2
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Ir. Yuana Sutyowati, MM
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA Ir. Halomoan Tamba, MBA
ASDEP PEMETAAN KONDISI DAN PELUANG USAHA
ASDEP PENDAMPINGAN USAHA
Wardoyo, S.Sos, MM
Eviyanti Nasution, SH, MM
ASDEP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN USAHA
Ir. Yoseva, MM
ASDEP PERLINDUNGAN USAHA
Ir. Karimuddin, MM
ASDEP PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA
Dra. Sri Istiati
TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 08/PER/M.KUKM/IX/2015 (pasal 332 & pasal 333)
Fungsi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha:
1.
Tugas Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha: “Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.”
2.
3.
4. 5.
Perumusan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Pelaksanaan administrasi Deputi bidang RestrukturisasiUsaha. 3 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017
1
2
RESTRUKTURISASI USAHA
PENDAMPINGAN USAHA KUMKM Permen 02/Per/M.KUKM/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Pendamping Koperasi Usaha Mikro, dan Kecil
1. Skema restrukturisasi usaha sedang disusun 2. Kebijakan restrukturisasi hutang dalam proses penyelesaian
1. Pembangunan PLUT-KUMKM 2. Sinergitas pendampingan 3. Pengembangan SKKNI
4
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017 3
4
5
KEMITRAAN USAHA
PERLINDUNGAN USAHA
PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA
1. Pemetaan KUMKM yang sudah dan yang potensial bermitra usaha. 2. Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi KUMK. 3. Kemitraan dengan Lotte Mart Wholesale
1. Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/IUMK - Sosialisasi IUMK dengan Pemangku Kepentingan - Monitoring dan Evaluasi IUMK - Percepatan melalui koordinasi dan pendampingan IUMK. 2. Penanganan KUMKM pasca bencana
1. Penyiapan implementasi pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) oleh Koperasi. 2. Fasilitasi temu konsultasi perluasan kerjasama investasi usaha 3. Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi
5
6
TUJUAN Merumuskan kebijakan dibidang restrukturisasi usaha, Antara lain melalui sinergi program strategis Kementerian Koperasi dan UKM antar deputi dan antara Kementerian/Lembaga
7
ALUR PIKIR RESTRUKTURISASI USAHA Early Warning System 1. Menemukenali masalah Usaha Secara dini 2. Penyediaan Data UMKM ter-update 3. Memantau dan menyediakan informasi sistemik peubah makro dan mikro usaha ekonomi,
Cara Melakukan : 1. Manual oleh Penilai (Rater) 2. System ‘Online’
Yang Harus ada dan diperlukan: 1. 2. 3.
Skema Retrukturisasi
Standar
Standar Penilaian : - Camel (Kinerja) - RGEC (Risiko) - Malcom Baldrige (kinerja ter ISO) - Z-Score/Altman (deteksi Kebangkutan) Standar Operasional Prosedur
Klasifikasi Masalah : 1. 2. 3.
Berat (Penyehatan) Cukup (Dalam Pantauan) Ringan (Sehat)
Restrukturisa si Usaha : - Ekspansi - Penciutan
Keuangan : - Settlement - Reschedulling - Recondisioning Sarana-Lokasi
Berdasar Sektor Usaha KUMKM
Fungsi Usaha : - Pemasaran - Produksi - SDM - Keuangan
Pendekatan : - B to B - Mediasi - Asistensi
Perumusan indikator Instrumen Himpun Data System Penilaian Software Aplikasi
8
JENIS-JENIS RESTRUKTURISASI • Restrukturisasi Portofolio atau Asset Yang termasuk ke dalam portofolio KUMKM adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU (Strategic Business Unit). • Restrukturisasi Modal atau Keuangan Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, rugi/laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. • Restrukturisasi Manajemen atau Organisasi Restrukturisasi manajemen atau organisasi dapat dilakukan dengan cara, antara lain dengan melaksanakan efisiensi, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja.
9
SKEMA RESTRUKTURISASI RESTRUKTURISASI USAHA 1. Ekspansi : - Merger - Akuisisi 2. Perampingan : - Sell off - Spin off - Split off
UTANG 1. Pembebasan (hair cut) 2. Pengalihan harta debitur kepada kreditur (debt to asset swap) 3. Perubahan utang melalui penyertaan (debt to equity swap) 4. Penjadwalan kembali (rescheduling) 5. Penangguhan (moratorium) 6. Konversi hutang dengan obligasi (convertible bonds) 7. Penggantian obligasi lama dengan obligasi baru (stappied bonds) 8. Penjualan asset tidak produktif
Program Restrukturisasi Utang UKM Pilih salah satu/kombinasi, setelah : (1) Program seleksi atas karakteristik kredit tiap UKM (sumber, penggunaan) (2) Perlakuan program restrukturisasi yang berbeda-beda tiap UKM Prinsip Umum : Mediasi : (1) Hutang harus dibayar (1) Diprakarsasi lembaga mediator kerjasama (2) Kredit produktif, bukan konsumtif dengan kreditor (3) Macet karena krisis ekonomi (2) Lembaga mediasi berbasis di daerah (4) Benar-benar kredit bagi UKM lokasi UKM (5) Adanya sanksi tegas
10
RENCANA PROGRAM ASDEP PEMETAAN KONDISI DAN PELUANG USAHA TAHUN ANGGARAN 2017
1) Early Warning System (EWS) RU-KUKM Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi EWS di 12 Lokasi 2) Penerapan Standarisasi RU-KUKM Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi EWS di 12 Lokasi 3) Penerapan SKEMA RU-KUKM Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi EWS di 12 Lokasi
11
12
Rebranding PLUT-KUMKM
13
Logo PLUT ini dikembangkan dari penyederhanaan bentuk siklus yang melambangkan values dari PLUT, yaitu sinergis, kompeten dan local. Siluet lingkaran merepresentasikan kekuatan dari sisi consulting yang dilakukan oleh PLUT dalam mengembangkan UMKM. www.cis-nasional.id
ROAD MAP PLUT - KUMKM dan PENDAMPING KUMKM TA (2013 - 2020)
2020
1373 1373 Org Org Pendamping Pendamping 2019
2018
603 Org 603 Org Pendamping Pendamping 75 PLUT
2017
258 PLUT - KUMKM
293 Org 293 Org Pendamping Pendamping 60 PLUT
252 Org Pendamping 252 Org 7 PLUT Pendamping
2016
988 988 Org Org Pendamping Pendamping 75 PLUT Jumlah PLUT Jumlah 258 PUT 266
183 PLUT - KUMKM
108 PLUT - KUMKM
487 plut plut - kumkm -
2015
252 Org Pendamping 21 PLUT
2014
21 42 PLUT - KUMKM
129 Org 129 Org pendampin pendamping g 21 PLUT 21 PLUT - KUMKM
14
Jenis Layanan 1. 2. 3. 4. 5.
Bidang Kelembagaan. Bidang SDM. Bidang Produksi. Bidang Pembiayaan. Bidang Pemasaran
(Perdep RU No.08/Per/Dep.4.4/IV/2016, bab VIII psl 12)
Sentra UKM
Pendampingan
1. Tenaga Kerja 2. Pertumbuhan 3. Pemerataan
UKM NAIK KELAS 1. Produktivitas 2. Daya Saing 3. Kualitas Kerja 4. Nilai Tambah
15
DUKUNGAN APBD 1. Sarana & prasarana kerja karyawan & konsultan; 2. Jaringan internet;
3. Sarana display galery produk KUMKM; 4. Sarana dan prasarana pustaka entepreneur; 5. Biaya pemeliharaan gedung PLUT-KUMKM; 6. Biaya operasional rutin spt biaya telepon, air, listrik, internet.
16
Sinergitas PLUT-KUMKM – Nota Kesepahaman dengan PT Telkom Indonesia No. 05/NK/Dep.4/V/2016 Pendampingan KUMKM Kampung UKM Digital
Penandatanganan MoU Deputi RU dengan PT. Telkom,Tbk. D.IY
– Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) No. 03/NK/Dep.4/III/2016 tentang Pendampingan Pemasaran Produk KUMKM melalui Sistem Online
– PKS dengan PT BRI (Persero) Tbk. No. 05/PKS/Dep.4/V/2016 tentang Pendampingan Pelayanan Jasa Perbankan bagi KUMKM melalui Optimalisasi PLUT-KUMKM – Kementerian/ Lembaga terkait – Asosiasi UMKM
Penandatanganan MoU dengan KADIN
17
REALISASI KAMPUNG UKM DIGITAL PADA PLUT-KUMKM NO
LOKASI PLUT-KUMKM
1
Kab. Cianjur
2
Kab. Subang
3
Kab. Tulungagung
4
Kab. Sukabumi
5
Prov. Sulawesi Tenggara
6
Prov. D.I Yogyakarta
7
Kota. Banjarbaru
8
Prov. Bangka Belitung
9
Kab. Bulungan
10
Prov. Kalimantan Barat
11
Kab. Gianyar
12
Kab. Tasikmalaya
13
Kota. Batu
14
Prov. Jambi
15
Prov. Aceh
18
LAUNCHING KAMPUNG UKM DIGITAL
Kab. Cianjur, Jawa Barat 20 Oktober 2016
Kab. Subang, Jawa Barat 27 Oktober 2016
Kab. Tulung Agung, Jawa Timur 9 Desember 2016
19
Pembangunan Gedung PLUT-KUMKM Program Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2013, 2014, 2016, 2017
25
21 21
20 15 10
7
5
0
0 Tahun
2013
2014
2015
2 2016
2017
20
PETA PLUT-KUMKM PESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM NO.
PROVINSI
KET TA 2013
1.
Aceh
Kab. Aceh Besar
2.
Sumatera Utara
-
3.
Sumatera Barat
-
4.
Riau
•
Provinsi
•
Kab. Kampar -
TA 2014
TA 2016
TA 2017
Provinsi
-
-
2 Lokasi
Kab. Simalungun
-
-
1 Lokasi
-
1 Lokasi
-
Kab. Lima Puluh Kota -
-
-
Kab. Anambas
1 lokasi
-
-
1 Lokasi
-
-
-
Kab. Pelalawan
3 Lokasi
5.
Kepulauan Riau
6.
Jambi
7.
Sumatera Selatan
-
8.
Bangka Belitung
-
9.
Bengkulu
-
-
Provinsi
1 Lokasi
10.
Lampung
-
-
Provinsi
1 Lokasi
11.
Banten
-
-
1 Lokasi
12
Jawa Barat
-
4 Lokasi
Provinsi
• •
Provinsi
Kab. Belitung
Provinsi
Kab. • Sukabumi • Kab. Cianjur
Kab. Subang Kab. Tasikmalaya
2 Lokasi
21
PETA PLUT-KUMKM PESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM NO.
PROVINSI
KET
13. DKI Jakarta 14. Jawa Tengah
TA 2013
TA 2014
TA 2016
TA 2017
-
-
-
-
-
-
-
4 Lokasi
•
Provinsi
•
Kab. Cilacap
•
Kab. Kebumen
•
Kab. Surakarta
15. D.I. Yogyakarta
Provinsi
-
-
-
1 Lokasi
16. Jawa Timur
•
Kab. Pacitan
-
• Kab. Malang
-
4 Lokasi
•
Kota Batu -
-
2 Lokasi
-
-
1 Lokasi
Kab. Kotabaru
-
-
2 Lokasi
Provinsi
-
-
1 Lokasi
-
-
-
17. Bali
Provinsi
18. Kalimantan Barat
Provinsi
19. Kalimantan Kota Selatan Banjarbaru 20. Kalimantan Tengah -
• Kab. Tulung Agung Kab. Gianyar -
21. Kalimantan Timur
-
-
22. Kalimantan Utara
-
Kab. Bulungan
-
-
1 Lokasi
23. Sulawesi Barat
-
Provinsi
-
-
1 Lokasi
22
PETA PLUT-KUMKM PESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM NO.
PROVINSI
24. Sulawesi Selatan
KET TA 2013
TA 2014
•
Provinsi
Kab. Bantaeng
•
Kota Palopo
25. Sulawesi Tengah 26. Sulawesi Tenggara
TA 2016
TA 2017
-
-
3 Lokasi
Provinsi
-
1 Lokasi
Kab. Wakatobi
-
-
2 Lokasi
Provinsi
-
27. Sulawesi Utara
-
Provinsi
-
-
1 Lokasi
28. Gorontalo
-
Provinsi
-
-
1 Lokasi
-
-
1 Lokasi
Provinsi
-
-
1 Lokasi
Kota Bima
-
-
2 Lokasi
-
2 Lokasi
-
1 Lokasi
29. Maluku
Provinsi
30. Maluku Utara 31. NTB
-
Provinsi
32. NTT
-
Provinsi
Kab. Sumba Barat Daya -
33. Papua
Provinsi
-
34
Provinsi
-
-
-
1 Lokasi
21
7
2
51
Papua Barat
Jumlah PLUT
21
23
PETA 51 LOKASI PLUT-KUMKM DISELURUH INDONESIA
Sulteng
Bengkul u
Belitung Lampun g Kab. Malang
Tulungagung
Sumaba Barat Daya
*tahun 2017 sedang proses pembangunan di 2 lokasi: Kab. Anambas dan Kab. Lima Puluh Kota
23 24
PEMBANGUNAN GEDUNG PLUT-KUMKM TAHUN 2017 Program Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2017
Kab. Anambas
Kab. Lima Puluh Kota
Kepulauan Riau
Sumatera Barat
24
PROGRESS HIBAH 49 PLUT-KUMKM PER TGL 1 FEBRUARI 2017 SUDAH HIBAH 19 PLUT-KUMKM 17%
2%
PROSES HIBAH DI PRESIDEN 7 PLUT-KUMKM
39% 14%
PERSETUJUAN IJIN PRINSIP DARI KEMENKEU 7 PLUT-KUMKM 14%
PROSES HIBAH DI KEMENKEU 7 PLUT-KUMKM 14% USULAN HIBAH DI KEMENKOP 1 PLUT-KUMKM BELUM PROSES 8 PLUT-KUMKM
SUDAH HIBAH 19 1. Cianjur 2. Jawa Tengah 3. Kebumen 4. D.I. Jogyakarta 5. Batu 6. Aceh Besar 7. Riau 8. Kalimantan Barat 9. Banjar Baru 10. Bali 11. Jambi 12. Sukabumi 13. Pacitan 14. Sulawesi Selatan 15. Palopo 16. Sulawesi Tenggara 17. Papua Barat 18. Bima 19. Bulungan
PERSETUJUAN KEMENKEU 1. Cilacap 2. NTB 3. Palelawan 4. Kalteng 5. Bantaeng 6. Gianyar 7. Maluku Catatan : Persetujuan Menteri Keuangan No.S4/MK.6/2017 Tanggal 13 Januari 2017. Dalam proses penyerahan ke daerah tahun 2017
PERSETUJUAN PRESIDEN SUDAH, TINGGAL MENUNGGU IJIN PRINSIP DARI KEMENKEU 1. Surakarta 2. Aceh 3. NTT 4. Gorontalo 5. Tasikmalaya 6. Banten 7. Babel Catatan : Persetujuan hibah dari Presiden No.4149/Kemensetneg/S es/PB.02/2016 Tanggal 28 Desember 2016. Menunggu persetujuan Menteri Keuangan
MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN 1. Subang 2. Simalungun 3. Kotabaru 4. Wakatobi 5. Malut 6. Sulbar 7. Kampar Catatan : Menunggu persetujuan Presiden
PROSES HIBAH DI KEMENKOP 1. Sulut digabung jadi satu utk usulan 2016 Catatan : Berkas di Biro Keuangan menunggu berkas TP 2016.
BELUM PROSES HIBAH 1. Lampung 2. Bengkulu 3. Belitung 4. Malang 5. Tulungagung 6. Sulteng 7. SBD 8. Papua (bermasalah) Catatan : Nomor 1s/d7 dalam proses penyiapan kelengkapan berkas (Program TP 2016)
Catatan : Sudah diserahkan ke daerah tahun 2015
25
MATRIKS KELEMBAGAAN PLUT-KUMKM Sudah Berlembaga 10
Belum Berlembaga 39
1
Provinsi Riau
UPTD
2
Kab. Tasikmalaya
UPTD
3
Kota Surakarta
UPTD
4
DI Yogyakarta
UPTD
5
Kab. Gianyar
UPTD
6
Provinsi Sulawesi Selatan
UPTD
7
Provinsi Maluku
UPTD
8
Provinsi Maluku Utara
UPTD
9
Kota Bima
UPTD
10
Kab Tulungagung
UPTD
26
UKM YANG DILAYANI PLUT-KUMKM 130.952
50.641
2014
55.080
2015
2016
27
PENINGKATAN KAPASITAS KONSULTAN PENDAMPING DAN TEMU SOLUSI PLUT-KUMKM Hotel Ibis Jakarta, 27 Februari s/d 1 Maret 2017 293 Org Konsultan Pendamping dari 49 PLUT-KUMKM – (24 Prov/DI dan 25 Kab/Kota)
PESERTA
TEMU SOLUSI PLUT-KUMKM Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Direktur/Koordinator PLUT-KUMKM dari 24 Prov/Di dan 25 Kab/Kota
28
29
STRATEGI PEMASARAN PRODUK KUMKM -PRODUCT MARKETING STRATEGY SMEsHermawan Kartajaya Founder and Chairman of Markplus,Inc, Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Presiden of Asia Council for Small Business
30
Peserta Konsultan Pendamping KUMKM Sebanyak 293 Peserta
31
BEST PRACTICE SESI KELAS KONSULTAN PENDAMPING BIDANG SDM
Pengembangan Sentra UKM Telur Puyuh Dr. Slamet (Ketua Peternak Puyuh Indonesia)
Pengembangan Sentra UKM Rumput Laut Amar Aspar (Ketua Asosiasi Petani dan Pembudidaya Rumput Laut)
32
• Jumlah Konsultan/Pendamping : 108 Orang • Jumlah Kegiatan : 198 Kegiatan Bidang Pendampingan
Jenis Kategori
33
Sektor Usaha Sasaran Kegiatan
Media komunikasi
34
36
TUJUAN • Terwujudnya standar kompetensi bidang keahlian pendamping UMKM dalam mengembangkan bisnis UMKM yang diakui secara nasional, dengan memenuhi kriteria: – Dikembangkan berbasis pada kebutuhan UMKM – Dilakukan bersama dengan representatif dari dunia asosiasi profesi dan industri/usaha secara institusional, agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.
37
SASARAN • • • • • • • • •
Pendamping LPB / BDS Konsultan Keuangan Mitra Bank Pendamping UMKM Fasilitator pemberdaya UMKM lintas K/L Inkubator bisnis Pendamping PLUT KUMKM Pendamping restrukturisasi usaha Pendamping Pembiayaan / KUR Pendamping dampak globalisasi
38
TINDAK LANJUT • Membangun kerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), LSP (Lembaga Sertifikasi profesi) dan LDP (lembaga diklat profesi) dan asosiasi profesi dalam menyiapkan Asesor kompetensi pendamping UMKM • Melaksanakan uji kompetensi bersama dengan stakeholders
39
Elemen dan Fokus Penting (Kemampuan Dasar/Kapasitas Konsultan Pendamping UMKM)
1. Pengetahuan (knowledge), 2. ketrampilan (skill) 3. sikap (attitud) 4. Kode Etik Profesi (Code of Conduct)
VALU E SKKNI
Nilai tambah dan peningkatan posisi tawar (bargaining position) Pendamping UMKM terhadap pelaku bisnis dan stakeholders lainnya menghadapi MEA
40
RANCANGAN IMPLEMENTASI SKKNI KONSULTAN PENDAMPING UMKM
41
TRANSFORMASI KONSULTANPENDAMPING UMKM Pendidikan, Pelatihan (Diklat)
SKKNI
PENGHARGAAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BAGI PENDAMPING UMKM BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
LSP (Lembaga sertifikasi profesi)
SERTIFIKASI PENDAMPIN G UMKM
RMCS Regional Model Competency Standard
Sentra UMKM
Standar Kompetensi Konsultan UMKM Nasional Meningkatkan Eksistensi Konsultan Pendamping UMKM
Konsultan Pendamping yang Profesional
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM
Sentra UMKM
Sentra UMKM
Pembahasan SKKNI 2017
42
Kemitraan KUMKM Bidang Retail LANDASAN HUKUM Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Lotte Mart Wholesale tentang Pengembangan Jaringan Kerjasama Kemitraan Usaha Nomor :25/NK/Dep.4/X/2016 Nomor LSI: 17/MKT/LSI/16 tanggal 20 Oktober 2016
43
SKEMA KEMITRAAN KUKM DENGAN LOTTE MART WHOLESALE 1.Koordinasi dengan PLUTKUMKM, Lotte Mart Wilayah dan Stakeholder 2.Penyediaan data KUKM yang siap dimitrakan 3.Peningkatan kapasitas KUKM 4.Mediasi dan fasilitasi KUKM
Koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM
1. Sinergi Pemerintah Pusat, Daerah & Stakeholder 2. Peningkatan kapasitas KUKM 3. Monev pelaksanaan kemitraan usaha
1. MOU 2. Monev
Laporan
Proses Seleksi
1.Koordinasi dengan Dinas KUKM dan Stakeholder 2.Pendampingan KUKM 3.Mediasi dan fasilitasi KUKM
Makanan 1. 2. 3. 4.
Bazar KUKM Beranda UKM Supplier (Tenant) Pelatihan/ pendampingan peningkatan kapasitas KUKM 5. Monev pengembangan kemitraan KUKM
Monev
Craft fashion
Aksesories
1.KUKM terseleksi 2.KUKM siap difasilitasi
44
PETA LOKASI LOTTE MART WHOLESALE
(27 GERAI)
45
46
DASAR HUKUM 1. UU No. 20/2008 Ttg UMKM; psl 15, psl 18 2. Perpres No. 98/2014 Ttg Perizinan Untuk UMK, psl 2 3. Permen Kop dan UKM No.02/Per/M.KUMK/I/2008 Ttg Pedoman Pemberdayaan BDSP Utk Pengembangan KUMKM 4. Permendagri No.83/2014 Ttg Pedoman Pemberian IUMK, Psl 4; 5.Nota Kesepahaman 3 Menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, Kemendag, psl 2; 1.
6. PKS Lima instansi Kemendagri, Kemenkop & UKM, Kemendag, BRI, Asippindo.; psl 1. 47
PERCEPATAN IUMK Thn 2017 Mendorong Percepatan Dikeluarkan Peraturan Bupati/Walikota; Mendorong Percepatan Dikeluarkan IUMK oleh Camat/Lurah/Desa; Pendampingan PUMK untuk Mendapatkan IUMK dan Kartu BRI; Pendampingan Usaha PUMK ke Usaha Produktif; Mengalihkan Perizinan yang telah habis masa berlakunya menjadi IUMK. 49
48
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) REKAP PERKEMBANGAN IUMK Periode Februari 2017 NO
PROVINSI
JML KAB/KOTA
JUMLAH PERBUP/ WALI
JUMLAH IUMK
JUMLAH KARTU IUMK
9 5 1 5 6 8 15 35 9 7 12 14 9 7 7
7.563 330
1.020 22
10.499 273 17
1.928
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BALI BANTEN BENGKULU D.I. YOGYAKARTA DKI JAKARTA JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEP BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA
9 8 10 5 6 11 27 35 38 14 13 14 10 7 7 15 11 10
10 5 6
19
NUSA TENGGARA BARAT
10
20
NUSA TENGGARA TIMUR
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA ACEH GORONTALO KALIMANTAN UTARA JUMLAH
606 3
171 1.772 2.113 32 879 934 1.972 143 7 256 16 3
10
21.229
324
22
4
5.188
88
29 13 12 6 24 13 17 15 19 17 33 23 6 5 514
1 0 5 3 19 4 7 5 9 17 14 10 3 3 283
4.687 2.497
864 49 2.795 410 24 1.277 7
2.349 38.479 9.673 3.971 6.371 7.579 15.298 6.815 415 7.435
29.484 12.461 274 4.455 1.331 2.688 10.726 4.668 790 218.154
74 801 38 18.019
49
PERKEMBANGAN PENERBITAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
Belum Terbit : 229 44,94%
Sudah Terbit : 285 55,06%
Jumlah Kab/Kota : 514 50
PERKEMBANGAN PENERBITAN IUMK Belum Diproses : 15.971 Ditolak : 503
Disetujui
Disetujui : 212.138
Ditolak Belum Diproses
Total Pengajuan: 228.612
51
PENERBITAN KARTU BRI Sudah Mendapatkan Kartu : 18.019 (8,25%)
Sudah Belum Mendapatkan Kartu : 200.135 (91,74%)
Belum
Total IUMK: 218.154 52
PERCEPATAN PENERBITAN IUMK TAHUN 2017 DASAR PERATURAN : Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor: 20/PER/DEP.4/XII/2016, Tanggal, 30 Desember 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Pendamping Dalam Rangka Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil
Bantuan Pemerintah IUMK Tahun 2017 Target 50.000 Naskah
53
PENDAMPINGAN IUMK Peran Asosiasi Dalam Percepatan Penerbitan IUMK : 1. Mensosialisasikan IUMK kepada Pengusaha Mikro dan Kecil binaan; 2. Mendorong pengurus DPW/DPC Asosiasi UKM untuk berpartisipasi aktif dalam rangka Pendampingan Registrasi IUMK; 3. Pengurus DPW/DPC Melakukan koordinasi dengan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM dalam upaya percepatan penerbitan IUMK.
54
PERSYARATAN PENDAMPING 1. Mendapat penugasan dari OPD Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM;
2. Diusulkan oleh OPD Kabupaten/Kota sebagai Calon Penerima Bantuan Pemerintah.
55
PROSEDUR KEGIATAN PENDAMPINGAN REGISTRASI IUMK Pendamping Penerbitan IUMK
CAMAT
PERSYARATAN PUMK : 1. 2. 3. 4. 5.
Surat Pengantar RT/RW KTP Kartu Keluarga Pas Foto 2 lembar (4x6 cm) Mengisi Formulir : a. Nama b. No KTP c. No Tlp d. Alamat e. Kegiatan Usaha f. Sarana yang digunakan g. Jumlah Modal Usaha
UMK PERSYARATAN : 1. Fotocopy KTP; 2. Fotocopy Naskah IUMK;
NASKAH IUMK
KARTU IUMK (BRI)
56
PROSEDUR SELEKSI DAN PENGUSULAN PENDAMPING IUMK DEPUTI RESTRUKTURISASI USAHA
OPD PROVINSI/DI
Penetapan Penerima Bantuan
Usulan Pendamping/Calon Penerima Bantuan
OPD KABUPATEN/KOTA
Seleksi dan Penugasan
Permohonan Pendamping Penerbitan IUMK
57
PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH (PENERBITAN IUMK) 58
Transfer LS
KPPN JAKARTA VI
Penerbitan SP2D
PPSPM DEPUTI
Penerbitan PPSPM
PPK DEPUTI
DINAS KAB/KOTA Pendamping Penerbitan IUMK
Penetapan Penerima Bantuan
Usulan
PERSYARATAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Surat Permohonan; Berita Acara Pencairan; Kuitansi; Surat Pernyataan Tanggung Jawab; Daftar Nominatif IUMK; Fotocopy Naskah IUMK.
Persyaratan Pendamping Penerbitan IUMK • Pelaku Usaha/Asosiasi UKM, Pendamping KUKM dan Masyarakat yang bukan dari kalangan PNS; • Mendapat Penugasan dari OPD Kab/Kota untuk melakukan pendamping penerbitan IUMK; dan • Diusulkan oleh OPD Kab/Kota sebagai pendamping yang akan menerima bantuan Pemerintah.
59
TARGET PENDAMPINGAN IUMK TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI BALI BANTEN BENGKULU D.I. YOGYAKARTA DKI JAKARTA JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEP BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA ACEH GORONTALO KALIMANTAN UTARA
JUMLAH
JMLH KAB/KOTA
PERBUB/PERWALI DI KAB/KOTA TELAH TERBIT
9 8 10 5 6 11 27 35 38 14 13 14 10 7 7 15 11 10 10 22 29 13 12 6 24 13 17 15 19 17 33 23 6 5
9 5 1 5 6 8 15 35 9 7 12 14 9 7 7 10 5 6 10 4 1 0 5 3 19 4 7 5 9 17 14 10 3 3
514
283
Catatan: dukungan APBN Tahun 2017 Rp. 2,000,000,000,-
60
TARGET PENERBITAN IUMK IUMK
RUPIAH
JUMLAH (Rp)
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000
2.000.000.000
JADWAL PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PENDAMPING REGISTRASI IUMIK 1. Pengajuan Bantuan Pemerintah bagi Pendamping Registrasi IUMK diharapkan paling lambat pada Bulan Mei 2017. 2. Dokument Pengajuan Bantuan Pemerintah bagi Pendamping Registrasi IUMK dapat disampaikan secara langsung pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha atau melalui Jasa Pos. 3. Dokument ditujukan kepada : Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Lt. 5 Kementerian Koperasi dan UKM Jln. HR. Rasuna Said Kav 3-4 Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Email :
[email protected]
61
62
DASAR •UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; •UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (SRG); •PP Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2011; •Permendag Nomor 37 Tahun 2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang. SRG mencakup 10 komoditi (gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan garam).
63
TUJUAN •Membantu petani menyimpan produk/komoditias hasi pertanian jika harga rendah pada musim panen hingga harga tinggi/harga jual terbaik (tunda jual); •Membantu petani/anggota koperasi sekaligus meretas kepentingan petani pada tengkulak/pengijon; •Meningkatkan posisi tawar petani karena dapat terjaga ketersediaan barang komoditas produk, volume dan kualitasnya. 64
RUANG LINGKUP Koordinasi dan Sinergi antar Stakeholder terkait Program Sistem Resi Gudang (SRG) Sosialisasi Pemanfaatan SRG bagi Koperasi dan UKM Pendampingan Manajemen Kelembagaan dan Usaha bagi Koperasi Calon Pengelola Gudang SRG Capacity Building Koperasi calon Pengelola Gudang SRG Monitoring dan Evaluasi Koperasi Calon Pengelola Gudang SRG
65
PROGRAM SRG TA 2017: o Sosialisasi Pemanfaatan SRG bagi Koperasi dan UKM di 7 titik dari 41 titik sesuai lokasi Gudang SRG dan Koperasi calon pengelola SRG o Rapat Koordinasi dalam rangka Monev bagi 13 Koperasi calon Pengelola Gudang SRG o Pendampingan Penguatan Manajemen Kelembagaan dan Usaha bagi 6 Koperasi Calon Pengelola Gudang SRG dari 13 Koperasi Penerima Bansos Pendampingan SRG tahun 2015 66
67
DASAR HUKUM o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; o Undang Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 66 ayat (2) huruf c angka 4; o Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
68
Deskripsi Perpres 44 tahun 2016 •
•
• • • • • • • •
Bahwa 71 sektor usaha tertutup bagi PMA atau 100 % harus dimiliki oleh PMDN atau masuk DNI asing antara lain perdagangan eceran, mobil, sepeda motor dan kendaraan niaga/suku cadangnya. Bahwa dalam rangka melindungi pelaku UMK dan Koperasi, Pemerintah memberikan 147 sektor usaha dengan persyaratan harus menjalin kemitraan dan dicadangkan bagi UMK dan Koperasi. Pemerintah membatasi penguasaan saham asing pada : Sektor-sektor tanaman pangan pokok, perkebunan maksimal 49%. Sektor perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih maksimal 95 dengan syarat 20 % Plasma (tebu, jarak, tembakau) kapas, lada, karet, cengkeh, kelapa/sawit). Penguasaan pelabuhan maksimal 49% (pelabuhan, sungai, danau), moda udara dan multi moda. Telekomunikasi maksimal 69%. Dunia penerbitan surat kabar/media, BPR 100%PMDN. Farmasi PMA 85% klinik pratama 100% PMDN, sedangkan rumah sakit PMA maksimal 67%, khusus Asean 70 % dengan persyaratan. Perfilman, iklan, poster, baliho PMDN 100% dengan maksimal PMA Asean 51%.
69
Tugas Kementerian Koperasi dan UKM terdapat dalam Satgas
Pokja I yang membidangi “Kampanye
dan Diseminasi
Kebijakan”, meliputi sosialisasi, publikasi dan temu bisnis. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang terkait dengan Deputi Restruksturisasi Usaha adalah PKE
X dan XII.
70
Strategi Pencapaian • Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa • Pencadangan Usaha dengan melibatkan berbagai stakeholder yaitu OPD, LKPP, BKPM, Menko Perekenomian, Bappenas dan BKPM. • Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
71
