Integritas Pelayanan Publik Sosialisasi UU No 25 Th 2009 Bagi kementrian / lembaga ( Instansi Pusat ) Kementrian PAN dan RB 21 Juni 2011
Haryono Umar Pimpinan KPK
Kondisi saat ini dipengaruhi oleh : 1) Faktor Internal 2) Faktor Eksternal Faktor Internal kondisi pelayanan publik seperti : - Kurangnya transparansi Standar Pelayanan - Profesionalisme Pelaksana
Faktor-faktor eksternal , adalah : - Peranan Atasan dan aparat pengawasan - Perilaku Masyarakat
Peranan Atasan dan Aparat Pengawasan 1) Atasan dan Pembina tidak mengerti jelas kondisi real di lapangan, banyak perbedaan antara laporan tertulis dengan fakta di lapangan. Atasan dan Pembina perlu lebih banyak mengunjungi pelayanan publik, kalau perlu dilakukan secara mendadak
Peranan Atasan dan aparat pengawasan 2) Pengawasan oleh pengawas internal/ ekternal belum dapat mendeteksi banyaknya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Perilaku masyarakat pengguna layanan publik : 1) Kebiasaan memberi imbalan 2) Bersifat permisif dan menerima apa adanya 3) Persepsinya terhadap aparat pemerintah dan pelayanan publik sangat buruk
Upaya KPK : Dasar hukum upaya yang dilakukan KPK Undang-Undang Tahun
2002
Republik tentang
Indonesia Komisi
Nomor
30
Pemberantasan
Korupsi pasal 1 ayat (3), pasal 6 huruf a., pasal 7 huruf e., dan pasal 8 ayat (1) memberikan kewenangan koordinasi
kepada dan
KPK
supervisi
untuk
melakukan
terhadap
upaya
pencegahan tindak pidana korupsi di instansi yang melakukan pelayanan publik
Upaya yang dilakukan KPK 1) Survei integritas Pelayanan Publik (SISP) SISP ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor publik .Beberapa negara
pernah
dan
sampai
saat
ini
masih
melaksanakan survey yang relatif sama. Sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi pada layanan sektor publik melalui upaya mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upayaupaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi
Tujuan pelaksanaan SISP oleh KPK secara umum adalah : 1) Memetakan tingkat integritas sektor publik melalui kegiatan survey rutin setiap tahun dengan responden pengguna langsung layanan publik; 2) Memberikan informasi mengenai kinerja sektor publik di Indonesia; 3) Memberikan informasi tingkat pelaksanaan unsurunsur integritas pada sektor publik di Indonesia; 4) Memberikan masukan dalam rangka peningkatan integritas sektor publik di Indonesia
Penilaian survey dilakukan dengan menggabungkan dua unsur yaitu : 1)
Pengalaman
integritas
:
merefleksikan
pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya 2) Potensi integritas : merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh responden
Latar belakang supervisi peningkatan pelayanan publik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik > pelayanan publik yang baik Ada celah : beberapa terobosan yang dapat dilakukan untuk
mempercepat
perbaikan
pelayanan
publik.
Terobosan tersebut sifatnya yang applicable, namun cukup berdampak pada perbaikan layanan publik, setidaknya masyarakat.
berdampak
pada
perbaikan
persepsi
Latar belakang supervisi peningkatan pelayanan publik Pendekatan paling efektif bagi peningkatan pelayanan harus maju secara perlahan, dengan prinsip “ batu susun”, yaitu untuk perlaksanaan perbaikan-perbaikan sederhana yang mempunyai kemungkinan berhasil. Prinsip yang didorong dalam perbaikan adalah tindakan melengkapi, bukan menggantikan rencana-rencana pemerintah yang sudah berlandaskan hukum. Inisiatif reformasi harus dimulai dari tindakan inovatif yang sederhana, dimana komitmen dan sumber relatif mudah didapat, dan bahwa hal tersebut akan membangkitkan rasa percaya diri dan menimbulkan pengalaman
Upaya yang dilakukan KPK : 2) Supervisi peningkatan pelayanan publik 1) Menentukan prioritas wilayah dan jenis pelayanan berdasarkan SIPP dan data pengaduan masyarakat 2) Surveillance melakukan pengambilan film secara sembunyi, untuk diputar dalam pertemuan dengan Atasan dan Penyelenggara Pelayanan Publik. Upaya ini lebih untuk memberi bukti konkrit kepada para Atasan, Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik, sehingga mereka lebih terdorong untuk melakukan perbaikan
Upaya yang dilakukan KPK : 2) Supervisi peningkatan pelayanan publik 3) Kunjungan mendadak Pimpinan KPK Tujuannya adalah -Memberi motivasi kepada para Penyelenggara untuk terus melakukan perbaikan -Memberi contoh kepada para Atasan Satker Penyelenggara agar perlunya mengetahui kondisi real sehari-hari di lapangan -Memberi masukan kepada Pimpinan KPK sendiri, tentang kondisi real di lapangan, tidak hanya mendapatkan informasi dari laporan
Upaya yang dilakukan KPK : 2) Supervisi peningkatan pelayanan publik 4) Rapat evaluasi dan konferensi pers Tujuannya adalah : - Meminta komitmen Atasan, Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik untuk terus memperbaiki diri - Mengiformasikan kepada masyarakat tentang kondisi real di lapangan dan bagaimana komitmen perbaikan Atasan, Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik Surveilance, rapat evaluasi, pengamatan lapangan oleh Tim KPK tersebut kami lakukan periodik dan berkesinambungan
Contoh-contoh Perbaikan yang terjadi sejak dilakukan supervisi : BPPT Kota Bandung Index kepuasan konsumen diterapkan dengan tujuh tombol elektronik, 3 tombol menyangkut kepuasan pelayanan, 2 tombol menyangkut kesesuaian pelayanan menyangkut prosedur dan menyangkut biaya. Menariknya, tombol ini didesain
khusus
berkepentingan
sehingga
yang
bisa
hanya menekan
tersebut dan pihak konsumen
knsumen
yang
tombol-tombol
yang berkepentingan
pasti dan harus harus menekan tombol-tombol tersebut setelah menerima hasil
Contoh perbaian di BPPT Kota Bandung Gambar tombol index kepuasan konsumen
Contoh perbaikan di BPPT Kota Bandung: Mesin antrian elektronik Dirancang sedemikian rupa, sehingga setiap pengguna jasa yang datang harus mendapat nomor antrian, dan tidak ada proses yang bisa dikerjakan kalau belum mendapat nomor antrian
foto ada di RR
Contoh Perbaikan yang dilakukan Inspektorat : Kota Semarang Membuat laporan dan Pemeriksaan khusus pelayanan publik dengan sasaran kepuasan konsumen, sehingga audit tersebut dapat mendeteksi dimana dan bagaimana ketidakpuasan masyarakat Pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan cara 1. pemantauan lapangan (observasi), 2. wawancara/ interview dengan masyarakat pengguna 3. Uji administrasi. ( menguji dari dokumen, dokumen masuk sampai dengan produk
jadi, apakah waktu sudah sesuai standar apa
tidak) 4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini tidak ada pemberitahuan ke obrik terlebih dahulu
Contoh temuannya audit pelayanan publik Biaya pelayanan yang melebihi standar. Transaksi pembayaran tidak resmi pembayaran.
di
luar
loket
Pelaksanaan pelayanan yang lebih lama dari yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Publik. Petugas pelayanan yang kurang simpatik. Petugas loket pelayanan dan petugas pelayanan lainnya (tenaga medis dan para medis) yang tidak memasang tanda pengenal (ID-Card) Petugas teknis yang melakukan survei lokasi yang tidak dilengkapi dengan surat tugas. Loket antrean difungsikan
untuk
permohonan
pendaftaran
tidak
Contoh temuannya audit pelayanan publik Belum dipasangnya tata cara pengantrian di loket, jenis pelayanan dan motto pelayanan. Bdigunakannya nomor antrian dalam pelayanan. Antrian hanya didasarkan pada urutan penumpukan berkas permohonan. Abagan alur mekanisme pelayanan publik yang sudah dibuat, namun belum dipasang ditempat pelayanan. Apenyampaian komplain pelayanan yang tidak ditanggapi dengan baik. Ppublik yang belum menyediakan pengaduan pelayanan publik
kotak
saran/
Contoh perbaikan Selain itu, dari hasil surveillance, dibandingkan tahun 2009, kami sudah tidak lagi menemukan transaksi suap dan gratifikasi serta praktek-praktek tidak benar di tempat pelayanan, contohnya pada kantor-kantor :
Contoh perbaikan :
Upaya yang dilakukan KPK : Integrity Fair Tujuan dan Latar belakang Tujuannya adalah memasyarakatkan perbaikan layanan yang telah dilakukan oleh Penyelenggara. Ini akan membuat dorongan baru masyarakat atas peningkatan pelayanan publik dan secara perlahan menggerus kebiasaan lama meskipun dalam beberapa kasus para pemimpin daerah menghalangi. Akhirnya akan menimbulkan pergeseran paradigma, menghilangkan kebiasaan lama seperti memberi imbalan, permisif serta merubah persepsi masyarakat terhadap aparat pemerintah dan pelayanan publik
Kesimpulan
Dengan dikeluarkannya PP pelaksanaan UU No 25/ tahun 2009 semakin lengkaplah perangkat yang dibutuhkan untuk mempercepat perbaikan pelayanan publik Sudah terjadi pergeseran paradigma masyarakat tentang kualitas pelayanan publik. Setuju atau tidak setuju , Penyelenggara, Atasan dan Pembina Pelayanan Publk harus ikut perubahan tersebut
Terima kasih
