INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI SALAH SATU CARA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI SALAH SATU CARA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Ismed Padang Topowijono Achmad Husaini (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Email: [email protected]) ABSTRACT Entertainment tax is a tax levied on the organization of entertainment. Type of research was descriptive. The location of reseach was the Local Income Official of Malang City. Data type included primary and secondary. Primary data were obtained from interview, whereas secondary data were collected from documents archived by the Local Income Official of Malang City. Result of research indicates that the intensification of entertainment tax collection by the Local Income Official of Malang City was involving some measures such as: conducting the socialization, increasing the supervision, improving Human Resource (HR) quality, and upgrading the accuracy of data and information. The realization of Malang City entertainment tax improved every year. However, the contribution of entertainment tax to Malang City local tax revenue was still very low. Such low contribution percentage was not due to the failure of realizing entertainment tax revenue, but because the target and realization of local tax were always always upgraded annually. Intensification by the Local Income Offical of Malang City was often followed by factors supporting and constraining entertainment tax intensification. Keyword : Entertainment Tax, Local Tax, Intensification

ABSTRAK Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian di lakukan di Dispenda Kota Malang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang dimiliki oleh Dispenda Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensifikasi pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang dengan cara : sosialisasi, peningkatan pengawasan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan meningkatkan akurasi data dan informasi. Pajak hiburan di Kota Malang realisasinya selalu meningkat setiap tahun. Kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang masih tergolong sangat kurang. Kurangnya persentase kontribusi bukan dikarenakan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak hiburan, tetapi karena target dan realisasi pajak daerah secara keseluruhan selalu meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan intensifikasi oleh Dispenda Kota Malang diwarnai dengan adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan intensifikasi pajak hiburan. Kata kunci : Pajak Hiburan, Pajak Daerah, Intensifikasi Pendahuluan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi lokal daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah atau selanjutnya disingkat PAD merupakan salah satu potensi lokal dari setiap daerah. Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah. “Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan pendapatan tersebut masuk dalam APBD”

(Kurniawan, 2006:47). Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyelenggaraan suatu hiburan yang dipungut biaya. Kota Malang yang berkembang pesat ditandai dengan pembangunan sarana fisik kota, sarana dan prasarana publik, infrastruktur, pendidikan dan kebudayaan serta pariwisata. Masyarakat Kota Malang dalam menjalani kegiatannya sehari-hari membutuhkan hiburan untuk menyenangkan jiwa, sehingga hiburan menjadi tidak terpisahkan dari masyarakat. Hal ini dapat kita lihat di Kota Malang hiburan tumbuh begitu pesat seperti karoke, pertunjukan film, pertunjukan musik, pameran

Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

1

dan lain sebagainya. Perkembangan hiburan di Kota Malang perlu diimbangi dengan kebijakan dan regulasi yang tepat, mengingat hiburan merupakan objek pajak daerah di Kota Malang yang potensial penerimaannya. Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Kota Malang merupakan instansi yang diberikan kepercayaan mengelola penerimaan pajak daerah. Dispenda Kota Malang diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Kota Malang mengingat setiap tahunnya masih ada objek pajak hiburan yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan Dispenda Kota Malang adalah melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak hiburan. Berdasarkan SE.06/Pj.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, maka intensifikasi pajak adalah “kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap pajak serta subjek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”. Kegiatan intensifikasi pemungutan pajak hiburan diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak hiburan di Kota Malang, dikarenakan walaupun jumlah objek dan subjek pajak setiap tahunnya bertambah tetapi jika tidak disertai dengan kegiatan intensifikasi maka akan sangat kurang mendukung kegiatan penerimaan pajak hiburan sebagai salah satu komponen penerimaan dari pajak daerah di Kota Malang. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan mengetahui upaya pelaksanaan intensifikasi pajak hiburan di Kota Malang, mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan intensifikasi pajak hiburan di Kota Malang. Tinjauan Pustaka

Adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak Daerah 1. Definisi Pajak Daerah “Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Siahaan, 2010: 70) 2. Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dikelompokkan menjadi : a. Pajak Provinsi 1) Pajak Kendaraan Bermotor. 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 4) Pajak Rokok. 5) Pajak Air Permukaan. b. Pajak Kabupaten/Kota 1) Pajak Hotel. 2) Pajak Restoran. 3) Pajak Hiburan. 4) Pajak Penerangan Jalan. 5) Pajak Reklame. 6) Pajak Air Tanah. 7) Pajak Parkir. 8) Pajak Mineral Bukan Logam. 9) Pajak Sarang Burung Walet. 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). 11) BPHTB.

Pajak

Pajak Hiburan

1. Definisi Pajak

1. Definisi Pajak Hiburan

“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani dalam Rahayu, 2010: 22)”.

Berdasarkan Undang –undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran, sehingga pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.

2. Fungsi Pajak

2. Objek Pajak Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Malang, maka objek pajak hiburan adalah: a. Tontonan film. b. Pagelaran tari, seni, musik dan busana. c. Kontes kecantikan dan binaraga.

Mardiasmo, (2011:1) menyebutkan ada dua fungsi pajak yakni: a. Fungsi budgetair. Adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. b. Fungsi mengatur (regulerend).


2

d. Pameran. e. Diskotek, karoke, klab malam sejenisnya. f. Sirkus, akrobat dan sulap. g. Permainan billyar, golf dan bowling. h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan. i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/Spa, pusat kebugaran (fitness center) sejenisnya. j. Pertandingan olah raga.

dan

dan dan dan

3. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan sedangkan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. 4. Dasar Pengenaan Pajak hiburan Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh pengelenggara hiburan, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Analisis Kontribusi Penggunaan analisis kontribusi dapat menunjukkan peran pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah. Menghitung kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat menggunakan rumus (Halim, 2004) : 𝑋 𝑃𝑑 = × 100% 𝑌 Dengan: Pd : Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah. X: Jumlah realisasi pajak hiburan. Y: Jumlah realisasi pajak daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus yang ada maka akan diketahui tingkat kontribusinya. Berikut ini merupakan kriteria nilai kontribusi Tabel 1 Kriteria Nilai Kontribusi

Pesentase Kontribusi Kriteria <10,00% Sangat kurang 10,01% - 20% Kurang 20,01% - 30% Cukup 30,01% - 40% Sedang 40,01% - 50% Baik Lebih dari 50% Sangat baik Sumber : Munir, dkk, 2004: 149 Intensifikasi Berdasarkan SE.06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak

terhadap objek pajak serta subjek pajak yang terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil ekstensifikasi wajib pajak. Sedangkan Sutedi (2008: 100) menyebutkan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dapat dilakukan dengan cara berikut : 1. Memperluas basis penerimaan. 2. Memperkuat proses pemungutan. 3. Peningkatan pengawasan. 4. Peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan. 5. Peningkatan kapasitas penerimaan. METODE PENELITIAN Jenis penlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut (Widi, 2010: 48), penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Lokasi dan situs penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Moleong, 2014: 157). Data sekunder merupakan data realisasi pajak hiburan dan pajak daerah pada tahun 2012-2015. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (Sugiyono, 2010: 410) dan dokumentasi (Sugiyono, 2010: 422). Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara, alat perekam dan catatan. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis intensifikasi pemungutan pajak hiburan, analisis kontribusi pajak hiburan dan analisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan. PEMBAHASAN 1. Upaya Intensifikasi Pajak Hiburan Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan masih mengacu kepada landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perda ini digunakan oleh Dispenda Kota Malang selaku instansi yang bertugas mengelola penerimaan pajak daerah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 selain digunakan sebagai landasan hukum dalam


3

memungut pajak, Dispenda Kota Malang juga melakukan strategi intensifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kota Malang. a. Sosialisasi Sosialisasi merupakan usaha memberitahukan peraturan perundangundangan, mekanisme, dan keseluruhan ketentuan yang mengatur pajak daerah kepada wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda kepada wajib pajak dilakukan dalam rangka memberi pengetahuan kepada wajib pajak akan pajak yang akan dibayarkan atau dikenakan terhadapanya. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Dispenda Kota Malang kepada wajib pajak atau masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, mengundang pengusaha-pengusaha di Kota Malang, dan mengundang Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan masyarakat akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai hak kewajibannya. Besar harapan dengan adanya sosialisasi ini maka pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan dapat terlaksana dengan baik, sehingga penerimaan pajak hiburan semakin meningkat dan semakin berkotribusi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang. b. Peningkatan Pengawasan Prioritas Dispenda Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan salah satunya dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap pajak hiburan. Pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak hiburan sering dilakukan pihak Dispenda Kota Malang melaui kegiatan pengawasan turun langsung ke lapangan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran secara rill akan transaksi yang ada di lapangan, khususnya pajak hiburan yang sifatnya insidentil. Disamping pengawasan langsung ke lapangan, pihak Dispenda Kota Malang juga sudah melakukan pengawasan dalam bentuk menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka apabila wajib pajak menolak membayar pajak atau wajib pajak sebagai pihak penyelenggara hiburan yang melarikan diri setelah selesai menyelenggarakan hiburan dan tidak membayar pajaknya. Kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan ini sebagai salah satu bentuk peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang dalam mengamankan penerimaan pajak. c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas SDM Dispenda Kota Malang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak Hiburan Dispenda Kota Malang sudah berusaha memberikan pengetahuan dan meningkatkan kualitas SDM para pegawai yang bertugas mengelola Pajak Hiburan. Usaha tersebut terlihat dengan adanya usaha dari Dispenda Kota Malang mengadakan pelatihan dan kursus bagi para pegawainya. Pelatihan yang dilakukan juga melibatkan pihak yang bersifat independen. Lebih lanjut lagi, peningkatan kualitas SDM ini perlu ditingkatkan lagi, karena permasalah yang ada dalam masyarakat semakin kompleks dan berkembang. Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan mampu mendorong para pegawai dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak hiburan, dan mendorong peningkatan penerimaan pajak hiburan sehingga semakin menyumbang terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang. d. Peningkatan Akurasi data dan Informasi Akurasi data dan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan intensifikasi pajak hiburan. Data dan informasi dapat berupa objek dan subjek pajak hiburan. Akurasi data dan informasi perlu ditingkatkan, karena data dan informasi di lapangan senantiasa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan peningkatan kualitas data dan informasi dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Malang dengan mengadakan pembaruan data-data perpajakannya setiap bulan sesuai dengan perkembangan di lapangan. Sebagai contoh pihak Dispenda turun ke lapangan memeriksa objek pajak hiburan seperti karoke, berapa jumlah kamar, berapa tarif yang dikenakan kepada konsumen, semua itu merupakan bagian dari pembaruan data dan informasi pajak hiburan. 2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Malang a. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah, pajak hiburan diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang dapat diukur dengan kriteria nilai kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen pajak daerah yakni pajak hiburan terhadap jumlah pajak daerah setiap tahunnya dalam bentuk persentase. Tahun 2012 realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Malang adalah sebesar Rp 3.134.172.824,60 dengan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp 159.124.119.792,89. Persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah adalah sebesar 1,96%. Tahun 2013 realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Malang sebesar Rp 4.083.522.176,70 dengan


4

realisasi pajak daerah sebesar Rp 238.499.748.161,57, jika dilihat persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah hanya sebesar 1,74%. Tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang hanya sebesar 1,84%. Persentase tersebut merupakan hasil perbandingan realisasi pajak hiburan sebesar Rp 5.140.722.135,41 dengan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 278.885.189.548,87. Terakhir pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Malang sebesar 6.031.213.792,94 dengan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp 316.814.967.743,67. Besarnya persentase kontribusi pajak hiburan terhadapa pajak daerah di Kota Malang adalah sebesar 1,90%. Besarnya kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pajak hiburan meyumbang kontribusi rata-rata sebesar 1,85% dari penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Rata-rata kontribusi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase tergolong kriteria sangat kurang karena berada pada rasio 0-10%. b. Realisasi Pajak Hiburan Kota Malang Pajak hiburan merupakan bagian dari pajak daerah yang cukup potensial penerimaannya jika dikelola secara maksimal. Pajak hiburan di Kota Malang dari total keseluruhan penerimaan dari tiap-tiap objek pajak bisa dikatakan sudah baik, namun jika ditelaah satu persatu dari setiap objek pajak masih banyak objek pajak yang tidak mencapai realisasinya pada setiap tahun. Tahun 2012 target penerimaan pajak hiburan ditetapkan sebesar Rp 1.972.989.350,00 dengan realisasi 3.134.172.824,60, sehingga persentase realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2012 adalah sebesar 158,85%. Ditinjau dari objek pajaknya, pagelaran kesenian, permainan billyard, panti pijat dan taman rekreasi tidak mencapai realisasi penerimaannya. Pagelaran kesenian kurang Rp 34.911.500,00 dari target yang sudah ditetapkan, sedangkan permainan billyard kurang sebesar Rp 15. 218.697,00 dari target yang sudah ditetapkan. Panti pijat/refleksi masih kurang sebesar Rp 2.181.861,50 dari target dan taman rekreasi hanya mampu menyumbang 67,46% dari target atau bisa dikatakan Rp 47. 177.500,00 belum tercapai untuk menutupi target yang sudah ditetapkan. Tahun 2013 target penerimaan pajak hiburan di Kota Malang ditetapkan sebesar Rp 3.451.736.261,10 dan realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan yakni sebesar Rp 4.083.522.176,70 dengan tingkat persentase 118,30 %, hanya saja pada tahun 2013 hampir sebagian dari jumlah objek pajak hiburan di Kota Malang belum mencapai target penerimaannya. Hal ini terlihat bahwa

pagelaran kesenian hanya mampu menyumbang penerimaan pajak hiburan sebesar 45,60% atau kurang Rp 125.049.909,99 sedangkan pameran hanya mampu menyumbang Rp 6.233.250,00 atau sekitar 6,69% dari target yang sudah ditetapkan. Permainan billyard hanya mampu menyumbang penerimaan sebesar Rp 39.710.025,00 atau hanya sekitar 52,06% dari target yang sudah ditetapkan, sedangkan permainan bowling hanya mampu menyumbang penerimaan pajak hiburan 2013 sebesar 78,11% dari target yang sudah ditetapkan. Permianan ketangkasan juga hampir sama dengan permainan bowling tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini karena permainan ketangkasan hanya mampu berkontribusi sebesar 85,97% dari target yang sudah ditetapkan. Objek pajak pertandingan olahraga juga belum mampu mencapai target yang sudah ditetapkan, karena masih kurang Rp 67.393.670,27 dari target Rp 82.841.670,27 sedangkan taman rekreasi belum pernah mencapai target mulai tahun 2011, tahun 2013 taman rekreasi masih kurang Rp 47.327.316,39 dari target yang sudah ditetapkan. Tahun 2014 target penerimaan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 4.542.595.922,35 dan mencapai realisasi Rp 5.140.722.135,41 dengan tingkat persentase 113,17% dari target yan sudah ditetapkan, hanya saja masih terdapat empat objek pajak yang belum memenuhi target penerimaan yakni pagelaran kesenian kurang Rp 71.188.236,99, permaian billyard kurang sebesar Rp 43.254.595,67, permaian bowling kurang Rp 21.887.694,37 dan yang terakhir taman rekreasi kurang sebesar 69.985.939,69 dari target yang sudah ditetapkan. Tahun 2015 Dispenda Kota Malang menetapkan target penerimaan sebesar Rp 4.943.004.465,24 dan mencapai realisasi sebesar Rp 6.031.213.792,94 dengan tingkat persentase sebesar 122,02% dari target yang sudah ditetapkan, namun masih ada dua objek pajak belum maksimal 100% mencapai targetnya. Objek pajak yang belum maksimal tersebut adalah permaian bowling dan pertandingan olahraga, yakni masing-masing masih kurang Rp 503.525,00 dan Rp 23.902.479,37 dari target yang sudah ditetapkan oleh Dispenda Kota Malang. Objek pajak hiburan yang paling banyak tidak mencapai target adalah taman rekreasi mulai tahun 2012-2014 dan hanya tahun 2015 mencapai target, sedangkan objek pajak yang rutin setiap tahunnya berkontribusi dan mencapai target adalah objek pajak bioskop dan karoke, kedua objek pakak ini konsisten mencapai target setiap tahunnya. Objek pajak hiburan yang belum mencapai target disebabkan oleh penetapan target yang belum sesuai dengan potensi pajak yang ada. Mengingat masih banyak setiap tahunnya objek pajak yang tidak mencapai target penerimaan maka Pemerintah Daerah Kota Malang melalui


5

Dispenda Kota Malang harus lebih bekerja keras lagi melalui pelaksanaan intensifikasi pajak hiburan dan penetapan target pajak sesuai potensi agar target pajak yang ditetapkan dari setiap objek pajak mampu mencapai realisasi dari target yang sudah ditetapkan. 3. Faktor pendukung dan penghambat intensifikasi pajak hiburan a. Faktor pendukung Pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang didukung oleh beberapa faktor. Dukungan ini merupakan kekuatan bagi Dispenda Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan. Berikut dukungan pelaksanaaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang : 1. Adanya landasan hukum pemungutan pajak hiburan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan pemungutan pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memungut pajak hiburan. Pemerintah Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan mengacu pada Peraturan Daerah atau Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai landasan hukum. Perda No. 2 Tahun 2015 kurang lebih memuat tentang definisi umum, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan objek pajak yang dikecualikan dalam pemungutan pajak hiburan. Dispenda Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan sudah sepenuhnya mengacu kepada Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mulai dalam melaksanakan pemungutan, pengenaan tarif pajak, pelaporan pembayaran hingga penagihan dan sanksi perpajakan. 2. Adanya standar pelayanan pajak daerah Mendukung pelaksanaan pemungutan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak, maka Dispenda Kota Malang didukung dengan adanya standar pelayanan pajak daerah. Standar pelayanan ini memudahkan Dispenda Kota Malang dalam memberikan pelayanan pada wajib pajak, termasuk wajib pajak hiburan. Wajib pajak hiburan dengan standar pelayanan ini dapat memperoleh pelayanan berupa pemohonan NPWPD, SKPD, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan, pembayaran pajak, dan pembayaran tunggakan pajak. Standar Pelayanan Pajak Daerah yang mulai berlaku pada tahun 2011 lalu sangat baik dalam menunjang kinerja Dispenda dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Standar layanan tersebut juga memberi manfaat kepada pihak Dispenda dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

3. Akurasi dan kelangkapan data/informasi Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan memerlukan data dan informasi yang memadai. Akurasi dan kelengkapan data dibutuhkan sebagai pelengkap dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak hiburan. Data dan informasi berupa objek, subjek dan wajib pajak hiburan telah lengkap karena tiap bulannya Dispenda Kota Malang melakukan pembaharuan. Pembaruan data dan informasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang sudah berjalan dengan semestinya, karena perubahan di lapangan perlu diimbangi dengan pembaruan data yang ada pada Dispenda sendiri. 4. Koordinasi antara atasan dan bawahan Koordinasi yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik dalam sebuah organisasi. Koordinasi antara atasan dan bawahan memang sudah semestinya terjalin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dispenda Kota Malang dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak hiburan didukung dengan koordinasi yang kuat antara atasan dan bawahan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dilapangan bawahan sebelum bertindak berkoordinasi dahulu dengan atasan. Koordinasi tersebut bukan berarti bahwa bawahan tidak berani mengambil keputusan, namun koordinasi yang dilakukan lebih kepada satu dan padu antara atasan dan bawahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Koordinasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang juga untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas. b. Faktor penghambat Pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang diwarnai dengan faktor pendukung dan penghambat, dalam pelaksanaannya Dispenda Kota Malang bukan berarti tidak ada hambatan. Faktor penghambat pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang sebagai berikut: 1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sering dibarengi dengan adanya niat tidak baik dari wajib pajak. Kewajiban perpajakan wajib pajak seperti menghitung, membayar dan melaporkan sering diabaikan begitu saja oleh wajib pajak. Dispenda Kota Malang sebagai Instansi Pemerintahan Daerah diharapkan mampu mengatasi hal tersebut. Dispenda Kota Malang diharapkan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Dispenda Kota Malang juga berhak menindak wajib pajak yang memiliki itikad tidak baik, penindakan tersebut dapat berupa pengenaan sanksi perpajakan atau sanksi pidana. Itikad tidak baik wajib pajak sering terjadi pada wajib pajak hiburan yang sifatnya insidentil.


6

Penyelenggara hiburan sebagai wajib pajak sering melalaikan kewajiban perpajakannya dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya yang terutang. Praktek di lapangan sering penyelenggara hiburan menghilang setelah selesai menyelenggarakan hiburan, mereka menghindari pembayaran pajak kepada Pemerintah Daerah. 2. Usaha meringankan dan memperkecil jumlah pajak terutang. Peningkatan penerimaan pajak hiburan senantiasa dibarengi dengan adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutannya. Hambatan tersebut datangnya dari wajib pajak. Wajib pajak dalam prakteknya sering berusaha meringankan dan memperkecil jumlah pajaknya yang terutang. Wajib pajak sering mengajukan keringanan pembayaran pajak hanya separuh dari pajak yang terutang dan sisanya tidak dibayar, akibatnya berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Malang. Usaha meringankan dan memperkecil jumlah pajak hiburan yang terutang sering menjadi celah kehilangan potensi penerimaan pajak, oleh karena itu Pemerintah Kota Malang melalui Dispenda Kota Malang diharapkan mampu menutup celah kebocoran penerimaan pajaknya dengan menerapkan sanksi perpajakan dan sanksi pidana. Pemerintah Kota Malang juga diharapakan berkoordinasi dengan Walikota Malang agar wajib pajak tidak lagi meminta keringanan kepada Walikota melainkan bisa langsung kepada Dispenda Kota Malang selaku intansi yang bertugas mengelola pajak hiburan dan pajak daerah lainnya. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dapat disimpulkan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah melaksanakan kegiatan intensifikasi pemungutan pajak hiburan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan sudah bisa dikatakan baik dan sejalan dengan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Intensifikasi pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan: (a) melaksanakan kegiatan sosialisasi; (b) peningkatan pengawasan melalui kunjungan lapangan secara rutin dan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan; (c) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dispenda Kota Malang melalui kegiatan-kegiatan kursus dan pelatihan; (d) meningkatkan akurasi data dan informasi pajak hiburan dengan melakukan pembaruan data setiap bulannya. 2. Pajak hiburan di Kota Malang jika dilihat dari total semua penerimaan objek pajak setiap tahunnya memenuhi target dan realisasinya selalu meningkat. Persentase

realisasi pajak hiburan di Kota Malang tahun 2012-2015 adalah 158,85%, 118,30%, 113,17%, 122,02%, namun jika ditelaah satu persatu objek pajak hiburan setiap tahun ada objek pajak yang tidak memenuhi target penerimaan pajak. Pajak hiburan ikut serta dalam meningkatkan pajak daerah di Kota Malang. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah pada tahun 2012-2015 1,96%, 1,71%, 1,84%, 1,90%. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah masih dalam kriteria sangat kurang, karena berada pada kriteria nilai kontribusi 0-10%. Kurangnya persentase kontribusi pajak hiburan bukan dikarenakan penerimaan pajak hiburan secara keseluruhan menurun, namun dikarenakan setiap tahunnya masih ada objek pajak yang tidak mencapai target dan dibarengi dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah secara keseluruhan juga meningkat. 3. Intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang didukung dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut : a. Faktor yang mendukung Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut : (1) adanya landasan hukum sebagai dasar bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan; (2) adanya standar pelayanan pajak daerah sebagai pendukung dalam melayani wajib pajak hiburan; (3) kelengkapan data dan informasi terkait pajak hiburan di Kota Malang; dan (4) adanya koordinasi yang kuat antara atasan dan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. b. Faktor penghambat pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut : (1) kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; (2) adanya usaha meringankan dan memperkecil jumlah pajak terutang oleh wajib pajak hiburan. Saran 1. Meningkatkan intensitas kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak dan masyarakat. Dispenda Kota Malang sejauh ini sudah melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, namun pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak hiburan dan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi, berdasarkan hasil wawancara masih adanya wajib yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan


7

2.

3.

4.

5.

6.

tidak hanya sebatas agar wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya namun lebih kepada edukasi, agar wajib pajak dan masyarakat dapat memahami pentingnya hak dan kewajiban, maksud dan tujuan pemungutan pajak tersebut. Meningkatkan frekuensi kunjungan (visit) kepada wajib pajak. Meningkatkan kunjungan (visit) kepada wajib pajak tidak hanya sebatas memantau wajib pajak di lapangan, namun kegiatan kunjungan kepada wajib pajak bertujuan menumbuhkan kedekatan secara emosial antara wajib pajak dengan pegawai Dispenda Kota Malang. Kedekatan dengan wajib pajak juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Studi banding pegawai dalam rangka pertukaran informasi dan strategi. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dispenda Kota Malang sudah melakukan pelatihan dan kursus, namun dalam rangka melengkapi skill sebaiknya pegawai Dispenda melakukan studi banding dengan kota lainnya yang lebih baik sistem pemungutan pajak daerah, khususnya pajak hiburannya dalam rangka pertukaran informasi dan strategi. Kegiatan ini mampu menumbuhkan wawasan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sanksi tegas bagi wajib pajak itikad tidak baik. Wajib pajak yang memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebaiknya ditindak dengan tegas. Tindakan tegas berupa sanksi administrasi berupa bunga dan denda dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang mengingkari perjanjian tertulis yang telah disepakati. Pemberian sanksi bertujuan agar menumbuhkan efek jera bagi wajib pajak yang memiliki itikad tidak baik. Sinergi Intansi Pemerintahan Daerah Kota Malang. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak diperlukan sinergi yang kuat antara instansi dan Pemda Kota Malang. Sinergi yang kuat akan mampu memperkecil hilangya potensi pajak (potensial loss). Dalam hal pemberian keringanan pajak kepada wajib pajak, baiknya Pemda Kota Malang memberikan wewenang yang sepenuhnya kepada Dispenda, karena yang tahu dan mengerti akan keadaan di lapangan adalah pihak Dispenda. Dispenda Kota Malang diberikan sepenuhnya wewenang dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya keringan yang diajukan oleh wajib pajak. Penetapan target pajak yang sesuai dengan potensi. Dispenda dalam menetapkan target harus sesuai dengan potensi pajak yang ada dalam lapangan hal ini dikarenakan setiap tahunnya ada objek pajak yang tidak mencapai target penerimaan. Sebelum

menetapkan target hendakanya Dispenda Kota Malang melakukan survei terlebih dahulu, khususnya objek pajak hiburan insidentil dan yang bersifat musiman sebelum menetapkan target, sehingga target yang ditetapkan tidak meleset dan mampu mencapai realisasi. DAFTAR PUSTAKA Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang : Bayumedia Publishing. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset. Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Munir, H Dasril et al. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : YPAPI. Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE. 06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Siahaan, P Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Rajawali Pers Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian:Sebuah pengenalan dan penuntun langkah pelaksanaan penelitian. Yogyakarta : Graha Ilmu.


8

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI SALAH SATU CARA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG

Recommend Documents