PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam
rangka
meningkatkan
penghematan
energl
dan
air
dengan
tetap
memperhatikan kebutuhan pokok e'nergi dan air bagi masyarakat serta prinsip keadilan dalam pemanfaatannya, dengan ini menginstruksikan : Kepada
L Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 2, ]aksa Agung Republik Indonesia; 3, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; 4, PangIima Tentara Nasional Indonesia; 5, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 7, Gubernur; 8, BupatilWalikota,
Untuk PERTAMA
Melakukan langkah-Iangkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada Kebijakan Penghematan Energi dan Air, untuk : a, penerangan dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor dan/atau bangunan yang dikeloIa oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerahj b, peralatan '"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
b. peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan
.
energi listrik, bahan bakar minyak atau gas untuk gedung kantor dan/atau bangunan termasuk kendaraan dinas, yang dikelola oleh Pemerintah,' Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; c. kegiatan atau aktifitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang memanfaatkan air.
KEDUA
Membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.
KETIGA
Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar: 1.
Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air sesuai Kebijakan Penghematan Energi dan Air yang telah ditetapkan;
2. Melakukan sosialiasi dan
mendorong masyarakat termasuk
perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan
penghematan
energi
dan
air
sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
KEEMPAT
1. Untuk
mengoptimalkan
penghematan
energl
kebijakan
dan
air,
nasional
membentuk
dalam Tim
rangka Nasional
Penghematan Energi dan Air, yang untuk selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Tim Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Ketua merangkap Anggota
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Ketua ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Ketua Harian merangkap Atiggota
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
Anggota
1. Menteri Dalam Negeri; Z. Menteri Perhubungan; 3. Menteri Pekerjaan Umum; 4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 6. Menteri
N~gara
Lingkungan
Hidup;
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 9.
Kepala
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi; Sekretaris
Sdr. Ir. Eddie Widiono Suwondo, M.Sc.
Z. Tim Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim PeIaksana yang diketuai oleh Sekretaris Tim Nasional. 3.
Kelengkapan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Nasional.
KELlMA
Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas: a.
merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program penghematan energi dan air termasuk program konservasi energi, dengan berpedoman pada prinsip : 1) kebutuhan pokok energi dan air masyarakat dewasa
In!
dipenuhi Pemerintah dengan subsidi; Z) kemewahan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
2) kemewahan dalam pemanfaatan energi dan aIr harus dibatasi
d~n
dibayar sesuai harga keekonomian;
3) kebutu~an energi dan air untuk keperluan usaha dan
bisnis, dibayar sesuai harga keekonomian; 4)
pemakaian energi dan air untuk Instansi Pemerintah harus dibatasi, diawasi, dan menjadi contoh masyarakat.
b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka penghematan energi dan air; c.
melakukan pembinaan dan
memberikan
bimbingan
teknis
terhadap pelaksanaan penghematan energi dan air kepada pengguna energi dan air; d. menyusun langkah-Iangkah strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi dan air; e.
melakukan inventarisasi dan kajian atas kegiatan dan aktifitas yang dilakukan di Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta
serta
masyarakat
yang
dapat
dilakukan
untuk
menghemat energi dan air; f.
melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang dapat menghemat energi dan air;
g.
melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan energi dan air untuk mendukung program penghematan energi dan
air; h. mengkaji dan menyusun kebijakan untuk pengalokasian pendanaan dalam rangka kegiatan penghematan energi dan air-, 1.
menetapkan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
1.
menetapkan kebijakan dan langkah-Iangkah audit
energ!
dan
air
secara
berkelanjutan
pelaksanaan di
kantor
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta; J.
menetapkan
langkah-Iangkah
strategis
dalam
rangka
penyelesaian permasalahan yang menghambat program dan kegiatan penghematan energi dan air; dan k.
melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Presiden dimaksud.
KEENAM
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihakpihak lain yang dipandang perlu.
KETUJUH
Tim Nasional menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
KEDELAPAN
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
KESEMBlLAN:
Melaksanakan Instruksi Presiden 1m sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
KESEPULUH
Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, dinyatakan tidak berlaku.
Instruksi ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tid.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet .1 ,a urn, i
