penafsiran agama secara sempit demi kekuasaan yang dimilikinya, penafsiran tersebut akhirnya banyak berseberangan dengan paham demokrasi. Bahkan, para pemimpin agama yang merangkap pemimpin negara, baik yang beragama Kristen maupun Islam, ada yang secara terang-terangan berprinsip bahwa kekuasaan yang dipegangnya bukan berasa! dari rakyat tetapi berasal dari Tuhan, sesuai dengan paham teologis yang dianutnya. Suatu paham yang jelas-jelas anti demokrasi. 4. Periode Terjadinya Penafsiran Kembali terhadap Konsep Individualisme dan Liberalisme Periode ini terjadi kira-kira antara tahun 1600 sampai dengan tahun 1750, di mana pada masa itu, terjadi penafsiran kembali terhadap hukum alam yang universal bersamaan dengan munculnya zaman Renaisance. Pada zaman ini muncul nama-nama para pembaharu hukum, demokrasi, dan kenegaraan seperti John Locke, Thomas Hobbes, dan Jean Jacgues Rousseau. Pola berpikir induktif dan empiris sudah mulai diperkenalkan di zaman ini. Pola pikir yang

105

dikembangkan oleh Locke, Hobbes, dan Rousseau tersebut kemudian berkembang meluas hampir di seluruh dunia. 5. Periode Demokrasi Partisipasi pada Era Jeremy Bentham Tidak dapat disangkal bahwa ajaran-ajaran dari mazhab Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan David Hume, telah memberi warna tersendiri bagi demokrasi. Hal ini disebabkan karena konsep berpikir aliran utilitas ini yang mengutamakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak manusia {the greatest happiness forthe most people) menuntut pemerintah untuk memperhatikan sebanyak mungkin kepentingan masyarakat. Hal tersebut hanya dapat dilakukan manakala masyarakat berpartisipasi secara luas ke dalam sistem pemerintahan yang ada dan dilakukan antara lain melalui sistem demokrasi perwakilan. Di era demokrasi partisipasi tersebut, dipercaya bahwa ilmu pengetahuan empiris dan suara terbanyak masyarakat yang harus mengatur negara, sehingga negara tidaklah diatur oleh prinsip-prinsip hukum alam dan hak-hak yang abstrak. Di era demokrasi partisipasi ini pula sebenarnya mulai berkembang paham liberalisme baru, dengan dua sayap, di mana sayap pertama terpengaruh oleh ajaran Pragmatisme John Dewey, yang lebih mengutamakan bagaimana agar dapat hidup secara tertib, seimbang, dan harmonis, sedangkan sayap kedua lebih dipengaruhi oleh ajaran Sosial Darwinisme, yang lebih mengarahkan masyarakat untuk dapat berjuang, bersaing, dan hidup dalam ketidakpastian.

106

6. Periode Demokrasi Modern (Libertarian dan Demokrasi Sosial) Ketika dunia mulai memasuki abad ke-20, timbul gegap gempita dari perkembangan demokrasi. Konsep demokrsai abad ke-20 ini mencoba berantitesis dengan konsep abad ke-19. Sebagaimana diketahui bahwa abad ke-19, konsep negara, politik, dan pemerintahan lebih didominasi oleh konsep berpikir yang mengutamakan faktor individu dari manusia. Sedangkan abad ke-20 lebih melihat manusia dalam konsep kolektivisme masyarakat, dengan mengenyampingkan pola pikir yang berorientasi kepada individu. Akan tetapi di abad ke20, pola pikir kolektivisme ternyata dengan cepat menyulut malapetaka dan tragedi bagi umat manusia, antara lain dengan munculnya Perang Dunia I dan II, munculnya konsep pemerintahan oleh pemimpin kejam berhati serigala, seperti Adolf Hitler (Jerman), Mussolini (Italia), Lenin dan Stallin (Rusia), Mao Tse Dong (Cina), Polpot (Kamboja), Idi Amin (Uganda), Marcos (Pilipina) dan sampai batas-ratas tertentu termasuk juga Soekarno dan Soeharto di Indonesia. Dalam fase ini (abad ke-20), banyak bermunculan paham baru tentang aemokrasi, namun pada prinsipnya perkembangan demokrasi tergambar ?ebagai berikut: a. Bertahan dengan konsep demokrasi liberal, yang merupakan demokrasi aliran kanan. Kemudian, aliran demokrasi seperti ini mendapat topangannya melalui sistem masyarakat yang kapitalis. Sistem demokrasi seperti ini banyak dipraktikkan di negaranegara Eropa Barat dan Amerika Serikat.

107

b. Mengembangkan sistem demokrasi aliran kiri model Marxisme, yang kemudian menjelma menjadi sistem kenegaraan Komunis, tetapi lenyap dan runtuh pada akhir abad ke-20. Banyak kekejaman

yang terjadi di negara-negara

dengan

sistem

pemerintahan komunis, sehingga sebenarnya menjadi tidak tepat jika sistem seperti itu masih disebut sebagai sistem demokrasi. c. Mengembangkan

sistem

demokrasi

aliran

tengah,

yang

merupakan perpaduan antara sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi komunis, sehingga terbentuk sistem demokrasi yang disebut dengan demokrasi sosialisme, semacam demokrasi yang banyak dipraktikkan di negara-negara berkembang (negara dunia ketiga). d. Mengembangkan sistem negara totaliter. Pada awal sampai pertengahan

abad

ke-20

banyak sistem demokrasi

yang

dibelokkan menjadi sistem pemerintahan fasisme, dengan sistem pemerintahan yang sangat tersentralisasi dan sangat kejam, serta terjadi banyak pembunuhan massal. Sistem pemerintahan totaliter ini baik merupakan terusan dari sistem demokrasi liberal, seperti yang terjadi di Jerman di bawah pemerintahan Hitler, atau di Italia semasa pemerintahan Mussolini. Demikian juga di Jepang semasa Perang Dunia II, atau yang merupakan pelaksanaan ajaran komunis, seperti yang terjadi di Rusia (semasa pemerintahan Lenin dan Stalin), di Kamboja (semasa pemerintahan Polpot), di Cina (semasa pemerintahan Mao Tse Dong).

108

e. Perlu juga disebutkan di sini bahwa meskipun negara-negara Asia timur seperti Cina, Taiwan, Jepang, Korea, Vietnam, dan lain-lain semula banyak dipengaruhi oleh ajaran Kong Hu Cu dan Budha, termasuk pengaruhnya ke dalam sistem pemerintahan, tetapi karena ajaran-ajaran tersebut umumnya hanya bersifat filsafat pemikiran yang kurang kuat peranannya dalam politik praktis maka semakin lama semakin kecil, dan negara-negara tersebut akhirnya dimasuki oleh paham yang bersifat komunis, liberalis, fasis, atau sosialis. f.

Mengembangkan sistem negara Diktator Satu Partai. Di sekitar pertengahan abad ke-20 berkembang pula sistem pemerintahan yang

menyebut

dirinya

demokrasi,

dengan

atribut-atribut

demokrasi (seperti dilaksakannya pemilihan umum, adanya parlemen yang dipilih oleh rakyat), tetapi sistem pemerintahannya secara riil pada prinsipnya hanya berdasarkan kepada satu partai, meskipun seringkah terdapat juga partai gurem lain yang hanya bersifat pendamping saja. Oposisi dalam sistem seperti ini tidak dibenarkan, sehingga lawan-lawan politik pihak yang berkuasa seringkah' diamankan, dipenjarakan, bahkan dibunuh atau dihukum mati. Sistem pemerintahan satu partai yang menjurus pada pemerintahan tangan besi ini banyak dipraktikkan di negaranegara

sedang

berkembang,

seperti

Indonesia

di

bawah

pemerintahan Soeharto, Filipina di era Marcos, Uganda di era Idi Amin, Singapura pada masa Lee Kuan Yeuw, Malaysia di bawah pemerintahan Mahathir Muhammad, Libia di bawah pemerintahan

109

Khaddafi, Irak di bawah pemerintahan Saddam Husein, Myammar di bawah rezim militer, dan lain-lain. Sistem yang serupa juga banyak dipraktikkan di negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Latin. Salah satu sebab kegagalan penerapan demokrasi di negara-negara tersebut adalah karena mereka tidak memiliki pengalaman dan tradisi yang baik untuk berdemokrasi. Karena itu, mestinya sebelum mereka menerapkan sistem demokrasi yang baik, terlebih dahuku tradisi demokrasi mereka yang harus dibenahi. Misalnya di Inggris, yang semula tidak mengenal demokrasi tetapi hanya mengenal sistem perintahan absolut melalui kekuasaan para rajanya, tetapi kemudian mereka melakukan lompatan besar dengan munculnya piagam demokrasi yang disebut dengan Magna Charta tahun 1215, yang mencoba membatasi kewenangan raja yang absolut tersebut. Amerika memiliki sebuah demokrasi yang baik karena mereka memiliki tradisi demokrasi sejak awal kemerdekaannya abad ke-18 yang ditopang dengan tradisi demokrasi di Inggris, tempat asal usul orang-orang Amerika Serikat dengan tradisi demokrasi yang sudah ada sejak zaman Magna Charta. Jadi, tradisi demokrasi memang harus dibentuk terlebih dahulu. Demikian juga dengan Perancis yang harus terlebih dahulu melalui revolusi untuk dapat membatasi kekuasaan para pemimpinnya, sehingga membentuk pengalaman dan tradisi berdemokrasi yang baik.

110

7. Periode Demokrasi Postmodern Sejak era tahun 1960-an, demokrasi di dunia ini mulai mencari formatnya ang baru, terutama karena besarnya tingkat kekecewaan terhadap keiadian dan kebutralan terhadap manusia, masyarakat, dan demokrasi : masa sebelum dan sesudah perang dunia. Pencarian format baru tersebut juga terjadi di segala bidang pemikiran dan ilmu pengetahuan.

Akhirnya

pemikiran-pemikiran

baru

seperti

itu

mengkristal menjadi suatu bentuk pola pikir, sikap, dan paham yang cukup fundamental perubahannya, yang disebut dengan istilah "postmodern". Dalam bidang demokrasi berkembanglah paham yang dapat disebut dengan paham "demokrasi postmodern". Paham demokrasi postmodern ini melihat hukum, politik, dan karenanya juga demokrasi yang tidak terlepas dari unsur-unsur penindasan dan pengelabuan terhadap kaum lemah/tertindas/miskin/ "termarginalkan. Karena itu, harus dicari demokrasi format baru yang benar-benar lepas dari unsur-unsur negatif seperti itu, yang sebenarnya sudah merupakan alternatif terhadap demokrasi itu sendiri. Salah satu ciri dari sistem pemerintahan postmodern adalah pengakuan yang kuat terhadap keberagaman, keberbedaan, kesamaan perlakuan terhadap lintas gender, -asial, warna kulit, agama, kepercayaan, kedaerahan, dan sebagainya. Demokrasi deliberatif sebenarnya sampai batas-batas tertentu juga mengandung unsur-unsur demokrasi postmodern. Demokrasi deliberatif seperti yang dimaksudkan oleh Jurgen Habermas adalah demokrasi yang bersifat "radikal", yang menekankan oada unsur

111

partisipasi dan kesetaraan dari setiap anggota masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan-putusan publik. Semuanya harus dilakukan secara transparan sehingga tersedia suatu "ruang publik" di mana masyarakat dapat mengetahui, mengakses, mengkritisi dan bahkan berdebat terhadap kebijakan-kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik yang muncul melalui diskursus/diskusi publik tersebut kemudian menjadi tanggung jawab bersama dari semua elemen masyarakat. Hanya saja, ruang publik tersebut semakin hari semakin terkikis dan semakin diboncengi oleh keinginan-keinginan sempit oleh segelintir masyarakat elit, melalui elit media massa, lembaga swadaya masyarakat,

sektor

mengemukakan

politik,

pendapat

dan

ekonomi,

kelompoknya

yang

mencoba

sendiri

dengan

mengatasnamakan masyarakat. Ini yang oleh Jurgen Habermas disebut dengan proses "refeodalisasi ruang publik". Sehingga yang mesti dijaga adalah begaimana agar ruang publik tersebut tetap tersedia dengan adu argumentasi yang netral, objektif, dan dapat mencakup both sides dari pandangan-pandangan

yang berbeda,

karena

bagaimanapun juga ruang publik tersebut tetap diperlukan dalam suatu negara hukum yang antara lain dapat berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kebijakan-kebijakan publik dan sosial yang berlaku terhadap masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, demokrasi deliberatif dalam pandangan Jurgen Habermas lebih menekankan pada demokrasi prosedural, yang

112

senantiasa terbuka suatu ruang publik untuk terus menerus mengkritisi sampai menimbulkan perubahan terhadap hukum, demokrasi dan kebijakan publik yang sedang berlaku. Dan dalam ruang publik tersebutlah senantiasa dilakukan diskursus/diskusi publik secara rasional, objektif, nonpartisan, dan bebas dominasi, untuk misalnya menguji apakah suatu draft hukum pantas diberlakukan sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat. Di pandang dari sudut ini, apa yang diintrodusir oleh Jurgen Habermas sebagai suatu demokrasi deliberatif sebenarnya tidak lain dari suatu prosedur dan proses rekonstruksi dan proses komunikasi dalam suatu tataran negara.

113

114

BAB IV Analisis: Historisitas Politik Islam dan Model Demokrasi di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Setidaknya ada empat model demokrasi yang pernah diterapkan

dalam

kehidupan

ketatanegaraan

Indonesia,

yaitu

Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila, Demokrasi Langsung pada Era Reformasi. Keempat demokrasi tersebut

dalam

realisasinya

mengalami

“kegagalan”.

Analisis

mengenai Islam dan model demokrasi di Indonesia (dalam perspektif pengembanganpemikiran politik Islam) dalam bab ini sengaja mengambil potret/setting dari politik Islam dan praktik demokrasi sejak pasca kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, syariat Islam sempat menjadi acuan dalam kehidupan bernegara, umat Islam harus rela mengorbankan keinginan mereka dan menerima rumusan yang lain, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang, sebagaimana pandangan para tokoh Islam, rumusan tersebut mencerminkan ekspresi tauhid umat Islam. Namun ada saja rasa kurang puas dari sebagian lainnya, sehingga mereka berupaya secara terus-menerus untuk memperjuangkannya. Maka mau tidak mau kita pun masuk ke

114

dalam masa perjuangan wakil-wakil Islam memasukkan Islam ke dalam rumusan konstitusi.1 A. Politik Islam Era Demokrasi Liberal Demokrasi Parlementer telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Mengapa dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara

demokrasi

dengan

sistem

pemerintahan

parlementer

kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR, dan pemerintahan lain adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. 1

Pada bab ini pembahasan perspektif pemikiran politik Islam dan model demokrasi di Indonesia lebih banyak mengambil setting fenomena historis politik islam sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution dalam bukunya: Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik hingga Indonesia kontemporer.

115

Era Demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah (yang kemudian terkenal dengan Maklumat X Bung Hatta, karena ditandatangani oleh Bung Hatta) No. X pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat 3 November 1945. Maklumat X berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke bentuk parlementer. Adapun Maklumat 3 November 1945 berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya.2 Dengan sistem parlementer ini, Indonesia mengalami gontaganti kabinet. Usia kabinet tidak bisa bertahan lama, karena sering mengalami mosi tak percaya di tengah jalan dan akhirnya jatuh. Namun dalam sistem inilah Indonesia menampung banyak partai yang akan ikut serta dalam pemilu 1955. Dalam sistem ini pula umat Islam mendapat kesempatan lagi untuk memperjuangkan aspirasi mereka yang sebelumnya kandas oleh konsensus politik pada 1945. Sebagaimana diharapkan tokoh-tokoh Islam, pemilu sebenarnya hendak dilaksanakan secepatnya setelah Indonesia merdeka. Namun

karena pada awal kemerdekaan Indonesia mengalami revolusi

2

Deliar Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 284 dan 286. Menurut Deliar Noer, seperti disampaikan oleh sekretaris pribadi Bung Hatta, I. Wangsa Widjaja, kedua maklumat tersebut hanya ditandatangani oleh Hatta, karena Soekarno sering ke luar kota untuk tujuan-tujuan yang bersifat pribadi, bukan kenegaraan. Meskipun demikian, hal ini merupakan keputusan kenegaraan, karena, sebagai dwitunggal ketika itu, apa yang merupakan ke-putusan salah seorang di antara keduanya akan disetujui oleh yang lainnya. Selain itu, maklumat ini juga dikeluarkan atas usul Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang adalah lembaga legislatif ketika itu.

116

mempertahankan kemerdekaan, pemilu yang diimpikan tokoh Islam masih belum dapat dilaksanakan. Meskipun Bung Hatta telah menandatangani maklumat pembentukan partai-partai, suasana politik Indonesia masih diliputi pergolakan. Belum lagi PKI yang melakukan pemberontakan di Madiun pada 1948, justru pada saat-saat genting ketika Belanda melancarkan agresinya untuk menguasai Indonesia kembali. Barulah pada 29 September 1955, pemilu pertama di Indonesia dapat dilaksanakan. Pemilu ini diikuti oleh banyak partai dengan aneka ragam latar belakang politik dan ideologi. Ada 39 partai politik yang ikut dalam pemilu ini yang dipandang paling demokratis di Indonesia. Selain itu, terdapat pula 46 kelompok organisasi, 59 orang mewakili perorangan, dan 34 kelompok kumpulan. Semuanya 3

memperebutkan 257 kursi dari 15 daerah pemilihan.

Dari pemilu ini, setidaknya ada tiga ideologi yang meraih suara terbesar dan akan bersaing di Konstituante nantinya. Ketiganya adalah Islam, nasionalis, dan komunis.4 Di kalangan Islam, partai-partai yang 3

Lihat Thabrani Sabirin, Mengantar Bangsa Menuju Demokrasi, (Jakarta: KPU-LPSI, 2000), h. 24. Uraian secara lengkap tentang partai, kelompok, dan perorangan yang mengikuti pemilu 1955 juga dapat dilihat dalam Ibid., h. 25-31. 4 Bagi komunis, ini memang prestasi yang luar biasa. Setelah gagal dalam pemberontakan Madiun 1948, mereka mampu menyusun kekuatan untuk bangkit kembali dan menjadi salah satu partai terkuat. Barangkali tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia dan pendidikan yang masih belum memadai merupakan faktor utama mampunyai PKI meraih suara yang besar. PKI memang hanya bisa tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat yang miskin dan belum mendapatkan pendidikan yang memadai.

117

meraih suara dan kursi di Konstituante adalah Masyumi 7.789.619 suara (20,9% atau 57 kursi), NU 6.989.333 (18,4% atau 45 kursi), PSII 1.059.922 suara (2,9% atau 8 kursi), Perti 465.359 (1,3% atau 4 kursi), dan PPTI 74.913 (0,2% atau 1 kursi). Kalangan nasionalis yang diwakili PNI memperoleh 9.070.218 suara (22,3% atau 57 kursi) dan PKI memperoleh 6.232.512 suara (16,4% atau 39 kursi).5 Dari perolehan kursi tersebut, kalau disederhanakan, maka ada empat kekuatan partai ketika itu, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Meskipun partai-partai Islam bersaing dalam memperebutkan pengaruh, di Majelis Konstituante mereka memiliki suara bulat untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Mereka berhadapan dengan partai-partai nasionalis sekuler yang memperjuangkan Pancasila seperti PNI, PSI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI dan PKI.6. Sebenarnya ada satu ideologi lagi, yakni sosial-ekonomi yang diperjuangkan Partai Buruh dan Murba, namun suara mereka tidak cukup berpengaruh. Dalam perkembangannya hanya dua ideologi ini yang "bertarung" di Konstituante. Pertarungan ideologi di Konstituante benar-benar bebas dan jauh

dari

tekanan-tekanan.

Masing-masing

pihak

leluasa

5

Noer, Partai Islam, h. 347. Lihat juga Herbert Feith, "The Indonesian Elections of 1955", (New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University Itacha, 1957), h. 58. 6 Menarik dicatat bahwa PKI yang memiliki suara cukup signifikan tidak berjuang memasukkan komunisme sebagai dasar negara. Kelihatannya PKI cukup tahu diri, karena melihat peta kekuatan politik, perjuangan mereka bakal kandas di tengah jalan. Karena itu, mereka merasa lebih aman berlindung di balik Pancasila, meskipun mereka menafsirkannya sesuai dengan ideologi mereka.

118

mengeluarkan pandangan dan pendiriannya. Di pihak Islam, partaipartai yang membela Islam sebagai dasar negara, seperti Masyumi, NU, PSII, dan Perti memiliki satu suara. Mereka bisa sejenak melupakan

perbedaan

dan

persaingan

untuk

menghadapi

permasalahan krusial ini. Juru bicara yang terpenting dalam perjuangan menegakkan Islam sebagai dasar negara adalah Muhammad Natsir. Selain Natsir ada pula tokoh-tokoh seperti, Saifuddin Zuhri; Zainal Abidin Ahmad; Osman Raliby; Syukri Ghazali; T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy; Hamka; K.H. Masykur; dan Kasman Singodimedjo. Bagi mereka, Pancasila yang diperjuangkan oleh para nasionalis sekuler adalah netral dan tidak memiliki basis moral agama. Inilah yang ditolak oleh kalangan politisi islami. Dalam sidang-sidang di Konstituante, terutama Natsir, bersikap keras dan tegas terhadap Pancasila. Menurut Natsir, para pendukung Pancasila menafsirkan Pancasila tersebut sesuai selera mereka. Warna Pancasila sepenuhnya bersifat relatif dan tergantung pada filsafat hidup pendukungnya. Dalam pidatonya, Natsir menegaskan bahwa kalaupun ada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, itu sumbernya adalah sekuler, la diniyah, tanpa agama, dan tidak bersumber pada wahyu Ilahi. Ia hanya merupakan penggalian di masyarakat. Ketuhanan dalam Pancasila hanyalah rasa adanya Tuhan tanpa wahyu. Karena itu, rasa ketuhanan tersebut bersifat relatif, berganti-ganti.7

7

Muhammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara, (Jakarta: DDII, 2000), hlm. 81. Pandangan-pandangan tokoh islam lainnya dalam siding-

119

Sikap tegas Natsir terhadap Pancasila ini barangkali dapat dilacak dari kenyataan bahwa sila-sila dalam Pancasila sangat mungkin ditafsirkan sesuai selera. Pancasila bagaikan cek kosong yang bisa diisi dan ditafsirkan oleh siapa saja sesuai dengan pandangan dan kepentingannya. Soekarno, misalnya, memeras Pancasila akhirnya menjadi ekasila, yakni gotong royong. Sementara komunisme yang nyatanyata anti-Tuhan juga punya penafsiran sendiri terhadap Pancasila. Padahal ketuhanan dan komunisme adalah dua hal yang bertentangan. Karena itu, sebagaimana diungkap sebelumnya, penerimaan komunisme terhadap Pancasila hanyalah kamuflase belaka. Natsir bahkan menegaskan bahwa bila umat Islam berpindah dari Islam ke Pancasila, berarti mereka melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa. Sebaliknya, pihak pendukung Pancasila tidak kalah pula gencarnya mempertahankan pendirian mereka. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Ruslan Abdulgani, Sutan Takdir Alisjahbana, Arnold Monunutu, Soedjatmoko, dan Suwirjo. Mereka menolak klaim wakil-wakil Islam bahwa Pancasila merupakan ideologi sekuler. Ruslan Abdulgani membuktikan bahwa dengan adanya Departemen Agama berarti Pancasila

tidak

melepaskan

masalah-masalah

agama

dalam

kenegaraan Indonesia. Sementara Mononutu yang Kristen merasa khawatir kalau Islam menjadi ideologi negara, maka kelompok minoritas akan menjadi warga kelas dua. Karena itu, ia membalik ungkapan Natsir bahwa kalau Islam dijadikan ideologi menggantikan

sidang Konstituante dapat dilihat lebih mendalam pada Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, terutama hlm. 142-174.

120

Pancasila, maka umat Kristen melompat dari bumi yang tenang dan sentosa untuk menjalankan agamanya ke ruang hampa tak berudara.8 Dalam perdebatan tersebut, kedua belah pihak tidak dapat mencapai kata sepakat. Masing-masing berusaha mempertahankan pendiriannya,

namun

tidak

mampu

meyakinkan

pihak

lain.

Pembicaraan mengenai dasar negara, hingga rapatnya yang terakhir pada 29 Juni 1959 mengalami jalan buntu, meskipun dalam masalahmasalah lain Konstituante telah berhasil menyelesaikan sekitar 90% tugas-tugasnya. Melihat kenyataan demikian, Soekarno tidak sabar dan akhirnya mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Ide ini sepenuhnya mendapat dukungan dari militer di bawah komando Jenderal A. H. Nasution. Dengan dekret ini, Soekarno membubarkan Konstituante hasil pemilu 1955 dan menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dengan keluarnya dekret ini, Presiden Soekarno juga telah melakukan intervensi terhadap Konstituante dan berusaha memusatkan kekuasaan di tangannya saja. Ia menggenggam kekuasaan yang hampir-hampir tidak terbatas. Keluarnya dekret Presiden menandai gagalnya kembali upaya umat Islam untuk melakukan formalisasi Islam ke dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perjuangan tokoh-tokoh Islam yang dijamin secara konstitusional dalam wadah Konstituante berakhir dengan

8

Lihat Ahmad Syafi'i Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1993), h. 198.

121

kekecewaan oleh keputusan sepihak Soekarno yang mengeluarkan dekret. Selain melalui wadah konstitusional, sebagian umat Islam Indonesia ternyata ada juga yang menempuh jalur "senjata". Di beberapa daerah

di

Indonesia

muncul

gerakan

separatisme

dengan

mengatasnamakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TU). Di Jawa Barat gerakan DI/TU ini dipimpin oleh S.M. Kartosuwirjo. Pada 7 Agustus 1949, ia memproklamasikan Negara Islam Indonesia di desa Cisampang, Jawa Barat. DI/TII dan Kartosuwirjo melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup mengganggu republik. Ia dipandang sebagai Ratu Adil yang dapat membebaskan rakyat dari kesengsaraan dan ketidakadilan. Peperangan antara DI/TII dan TNI akhirnya tidak dapat terelakkan. Namun demikian, akhirnya S.M. Kartosuwirjo bersama beberapa orang yang setia padanya berhasil ditangkap pada 4 Juni 1962. Pada 16 Agustus 1962, Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati, dan gerakan separatis DI/TII di Jawa Barat praktis berakhir.9 Gerakan DI/TII juga berkembang di daerah-daerah lain, seperti Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Di Aceh pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh dan dimulai pada September 1953. Namun akhirnya terjadi kompromi politik antara DI/TII dan pemerintah pusat pada 1957, sehingga gerakan ini berhenti. Pemerintah pusat memenuhi tuntutan yang gigih

9

Cornelis van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. 83, 114-115.

122

dari rakyat Aceh untuk diberi status Provinsi Istimewa, dengan otonomi di bidang agama, hukum, adat dan pendidikan.10 Di Jawa Tengah gerakan DI/TII dipimpin oleh Amir Fatah Wijayakusuma dan diproklamasikan pada akhir April 1949, beberapa bulan sebelum S.M. Kartosuwirjo melakukan hal yang sama di Jawa Barat. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah berakhir dengan menyerahnya Amir Fatah pada 22 Desember 1950 beserta para pengikutnya dan mereka kembali ke pangkuan republik. Namun demikian, sisa-sisa pengikut Amir Fatah masih ada yang bergerilya di hutan. Akhirnya pada 1956 beredar berita bahwa di kalangan kelompok separatis yang belum menyerah tersebut terjadi konflik internal. Beberapa pemimpin mereka dibunuh oleh anak buahnya sendiri.11 Ini membuat kelompok separatis tersebut hilang dan tidak bersisa lagi. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar dan dipicu oleh ketidaksenangannya terhadap pemerintah pusat. Ia, dengan pangkat kolonel, diperintah untuk menertibkan pasukan gerilya di Makassar yang belum mau bergabung ke republik (TNI). Ia menuntut agar bekas pasukan tersebut dibentuk menjadi brigade tersendiri di bawah pimpinannya langsung. Permintaannya ditolak oleh Kolonel Kawilarang, Panglima Indonesia Timur ketika itu. Karena tersinggung, akhirnya Kahar Muzakkar meninggalkan Makassar dan bergabung ke hutan bersama bekas pasukannya. Jadi,

10 11

123

Ibid., hlm. 134. Ibid., hlm. 255 .

menurut Thaba, pemberontakan Kahar Muzakkar pada mulanya hanya bersifat pribadi. Barulah setelah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat ia menyatakan bergabung dengan Kartosuwirjo. Pada 20 Januari 1952, ia diangkat sebagai Panglima Tentara Islam Indonesia Kartosuwirjo untuk Sulawesi. Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan padam setelah Kahar Muzakkar tewas tertembak pada 3 Februari 1965.12 Sementara di Kalimantan Selatan, pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Ibn Hajar dan terpusat di Kabupaten Hulusungai. Namun dibandingkan

dengan

daerah-daerah

lain,

pemberontakan

di

Kalimantan relatif kecil dan para pemberontak tidak pernah menguasai daerah yang luas. Meskipun kecil, kelompok separatis Ibnu

Hajar ternyata sulit ditaklukkan dan baru bisa dilumpuhkan pada 1963 setelah Ibnu Hajar tertangkap. Ketika pemerintah RI sibuk menyelesaikan pemberontakan DI/ TII, di Sumatera Barat juga bergolak pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan pada Februari 1958. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ahmad Husein dan beberapa mantan tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara. Pada dasarnya pemberontakan ini bukan ingin melepaskan diri dari NKRI, melainkan ingin menggugat kebijakan pemerintah ketika itu yang kurang memerhatikan daerah dan memberi angin kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk 12

Abdul Azlz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm.175-176

124

menguasai politik Indonesia. Wertheim, sebagaimana dikutip Din Syamsuddin, menganalisis bahwa pemberontakan PRRI di Sumatera Barat yang melibatkan tokoh-tokoh Masyumi bersumber dari eksploitasi atas sumber-sumber ekonomi daerah di luar Jawa demi keuntungan kelas borjuis kota yang terpusat terutama di Jawa.13 Bagi Soekarno, pemberontakan ini menjadi salah satu alasan untuk membubarkan organisasi politik Islam modern tersebut. B. Politik Islam Era Demokrasi Terpimpin Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan

keluar

dari

kemacetan

politik

melalui

pembentukan

kepemimpinan yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, di negara kita saat itu digunakan Demokrasi Terpimpin. Mengapa lahir Demokrasi Terpimpin? Demokrasi Terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.

13

Din Syamsuddin, Islam dan Politìk Era Orde Baru, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 29.

125

Secara

konsepsional,

demokrasi

terpimpin

memiliki

kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok Demokrasi Terpimpin antara lain: 1. Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator 2. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. 3. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial. 4. Inti daripada kepemimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin. Berdasarkan pokok pikiran di atas tampak bahwa Demokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut

tidak

direalisasikan

sebagaimana

mestinya,

sehingga

seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat ituBerakhirnya era demokrasi liberal sejak keluarnya Dekret Presiden 1959 menandai bermulanya era baru politik Indonesia yang

126

disebut dengan era demokrasi terpimpin. Ada beberapa alasan bagi Soekarno mengeluarkan dekritnya. Pertama, anjuran presiden dan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 pada 22 Juni 1959 tidak memperoleh jawaban dari Konstituante; kedua, sebagian besar anggota Konstituante menyatakan walk out dari sidang, sehingga tugas-tugas mereka tak bisa terselesaikan; dan ketiga, keadaan demikian menimbulkan bahaya bagi ketatanegaraan dan keselamatan negara. Akhirnya pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah menetapkan pembubaran Konstituante, kembali kepada UUD 1945 sebagai konstitusi negara, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).14 Era ini dapat dianggap sebagai masa-masa sulit bagi partai Islam. Setelah mengeluarkan dekret, Soekarno yang sudah terobsesi untuk menjadi penguasa mutlak di Indonesia memaksa pembubaran Partai Masyumi pada 17 Agustus 1960. Pemberlakuan demokrasi terpimpin

14

15

oleh Soekarno ternyata menimbulkan respons yang

H. A. Notosoetardjo, Proses Kembali kepada Jiwa Proklamasi 1945 Apakah Demokrasi Terpimpin itu? (Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, 1964), hlm. xi-xii. 15 Banyak pengertian tentang demokrasi terpimpin ini. Salah satu di antaranya adalah penjelasan Soekarno sendiri bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa autokrasinya diktator. Maksud dengan demokrasi kekeluargaan menurut Soekarno adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang "sesepuh"—seorang tetua—yang tidak mendiktatori, tetapi

127

beragam dari kalangan partai Islam. Ahmad Syafi'i Maarif membagi era demokrasi terpimpin yang berumur hingga September 1965 ini menjadi periode proses kristalisasi (hingga Desember 1960) dan periode kolaborasi (hingga pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI 1965).16 Periode kristalisasi ditandai dengan pemilihan kawan dan lawan, pendukung dan oposisi terhadap kebijakan Soekarno tersebut. Sementara periode kolaborasi ditandai dengan kerja sama partai-partai Islam yang ikut bersama demokrasi terpimpin, termasuk dengan komunis, yang merupakan salah satu pilar penyangganya. Partai Masyumi, sebagaimana diungkapkan di atas, dipaksa membubarkan diri karena dianggap oposisi dan menentang revolusi, yang menurut Soekarno, belum selesai. Soekarno juga menuduh bahwa Masyumi berada di belakang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah, seperti Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan. Apalagi daerah-daerah yang memberontak tersebut merupakan kantong-kantong Masyumi. Ditambah pula ada beberapa orang tokoh Masyumi seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap, yang ikut dalam pemberontakan (yakni pemberontakan PRPJ di Sumatera Barat) tersebut, namun Masyumi tidak mengeluarkan sikap atas keterlibatan tersebut. Namun menurut

mengayomi, memimpin. Lihat Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, hlm. 183-184. 16 Lihat Tesis MA-nya pada University of Ohio, Amerika Serikat berjudul Islamic Politics under Guided Democracy in Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Islam dan Politik di Indonesia pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965), (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).

128

Maarif, tuduhan ini tidak beralasan sama sekali. Mereka jauh sebelum pemberontakan sudah tidak terlibat aktif di partai.17Mereka memberontak bukan atas nama partai, melainkan atas nama pribadi. Pemberontakan mereka pun untuk tujuan supaya Soekarno menyadari kekeliruannya dan kembali ke jalan yang benar dalam melaksanakan pemerintahannya.18 Akan tetapi, bagi Soekarno, Masyumi dianggap duri dalam daging yang mengganggu "jalannya revolusi kita" dan harus disingkirkan. Masyumi adalah ujung tombak penegak demokrasi yang hendak dikuburkan Soekarno melalui demokrasi terpimpin. Karenanya, Soekarno mengambil sikap tegas untuk membungkam tokoh-tokoh Masyumi. Banyak mantan tokoh Masyumi, seperti Moham-mad Natsir, Hamka, Burhanuddin Harahap, Mohammad Yunan Nasution, Prawoto Mangkusasmito, Isa Anshari dan Sjafruddin Parwiranegara, yang mendekam dalam penjara tanpa proses hukum yang wajar akibat

17

Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, h. 190. Ada cerita menarik dari Ajip Rosidi. Ketika para pemimpin PRRI sudah turun gunung dan mereka kembali ke pangkuan republik, Syafruddin Prawiranegara, bekas Perdana Menteri PRRI menyerahkan emas seberat 29 kg kepada Pemerintah RI. Emas tersebut diterima oleh Gubernur BI ketika itu, Soemarno. Menurut Syafruddin, emas itu dahulunya digunakan sebagai bekal bagi perjuangan PRRI dan disimpan oleh Syafruddin di tempat yang tidak diketahui oleh siapa pun. (Lihat Ajip Rosidi, "Kebesaran Mohammad Natsir" dalam Endang Saifuddin Ansari dan Mohammad Amien Rais, eds., Pak Natsir 80 Tahun Buku Pertama Pandangan dan Penilaian Generasi Muda, (Jakarta: Media Dakwah, 1988), h. 32. Kalau Syafruddin dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya memberontak karena kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan, mustahil ia akan menyerahkan harta yang sangat berharga tersebut kepada pemerintah. 18

129

perlawanan

terhadap

Soekarno.19

Barulah

setelah

gagalnya

pemberontakan PKI 1965, tokoh-tokoh tersebut menikmati kekebasan. Sebaliknya, tiga partai Islam lainnya, yakni NU, PSII dan Perti, berusaha menyesuaikan diri dengan demokrasi ala Soekarno tersebut. Mereka bersikap akomodatif sehingga bisa hidup berdampingan dengan Soekarno dan bertahan dalam alam demokrasi terpimpinnya Soekarno. NU adalah partai yang paling besar di antara ketiganya, karenanya dapat dianggap sebagai pendukung utama setiap gagasan Soekarno. Bahkan NU menikmati sekali iklim politik yang diciptakan Soekarno dengan sistem nasakomnya. Tokoh-tokoh NU yang ikut ambil bagian dalam demokrasi terpimpin ini antara lain adalah K.H. Idham Chalid, K.H. Achmad Sjaikhu, dan K.H. Saifuddin Zuhri.20 K.H. Idham Chalid menyatakan bahwa masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin adalah sesuai dengan hukum Allah. Sementara K.H. Achmad Sjaikhu berpendapat bahwa masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin adalah ijtihad 19

Sebenarnya bukan hanya tokoh-tokoh Masyumi yang ditahan pada masa pemerintahan Soekarno. Tokoh-tokoh PSI, karena menentang kebijakan Soekarno, juga ikut ditahan. Di antara mereka adalah Sutan Syahrir dan Subadio Sastrosatomo. Bagaimana proses penahanan, suka duka, dan penderitaan para tahanan politik Soekarno dilukiskan oleh Yunan Nasution dalam karangannya berjudul Kenang-Kenangan di Belakang Terali Besi di Zaman Rezim Orla, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). 20 Namun demikian, tidak semua tokoh politik NU mendukung kebijakan demokrasi terpimpin ini. Setidaknya ada tokoh-tokoh seperti Imron Rosjadi dan K.H. Muchammad Dachlan tercatat sebagai penentang gagasan demokrasi terpimpin. Aakan tetapi mereka kalah suara dengan mayoritas tokoh NU lainnya yang menghendaki bergabung denngan demokrasi terpimpin. Imron Rosjadi sendiri dipenjarakan oleh rezim Orla tersebut. Lihat Maarif, Islam dan Politik di Indonesia, hlm. 64

130

politik pihak pesantren. Adapun K.H. Saifuddin Zuhri adalah tokoh NU yang bertahan menjadi Menteri Agama pada era demokrasi terpimpin. Selain pembenaran tersebut, untuk mendukung pandangan dan pendiriannya, NU menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh. Di antaranya adalah kaidah md la yudraku kulluhu la yutraku ba'dhuh (sesuatu yang tidak dapat diperoleh secara utuh [100%], jangan ditinggalkan meskipun hanya diperoleh sebagiannya saja). Karena itu, bagi NU, masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin lebih baik dan akan lebih mudah mewarnainya daripada berada di luar sistem. Memang dalam era ini NU terlibat aktif dalam demokrasi terpimpin dan ingin mewarnai peta percaturan politik yang berkembang ketika itu. Setidaknya NU berusaha memasukkan Islam dalam tataran politik dan mengimbangi dominasi komunisme

yang sudah sangat berpengaruh. Namun dalam hal ini, NU menghadapi kesulitan dan dilema. Di satu pihak, NU sudah menyatakan diri loyal dengan pemerintahan Soekarno dan mendukung revolusi. Adapun di pihak lain, NU juga tidak setuju dengan PKI yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat angin dari Soekarno. Menentang PKI secara transparan berarti juga akan berhadapan dengan Soekarno. Bisa-bisa Presiden Soekarno menuduh NU sebagai antirevolusi, yang tentu akan menjerumuskan NU sendiri ke dalam kehancuran, sebagaimana dialami Masyumi. Akhirnya, sebagaimana diungkapkan Laode Ide, NU tidak lain hanya sekadar alat politik Soekarno dan tidak bisa memengaruhinya. Soekarno paham betul bahwa dengan menguasai kiai-kiai karismatik NU, umat

131

Islam yang berbasis di pedesaan, terutama warga NU, akan mudah dikuasai.21 Namun demikian, antara NU dan Soekarno sudah terjalin hubungan yang baik sekali. Antara keduanya seakan-akan saling membutuhkan. Bahkan NU, bersama-sama partai Islam lainnya yang mendukung demokrasi terpimpin serta pendukung-pendukung Soekarno dari pihak nasionalis dan komunis, pada sidang MPRS 18 Mei 1963 mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Ini tentu suatu bentuk penyimpangan dari UUD 1945. NU, dengan juru bicara Sjaikhu, mencari dalil agama bagi pembenaran sikap mereka.22 Dalam hal ini, NU menggunakan paradigma politik Sunni klasik untuk mempertahankan pendirian mereka. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS menurut NU mempunyai preseden dari pemikir-pemikir politik Sunni klasik. Ahmad Syaikhu mengemukakan tiga pertimbangan. Pertama, pertimbangan politik. Bagi NU, betapa luar biasanya jasa Bung Karno bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan prestasi ini, sudah selayaknya Bung Karno memperoleh kehormatan tertinggi. Kedua,

pertimbangan

revolusioner.

Dalam

hal

ini,

Syaikhu

membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW. yang telah memimpin revolusi di Jazirah Arabia. Seperti dikutip Maarif, Syaikhu menyatakan:

21

Laode Ida, Anatomi Konflik NU, Elite Islam dan Negara, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), h. 27. 22 Lihat Maarif, Islam dan Politik di Indonesia, h. 110-111.

132

"Sebagaimana dengan Nabi Muhammad SAW. 13 abad yang lalu dalam memimpin revolusi bangsa-bangsa Arab yang dahulunya bodoh itu, mengalami rintangan-rintangan dan bahaya-bahaya yang ditujukan kepada diri beliau dan umat serta ajaran-ajarannya, begitu pula kini dalam saat-saat di mana bangsa Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno sedang menyelesaikan revolusinya."23 Ketiga, pertimbangan agama. Menurut Syaikhu, sepanjang sejarah Islam tidak pernah didapati bahwa kepala negara dipilih dan menjalankan tugasnya dibatasi oleh waktu lima atau 10 tahun. Kepala negara dapat menjalankan tugas-tugasnya selama masih memenuhi syarat-syarat. Ini berarti bahwa kepala negara boleh berkuasa seumur hidup. Syaikhu yakin bahwa Panglima Besar Revolusi Presiden Soekarno memiliki syarat-syarat demikian.24 Sikap akomodatif dan penolakan terhadap oposisi atas kepala negara lebih jauh diperlihatkan oleh NU dan organisasi tradisional lainnya ketika memberi gelar kepada Soekarno dengan Waliy al-Amr Dharuri bi al-Syawkah. Selanjutnya, pada 1964 Soekarno juga mendapat gelar kehormatan Doctor Honoris Causa dalam bidang dakwah oleh IAIN Jakarta. Promotornya tidak lain adalah K.H. Saifuddin Zuhri, tokoh NU yang menjadi menteri agama pada masa Demokrasi Terpimpin.25 Dalam masalah ini, kelihatannya NU ingin memberi simbolsimbol keagamaan dalam kepemimpinan Soekarno. Ada upaya

23

Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, h. 184. Ibid., hlm. 185.

24

133

integralisasi antara Islam dan politik oleh NU. Selain sebagai penguasa politik, Soekarno juga mempunyai kekuasaan dalam bidang agama. Kekuasaan Soekarno sebagai presiden seakan menjadi maksum.26Hal ini sejajar dengan pemikiran Sunni klasik yang menyatakan khalifah sebagai Zhill Allah fi al-Ardh dan larangan bersikap oposisi terhadapnya. Bagi NU, sikap melawan kekuasaan Soekarno jauh lebih berbahaya daripada menerima tanpa protes. Sikap akomodatif ini diambil untuk menekan risiko seminimal mungkin. Adalah hal yang sia-sia melawan Soekarno yang ketika itu sangat kuat dengan dukungan sepenuhnya militer (Angkatan Darat). Oposisi bukan hanya tindakan yang sia-sia, melainkan juga berbahaya bagi NU dan pengikutnya. Dalam hal ini NU menggunakan kaidah agama akhaff al-dhararayn (memilih risiko yang paling kecil di antara dua risiko). Di sisi lain, Soekarno pintar sekali memanfaatkan situasi. Ia terlibat "cinta segitiga" dengan NU dan PKL Dengan dukungan TNI Angkatan Darat, Soekarno memainkan kartu memperalat NU dan PKL Yang terjadi adalah sikap "saling cemburu" antara PKI dan NU. NU ingin berada lebih dekat dengan Soekarno daripada PKI, sementara PKI sudah sangat leluasa menjadikan Soekarno sebagai "tameng" bagi setiap aktivitas dan provokasi mereka. Sementara di pihak lain, TNI AD yang juga dekat dengan Soekarno sangat memusuhi PKI.

25 26

Deliar Noer, Partai Islam, hlm. 405. Ibid., hlm. 404.

134

Namun yang jelas, apa pun yang dipilih oleh partai-partai Islam, menolak atau menerima demokrasi terpimpin, kedua-duanya samasama hancur. Masyumi lebih dahulu bubar setahun setelah Soekarno mengeluarkan dekritnya. Sementara NU yang sempat menikmati kekuasaan akhirnya juga ikut terjungkal dari panggung sejarah politik Indonesia modern bersamaan dengan kegagalan pemberontakan PKI, 1965. Perjuangan politik Islam di bumi Indonesia ini pun mengalami kegagalan kembali. Kalau kita tilik ke belakang, kegagalan ini setidaknya disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, di kalangan partai Islam sendiri tidak terdapat kata sepakat dalam menghadapi perkembangan politik saat itu. Pertentangan antara Masyumi dan NU yang sebenarnya dapat diperkenalkan pada era demokrasi liberal ketika mereka sama-sama memperjuangkan Islam sebagai dasar negara pada era demokrasi terpimpin kembali menajam. Di sini, kepentingankepentingan politik kelompok sesaat sangat dominan memengaruhi mereka. Partai-partai Islam menghadapi dilema antara idealisme politik dan kenyataan riil di lapangan. Bagi Masyumi yang mempertahankan idealisme politik, melawan demokrasi terpimpin Soekarno adalah suatu keniscayaan. Sementara bagi kelompok NU, PSII dan Perti, kenyataan politik adalah hal yang penting, sehingga mereka harus mampu menyesuaikan "tarian" dengan "irama gendang" yang dipukul oleh Soekarno.

135

Kedua, dari sudut historis, perpecahan ini tidak terlepas dari pertentangan paham antara kelompok modernis dan tradisionalis yang sudah berjalan terutama sejak pertengahan abad ke-19. Dalam lapangan politik, paham modernis dan tradisionalis ini saling berkompetisi untuk mengungguli. Masyumi dapat dikatakan lebih unggul daripada NU, terutama pada periode 1950-an awal. Meskipun pada awalnya NU merupakan salah satu sayap terpenting dalam Masyumi, pada 1952, dalam Muktamar NU ke-19 di. Palembang, NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan membuat partai sendiri. Menurut Maarif, keputusan ini diambil karena NU tidak mendapat posisi penting dalam struktur kepengurusan Masyumi. Apalagi pada 1952 tersebut posisi pimpinan Partai Masyumi beralih dari Soekiman Wirjosendjojo ke tangan Mohammad Natsir. Dari sisi langgam dan budaya politik, Soekiman adalah orang Jawa yang dianggap mampu mengakomodasi

kepentingan-kepentingan

NU.

Sebaliknya,

Mohammad Natsir adalah orang Minang tokoh Persatuan Islam dan murid Ahmad Hassan (Hassan Bandung). Pada periode awal abad ke20, NU sebagai kelompok tradisionalis sering terlibat polemik khilafiah dengan Persis dan A. Hassan yang reformis.27 NU merasa "risih" ketika Masyumi dipegang oleh Natsir yang nyata-nyata adalah murid setia A. Hassan. Selain itu, Masyumi adalah partai politik Islam modernis yang memiliki pemikiran politik dan mekanisme organisasi yang teratur dan modern. Masyumi tidak terlalu terikat pada doktrin-doktrin politik 27

Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, hlm. 169.

136

Sunni yang sering akomodatif terhadap penguasa. Karena itu, dalam kamus Masyumi tidak ada konsep kepatuhan kepada penguasa yang despotik, sebagaimana dirumuskan oleh pemikir-pemikir Sunni klasik dan pertengahan seperti Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. Bagi Masyumi, etika politik dan penegakan cita-cita demokrasi adalah cermin dari cita-cita politik Islam. Pada umumnya, tokoh-tokoh Masyumi merupakan lulusan pendidikan Barat yang memiliki komitmen keislaman yang kuat. Bagi mereka, aplikasi dan pelaksanaan

kesepakatan

bersama

yang

merupakan

cita-cita

demokrasi adalah syarat mutlak dalam etika dan cita-cita politik. Oleh karena itu, ketika ada usaha-usaha untuk menguburkan dan mengaburkan cita-cita tersebut, maka Masyumi adalah kelompok yang paling bertanggung jawab untuk meluruskan dan mengembalikannya ke cita-cita politik Islam. Para tokoh Masyumi sadar sepenuhnya bahwa pilihan mereka akan menghadapi tembok tebal kekuasaan dan kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi dan keadaan demikian. Sebaliknya, bagi NU dan partai-partai tradisionalis lainnya, doktrin politik Sunni klasik sangat berperan dalam mengarahkan perilaku politik mereka. Bersatu dengan politik Nasakom Soekarno mendapat pembenaran dari doktrin politik tokoh-tokoh Sunni klasik dan pertengahan. Ini merupakan kesempatan bagi NU dan partaipartai politik tradisional untuk berbuat lebih banyak. Apalagi selama ini NU kurang dapat mengekspresikan sikap politik mereka. Dapat dikatakan bahwa masuknya NU dan partai-partai politik tradisionalis

137

Islam lainnya ke dalam struktur kekuasaan yang dibangun Soekarno merupakan kemenangan kelompok tradisionalis atas modernis. Ketiga, perpecahan di tubuh partai-partai Islam dibaca dengan sangat jeli oleh Soekarno. Karenanya, ia memainkan politik belah bambu; mengangkat yang satu dan menginjak yang lainnya. Soekarno membela NU dan partai-partai tradisional lainnya sebagai salah satu pilar penopang kekuasaannya, sebaliknya membubarkan Masyumi yang dipandang antirevolusi dan sebagai oposisi berbahaya bagi kelangsungan kekuasaannya. C. Politik Islam dan Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya Orde Baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila, sampai saat ini. Secara konseptual, Demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai

138

dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan

sosial.

Jadi,

Demokrasi

Pancasila

berpangkal

dari

kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Apabila kita tahu ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa Demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila. Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan Demokrasi Pancasila, yaitu: 1. Penyelenggaraan pemilu tidak jujur dan tidak adil 2. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman 4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat 5. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah 6. Maraknya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme 7. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR. Gagalnya pemberontakan G-30-S/PKJ dan jatuhnya kekuasaan Soekarno menandai bangkitnya sebuah era baru yang oleh pendu-

139

kungnya disebut Orde Baru. Kelahirannya ditandai oleh pemberian mandat—yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau Supersemar—oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi situasi yang diakibatkan oleh timbulnya pemberontakan kaum komunis tersebut. Soeharto, dengan ABRI (sekarang TNI) dan bantuan umat Islam akhirnya berhasil menguasai keadaan.28 Pada awalnya, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memberikan sebersit harapan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Bangsa Indonesia ingin menapaki kembali kehidupan bernegara yang normal, lebih etis, dan demokratis. Apalagi Orba sendiri menggunakan slogan "ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen." Buat umat Islam, khususnya para tokoh bekas Masyumi, kehadiran Orba diharapkan menjadi "lampu hijau" bagi tampilnya kembali kekuatan Islam politik. Hal ini ditambah pula dengan kebijakan Orba yang membebaskan para tokoh Masyumi yang sebelumnya dijebloskan Soekarno ke penjara. Maka, sejalan dengan perkembangan Orba, umat Islam menyusun rencana bagi tampilnya Islam politik untuk memperjuangkan aspirasi syariat Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan Indonesia. Namun akhirnya mereka menelan kekecewaan. Pemerintah Orba yang didukung sepenuhnya oleh militer tidak bersedia

28

Sampai sekarang, naskah asli Supersemar itu sendiri belum dapat dilacak. Banyak spekulasi yang berkembang bahwa Supersemar tersebut dipolitisasi oleh Soeharto untuk "mengkoup" kekuasaan dari Soekarno. Namun yang pasti, apa isi sebenarnya Supersemar tersebut sampai hari ini masih dipertanyakan

140

merehabilitasi Masyumi dan tidak mengizinkan para eksponennya untuk terlibat dalam politik praktis. Kalangan militer menganggap bahwa beberapa tokoh Masyumi memiliki kesalahan yang tidak termaafkan karena terlibat dalam pemberontakan PRRI. Lebih dari itu, pendukung Orba umumnya mengalami trauma dengan Islam politik. Mereka menganggap bahwa keberadaan Islam politik dapat mengganggu stabilitas kekuasaan mereka. Sikap ini sangat wajar, karena para eksponen Masyumi sudah teruji kepiawaian mereka dalam liku-liku politik. Masyumi adalah partai modern yang mampu memainkan peranannya dalam proses demokratisasi dan pembelajaran berdemokrasi di Indonesia. Pengalaman tokoh-tokoh Masyumi dalam politik praktis selama masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin tentu merupakan modal khusus bagi mereka. Sementara eksponen Orba sendiri adalah orang-orang yang lebih muda dan masih perlu banyak belajar. Mereka belum memiliki "jam terbang" yang cukup dalam proses berdemokrasi. Sementara itu, sikap radikalisme—dalam arti ketidakbersediaan untuk kompromi dengan segala bentuk kediktatoran dan tindakan-tindakan yang tidak demokratis—para eks tokoh Masyumi merupakan kerikil penarung yang serius bagi Orba untuk melanggengkan kekuasaannya. Melihat kondisi demikian, tidak ada cara lain bagi Orba selain "menguburkan"

impian

tokoh-tokoh

eks

Masyumi

untuk

merehabilitasi partai Islam tersebut. Bahkan, Ali Murtopo, tokoh tangan kanan Soeharto di awal Orba, dengan kasar mengungkapkan kepada Prawoto Mangkusasmito bahwa pintu penjara masih terbuka

141

lebar baginya kalau ia tetap bersikeras menghidupkan kembali Masyumi.29 Selain upaya ingin menghidupkan kembali Masyumi oleh para eksponennya, ada pula upaya Bung Hatta untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDH). Bersama tokoh-tokoh Islam lainnya yang lebih muda, Hatta menyusun rencana pendirian partai Islam tersebut. Namun setelah disampaikan kepada pemerintah, Soeharto dalam suratnya 17 Mei 1967 menolak berdirinya PDH. Alasannya, menurut Noer, adalah karena umat Islam sendiri tidak memiliki suara bulat dalam menanggapi rencana berdirinya PDH ini sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas politik.30 Ada lagi pendapat dan pandangan untuk menjadikan organisasi Muhammadiyah sebagai partai politik. Terhadap hal ini kalangan Muhammadiyah sendiri tidak menyetujuinya dan tetap menginginkan Muhammadiyah sebagai organisai keagamaan dan dakwah. Menurut Kuntowijoyo, pemerintah Orde Baru mempunyai sikap ambivalen terhadap umat Islam. Di satu pihak pemerintah merasa berutang budi kepada kaum muslim, karena partisipasi mereka dalam perjuangan melawan komunis, tetapi di pihak lain mereka menentang munculnya komunitas-komunitas muslim yang kuat secara politik.

29

Sebagaimana diceritakan Prawoto kepada Deiiar Noer. Lihat Deliar Noer, Aku Bagian Umat Aku Bagian Bangsa, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 602. 30 Lihat Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik, hlm. 647-648

142

Akibatnya, mereka menolak upaya untuk menghidupkan kembali partai Islam Masyumi.31Sebagai "balas budi" kepada umat Islam, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70, pemerintah Orba mengizinkan berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi, 20 Februari 1968) sebagai penyaluran aspirasi politik umat Islam. Namun karena bukan merupakan suara dari bawah, partai ini pun tidak berdaya berada dalam kooptasi pemerintah. Partai ini terus-menerus dirundung konflik dan selalu berada dalam campur tangan pemerintah. jak awal berdirinya Parmusi sudah ditandai oleh intrik-intrik dan konflik kepentingan. Tercatat dua kubu yang berseteru dalam partai baru ini, yaitu kubu Djarnawi Hadikusumo-Lukman Harun dan kubu J. Naro-Imron Kadir. Melalui konflik-konflik tersebut pemerintah Orba melakukan intervensi. Orba memasukkan tokoh HMS. Mintaredja untuk mengambil alih kepemimpinan Parmusi. Dengan demikian, Orba dengan dukungan militer, berhasil melakukan kooptasi terhadap Islam politik. Selain Parmusi, masih ada Partai NU, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), di samping Golongan Karya ("partai" pemerintah) dan partai-partai lain yang beraliran nasionalis maupun Kristen. Pada 1971, pemerintah Orba melaksanakan pemilu pertama kekuasaannya yang diikuti oleh tiga arus kekuatan politik saat itu. Kekuatan Islam diwakili oleh Parmusi, NU, PSII dan Perti, kekuatan nasionalis dan Kristen yang diwakili

31

Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 68-69.

143

PNI, IPKI, Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik serta kekuatan nasionalis-pemerintah yang diwakili oleh Golkar. Dalam pemilu pertama, Golkar menang mutlak mengantongi 62,11 persen suara. Dalam perkembangan berikutnya, pada 1973 pemerintahan Soeharto akhirnya mengambil kebijakan penyederhanaan partai. Di mata banyak perwira Angkatan Darat, sistem banyak partai merupakan faktor penghambat tercapainya konsensus nasional tentang dasar serta tujuan negara. Partai-partai hanya melakukan oposisi demi kepentingannya dan kurang memerhatikan program-program pem-

bangunan.32 Oleh karenanya, kebijakan penyederhanaan partai merupakan alat yang efektif untuk mengontrol partai dan memusatkan kekuasaan di tangan penguasa. Kebijakan ini ditambah

pula

dengan

konsep

floating

mass

(massa

mengambang) Orba. Dalam konsep ini, partai politik tidak boleh mengembangkan aktivitasnya di tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, partai diupayakan terlepas dari konstituennya, sehingga tidak memiliki hubungan emosional di antara keduanya. Partai-partai yang

berbasis

Islam bergabung

ke

dalam Partai

Persatuan

Pembangunan (PPP), sedangkan partai yang berbasis nasionalis dan Kristen bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan fusi ini, rezim Orba semakin mudah melakukan kooptasi terhadap partai. Khusus terhadap aspirasi umat Islam, pemerintahan

32

R. William Liddi LP3ES, 1992), hlm. 5.

144

Orba sangat berhati-hati dan bertindak tegas terhadap hal-hal yang mungkin menggoyang kekuasaannya. Menurut Din Syamsuddin, ada tiga implikasi dari kebijakan penyederhanaan partai ini. Pertama, penyederhanaan ini melahirkan dikotomi antara politik Islam dan politik non-Islam. PPP yang merepresentasikan politik Islam berhadapan dengan Golkar dan PDI yang mewakili politik non-Islam. Kedua, penyederhanaan ini jelas memecah

belah

parpol.

Dengan

unsur-unsur

yang

berbeda

kepentingan dan latar belakang, partai Islam yang berfusi dalam PPP tidak pernah bersatu dalam arti yang sesungguhnya. Perpecahan dan konflik internal senantiasa mewarnai perjalanan partai Islam ini. Ketiga, penyederhanaan ini juga berarti domestikasi politik Islam. Dengan kebijakan ini, PPP harus menyesuaikan tari dengan irama gendang pemerintah. Salah satu yang terberat adalah penyesuaian PPP terhadap kebijakan pemerintah yang memberlakukan asas tunggal Pancasila bagi parpol dan ormas.33 Namun tidak selamanya Orba bersikap "tidak bersahabat" terhadap Islam. Sepanjang 32 tahun kekuasaannya, hubungan Islam dan negara pada masa Orba dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode antagonistis yang berlangsung hingga 1985 dan periode akomodatif hingga kejatuhan Orba, 1998.34

33

M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, hlm. 42. Bedakan dengan Abdul Aziz Thaba yang membaginya menjadi tiga periode, yaitu antagonistis, resiprokal kritis, dan akomodatif. Lihat bukunya Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: GIP, 1996). 34

145

Pada masa pertama umat Islam mengalami perlakuan yang tidak bersahabat dari Orba. Hubungan Orba dan Islam pada periode awal ini sering ditandai konfrontasi yang jelas-jelas merugikan Islam. Pada fase yang berlangsung antara 1966-1981 ini Orba bertindak represif terhadap umat Islam. Beberapa kebijakan Orba terlihat tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Di antaranya penolakan rehabilitasi Masyumi, penolakan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDH) yang diprakarsai Bung Hatta, rumusan rancangan undang-undang tentang perkawinan, upaya memasukkan aliran kepercayaan ke dalam agama, menggantikan pelajaran agama dengan Pancasila ke dalam kurikukum pendidikan nasional, larangan berjilbab bagi siswi muslimah di sekolah umum dan legalisasi perjudian oleh negara, seperti dalam TSSB, KSOB, dan Porkas. Menghadapi berbagai kebijakan ini, umat Islam menjadi oposisi dan selalu berada pada pihak yang dikalahkan. Dalam periode ini, Orba juga melakukan uji coba dengan kebijakan penerapan asas tunggal Pancasila bagi partai-partai politik dan ormas di Indonesia. Terhadap kebijakan ini, di kalangan Islam terdapat dua sikap berbeda. Partai politik PPP dan ormas-ormas Islam lainnya seperti HMI, Muhammadiyah dan NU menerimanya, sedangkan individu-individu dan ormas lain yang kritis seperti Deliar Noer dan Pelajar Islam Indonesia (Pil) menolaknya karena dianggap berbau sekuler. Terhadap mereka yang menolak, Orba bersikap represif. Orba membubarkan ormas-ormas Islam yang menolaknya dan menekan tokoh-tokoh vokal yang menentang kebijakan tersebut.

146

Puncak dari kasus ini adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok, September 1984 yang memakan korban ratusan umat Islam tewas di tangan aparat keamanan. Dalam periode antagonistis yang berakhir hingga 1985 ini, terdapat dua babakan sikap umat Islam terhadap kebijakan Orba. Pada masa awal hingga 1981 kelihatannya umat Islam mempunyai suara yang bulat menentang berbagai kebijakan Orba yang dipandang bertentangan dengan Islam. Sementara dalam masa 1982 hingga 1985 umat Islam mulai bersibak jalan dalam merespons kebijakan politik Orba. Sebagian tetap mempertahankan sikap oposisi terhadap Orba dan sebagian lagi mulai bersikap lunak dan akomodatif terhadap Orba. Sikap ini agaknya dikarenakan oleh mulai banyaknya kaum cendekiawan dan kelas menengah Islam yang masuk ke jajaran pemerintahan. Sebaliknya, Orba sendiri pada periode kedua tersebut kelihatannya memandang Islam sebagai kekuatan riil masyarakat Indonesia yang tidak bisa dinafikan, sehingga lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam. Barulah pada fase kedua pemerintah Orba menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam. Bahtiar Effendy membuktikan empat jenis akomodasi Orba terhadap kepentingan umat Islam, yaitu akomodasi struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural.35

35

Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 273.

147

Dalam akomodasi struktural, banyak tokoh cendekiawan muslim yang duduk di berbagai lembaga negara. Hal ini tidak terlepas dari usaha Nurcholish Madjid yang mencoba mencairkan hubungan Islam dan negara dengan gagasannya "Islam yes partai Islam no". Sejak tahun 1970-an, Cak Nur memang sudah gigih memperjuangkan pendekatan Islam yang lebih holistik, tidak tersekat oleh pemikiranpemikiran sempit. Memang pada mulanya gagasan ini mendapat resistensi dari sebagian kalangan umat Islam. Bagi Cak Nur, partai Islam bukanlah satu-satunya alat untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. Ide tentang partai Islam tidak lagi menarik dan kehilangan dinamika. Menurut Cak Nur, "Jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide itu sekarang dalam keadaan tidak menarik. Dengan perkataan lain, ide-ide dan pemikiran-pemikiran Islam itu sekarang sedang menjadi absolute memfosil, kehilangan dinamika. Ditambah lagi, partai-partai Islam tidak berhasil membangun image positif dan simpatik, bahkan yang ada ialah image sebaliknya."36 Ide ini melahirkan respons negatif dari sebagian kalangan Islam yang masih mengimpikan pendekatan Islam politik dalam perjuangan mereka. Namun begitu, pada tahun-tahun menguatnya kekuasaan politik Orba Soeharto era 1970-1980-an, banyak tokoh-tokoh Islam yang muncul ke permukaan dan bergerak di berbagai lapangan tanpa membawa atribut-atribut Islam. Mereka adalah para terpelajar yang berbasis pada organisasi mahasiswa seperti HMI (Himpunan Ma36

Nurcholish Madjid, Islam (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 205

Kemodernan

dan

Keindonesiaan,

148

hasiswa Islam) yang melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Setelah menamatkan pendidikan dan pulang ke Tanah Air, mereka berkiprah dalam berbagai lapangan menyumbangkan tenaga dan ilmu yang mereka peroleh. Hasil ini mencapai booming-nya pada era 1990-an, ketika terjadi hubungan yang sangat mesra antara Soeharto dan Islam. Banyak tokoh-tokoh muslim masuk ke berbagai sektor kehidupan publik dan memegang jabatan-jabatan strategis. Tokoh-tokoh muslim seperti Abdul Gafur, Akbar Tandjung, Busthanul Arifm, Saleh Afiff, Azwar Anas, Hasjrul Harahap, Arifin M. Siregar, Syamsuddin (sic: Nasruddin) Sumintapura, Sa'adillah Mursyid, Syafruddin (sic: Syarifuddin) Baharsyah, Tarmizi Taher, dan Mar'ie Muhammad adalah tokoh-tokoh HMI yang masuk ke dalam mesin birokrasi Orde Baru.37

37

Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, h. 276, Semua nama-nama tersebut adalah menteri-menteri pada kabinet Soeharto, kecuali Busthanul Arifin. Tokoh ini, meskipun tidak menjabat menteri, memegang peranan penting dalam proses akomodasi kepentingan Islam oleh negara. Dialah arsitek UU No. 8/1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa legislasi negara lain yang berhubungan dengan umat islam. Jabatannya terakhir adalah sebagai Tuada Uldilag (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama) di Mahkamah Agung RI. Meskipun bukan dari latar belakang pendidikan hukum Islam secara formal (Busthanu! adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1955) ia yang pernah menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Yogyakarta 1954-1955 mempunyai komitmen keagamaan yang kuat dan berupaya untuk menghapus benturan sistem hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Bukunya antara lain adalah Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah 2001).

149

Tokoh fenomenal lain yang tidak kalah penting dicatat adalah Munawir Sjadzali. Ia menjabat Menteri Agama RI dua periode pada Kabinet Pembangunan IV dan V (1983-1993). Sebagai seorang ahli politik dan diplomat karier, ia memainkan peranan penting dalam pencairan hubungan Islam dan Orde Baru. Munawir juga tidak sepakat dengan ide integralisasi agama dan politik. Menurutnya, umat Islam tidak boleh memusuhi Orde Baru. Dalam beberapa kesempatan seminar

di

kelas

Program

Pascasarjana

(S.3)

IAIN

Syarif

Hidayatullah, Jakarta, 1996, ia selalu menyatakan bahwa umat Islam jangan hanya menjadi penonton yang bisanya cuma menyoraki orang bermain bola. Umat Islam harus tampil menjadi pemain dan menggolkan bola, meskipun lapangan masih becek dan berlumpur. Jangan ditunggu lapangan harus bersih dulu, baru bermain bola.38 Dari ilustrasinya ini, Munawir ingin mengatakan bahwa bagaimanapun kondisi Orde Baru, umat Islam perlu berperan di dalamnya dan jangan memusuhinya. Dengan masuk ke dalam struktur kekuasaan, umat Islam akan lebih mudah menyalurkan dan merealisasikan gagasan dan aspirasi mereka. Memang, ketika Munawir menjadi Menteri Agama, banyak kebijakan Orba yang berpihak kepada umat Islam. Pada masa Munawir Sjadzali-lah banyak regulasi yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam yang berhasil disahkan, sebagaimana akan dilihat di bawah ini.

38

Muhammad Iqbal, Kuliah Munawir Sjadzali dalam mata kuliah Islam dan Tata Negara (Fiqh Siyasah), S-3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996.

150

Selain di kabinet, dua fenomena menarik lainnya pada awal 1990-an adalah banyaknya aktivis muslim yang masuk ke Gedung Parlemen yang menyebabkan munculnya penilaian masyarakat tentang "islamisasi" (atau penghijauan) parlemen dan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 1991, yang dipimpin oleh B. J. Habibie, orang kepercayaan Soeharto yang sejak 1970-an dipercaya mengurus riset dan teknologi Indonesia. Praktis sejak 1990-an tersebut Islam dapat lebih berperan tidak hanya sebagai penonton dalam setiap proses berbangsa dan bernegara, tetapi juga ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Hal ini tentu sedikit banyaknya merupakan hasil dari gagasan Cak Nur yang berusaha mencairkan hubungan Islam dan politik yang ketika itu diwarnai ketidakharmonisan. Dalam akomodasi legislatif, setidaknya, ada enam hal penting yang berkaitan dengan akomodasi Orde Baru terhadap kepentingan umat Islam yaitu: (1) disahkannya Undang-Undang No. 2/1989 tentang Pendidikan Nasional yang mewajibkan penyelenggara sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik; (2) keluarnya Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama (PA) yang memberi landasan hukum bagi penguatan posisi PA yang sejajar dengan tiga peradilan lainnya; (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah Perkawinan, Warisan, dan Wakaf bagi umat Islam; (4) diubahnya kebijakan tentang jilbab, yang semula dilarang dipakai oleh siswi sekolah milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya dibolehkan, 1991; (5) dikeluarkannya Surat

151

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pembentukan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS), 1991; dan (6) dihapuskannya Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) 1993.39 Dalam akomodasi infrastruktural, pemerintah Orde Baru menyediakan anggaran belanja negara untuk membiayai proyek-proyek keagamaan. Pada Repelita pertama (1969-1974) pemerintah menganggarkan dana Rp 475 juta untuk pembangunan masjid-masjid. Jumlah ini meningkat pesat pada Repelita keempat dengan alokasi dana Rp 29 miliar. Pada 1982, Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) yang banyak membangun masjid di berbagai daerah di Indonesia,40 dan pada 1991 mengizinkan berdirinya Bank Muamalat. Sementara dalam akomodasi kultural Presiden Soeharto juga ikut dalam Takbir Akbar Lebaran di Taman Monas dan membuka kegiatan Festival Istiqlal yang berlangsung dua kali, yakni 1991 dan 1994. Tidak berlebihan kalau masa ini sering diungkapkan pengamat sebagai masa bulan madu antara umat Islam dan Orba. Meskipun demikian, suara-suara yang menyangsikan kesungguhan dan ketulusan sikap akomodatif Orba terhadap aspirasi umat Islam tetap ada. Sebagian pengamat menyatakan bahwa Soeharto berkepentingan dengan umat Islam untuk mendukung kekuasaannya. Deliar Noer, misalnya, dalam wawancaranya dengan Bahtiar Effendy, menyatakan

39

Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hlm. 278.

152

bahwa tidak ada yang berubah dari watak Orba. Upaya-upaya akomodatif yang dilakukan Orba tidak mencerminkan perubahan signifikan dari kebijakan-kebijakan awal Orba terhadap umat Islam. Sepanjang kekuasaannya, Orba pada hakikatnya tetap berwatak tidak inklusif dan terobsesi dengan program-program depolitisasi sebagai alat yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan.41 Dari perkembangan Orba selama 32 tahun memang kita melihat gagasan dan perjuangan penerapan politik Islam dalam lembagalembaga politik formal tidak dapat dilakukan secara leluasa. Orde Baru merasa khawatir dengan keberadaan Islam politik. Karena itu, dalam perkembangannya umat Islam pun akhirnya mengubah strategi perjuangan dengan menitikberatkan perhatian pada "Islam kultural." Dalam hal ini, kalangan cendekiawan Islam berusaha menghilangkan stigma radikalisme politik Islam yang dicitrakan selama masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Strategi ini berhasil dengan mulai terjalinnya saling pengertian antara Islam dan Orba. Pemerintahan Soeharto pun dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan umat Islam, meskipun tidak memberi ruangan yang lebih luas untuk politik. Namun demikian, kita juga tidak bisa menafikan peran politik PPP yang, meskipun terkooptasi oleh pemerintah dan melepaskan Islam sebagai ideologinya, tetap memperjuangkan kepentingan Islam dalam lembaga legislatif. 40

Pada 1991 tercatat sudah 449 masjid yang dibangun oleh YAMP, dengan menghabiskar dana Rp 49 miliar. 41 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 319-320.

153

Dari uraian di atas terlihat bahwa dinamika politik Islam Indonesia dalam penerapan ajaran Islam mengalami pasang surut. Selama tiga periode perjalanan Dangsa Indonesia sejak masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan Orde Baru, umat Islam merasa belum memperoleh hasil yang optimal dari perjuangannya. Capaian yang diperoleh pada masa akomodatif Orde Baru sangat bersifat artifisial dan masih sangat rawan terhadap berbagai guncangan-guncangan. Islam membutuhkan pilar-pilar yang kuat untuk bisa menopang keberhasilan yang dicapai tersebut. Islam tidak bisa terus-menerus menopangkan diri pada sikap "baik hati" Orba. Apalagi kekuasaan Orba sendiri sejak pertengahan 1990-an mulai goyah. Karenanya, ketika Orba akhirnya jatuh pada 1998, Islam dalam segi-segi tertentu, juga merasakan dampaknya. Ini terlihat antara lain dari merosotnya peran dan keberadaan ICMI serta koran Republika, yang dianggap sebagai corong bagi kepentingan umat Islam. D. Politik Islam Era Reformasi Orde

Reformasi

ini

merupakan

konsensus

untuk

mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi dan hukum. Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Hutington (Chaedar, 1998), reformasi mengandung arti “perubahan yang mengarah pada

154

persamaan politik negara, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat”. Pada reformasi di negara kita sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu: a. Pemilihan umum (secara langsung) lebih demokratis b. Partai politik lebih mandiri c. Pengaturan hak asasi manusia (HAM) d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi e. Konsep Trias Politika (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat otonom penuh. Dengan adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketenteraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Kegagalan Demokrasi Pancasila zaman Orde Baru, bukan berasal dari konsep dasar Demokrasi Pancasila,

155

melainkan

lebih

kepada

praktik

atau

pelaksanaannya

yang

mengingkari keberadaan Demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Kegagalan Demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam era Reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan Demokrasi Pancasila, menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan Demokrasi Pancasila,

membuat

dan

menata

kembali

program-program

pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang

ini,

dan

bagaimana

program-program

itu

dapat

menggerakkan partisipasi seluruh rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal negatif dalam pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana telah dijelaskan, meski Orde Baru jatuh, Demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh. Hal ini

156

disebabkan karena pemerintah era Reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan Demokrasi Pancasila. Seiring dengan kejatuhan Orba, umat Islam memanfaatkan momentum euforia reformasi untuk menyusun kembali format perjuangan penegakan syariat Islam di jalur politik. Di antaranya adalah mencuatnya kembali cita-cita menjadikan Islam sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena asas tunggal yang diterapkan Soeharto resmi dicabut dan masyarakat berhak membuat partai-partai sesuai ideologi mereka. Keadaan ini dimanfaatkan oleh umat Islam dengan mendirikan partaipartai Islam dengan berbagai orientasi, visi, dan misi perjuangannya. Sebelum menguraikan politik Islam pada era reformasi, perlu kiranya dijelaskan tentang sebab-sebab kejatuhan Orde Baru ini. Sulit membayangkan betapa sebuah rezim yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa dan didukung oleh kekuatan militer serta segala infrastrukturnya ternyata tumbang di tangan gerakan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa (people's power), tetapi inilah kenyataan yang dialami Orba. Soeharto akhirnya jatuh dari kekuasaannya. Namun demikian, sebenarnya banyak indikasi yang memperlihatkan betapa rezim ini sangat rapuh dan hanya dapat berdiri dengan kekuatan yang totaliter dan otoriter. Prestasi yang diklaim Orba sebagai kemajuan pesat, terutama di bidang ekonomi, hanyalah menciptakan jurang pemisah dan kesenjangan sosial. Rakyat kecil mengalami perlakuan diskriminatif dari penguasa. Belum lagi sistem politik dan hukum yang diciptakan rezim Orba yang jelas-jelas sangat

157

sentralistis dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Ketiga hal ini akan dikaji untuk memperoleh gambaran betapa rapuhnya rezim Orba sehingga akhirnya tumbang pada 21 Mei 1998.42 Dalam bidang ekonomi, sejak awal berdirinya, Orba menyuguhkan jargon-jargon "pembangunan yang bertumpu pada pemerataan ekonomi bagi rakyat" dan "pembangunan untuk kemakmuran serta kesejahteraan semua rakyat". Memang, hingga masa pertengahan kekuasaannya, Orba berhasil meningkatkan pendapatan nasional per kapita dari Rp 307.267,- pada 1971 menjadi Rp 567.786,- pada 1987. Sementara inflasi yang membengkak mencapai level 33,3 persen pada 1974 dapat ditekan pada level 5,5 persen pada 1988. Berkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai ratarata 6,5 persen per tahun, pada 1994 pendapatan per kapita telah meningkat menjadi sekitar 812 US dollar.82 Sejalan dengan peningkatan per kapita ini, struktur perekonomian Indonesia juga turut berubah. Bila pada awal Pelita I perekonomian Indonesia lebih bertumpu pada sektor pertanian, maka pada akhir Pelita Y pemerintah lebih mengarahkan pada sektor jasa dan industri. Setidaknya ketiga sektor ini relatif seimbang.43 Sepintas lalu, perubahan-perubahan tersebut memberi kesan terjadinya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8 persen per tahun. Namun bila 42

Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 13. 43 Revrlsond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 11.

158

diamati lebih jauh, ternyata banyak permasalahan yang timbul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan. Permasalahan krusial yang diakibatkannya adalah melebarnya jurang kesenjangan sosial-ekonomi antara segelintir elite ekonomi dengan sebagian besar rakyat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang diklaim sebagai prestasi ekonomi Orba, ternyata hanya mengekalkan keterpurukan ekonomi sebagian besar rakyat. Sebaliknya, aset-aset ekonomi hanya terkonsentrasi di tangan sebagian kecil konglomerat. Secara teoretis, paradigma ekonomi yang dianut oleh Orba dengan mengutamakan pertumbuhan didasarkan pada pandangan W. W. Rostow. Dalam karyanya berjudul Stage of Economic Growth: A Non Communist Manifesto, 1960, Rostow menekankan pada akumulasi kapital (modal) yang diperoleh dari investasi asing dan perdagangan. Dalam teori ini, Rostow juga menekankan pentingnya pengembangan kelompok wiraswasta dan elite ekonomi untuk menstimulasi proses pembangunan. Dari merekalah akan menetes ke masyarakat luas hasil-hasil

pembangunan

tersebut. Ini

yang

dinamakan teori trickle down effect.44 Di samping menekankan pertumbuhan ekonomi, Rostow juga mengembangkan teori tentang tahap-tahap masyarakat dari masyarakat tradisional, pra-industri, lepas landas, masyarakat industri dan akhirnya masyarakat konsumsi atau makmur sejahtera. Inilah 44

Lihat Mansour Fakih, "Muhammadiyah sebagai Gerakan Pembebasan: Mempertegas Pemihakannya pada Kaum Dhuafa," dalam M. Din Syamsuddln, ed., Muhammadiyah Kini dan Esok, (Jakarta: Pustaka Panjlmas, 1990), hlm. 232-233.

159

yang diadopsi dan dijalankan pemerintah Orba dalam pembangunan ekonomi. Adopsi ini terlihat sekali dengan kebijakan Orba yang mengembangkan

tahap-tahap

pembangunan

melalui

pelita

(pembangunan lima tahun). Pembangunan model ini bercirikan antara lain bersifat dari atas ke bawah (top down), investasi swasta atau publik dilakukan dengan bantuan luar negeri dan mengundang penanaman modal asing, administrasi pembangunan dilakukan secara teknokratis serta memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka diri terhadap pengaruh luar. Dalam praktiknya, Orde Baru menerapkan secara utuh konsep

pembangunan

ekonomi

Rostow

dan

menjalankan

pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan sebagian kecil elite pengusaha, terutama kalangan nonpribumi. Pemerintah Orba terlalu memanjakan segelintir elite ekonomi nonpri, karena merekalah yang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi untuk kemudian meneteskan sumber daya ekonomi kepada sebagian besar masyarakat Indonesia. Celakanya,

pertumbuhan

ini

tidak

diikuti

dengan

pemerataan. Kebijaksanaan pemerintah Soeharto yang mengutamakan kalangan nonpri ternyata menghambat (kalau tidak mematikan) pemerataan kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi kelas menengah ke bawah. Akhirnya, terjadilah ketimpangan sosialekonomi yang semakin melebar antara pri dan nonpri. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8 persen di atas hanya dinikmati oleh 5 persen lapisan elite (pengusaha pri dan nonpri

160

yang dekat dengan penguasa dan penguasa sendiri), 35 persen oleh golongan ekonomi menengah. Adapun 60 persen lainnya adalah lapisan penduduk yang hidup dalam kemiskinan.45 Sementara dalam peranan

ekonomi,

pengusaha

nonpri

menguasai

50%

aset

perekonomian Indonesia (US $100 miliar).46Data dari Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menunjukkan bahwa dari 300 konglomerat terbesar di Indonesia, 206 orang di antaranya adalah non-pri, 79 orang pribumi, dan 15 orang konglomerat asimilasi. Mereka menguasai 70% aset kekayaan negara, karena memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan dari Orba.47Dengan kata lain, komposisi penduduk prinon-pri dapat digambarkan sebagai piramida. Dalam piramida ini kelompok nonpri merupakan puncak piramida yang hanya menempati jumlah 4-5 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Namun dalam penguasaan aset ekonomi antara kedua kelompok masyarakat ini digambarkan sebagai piramida terbalik, di mana kelompok pribumi yang mayoritas hanya menguasai sebagian kecil aset ekonomi nasional.

45

Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam,

hlm. 149. 46

Laksamana Sukardi, "Nonpri Aset Ekonomi dan Pemerataan", dalam Pri Nonpri Mencari Format Baru Pembauran, (Jakarta: CIDES, 1999), hlm. 28. 47 Lihat Valina Singka Subekti, "Konglomerasi Nonpri dan Pengaruh Politiknya", dalam Evaluasi Pemilu Orde Baru, (Bandung: Mizan, 1997), h. 44. Begitu besarnya penguasaan aset-aset ekonomi negara oleh keluarga Cendana dan pengusaha-pengusaha yang memiliki koneksi dengan kekuasaan tersebut, sehingga ada anekdot bahwa sesungguhnya yang menikmati hasil pembangunan pada masa Orba bukanlah Golkar, melainkan PPP (Putra-Putri Presiden) dan PDI (Pengusaha Dekat Istana).

161

Nonpribumi

Pribumi Komposisi penduduk

Penguasaan Aset Ekonomi

Penguasaan Aset Ekonomi Besarnya penguasaan pengusaha terhadap aset ekonomi tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Orba yang memberi keuntungan kepada mereka. Inilah yang pada gilirannya melahirkan konglomerasi dalam ekonomi Indonesia. Konglomerasi diistilahkan Anggito Abimanyu sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan bisnis dalam berbagai bidang yang kurang atau tidak terkait satu sama lain. Di Indonesia dan di banyak negara berkembang khususnya, bisnis konglomerat diasosiasikan dengan bisnis pemilikan keluarga.48 Mereka

mendapat

kemudahan-kemudahan,

hak-hak

monopoli dan berbagai fasilitas lainnya yang memperlancar ekspansi bisnis mereka. Belum lagi ulah dan tingkah mereka yang melakukan segala macam cara untuk mendapatkan berbagai kredit dari bank-bank pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah memberi hak monopoli 48

Anggito Abimanyu, "Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis Konglomerat", dalam Kumala Hadi, et al, Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 217.

162

impor tepung terigu kepada Bogasari yang pemegang saham mayoritasnya adalah Liem Sioe Liong (Sudono Salim). Bahkan konglomerat ini menguasai 80% industri hulu dan hilir mie instant.49 Akhirnya, konglomerat pun menguasai sebagian besar aset ekonomi Indonesia. Pusat bisnis mereka sudah tidak jelas lagi mana yang pokok dan mana yang sampingan. Konglomerat bisa menguasai bisnis perbankan, properti, otomotif, agrobisnis, makanan, dan apa saja yang dapat mereka masuki. Sebagai gambaran, data 1994 menunjukkan bahwa konglomerat Liem Sioe Liong (Salim Grup) menguasai 427 perusahaan dalam berbagai bidang, Eka Tjipta (Sinar Mas) 153 perusahaan, William Suryadjaja (Astra) 285 perusahaan, dan James Riadi (Lippo Grup), 70 perusahaan.50 Begitu besarnya penguasaan aset ekonomi oleh konglomerat, sehingga Edy Suandi Hamid membuat ilustrasi menarik yang menggambarkan betapa kita tidak bisa melepaskan diri dari "gurita" konglomerat. Apa pun yang kita makan, pakai dan gunakan, semua akhirnya bermuara pada milik konglomerat di atas.51 Ironisnya, di kalangan birokrat tidak terdapat mental yang sehat untuk mengontrol laju ekspansi bisnis konglomerat. Mereka bahkan tidak berdaya menghadapi kelicikan konglomerat yang memperdaya mereka. Hal ini dimaklumi karena jabatan birokrasi merupakan "piala bergilir" yang tidak selamanya dijabat. Karena itu, 49

Lihat Edy Suandi Hamld, "Perilaku Industri dan Konglomerat di Indonesia," dalam Ibid., hlm. 213. 50 Ibid., hlm. 207. 51 Ibid., hlm. 205.

163

jabatan tersebut sering digunakannya sebagai kesempatan untuk memperoleh

keuntungan-keuntungan

finansial.

Dalam keadaan

demikian, birokrat yang bermental bobrok mengadakan "kerja sama saling menguntungkan" dengan konglomerat untuk membobol uang rakyat Birokrat tersebut mungkin sudah menganggap sangat besar "upeti" yang diterimanya dari konglomerat karena "jasa baiknya" melancarkan urusan konglomerat tersebut melalui katebelece, rekomendasi, atau "surat sakti"-nya. Namun ia tidak menyadari bahwa ia telah membuka jalan bagi konglomerat untuk mencuri uang rakyat milyaran bahkan triliunan rupiah dengan cara-cara yang mudah.52 Inilah kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia selama Orba. Pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ternyata hanya melahirkan konglomerasi yang bergerak melanggar norma-norma etika dan moral. Di sisi lain, birokrasi kita tidak mempunyai ketegasan yang cukup untuk mengontrol kegiatan bisnis mereka. Bahkan birokrasi kita terjerat dalam posisi subordinat konglomerat yang memiliki kekayaan ekonomi. Hendardi menyebutkan bahwa grup-grup bisnis konglomerat tidak tumbuh secara mandiri, melainkan karena dukungan pejabat pemerintah lewat akses jabatan politiknya. Bukan saja mereka tumbuh dan berkembang lewat sokongan pemerintah, melainkan juga tumbuh

52

Cerita-cerita miring tentang ulah konglomerat berkolusi dengan pejabat untuk mendapatkan modal sudah terlalu sering kita saksikan pada masa Orba. Di antaranya yang paling terkenal adalah kasus skandal Eddy Tansil, konglomerat "modal dengkul" yang mendapat surat sakti dari

164

dari dalam tubuh negara dan pemerintahan. Inilah yang melahirkan hubungan patronasi bisnis antara penguasa dan pengusaha. Dengan tumbuhnya grup-grup bisnis yang dimodali dan tumbuh di dalam tubuh negara, maka bukan saja para pengusaha tergantung dan berpatron kepada pejabat, melainkan juga pejabat ini bersama keluarganya membentuk diri mereka sebagai pengusaha dengan membangun "kerajaan bisnis" mereka.53Baik konglomerat maupun birokrat akhirnya menjadi parasit bagi bangsa Indonesia. Mereka menjadi beban bagi sebagian besar rakyat. Rakyatlah yang menanggung akibat dari ulah kongkalikong mereka, karena yang mereka gasak adalah uang rakyat sendiri. Akibatnya, terjadilah jurang kesenjangan yang semakin melebar. Di lapisan bawah, sebagian besar rakyat Indonesia berusaha mempertahankan hidup dengan mengais rezeki yang semakin sulit didapat. Sementara di kalangan segelintir elite ekonomi (pengusaha dan penguasa) terdapat pola hidup mewah dan penumpukan kekayaan yang tidak terbatas dan sulit dibendung. Koalisi pengusaha dan penguasa sebagaimana terjadi pada masa Orba ibarat kanker ganas yang mematikan, kalau tidak ditanggulangi secara benar dan serius. Hal ini juga merupakan bom waktu yang mengancam sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dan ternyata kanker itu telah mematikan (setidaknya mati suri) perekonomian bangsa. Bom waktu itu pun akhirnya meledak Soedomo sehingga mampu membobol Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebesar Rp 1,3 triliun. 53 Lihat Hendardi, "KKN dan Ekonomi Kerakyatan", dalam harian Kompas, 5 Februari 1999,hlm. 4.

165

memorak-porandakan bangsa Indonesia. Kecemburuan sosial terhadap pengusaha (konglomerat) dilampiaskan dengan terjadinya berbagai kerusuhan di berbagai kota dan memuncak pada Peristiwa Mei

1998 di Jakarta dan sekitarnya.54Dalam peristiwa ini, Jakarta dan sekitarnya menjadi lautan api, karena pusat-pusat bisnis milik para pengusaha nonpri, seperti pertokoan dan pasar-pasar swalayan dibakar dan dijarah masyarakat. Ledakan peristiwa yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit ini merupakan puncak pelampiasan kemarahan masyarakat terhadap konglomerasi yang sudah begitu parah. Dalam bidang hukum kondisi Indonesia juga sangat parah. Supremasi hukum tidak tegak. Hukum mengabdi hanya untuk kepentingan

kekuasaan.

Pengadilan-pengadilan

yang

digelar

memperlihatkan kepada kita sebuah opera tentang ketidakadilan. Penggusuran-penggusuran terjadi di berbagai daerah. Rakyat harus merelakan hak-hak mereka untuk kepentingan kekuasaan. Ketika mereka melakukan protes untuk mempertahankan hak-hak mereka, maka

mereka

dituduh

dan

dianggap

mengganggu

jalannya

pembangunan dan bahkan tak jarang mendapat hukuman. Belum lagi mafia peradilan yang sering ditemukan di lembaga peradilan. Ini makin melengkapi kondisi carut-marut hukum pada masa kekuasaan Orba, terutama menjelang jatuhnya Soeharto.

54

Peristiwa ini sekaligus merupakan puncak yang mengharuskan Soeharto turun dari takhta kekuasaannya 20 Mei 1998, setelah ia berkuasa selama 32 tahun.

166

Dalam bidang politik, pemerintah Orba sebenarnya adalah pemerintahan yang otoriter. Kekuasaannya ditegakkan dengan dukungan militer. Perbedaan pendapat dikekang, oposisi dilarang. Orang-orang yang bersuara lantang biasanya akan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Pembunuhan terhadap hak-hak perdata orang yang mengkritik kebijakan Orba adalah hal yang lazim sekali terjadi.55Pemerintah Orba sangat sistematis melakukan depolitisasi terhadap masyarakat. Memang pemerintah Orba secara reguler lima tahun sekali tetap melaksanakan pemilihan umum (pemilu), namun pemilu ini tak lain hanyalah sebagai basa-basi politik untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Padahal, sebenarnya pemilu hanya merupakan alat justifikasi Orba untuk mempertahankan kekuasaan. Hanya ada dua partai politik dan satu Golkar yang boleh ikut pemilu. Fatah menyebutkan sistem demokrasi yang dibangun oleh Orba sebagai sistem "Demokrasi Terpimpin

Konstitusional", sebuah

model

demokrasi terpimpin yang diberi aspek yuridis formal sehingga

55

Di antara tokoh yang terkena kebijakan demikian adalah Ali Sadikin dan Mohammad Natsir. Dua tokoh ini termasuk kelompok Petisi 50 yang melakukan kritik terhadap situasi dan kondisi Indonesia pada waktu itu. Demikian juga tokoh Jenderal Besar A. H. Nasution. la mengalami pencekalan dan aktivitas-aktivitasnya dibatasi, bahkan untuk yang bersifat pribadi. Pak Nas, demikian panggilan akrabnya, tidak boleh menghadiri undangan pesta perkawinan anak Pahlawan Revolusi. (Lihat Bakri A. G. Tianlaen, ed., Bisikan Nurani Seorang Jenderal Kumpulan Wawancara dengan Media Massa, (Bandung: Mizan, 1997).

167

kelihatan seolah-olah konstitusional.56 Hal ini tentu saja menimbulkan kejenuhan dalam masyarakat. Mohammad Amien Rais, adalah tokoh yang

dipandang

menggulirkan

isu

sebagai suksesi

lokomotif presiden

reformasi,

yang

pertama

dalam

Sidang

Tanwir

Muhammadiyah ke-73 di Surabaya pada 1993. Dalam satu makalahnya berjudul "Suksesi 1998: Suatu Keharusan", Amien Rais menegaskan pandangannya. Menurutnya, ada tiga masalah besar yang sangat kronis dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu: masalah kemiskinan dan pengangguran yang sulit terpecahkan, korupsi yang semakin merajalela, dan proses demokratisasi yang masih jauh dari harapan. Selain itu, Amien menambahkan lima argumentasi lain perlunya suksesi. Pertama, pimpinan nasional yang sudah terlalu lama berkuasa; kedua, kaitannya dengan yang pertama, akan terjadi kultus individu. Soeharto sama dengan Soekarno yang dikultuskan oleh rakyat Indonesia bila dibiarkan terus berkuasa; ketiga, suksesi adalah suatu hal yang alami dan keharusan dalam sebuah demokrasi; keempat, kelompok elite yang terlalu lama memegang kekuasaan cenderung mengalami penumpulan visi dan kreativitas; dan kelima, akan terjadi proses personifikasi negara dengan menganggap bahwa penguasa identik dengan negara.57 Amien melanjutkan bahwa kepemimpinan nasional sekarang secara alamiah sudah mengalami

56

Eep Saefullah Fatah, "Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi terhadap Pemilu-pemilu Orba", dalam Evaluasi Pemilu Orde Baru, hlm. 26. 57 M. Amien Rais, "Suksesi 1998: Suatu Keharusan", makalah, tidak dipublikasikan, ttp., hlm. 6-7.

168

exchausied dan harus berakhir pada1998.58Bila tidak ada suksesi pada 1998, maka masalah-masalah demikian akan semakin parah dan sangat membahayakan perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya. Pada awalnya, suara Amien Rais ini tidak begitu diperhatikan, bahkan cenderung dicemoohkan. Ini wajar, mengingat ketika itu kekuasaan Soeharto masih begitu kuat dan besar. Namun Amien Rais terus mengumandangkan perlunya suksesi dan lebih vokal lagi menyorot KKN Soeharto selama tiga dasawarsa kekuasaannya. Lima tahun kemudian, setelah Sidang Istimewa MPR Maret 1998 memilih kembali Soeharto untuk ketujuh kalinya, apa yang disuarakan Amien Rais mendapat sambutan dari berbagai pihak. Apalagi KKN Soeharto semakin terang-terangan terlihat ketika ia memasukkan putrinya Siti Hardiyanti Rukmana dan konglomerat Bob Hasan—yang besar dalam "binaan" Orde Baru—ke dalam jajaran kabinetnya.59 Sebenarnya, sebelum pengangkatan kembali Soeharto sebagai Presiden RI, keadaan Indonesia sudah mulai gonjang-ganjing. Pengangkatannya dan pengumuman kabinet barunya semakin memperburuk situasi. Beban hidup masyarakat makin berat. Bahan kebutuhan pokok sulit didapat dan harganya pun melonjak mahal. Keadaan ini memancing mahasiswa bergerak. Mereka melakukan demonstrasi di berbagai kota dan daerah menuntut penurunan harga sembako. Intensitas dan kualitas demonstrasi semakin menjadi-jadi 58

Ibid., hlm. 16. Mbak Tutut, sapaan putri tertua Presiden Soeharto, diangkat sebagai Menteri Sosial dan Bob Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 59

169

ketika MPR tidak mendengar suara mereka agar tidak memilih kembali Soeharto. Mahasiswa pun semakin berani. Mereka tampil sebagai motor penggerak setelah Amien Rais menggulirkan bola salju reformasi. Hampir seluruh perguruan tinggi di kota-kota besar bergerak. Tidak jarang mereka bentrok dengan aparat. Banyak mahasiswa yang terluka oleh aparat. Gerakan mahasiswa menemukan momentumnya pada 12 Mei 1998 ketika empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat. Mereka adalah Elang Mulia, Heri Harianto, Hendriawan, dan Afidin Afifuddin Royan. Soeharto sendiri ketika itu sedang berada di Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT G-15. Tragedi ini semakin memicu eskalasi politik dalam negeri dan melahirkan kerusuhan rasial anti-Cina, sebagaimana diungkapkan di atas. Puncak gerakan reformasi terjadi dengan bergeraknya mahasiswa ke gedung MPR/DPR menuntut Soeharto mundur. Tidak kurang dari 20.000 mahasiswa menduduki gedung wakil rakyat tersebut dan mereka tetap bertahan sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Akhirnya, Harmoko, Ketua Umum Golkar yang juga Ketua MPR/DPR, pada 18 Mei 1998 mengumumkan di televisi pernyataan agar Soeharto mundur dari jabatannya. (Dua bulan sebelumnya dia pula yang mengangkat Soeharto sebagai presiden

kembali untuk yang ketujuh kalinya dan menyatakan bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto). Gayung bersambut, keesokan harinya Presiden Soeharto mengundang sejumlah cendekiawan dan ulama yang terdiri atas

170

Nurcholish Madjid, Emha Ainun Nadjib, Ali Yafie, Cholil Baidhowi, Sumarsono, Ahmad Bagdja, Yusril Ihza Mahendra, A. Malik Fadjar, dan Abdurrahman Wahid. Soeharto merencanakan akan membentuk Komite Reformasi yang terdiri dari unsur masyarakat, cendekiawan dan pakar, di samping me-reshuffle kabinet. Ia juga mengusulkan percepatan pemilu dan menyatakan tidak bersedia lagi dicalonkan. Tetapi ide-ide tersebut tidak ada yang terlaksana. Cak Nur yang diminta oleh Menteri Agama H. M. Ouraish Shihab untuk menjadi Ketua Komite Reformasi menolak, sementara 14 orang menterinya di bawah pimpinan Ginandjar Kartasasmita menyatakan menolak diangkat kembali menjadi menteri. Mereka bahkan mendesak Soeharto untuk mundur. Akhirnya, Soeharto pun "menyerah" dan menyatakan siap untuk mundur dari jabatan presiden yang dipegangnya selama 32 tahun tersebut. Pengumuman ini disampaikan secara resmi di Istana Negara pada 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Sebagai penggantinya, sesuai amanat konstitusi UUD 1945, Wakil Presiden B. J. Habibie diambil sumpahnya untuk menjadi Presiden RI.60 Pengangkatan

Habibie

sebagai

presiden

menandai

berawalnya era baru bangsa Indonesia. Untuk menyahuti berbagai aspirasi yang berkembang, Habibie menempuh berbagai. kebijakan penting. Presiden Habibie membuka selebar-lebarnya keran demokrasi 60

Lihat Thabrani Sabirin, Mengantar Bangsa Menuju Demokrasi, hlm. 15-29. Lihat juga IRSED, Syarwan Hamid dari Orde Baru ke Orde Reformasi, (Jakarta: Mutiara, 1999), hlm. 80-90; dan majalah Panji Masyarakat edisi 1 Juni 1998, hlm. 47-48.

171

yang selama ini tersumbat. Ia memberi kesempatan yang luas berdirinya partai-partai dengan beragam ideologi dan membuka kebebasan pers. Habibie juga membebaskan tahanan-tahanan politik selama masa Soeharto dan membatalkan pencekalan atas tokoh-tokoh vokal selama ini Habibie naik menggantikan Soeharto membawa rasa "benci tetapi rindu". Sebagian masyarakat tidak menyukai figur Habibie, mengingat kedekatannya dengan Soeharto. Bahkan Habibie sendiri mengakui Soeharto sebagai guru politiknya. Dalam suatu kesempatan ia mengatakan, "Tidak mungkin Anda dapat dipisahkan atau lolos dari bayangan Anda, dan janganlah takut padanya. Jika itu yang Anda alami, maka hanya ada satu pilihan saja, hiduplah Anda dalam ke-gelapgulitaan."61 Ini mengisyaratkan bahwa Habibie tidak pernah menyesal menjadi besar bersama Soeharto. Memang sejak ia pulang ke Indonesia menangani permasalahan riset dan teknologi, terutama industri pesawat terbang, hubungan Soeharto-Habibie sangat dekat sekali. Puncaknya ketika ia diizinkan untuk memimpin ICMI dan

61

Ahmad Watik Pratiknya, et al., Pandangan dan Langkah Reformasi B. J. Habibie, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999). Ungkapan ini memperlihatkan betapa Habibie tidak dapat melepaskan diri dari bayangan Soeharto. Sejak Kabinet Pembangunan III, Soeharto memanggil Habibie yang baru menyelesaikan Program Doktor di bidang pesawat terbang di Jerman untuk pulang ke Indonesia, la dimasukkan ke dalam jajaran Menteri Soeharto untuk menangani masalah-masalah riset dan teknologi. Jabatan Menteri Riset dan Teknologi dipegangnya hingga 1998, ketika ia menjadi wakil presiden. Otaknya yang encer mampu mengangkat Indonesia menjadi salah satu negara industri baru. Habibie yang juga menjadi Direktur Nurtanio (yang kemudian berganti nama dengan Industri Pesawat Terbang Nusantara

172

terakhir menjadi Wakil Presiden Soeharto. Menyadari figurnya yang kontroversial, Habibie, yang didukung oleh sebagian besar umat Islam, menempuh langkah-langkah penting. Ia menggenjot nilai tukar Rupiah yang sebelumnya terpuruk ke level Rp 15.000 per US dollar menjadi Rp 7.000 per US dollar.62Ia juga mengarahkan kebijakan ekonomi pada kepentingan rakyat kecil dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Meskipun dalam pelaksanaannya tidak dapat dimungkiri terdapat kebocoran dan penyimpangan yang dilakukan di tingkat bawah, kebijakan ini cukup membantu masyarakat. Hal lain yang dilakukan Habibie adalah kesediaannya untuk mempercepat pemilihan umum dan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk membentuk partai.63Bagaikan kuda yang lepas dari kandang, antusiasme masyarakat mendirikan partai besar sekali. Hal ini ditandai dengan kenyataan munculnya tidak kurang dari 150 partai politik baru hanya dalam kurun waktu enam bulan. Dari jumlah tersebut, yang memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu ada 48 partai. Ini sudah termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berganti asas kepada Islam dan tanda gambar kembali kepada Kakbah, Partai Golongan Karya yang mengubah

[IPTN] dan oleh Presiden Wahid diganti pula dengan nama PT Digantara Indonesia [PTDI]) berhasil menciptakan inovasi membuat pesawat terbang. 62 Ibid., hlm. 32. 63 Dalam masa pemerintahan Habibie, paket-paket UU yang cukup akomodatif menyahuti tuntutan reformasi adalah UU No. 2/1999 tentang Partai Politik, UU No. 3/1999 tentang Pemilu dan UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR/DPR dan DPRD.

173

identitas sebagai partai politik,64 dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia dan mengalami konflik akibat kebijakan Orba.65 Masing-masing partai memiliki visi, misi, platform, dan ciri khasnya. Dari 48 partai tersebut, sebagian besar menganut Pancasila sebagai asas, sebagian menganut Islam, satu menganut asas demokrasi religius (Partai Uni Demokrasi Indonesia pimpinan Sri-Bintang Pamungkas) dan satu menganut asas sosial demokrasi kerakyatan (Partai Rakyat Demokratik pimpinan Budiman Sudjatmiko). Tentang partai-partai Islam, dapat dikatakan bahwa sebagian di antaranya merupakan jelmaan dari partai-partai Islam pada era demokrasi liberal dan pemilu 1955. Mereka berusaha mewarisi semangat—bahkan mengklaim sebagai penerus perjuangan—partaipartai Islam 1955. Karena itu, kita dengan mudah dapat menyaksikan

64

Pada masa Orba, Golkar mempunyai kedudukan yang unik dalam sistem politik Indonesia. Golkar tidak pernah menyebut dirinya sebagai partai, namun selalu Ikut dalam pemilihan umum dan menang mutlak terus atas dua p3rtai sesungguhnya dalam setiap pemilu. Karena itu, tuntutan reformasi membuat Golkar harus mempertegas jati dirinya sebagai partai. 65 PDI-P merupakan reaksi terhadap kebijakan Soeharto yang melakukan kooptasi terhadap partai-partai. Saat berkuasa, Soeharto sangat gencar menekan Magawati dan berusaha sekuat tenaga untuk mencampakkannya dari pentas politik nasional. Karena itu, ketika Megawati terpilih memimpin PDI, Soeharto mengadu domba PDI dengan "memainkan" kartu Soerjadi. Puncak perseteruan Mega dan Soerjadi terjadi ketika pada 27 Juli 1996 kubu Soerjadi yang didukung sepenuhnya oleh ABRI menyerang kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta, yang saat itu dikuasai oleh kubu Mega. Banyak yang tewas dalam insiden ini. Pasca peristiwa ini Megawati

174

partai-partai Islam tersebut berusaha memperoleh "justifikasi historis" sebagai kelanjutan kebesaran partai-partai Islam sebelumnya. Kalau pada pemilu 1955 terdapat partai-partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama dan PSII, maka pada era awal reformasi terdapat belasan partai yang mengaku memiliki hubungan historis dengan partai -partai tersebut. Di kalangan NU terdapat beberapa partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU) pimpinan K.H. Yusuf Hasjim, Partai Nahdlatul Ummat (PNU) pimpinan K.H. Sjukron Makmun, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) pimpinan Abu Hasan, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Matori Abdul Jalil. Namun dari semua partai berbasis NU tersebut, hanya PKB yang diakui oleh Abdurrahman Wahid sebagai partai resmi NU. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa PKB ibarat telur yang keluar dari ayam, sedangkan partai-partai lain ibarat kotorannya. Partai yang berbasis Masyumi juga demikian. Ada tiga partai yang memiliki hubungan emosional dan psikologis dengan Masyumi pada 1955, yaitu Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPIIMasyumi) pimpinan Abdullah Hehamahua, Partai Masyumi Baru (PMB) pimpinan Ridwan Saidi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra. Sementara dari PSII, ada dua partai yang memiliki hubungan historis dengan partai pimpinan HOS Cokroaminoto yang lahir 10 September 1905 tersebut. Seperti

pun memproklamasikan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

175

diketahui, pada masa Orba, PSII bergabung dalam PPP. Lalu, pada masa reformasi PSII kembali didirikan pada 29 Mei 1998 oleh Taufiq R. Cokroaminoto. Sementara PSII yang lain bernama Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905) yang didirikan di Jakarta 21 Mei 1998 oleh K.H. Ohan Sudjana. Di sisi lain, partai Islam produk Orba, PPP, juga terbagi menjadi dua, yaitu PPP sendiri pimpinan Hamzah Haz dan Partai Persatuan pimpinan politisi kawakan J. Naro. Bahkan dalam perkembangannya, akibat konflik kepentingan di tubuh partai, PPP terpecah lagi dengan munculnya PPP Reformasi yang menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) di bawah pimpinan K.H. Zainuddin MZ. Selain partai-partai yang memiliki kaitan historis dengan partai-partai Islam era 1955, ada pula partai-partai Islam lain yang baik secara tegas menyebutkan Islam sebagai asasnya maupun yang mayoritas konstituennya umat Islam. Untuk kelompok yang pertama terdapat Partai Umat Islam (PUI) pimpinan Deliar Noer, Partai Keadilan

(PK)

pimpinan Nur

Mahmudi

Ismail, dan Partai

Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI) yang dipimpin oleh Syamsahril. Sementara partai lain yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar ideologi namun berbasis massa muslim adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh M. Amien Rais dan Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI) pimpinan H. Anwar Junus. Demikianlah partai-partai Islam yang lahir pada era reformasi 1998. Keran demokratisasi yang dibuka lebar-lebar oleh Presiden Habibie dimanfaatkan seluas-luasnya oleh umat Islam untuk

176

mengikuti pemilu. Dari 48 partai peserta pemilu, terdapat 16 partai Islam atau yang berbasis massa umat Islam. Dengan jumlah yang sebesar itu, partai-partai Islam berusaha mendulang suara umat Islam sebesar-besarnya. Namun, jumlah partai Islam yang besar tersebut tidak menjamin perolehan suara bagi mereka. Terbukti, pada pemilu 1999 partai-partai Islam tidak dapat berbuat banyak. Pemilu 1999 menghasilkan lima pemenang, sebagaimana tabel berikut ini.66 Sementara partai-partai Islam lain juga memperoleh suara dan kursi di DPR RI kecil. PBB memperoleh 13 kursi, PK 6 kursi, PNU 3 kursi, PKU dan PSII masing-masing 1 kursi. Dengan demikian, total kursi partai-partai Islam adalah 169 kursi. No. 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Partai PDI-Perjuangan Partai Golkar PPP PKB PAN

Jumlah kursi 154 kursi 120 kursi 59 kursi 51 kursi 35 kursi

Total suara 35,6 juta 23,7 juta 11,3 juta 13,3 juta 7,5 juta

Dalam perkembangan politik selanjutnya, ketika proses pemilihan Presiden RI di MPR, partai-partai Islam memiliki satu suara dalam Poros Tengah yang digalang oleh lokomotif reformasi, Amien Rais untuk menggolkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Kerja sama ini membuahkan hasil ketika terjadi perseteruan yang semakin memanas antara calon Presiden Habibie dari Partai Golkar dan 66

177

Diolah dari Majalah Tempo edisi 8 Agustus 1999, hlm. 20

Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh PDI-P. Amien Rais bersama partai-partai Islam lainnya, dalam Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999, berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pertama dalam masa reformasi mengalahkan Megawati67. Keberhasilan Poros Tengah mengantar Abdurrahman Wahid menjadi presiden dapat dipandang sebagai kemenangan sementara politik Islam atas kelompok nasionalis sekuler. Namun demikian, ini bukan tidak menimbulkan masalah baru. Kemenangan Wahid sempat menimbulkan ledakan amarah pendukung Mega di Jakarta, Solo, dan Bali. Pendukung militan Megawati menganggap Amien sebagai orang yang menggagalkan Mega sebagai presiden. Mereka bahkan menghancurkan rumah ibu kandung Amien Rais di Kepatihan Kulon, Solo. Bahkan mereka berusaha membakar rumah tersebut, namun berhasil dicegah oleh tetangga di kiri kanannya. Menghadapi kondisi ini, Wahid yang menang berusaha membujuk Mega dan berjanji akan memperjuangkannya untuk menjadi wakil presiden. Dalam pemilihan wakil presiden akhirnya Mega dapat mengalahkan calon lain, Hamzah Haz.

67

Pada pemilihan presiden yang masih terbatas dilakukan oleh anggota MPR RI, calon incumbent Habibie akhirnya mengundurkan diri dari pencalonan karena laporan pertanggungjawabannya ditolak anggota MPR RI. Akhirnya yang tampil hanya Wahid dan Mega. Sebelum dua tokoh "kakakadik" ini bersaing menuju kursi kepresidenan, sebenarnya ada calon presiden lain, yakni Yusril. Calon terakhir ini mengundurkan diri pada saat akan dilakukan pemungutan suara dengan alasan demi ukhuwah dan menghormati saudara tua, Kiai Abdurrahman Wahid. Lihat Zaim Uchrowi, Mohammad Amien Rais Memimpin dengan Nurani, (Jakarta: Teraju dan The Amien Rais Centre, 2004), h. 265.

178

Duet Wahid-Mega dapat dianggap sebagai rekonsiliasi antara sayap Islam moderat dan kelompok nasionalis. Pasangan ini merupakan representasi dari realitas politik nasional yang terdiri atas kelompok islamis dan sekularis. Ini barangkali yang pertama kali terjadi dalam sejarah politik Indonesia sejak merdeka 1945. Seperti diketahui, sebelum reformasi bergulir, sayap politik nasionalis Islam dan nasionalis sekuler senantiasa berseteru. Pada masa-masa tertentu perseteruan ini bahkan dirasakan cukup tinggi. Maka, pada masa reformasi, atas manuver-manuver politik Amien Rais, dua sayap ini dapat bersatu membawa Indonesia baru yang (diharapkan) lebih baik. Namun "bulan madu" kelompok nasionalis Islam dan sekuler kelihatannya tidak berlangsung lama. Wahid—sebagai tokoh pejuang demokrasi yang diharapkan dapat menjadi penyelamat krisis dan mengatasi berbagai masalah Indonesia—ternyata menjadi sumber masalah bangsa. Banyak manuver politiknya yang kontra produktif dan tidak berpihak kepada rakyat. Zaim Uchrowi mencatat beberapa kebijakan dan gaya kepemimpinan Wahid yang tidak memberi contoh sebagai negarawan. Pertama, Wahid seorang yang sangat spontan. Ia bisa membuat pernyataan atau keputusan penting kapan pun begitu terjaga dari tidurnya. Kedua, ia senang berjalan ke luar negeri, meskipun situasi dan kondisi bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik, dan keamanan. Ketiga, pernyataan-pernyataan politiknya sering bernada kontroversial dan ia suka melemparkan tuduhan yang tidak jelas. Keempat, ia suka bongkar pasang kabinet dan mencopot orang-orang yang pernah berjasa padanya. Kelima, ia

179

tidak memiliki kepekaan mengatasi konflik bernuansa sara, seperti di Kalimantan Tengah, Poso, dan Maluku. Dalam kerusuhan ini terjadi pembersihan secara sistematis terhadap etnis tertentu. Keenam, yang sangat fatal adalah kasus penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei dan dana Bulog.68 Sebenarnya sudah banyak suara-suara yang berusaha mengajak Wahid kembali "ke jalan yang benar". Amien Rais sendiri mencoba bersikap hati-hati tidak ingin menjatuhkannya. Namun seperti ungkapan Amien Rais, Wahid telah merusak kain tenunnya sendiri.Dalam Sidang Tahunan MPR Agustus 2000, Amien berusaha menjaga sikapnya untuk tidak mendorong anggota MPR menjatuhkan presiden. Wahid menawarkan untuk melimpahkan tugas-tugasnya pada Menteri Senior. Namun tawaran ini ditolak MPR, karena konstitusi mengamanatkan pelimpahan itu hanya kepada wakil presiden. Setelah ditunggu-tunggu, pelimpahan wewenang itu pun tidak kunjung dilakukan Wahid. Akhirnya DPR menggelindingkan kasus penyalahgunaan dana Bulog dan bantuan Sultan Brunei, yang dikenal dengan Buloggate dan Bruneigate. 69Pada Januari 2001, DPR memberi memorandum pertama kepada Presiden Wahid dalam kaitan dengan skandal Bulog dan Brunei, namun hal ini dijawab oleh Wahid dengan memasang kuda-kuda hendak mengeluarkan dekret presiden. Ia akan membubarkan DPR dan menyiapkan pemilu baru. Pada 30

68 69

Ibid., hlm. 270-274. Ibid., hlm. 276.

180

April 2001, DPR pun mengeluarkan memorandum kedua. Wahid punya waktu satu bulan untuk menjawab memorandum ini. Di tingkat akar rumput, memorandum kedua ini dijawab oleh pendukung Presiden Wahid dengan mengembangkan wacana bughat (pembangkangan terhadap kepala negara) dan menggalang kekuatan untuk membela Wahid. Ulama-ulama NU mengeluarkan fatwa bahwa memorandum ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap kepala negara yang sah dan darah mereka halal. Banyak suara yang mengkritik fatwa tersebut dan menganggapnya "salah alamat" karena tidak sejalan dengan konstitusi negara kita, namun suara-suara demikian seakan-akan tidak digubris. Seiring dengan kontroversi fatwa bughat tersebut, di Jawa Timur para pendukung fanatik Presiden Wahid berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk siap mati "syahid" berjihad membela kiai mereka. Tercatat sudah 17.000 orang "pasukan berani mati NU" yang menyatakan kesiapan mereka untuk dikerahkan menjadi tameng Presiden Wahid sewaktu-waktu diperlukan. Keadaan benar-benar genting. Konflik antar-anak bangsa sudah di ambang mata. Sementara MPR menetapkan 1 Agustus 2001 untuk menggelar Sidang Istimewa meminta pertanggungjawaban presiden, Wahid malah melakukan manuver dengan mendesak militer dan polisi untuk mendukung dekret. Semua kepala staf dan Kapolri dipanggil oleh Wahid, namun mereka menolak rencana Wahid. Presiden dan MPR seolah-olah beradu cepat. Tanggal 23 Juli 2001, Wahid benar-benar mengeluarkan dekret yang isinya membubarkan

181

DPR dan MPR, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan membentuk Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi total dari fraksi Orde Baru dengan cara membubarkan Golkar. Pada tanggal itu juga, pukul 08.00 Amien Rais membuka Sidang Istimewa MPR dengan agenda pemungutan suara apakah menerima atau menolak dekret. Dari sebanyak 601 orang anggota yang hadir, 599 di antaranya menolak dekret.70Hari itu juga berakhirlah jabatan Wahid sebagai Presiden RI dan naiklah Megawati sebagai penggantinya. Ia harus meninggalkan istana. Dengan mengenakan sandal dan celana pendek selutut, akhirnya Presiden Wahid keluar dari Istana Negara dan langsung terbang ke Amerika Serikat. Impeachment terhadap Presiden Wahid dianggap sebagai kegagalan politik Islam. Artinya, duet antara kelompok Islam dan "nasionalis sekuler" yang diwakili oleh Wahid-Mega dirusak sendiri oleh kalangan Islam. Kelompok Islam tradisionalis yang mendapat kesempatan untuk berbuat banyak bagi perbaikan bangsa Indonesia dari berbagai krisis, ternyata menyia-nyiakan kesempatan itu dan gagal melaksanakannya. Meskipun tidak diragukan bahwa Wahid adalah seorang tokoh demokrasi, dalam kenyataannya ia telah gagal urapkan gagasannya ketika memiliki kesempatan yang luas untuk itu.Namun demikian, kita harus berterima kasih kepada Wahid yang telah beberapa hal penting. Di antaranya adalah reformasi TNI, melakukan

70

Denny Indrayana, Amendemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran, (Bandung:Mizan,2007), hlm. 250-251

182

desakralisasi Istana Negara, melanjutkan kebijakan Presiden Habibie sebelumnya dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri. Pada masa Wahid juga dimulai proses amendemen terhadap UUD 1945.71 Megawati naik ke pucuk pimpinan NKR1 membawa tiga masalah besar dalam kaitannya dengan politik Islam, sehingga belum dapat sepenuhnya diterima umat Islam. Pertama, Megawati dipandang masih "belum jelas" keislamannya. Media massa pernah memuatnya berada di sebuah pura di Bali dalam satu acara keagamaan. Foto ini dijadikan serangan oleh umat Islam terhadap agama Megawati. Ini pula yang menjadi bahan serangan A. M. Saefuddin, meskipun orang tahu bahwa ayahnya, Presiden Soekarno pernah menjadi anggota Muhammadiyah. Isu ini akhirnya dapat ditepis dengan kehadirannya pada Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bali pada Januari 2002. Dalam kesempatan itu ia menyatakan bahwa ia adalah bagian dari Muhammadiyah dan ayahnya adalah anggota Muhammadiyah. Kedua, Megawati ditengarai banyak dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang kurang bersahabat dengan Islam. PDI-P dicitrakan sebagai partai kaum abangan dan kelompok nonmuslim radikal. Ketiga, Megawati juga bermasalah secara teologis. Ia harus berjuang melepas bias gender yang dikaitkan dengan agama. Dalam pandangan Islam, presiden wanita masih menjadi kontroversi. Dengan kata lain, 71

Salah satu agenda amendemen adalah upaya kelompok politik Islam memunculkan kembali Piagam Jakarta. Seperti PPP, PDI dan PBB berusaha memasukkan tujuh kata "Piagam Jakarta" ke dalam Pasal 29 (1), namun usulan ini tidak diterima.

183

keberadaannya masih belum sepenuhnya dapat diterima dari sudut agama. Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, ia menjalankan pemerintahan bersama wakilnya Hamzah Haz dari PPP. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh Megawati adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum kedua pada masa reformasi. Hasil final verifikasi faktual KPU telah menetapkan 24 partai politik yang berhak menjadi peserta pemilu 2004. Dari 24 parpol itu, ada lima partai Islam, yakni PPP (Hamzah Haz), PBB (Yusril Ihza Mahendra), PKS (Hidayat Nur Wahid), PBR (K.H. Zainuddin MZ), dan PPNUI (K.H. Syukron Ma'mun), di samping PAN yang memiliki basis massa organisasi Muhammadiyah dan PKB yang basis konstituen tradisionalisnya dari kalangan NU. Dalam pemilihan

anggota

legislatif,

di

tubuh

partai

Islam

terjadi

perkembangan menarik ketika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) memperoleh suara yang signifikan, yakni sekitar 7,3% suara nasional dan 48 kursi di DPR.72 Pada pemilu 1999 saja PK hanya memperoleh enam kursi di DPR. Dari pemilihan presiden terdapat perkembangan baru yang menarik. Pemilihan presiden 2004, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang telah diamendemen, dilakukan oleh seluruh rakyat yang berhak, bukan lagi oleh MPR. Dalam pemilu langsung yang pertama ini muncul lima pasangan calon presiden-wakil presiden, yaitu Susilo

72

www.berpolitik.com/static/rnyposting/2008/ll/myposting_

17726. html-28k.

184

Bambang Yudhoyono-M. Yusuf Kalla; M. Amien Rais-Siswono Yudhohusodo;

Megawati-Hasjim

Muzadi;

Wiranto-Solahuddin

Wahid; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dari pasangan-pasangan tersebut NU terpecah dengan bersaingnya Hasjim Muzadi dan Solahuddin Wahid di posisi wakil presiden. Sementara di sisi lain, meskipun ke-10 calon tersebut semuanya beragama Islam, dari sudut kepentingan politik Islam terdapat persaingan antara M. Amien Rais dan Hamzah Haz. Pemilu ini berlangsung dua putaran. Pada putaran pertama keluar dua pemenang, yaitu pasangan S BY-Kalla dan Mega-Hasjim. Selanjutnya, pada putaran kedua pasangan S BY-Kalla akhirnya dapat memenangi pertarungan menuju kursi RI-1 dan 2. Dalam putaran kedua pemilu presiden langsung ini, partai-partai Islam lebih suka merapat kepada pasangan S BY-Kalla. Sebagai imbalan, dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu, partai-partai pendukung SBYKalla memperoleh jatah menteri. Pasangan SBY-Kalla melakukan halhal yang signifikan dalam upaya perbaikan kehidupan rakyat. Di antara capaian mereka adalah rekonsiliasi Aceh berdasarkan Perjanjian Helsinki antara Indonesia- Gerakan Aceh Merdeka. Aceh sudah mulai damai. SBY-Kalla juga mengucurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Setelah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak tiga kali, Presiden SBY akhirnya secara bertahap menurunkan kembali harga minyak. Ini dianggap sebagai program yang membantu rakyat, sehingga dalam pemilihan presiden 2009, SBY yang kemudian berpasangan dengan

185

Boediono dapat memenangi kembali pertarungan mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dan Yusuf Kalla-Wiranto. Berbeda dengan pemilu lima tahun sebelumnya, pemilu 2009 berlangsung hanya satu putaran, karena pasangan SBY-Boediono berhasil mengumpulkan lebih dari 60 persen suara. Dan, kemenangan SBY-Boediono ini juga mendapat dukungan sebagian besar partai-partai Islam. Partai-partai seperti PKS, PPP, PBB, dan PAN adalah beberapa partai yang ikut berjuang memenangkan pasangan SBY-Boediono.

186

187

188

189

BAB V Penutup

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah: bahwa demokrasi di Indonesia secara politik Islam belum sepenuhnya atau tidak seratus persen merepresentasikan dan atau memungkinkan untuk

pengembangan

pemikiran politik Islam. Hal ini dapat ditelusuri dari historisitas politik Islam dan model demokrasi di Indonesia yang secara garis besar menggambarkan bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang, setidaknya ada empat model demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia,

yaitu

Demokrasi

Demokrasi

Pancasila,

dan

Liberal, Demokrasi

Demokrasi

Terpimpin,

Langsung.

Adapun

pelaksanaan model demokrasi di Indonesia sesuai dengan tafsiran dan gaya kepemimpinan nasional ketika berkuasa kendatipun atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, syariat Islam sempat menjadi acuan dalam kehidupan bernegara, umat Islam harus rela mengorbankan keinginan mereka dan menerima rumusan yang lain, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang, sebagaimana pandangan para tokoh Islam, rumusan tersebut mencerminkan ekspresi tauhid umat Islam. Namun ada saja rasa kurang puas dari sebagian politisi Islam, sehingga mereka berjuang secara terusmenerus untuk memasukkan Islam ke dalam rumusan konstitusi.

187

Demokrasi Liberal (Parlementer) telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Kegagalan dewan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, di negara kita saat itu digunakan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin lahir dari kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Liberal (Parlementer) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya Orde Baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila, sampai saat ini. Secara konseptual, Demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia.

188

Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Hubungan politik Islam dengan Orde Baru dalam sejarah politik Indonesia mengalami pasang dan surut, silih berganti. Pada masa Orde Baru, dalam satu-dua tahun awal konsolidasinya, mengalami pasang akan tetapi kembali surut sejak tahun 1967. Setidaknya dua sifat hubungan yang mewarnai kehidupan politik Islam dengan Orde Baru yaitu: antagonistik (1967-1985), dan akomodatif (1985-1998). Sejak lengsernya Presiden Soeharto (20 mei 1998), lahirlah Orde Reformasi. Orde Reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi dan hukum. Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Hutington, reformasi mengandung arti “perubahan yang mengarah pada persamaan politik negara, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat”. Pada reformasi di negara kita sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi.

189

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu: Pemilihan umum secara langsung (lebih demokratis), Pembatasan masa jabatan presiden, Pengaturan hak asasi manusia (HAM), Lembaga demokrasi lebih berfungsi, Konsep Trias Politika (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat otonom penuh. Dan, yang jelas dalam perspektif pemikiran politik Islam menurut peneliti di era reformasi, model demokrasinya lebih baik ketimbang orde lama, dan orde baru. Dalam arti secara politik selama era reformasi pengembangan pemikiran politik islam lebih dominan, misalnya berdirinya Partai politik berasaskan Islam, tokoh-tokoh politik Islam maupun tokoh-tokoh Islam mewarnai dalam kehidupan tata negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan dinamika politik di Indonesia, peneliti optimis dan yakin bahwa hubungan antara Islam dengan kekuasaan akan semakin baik, kecuali ada kecelakaan politik. Sejarah kelak yang akan berpihak kepada politik Islam yang menampilkan wajah Islam yang ramah sebagai rahmatan lil’alamin. Alhamdulillah, laporan hasil penelitian ini selesai. Semoga bermanfaat, Amin.

190

Daftar Pustaka Ali, Abdullah Yusuf, The Holy Qur’an: Arabic Text, Translation Commentary, Penerjemah: Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992. Apter, David. E., Introduction To Political Analys, New Delhi: Prince Hall of India ,1981. Azhari,

Aidul Fitriciada, Menemukan Demokrasi, University of Muhammadiyah, 2005.

Surakarta:

Black, Antony , The History of Islamic Political Thought: from the Prophet to the Present, Diterjemahkan oleh Abdullah Ali & Mariana Arietyawati, Jakarta: Serambi,2006. Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002. Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, New Delhi: Sage Publication, 2009. Drummond, John. J., “Political Community”, dalam Phenomenology of the Political, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed.), London: Kluwer Academic Publisher,2000. Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998. Fuady, Munir, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: PT Refika Aditama, 2010. Hadi, Sutrisno Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 2000. Harrison, Lisa, Metodologi Penelitian Politik, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009.

190

Hefner, Robert W., Civil Islam: Muslim and Democratisation in Indonesia,London: Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2000. Held, David, Demokrasi & Tatanan Global, Terjemahan: Damanhuri, Yogyakarta: Pusta Pelajar: 2004 . _________, Models of Democracy, terjemahan: Abdul Haris, Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2007 Hikam, Muhammad AS, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta:LP3ES, 1996. Hornby, A.S., Oxford Advance Learner’s Dictionary, London:Oxford University Press, 2003. Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution. Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta: Kencana Media Group, 2010. Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: gaya Media Pratama, 2007. Kehidupan Ketatanegaraan), Jakarta.:Rineka Cipta, 2003. Komaruddin Hidayat, “Pemikiran Islam tentang Demokrasi”, Panji Masyarakat, 1-10 November 1992 Mahfud MD, Moh.,. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang Interaksi Politik dan Mas’oed, Mochtar, Negara, Kapital Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1994.

dan

Demokrasi,

Matta, Anis, Menikmati Demokrasi: Strategi Dakwah dan Meraih Kemenangan, Jakarta: Pustaka Saksi,2002. Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda, 1999.

191

Mujani, Saeful, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Murod, Ma'mun, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara, Jakarta Raja Grafindo Persada,1999. Nashir, Haedar, Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007. Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang ,Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1998.

Sosial

Noer, Deliar, Pemikiran Politik di Barat, Jakarta: Rajawali, 1982. Qardhawi, Yusuf, Membumikan Syari’at Islam, Ade Nurdin & Riswan (penerj.), Bandung:Mizan, 2003. Qodir, Zuly, Gerakan Sosial Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Rahardjo, M.Dawam, “Ensiklopedi al-Qur’an: Ulil Amri”, dalam Ulumul Qur’an, No.2/1993. Rais,

M.Amien (Ed.), Demokrasi Jakarta:LP3ES,1986.

dan

Proses

Politik,

Salim, Arskal, Partai Islam dan Relasi Agama-Negara, Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999. Srijanti & Rahman, A., Pendidikan Kewarganegaraan Di PT, Jakarta: Salemba Empat,2009. Suntana, Ija. Kapita Selekta Politik Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian Kualitatif ,Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

192

Syadjali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1990. Thaba, Abdul Azis, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta:Gema Insani Pers, 1996. Tjondronegoro, Sediono, dkk., Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi, Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007. Warsito, Tulus, Kapitalisme dan Demokrasi dalam Perspektif Pembangunan Politik, Yogyakarta: ProgramPascasarjana & LP3M UMY, 2010. Wattimena, Reza A.A (ed.), Metodologi Penelitian Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 2011. Zuber , Achmad Charis, Metode Penelitian Filsafat ,Yogyakarta: Kanisius, 1992. http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/what.asp. diakses, 9-9-2014. http://fauziahnurazmi.blogspot.com/2011/07/masa-demokrasi-liberaldan-terpimpin-di.html Wikipedia. Sejarah Indonesia (1950-1959). (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950-1959) www.google.com. Tanpa tahun. Demokrasi. Dalam http://id.wikipedia.org. http://candra.blog.fisip.uns.ac.id/2010/10/18/sejarah-perkembangandemokrasi-di-indonesia/ http://demokrasiparlemenpimpin.blogspot.com/2013/03/daftarpustaka_28.html

193

DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Identitas Pribadi: Nama Lengkap Tempat / Tanggal . Lahir NIP Pangkat/Gol . Alamat Rumah Alamat Kantor E -mail Nomor HP Nama Istri Nama Anak

: Mochamad Parmudi : Kebumen , 25-04-1969 : 19690425 200003 1001 : Lektor Kepala / Pembina / IV A : Jl . Merpati . 06 Rt.4/Rw.5 Gombong - Kebumen – 54412 : Fak . Ushuluddin IAIN Walisongo – Jl. Prof Hamka Km.1 Semarang : [email protected] : 08122628604 : Rusharyani : 1 . Alfian Difa'ul Amien (30-10-1999) 2 . Aryandika Sulaiman Rafi (20-02-2003) 3 . Aryangga Arief Raditya (16-12-2004) 4 . Aryandhini Aulia Nisa (25-07-2011)

B. Sejarah Pendidikan: 1. Sekolah Dasar Negeri 04 Kebumen Lulus Th . 1981 2. MTsN 01 , Kebumen lulus Th . 1984 3. SMEAN Kebumen lulus Th . 1987 4. S1 , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus Th.1993 5. S2 , UKSW Salatiga; Sosiologi Agama, lulus Th . 2000 6. Sedang dalam proses penyelesaian disertasi S3 Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Masuk Kuliah: September 2011/Semester 6) C. Riwayat Pekerjaan: 1. Guru SMEA Batik Sakti 02 Kebumen (1993-1997) 2. Guru SMEA TAMTAMA Kebumen (1997-1999) 3. Asisten Dosen: Islam dan Sains Fak. Teknik Industri UII Yogyakarta 1997-1998 4. Dosen Fak.Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang - ( 2000 sampai sekarang)

194

D. Pengalaman Organisasi : 1. Pengurus PMII Rayon Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1989 2. Sekretaris DPC PDIP - Kab . Kebumen 1998-1999 3. Wakil Bendahara: Pengurus Persatuan Catur Kab. Kebumen 2009-2014 4. Wakil Ketua Koperasi Batik Sakti Kebumen 2001-2004 5. Badan Pengawas Koperasi Batik Sakti Kebumen 2004-2008 E. Buku : Sejarah dan Doktrin Bank Islam , Yogyakarta , Kutub. 2005

195

196

197