INFORMASI TAMBAHAN. PT XL AXIATA Tbk. [EXCL]

Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan

JADWAL 23 November 2015 Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik 25 April 2017 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 26 April 2017

: : :

: :

28 April 2017 2 Mei 2017

INFORMASI TAMB A H A N

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT XL AXIATA TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK IJARAH TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT XL AXIATA Tbk. [EXCL] Kegiatan Usaha : Bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Berkedudukan di Jakarta KANTOR PUSAT grhaXL Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Telepon : (021) 5761881 Fax : (021) 57959928 www.xl.co.id; [email protected]

PERWAKILAN REGIONAL Regional Jabo, Regional Barat, Regional Timur, Regional Utara dan Regional Sentral

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan: SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN 2017 (SUKUK IJARAH) DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp2.180.000.000.000,- (DUA TRILIUN SERATUS DELAPAN PULUH MILIAR RUPIAH) Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 5 (lima) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut: Seri A

: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.040.000.000.000 (satu triliun empat puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp75.400.000.000 (tujuh puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B

: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp402.000.000.000 (empat ratus dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.768.000.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Seri C

: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp142.000.000.000 (seratus empat puluh dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.425.000.000 (dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun, yang, berjangka waktu 5 (lima) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Seri D

: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp23.660.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Seri E

: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp336.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.584.000.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2017 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 8 Mei 2018 untuk Sukuk Seri A, 28 April 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 28 April 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 28 April 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan 28 April 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri E. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB XVI MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XI MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH) : AAA(idn) (Triple A) KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

PT CIMB SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)

PT MANDIRI SEKURITAS

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES

PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Penawaran atas Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Committment) Pencatatan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTT (OVER THE TOP) DI INDUSTRITELEKOMUNIKASI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Sukuk Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta melalui surat No. 132/CSEC/IX/2015 tanggal 22 September 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut UUPM). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-558/D.04/2015 tanggal 23 November 2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 dengan Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek). Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Ijarah tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.2. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA ASET YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH ASET YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SESUAI DENGAN PERATURAN OJK NO. 18/POJK.04/2015 TANGGAL 3 NOVEMBER 2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK. PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/ BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

DEFINISI DAN SINGKATAN

iii

RINGKASAN

xvi

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

xvi xvii xvii xxi xxi xxii xxiii xxiii xxiv

UMUM PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM RISIKO USAHA PERSEROAN IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING STRATEGI USAHA PERSEROAN PROSPEK USAHA SUKUK IJARAH YANG MASIH TERHUTANG

I.

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

1

II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

9

III.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

11

IV.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

21

1. 2. 3. 4. 5.

21 21 22 22

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM SUMBER DAYA MANUSIA KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI ENTITAS VENTURA BERSAMA PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI PERSEROAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ASURANSI

26 27 30 31 33 33 48 49 51 52

V.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

54

VI.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

66

VII. PERPAJAKAN

70

VIII. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

72

i

IX.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

73

X.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

75

XI.

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH

103

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK

117

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

119

XIV. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

123

XV. AGEN PEMBAYARAN

128

XVI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

129

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN 2G

Berarti generasi kedua teknologi telepon seluler, yang mampu mendukung panggilan suara, SMS dan akses internet dasar.

3G

Berarti generasi ketiga teknologi telepon seluler, yang mampu mendukung panggilan suara, SMS dan akses internet dengan kecepatan tidak kurang dari 200 kilobyte per detik.

4G LTE

Berarti Long Term Evolution, yang merupakan generasi ke-4 dari teknologi telepon seluler yang dapat membantu panggilan suara, SMS dan akses internet dalam kecepatan sampai 10 kali lebih cepat dari yang ditawarkan oleh teknologi 3G.

4.5G

Berarti evolusi LTE yang dapat mendukung kecepatan internet yang lebih cepat dari 4G.

Afiliasi

Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Pembayaran

Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Agunan dan Jaminan

Berarti segala bentuk agunan dan jaminan atas harta kekayaan, aktiva dan pendapatan pihak tertentu yang diberikan sehubungan dengan kewajibannya atau kewajiban pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, borgtocht dan/atau corporate guarantee (jaminan perusahaan).

Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan

Berarti : a). Agunan dan Jaminan Perseroan yang telah ada dan/atau yang sedang dalam proses pemberian jaminannya pada saat ditandatanganinya akta Perjanjian Perwaliamanatan; b). Agunan dan Jaminan dari pihak yang melakukan penggabungan ke dalam Perseroan, atau dari pihak yang menjadi anak perusahaan Perseroan, dengan ketentuan bahwa Agunan dan Jaminan tersebut telah ada sebelum pihak tersebut melakukan penggabungan atau menjadi anak perusahaan Perseroan, serta dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijadikan obyek Agunan dan Jaminan tersebut telah dilepaskan sebagai jaminan, satu dan lain hal sebagai akibat penggabungan antara Perseroan dengan pihak tersebut, maka aktiva tersebut dapat diikat lagi menjadi Agunan dan Jaminan untuk kepentingan pihak selain dari Pemegang Sukuk Ijarah; c). Agunan dan Jaminan yang diberikan untuk proses tender atau deposit, atau untuk menjamin pembayaran pajak, bea masuk, atau sewa; d). Agunan dan Jaminan yang diberikan untuk menjamin kewajiban-kewajiban tertentu sehubungan dengan utang dagang Perseroan yang lazim dilakukan dalam usahanya masing-masing sehari-hari; e). Agunan dan Jaminan sehubungan dengan pencadangan pajak yang terutang; f). Agunan dan Jaminan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui kredit pada umumnya, kredit ekspor atau supplier, maupun pembiayaan vendor atau sewa guna usaha, dimana aktiva tersebut akan menjadi obyek Agunan dan Jaminan untuk pembiayaan tersebut dan

iii

dalam hal masih dibutuhkan tambahan Agunan dan Jaminan dalam rangka pembiayaan tersebut, maka pemberian Agunan dan Jaminan tambahan tersebut diperkenankan sepanjang Agunan dan Jaminan tambahan tersebut diberikan dalam nilai yang wajar sesuai dengan praktek umum perbankan; g). Agunan dan Jaminan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang; h). Agunan dan Jaminan yang diberikan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan proyek kerjasama Perseroan dengan pihak lain di mana pembiayaan atas proyek tersebut diberikan oleh pihak lain (termasuk pihak dengan siapa Perseroan bekerja sama); i). Agunan dan Jaminan atas aset lainnya dari Perseroan yang timbul dari pembangunan atau ekspansi usaha Perseroan yang nilainya tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari total aset Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan Perseroan terakhir yang telah diaudit. j). Agunan dan Jaminan sehubungan dengan Penjualan Aset Yang Diperkenankan. Akuisisi AXIS

Berarti akuisisi AXIS sebesar US$865.000.000 oleh Perseroan pada tanggal 19 Maret 2014, dimana Perseroan sebagai perusahaan penerima penggabungan yang terus menjalankan kegiatan operasionalnya dan seluruh kegiatan usaha, aset dan kewajiban milik AXIS.

Akad Ijarah

Berarti akad yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2017 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan penyewaan Obyek Ijarah dari Wali Amanat kepada Perseroan, berikut perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan atasnya.

ARPU

Berarti Average Revenue per User untuk pelanggan prabayar atau pasca bayar Perseroan disajikan untuk setiap periode, yang berarti jumlah pendapatan kotor dari pelanggan baik prabayar atau pascabayar, yang kemungkinan, untuk setiap bulan pada periode dibagi dengan penjumlahan dari rata-rata jumlah pelanggan prabayar atau pasca bayar, yang kemungkinan, untuk setiap bulan dalam periode tersebut. "ARPU" bagi operator telekomunikasi lainnya tidak dapat dihitung atas dasar yang sama.

Axiata Group

Berarti perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Axiata Group Berhad.

Bank Kustodian

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK

Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh)tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bursa Efek Indonesia atau BEI

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BTS

Berarti Base Transceiver Station, yang merupakan peralatan fixed transceiver pada setiap sel dari jaringan telekomunikasi wireless yang berkomunikasi melalui signal radio dengan ponsel dalam sel tersebut.

iv

CDMA

Berarti Code Division Multiple Acces, yang merupakan teknologi transmisi dimana setiap transmisi dikirimkan melalui beberapa frekuensi dan kode unik yang ditetapkan pada setiap data atau transmisi suara, yang memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi spektrum frekuensi yang sama.

Cicilan Imbalan Ijarah

Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Daftar Pemegang Rekening

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Dokumen Emisi

Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Akad Ijarah, Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

Efek

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Efek Syariah

Berarti efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad/ perjanjian, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.A.2, yaitu : a.

atas dasar lewatnya waktu yaitu : 1)

2) b.

45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

atas dasar penyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi

Berarti suatu Penawaran Umum Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat.

Entitas Ventura Bersama

Berarti perusahaan patungan (ventura bersama/joint venture) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan.

Fitch

Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan.

GSM

Berarti Global System for Mobile Communications, yang merupakan sistem telekomunikasi wireless digital yang distandarisasi oleh ETSI berdasarkan transmisi digital dan arsitektur jaringan wireless dengan roaming yang digunakan di seluruh Eropa, Jepang dan berbagai negara lainnya. Sistem GSM beroperasi dalam pita frekuensi 900 MHz (GSM 900), 1900 MHz (GSM 1900) dan 1800 MHz (GSM 1800).

Hari Bank

Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank. v

Hari Bursa

Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut.

Hari Kalender

Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan perhitungan untuk bunga dan jatuh tempo, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Hari Kerja

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Imbalan Ijarah

Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Dokumen Emisi, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan.

Informasi Tambahan

Berarti Informasi Tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 yang akan diumumkan dalam situs Perseroan serta akan disampaikan kepada OJK, untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Jasa Pengelolaan Aset

Berarti, sehubungan dengan Perseroan, setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) dimana Perseroan secara kontraktual memberikan hak dan manfaat manajemen/pengelolaan dan/atau operasional dan/atau beberapa atau sebagian besar hak dan manfaat kepemilikan dari satu atau lebih menara dan/atau tanah dan bangunan kepada satu atau lebih pihak, dan pihak atau pihak-pihak lain tersebut secara kontraktual menerima kewajiban sehubungan dengan manajemen/pengelolaan dan/atau operasi dan/atau yang mungkin terkait atau tidak terkait dengan kepemilikan atas menara dan/atau tanah dan bangunan untuk periode apapun, dari setiap yang mungkin termasuk atau tidak termasuk pengalihan atas atau perjanjian untuk mengalihkan hak yang sah untuk setiap hak dan/atau aset kepada pihak tersebut atau menjual, menyewa, mengalihkan atau menerbitkan hak dan/atau aset kepada pihak tersebut (atau kesepakatan untuk melakukan hal tersebut), dalam hal demikian, dimana Perseroan tetap memiliki hak untuk menggunakan (baik berdasarkan perjanjian sewa atau lainnya) semua atau sebagian dari menara dan/atau tanah dan bangunan tersebut.

Kegiatan Korporasi Perseroan

Berarti tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang terdiri dari : (i) tindakan menjual, menyewakan atau dengan cara lain mengalihkan aktiva dan bisnis Perseroan di bidang Kegiatan Usaha Utama Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada peralihan segala perjanjian dan hak-hak kontraktual) kepada anak perusahaan Perseroan dan menjual saham-saham Perseroan dalam anak perusahaan Perseroan; (ii) tindakan penggabungan, dengan ketentuan Perseroan tetap menjadi perusahaan penerima penggabungan; (iii) tindakan menjual, membeli atau dengan cara lain merestrukturisasi kepemilikan saham atau kepemilikan Perseroan; (iv) tindakan Penjualan Aset Yang Diperkenankan; (v) tindakan menerbitkan saham baru dengan atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) atau private placement; (vi) tindakan mendirikan atau turut serta dalam perusahaan lain; (vii) tindakan menerbitkan surat utang yang dapat dikonversi (convertible bond); dan (viii) tindakan lain yang wajib dilakukan berdasarkan pengubahan peraturan perundangundangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

vi

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Berarti kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia yang untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama meliputi : a.

b.

Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: (a) Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi; (b) Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas; (c) Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan (d) Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan

Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) tanggal 11 Agustus 2004, sebagai akibat dari Perseroan lalai memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, atas:     

Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp229.166,67 (dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari; Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp261.111,00 (dua ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari; Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp270.833,33 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari; -Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp280.555,56 (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh lima koma lima enam Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari; Sukuk Ijarah Seri E sebesar Rp288.888,89 (dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma delapan sembilan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari;

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus tiga puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

vii

Konfirmasi Tertulis

Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI atau KTUR

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI.

Kustodian

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Sukuk Ijarah dan harta yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah serta jasa lainnya termasuk menerima Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Laporan Keuangan

Berarti laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Masa Penawaran Umum

Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.

Masyarakat

Berarti pemodal yaitu perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Menkumham

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MOU

Berarti Minutes of Use yang merupakan menit dari penggunaan panggilan keluar dan masuk pelanggan.

Nilai Pengalihan

Berarti nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah dengan jumlah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah).

Obyek Ijarah

Berarti hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Emiten yang ditetapkan Emiten untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari Optical Fiber Cable, Fiber Optic Transmission Equipment, Optical Fiber Submarine dan Radio Base Station Equipment (RBS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Objek Ijarah Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah. Objek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 5 seri dengan jatuh tempo yang berbeda. Optical Fiber Cable adalah alat telekomunikasi berupa kabel optik yang tertanam di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain yang memungkinkan transmisi dalam jarak yang lebih jauh dan pada bandwith yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga. Fiber Optic Transmission Equipment adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai mediator untuk mentransmisikan suara atau data dari suatu tempat ke tempat lain. Optical Fiber Submarine adalah alat telekomunikasi berupa kabel

viii

optik yang tertanam di bawah laut yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain yang memungkinkan transmisi dalam jarak yang lebih jauh dan pada bandwith yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga. Radio Base Station Equipment (RBS) adalah alat telekomunikasi yang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan terminal pusat jaringan operator. Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 6.3.s Perjanjian Perwaliamanatan, yang antara lain memuat pemutakhiran data peralatan-peralatan telekomunikasi Perseroan yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Sukuk Ijarah

Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah, yang terdiri dari : (1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Ijarah; dan/atau (2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

Pemeringkat

Berarti PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Pemerintah

Berarti setiap otoritas, instansi, badan, komisi, pejabat, kementerian, atau instrumen pemerintahan Negara Republik Indonesia lainnya termasuk pemerintah daerah dan aparatur Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Berkelanjutan

Berarti kegiatan penawaran umum atas sukuk ijarah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Penawaran Umum

Berarti kegiatan penawaran Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Sukuk Ijarah untuk menjual Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.8 tentang Prospektus Awal Dan Info Memo, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah

Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities, PT Indo Premier Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

ix

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities, PT Indo Premier Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Penjualan Aset Yang Diperkenankan

Berarti salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (a) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan atau pengalihan menara telekomunikasi (atau bagian daripadanya) dan/atau tanah/bangunan, baik secara langsung atau melalui penjualan saham dalam anak perusahaan Perseroan; (b) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan dan penyewaan kembali atau pelepasan lebih lanjut dan penyewaan kembali menara (atau bagian daripadanya) dan/atau tanah dan bangunan, baik secara langsung atau melalui penjualan saham dalam anak perusahaan Perseroan; dan/atau (c) setiap pelepasan aset milik Perseroan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; (d) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan setiap aset Perseroan (atau bagian daripadanya), dimana nilai keseluruhan atau jumlah pembayaran keseluruhan yang diterima atau piutang dari transaksi tersebut (atau rangkaian transaksi terkait) tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari total aset; (e) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan setiap aset Perseroan (atau bagian daripadanya), dengan ketentuan Perseroan mengganti aset tersebut dengan tipe, nilai dan kualitas yang setara atau lebih baik daripada aset Perseroan yang dilepas tersebut.

Penjualan Menara STP

Berarti penjualan sebesar Rp5.6 triliun dan penyewaan kembali 3.500 menara ke STP yang telah rampung pada bulan Desember 2014.

Peraturan No. IX.J.1

Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

Peraturan No. IX.C.1

Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 diubah dengan No.Kep.42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. VI.C.3

Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan No. VI.C.4

Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan No. IX.A.2

Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7

Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.C.11

Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 30/2015

Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

x


Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.


Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.


Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.


Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.


Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No.36/2014

Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.


Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perjanjian Agen Pembayaran

Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 No. 16 tanggal 6 April 2017 antara Perseroan dan KSEI, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah

Berarti Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 6 April 2017, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo.

Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah

Berarti Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 6 April 2017, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI/PNG/09-2015 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah

Berarti Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 6 April 2017 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat (hak guna) atas Obyek Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah.

Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah

Berarti Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 6 April 2017, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah, dimana Wali Amanat menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.

xi

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 No. 15 tanggal 6 April 2017 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 No. 13 tanggal 6 April 2017 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI

Berarti Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0005/PO-Syrh/KSEI/0417 tanggal 6 April 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran

Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM juncto (i) Peraturan IX.C.1, dan (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran tanggal 30 Desember 2011 dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan

Berarti PT XL Axiata Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan.

Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal

Berarti prinsip-prinsip hukum islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan OJK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Prospektus

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan Peraturan Bapepam No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum tanggal 17 Januari 1996, dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2, dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Rekening Efek

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk Ijarah.

RUPSI

Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Pemindahbukuan

Berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah

Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B, Sukuk Ijarah Seri C, Sukuk Ijarah Seri D dan Sukuk Ijarah Seri E

xii

SABH

Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sisa Imbalan Ijarah

Berarti kewajiban Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dengan jumlah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari : -

Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah sebesar Rp1.040.000.000.000 (satu triliun empat puluh miliar Rupiah); Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah sebesar Rp402.000.000.000 (empat ratus dua miliar Rupiah); Sukuk Ijarah Seri C dalam jumlah sebesar Rp142.000.000.000 (seratus empat puluh dua miliar Rupiah); Sukuk Ijarah Seri D dalam jumlah sebesar Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah); Sukuk Ijarah Seri E dalam jumlah sebesar Rp336.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam miliar Rupiah);

yang harus dibayar kembali oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dimana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dari waktu ke waktu dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah. SMS

Berarti Short Messaging Services, yang merupakan sistem komunikasi wireless yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan alfanumerik dari satu perangkat telepon seluler ke perangkat yang lain baik secara langsung atau melalui pusat operator pesan.

SIM

Berarti Subscriber Identity Module, yang berarti kartu elektronik yang dimasukkan ke dalam telepon seluler berbasis GSM yang menyimpan informasi untuk mengidentifikasi pelanggan ke dalam jaringan.

Suara

Berarti hak suara yang dimiliki Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI.

Sukuk

Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas : (a) (b) (c) (d) (e)

aset berwujud tertentu; nilai manfaat atas aset berwujud tertentu yang sudah ada maupun yang akan ada; jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; aset proyek tertentu; dan/atau kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017

Sukuk Ijarah Berkelanjutan

Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Tanggal Distribusi

Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum Berkelanjutan beserta bukti kepemilikan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Emisi

Berarti tanggal distribusi Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada Perseroan, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yaitu tanggal 28 April 2017.

Tanggal Informasi Tambahan

Tanggal saat Informasi Tambahan ini diterbitkan.

xiii

Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah

Berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran

Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Ijarah kepada Emiten yang disetor oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah ke dalam rekening Emiten (in good funds), yaitu tanggal 28 April 2017.

Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

Berarti tanggal-tanggal saat mana Cicilan Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Penjatahan

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Ijarah, yaitu tanggal 26 April 2017.

Tanggal Pengakhiran

Berarti (i) Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) tanggal dimana Wali Amanat menyatakan bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, mana yang terjadi lebih awal.

UUPM

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

UUPT

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

VAS

Berarti Value Added Services, yang merupakan layanan tambahan seperti hiburan digital, mobile payment, mobile banking dan Gaya hidup digital lain dan layanan seluler internet dimana Perseroan memperoleh pendapatan telekomunikasi seluler.

Wali Amanat

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

xiv

Singkatan Entitas Ventura Bersama XL Planet

:

PT XL Planet

OIS

:

PT One Indonesia Synergy

xv

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait. Seluruh informasi keuangan bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini dibulatkan dalam miliaran atau jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Informasi Tambahan, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut. A.

UMUM

Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHUAH.01.03-0926396 tanggal 22 April 2015. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Maret 2016, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 14 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHUAH.01.03.0081170 tanggal 19 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0109020.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 September 2016. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a.

Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;

b.

Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: a.

Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa/atau jaringan telekomunikasi;

b.

Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas; xvi

c.

Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan

d.

Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Entitas Ventura Bersama Perseroan adalah sebagai berikut: No.

Nama Perusahaan

Entitas Ventura Bersama 1 XL Planet

Kegiatan Usaha

Domisili

Portal Web

Jakarta Selatan Jakarta Pusat

Konsultasi dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya

Tahun Pendirian

Tahun Penyertaan Perseroan

Status Operasional

2013

2013

Beroperasi

50,00

2016

2016

Belum Beroperasi

50,00

2

OIS

B.

PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Persentase Kepemilikan (%)

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 8 tanggal 2 Agustus 2005, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-21651 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Agustus 2005, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-21974.HT.01.04.TH.2005 tanggal 8 Agustus 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 947/RUB.0903/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2005, Tambahan No. 9425 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 14 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0081170 tanggal 19 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0109020.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 September 2016 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Adminsitrasi Efek Perseroan yaitu sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (lembar) (Rp) 22.650.000.000 2.265.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. - Masyarakat (dibawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

C.

7.092.656.612 3.595.303.811 10.687.960.423 11.962.039.577

709.265.661.200 359.530.381.100 1.068.796.042.300 1.196.203.957.700

Persentase (%)

66,36 33,64 100

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah

:

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah

:

Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah).

Seri Sukuk Ijarah

:

Seri A :

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.040.000.000.000 (satu triliun empat puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp75.400.000.000 (tujuh puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B :

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp402.000.000.000 (empat ratus dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.768.000.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun Sejak Tanggal Emisi. xvii

Seri C :

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp142.000.000.000 (seratus empat puluh dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.425.000.000 (dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Seri D :

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp23.660.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Seri E :

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Rp336.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.584.000.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Harga Penawaran

:

100% dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

Satuan Pemesanan

:

Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

:

Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

:

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dilakukan secara triwulanan. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2017 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 8 Mei 2018 untuk Sukuk Seri A, 28 April 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 28 April 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 28 April 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan 28 April 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

Peringkat

:

AAA (idn) (Triple A) dari Fitch.

Jaminan

:

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Obyek Ijarah

:

Hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Emiten yang ditetapkan Emiten untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari Optical Fiber Cable, Fiber Optic Transmission Equipment, Optical Fiber Submarine dan Radio Base Station Equipment (RBS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Objek Ijarah Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah. Objek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 5 seri dengan jatuh tempo yang berbeda. Optical Fiber Cable adalah alat telekomunikasi berupa kabel optik yang tertanam di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain yang memungkinkan transmisi dalam jarak yang lebih jauh dan pada bandwith yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga. Fiber Optic Transmission Equipment adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai mediator untuk mentransmisikan suara atau data dari suatu tempat ke tempat lain. Optical Fiber Submarine adalah alat telekomunikasi berupa kabel optik yang tertanam di bawah laut yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain yang memungkinkan transmisi dalam jarak yang lebih jauh dan pada bandwith yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga. Radio Base Station Equipment (RBS) adalah alat telekomunikasi yang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan terminal pusat jaringan operator.

xviii

Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 6.3.s Perjanjian Perwaliamanatan, yang antara lain memuat pemutakhiran data peralatan-peralatan telekomunikasi Perseroan yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah. Penyisihan Dana

:

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pembelian Kembali

:

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut : - pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. - pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. - pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. - pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. - pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI. - pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi. - rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar. - pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Tentang Sukuk Ijarah.

Wali Amanat

:

PT Bank Mega Tbk.

Skema Sukuk Ijarah: Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan untuk kepentingan Sukuk Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Obyek Ijarah pada akhir masa periode ijarah.

xix

1a) Pengalihan Obyek Ijarah 3) Akad Ijarah

Perseroan sebagai Penyewa

3a) Cicilan Imbalan Ijarah

4)

1)

Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat


2a) Dana Sukuk Ijarah

2b) Sukuk Ijarah

Perseroan sebagai Penerbit

2) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah


2c) Sisa Imbalan Ijarah 5)


6) Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali 6a) Pengalihan Kembali Obyek Ijarah

Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah), dan pada saat yang bersamaan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan. Berikut keterangan mengenai struktur, akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut: 1. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah). 2. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp2.180.000.000.000,(dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah) dan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan dengan nilai yang sama dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah. Pada masa jatuh tempo Sukuk Ijarah atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu, Perseroan akan membayar Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah. 3. Selanjutnya, berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah selaku mu’jir (pemberi sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai musta’jir (penyewa). Atas Obyek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa (ujrah) kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. 4. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah membuat Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah selaku Muwakkil (penerima Obyek Ijarah) memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai Wakil dan menunjuk Perseroan sebagai Agen Pengelola untuk mewakili segala kepentingan Muwakkil dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan atas Obyek Ijarah, termasuk untuk memastikan bahwa Takaful/Asuransi atas Obyek

xx

Ijarah adalah senantiasa cukup untuk menutup nilai pertanggungan dan melakukan pemeriksaan (evaluasi) tahunan secara berkala dan teratur terhadap Obyek Ijarah dan Takaful/Asuransi. 5. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk memberikan penggantian atas Obyek Ijarah dalam hal terjadinya kerusakan Obyek Ijarah akibat suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total atau dalam hal penggantian Obyek Ijarah menjadi diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan selama berlangsungnya masa Sukuk Ijarah, misalnya jika penggantian Obyek Ijarah diperlukan terkait dengan relokasi peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah, atau terjadinya penuruan nilai aset peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah seiring umur pemakaian aset peralatan telekomunikasi tersebut, dimana Obyek Ijarah pengganti tersebut harus memiliki nilai dan kualitas yang setara atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang digantikan dan memenuhi prinsip Syariah. Selanjutnya, untuk mengatur mengenai pengembalian dan pengalihan kembali Obyek Ijarah pada saat berakhirnya masa Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan menyanggupi untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu. D.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pelunasan sebagian atau seluruh jumlah Pokok (refinancing) atas pinjaman Rupiah yang dimiliki oleh Perseroan. Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini E.

RISIKO USAHA PERSEROAN

1.

Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan a.

Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan. b. Teknologi baru mungkin akan berdampak negatif terhadap kemampuan kompetitif Perseroan. c. Perseroan beroperasi pada lingkungan hukum dan perundang-undangan yang dapat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dapat mengakibatkan bertambahnya persaingan, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek bisnis Perseroan. d. Perseroan bergantung pada izin-izin yang Perseroan miliki untuk menyelenggarakan jasa seluler dan izin-izin ini dapat dibatalkan apabila Perseroan tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari izin tersebut. e. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan jasa uang elektronik akan menyebabkan Perseroan tidak bisa melanjutkan jasa uang elektronilk. f. Pelanggaran jaringan atau keamanan informasi memiliki efek buruk pada usaha Perseroan. g. Ketergantungan yang sangat besar kepada pihak ketiga sebagai penyedia layanan pemeliharaan baik jaringan seluler maupun non-seluler. h. Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, gateway menuju jaringan Perseroan atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek usaha. Perseroan bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler milik para pesaing Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap daya saing bisnis Perseroan. i. Perseroan berpotensi gagal dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing. j. Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman. k. Perseroan menghadapi risiko dalam mengelola kecukupan arus kas terhadap kewajiban jangka pendek. l. Perseroan dapat terpengaruh dengan pembatasan persentase kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi. m. Bencana alam akan berpengaruh buruk terhadap Perseroan.

xxi

2.

Risiko Terkait Pembelian Sukuk Ijarah a. b.

F.

Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 dan catatan atas laporan keuangan. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diekstrak dari laporan keuangan auditan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), akuntan publik independen, yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA (2012-2014) pada tanggal 13 Agustus 2015, Chrisna A. Wardhana, CPA (2015) pada tanggal 28 Januari 2016 dan Eddy Rintis, S.E.,CPA (2016) pada tanggal 31 Januari 2017 dengan opini Tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian). IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KETERANGAN Jumlah aset lancar Jumlah aset tidak lancar Jumlah aset Jumlah liabilitas jangka pendek Jumlah liabilitas jangka panjang Jumlah liabilitas Jumlah ekuitas Jumlah liabilitas dan ekuitas * Disajikan kembali

2012 3.658.985 31.796.720 35.455.705 8.739.996 11.345.673 20.085.669 15.370.036 35.455.705

2013 5.844.114 34.433.512 40.277.626 7.931.046 17.046.433 24.977.479 15.300.147 40.277.626

31 Desember 2014* 13.309.762 50.321.122 63.630.884 15.398.292 34.184.618 49.582.910 14.047.974 63.630.884

(dalam jutaan Rupiah) 2015 10.151.586 48.692.734 58.844.320 15.748.214 29.004.471 44.752.685 14.091.635 58.844.320

2016 6.806.863 48.089.423 54.896.286 14.477.038 19.210.103 33.687.141 21.209.145 54.896.286

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

KETERANGAN Pendapatan Beban Laba usaha Biaya keuangan (Kerugian)/keuntungan selisih kurs – bersih Penghasilan keuangan Bagian atas hasil bersih ventura bersama Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan (Beban)/manfaat pajak penghasilan Laba/(rugi) tahun berjalan (Kerugian)/keuntungan aktuarial dari program pensiun manfaat pasti Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait (Rugi)/laba komprehensif lainnya periode/tahun berjalan setelah pajak Jumlah laba/(rugi) komprehensif * Disajikan kembali

(dalam jutaan Rupiah)

2012* 20.969.806

2013 21.265.060

31 Desember 2014* 23.460.015

(16.409.577) 4.560.229 (840.609) (168.359) 181.292 (827.676) 3.732.553 (967.906) 2.764.647

(18.632.576) 2.632.484 (1.044.832) (942.344) 705.605 23.985 (1.257.586) 1.374.898 (342.081) 1.032.817

(21.873.433) 1.586.582 (1.697.250) (992.187) 201.120 (101.692) (2.590.009) (1.003.427) 199.713 (803.714)

(19.736.905) 3.139.277 (1.807.768) (2.542.545) 727.526 (147.016) (3.769.803) (630.526) 605.188 (25.338)

(19.654.551) 1.686.874 (1.793.508) 286.050 260.869 (254.704) (1.501.293) 185.581 189.935 375.516

(27.642) 6.910

30.864 (7.716)

(35.003) 8.751

44.278 (11.069)

28.044 (7.011)

(20.732) 2.743.915

23.148 1.055.965

(26.252) (829.966)

33.209 7.871

21.033 396.549

xxii

2015 22.876.182

2016 21.341.425

RASIO KEUANGAN (dalam %, kecuali dinyatakan lain) 31 Desember KETERANGAN 2012 2013 2014 2015 2016 Laba/(rugi) usaha/pendapatan 21,75 12,38 6,76 13,72 7,90 Laba/(rugi) usaha/ekuitas 29,67 17,21 11,29 22,28 7,95 Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ekuitas 17,99 6,75 (5,72) (0,18) 1,77 Laba/(rugi) usaha/aset 12,86 6,54 2,49 5,33 3,07 Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/aset 7,80 2,56 (1,26) (0,04) 0,68 Aset/liabilitas (x) 1,77 1,61 1,28 1,31 1,63 Liabilitas/ekuitas (x) 1,31 1,63 3,53 3,18 1,59 Liabilitas/aset (x) 0,57 0,62 0,78 0,76 0,61 Utang*/EBITDA** (x) 1,39 2,06 3,44 3,21 1,82 Aset lancar/liabilitas lancar (Current Ratio) (x) 0,42 0,74 0,86 0,64 0,47 * Utang adalah jumlah utang pokok dan premium/diskon (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya. ** EBITDA didefinisikan sebagai laba/rugi sebelum depresiasi, amortisasi, keuntungan/kerugian selisih kurs, penghasilan/biaya keuangan, keuntungan dari penjualan sewa-balik menara, lain-lain yang didalamnya terutama pajak penghasilan final, bagian atas hasil bersih ventura bersama dan pajak penghasilan.

G. STRATEGI USAHA PERSEROAN Jumlah pengguna internet yang terus berkembang di Indonesia didukung oleh adanya paket data yang terjangkau dan penggunaan smartphone yang semakin meluas di masyarakat. Perseroan sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi terbesar di Indonesia memanfaatkan momentum ini kedalam salah satu strategi utamanya yaitu menjadi penyelenggara mobile internet terdepan di Indonesia. Terkait dengan layanan data tersebut, Emerging Middle Class merupakan segmen terbesar di masyarakat yang semakin berkembang secara signifikan dan menyebabkan tingginya permintaan akan layanan data yang berkualitas. Dengan adanya dinamika pasar ini, pada tahun 2015 Perseroan meluncurkan agenda transformasi yang bernama “3R Transformation Agenda/ Agenda Transformasi 3R” sebagai strategi untuk membangun bisnis Perseroan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Untuk memaksimalkan pertumbuhan di industri telekomunikasi dan digital pada 2017, XL Axiata terus meningkatkan layanan kepada pelanggan sebagai bagian dari strategi 3R. Layanan 4G LTE akan terus dipacu agar cakupannya semakin luas dan pelanggan lebih menikmati layanan internet cepat dan berkualitas. Rencana straregis pada tahun 2017 tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan daya saing di industri dengan tetap menjaga profitabilitas XL Axiata. H. PROSPEK USAHA Layanan Data akan semakin besar porsinya dalam memengaruhi perkembangan industri telekomunikasi dan digital di Tanah Air. Hal ini ditunjang dengan penetrasi smartphone dan permintaan layanan Data yang semakin meningkat. Selain itu, komitmen pemerintah dalam mendorong digitalisasi melalui Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai “The Digital Energy of Asia” dengan total valuasi bisnis senilai USD10 miliar pada tahun 2020 akan semakin mengakselerasi pertumbuhan layanan Data. Seiring upaya merealisasikan visi tersebut, dibutuhkan pengembangan infrastruktur layanan seperti mobile dan fixed broadband. Pembangunan serat optik melalui Palapa Ring adalah bagian dari upaya memperluas cakupan layanan hingga ke pelosok di seluruh Nusantara. Untuk mewujudkan visi tersebut, membutuhkan peran serta sektor swasta. Kegiatan Perseroan dalam investasi jaringan di 2016 adalah untuk menjadi salah satu penyedia layanan internet mobile terkemuka dengan investasi jaringan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan. Tidak lama setelah 4G LTE hadir di Indonesia, layanan 4G dari Perseroan kini telah mencakup hampir 100 kota di berbagai daerah, dengan lebih dari 8.200 BTS 4G. Pembangunan jaringan 4G LTE tersebut, juga diimbangi dengan penggelaran jaringan 3G di frekuensi 900 MHz (U900), yang telah berhasil meningkatkan kualitas layanan 3G khususnya di luar Jawa secara signifikan. Dengan investasi jaringan yang signifikan tersebut, Perseroan kini memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat dan pelanggan atas layanan internet berkecepatan tinggi meskipun trafik layanan data juga terus meningkat pesat. Perseroan kini memiliki posisi yang lebih kuat untuk dapat meraih peluang bisnis layanan Data kedepannya.

xxiii

I.

SUKUK IJARAH YANG MASIH TERHUTANG

Jumlah sukuk ijarah Perseroan yang masih terutang hingga saat ini adalah sebagai berikut:

No

1 2 3

Keterangan

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri B Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri C Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D Total

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah (dalam juta Rupiah)

Cicilan Imbalan Ijarah Tetap Tahunan (dalam juta Rupiah)

Jangka Waktu

258.000

26.445

3 (tiga) tahun

323.000

33.915

5 (lima) tahun

425.000

46.750

7 (tujuh) tahun

1.006.000

107.110

Jatuh Tempo

2 Desember 2018 2 Desember 2020 2 Desember 2022

Peringkat Obligasi atau Sukuk Ijarah AAA(idn) AAA(idn) AAA(idn)

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah sukuk ijarah terutang Perseroan adalah sebesar Rp1.006.000.000.000- (satu triliun enam miliar Rupiah). Seluruh dana hasil penerbitan sukuk ijarah diatas seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

xxiv

I.

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN 2017 (“SUKUK IJARAH”) DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 5 (lima) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut: Seri A

: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.040.000.000.000 (satu triliun empat puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp75.400.000.000 (tujuh puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp402.000.000.000 (empat ratus dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.768.000.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun Sejak Tanggal Emisi. Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp142.000.000.000 (seratus empat puluh dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.425.000.000 (dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun Sejak Tanggal Emisi. Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp23.660.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun Sejak Tanggal Emisi. Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Rp336.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.584.000.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun Sejak Tanggal Emisi. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2017 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masingmasing seri adalah pada tanggal 8 Mei 2018 untuk Sukuk Seri A, 28 April 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 28 April 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 28 April 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan 28 April 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri E. SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA Dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) : AAA(idn) (Triple A)

Kegiatan Usaha : Bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Berkedudukan Di Jakarta KANTOR PUSAT grhaXL Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Telepon : (021) 5761881 Fax : (021) 57959928 www.xl.co.id, [email protected]

PERWAKILAN REGIONAL Regional Jabo, Regional Barat, Regional Timur, Regional Utara dan Regional Sentral

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTT (OVER THE TOP) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI. RISIKO-RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V TENTANG RISIKO USAHA. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1

PEMENUHAN PERATURAN OJK Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014, sebagai berikut: 1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. 2. Telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. 3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 6 April 2017. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. A.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

NAMA SUKUK IJARAH SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN 2017 JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Sukuk Ijarah akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 8 Mei 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 28 April 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 28 April 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 28 April 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan 28 April 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri E. JENIS SUKUK IJARAH Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari : Seri A Seri B Seri C Seri D Seri E

: : : : :

Sebesar Rp1.040.000.000.000 (satu triliun empat puluh miliar Rupiah) Sebesar Rp402.000.000.000 (empat ratus dua miliar Rupiah) Sebesar Rp142.000.000.000 (seratus empat puluh dua miliar Rupiah) Sebesar Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) Sebesar Rp336.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam miliar Rupiah)

SATUAN PEMINDAHBUKUAN Dalam RUPSI tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

2

HARGA PENAWARAN 100,00% (seratus persen koma nol-nol) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. CICILAN IMBALAN IJARAH Sukuk Ijarah ini memberikan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah: Seri A

:

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp75.400.000.000 (tujuh puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A.

Seri B

:

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.768.000.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp84.000.000 (delapan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B.

Seri C

:

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.425.000.000 (dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C.

Seri D

:

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp23.660.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D Rp91.000.000 (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D.

Seri E

:

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.584.000.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E atau Rp94.000.000 (sembilan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut: Cicilan Imbalan Ijarah Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Seri A 28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 8 Mei 2018 -

Seri B

Seri C

28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 28 April 2018 28 Juli 2018 28 Oktober 2018 28 Januari 2019 28 April 2019 28 Juli 2019 28 Oktober 2019 28 Januari 2020 28 April 2020 -

28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 28 April 2018 28 Juli 2018 28 Oktober 2018 28 Januari 2019 28 April 2019 28 Juli 2019 28 Oktober 2019 28 Januari 2020 28 April 2020 28 Juli 2020 28 Oktober 2020 28 Januari 2028

3

Seri D 28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 28 April 2018 28 Juli 2018 28 Oktober 2018 28 Januari 2019 28 April 2019 28 Juli 2019 28 Oktober 2019 28 Januari 2020 28 April 2020 28 Juli 2020 28 Oktober 2020 28 Januari 2028

Seri E 28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 28 April 2018 28 Juli 2018 28 Oktober 2018 28 Januari 2019 28 April 2019 28 Juli 2019 28 Oktober 2019 28 Januari 2020 28 April 2020 28 Juli 2020 28 Oktober 2020 28 Januari 2028

Cicilan Imbalan Ijarah Ke16 17 18 19 20 28 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Seri A

Seri B -

Seri C -

28 April 2028 28 Juli 2028 28 Oktober 2028 28 Januari 2022 28 April 2022 -

Seri D 28 April 2028 28 Juli 2028 28 Oktober 2028 28 Januari 2022 28 April 2022 28 Juli 2022 28 Oktober 2022 28 Januari 2023 28 April 2023 28 Juli 2023 28 Oktober 2023 28 Januari 2024 28 April 2024 -

Seri E 28 April 2028 28 Juli 2028 28 Oktober 2028 28 Januari 2022 28 April 2022 28 Juli 2022 28 Oktober 2022 28 Januari 2023 28 April 2023 28 Juli 2023 28 Oktober 2023 28 Januari 2024 28 April 2024 28 Juli 2024 28 Oktober 2024 28 Januari 2025 28 April 2025 28 Juli 2025 28 Oktober 2025 28 Januari 2026 28 April 2026 28 Juli 2026 28 Oktober 2026 28 Januari 2027 28 April 2027

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH : Sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengadakan akad dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan ijarah atas Obyek Ijarah dan untuk memenuhi kaidah syariah dan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal. Akad dan perjanjian perjanjian yang dibuat tersebut antara lain: (a) Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat (hak guna) atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dengan nilai manfaat atas Obyek Ijarah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah). (b) Akad Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan dengan ujrah sebesar Cicilan Imbalan Ijarah setiap 3 (tiga) bulanan. (c) Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati. (d) Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah (e) Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo.

4

SKEMA SUKUK IJARAH Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset Syariah milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Obyek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah. 1a) Pengalihan Obyek Ijarah 3) Akad Ijarah

Perseroan sebagai Penyewa

3a) Cicilan Imbalan Ijarah

4)

1)

Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat


2a) Dana Sukuk Ijarah

2b) Sukuk Ijarah

Perseroan sebagai Penerbit

2) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah


2c) Sisa Imbalan Ijarah 5)


6) Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali 6a) Pengalihan Kembali Obyek Ijarah

Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah), dan pada saat yang bersamaan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan. Berikut keterangan mengenai struktur, akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut: 1. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah). 2. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp2.180.000.000.000,(dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah) dan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan dengan nilai yang sama dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah. Pada masa jatuh tempo Sukuk Ijarah atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu, Perseroan akan membayar Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah. 3. Selanjutnya, berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah selaku mu’jir (pemberi sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai musta’jir (penyewa). Atas Obyek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa (ujrah) kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa

5

Cicilan Imbalan Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. 4. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah membuat Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah selaku Muwakkil (penerima Obyek Ijarah) memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai Wakil dan menunjuk Perseroan sebagai Agen Pengelola untuk mewakili segala kepentingan Muwakkil dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan atas Obyek Ijarah, termasuk untuk memastikan bahwa Takaful/Asuransi atas Obyek Ijarah adalah senantiasa cukup untuk menutup nilai pertanggungan dan melakukan pemeriksaan (evaluasi) tahunan secara berkala dan teratur terhadap Obyek Ijarah dan Takaful/Asuransi. 5. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk memberikan penggantian atas Obyek Ijarah dalam hal terjadinya kerusakan Obyek Ijarah akibat suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total atau dalam hal penggantian Obyek Ijarah menjadi diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan selama berlangsungnya masa Sukuk Ijarah, misalnya jika penggantian Obyek Ijarah diperlukan terkait dengan relokasi peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah, atau terjadinya penuruan nilai aset peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah seiring umur pemakaian aset peralatan telekomunikasi tersebut, dimana Obyek Ijarah pengganti tersebut harus memiliki nilai dan kualitas yang setara atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang digantikan dan memenuhi prinsip Syariah. 6. Selanjutnya, untuk mengatur mengenai pengembalian dan pengalihan kembali Obyek Ijarah pada saat berakhirnya masa Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan menyanggupi untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH Berikut adalah hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan : a.

Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

b.

Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

c.

Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sejumlah uang yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

d.

Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

6

JAMINAN Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HASIL PEMERINGKATAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) dengan surat Fitch No. 90/DIR/RAT/IV/2017 tanggal 6 April 2017 . Fitch menetapkan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ini sebagai berikut: AAA(idn) (Triple A) Atas hasil pemeringkatan tersebut akan dilakukan pemeriksaan peringkat selama periode 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penerbitan surat pemeringkatan peringkat Sukuk Ijarah No. 90/DIR/RAT/IV/2017 tanggal 6 April 2017. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. PEMBATASAN-PEMBATASAN Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XI Informasi Tambahan ini. PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan. PERPAJAKAN Diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan ini. CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. PEMBELIAN KEMBALI Keterangan mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab XI Informasi Tambahan ini perihal Keterangan Tentang Sukuk Ijarah. TAMBAHAN UTANG DAN HAK SENIORITAS DARI PEMEGANG SUKUK IJARAH Sebelum dibayar kembali semua Imbalan Ijarah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran Sukuk Ijarah atau instrumen utang lain sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk Ijarah tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

7

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PT Bank Mega Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Sukuk Ijarah yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan tanggal 1 Agustus 2008. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat mempunyai pejabat penanggungjawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal sesuai dengan Peraturan IX.A.13. Pihak Wali Amanat yang bertindak sebagai penanggung jawan dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan tersebut saat ini adalah Sarmiati selaku Capital Market Services Head dan Prawesti Proboningrum selaku stuff trustee. Alamat Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Email : [email protected] Up. Capital Market Services HUKUM YANG BERLAKU Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

8

II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk: 1. Pelunasan sebagian atau seluruh jumlah Pokok (refinancing) atas salah satu atau beberapa pinjaman Rupiah yang dimiliki oleh Emiten, dengan rincian sebagai berikut :

No

Penerima Pinjaman

1 2

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk

Saldo Pokok Pinjaman Terutang per 28 Februari 2017 1.625.000.000.000 1.800.000.000.000

(dalam Rupiah penuh) Jumlah yang akan Dilunasi 375.000.000.000 1.800.000.000.000



Sebanyak-banyaknya Rp375.000.000.000,- akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran angsuran atas kewajiban Perseroan yang akan jatuh waktu pembayaran angsuran pada tanggal 21 April 2017 dengan tingkat bunga yang dihitung berdasarkan JIBOR 3 bulan + 1,5%, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 58 tanggal 3 Agustus 2012, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang mana pinjaman tersebut telah digunakan Perseroan untuk pembiayaan kegiatan umum Perseroan dalam usaha jasa telekomunikasi. Sisa pokok pinjaman terutang sebesar Rp1.250.000.000.000,- akan diangsur sesuai tanggal jatuh waktu pembayaran angsuran yang sudah dijadwalkan, dan jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.



Sebanyak-banyaknya Rp1.800.000.000.000,- akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pelunasan seluruh jumlah pokok atas kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2017 dengan tingkat bunga yang dihitung berdasarkan JIBOR 3 bulan + 1,0% berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 018/Add-KCK/2013 tanggal 23 Januari 2013 dan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 79 tanggal 8 Oktober 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk, yang mana pinjaman tersebut telah digunakan Perseroan untuk pembiayaan pengadaan barang modal, pembiayaan kembali utang dalam rangka pengadaan barang modal dan/atau pembiayaan kegiatan umum Perseroan. Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pelunasan jumlah pokok kewajiban sebagaimana tersebut di atas.

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. 2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja guna pembayaran biaya sewa menara telekomunikasi. Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk Ijarah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah digunakan sesuai Peraturan OJK No. 30/2015. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPSI sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan Peraturan OJK No. 30/2015.

9

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih sebesar 0.159%, akan dibebankan secara proposional dari nilai Emisi Sukuk Ijarah yang meliputi: 

  

Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sekitar 0,065% yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,045%, biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,010% dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,010%. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0110% yang terdiri dari: biaya jasa Konsultan Hukum 0,010% dan Notaris sekitar 0,001%. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,073% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,023% dan Pemeringkat Efek sekitar 0,050%. Biaya lain-lain (biaya penyataan pendaftaran BEI, KSEI, percetakan dan lain-lain) sekitar 0,010%.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi atau mengandung benturan kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan mengikuti Peraturan No.IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2, dan pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 No. 099/CSEC/IV/2016 tanggal 15 April 2016 seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya yaitu untuk mendanai kebutuhan modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan yaitu untuk pembayaran biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2G kepada Pemerintah.

10

III.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA (2014) pada tanggal 13 Agustus 2015, Chrisna A. Wardhana, CPA (2015) pada tanggal 28 Januari 2016, dan Eddy Rintis, S.E.,CPA (2016) pada tanggal 31 Januari 2017 dengan opini Tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian). 1.

UMUM

Pada tanggal 10 Maret 2016, Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Program Long Term Incentive 2010 – 2015 Grant Date VI berupa pemberian saham insentif melalui mekanisme penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak sejumlah 8.986.668 lembar saham baru sebagai penghargaan kepada manajemen dan karyawan jenjang tertentu, atas kontribusi pada pertumbuhan jangka panjang dan hasil usaha Perseroan. Pada tanggal 10 Maret 2016, Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, menerbitkan 2.137.592.085 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016. 2.

ANALISIS KEUANGAN

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016: Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam miliaran Rupiah)

63.631

58.844 49.583

54.896

44.753 33.687 21.209 14.092

14.048

2014

2015

Jumlah aset

Jumlah liabilitas

2016

Jumlah ekuitas

Aset Rincian jumlah aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang

2014*

%

6.951.316

10,9%

11

(dalam jutaan Rupiah; kecuali persentase) 31 Desember 2015 % 2016 % 3.311.867

5,6%

1.399.910

2,6%

KETERANGAN - Pihak ketiga - Pihak berelasi Piutang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Persediaan Pajak dibayar dimuka - Pajak penghasilan badan - Klaim restitusi pajak - Pajak lainnya Beban dibayar dimuka Aset indemnifikasi Piutang derivatif Aset lain-lain Jumlah aset lancar Aset tidak lancar Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan Aset takberwujud Investasi pada ventura bersama Beban dibayar dimuka Piutang derivatif Goodwill Aset lain-lain Jumlah aset tidak lancar Jumlah aset *Disajikan kembali

(dalam jutaan Rupiah; kecuali persentase) 31 Desember 2015 % 2016 % 848.529 1,4% 613.543 1,1% 49.498 0,1% 22.984 0,0%

2014* 1.116.370 13.916

% 1,8% 0,0%

56.946 433 77.237

0,1% 0,0% 0,1%

22.409 606 78.979

0,0% 0,0% 0,1%

25.039 1.145 161.078

0,0% 0,0% 0,3%

391.433 4.088 3.473.543 994.179 120.480 109.821 13.309.762

0,6% 0,0% 0,0% 5,5% 1,6% 0,2% 0,2% 20,9%

334.456 4.012.096 994.179 364.153 134.814 10.151.586

0,6% 0,0% 0,0% 6,8% 1,7% 0,6% 0,2% 17,3%

377.563 4.021.117 184.484 6.806.863

0,7% 0,0% 0,0% 7,3% 0,0% 0,0% 0,3% 12,4%

35.207.217 6.159.394 103.993 1.309.654 446.859 6.681.357 412.648 50.321.122 63.630.884

55,3% 9,7% 0,2% 2,1% 0,7% 10,5% 0,6% 79,1% 100,0%

33.426.750 6.326.308 109.014 1.350.742 382.897 6.681.357 415.666 48.692.734 58.844.320

56,8% 10,8% 0,2% 2,3% 0,7% 11,4% 0,7% 82,7% 100,0%

33.182.920 6.108.241 168.791 1.085.901 508.811 6.681.357 353.402 48.089.423 54.896.286

60,4% 11,1% 0,3% 2,0% 0,9% 12,2% 0,6% 87,6% 100,0%

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp3.948.034 juta atau 6,71% menjadi sebesar Rp54.896.286 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp58.844.320 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, aset indemfinikasi dan beban dibayar dimuka. -

Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp1.911.957 juta atau 57,73% menjadi sebesar Rp1.399.910 juta pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp3.311.867 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap dan pembayaran utang pinjaman kepada pemegang saham, yang diimbangi dengan penerimaan dari transaksi jual dan sewa balik menara.

-

Aset indemnifikasi mengalami penurunan sebesar Rp994.179 juta atau 100,00% menjadi nil pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp994.179 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh penyelesaian provisi dan aset indemnifikasi oleh Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Axis di tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

-

Beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp255.820 juta atau 4,77% menjadi sebesar Rp5.107.018 juta pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp5.362.838 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh pembebanan seketika atas sewa tanah untuk menara yang dijual kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp4.786.564 juta atau 7,52% menjadi sebesar Rp58.844.320 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp63.630.884 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan aset tetap yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban dibayar dimuka. -

Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp3.639.449 juta atau 52,36% menjadi sebesar Rp3.311.867 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp6.951.316 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh pembayaran utang kepada pihak ketiga.

12

-

Aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp1.780.467 juta atau 5,06% menjadi sebesar Rp33.426.750 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp35.207.217 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh depresiasi periode berjalan.

-

Beban dibayar dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp538.553 juta atau 15,50% menjadi sebesar Rp4.012.096 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp3.473.543 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh adanya beban frekuensi tahunan dibayar dimuka.

Liabilitas Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN Liabilitas jangka pendek Utang usaha dan utang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang pajak - Pajak penghasilan badan - Pajak lainnya Beban yang masih harus dibayar - Pihak ketiga - Pihak berelasi Pendapatan tangguhan Utang derivatif Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Provisi Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang Liabilitas sewa Bagian lancar dari Sukuk Ijarah Jumlah liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Pinjaman jangka panjang Liabilitas sewa Sukuk Ijarah Pinjaman ke pemegang saham Pendapatan tangguhan Liabilitas pajak tangguhan Utang derivatif Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Provisi Jumlah liabilitas jangka panjang Jumlah liabilitas *Disajikan kembali

2014*

%

(dalam jutaan Rupiah; kecuali persentase) 31 Desember 2015 % 2016 %

4.435.237 9.227

8,9% 0,0%

5.257.397 25.617

11,7% 0,1%

6.470.327 32.488

19,2% 0,1%

3.901 616.751

0,0% 1,2%

256.181

0,0% 0,6%

171.254

0,0% 0,5%

811.457 5.750 1.700.442 12.637 179.444 3.546.845 3.921.513 155.088 15.398.292

1,6% 0,0% 3,4% 0,0% 0,4% 7,2% 7,9% 0,3% 0,0% 31,1%

1.121.767 6.376 1.548.076 199.016 3.043.943 3.430.720 367.704 491.417 15.748.214

2,5% 0,0% 3,5% 0,0% 0,4% 6,8% 7,7% 0,8% 1,1% 35,2%

893.459 1.209.560 198.264 1.529.105 3.645.122 327.459 14.477.038

2,7% 0,0% 3,6% 0,0% 0,6% 4,5% 10,8% 1,0% 0,0% 43,0%

19.486.902 1.921.033 6.220.000 4.105.574 1.731.610 31.851 242.704 444.944 34.184.618 49.582.910

39,3% 3,9% 0,0% 12,5% 8,3% 3,5% 0,1% 0,5% 0,9% 68,9% 100,0%

15.133.391 2.023.085 1.000.394 6.897.500 2.070.193 1.137.491 246.820 495.597 29.004.471 44.752.685

33,8% 4,5% 2,2% 15,4% 4,6% 2,5% 0,0% 0,6% 1,1% 64,8% 100,0%

10.024.059 3.368.344 1.001.586 3.164.729 954.567 251.889 444.929 19.210.103 33.687.141

29,8% 10,0% 3,0% 0,0% 9,4% 2,8% 0,0% 0,7% 1,3% 57,0% 100,0%

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp11.065.544 juta atau 24,73% menjadi sebesar Rp33.687.141 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp44.752.685 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka panjang dan pinjaman ke pemegang saham. -

Pinjaman jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp4.894.930 juta atau 26,37% menjadi sebesar Rp13.669.181 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp18.564.111 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada kreditur.

-

Pinjaman kepada pemegang saham mengalami penurunan sebesar Rp6.897.500 juta atau 100,00% menjadi nil pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp6.897.500 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman pinjaman kepada pemegang saham menggunakan penerimaan dari penerbitan saham.

13

Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp4.830.225 juta atau 9,74% menjadi sebesar Rp44.752.685 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp49.582.910 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang dan pendapatan tangguhan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan sukuk ijarah. -

Pinjaman jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp4.844.304 juta atau 20,69% menjadi sebesar Rp18.564.111 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp23.408.415 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada kreditur.

-

Pendapatan tangguhan mengalami penurunan sebesar Rp2.187.747 juta atau 37,68% menjadi sebesar Rp3.618.269 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp5.806.016 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh pengakuan keuntungan penjualan menara yang tidak disewa kembali sejumlah Rp1.756.638 juta, menyusul berakhirnya periode garansi sehubungan dengan Penjualan Menara STP.

-

Sukuk ijarah mengalami kenaikan sebesar Rp1.491.811 juta atau 100,00% menjadi sebesar Rp1.491.811 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari nil pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh penerbitan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I.

Ekuitas Ekuitas Perseroan terdiri dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta saldo laba. Rincian jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham – modal dasar saham biasa. modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Saldo laba - Telah ditentukan penggunaannya - Belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas *Disajikan kembali

(dalam jutaan Rupiah; kecuali persentase) 31 Desember 2015 % 2016 %

2014*

%

853.449 5.597.344

6,1% 39,8%

854.138 5.632.445

6,1% 40,0%

1.068.796 12.138.748

5,0% 57,2%

700 7.596.481 14.047.974

0,0% 54,1% 100,0%

700 7.604.352 14.091.635

0,0% 54,0% 100,0%

700 8.000.901 21.209.145

0,0% 37,7% 100,0%

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp7.117.510 juta atau 50,51% menjadi sebesar Rp21.209.145 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp14.091.635 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh kenaikan tambahan modal disetor dari penambahan modal dengan memesan efek terlebih dahulu sebesar Rp6.506.303 juta. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp43.661 juta atau 0,31% menjadi sebesar Rp14.091.635 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp14.047.974 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan tambahan modal disetor dari kompensasi berbasis saham sebesar Rp35.134 juta.

14

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan pendapatan, beban dan laba/(rugi) tahun berjalan Perseroan untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016: Perkembangan Pendapatan, Beban dan Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (dalam miliaran Rupiah)

Pendapatan Rincian jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN Data Non-data Jasa interkoneksi** Sewa menara Sirkit langganan Jasa telekomunikasi lainnya*** Pendapatan sebelum dikurangi diskon Diskon pendapatan Pendapatan setelah dikurangi diskon * Disajikan kembali

2014* 5.463.951 13.641.434 3.006.746 936.883 353.343 166.945 23.569.302 (109.287) 23.460.015

% 23,29% 58,15% 12,82% 3,99% 1,51% 0,71% -0,47%

15

(dalam jutaan Rupiah; kecuali persentase) 31 Desember 2015 % 2016 % 6.216.318 27,17% 8.127.157 38,08% 13.237.644 57,87% 10.461.242 49,02% 2.384.879 10,43% 1.743.798 8,17% 587.627 2,57% 474.344 2,22% 346.180 1,51% 322.549 1,51% 187.401 0,82% 282.823 1,33% 22.960.049 21.411.913 (83.867) -0,37% (70.488) -0,33% 22.876.182 21.341.425

** Termasuk SMS interkoneksi domestik untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.137.945 juta, Rp746.317 juta dan Rp354.613 juta. *** Termasuk bundling revenue untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.361 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.534.757 juta atau 6,71% atau menjadi sebesar Rp21.341.425 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp22.876.182 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan non-data dan pendapatan jasa interkoneksi seluler yang diimbangi dengan kenaikan pendapatan jasa data: -

Pendapatan non-data mengalami penurunan sebesar Rp2.776.402 juta atau 20,97% menjadi sebesar Rp10.461.242 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp13.237.644 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh tren digital sehingga terjadi pergeseran kebutuhan jasa percakapan dan SMS ke data.

-

Pendapatan interkoneksi seluler mengalami penurunan sebesar Rp641.081 juta atau 26,88% menjadi sebesar Rp1.743.798 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp2.384.879 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh penurunan off-net traffic domestik SMS dan penurunan trafik Internasional.

-

Pendapatan jasa data mengalami kenaikan sebesar Rp1.910.839 juta atau 30,74% menjadi sebesar Rp8.127.157 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp6.216.318 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh kenaikan trafik data sebagai akibat substitusi jasa percakapan dan SMS ke data.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp583.833 juta atau 2,49% menjadi sebesar Rp22.876.182 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp23.460.015 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan jasa interkoneksi seluler dan non-data yang diimbangi dengan kenaikan pendapatan dari jasa data: -

Pendapatan jasa interkoneksi seluler mengalami penurunan sebesar Rp621.867 juta atau 20,68% menjadi sebesar Rp2.384.879 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp3.006.746 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh penurunan off-net traffic domestik dan internasional untuk percakapan dan SMS. Penurunan tersebut disebabkan oleh substitusi jasa-jasa tersebut dengan jasa percakapan dan/atau pesan OTT.

-

Pendapatan jasa non-data mengalami penurunan sebesar Rp403.790 juta atau 2,96% menjadi sebesar Rp13.237.644 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp13.641.434 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh penurunan jasa SMS sebagai akibat dari substitusi ke jasa data.

-

Pendapatan dari jasa data mengalami kenaikan sebesar Rp752.367 juta atau 13,77% menjadi sebesar Rp6.216.318 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp5.463.951 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh pertumbuhan trafik data dan pergeseran penggunaan jasa SMS ke jasa data.

Beban Rincian jumlah beban Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN Beban infrastruktur Beban penyusutan

2014* 8.229.219 6.221.799

% 37,62% 28,44%

16

(dalam jutaan Rupiah; kecuali persentase) 31 Desember 2015 % 2016 % 9.286.366 47,05% 8.269.268 42,07% 6.889.429 34,91% 7.827.973 39,83%

KETERANGAN Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya Beban gaji dan kesejahteraan karyawan Beban penjualan dan pemasaran Beban umum dan administrasi Beban amortisasi Kerugian/(keuntungan) selisih kurs – bersih Keuntungan dari penjualan dan sewa balik menara Lain-lain Total *Disajikan kembali

2014* 3.356.261 1.159.942 1.424.475 666.679 619.544 302.647

% 15,34% 5,30% 6,51% 3,05% 2,83% 1,38%

(271.717) 164.584 21.873.433

-1,24% 0,75% 100,00%

(dalam jutaan Rupiah; kecuali persentase) 31 Desember 2015 % 2016 % 2.320.957 11,76% 1.926.396 9,80% 1.089.065 5,52% 1.156.450 5,88% 1.127.023 5,71% 1.432.730 7,29% 659.727 3,34% 498.320 2,54% 245.873 1,25% 218.067 1,11% (21.813) -0,11% (64.937) -0,33% (2.035.383) 175.661 19.736.905

-10,31% (1.721.058) 0,89% 111.342 100,00% 19.654.551

-8,76% 0,57% 100,00%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Beban Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp82.354 juta atau 0,42% menjadi sebesar Rp19.654.551 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp19.736.905 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh penurunan beban infrastruktur dan diimbangi dengan kenaikan beban penyusutan. 

Beban infrastruktur mengalami penurunan sebesar Rp1.017.098 juta atau 10,95% menjadi sebesar Rp8.269.268 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp9.286.366 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh penurunan biaya sewa menara sebagai akibat dari pembaharuan kontrak sewa menara untuk menara yang sudah habis masa kontraknya.



Beban penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp938.544 juta atau 13,62% menjadi sebesar Rp7.827.973 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp6.889.429 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh biaya penyusutan yang dipercepat yang dilakukan sepanjang tahun sebagai hasil dari modernisasi jaringan terhadap jaringan Perseroan terutama diluar Jawa yang selaras dengan 4G buildout.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Beban Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp2.136.528 juta atau 9,77% menjadi sebesar Rp19.736.905 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp21.873.433 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh penurunan beban interkoneksi dan beban langsung lainnya dan kenaikan dari keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara: 

Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya mengalami penurunan sebesar Rp1.035.304 juta atau 30,85% menjadi sebesar Rp2.320.957 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp3.356.261 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh substitusi jasa SMS dan percakapan dengan jasa data dan VAS yang dilakukan pelanggan Perseroan, sehingga menghasilkan off-net traffic domestik dan internasional yang lebih rendah, serta pembayaran akses jasa BlackBerry tertentu akibat perpindahan ke biaya tetap dari biaya per akses kepada BlackBerry.



Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara mengalami kenaikan sebesar Rp1.763.666 juta atau 649,08% atau menjadi sebesar Rp2.035.383 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp271.717 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh (i) pengakuan porsi keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara berdasarkan sewa pembiayaan Penjualan Menara STP selama satu tahun penuh sejumlah Rp278.745 juta, dan (ii) pengakuan keuntungan penjualan menara yang tidak disewa kembali sejumlah Rp1.756.638 juta, menyusul berakhirnya periode garansi sehubungan dengan Penjualan Menara STP.

17

Laba Rincian jumlah laba Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN Laba usaha Biaya keuangan (Kerugian)/keuntungan selisih kurs – bersih Penghasilan keuangan Bagian atas hasil bersih ventura bersama (Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan Manfaat pajak penghasilan (Rugi)/laba tahun berjalan (Kerugian)/keuntungan aktuarial dari program pensiun manfaat pasti Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait (Rugi)/laba komprehensif lainnya periode/tahun berjalan setelah pajak Jumlah (rugi)/laba komprehensif (Rugi)/laba diatribusikan kepada pemilik entitas induk Jumlah (rugi)/laba komprehensif diatribusikan kepada pemilik entitas induk *Disajikan kembali


2014* 1.586.582 (1.697.250) (992.187) 201.120 (101.692) (2.590.009) (1.003.427) 199.713 (803.714)

31 Desember 2015 3.139.277 (1.807.768) (2.542.545) 727.526 (147.016) (3.769.803) (630.526) 605.188 (25.338)

(35.003) 8.751

44.278 (11.069)

28.044 (7.011)

(26.252) (829.966) (803.714)

33.209 7.871 (25.338)

21.033 396.549 375.516

(829.966)

7.871

396.549

2016 1.686.874 (1.793.508) 286.050 260.869 (254.704) (1.501.293) 185.581 189.935 375.516

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Laba tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp400.854 juta atau 1.582,03% menjadi sebesar Rp375.516 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari rugi tahun berjalan sebesar Rp25.338 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh keuntungan selisih kurs. Keuntungan selisih kurs dari aktivitas pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp2.828.595 juta atau 111,25% menjadi sebesar Rp286.050 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari kerugian sebesar Rp2.542.545 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, terutama disebabkan oleh pengakuan keuntungan mata uang asing pada pembayaran utang pinjaman jangka panjang dan pinjaman kepada pemegang saham, dan diimbangi dengan depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2016 - nilai tukar rata-rata adalah Rp13.398 per US$1,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp13.304 per US$1,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Rugi tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp778.376 juta atau 96,85% menjadi sebesar Rp25.338 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari rugi tahun berjalan sebesar Rp803.714 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha Perseroan sebesar Rp1.552.695 juta atau 97,86%, yang diimbangi oleh kenaikan kerugian selisih kurs sebesar sebesar Rp1.550.358 juta atau 156,26%. Kerugian selisih kurs dari aktivitas pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp1.550.358 juta atau 156,26% menjadi Rp2.542.545 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp992.187 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang terutama disebabkan depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2015 - nilai tukar rata-rata adalah Rp13.304 per US$1,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Rp11.840 per US$1,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan pengakuan kerugian mata uang asing pada saat pembiayaan kembali dari pinjaman yang berdenominasi dalam Dolar AS sebesar US$380,00 juta menjadi sekitar Rp5.649.600 juta dan pembayaran sejumlah pinjaman yang berdenominasi dalam Dolar AS.

18

Arus Kas Bersih

KETERANGAN Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas pada akhir tahun *Disajikan kembali

2014* 8.540.116 (16.677.612)

31 Desember 2015 7.506.407 (4.605.487)

13.769.335 5.631.839 6.951.316

(6.556.205) (3.655.285) 3.311.867

(dalam jutaan Rupiah) 2016 7.311.992 (3.849.154) (5.368.524) (1.905.686) 1.399.910

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari pelanggan dan operator lain, pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban lain, pendapatan keuangan dan pembayaran dan penerimaan pajak penghasilan badan. Pada tahun 2016, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp7.311.992 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan dan operator lain sebesar Rp21.293.411 juta, pendapatan keuangan sebesar Rp200.945 juta, penerimaan bersih pajak pengembalian penghasilan badan sebesar Rp111.338 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok dan beban lain sebesar Rp12.987.540 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.023.184 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan dan final sebesar Rp282.978 juta. Pada tahun 2015, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp7.506.407 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan dan operator lain sebesar Rp22.940.398 juta, pendapatan keuangan sebesar Rp398.509 juta, penerimaan bersih pengembalian pajak penghasilan badan sebesar Rp392.631 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok dan beban lain sebesar Rp15.050.549 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp994.193 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan dan final sebesar Rp180.389 juta. Pada tahun 2014, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp8.540.116 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan dan operator lain sebesar Rp24.148.706 juta, pendapatan keuangan sebesar Rp200.226 juta, dan penerimaan kembali dari pajak penghasilan badan sebesar Rp128.686 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok dan beban lain sebesar Rp14.376.557 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.043.181 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan dan final sebesar Rp517.764 juta. Arus kas dari aktifitas operasi Perseroan saat ini memadai untuk memenuhi kebutuhan kas selama sekurang-kurangnya 12 bulan mendatang. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembelian dan penjualan aset tetap. Pada tahun 2016, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp3.849.154 juta, yang terutama terdiri dari pembelian aset tetap sebesar Rp5.584.443 juta sehubungan dengan perluasan infrastruktur data, jangkauan dan kapasitas jaringan Perseroan, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari transaksi jual dan sewa-balik sebesar Rp1.837.591 juta. Pada tahun 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp4.605.487 juta, yang terutama terdiri dari pembelian aset tetap sebesar Rp4.145.839 juta sehubungan dengan perluasan infrastruktur data, jangkauan dan kapasitas jaringan Perseroan, yang sebagian diimbangi oleh realisasi aset tidak lancar lainnya sebesar Rp483.421 juta dan penerimaan dari penjualan aset tetap dan penerimaan klaim asuransi sebesar Rp23.773 juta. Pada tahun 2014, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp16.677.612 juta, yang terutama terdiri dari pembelian aset tetap sebesar Rp7.094.671 juta sehubungan dengan perluasan infrastruktur data, jangkauan dan kapasitas jaringan Perseroan dan pelunasan utang bank dan utang dagang AXIS senilai Rp10.079.344 juta yang diambil alih sehubungan dengan Akuisisi AXIS, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari divestasi aset tidak lancar lainnya sebesar Rp80.441 juta, penerimaan dari transaksi penjualan dan sewa-balik menara sebesar Rp300.800 juta, dan penerimaan dari penjualan aset tetap dan penerimaan klaim asuransi sebesar Rp93.018 juta.

19

Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama terdiri dari pembayaran pinjaman jangka panjang dan bunga, pembayaran dividen dan penerimaan dari pinjaman jangka panjang dan penerbitan sukuk ijarah. Pada tahun 2016, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp5.368.524 juta, yang terutama terdiri pembayaran utang kepada pemegang saham sebesar Rp2.299.439 juta, pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp4.425.696 juta, pembayaran bunga pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.336.293 juta, pembayaran liabilitas sewa dan biaya transaksi jual dan sewa-balik sebesar Rp598.787 juta, pembayaran imbal hasil ijarah sebesar Rp151.536 juta, pembayaran sukuk ijarah sebesar Rp494.000 juta, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan dari transaksi jual dan sewa-balik sebesar Rp1.730.409 juta dan penerimaan dari penerbitan saham sebesar Rp2.265.041 juta. Pada tahun 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp6.556.205 juta, yang terutama terdiri pembayaran pinjaman jangka panjang senilai Rp12.422.832 juta dan pembayaran bunga atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.260.183 juta, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp5.635.350 juta dan penerimaan bersih dari penerbitan sukuk ijarah sebesar Rp1.491.493 juta. Pada tahun 2014, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp13.769.335 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp8.080.900 juta, penerimaan dari pinjaman Pemegang Saham sebesar Rp5.810.000 juta, dan penerimaan dari Penjualan Menara STP sebesar Rp5.299.200 juta dan penjualan saham treasuri sebesar Rp1.317.527 juta yang sebagian diimbangi oleh pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp3.119.765 juta, pembayaran dividen sebesar Rp539.719 juta, pembayaran bunga atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.390.029 juta, pembelian saham treasuri sebesar Rp1.222.734 juta dan pembayaran liabilitas sewa dan biaya transaksi jual dan sewa-balik sebesar Rp466.045 juta. Belanja Modal Belanja modal Perseroan pada saat ini difokuskan pada perluasan infrastruktur jaringan terkait data, dengan penekanan pada kapasitas jaringan 4G LTE, termasuk kebutuhan transmisi terkait. Sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari dana sendiri dan pinjaman bank. Belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp5.584.443 juta, Rp4.145.839 juta dan Rp7.094.671 juta. Tingkat Pemenuhan Rasio Keuangan Dalam Perjanjian Utang Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, Perseroan memiliki kewajiban finansial yang akan jatuh tempo yaitu sebagai berikut: Fasilitas Pinjaman PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) Utang bank jangka panjang kepada BCA sebesar Rp1.800.000 juta yang merupakan kewajiban dari fasilitas tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp3.000.000 juta sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan BCA. Total kewajiban finansial Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan sejak Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.800.000 juta dengan tanggal jatuh tempo 15 Juni 2017. Pemenuhan kewajiban finansial di atas akan dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.

20

IV.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Entitas Anak setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan: 1.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070 (“Akta Pendirian”). Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham setelah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan suratnya No. S-2531/PM/2005 tanggal 16 September 2005 untuk sejumlah 1.427.500.000 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, ditawarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah), dan sejak tanggal 29 September 2005 seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta). Pada tanggal 23 November 2015, Peseroan memperoleh Pernyataan Efektif untuk menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 sebesar Rp1.500.000.000.000,- dengan periode jatuh tempo antara 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender hingga 7 (tujuh) tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2015. Pada tanggal 10 Maret 2016, Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Program Long Term Incentive 2010 – 2015 Grant Date VI berupa pemberian saham insentif melalui mekanisme penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak sejumlah 8.986.668 lembar saham baru sebagai penghargaan kepada manajemen dan karyawan jenjang tertentu, atas kontribusi pada pertumbuhan jangka panjang dan hasil usaha Perseroan. Pada tanggal 10 Maret 2016, Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, menerbitkan 2.137.592.085 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Maret 2016, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 14 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0081170 tanggal 19 September 2016. 2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memperoleh izin-izin penting antara lain sebagai berikut: No. 1.

PERIZINAN Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

NOMOR DAN TANGGAL Keputusan Menkominfo No. 618 TAHUN 2014 tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menkominfo No. 641 TAHUN 2015 tanggal 30 Juni 2015.

2.

Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 920 TAHUN 2015 tanggal 14 Desember 2015.

21

KETERANGAN Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Perseroan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam izin ini. Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Perseroan memenuhi ketentuan perundang-

No.

3.

PERIZINAN

Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)

NOMOR DAN TANGGAL

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi No. 172 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016.

KETERANGAN undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin ini. Terhadap izin ini dilakukan evaulasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun. Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Perseroan memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam ITKP. Terhadap ITKP dilakukan evaulasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun.

3.

PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta no. 19 tanggal 14 September 2016 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 28 Februari 2017 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. - Masyarakat *) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 22.650.000.000 2.265.000.000.000 7.092.656.612 3.595.303.811 10.687.960.423 11.962.039.577

709.265.661.200 359.530.381.100 1.068.796.042.300 1.196.203.957.700

%

66,36 33,64 100,00

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0770065 tanggal 14 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-2907528-AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 (“Akta No. 2/2015”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 10 Maret 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036868 tanggal 4 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0041689.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 April 2016, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 29 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.030087843 tanggal 10 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0119069.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 (“Akta No. 68/2016”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

: Muhamad Chatib Basri1 : Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim : Vivek Sood2 : Tan Sri Mohammed Shazalli bin Ramly3 : Mohd. Khairil Kevin Loh Bin Abdullah4 : Peter J. Chambers : Yasmin Stamboel Wirjawan : David Robert Dean5

22

Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

: Dian Siswarini : Willem Lucas Timmermans : Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin : Yessie D. Yosetya6

Keterangan: 1) Ditunjuk sebagai Presiden Komisaris pada tanggal 29 September 2016. 2) Berdasarkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 4 April 2017 yang dikeluarkan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengunduran diri Chari TVT sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan Vivek Sood sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017. Berdasarkan Surat Keterangan No. 35/III/2016 tertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 100 tanggal 31 Maret 2017 sedang dalam proses pemberitahuan ke Kemenkumham 3) Ditunjuk sebagai Komisaris pada tanggal 29 September 2016. 4) Ditunjuk sebagai Komisaris pada tanggal 29 September 2016. 5) Ditunjuk sebagai Komisaris Independen pada tanggal 29 September 2016. 6) Ditunjuk sebagai Direktur Independen pada tanggal 10 Maret 2016.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/ 2014. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan mengacu peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Berikut ini keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015: Dewan Komisaris Dato’ Sri Mohammed Shazali bin Ramly Komisaris Warga Negara Malaysia, 55 tahun Shazalli lulus dari Universiti Teknologi MARA Perlis pada tahun 1982, meraih gelar Bachelor of Science (Marketing) dari Indiana University, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat dan gelar MBA dari St. Louis University, Missouri, Amerika Serikat. Beliau diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tanggal 29 September 2016 dan saat ini juga menjabat sebagai Corporate EVP/Regional CEO, ASEAN Axiata Group Berhad. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut: 1987 – 1993 : Lever Brothers. 1993 -1996 : The Malaysian Tobacco Company (MTC) dan [*] British American Tobacco (BAT) 1996 - 1998 : Marketing Director, Astro 1998- 2005 : Chief Executive Officer ntv7 yang merupakan Stasiun TV Terestrial Malaysia. 2005 – 2016 : Chief Executive Officer and Director di Celcom Axiata Group Berhad.

23

Vivek Sood Komisaris Warga Negara India, 52 tahun Vivek Sood memperoleh gelar Bachelor in Commerce dari dari University of Delhi pada tahun 1985. Beliau juga menjadi Qualified Chartered Accountant India pada tahun 1989.Bapak Vivek Sood mempunyai pengalaman memimpin perusahaan di bidang telekomunikasi dan jasa keuangan. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut: 2006 - 2010 : Chief Financial Officer , Tata AIA Life Insurance Limited. 2010 – 2011 : Chief Operating Officer, Tata AIA Life Insurance Limited 2011 – 2012 : Chief Financial Officer, Telenor India 2013 – 2014 : Chief Executive Officer, Grameenphone, Bangladesh 2014 – 2015 : Chief Executive Officer Telenor, India 2015 – 2016 : Executive Vice President and Group Chief Marketing Officer, Telenor Group, Inc. Mohd. Khairil Kevin Loh Bin Abdullah Komisaris Warga Negara Malaysia, 45 tahun Meraih gelar Bachelor of Engineering dan Master of Engineering dari University of Cambridge, UK pada rentang tahun 1991-1995 dan Master of Business Administration (MBA) dari INSEAD, Fontainebleau/Singapore pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT XL Planet. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak September 2016 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai: 1995 – 1996 : Founder, Operation Manager, P-Shift Consulting (SE Asia) 1996 – 1997 : Founder, Operation Manager, P-Shift Consulting (SE Asia) 1997 – 2012 : Partner, Head of Bain SE Asia’s Telco Practise, Bain& Company, Inc (SE Asia, Ausitralia, Germany, China) David Dean Komisaris Independen Warga Negara Inggris, 58 tahun Dr. David Dean memperoleh gelar Undergraduate studies in physics, Oriel College, University of Oxford; 1st. Class Honours Degree (BA) with Exhibition and College Prize pada tahun 1979, selanjutnya memperoleh gelar Postgraduate studies in theoretical nuclear physics, Oriel and Wolfson Colleges, University of Oxford; D.Phil. awarded November 1982 dan meraih gelar Master of Arts in Physics; Oriel College, University of Oxford pada tahun 1983. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 29 September 2016 dan saat ini juga merupakan Senior Advisor pada The Boston Consulting Group serta Member of the World Economic Forum’s Global Agenda Council on The Future of Digital Communications, dan the Forum’s Future of the Internet Initiative. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut : 1982- 1985 : Postgraduate research pada the Institute of Theoretical Physics, University of Giessen, West Germany. 1983 – 1985 : Visiting researcher at the State University of New York, Stony Brook, NY. 1985 – 2013 : The Boston Consulting Group.

24

Direksi Yessie D. Yosetya Direktur Independen Warga Negara Indonesia, 43 tahun Meraih gelar Bachelor of Science, Electrical Engineering dari Universitas Satya Wacana, Salatiga, Indonesia pada tahun 1997. Beliau diangkat menjadi Direktur Independen Perseroan pada tanggal 10 Maret 2016 dan pernah menjabat sebagai Komisaris di PT XL Planet dan saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT OIS. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut : 2005 – 2006 : Manager Billing System Perseroan. 2006 – 2009 : General Manager Business Support System Perseroan. 2009 – 2011 : Senior General Manager IT Development Perseroan. 2011 – 2013 : Senior General Manager Mobile Finance Perseroan. 2013 – 2014 : Vice President Digital Services Perseroan 2015 – 2016 : Chief Digital Services Officer Perseroan Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing oleh Dewan Komisaris adalah sebesar Rp9.276 juta, Rp8.513 juta dan Rp3.272 juta dan untuk Direksi Perseroan adalah sebesar Rp43.927 juta, Rp39.989 juta dan Rp34.524 juta. Jumlah total tersebut termasuk beban yang dicadangkan sesuai dengan kebijakan remunerasi Perseroan. Komite Remunerasi Dan Nominasi Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tidak mengalami perubahan. Komite Audit Berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2016, Perseroan telah menyetujui perubahan susunan anggota Komite Audit Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut: (a) Ketua

: Yasmin Stamboel Wirjawan

(b) Anggota

: Haryanto Thamrin

(c) Anggota

: Paul Capelle

Unit Audit Internal Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2015, Perseroan telah menunjuk I Gde Wiyadnya sebagai Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak 1 Januari 2016. Sekretaris Perusahaan Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak mengalami perubahan.

25

5. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 5.1 Diagram Kepemilikan

Axiata Group Berhad * Pemegang Saham Pengendali XL Axiata/Controlling Shareholders 100 %

Axiata Investments (Labuan) Limited (100%) 100 %

Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd

Publik/Public

66,4%

33,6%

PT XL Axiata Tbk

50,0%

50,0%

PT One Indonesia Synergy

PT XL Planet

26

5.2 Hubungan Pengurusan Dan Pengawasan Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Ventura Bersama dan Pemegang Saham: Nama Muhammad Chatib Basri Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim Vivek Sood Tan Sri Mohammed Shazali bin Ramly Mohd. Khairil Kevin Loh Bin Abdullah Peter J. Chambers Yasmin Stamboel Wirjawan David Robert Dean Dian Siswarini Willem Lucas Timmermans Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Yessie D. Yosetya Thandalam Veeravalli Thirumala Chari Tan Gim Boon Suryani Hussein Lee Junsung Lila Nirmandari Joseph Lumban Gaol Jin Woo So Ho Seok Kim Chul Jin Yoon Tune Maketatmo Dion Pius Jefferson Haji Fahmi Pahlevi Aripudin

AII D D D -

Perseroan PK K K K K KI KI KI PD D D DI -

Keterangan PK KI K PD D DI

: Presiden Komisaris : Komisaris Independen : Komisaris : Presiden Direktur : Direktur : Direktur Independen

AII XL Planet OIS

: Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. : PT XL Planet : PT One Indonesia Synergy

6.

OIS K PK PD D

XL Planet K PK PD D K K K K -

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah karyawan XL Axiata pada tahun 2016 menurun 6,94% dari 2.033 karyawan di tahun 2015 menjadi 1.892 karyawan. Pengurangan karyawan tersebut antara lain disebabkan adanya inisiatif peningkatan efektivitas organisasi, dengan menghilangkan proses-proses duplikasi dan fungsi-fungsi yang tidak sesuai lagi dengan bisnis model XL Axiata. Berikut ini adalah tabel komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 menurut jenjang kepangkatan, jenjang pendidikan, kelompok usia, dan status kerja. Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Kepangkatan Jenjang Kepangkatan CxO Vice President General Manager Manager

2012

7 25 79 652

2013

27

7 20 90 668

31 Desember 2014 5 31 93 725

2015

9 20 100 680

2016

10 27 113 684

Jenjang Kepangkatan

2012

Supervisor Staf Total

2013

671 521 1.955

698 538 2.021

31 Desember 2014 742 544 2.140

2015

2016

2015

2016

2015

2016

732 492 2.033

577 481 1.892

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan

2012

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMU/Kejuruan Total

2013

1 178 1.490 4 230 3 6 43 1.955

1 190 1.548 4 233 2 6 37 2.021

31 Desember 2014 1 199 1.663 5 232 1 6 33 2.140

1 183 1.579 5 228 1 6 30 2.033

2 186 1.473 5 205 1 4 16 1.892

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia Jenjang Usia

2012

> 45 40 - 45 35 - 40 30 - 35 25 - 30 < 25 Total

2013

103 266 438 618 468 62 1.955

124 289 486 628 386 108 2.021

31 Desember 2014 211 390 593 574 335 37 2.140

166 365 528 549 382 43 2.033

169 320 478 459 354 112 1.892

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Status Karyawan

2012

Tetap Kontrak (Kontrak + Expat) Total

2013

1.755 200 1.955

31 Desember 2014 1.782 1.807 239 333 2.021 2.140

2015 1.788 245 2.033

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 32 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut: No.

1.

Nama

Robert Edward Langton

Kebangsaan

Jabatan

Inggris

General Manager Product

2.

Kirill Mankovski

Belarus

Head of Axis Business Unit

3.

Sebastian Jammer

Jerman

Head of Business Transformation Services

Spanyol

Vice President Customer Management

4.

Javier Sanchez Nieto

No. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (“IMTA”) KEP.0621/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 11 Mei 2016 Berlaku sampai dengan 10 Mei 2017

No. Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) (KITAS/E-KITAS) 2C21JE5842-Q. Berlaku sampai dengan 10 Mei 2017

KEP. 08423/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 29 Juni 2016 Berlaku sampai dengan 28 Juni 2017

2C21JE902-Q. Berlaku sampai dengan 28 Juni 2017

KEP. 11623/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Berlaku sampai dengan 19 Agustus 2017 KEP.47302/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 4 Agustus 2016. Berlaku sampai dengan 4 Agustus 2017

2C21JE0022AQ Berlaku sampai dengan 19 Agustus 2017

28

2C11JE9019 Q Berlaku sampai dengan 22 Agustus 2017

2016 1.710 182 1.892

No.

Nama

5.

Azmarin Johari

Bin

6.

Mohamad Idris Bin Ahmad

7.

Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin

Kebangsaan

Jabatan

No. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (“IMTA”)

Malaysia

Head of Internal Audit

KEP. 11917/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Oktober 2016 Berlaku sampai dengan 30 September 2017

Malaysia

Project Manager Billing

Malaysia

Financial Director

India

Manager – Data Mining & Modeling

8.

Amit Panda

9.

Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek

Malaysia

VP Strategic Finance

10.

Pallav Malhotra

India

Head of Service Oriented Architecture

11.

Waqas Malik

Pakistan

General Manager

12.

Maxime Marcel Mouton

Perancis

Strategic Principal

13.

Willem Lucas Timmermans

Belanda

Operational Director

14.

Indar Singh Dhaliwal

Malaysia

Finance Manager

15.

Padaliya Mit Ashokkumar

Inggris

Head of Business Process

16.

April Bautista

Philipina

GM Experience Design and Touchpoint Management

17.

Masdiana Binti Sulaiman

Malaysia

GM – OTT Business

18.

Alfons Eric Bosch Sansa

Spanyol

Head of Transformation Mvne

19.

Ho Swee Keong Bernard

Malaysia

VP Product Management

20.

Georgios Bourazanis

Yunani

VP Customer Lifecycle Management

Malaysia

Head of Price Plan

21.

Tan Kah Kit

No. Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) (KITAS/E-KITAS) 2C21JE1982AQ Berlaku sampai dengan 30 September 2017

KEP. 11625/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Oktober 2016 Berlaku sampai dengan 30 September 2017 KEP. 47674/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Berlaku sampai dengan 5 Agustus 2017

2C21JE2222AQ Berlaku sampai dengan 30 September 2017

KEP. 4482/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Oktober 2016 Berlaku sampai dengan 30 September 2017 KEP. 47303/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 4 Agustus 2016 Berlaku sampai 4 Agustus 2017

2C21JE2596AQ Berlaku sampai tanggal 30 September 2017

KEP. 16865/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Januari 2017 Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 KEP.19113/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Januari 2017 Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 KEP. 16861/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Januari 2017 Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017

IM2LAG28727 Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017

KEP. 16866/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 21 Januari 2017 Berlaku sampai dengan 20 Januari 2018 KEP.04180/MEN/P/IMTA tanggal 14 April 2016 Berlaku sampai dengan 13 April 2017 KEP.13467/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Oktober 2016 Berlaku sampai dengan 30 September 2017 KEP.32238/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 25 Mei 2016 Berlaku sampai dengan 25 Mei 2017 KEP.28258/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 9 Mei 2016 Berlaku sampai dengan 9 Mei 2017 KEP.28260/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 9 Mei 2016 Berlaku sampai dengan 9 Mei 2017 KEP. 18104/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Januari 2017 Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 KEP. 38150/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 17 Juni 2016. Berlaku sampai dengan 17 Juni 2017 KEP.16864/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Januari 2017 Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017

2D21JE0192-Q Berlaku sampai dengan 20 Januari 2022

29

2C11JE9247-Q Berlaku sampai dengan 29 Agustus 2017

J1U1JCH83925 Berlaku sampai dengan 5 September 2017

2C21JB0065-R Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 2C21JE6387AQ Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017

J1U1KAT95490 Berlaku sampai dengan 13 April 2017 2C21JE18764Q Berlaku sampai dengan 30 September 2017 2C11JE5890-Q Berlaku sampai dengan 31 Mei 2017 2C11JE6221-Q Berlaku hingga 6 Juni 2017 2C11JE6362-Q Berlaku hingga 6 Juni 2017 2C21JE6951AQ Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 2C11JE8332-Q Berlaku sampai dengan 3 Agustus 2017 2C21JE6950AQ Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017

No.

Nama

Kebangsaan

Jabatan

22.

Mark Jefferson Chua Go

Philipina

Postpaid Manager

23.

Nidhi Chawla

India

GM-CLM Operations & Loyalty Programs

24.

Tharinda Chanaka Premasiri

Srilanka

GM Journey & Experimentation

25.

Asela Chamindha Perera

Srilanka

VP Information & Technology

26.

Guzman Herrera Salvador

Mexico

SR Strategic Principle

27.

Bonke Allan

Denmark

Chief Commercial Officer

28.

Madan Anish

India

VP – Coporate Strategy & Business Transformation

29.

David Arcelus Oses

Spanyol

Head of Business Unit Axis

India

GM- Customer Value Management

Sri Lanka

VP – Mobile Broadband

Inggris

Chief Strategic Transformation Officer

30.

Kumar Dheeraj

31.

Anzary Mohamed Dilshard

32.

Navalekar Abhijit Jayant

7.

No. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (“IMTA”) KEP.17797/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 12 Maret 2017 Berlaku sampai dengan 11 Maret 2018 KEP.16863/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Januari 2017 Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 KEP.17842/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 19 Maret 2017 Berlaku sampai dengan 18 Maret 2018 KEP.19753/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 29 Maret 2017 Berlaku sampai dengan 29 Maret 2017 KEP.45643/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 29 Juni 2016 Berlaku sampai dengan 29 Juni 2017 KEP.70355/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 23 November 2016 Berlaku sampai dengan 23 November 2017 KEP.60790/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Berlaku sampai dengan 14 Oktober 2017 KEP.16862/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 1 Januari 2017 Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 KEP.60794/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Berlaku sampai dengan 14 Oktober 2017 KEP.67094/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 11 November 2016 Berlaku sampai dengan 11 November 2017 KEP.18898/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 17 Maret 2017 Berlaku sampai dengan 17 Maret 2018

No. Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) (KITAS/E-KITAS) 2C21JE3032-R Berlaku sampai dengan 11 Maret 2018 2C21JD4485-Q Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 2C21JE2748-R Berlaku sampai dengan 18 Maret 2018 2C11JE4600-Q Berlaku sampai dengan 22 April 2017 2C11JE8794-Q Berlaku sampai dengan 15 Agustus 2017 2C11JE06046-R Berlaku sampai dengan 8 Januari 2018 2C11JE1708AQ Berlaku sampai dengan 28 Oktober 2017 2C21JE6096AQ Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 2C11JE1982AQ Berlaku sampai dengan 30 Oktober 2017 2C11JE2514AQ Berlaku sampai dengan 24 November 2017 Sedang dalam proses pengurusan

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH

Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (“AII”) Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 26 Agustus 2016, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075572 tanggal 29 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100607.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 29 Agustus 2016 dan (ii) Daftar Pemegang Saham XL Planet per tanggal 1 September 2016, Perseroan merupakan pemegang 50,00% saham XL Planet. Alamat kantor terdaftar XL Planet adalah di Gedung AIA Central, Lantai 29-30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930. Riwayat Singkat AII didirikan berdasarkan Corporate Certificate No. 364736-V tanggal 25 Oktober 1995, dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. AII merupakan anak usaha yang 100% sahamnya dimiliki oleh Axiata Group Berhad. Bidang usaha AII adalah sebagai holding dalam investasi sementara itu kegiatan usaha utama Axiata Group Berhad adalah di bidang investasi dan penyediaan layanan teknis serta manajemen berskala internasional dengan bentuk investasi berupa entitas anak, joint venture dan associates. 30

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Informasi struktur permodalan dan pemegang saham AII pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai sebagai berikut: Keterangan

Nilai nominal MYR1,- per saham Jumlah saham Jumlah (MYR) Persentase (%)

Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh Axiata Investments (Labuan) Limited Saham dalam portepel

100.000

100.000

100.000 -

100.000 -

100,00

Susunan Pengurus Susunan pengurusan AII pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, adalah sebagai berikut: Direktur : Thandalam Veeravalli Thirumala Chari Direktur : Tan Gim Boon Direktur : Suryani Hussein Ikhtisar Data Keuangan Penting Axiata

(dalam Malaysia Ringgit) 31 Desember 2015 2016 4.111.664.329 5.465.933 2.176.718.422 (3.655.029) 1.934.945.907 1.810.904 1.163 (17.760) (124.043) (17.760) (124.043)

KETERANGAN Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Pendapatan Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 8.

KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI ENTITAS VENTURA BERSAMA

8.1 PT XL PLANET (XL PLANET) Gedung AIA Central, Lantai 29-30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930, Indonesia Telp. 021-29644811 Fax. 021-29521794 Website : www. elevenia.co.id Tahun investasi: 2013 Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 26 Agustus 2016, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075572 tanggal 29 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100607.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 29 Agustus 2016 dan (ii) Daftar Pemegang Saham XL Planet per tanggal 1 September 2016, Perseroan merupakan pemegang 50,00% saham XL Planet. Alamat kantor terdaftar XL Planet adalah di Gedung AIA Central, Lantai 29-30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930. Riwayat Singkat XL Planet didirikan pada tanggal 8 Juli 2013 berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., sebagai pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh pengesahan dan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-36875.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. AHU-0064607.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Aktivitas utama XL Planet bergerak di bidang portal web. Pada Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, XL Planet bergerak dalam bidang portal web.

31

XL Planet telah memperoleh izin usaha yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian sebagaimana ternyata dalam Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing No. 956/1/IU/PMA/2014 tanggal 3 Juli 2014 untuk menjalankan kegiatan usaha Portal Web yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama XL Planet masih melakukan kegiatan usaha. Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Informasi struktur permodalan dan pemegang saham XL Planet pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai sebagai berikut: Nilai nominal Rp100,- per saham Jumlah saham Jumlah (Rp) Persentase (%)

Keterangan Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh SK Planet Global Holdings Pte. Ltd. Perseroan Saham dalam portepel

14.347.200.000 12.754.078.000 6.377.039.000 6.377.039.000 12.754.078.000

1.434.720.000.000 1.275.407.800.000 637.703.900.000 637.703.900.000 1.275.407.800.000

100,00 50,00 50,00

Susunan Pengurus Susunan pengurusan XL Planet pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, adalah sebagai berikut: Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

: : : : : :

Dian Siswarini Joseph Lumban Gaol Jin Woo So Mohd Khairil Kevin Loh Bin Abdullah Ho Seok Kim Chul Jin Yoon

Presiden Direktur Direktur

: :

Lee Junsung Lila Nirmandari

8.2 PT ONE INDONESIA SYNERGY (OIS) Gd. Indosat Lt. 9, Medan Merdeka Barat No. 21 Kel. Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat Tahun pendirian: 2016 Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 31 tanggal 9 Mei 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0023785.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 13 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. 09.05.1.62.90778 tanggal 20 Desember 2016, Perseroan merupakan pemegang 50,00% saham OIS. Alamat kantor terdaftar OIS adalah di Gedung Indosat Lantai 10, Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110. Riwayat Singkat OIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 31 tanggal 9 Mei 2016 , dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023785.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 13 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. 09.05.1.62.90778 tanggal 20 Desember 2016, berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Maksud dan tujuan utama OIS adalah melakukan usaha di bidang aktivitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas komputer lainnya. OIS didirikan sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 863/1/IP/PMA/2016 tanggal 30 Maret 2016

32

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Informasi struktur permodalan dan pemegang saham OIS pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai nominal Rp1.000.000,- per saham Keterangan Jumlah saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Indosat Tbk Perseroan Saham dalam portepel

10.002 2.502 1.251 1.251 7.500

Jumlah (Rp) 10.002.000.000 2.502.000.000 1.251.000.000 1.251.000.000 7.500.000.000

Persentase (%) 100,00 50,00 50,00

Susunan Pengurus Susunan pengurusan OIS pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, adalah sebagai berikut: Presiden Komisaris Komisaris

: :

Yune Marketatmo Yessie Dianty Yosetya

Presiden Direktur Direktur

: :

Dion Pius Jefferson Haji Fahmi Pahlevi Aripudin

9.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku dan tidak diubah adalah sebagaimana diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015. Setelah Perseroan melakukan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahun 2015, Perseroan telah mengakhiri Master Service Agreement tanggal 30 Agustus 2009 antara Perseroan, Celcom Transmission (M) Sdn. Bhd., dan Dialog Axiata Plc dengan Cable & Wireless Regional Businesses (Singapore) Pte. Ltd. 10. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang keberlakuannya telah berakhir setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 dan tidak diperpanjang oleh para pihak dalam perjanjianperjanjian yang terkait tidak diuraikan dalam Informasi Tambahan ini. Adapun perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku dan tidak diubah adalah sebagaimana diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015, sedangkan perjanjian-perjanjian baru, perubahan, perpanjangan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan ini adalah sebagaimana kami uraikan berikut ini. Perjanjian Pembiayaan Perseroan telah melakukan pelunasan atas perjanjian-perjanjian pembiayaan sebagai berikut: 1. USD 110,000,000.00 Facility Agreement tanggal 15 Maret 2013 dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta berdasarkan Debt Settlement Letter No. 0169/CDU-NJ/RAD/16 tanggal 28 Maret 2016; 2. Facility Letter No. JKT/FCB/3938 tanggal 2 Agustus 2013 dan Master Credit Terms (Committed) yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Surat No. JKT/FCB/4173 tanggal 25 Juni 2014 antara Perseroan dengan Standard Chartered Bank, Cabang Singapura berdasarkan Surat Loan Settlement No. CRD/1149/15 tanggal 27 Oktober 2015;

33

3. USD 100,000,000 Credit Agreement tanggal 21 April 2014 antara Perseroan dengan The Royal Bank of Scotland plc sebagai Kreditur, Arranger dan Facility Agent yang berakhir pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan Surat tanggal 28 Oktober 2015; dan 4. Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Amandemen Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Maret 2014 antara Perseroan dengan Axiata Group Berhad sebagai Kreditur berdasarkan Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahun 2015, Perseroan telah melakukan amandemen terhadap perjanjian-perjanjian pembiayaan sebagai berikut: 1.

Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 018/Add-KCK/2013 tanggal 23 Januari 2013 dan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 79 tanggal 8 Oktober 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank Central Asia Tbk, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Bank Central Asia Tbk (“Bank”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Pinjaman/Fasilitas: a. Fasilitas Kredit Investasi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 3.000.000.000.000 (“Fasilitas Kredit Investasi 1”); dan b.

Fasilitas Kredit Investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 1.500.000.000.000 (“Fasilitas Kredit Investasi 2”). Berdasarkan Surat Pelunasan Fasilitas Kredit Investasi 2 No. 3564/LKK/MBA/2016 tanggal 13 Juli 2016, Fasilitas Kredit Investasi 2 telah dibayar terhitung sejak tanggal 8 Juli 2016.

(Fasilitas Kredit Investasi 1 dan Fasilitas Kredit Investasi 2 untuk selanjutnya disebut sebagai “Fasilitas”). Bunga: Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib membayar bunga sebesar: a.

JIBOR ditambah 1% atau sebesar suku bunga deposito tertinggi (publish rate) Bank ditambah 1% (mana yang lebih besar) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi 1 yang telah ditarik dan belum dibayarkan kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Kredit Investasi 1;

b.

JIBOR ditambah 2,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi 2 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Kredit Investasi 2.

Jatuh Tempo: 2017. Pembatasan-Pembatasan: Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang tidak wajar dan akan diberikan selambatnya 14 hari kalender sejak Bank menerima permohonan dari Perseroan: 1. mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali agunan dan jaminan yang diperkenankan; 2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afililiasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 3. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada; 4. melakukan merger atau konsolidasi dengan badan lain, melakukan likuidasi, penutupan usaha atau secara material mengganti jenis usaha;

34

5.

6. 7. 8. 9.

menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya dengan nominal lebih dari 10% dari pendapatan Perseroan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan, kecuali (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan Base Transfer Station, termasuk namun tidak terbatas pada menara dan peralatan yang melekat pada menara tersebut; melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; mengubah status kelembagaan dan melakukan penurunan modal pada Perseroan; menambah utang baru selama penambahan utang baru tersebut akan mengakibatkan rasio utang dengan EBITDA lebih besar dari 4,5 kali, yang dihitung berdasarkan EBITDA selama 12 bulan terakhir; melakukan pengambilalihan dengan jumlah nilai pengambilalihan lebih dari 10% dari total pendapatan Perseroan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih tinggi).

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2.

Credit Agreement No. BSMI 0162 antara Perseroan dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Second Amendment to Schedule No. 001 tanggal 18 Agustus 2010, Skedul No. 002 tanggal 28 Agustus 2013 dan Skedul No. 003 tanggal 21 Oktober 2015, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“Bank”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Pinjaman/Fasilitas: Loan on Certificate-2 senilai Rp 1.000.000.000.000. Loan on Certificate-3 senilai Rp 1.500.000.000.000. Berdasarkan Surat No. 3703/LAD/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penyelesaian Fasilitas Loan on Certificate, Loan on Certificate-2 senilai Rp 1.000.000.000.000 telah dilunasi sejak tanggal 30 Agustus 2016. Bunga: JIBOR 3 bulan + margin 2,55%. Jatuh Tempo: 60 bulan setelah Tanggal Penarikan, namun tidak boleh melebihi tanggal 30 Oktober 2020. Pembatasan-Pembatasan: Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut: a.

membuat suatu perjanjian dengan pihak manapun selain berdasarkan ketentuan yang wajar (arm’s length basis) dan tidak akan membuat perjanjian dengan pihak terafiliasi dengan ketentuan yang lebih tidak menguntungkan bagi Perseroan dibandingkan apabila perjanjian serupa dibuat dengan pihak yang tidak terafiliasi, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank;

b.

mengkonsolidasi atau melakukan penggabungan (merger) ke perusahaan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;

c.

menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut mengakibatkan rasio hutang terhadap EBITDA (laba usaha ditambah biaya penyusutan dan amortisasi) lebih dari 4,5 berbanding 1;

d.

menjadikan aset Perseroan sebagai jaminan atas hak tanggungan, kecuali: (i) jaminan yang telah sebelum diberikannya Fasilitas Kredit telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank; dan (ii) segala jaminan yang dibuat dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bank;

35

e.

menjual atau melepaskan aktiva/aset/harta kekayaan Perseroan, kecuali: (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan dan pengalihan tersebut tidak secara material dapat mengganggu keadaan keuangan atau kegiatan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perjanjian Antar Operator Setelah Perseroan melakukan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahun 2015, Perseroan telah mengakhiri Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan XL dengan Jaringan Tetap Lokal Bakrie Telecom No. 2336/ESTPKS/XL/XII/2007 – 1420.A/XXXII.S.4620/XL/ XI/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketujuh No. 648/BTEL-AMD/XL AXIATA/II/2014 – 4450.A/XXIX.L1.7683/XL/V/2014 tanggal 18 September 2014 antara Perseroan dengan PT Bakrie Telecom Tbk. Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahun 2015, Perseroan telah melakukan amandemen terhadap perjanjian-perjanjian antar operator sebagai berikut: 1.

Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Antar Jaringan Bergerak Seluler No. 1413.A/XXXII.S.4613/XL/XI/2007 – 673.M8/ 646.XL.07/TEK/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. 4913.A/XII.B.8146/XL/III/2015– No. 010b/RegulatoryICR/Smartfren/Amd5-XL/III/15 tanggal 1 April 2015 antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Interkoneksi antara jaringan Smartfren dengan jaringan Perseroan sehingga setiap pengguna Perseroan dan pengguna Smartfren dapat mengirim atau menerima layanan Interkoneksi sebagai berikut: a. b. c.

d. e.

Pelayanan pelanggan telepon dasar, pelayanan interkoneksi komunikasi dari pengguna Perseroan ke pengguna Smartfren dan sebaliknya (terminasi); Multi Party Call (“MPC”), pelayanan interkoneksi komunikasi dari pengguna Smartfren atau pengguna Perseroan ke dua/multi destination dengan feature MPC, salah satu tujuan Pengguna Smartfren dan/atau pengguna Perseroan; Call Forwarding, pelayanan interkoneksi; (a) komunikasi dari pengguna Perseroan ke pengguna Smartfren dan sebaliknya serta ke pengguna operator lain yang mempunyai feature call fowarding dan (b) komunikasi dari pengguna Smartfren forwarding ke pengguna Perseroan dan sebaliknya serta ke pengguna Smartfren atau Perseroan; Short Message Services (“SMS”), pelayanan interkoneksi komunikasi SMS dari pengguna Perseroan ke pengguna Smartfren dan sebaliknya; Multimedia Message Services (“MMS”), pelayanan interkoneksi komunikasi MMS dari pengguna Perseroan ke pengguna Smartfren dan sebaliknya.

Jangka Waktu Perjanjian: Sejak tanggal 1 Oktober 2014 dan akan berlaku secara terus menerus. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

36

2.

Perjanjian Pokok Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler Indosat dengan Jaringan Bergerak Seluler Perseroan No. 026/C00-CC0/LGL/07 – 1417.A/XXXII.S.4617/XL/XI/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keempat No. 022/F00-F0GA/LGL/2014 – 4560.A/XXIX.L1.7793/XL/VIII tanggal 19 September 2014 antara Perseroan dengan PT Indosat Tbk, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Indosat Tbk (“Indosat”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Interkoneksi antara jaringan bergerak selular Indosat dengan jaringan bergerak selular Perseroan sehingga setiap pengguna masing-masing Pihak dapat mengadakan atau menerima panggilan Interkoneksi ke atau dari setiap Pengguna Pihak lainnya, dalam bentuk suara dan/atau data, antara lain berupa voice, Short Message Services (“SMS”) dan Multimedia Message Services (“MMS”), serta layanan 3G. Jangka Waktu: Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 19 Desember 2007 dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pengakhiran, maka Perjanjian ini otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

3.

Perjanjian Interkoneksi No. 1415.A/XXXII.S4615/XL/XI/2007 – 814/LGI-PKS/XI/CR/AL-SS/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketujuh No. 5480.A/XXIX.L1.8714/XL/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dengan PT Hutchison 3 Indonesia, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Hutchison 3 Indonesia, yang dahulu bernama PT Hutchison CP Telecommunications (“H3I”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Interkoneksi antara jaringan H3I dengan jaringan Perseroan sehingga setiap pengguna masing-masing Pihak dapat mengirim atau menerima layanan berdasarkan Perjanjian ini, sebagai berikut: 1. Pelayanan Pelanggan: a. Teleponi, pelayanan interkoneksi Komunikasi dari Pengguna Perseroan ke Pengguna H3I dan sebaliknya (terminasi); b. Faksimili, pelayanan interkoneksi Faksimili dari Pengguna Perseroan ke Pengguna H3I dan sebaliknya; c. Data, pelayanan interkoneksi Komunikasi data dari Pengguna Perseroan ke Pengguna H3I dan sebaliknya; 2. Multi Party Call (“MPC”), pelayanan interkoneksi Komunikasi dari Pengguna H3I atau Pengguna Perseroan ke dua/multi destination dengan feature MPC, salah satu tujuan Pengguna H3I dan/atau Pengguna Perseroan; 3. Call Forwarding, pelayanan interkoneksi; (a) Komunikasi dari Pengguna Perseroan ke Pengguna H3I dan sebaliknya serta ke pengguna operator lain yang mempunyai feature call fowarding (b) Komunikasi dari Pengguna H3I forwarding ke Pengguna Perseroan dan sebaliknya serta ke Pengguna H3I atau Perseroan; 4. SMS, pelayanan interkoneksi Komunikasi SMS dari Pengguna Perseroan ke Pengguna H3I dan sebaliknya. Jangka Waktu: Sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia.

37

Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 4.

Perjanjian Pokok Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Indosat No. 028/C00CC0/LGL/07 – 1463.A/XXXII.S.4663/XL/XII/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keempat No. 023/F00-C0GA/LGL/14 – 4561.A/XXIX.L1.7794/XL/VIII/2014 tanggal 19 September 2014 antara Perseroan dan PT Indosat Tbk, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Indosat Tbk (“Indosat”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Interkoneksi antara jaringan bergerak selular Indosat dengan jaringan bergerak selular Perseroan sehingga setiap pengguna masing-masing Pihak dapat mengadakan atau menerima panggilan Interkoneksi ke atau dari setiap Pengguna Pihak lainnya dalam bentuk panggilan Interkoneksi lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (“SLJJ”), Sambungan Langsung Internasional (“SLI”) dan SMS. Jangka Waktu: Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 19 Desember 2007 dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pengakhiran, maka Perjanjian ini otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

5.

Perjanjian Interkoneksi No. 147/HK.810/DCI-A1000000/2007 – 1462.A/XXXII.S.4662/XL/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keenam No. 403/HK.820/DWSA1000000/2015 – 5267.A/XXXII.58500/XL/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan PT Telekomunikasi Indonesia, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (“Telkom”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Interkoneksi jaringan telekomunikasi termasuk di dalamnya penyaluran panggilan interkoneksi berbagai jenis jasa telekomunikasi di antara jaringan telekomunikasi masing-masing Pihak sehingga setiap Pengguna masing-masing Pihak dapat (a) memanggil dan/atau menerima panggilan dari nomor Pengguna Pihak lainnya; (b) memanfaatkan fiturfitur yang dapat difungsikan untuk panggilan interkoneksi, seperti fitur MSU, SMS (yang terdiri dari SMS person to person dan SMS application to person), call forwarding dan sejenisnya, terhitung sejak Mei 2013; (c) mengakses atau memanfaatkan berbagai jenis jasa telekomunikasi yang melekat pada jaringan telekomunikasi Pihak lainnya, baik jasa telekomunikasi tersebut diselenggarakan sendiri oleh Pihak yang bersangkutan, maupun diselenggarakan secara kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada akses ke jasa SLI dan jasa nilai tambah. Jangka Waktu: Sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia.

38

Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Perjanjian Jelajah Internasional (Roaming) Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahun 2015, Perseroan telah melakukan penambahan perjanjian jelajah internasional (roaming) dengan 1 operator baru yaitu Cellcom di negara Liberia. Dengan demikian, sampai dengan tanggal Tambahan Informasi ini, Perseroan mengadakan Perjanjian Jelajah Internasional (roaming) dengan 281 operator pada 126 negara di dunia yang berdasarkan hasil pemeriksaan kami sampai dibuatnya Tambahan Informasi ini masih berlaku. Berdasarkan dokumen jelajah internasional (roaming) yang disediakan oleh Perseroan, syarat dan ketentuan umum yang yang tercantum dalam perjanjian jelajah internasional (roaming) adalah sebagai berikut: Definisi: a. International Roaming adalah penyediaan layanan antar Public Mobile Network agar Pelanggan Roaming dapat menggunakan layanan tertentu yang ditawarkan oleh Operator VPMLN; b.

Layanan adalah International Roaming tertentu sebagaimana disepakati oleh Para Pihak;

c.

Pelanggan Roaming adalah pihak ketiga yang secara sah terdaftar sebagai pelanggan jasa penggunaan internasional yang diberikan oleh salah satu Pihak dan menggunakan Subscriber Identity Mode (“SIM”) GSM dan/atau Universal Subscriber Identity Module (“USIM”) GSM untuk memanfaatkan layanan telekomunikasi bergerak secara internasional dari Operator VPMN di dalam suatu wilayah geografis di luar area yang dilayani oleh Operator HPMN;

d.

Public Mobile Network (“PMN”) adalah jaringan GSM sesuai dengan definisi Asosiasi GSM (termasuk di dalamnya pengembangan dari sistem komunikasi bergerak GSM seperti GSM, DCS, PCS, UMTS atau sistem lainnya yang setara);

e.

Operator Home Public Mobile Network (“HPMN”) adalah Pihak yang menyediakan layanan telekomunikasi bergerak kepada pelanggannya di daerah geografis di mana operator tersebut memiliki izin atau mempunyai hak untuk membentuk dan mengoperasikan PMN;

f.

Operator Visited Public Mobile Network (“VPMN”) adalah Pihak yang memperbolehkan Pelanggan Roaming dari Operator HPMN untuk menggunakan jaringannya.

Ruang Lingkup Perjanjian: Para Pihak sepakat untuk mengadakan International Roaming antara PMN dan Para Pihak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana disepakati Para Pihak dan dokumen referensi yang ditetapkan oleh asosiasi GSM. Jangka Waktu Perjanjian: Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir Perjanjian oleh Para Pihak dan berlaku seterusnya sampai diakhiri oleh salah satu Pihak secara tertulis dengan pemberitahuan 3 atau 6 bulan sebelumnya. Pengakhiran: Selain dalam hubungannya dengan akibat Penghentian Layanan Sementara dan keadaan kahar atau force majeure, Perjanjian ini dapat diakhiri: a. berdasarkan kesepakatan Para Pihak; b. oleh salah satu Pihak dan berlaku efektif seketika itu juga apabila Pihak lainnya melakukan pelanggaran material

terhadap ketentuan Perjanjian dan tidak melakukan atau tidak dapat melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis;

c. oleh salah satu Pihak dan berlaku efektif seketika itu juga apabila Pihak lainnya dinyatakan pailit atau dalam

keadaan tidak mampu membayar (insolven) atau apabila Pihak lainnya tersebut membuat perjanjian atau mengikatkan diri dengan krediturnya dan tidak mampu menjamin pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan jaminan pelaksanaan dari bank tertentu yang wajib dibayarkan pada permintaan tertulis pertama;

39

d. dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam hal Internasional Roaming

menjadi tidak praktis untuk direalisasikan secara teknis maupun secara komersial pada PMN masing-masing Pihak dan ketentuan lain dari Perjanjian tidak dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul atau apabila ditemukan adanya penggunaan secara tanpa wewenang yang sudah tidak dapat ditolerir dan Pihak lainnya tidak mampu menyelesaikan masalah penggunaan ilegal tersebut dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis yang bersangkutan;

e. seketika itu juga dalam hal pemerintah yang berwenang mengeluarkan suatu putusan final yang mencabut atau

tidak memperpanjang izin PMN yang telah diberikan kepada masing-masing Pihak, atau izin lainnya sebagaimana diperlukan untuk menyediakan Layanan; atau

f.

di dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab kepada Pihak lainnya (di luar kewajiban pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Operator VPMN) sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukannya tersebut sampai dengan sejumlah tertentu, umumnya diatur sampai sejumlah SDR100.000 atau SDR250.000 atau SDR500.000, dengan ketentuan bahwa pembatasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku apabila kerugian disebabkan karena kesengajaan (wilfull misconduct) atau kelalaian absolut (gross negligence) salah satu Pihak. Ketentuan ini tidak mengesampingkan ketentuan pembatasan tanggung jawab dalam Perjanjian ini yang disebabkan karena kelalaian.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Perselisihan: Arbitrase berdasarkan Rules of Conciliation and Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC). Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Perseroan (Dealer) 1.

Dealer Tradisional Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahun 2015, Perseroan telah mengakhiri seluruh Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Perseroan (Dealer) dengan Dealer Tradisional dan telah mengadakan 8 Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Perseroan dengan dealer tradisional dengan ketentuan dan persyaratan umum sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. Dealer Tradisional (“Dealer”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan distribusi Kartu Perdana, Voucher Elektronik, Voucher Fisik, produk dan/atau jasa lain yang diterbitkan oleh Perseroan di kemudian hari (“Produk Perseroan”) melalui Dealer dengan tujuan akhir untuk dapat dijual kembali kepada para pengguna Kartu XL para bayar (“Pemakai Perseroan”). Jangka Waktu Perjanjian: Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya selama tidak diakhiri oleh Perseroan. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

40

Berikut ini adalah daftar Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk antara Perseroan dengan beberapa Dealer Tradisional, antara lain: DEALER TRADISIONAL

NO.

PERJANJIAN

1.

Perjanjian Kerjsama No. 5213.A/XIV.L2.8447/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 Perjanjian Kerjasama No. 5214.A/XVI.L2.8447/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 Perjanjian Kerjasama No. 5216.A/XVI.L2.8448/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 Perjanjian No. 5225.A/XVI.L2.8457/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015

2.

3. 4. 5

PT Prima Multi Usaha Indonesia

PT Trijaya Excel Madura

WILAYAH 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Cirebon Majalengka Tegal Kepulauan Riau Riau Daratan Cianjur Purwakarta Tasikmalaya Garut Madiun Tulungagung Sidoarjo Tuban

Perjanjian Kerjsama No. 5227.A/XVI.L2.8459/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 Perjanjian Kerjasama No. 5211.A/XVI.L2.8444/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015

Kepulauan Madura PT Distrindo

Parastar

1. 2.

Surabaya Sulawesi Selatan

Perjanjian Kerjasama No. 5221.A/XVI.L2.8453/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 Perjanjian Kerjasama No. 5362.A/XVI.L2.8596/XL/II/2016 tanggal 19 Februari 2016

CV Komunika Putra Santosa PT Telemega Maju Bersama

1. 2. 1. 2.

Yogyakarta (Magelang dan Wonogiri) Pontianak Bandung Indramayu

Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Telekomunikasi Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahun 2015, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Telekomunikasi sebagai berikut: 1.

Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-07-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedelapan Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A8-0212-07DNOT-39033 tanggal 21 Januari 2014, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Tower Bersama (“Pemilik”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Pemilik sepakat dan setuju untuk menyediakan menara komunikasi tanpa kabel (wireless communication towers) beserta seluruh perangkat dan peralatan pendukung lainnya (“Menara”) di lokasi baik berupa tanah maupun bangunan permanen dimana Menara ditempatkan oleh pemilik (“Lokasi”) kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Para pihak sepakat untuk secara terpisah menandatangani Perjanjian Sewa Menara (Tower Lease Agreement atau “TLA”) dengan format yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana dilampirkan pada Perjanjian ini dan Pemilik sepakat dan setuju untuk selama jangka waktu sewa Perjanjian, untuk melakukan pemeliharaan Menara dengan lingkup pekerjaan pemeliharaan sebagaimana tertuang di dalam Service Level Guarantee sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Perjanjian ini (“SLG”). Jangka Waktu Perjanjian: Berlaku sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan Perjanjian ini berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK di antara Para Pihak yang masih berlaku. Jangka Waktu TLA:

Jangka waktu penggunaan Menara per lokasi: a.

Obyek Sewa Reguler: 10 tahun

41

b.

Obyek Sewa Fiberized Basic: i. Kategori 1 : 20 tahun ii. Kategori 2 : 20 tahun iii. Kategori 3 : 10 tahun iv. Kategori 4 : 10 tahun

terhitung dan mulai efektif sejak ditandatanganinya BAPS atau BAPPS dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani Para Pihak. Apabila Perseroan hendak memperpanjang jangka waktu sewa, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik dalam waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa Menara tersebut. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2.

Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara/Master Tower Lease Agreement tanggal 28 Maret 2016 antara Perseroan dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“TowerCo”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Perjanjian ini mengatur mengenai ketentuan dan kondisi terkait (“Lokasi yang Disewakan”) yang wajib disewakan oleh TowerCo kepada Perseroan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini. Setiap Perjanjian Sewa Menyewa Menara/Tower Lease Agreement (“TLA”) wajib mencantumkan 1 atau lebih TLA dan keterangan mengenai lokasi yang disewakan yang diatur lebih spesifik terkait kondisi dari lokasi yang disewakan tersebut (“Lokasi yang Disewakan”). TowerCo sepakat untuk menyewakan kepada Perseroan Lokasi yang Disewakan pada tanggal yang disepakati berkaitan dengan TLA yang mengatur Lokasi yang Disewakan serta peralatan-peralatan yang ada di Lokasi yang Disewakan (“Peralatan yang Ada”). TowerCo sepakat untuk memelihara Lokasi yang Disewakan dengan ruang lingkup perawatan yang ditentukan dalam Service Level Guarantee (“SLG”) selama periode ketentuan TLA. Jangka Waktu Perjanjian: Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal penutupan Asset Purchase Agreement yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 (“Tanggal Efektif MTLA”) sampai hari pertama berakhirnya TLA di mana pada tanggal tersebut Perjanjian ini berakhir. Jangka waktu berlakunya sewa menyewa Lokasi yang Disewakan berlaku efektif pada Tanggal Efektif MTLA dan berlaku selama 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”) yang dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis oleh Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 18 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Awal oleh Perseroan kepada TowerCo. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

42

Perjanjian Jasa Kepada Pelanggan 1.

Perjanjian Berlangganan Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi No. 032.A/0032/XL-B5/VI/2006–017/PERJ/ITMANAGEMENT-GROUP/IT-APM Div/X/2006 tanggal 25 September 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedelapan No. 1081/DS.L1.1081/XL/II/2016 – I.067/L.004/100516/IT/VM tanggal 10 Mei 2016 dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT CIMB Niaga Tbk (“CIMB”) Ruang Lingkup Perjanjian: Penyediaan Produk dan/atau jasa telekomunikasi Perseroan kepada CIMB, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sepanjang tersedianya jaringan Perseroan. Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi Perseroan adalah produk dan/atau jasa yang disediakan dan diberikan oleh Perseroan kepada CIMB sebagaimana disepakati oleh Para Pihak pada Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada jasa jaringan Perseroan berikut dengan kartu dan nomornya, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS), layanan lacak personel (Personnel Tracking) dan layanan lacak kendaraan (Vehicle Tracking), layanan jasa internet (Internet Service Provider), layanan sewa jaringan (Leased Line), MPLS, VoIP, Hosted PBX dan layanan lainnya sebagaimana tercantum pada Annex yang telah ditandatangani Para Pihak. Penyediaan Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi Perseroan akan digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak dibenarkan untuk dipergunakan bagi keperluan pihak lain dan/atau dijual kembali di luar ketentuan Perjanjian ini. Jaringan Perseroan adalah jaringan telekomunikasi Perseroan di Indonesia dengan wilayah jelajah nasional dan internasional yang akan diberikan kepada CIMB sesuai dengan Perjanjian. Sewa Jaringan (Leased Line) adalah layanan sewa jaringan perseroan yang digunakan oleh pelanggan secara tetap untuk mengadakan hubungan telepon, telegrap, data, telex dan telekomunikasi lain khusus antar link yang berasangkutan dengan menggunakan standar output G 703/V35. Layanan Jasa Internet (Internet Service Provider) adalah jasa penyediaan akses dan jaringan internet milik Perseroan yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan akses ke internet global melalui jaringan komunikasi yang disediakan Perseroan. Jasa Hosted PBX adalah pengoperasian, pemeliharaan dan penanganan gangguan perangkat Hosted PBX yang memungkinkan CIMB menggunakan telepon dengan basis Internet Protocol. Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian ini diatur dalam bentuk tertulis yang disepakati oleh Para Pihak yang dituangkan dalam Annex beserta lampiran-lampiran daripadanya untuk masing-masing Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi Perseroan yang akan berlaku sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, dengan komponen-komponen layanan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Talkshare GSM-PABX Integration Corporate SMS Corporate Prepaid Fized Dialing Number (FDN) Personal Tracking System (PTS) Vehicle Tracking System (VTS) Office Zone Corporate Postpaid Jasa Internet (ISP) Sewa Jaringan (Leased Line) Jasa Internet Teleponi untuk Publik (VoIP) EDC IoT (GSM korporasi) Collocation Network Access Provider (NAP) MPLS dan ATM Connection Closed User Group Solution

43

Jangka Waktu Perjanjian: Jangka waktu berlangganan adalah sampai dengan 30 September 2013, kecuali untuk: a. Layanan Closed User Group Solution Berlaku sejak 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017. b. Layanan MPLS dan ATM Connection Berlaku sejak 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2016. c. Layanan EDC IoT: Berlaku sejak 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017. Jangka waktu berlangganan tersebut dapat diperpanjang oleh CIMB dengan pemberitahuan paling lambat 30 hari sebelumnya kepada Perseroan. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia 2.

Perjanjian Kerjasama No. 1693/XL-DS/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Perseroan, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; dan ii. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”) Ruang Lingkup Perjanjian: BTPN menggunankan jasa Perseroan, untuk mengumpulkan data nasabah BTPN yang juga merupakan pengguna XL untuk pengembangan data referensi dalam bentuk scoring yang diolah Perseroan, dan diberikan kepada BTPN dalam bentuk nilai akhir untuk tujuan menentukan nilai terkait pemberian pinjaman oleh BTPN kepada para nasabahnya yang disebut produk Pico Loan atau nama lain yang ditentukan oleh BTPN (“Pico Loan”). Jangka Waktu Perjanjian: 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Juni 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati oleh Para Pihak. Nilai Perjanjian: Tidak diatur. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perjanjian Sehubungan Dengan Peralatan, Perangkat dan Jaringan Telekomunikasi Perjanjian Penyediaan Peralatan dan Perangkat Telekomunikasi

1.

Contract of Adherence Relating to Axiata Framework Agreement tanggal 10 Desember 2014 antara Perseroan dengan PT Ericsson Indonesia dan Ericsson AB, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; ii. PT Ericsson Indonesia (“Ericsson Indonesia”); dan iii. Ericsson AB (“Ericsson AB”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

44

Ruang Lingkup Perjanjian: Axiata Group Berhad (“Axiata”) dan Ericsson AB telah menandatangani Axiata Framework Agreement – Network Telecommunications Infrastructure Agreement tertanggal 29 Oktober 2010 sebagaimana telah diamandemen atau dilengkapi dengan: a. b. c.

Variation Agreement tanggal 9 September 2011; Settlement Agreement tanggal 24 April 2013; dan Supplemental Agreement tanggal 29 Agustus 2014;

yang mengatur hubungan antara para pihak di dalamnya terkait dengan penyediaan, antara lain, produk Axiata, pekerjaan dan layanan yang disedikan oleh Ericsson AB. Ericsson AB juga bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengirimkan porsi perangkat keras dan perangkat lunak atas deliverables dan pekerjaaan dan layanan kepada Perseroan. Perseroan, sebagai entitas anak dari Axiata, bermaksud untuk memperoleh dari Ericsson AB, perangkat keras dan perangkat lunak serta pekerjaan dan layanan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan di dalam Axiata Framework Agreement. Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak sebagai perjanjian lokal Para Pihak dengan ketentutan sebagaimana tercantum pada Axiata Framework Agreement dan tunduk pada setiap perubahan atas syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam Axiata Framework Agreement. Jangka Waktu Perjanjian: Perjanjian ini berlaku efektif sejak 29 Oktober 2010 sampai dengan 31 Mei 2019 kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan di dalam Perjanjian ini. Hukum yang Berlaku: Hukum Inggris Penyelesaian Perselisihan: Tidak diatur. 2.

Contract of Adherence Relating to Axiata Framework Agreement tanggal 1 Juli 2015 antara Perseroan dengan PT Huawei Tech Investment dan Huawei International Pte. Ltd., dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; ii. PT Huawei Tech Investment (“Huawei Indonesia”); dan iii. Huawei International Pte. Ltd (“Huawei”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Axiata Group Berhad (“Axiata”) dan Huawei International Pte. Ltd. telah menandatangani Axiata Framework Agreement – Network Telecommunications Infrastructure Agreement tertanggal 23 Februari 2012 sbeagaimana telah diamandemen atau dilengkapi dengan Supplemental Agreement tanggal 20 Oktober 2014 yang mengatur hubungan antara para pihak di dalamnya terkait dengan penyediaan, antara lain, produk, pekerjaan dan layanan yang disedikan oleh Huawei. Huawei Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan produk, pekerjaan dan layanan kepada Perseroan. Para Pihak setuju dari tanggal perjanjian ini bahwa: a. peraturan-peraturan Axiata Framework Agreement; b. syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan di Lampiran 2 perjanjian Axiata Framework Agreement; c. seluruh dokumen-dokumen yang dijelaskan Lampiran 4 (Dokumen-Dokumen) dan Lampiran 5 (Buku Harga Global) dari Axiata Framework Agreement, sebagaimana lampiran dapat ditambah atau diperbarui oleh Axiata dari waktu ke waktu sebagaimana disetujui; d. Buku Harga Lokal. akan ditambahkan dan akan berlaku untuk mengatur setiap dan seluruh produk, pekerjaan, dan layanan oleh Huawei dan Huawei Indonesia terhadap Perseroan.

45

Jangka Waktu Perjanjian: Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 dan akan berlangsung sampai diakhiri berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan. Hukum yang Berlaku: Hukum Indonesia. Penyelesaian Perselisihan: Singapore International Arbitration Centre. Perjanjian Sehubungan Dengan Jasa Managed Network Services Agreement tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana diubah dengan Amendment No. 6 to Managed Network Services Agreement dengan PT Huawei Services, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; ii. PT Huawei Services (“Huawei”) Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Huawei akan melakukan Jasa sehubungan dengan jaringan milik Perseroan sebagai berikut: 1. Jasa Transisi yaitu berupa peralihan sumber daya manusia dari Perseroan kepada Huawei; pelaksanaan kebijakan keamanan Perseroan; tinjauan teknis dan pemetaan sistem dan peralatan yang ada; dan peralihan fasilitas milik Perseroan untuk pekerjaan Jasa Yang Dikelola. 2. Jasa Yang Dikelola yaitu jasa yang disediakan oleh Huawei setelah selesainya Jasa Transisi yaitu berupa pengoperasian jaringan; pemeliharaan, perbaikan dan pencegahan kerusakan jaringan; jasa konstruksi dan pemasangan jaringan; dukungan peralatan dan informasi teknologi; pemeliharaan dan pemantauan daya dan kapasitas. 3. Jasa Pemisahan yaitu membantu dan bekerja sama dengan Perseroan dalam proses tender; transfer dan pelatihan ilmu pengetahuan; menawarkan kepada Perseroan peralatan, atau aset fisik Huawei, lisensi perangkat lunak, peralatan, proses atau metode yang dimiliki Huawei. Jangka Waktu Perjanjian: Perjanjian ini dimulai sejak 12 Januari 2012 dan akan berlangsung sampai diakhiri berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan. Nilai Perjanjian: Berdasarkan peningkatan ruang lingkup perjanjian, Perseroan telah setuju untuk melakukan pembayaran tambahan sebanyak Rp 557.000.000.000 tidak termasuk PPN. Hukum yang Berlaku: Hukum Indonesia. Penyelesaian Perselisihan: Singapore International Arbitration Centre. Perjanjian Jual Beli Menara Telekomunikasi Asset Purchase Agreement tanggal 28 Maret 2016 antara Perseroan dengan PT Professional Telekomunikasi Indonesia, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; ii. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Pembeli”) Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

46

Ruang Lingkup Perjanjian: Berdasarkan Perjanjian ini, Pembeli bermaksud untuk membeli sebanyak 2.500 menara telekomunikasi (“Aset yang Dialihkan”) dari Perseroan, dimana atas Aset yang Dialihkan tersebut akan disewakan kembali kepada Perseroan untuk digunakan dalam usaha wireless business di Indonesia. Tanggal Penutupan Perjanjian ini akan berlaku efektif terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan hari kerja ketiga setelah pemenuhan atau pengesampingan Persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Persyaratan-persyaratan: Persyaratan masing-masing Pihak: i. Tidak ada peraturan, putusan, keputusan, atau penilaian dari badan pemerintah yang berlaku yang dapat menyebabkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, atau dilarang untuk dilakukan; ii. Persetujuan yang wajib diperoleh oleh masing-masing pihak sehubungan dengan transaksi dalam Perjanjian ini telah diperoleh atau diberikan, sebagaimana mungkin, yang berlaku sepenuhnya; dan iii. Perseroan wajib telah menyediakan Pembeli atas masing-masing salinan perjanjian sewa menara telekomunikasi yang telah diperbaharui antara Perseroan sebagai pihak pemberi sewa dan perusahaan-perusahaan wireless business sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini sebagai penyewa, dimana perusahaan-perusahaan tersebut Perseroan setuju untuk menyewakan atau menyewakan kembali (sebagaimana berlaku) suatu area pada satu Aset yang Dialihkan atau lebih (“Perjanjian Sewa Menara Baru”). Persyaratan Pembeli: i. Pernyataan dan jaminan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini harus benar pada saat Tanggal Penutupan (kecuali dibuat pada tanggal sebelumnya; ii. Perseroan wajib melaksanakan dan mematuhi dalam semua hal yang material atas seluruh kesepakatan-kesepakatan dan kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan atau wajib dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini pada saat atau sebelum Tanggal Penutupan; iii. Perseroan wajib menyediakan Pembeli tanda terima sehubungan dengan pembayaran atas PPN yang dibuat oleh Pembeli kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dan hukum yang berlaku; iv. Pembeli wajib menerima sebuah sertifikat (“Sertifikat Penutupan Penjual”) dari Perseroan tertanggal saat Tanggal Penutupan dan dilaksanakan oleh perwakilan yang berwenang dari Perseroan sesuai dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan pada Perjanjian ini; v. Perseroan wajib menyediakan Pembeli salinan dari Perjanjian Sewa Menyewa Menara Baru; dan vi. Pada saat Tanggal Penutupan, Perseroan wajib mengirimkan atau menjadikan dikirimkannya kepada Pembeli setiap dokumen sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Persyaratan Perseroan: i. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan dari Pembeli sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian ini adalah benar dan tepat dalam semua hal yang material pada Tanggal Penutupan (kecuali sepanjang secara tegas dibuat pada tanggal yang lebih awal, dalam hal pada tanggal yang lebih awal tersebut); ii. Pembeli telah melaksanakan dan memenuhi dalam semua hal yang material dengan seluruh ketentuan-ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan untuk melaksanakan dan memenuhi oleh Pembeli berdasarkan Perjanjian ini pada atau sebelum Tanggal Penutupan; iii. Perseroan telah menerima dari Pembeli suatu sertifikat (“Sertifikat Penutupan Pembeli”), tertanggal pada Tanggal Penutupan dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Pembeli yang mengkonfirmasi pemenuhan oleh Pembeli atas persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam poin (i) dan (ii) di atas; iv. Pada Tanggal Penutupan, Pembeli telah menyampaikan atau menyebabkan menjadi menyampaikan kepada Perseroan masing-masing dokumen sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; dan v. Pembeli memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan oleh Pembeli, termasuk keputusan para pemegang saham yang memberikan kewenangan kepada Pembeli untuk mengadakan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini sebelum Tanggal Penutupan. Setiap Persyaratan masing-masing Pihak sebagaimana diuraikan di atas hanya dapat dikesampingkan dengan cara tertulis. Untuk menghindari keragu-raguan, Persyaratan Pembeli hanya dapat dikesampingkan oleh Pembeli (dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan) dan Persyaratan Perseroan hanya dapat dikesampingkan oleh Perseroan (dengan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli). Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia.

47

Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perjanjian Lain-Lain 1.

Cross Currency Swap Transaction tanggal 31 Mei 2013 No. v2013053011404801/296290003, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; ii. Standard Chartered Bank (“SCB”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Konfirmasi mengenai ketentuan dan kondisi Investasi Terstruktur antara SCB dan Perseroan pada tanggal transaksi. Jangka Waktu Perjanjian: Jangka waktu transaksi ini adalah sejak 13 Juni 2013 sampai dengan 13 Juni 2018.

2.

Cancellable USD/IDR Call Spread Option tanggal 29 Mei 2014 No. 62100689, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; ii. DBS Bank Ltd. (“DBS”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Konfirmasi mengenai ketentuan dan kondisi transaksi yang telah ditandatangani Para Pihak, dengan jumlah Jumlah call currency adalah USD 200.000.000. Jangka Waktu Perjanjian: Jangka waktu transaksi ini adalah sejak 20 Mei 2014 sampai dengan 14 Maret 2019 pukul 10.00 waktu Jakarta.

3.

Call Option Spread dengan Bank Of America Merril Lynch tanggal 11 Juni 2014 No. ORD4429126, dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak: i. Perseroan; ii. Bank of America Merrill Lynch (“BOAML”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Ruang Lingkup Perjanjian: Konfirmasi mengenai ketentuan dan kondisi transaksi yang telah ditandatangani Para Pihak, dengan jumlah nosionalnya adalah USD 100.000.000. Jangka Waktu Perjanjian: Jangka waktu transaksi ini adalah sejak 29 Mei 2014 sampai dengan 9 Januari 2019.

11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, tidak terdapat aset tanah baru yang dimiliki Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perpanjangan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (”HGB”) No. 117/Gowongan dan Sertifikat HGB No. 125/Gowongan yang berlokasi di Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah berakhir masa berlakunya masingmasing pada tanggal 19 Mei 2016 dan 4 Februari 2017.

48

Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan perpanjangan atas Sertifikat HGB No. 2116/Pondok Jaya dengan rincian sebagai berikut: Alamat

Kegunaan

No. Sertifikat HGB

Tanggal Berakhir

Surat Ukur

Luas (m2)

Blok A5 No. 6, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Tangerang, Banten

Network Building

HGB No. 2116/Pondok Jaya tanggal 12 Mei 2016

9 Mei 2026

Surat Ukur No. 357/Pondok Jaya/2016

3.350

12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI PERSEROAN Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, terdapat perkembangan terhadap status perkara dan sengketa yang melibatkan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: a.

Perkara Dugaan Kartel SMS di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perseroan dan beberapa perusahaan operator telekomunikasi diduga melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas dugaan tersebut, Perseroan dan beberapa perusahaan operator telekomunikasi telah dinyatakan bersalah oleh KPPU melalui Putusan No. 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 atas dugaan kartel SMS (short message service). Berdasarkan Putusan KPPU tersebut, Perseroan bersama dengan beberapa perusahaan operator telekomunikasi lainnya dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000. Atas Putusan KPPU tersebut, Perseroan telah mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor Register Perkara 03/PDT.KPPU/2008/PN. JKT. SEL. Dikarenakan ternyata para perusahaan operator telekomunikasi lainnya yang dinyatakan bersalah oleh KPPU mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya masing-masing, maka KPPU melalui surat No. 528/K/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk dapat ditunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang akan mengkonsolidasikan pemeriksaan perkara keberatan ini. Pada tanggal 12 April 2011, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Penetapan No. 07/Pen/Pdt.Sus/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan terhadap Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2015 yang memutuskan menerima keberatan yang diajukan oleh Perseroan dan membatalkan Putusan KPPU 26/KPPU-L/2007. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 pada tanggal 29 Februari 2016, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terhadap upaya hukum kasasi yang diajukan KPPU dengan memutuskan bahwa Perseroan dan beberapa perusahaan operator telekomunikasi lainnya bersalah dan dijatuhi hukuman denda maksimum sebesar Rp 25.000.000.000.

b.

Perkara Perpajakan PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Perseroan melalui surat No. 148/Fin/Tax/IX/06 tanggal 15 September 2006 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2004 No. 00014/204/04/091/06 tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp 34.251.453.829. Direktur Jenderal Pajak melalui Putusan No. KEP-366/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 27 Agustus 2007 menolak seluruh keberatan Perseroan dan menambah jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayarkan Perseroan menjadi sebesar Rp 69.588.989.979 (termasuk sanksi administratif).. Atas Putusan Direktur Jenderal Pajak, Perseroan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 250/Fin/Tax/X/07 tanggal 22 Oktober 2007 dengan No. Register Perkara 13-031583-2004. Pada tanggal 30 Januari 2014, Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan atas permohonan banding tersebut dengan No. Put. 50264/PP/M.III/13/2014 yang memutuskan mengabulkan sebagian banding Perseroan dengan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi Rp 275.942.387 (termasuk sanksi administratif).

49

Atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali serta menyerahkan Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 19 Desember 2014. Terhadap permohonan tersebut, Perseroan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan apapun sehubungan dengan permohonan peninjauan kembali tersebut. c.

Perkara Perpajakan PPh Pasal 26 dan Pasal 23 Tahun Pajak 2007 i.

Perseroan melalui surat No. 529/Fin/Tax/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2007 No. 00015/204/07/091/09 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp 70.502.599.388 (termasuk sanksi administratif). Direktur Jenderal Pajak melalui Putusan No. KEP-S17/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 September 2010 menolak seluruh keberatan Perseroan dan menambah jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayarkan Perseroan menjadi sebesar Rp 80.145.088.345 (termasuk sanksi administratif). Atas Putusan Direktur Jenderal Pajak, Perseroan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 162/Fin/Tax/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan No. Register Perkara 13-0532332007. Atas sengketa pajak ini, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. Put. 43780/PP/M.XII/13/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan banding Perseroan sehingga Perseroan wajib membayar Rp 62.819.836.944 (termasuk sanksi administratif). Atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. S-4021/PJ.07/2013 tanggal 17 Juni 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Mahkamah Agung belum mengeluarkan Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

ii.

Perseroan melalui surat No. 572/Fin/Tax/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 00027/203/07/091/09 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp 2.367.741.271 (termasuk sanksi administratif). Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan Perseroan atas SKPKB PPh 23 tersebut melalui Putusan No. KEP-668/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang menyatakan bahwa menolak seluruh keberatan yang diajukan Perseroan. Perseroan kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan tersebut melalui Surat Banding No. 025/Fin/Tax/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 dengan No. Register Perkara 12-054471-2007. Pengadilan Pajak melalui Putusan No. 45875/PP/M.XII/12/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan banding Perseroan sehingga Perseroan wajib membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 470.005.331 (termasuk sanksi administratif). Pada bulan Januari 2014, Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. S-603/PJ.07/2013 tanggal 3 Oktober 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Mahkamah Agung belum mengeluarkan Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

d.

Perkara Perpajakan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Perseroan melalui surat No. 0888/Fin/Tax/XI/2014 tanggal 3 November 2014 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2012 No. 00079/406/12/092/14 tanggal 11 September 2014 yang menetapkan pengembalian pajak kepada Perseroan sebesar Rp 56.694.937.142. Direktur Jenderal Pajak melalui Putusan No. KEP-1730/WPJ.19/2015 tanggal 23 September 2015 menyatakan menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Perseroan. Atas Putusan Direktur Jenderal Pajak, Perseroan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 156/Fin/Tax/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015. Atas permohonan banding tersebut, Direktur Jenderal Pajak melalui Putusan No. Put-81508/PP/M.XVI.A/15/2017 tanggal 28 Februari 2017 mengabulkan sebagian permohonan banding Perseroan.

50

e.

Perkara Perpajakan PPh Badan Tahun Pajak 2013 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2013 No. 00109/406/13/092/15 pada tanggal 27 Agustus 2015 yang menetapkan pengembalian pajak kepada Perseroan sebesar Rp 161.352.969.144. Atas ketetapan tersebut, Perseroan mengajukan keberatan melalui Surat No. 146/Fin/Tax/XI/2015 tanggal 11 November 2015 kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Dirjen Pajak belum mengeluarkan keputusan apapun mengenai keberatan yang diajukan oleh Perseroan. Untuk perkara-perkara tersebut di atas, dalam hal Perseroan dinyatakan kalah oleh Pengadilan yang berwenang dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana putusan itu adalah sama dengan pokok permasalahan, maka putusan-putusan tersebut secara material tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Pada Tanggal Informasi Tambahan, selain perkara-perkara yang telah disebutkan di atas, Perseroan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan lainnya di hadapan Pengadilan Umum dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya serta tidak menerima somasi yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material kegiatan usaha Perseroan. Selain itu masing-masing Komisaris serta Direktur Perseroan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap atau oleh Perseroan pada Pengadilan Niaga di Indonesia, dan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yang akan memberikan dampak negatif yang material bagi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 ini. 13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, Perseroan memiliki 58 merek dagang yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan sertifikat merek sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Merek Bening Di Sepanjang Nusantara Bening Di Seluruh Nusantara Bebas XL Jempol Xplor business solutions XL Jangkauan Luas XL Jangkauan Luas XL Jangkauan Luas XL Jangkauan Luas XL Jangkauan Luas XL Jangkauan Luas RING BACK TONE 1818 XL KIOS XL KIOS XL KIOS PestaPhoria PESTAPHORIA PestaPhoria PESTA PHORIA Pro XL TRANSFER INSTAN +LOGO TRANSFER INSTAN TRANSFER INSTAN TRANSFER INSTAN TRANSFER INSTAN

Kelas 38 38 38 38 38 38 38 38 35 16 38 35 16 16 16 35 38 16 16 35 38 38 16 18 35 35 36

Nomor Sertifikat IDM000050816 IDM000050794 IDM000063396 IDM000063395 IDM000146078 IDM000146087 IDM000078310 IDM000185315 IDM000185316 IDM000188275 IDM000186573 IDM000185317 IDM000188276 IDM000254062 IDM000254737 IDM000206882 IDM000222747 IDM000253101 IDM000253102 IDM000240129 IDM000258415 IDM000169695 IDM000271999 IDM000257782 IDM000254334 IDM000254331 IDM000254333

51

Masa Berakhir 9 Maret 2024 9 Maret 2024 28 Juni 2024 28 Juni 2024 28 Juni 2024 26 Oktober 2024 26 Oktober 2024 31 Mei 2017 31 Mei 2017 31 Mei 2017 31 Mei 2017 31 Mei 2017 31 Mei 2017 27 Juli 2017 9 November 2017 9 November 2017 9 November 2017 6 Mei 2018 6 Mei 2018 6 Mei 2018 6 Mei 2018 21 Juli 2018 26 September 2018 26 September 2018 26 September 2018 26 September 2018 26 September 2018

No. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Merek TRANSFER INSTAN TRANSFER INSTAN TRANSFER INSTAN TRANSFER INSTAN +LOGO SWARA XL SWARA XL SWARA XL SWARA XL SWARA XL SWARA XL XL+LOGO XL+LOGO XL FUN BOOK+Logo XL FUN BOOK+Logo XL FUN BOOK+Logo XL+Logo XL+Logo XL PestaPhoria PestaPhoria GrhaXL GrhaXL XL FUN BOOK+Logo XL+Logo (Putih) XL+Logo (Biru) TUNAI TUNAI TUNAI TUNAI TUNAI TUNAI

Kelas 36 38 38 42 25 18 41 35 38 16 38 38 16 18 25 16 16 38 35 38 35 38 38 35 35 16 18 25 38 36 38

Nomor Sertifikat IDM000254330 IDM000254328 IDM000254332 IDM000268696 IDM000251689 IDM000266034 IDM000270239 IDM000270240 IDM000270241 IDM000290804 IDM000293927 IDM000293928 IDM000286718 IDM000286717 IDM000287264 IDM000286720 IDM000286719 IDM000210527 IDM000240128 IDM000258409 IDM000374031 IDM000374028 IDM000366520 IDM000372624 IDM000372618 IDM000394121 IDM000394123 IDM000393745 IDM000401654 IDM000401663 IDM000411500

Masa Berakhir 26 September 2018 26 September 2018 26 September 2018 26 September 2018 11 November 2018 11 November 2018 11 November 2018 11 November 2018 11 November 2018 11 November 2018 15 Mei 2019 15 Mei 2019 10 Juli 2019 10 Juli 2019 10 Juli 2019 10 Juli 2019 10 Juli 2019 14 Juli 2019 10 Maret 2020 13 Juli 2020 21 Oktober 2020 2 Maret 2020 15 Mei 2019 10 Juli 2019 10 Juli 2019 3 Oktober 2021 3 Oktober 2021 3 Oktober 2021 3 Oktober 2021 3 Oktober 2021 4 Oktober 2021

14. ASURANSI Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, Perseroan melakukan penambahan penutupan asuransi sebagai berikut: No. 1.

Jenis Asuransi Management Liability

Nomor Polis 90.053.2016.00001 tanggal 1 Desember 2016

Obyek Pertanggungan Kerugian-kerugian Tertanggung, termasuk, antara lain, Perseroan, direktur atau pejabat anggota dewan manajemen atau dewan pengawas, tapi bukan auditor eksternal atau badan wakil kepailitan suatu perusahaan; pejabat Perseroan yang tugastugasnya adalah sama dengan direktur; karyawan; wali amanat (orang yang bertindak sebagai anggota komite yang dibentuk oleh atau disetujui oleh direksi Perseroan yang dibentuk di bawah Undang-Undang; direktur Badan Hukum Luar; direktur bayangan, untuk kerugian-kerugian, antara lain, biaya hubungan masyarakat, biaya pembelaan untuk cidera badan dan/atau kerusahakan harta, biaya sekuritas

Tertanggung Perseroan

Penanggung PT Asuransi Sinarmas

Nilai Pertanggungan (Rp) Nilai Pertanggungan Rp 945.000.000.000 Premi Rp 1.000.031.000

52

Masa Berlaku 1 Desember 2016 – 1 Desember 2017

No.

2.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Industrial Special Risks

01160026747 tanggal 30 September 2016

Obyek Pertanggungan Tertanggung, dan sebagainya. Kerugian atau Kerusakan Atas Aset Kerugian fisik atau kehancuran atas atau kerusakan pada properti yang ditanggung, yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan.

Tertanggung

Perseroan

Business Interruption Kerugian yang disebabkan oleh gangguan usaha sebagai akibat dari kerugian fisik atau kehancuran atas atau kerusakan pada properti yang digunakan oleh Tertanggung, yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan.

53

Penanggung

PT Asuransi Astra Buana (45%), PT Asuransi Wahana Tata (30%), PT Asuransi Adira Dinamika (10%), PT Asuransi Central Asia (10%), PT Asuransi FPG Indonesia (2,50%) dan PT BESS Central Insurance (2,5%)

Nilai Pertanggungan (Rp) Jumlah Pertanggungan: Rp 1.200.000.000.000 Premi Asuransi: Rp 10.500.050.000

Masa Berlaku 1 Desember 2016 – 1 Desember 2017

V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN A.

UMUM

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 1996 dan menjadi perusahaan publik yang tercatat di BEI pada tahun 2005. Perseroan menyediakan layanan percakapan, data dan VAS dan SMS dengan brand XL dan Axis dalam jaringan 2G, 3G dan 4G LTE Perseroan, yang beroperasi dalam spektrum 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz. Perseroan menyediakan layanan interkoneksi domestik melalui perjanjian dengan operator telekomunikasi tetap dan seluler lainnya serta layanan roaming global melalui perjanjian roaming dengan operator telekomunikasi seluler luar negeri. Perseroan menyewakan tempat spesifik pada menara bagi operator telekomunikasi seluler domestik lainnya, menyewakan kapasitas jaringan serat optik serta mendukung penyedia layanan internet (Internet Service Provider, “ISP”). Paket perdana SIM prabayar dan pulsa isi ulang Perseroan dijual melalui baik jalur distribusi modern termasuk XL Centers, ATM, phone banking, XL Tunai, hypermarket dan sejumlah jaringan minimarket maupun jalur distribusi tradisional Perseroan, yang terutama terdiri dari peritel independen di seluruh Indonesia yang diakses Perseroan melalui dealer. Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki sekitar 46,5 juta pelanggan. Perseroan meyakini bahwa Perseroan merupakan yang terdepan dalam mewujudkan transformasi industri telekomunikasi seluler Indonesia sejak tahun 2007, ketika Perseroan mengembangkan dan memperkenalkan model “minute factory” untuk mengembangkan basis pelanggan Perseroan secara agresif. Model minute factory menggabungkan rencana penentuan harga yang terjangkau dengan investasi modal yang signifikan dalam perluasan kapasitas jaringan yang diyakini Perseroan merupakan model yang tepat di saat rendahnya penetrasi SIM dimana harga yang ditawarkan pesaing Perseroan pada umumnya lebih tinggi dari harga Perseroan dan Perseroan mampu meningkatkan jumlah pelanggan, MOU dan pendapatan telekomunikasi seluler Perseroan. Jumlah pelanggan Perseroan meningkat dari 9,5 juta pada tahun 2006 menjadi 46,4 juta pada tahun 2011. Meskipun demikian, mengingat penetrasi SIM di Indonesia telah mencapai sekitar 141,8% per tanggal 31 Januari 2017 sesuai dengan Laporan We Are Social, dan guna menghadapi substitusi yang dilakukan pelanggan dari layanan percakapan dan SMS, yang menghasilkan marjin yang lebih tinggi tinggi, ke layanan data dan VAS, yang menghasilkan marjin lebih rendah, Perseroan telah mengubah strategi Perseroan menjadi strategi yang berfokus pada peningkatan profitabilitas dan akuisisi pelanggan smartphone. Oleh karena itu, Perseroan telah menerapkan strategi “3R” pada bulan April 2015:  



Revamp (Perubahan) - Perseroan mengubah fokus Perseroan dari akuisisi pelanggan secara umum menjadi akuisisi dan retensi pelanggan high-value melalui, antara lain, penawaran jasa 4G LTE, yang menyediakan konektivitas data yang superior dan peningkatan penggunaan jalur distribusi modern; Rise (Peningkatan) - Perseroan berupaya meningkatkan nilai brand “XL” dalam value chain dengan memanfaatkan layanan 4G LTE, perluasan spektrum dan portofolio dual-brand Perseroan untuk memasarkan paket data volume tinggi dan VAS kepada pelanggan high-value yang mencari konektivitas data yang superior dan layanan internet seluler, serta memasarkan paket data yang lebih rendah dan VAS di bawah brand “AXIS” kepada pelanggan yang lebih berfokus pada harga terjangkau; dan Reinvent (Penemuan) - Perseroan berniat untuk menciptakan kembali pengalaman Gaya hidup digital secara berkesinambungan dengan mengembangkan layanan pelanggan baru dan layanan bisnis melalui unit Layanan Digital XL Perseroan.

Perseroan mendukung strategi transformasi “3R” melalui investasi jaringan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan wilayah layanan, meningkatkan paket bundling untuk smartphone, memperluas jaringan distribusi modern, pengelolaan biaya yang lebih baik dan juga restrukturisasi neraca keuangan. Konsistensi dalam implementasi strategi 3R berdampak terhadap peningkatan kinerja operasional dengan indikator meningkatnya penetrasi smartphone sebesar 21% menjadi 63% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berarti pula semakin banyak pelanggan Data memilih jaringan XL. Dengan demikian, per akhir tahun 2016 XL memiliki 29 juta pelanggan yang telah menggunakan smartphone dan meningkat 64% dari periode yang sama tahun lalu.Pertumbuhan jumlah pelanggan smartphone tersebut sangat berarti seiring dengan meningkatnya rata-rata penggunaan layanan data secara signifikan, lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut juga meningkatkan penggunaan jaringan XL 4G LTE, di mana trafik layanan meningkat hampir 30x sejak layanan 4G diluncurkan secara komersial pada November 2015. Jumlah pelanggan XL Axiata juga meningkat dan per akhir 2016, XL memiliki 46,5 juta pelanggan, atau 11% lebih tinggi dibanding periode sama tahun 2015. Peningkatan jumlah pelanggan diiringi dengan naiknya ARPU sebesar 3% yoy dari Rp34.000 menjadi Rp35.000. Salah satu fokus utama dari strategi 3R adalah optimisasi biaya. Pada tahun 2016 lalu, XL menjalankan penghematan di seluruh aktivitas bisnis, terutama pada perpanjangan sewa menara. Hasilnya, XL telah mampu mendorong peningkatan profil biaya dan profitabilitas bisnis yang lebih baik secara keseluruhan. Dengan demikian, margin EBITDA XL meningkat 1,0% menjadi 37,6% pada tahun 2016 dibandingkan dengan 36,6% pada tahun 2015 54

B.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. 2.

Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan terserbut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.

Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunkasi; Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas; Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

Sejak awal tahun 2015, Perseroan telah menerapkan agenda transformasi yaitu “3R – Perubahan (Revamp), Peningkatan (Rise) dan Penemuan (Reinvent)”. Transformasi yang dilakukan mencakup : 1. 2. 3.

Perubahan – mengubah pola akuisisi pelanggan (dari “volume” ke “value”) dan strategi distribusi yang dipadukan dengan perubahan total produk portofolio yang diluncurkan untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan – meningkatkan citra merek XL di pasar dan dikombinasikan dengan merek AXIS untuk menyasar segmen pasar yang berbeda. Penemuan – membangun dan menumbuhkan berbagai inovasi untuk kelangsungan bisnis Perseroan.

Berikut adalah pendapatan Perseroan dari masing-masing segmen jasa : Keterangan Jasa telekomunikasi selular* Jasa interkoneksi selular Jasa telekomunikasi lainnya** Pendapatan sebelum dikurangi diskon Diskon pendapatan selular Pendapatan setelah dikurangi diskon

2014 (Rp miliar)

Δ%

31 Desember 2015 (Rp miliar) Δ%

2016 (Rp miliar)

Δ%

19.105

81,4

19.454

85.0%

18.588

87.1%

3.007

12,8

2.385

10.4%

1.744

8.2%

1.457 23.569

6,2

1.121 22.960

4.9%

1.080 21.412

5.1%

(109) 23.460

(0,5) 100,0

(84) 22.876

-0.4% 100%

(70) 21.341

-0.3% 100%

* Terdiri dari Pendapatan Data & Non-data ** Terdiri dari Pendapatan Sewa Menara, Sirkit langganan & Jasa telekomunikasi lainnya

Lini Bisnis Data dan Value Added Service (VAS) Fokus XL pada 2016 lalu adalah menjadi salah satu penyedia layanan internet mobile terkemuka dengan investasi jaringan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dan cakupan wilayah layanan. Tidak lama setelah 4G LTE hadir di Indonesia, layanan 4G dari XL kini telah mencakup hampir 100 kota di berbagai daerah, dengan lebih dari 8.200 BTS 4G. Pembangunan jaringan 4G LTE tersebut, juga diimbangi dengan penggelaran jaringan 3G di frekuensi 900 MHz (U900), yang telah berhasil meningkatkan kualitas layanan 3G khususnya di luar Jawa secara signifikan. Dengan investasi jaringan yang signifikan tersebut, XL kini memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat dan

55

pelanggan atas layanan internet berkecepatan tinggi meskipun trafik layanan data juga terus meningkat pesat. XL kini memiliki posisi yang lebih kuat untuk dapat meraih peluang bisnis layanan Data kedepannya. Sementara itu, di balik upaya penguatan jaringan dan penawaran berbagai layanan Data yang menarik, XL juga telah berhasil meraih pelanggan yang tepat. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan penetrasi smartphone sebesar 21% menjadi 63% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berarti pula semakin banyak pelanggan Data memilih jaringan XL. Dengan demikian, per akhir tahun 2016 XL memiliki 29 juta pelanggan yang telah menggunakan smartphone dan meningkat 64% dari periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan jumlah pelanggan smartphone tersebut sangat berarti seiring dengan meningkatnya rata-rata penggunaan layanan data secara signifikan, lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut juga meningkatkan penggunaan jaringan XL 4G LTE, di mana trafik layanan meningkat hampir 30x sejak layanan 4G diluncurkan secara komersial pada November 2015. Total trafik di seluruh jaringan XL telah meningkat hingga 162% YOY di tahun 2016, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama didorong oleh pertumbuhan trafik Data. Lini Bisnis Percakapan dan SMS Meski pendapatan dari layanan Data meningkat, namun belum bisa menutupi penurunan layanan voice dan SMS. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan layanan sebesar 4% yoy dari Rp19,19 triliun menjadi Rp18,37 triliun. Pendapatan kotor pun turun sebesar 7%, yoy dari Rp22,96 triliun menjadi Rp21,41 triliun karena pendapatan sewa menara turun setelah selesainya penjualan ke Protelindo dan penyewaan kembali menara tersebut.Tantangan bergesernya penggunaan percakapan dan SMS ke arah penggunaan data yang semakin meningkat dikelola melalui kombinasi ”bundling” di mana kuota internet digabung dengan alokasi nelpon untuk kenyamanan pelanggandan optimasi harga. Infrastruktur Sepanjang tahun 2016, untuk meningkatkan kualitas, stabilisasi, dan perluasan jangkauan layanan XL Axiata membangun tambahan sebanyak 25.605 BTS baru dengan rincian 20.492 BTS 3G, dan 5.070 BTS 4G dengan sisanya sebagai situs 2G yang disiapkan secara strategis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan data. Perseroan telah melakukan peningkatan kualitas jaringan di kota-kota besar dengan jaringan yang modern yang diharapkan dapat memberikan stabilitas trafik yang lebih besar, kapasitas jaringan yang lebih luas dan peningkatan kualitas suara dan layanan data. Perseroan sangat meyakini bahwa jaringan yang andal merupakan suatu keharusan untuk memenuhi permintaan dan penggunaan layanan data yang semakin meningkat. Pada tahun 2016, Perseroan telah meningkatkan investasi untuk menambah kapasitas dan cakupan jaringan untuk memenuhi peningkatan permintaan pelanggan dalam penggunaan data. Peningkatan infrastruktur jaringan perlu dilakukan di semua lapisan jaringan dari akses, backhaul, jaringan inti sampai ke backbone. a. Akses Dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas jaringan, XL Axiata fokus mengembangkan jaringan 4G LTE dan jaringan 3G. 4G LTE akan tetap menjadi bagian penting dari strategi untuk menempatkan XL Axiata sebagai yang terdepan dalam penyediaan layanan mobile internet, untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas layanan internet kecepatan tinggi. Dari sisi kapasitas, total kapasitas untuk jaringan 2G adalah 91,0 Gbps, total kapasitas untuk jaringan 3G adalah 470,08 Gbps dan total kapasitas untuk jaringan 4G adalah 21,86 Gbps. Seluruh BTS Perseroan ditempatkan pada lokasi yang strategis untuk memudahkan pengelolaan trafik tanpa mengganggu kualitas jaringan. Sebagai bagian dari pengembangan jaringan masa depan, pada tahun 2016, XL Axiata membangun tambahan sebanyak 25.605 BTS baru dengan rincian 43 BTS 2G, 20.492 BTS 3G, dan 5.070 BTS 4G. a. Backhaul Untuk mengatasi peningkatan trafik jaringan dikarenakan lonjakan penggunaan Data, XL Axiata memastikan bahwa jaringan backhaul memiliki kapasitas ultra-high dengan menggunakan teknologi tinggi dan paling efisien. Untuk itu, XL Axiata menerapkan teknologi baru Transport 4.0 pada IP atau serat optik dan modernisasi jaringan.

56

Saat ini, sebanyak 34.468 dari total 37.959 akses transmisi hop link microwave telah menggunakan teknologi IP yang yang dapat mendukung hingga 200 Mbps per link dan total layanan akses backhaul gabungan yang telah terhubung ke serat optik menggunakan teknologi MSTP dengan kapasitas 10 Gbps per situs adalah sebanyak 1.227 situs hub (393 diantaranya ditempatkan pada tahun 2014). Untuk pemasangan serat optik oleh pihak ketiga (Icon+) total telah terpasang sebanyak 497 situs dengan kapasitas berkisar antara 25 Mbps hingga 100 Mbps per situs. Perseroan juga menerapkan teknologi hybrid untuk menggabungkan TDM dan IP dalam satu sistem. Saat ini lebih dari 98% Node B Perseroan telah IP-connected. Sesuai transformasi Transport 4.0, XL juga telah melakukan modernisasi mobile backhaul dari teknologi Layer 2 menjadi teknologi IP Layer 3. b. Backbone XL Axiata menggunakan serat optik yang mampu menyediakan bandwidth yang lebih tinggi untuk transmisi sinyal dibandingkan dengan teknologi gelombang mikro. XL Axiata memiliki jaringan backbone nasional yang telah menghubungkan seluruh daerah di Indonesia. Transmisi Serat Optik/Fiber optic transmission (km) sumber : Perseroan, Desember 2016

2013 29.744

2014 30.459

2015 31.322

2016 31.722

c. Jaringan Inti 4G LTE menjadi bagian penting dari strategi untuk menempatkan XL Axiata sebagai yang terdepan dalam penyediaan layanan mobile internet, untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas layanan internet kecepatan tinggi. Sampai kuartal IV 2016, XL Axiata telah memiliki 8.204 BTS 4G, dan telah hadir di hampir 100 kota dan area di berbagai wilayah Indonesia. d. Modernisasi Jaringan Program modernisasi stasiun transmisi dan jaringan inti merupakan kelanjutan dari program yang sudah dijalankan sejak akhir tahun 2015. Modernisasi yang dilakukan mencakup perbaikan desain, penggantian peralatan, kalibrasi dan optimalisasi jaringan. Penggantian peralatan dilakukan dengan modernisasi BTS (Base Station) 2G dan 3G yang ada dengan perangkat terbaru yang mendukung teknologi sesuai roadmap teknologi dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Penjualan Menara Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah menyelesaikan proses penjualan 2.500 menara kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) yang dilanjutkandengan penandtanganan kesepakatan untuk menyewa kembali menara tersebut dari STP dengan skema yang menguntungkan untuk jangka waktu 10 tahun. Dengan aksi korporasi ini, selain dapat lebih fokus pada bisnis inti, Perseroan juga memperoleh dana sebesar Rp3,6 triliun yang digunakan untuk mengurangi beban hutang dan memperkuat arus kas. Layanan Digital Digital Entertainment – terus bekerjasama dengan Tribe dalam film dan TV, dimana aplikasi Tribe mobile telah di download 500 ribu kali. Selain itu, kerjasama dengan Yonder untuk aplikasi musik yang telah berjalan sejak 2015 telah di download sebanyak 800 ribu kali. XL Cloud – di tengah kompetisi yang semakin kuat, XL Cloud berhasil melayani 290 pelanggan, sekitar 30% adalah perusahaan besar. Didukung dengan pencapaian ini dan komitmen tim untuk memberikan layanan yang unggul serta inovasi layanan, divisi ini meraih penghargaan sebagai pemenang dari ajang bergengsi 7th Telco Cloud Awards dalam kategori the Best Telco Partnership pada Telco Cloud Forum di London. C. KEUNGGULAN KOMPETITIF Posisi pasar yang kuat dan mapan di pasar yang berkembang dengan peluang pertumbuhan Perseroan merupakan penyedia layanan telekomunikasi seluler di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 19 tahun. Perseroan merupakan operator telekomunikasi seluler ketiga terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan 2016. Posisi pasar Perseroan yang kuat dan mapan didukung oleh dua brand yang dikenal luas, infrastruktur jaringan telekomunikasi yang berkualitas dan jaringan distribusi yang ekstensif.

57

Perseroan meyakini bahwa Perseroan merupakan yang terdepan dalam mewujudkan transformasi industri telekomunikasi seluler Indonesia sejak tahun 2007, ketika Perseroan mengembangkan dan memperkenalkan model minute factory, yang menggabungkan penentuan harga yang terjangkau dengan peningkatan investasi modal untuk memperluas kapasitas jaringan, dengan demikian meningkatkan jumlah pelanggan SIM prabayar, MOU dan pendapatan seluler Perseroan. Sejak April 2015, dengan memanfaatkan tambahan spektrum dan portofolio dual-brand yang diperoleh Perseroan melalui Akuisisi Axis, Perseroan telah menerapkan strategi “3R” untuk meningkatkan profitabilitas usaha Perseroan, dengan memfokuskan diri pada basis pelanggan high-value yang mengakses jaringan Perseroan untuk memperoleh layanan gaya hidup digital dan internet seluler. Penetrasi smartphone di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan terus bertumbuh, sebagian dipicu oleh peningkatan permintaan atas layanan gaya hidup digital dan internet seluler di antara segmen populasi muda Indonesia yang berjumlah besar. Berdasarkan Laporan We Are Social, penetrasi smartphone di Indonesia, yang diperkirakan mencapai sekitar 43,0% dari total pengguna ponsel di Indonesia per tanggal 31 Januari 2016 dan diperkirakan akan terus tumbuh.. Perseroan meyakini bahwa peningkatan penetrasi smartphone akan terus meningkatkan permintaan basis pelanggan Perseroan, terutama dalam kelompok pelanggan white collar dan usia sekolah, guna mengakses jaringan Perseroan yang menyediakan layanan gaya hidup digital dan internet seluler. Perseroan juga meyakini bahwa demografi Indonesia yang relatif muda, dengan penduduk berusia 24 tahun atau lebih muda per tanggal 31 Desember 2015, yang mewakili 43,3% dari total populasi, akan mendukung penetrasi smartphone yang lebih tinggi di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. Strategi dual brand untuk melayani dua segmen pasar yang berbeda di Indonesia Sejak April 2015, Perseroan telah memanfaatkan portofolio dual-brand untuk memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan basis pelanggan Perseroan akan Gaya hidup digital dan internet seluler, yang terdiri dari dua segmen pasar yang berbeda. Brand XL menawarkan paket data yang dapat diandalkan dan bervolume tinggi untuk pelanggan white collar high-value yang membutuhkan akses data premium, sementara brand AXIS Perseroan menawarkan paket data dengan volume lebih rendah yang menyasar pelanggan usia sekolah dan membutuhkan akses data yang lebih terjangkau. Perseroan berkeyakinan bahwa strategi dual-brand tersebut telah meningkatkan keselarasan penawaran paket data Perseroan dengan kebutuhan akses data basis pelanggan Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa brand XL dikenal baik di pasar - pada tahun 2016, Perseroan meraih penghargaan dari lembaga konsultan bisnis terkemuka Frost & Sullivan, pada ajang The 9th Annual Indonesia Excellence Awards iaitu Indonesia Mobile Data Service Provider of The Year and Indonesia Digital Service Provider of The Year Berada pada posisi yang tepat untuk mengembangkan jaringan 4G LTE terdepan dan memanfaatkan pertumbuhan penggunaan data Sejak tahun 2011, Perseroan telah memperbaharui BTS 2G dan 3G menjadi Single RAN dan LTE-ready guna meningkatkan fleksibilitas dan menekan biaya peluncuran jaringan 4G LTE. Pada tahun 2015, Perseroan mulai meluncurkan jaringan 4G LTE dan jumlah BTS 4G Perseroan secara berturut-turut meningkat sehingga 8.204 4G BTS per 31 Desember 2016 di hampir 100 area dan kota di seluruh Indonesia. Ini lebih tinggi jika disbanding dengan Telkomsel (6.362) dan Indosat (4.717) Menyusul dirampungkannya Akuisisi AXIS, alokasi spektrum Perseroan setara dengan pesaing utama Perseroan, Telkomsel, dan lebih besar dibandingkan dengan pesaing utama Perseroan yang lain, termasuk Indosat dan Hutchison. Perseroan meyakini bahwa perluasan alokasi spektrum tersebut akan memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan investasi modal di masa mendatang dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan percakapan dan data Perseroan. Perseroan berniat untuk memanfaatkan spektrum tersebut dan menggunakan jaringan 4G LTE untuk menyediakan konektivitas data yang superior dan layanan gaya hidup digital premium bagi pelanggan Perseroan pada umumnya, dan bagi basis pelanggan smartphone Perseroan pada khususnya. Selain itu, XL juga telah mengimplementasikan jaringan LTE 4.5G ready sejak pertengahan tahun 2016 yang menyebar di kota-kota dengan pertumbuhan data 4G LTE yang cepat seperti Jabodetabek, Bandung, kota-kota di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar Per tanggal 31 Desember 2016, sekitar 65% dari total pelanggan Perseroan menggunakan layanan data dan VAS. Perseroan mendukung peningkatan penggunaan layanan data dan VAS oleh pelanggan Perseroan melalui infrastruktur jaringan Perseroan yang mapan, seiring dengan meningkatnya total trafik jaringan dari 62 petabyte pada tahun 2013 menjadi 503 petabyte pada tahun 2016 didorong pertumbuhan trafik Data, dan meningkatnya kontribusi persentase layanan data dan VAS terhadap pendapatan telekomunikasi seluler Perseroan dari 26% pada tahun 2013 menjadi 48% pada tahun 2016. Guna terus meningkatkan daya tarik layanan data dan VAS, Perseroan telah mengembangkan serangkaian layanan gaya hidup digital komplementer dan inovatif melalui unit Digital Services, seperti XL Tunai untuk pengiriman uang dan pembayaran online; M-Ads (sebuah aplikasi untuk mengiklankan produk kepada pelanggan seluler); layanan M2M (seperti

58

XL Xurveillance) dan XL cloud computing serta usaha e-commerce Perseroan, elevenia.co.id, yang bermitra dengan SK Planet, segmen digital SK Telekom. Jangkauan pelanggan ekstensif yang diperluas dengan peralihan Perseroan menuju jalur distribusi modern Perseroan mengoperasikan jaringan distribusi ekstensif yang terdiri dari jalur distribusi modern dan tradisional untuk penjualan paket perdana SIM dan isi ulang pulsa. Jalur modern Perseroan beroperasi melalui XL Center, ATM, phone banking, XL Tunai, hypermarket dan sejumlah jaringan minimarket di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki lebih dari 84.000 point-of-sales (PoS) untuk distribusi modern. Per akhir 2016 jalur distribusi tradisional Perseroan beroperasi melalui perjanjian distribusi dengan kelompok dealer yang memiliki jaringan distribusi dengan jangkauan lebih dari 170.000 peritel independen dibagi ke 56 kluster di seluruh Indonesia untuk mendistribusikan paket perdana SIM dan pulsa isi ulang secara non-eksklusif. Perseroan telah mengembangkan dan menjaga indikator kinerja utama bagi jalur distribusi modern dan jalur distribusi tradisional Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk memantau dan mendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan dalam hal kinerja penjualan, pengalaman pelanggan khusus untuk jalur distribusi tradisional Perseroan, serta prioritas produk-produk Perseroan di lokasi peritel independen. Secara strategis, Perseroan juga menetapkan fokus untuk mempromosikan salah satu dari brand XL atau AXIS di setiap peritel independen, melalui penyediaan paket perdana SIM dan pulsa isi ulang secara selektif berdasarkan brand yang diyakini Perseroan paling sesuai dengan demografi pelanggan lokal kepada peritel terkait. Komisi bagi jalur distribusi tradisional Perseroan bervariasi sesuai dengan upaya Perseroan untuk memberikan insentif bagi penjualan pulsa prabayar oleh distributor dan peritel. Komisi bagi jalur distribusi modern Perseroan bersifat tetap, dan pada umumnya lebih rendah berdasarkan persentase terhadap penjualan dibandingkan komisi bagi jalur distribusi tradisional Perseroan. Sebagai bagian dari strategi transformasi “3R” Perseroan, sejak April 2015, Perseroan telah berupaya untuk meningkatkan persentase total penjualan yang diperoleh dari jalur distribusi modern dengan meningkatkan jumlah gerai ritel di jalur distribusi modern Perseroan, yang baru-baru ini bermitra dengan gerai ritel nasional. Perseroan meyakini bahwa jaringan distribusi yang terstruktur baik dan penekanan strategis pada upaya peningkatan jumlah jalur distribusi modern telah memungkinkan Perseroan untuk mengendalikan biaya melalui pengurangan komisi penjualan, sementara tetap memastikan produk-produk Perseroan mudah diperoleh oleh seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, penggunaan jalur distribusi modern memberikan Perseroan peningkatan akses ke basis pelanggan high-value dan memungkinkan Perseroan untuk menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham pengendali yang kuat dan suportif Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam industri telekomunikasi seluler. Perseroan menanamkan budaya manajemen proaktif yang menyampaikan tujuan bisnis Perseroan dengan jelas dan memberikan insentif kepada karyawan terutama berdasarkan kinerja dalam mencapai atau melebihi tujuan-tujuan bisnis utama. Hal ini menghasilkan tingkat stabilitas dan kontinuitas yang tinggi di kalangan manajemen Perseroan dengan fokus pengambilan tindakan pencegahan serta investasi dalam pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan merupakan penggerak pertama dalam transformasi industri telekomunikasi Indonesia pada tahun 2007, ketika Perseroan memperkenalkan dan mengembangkan model minute factory, yang menggabungkan rencana penentuan harga yang terjangkau dengan perluasan kapasitas jaringan untuk meningkatkan jumlah pelanggan SIM prabayar, MOU, dan pendapatan telekomunikasi seluler Perseroan. Pada bulan April 2015, ketika industri telah mencapai tingkat penetrasi seluler yang tinggi, manajemen Perseroan secara proaktif mencanangkan strategi transformasi “3R” untuk mengarahkan fokus Perseroan kepada basis pelanggan high-value yang mengakses layanan gaya hidup digital dan internet seluler, sebagai upaya untuk meningkatkan profitabilitas. Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini telah memberikan hasil yang positif. Axiata, pemegang saham utama Perseroan, merupakan salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara, yang memiliki investasi di berbagai operator telekomunikasi seluler lainnya di seluruh Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Celcom di Malaysia, M1 di Singapore, Dialog di Sri Lanka, Idea di India, Ncell di Nepal, Smart di Kamboja dan Robi di Bangladesh. Axiata memberikan dukungan nyata kepada perusahaan dalam kelompok usahanya, termasuk Perseroan, dalam bentuk sumber daya keuangan, kerangka kerja pengadaan bersama untuk menekan belanja modal, sumber daya manusia (termasuk kolaborasi dalam program pengembangan kepemimpinan), serta berbagi praktikpraktik operasional terbaik serta praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan dan transparansi. Meskipun Axiata memiliki perwakilan dalam Dewan Komisaris Perseroan, tim manajemen Perseroan memiliki wewenang operasional penuh untuk memastikan Perseroan mampu bersikap proaktif dan responsif terhadap perubahan pasar Indonesia yang dinamis.

59

D.

PEMASARAN DAN STRATEGI USAHA

Komunikasi pemasaran dan saluran distribusi yang tepat memainkan peran utama dalam memastikan semua penawaran produk mencapai pelanggan yang tepat. Perseroan sangat memahami hal tersebut dan telah memanfaatkan secara maksimal popularitas jejaring sosial dan ketersediaan komunitas digital. Perseroan juga memanfaatkan media digital untuk mengkomunikasikan produknya. Upaya ini berhasil membuat Perseroan menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih cepat dan lebih efisien. Meskipun demikian, Perseroan tidak mengabaikan peran media konvensional sebagai saluran pemasaran. Perseroan terus memanfaatkan iklan di media TV, media cetak, radio dan acara-acara lokal. Perseroan menjalin kemitraan dengan dealer-dealer terbaik dengan memberikan mereka eksklusivitas dalam mengelola distribusi produk Perseroan di daerah kluster yang ditunjuk. Untuk saluran distribusi modern, Perseroan menggunakan ATM bank, hypermarket dan outlet ritel non-telco seperti Indomaret dan Alfamart, chain toko peralatan dan gadget seperti Erafone, Oke Shop dan saluran Online/Ecommerce. Sampai dengan Desember 2016 Perseroan memiliki lebih dari 84.000 point-of-sales (POS) distribusi modern yang menggunakan ATM dari bank-bank Indonesia serta toko-toko dan mini mart. Pada 2016, fokus utama terletak pada akuisisi pelanggan baru menggunakan saluran tersebut dan penjualan produk data yang mencatat pertumbuhan tinggi pada aktivasi paket data, lebih dari 6 kali di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. XL Axiata juga telah meningkatkan saluran mandiri dengan XL Center. XL Stores dan myXL app yang telah diperbaharui juga menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Perseroan selalu berupaya mengedukasi masyarakat mengenai layanan data dan berusaha menarik minat mereka untuk manfaatkan layanan data, membangun kesadaran terhadap teknologi yang lebih maju, meningkatkan rasa percaya diri, dan pada gilirannya menambah jumlah pelanggan layanan data. Prakarsa Perseroan untuk membangun kesadaran dan mendidik pengguna tentang layanan data tidak hanya kepada lapisan masyarakat tertentu, tetapi juga menyasar pengguna perangkat smartphone pemula melalui roadshow ke sekolah-sekolah. Jumlah pengguna internet yang terus berkembang di Indonesia didukung oleh adanya paket data yang terjangkau dan penggunaan smartphone yang semakin meluas di masyarakat. Perseroan sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi terbesar di Indonesia memanfaatkan momentum ini kedalam salah satu strategi utamanya yaitu menjadi penyelenggara mobile internet terdepan di Indonesia. Terkait dengan layanan data tersebut, Emerging Middle Class merupakan segmen terbesar di masyarakat yang semakin berkembang secara signifikan dan menyebabkan tingginya permintaan akan layanan data yang berkualitas. Dengan adanya dinamika pasar ini, pada tahun 2015 Perseroan meluncurkan agenda transformasi yang bernama “3R Transformation Agenda/ Agenda Transformasi 3R” sebagai strategi untuk membangun bisnis Perseroan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Untuk memaksimalkan pertumbuhan di industri telekomunikasi dan digital pada 2017, XL Axiata terus meningkatkan layanan kepada pelanggan sebagai bagian dari strategi 3R. Layanan 4G LTE akan terus dipacu agar cakupannya semakin luas dan pelanggan lebih menikmati layanan internet cepat dan berkualitas. Rencana straregis pada tahun 2017 tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan daya saing di industri dengan tetap menjaga profitabilitas XL Axiata. Untuk mendukung kegiatan promosi Perseroan beriklan di beberapa lini media: - Beriklan di medium Above The Line (lini komunikasi masa) yang terdiri dari televisi nasional, media cetak (koran/majalah), radio, dan media luar ruang (billboard statis, baligho, billboard animasi/LED). - Beriklan di medium Below The Line (lini komunikasi langsung), yang memanfaatkan media yang langsung berdekatan dengan target pelanggan saat mereka melakukan transaksi, misalnya penempatan materi promosi di tempat penjualan pulsa dan ponsel. - Bedia beriklan di medium digital, melalui media sosial, situs resmi Perseroan, pemasangan iklan di situs digital dan situs pencarian. Cakupan wilayah layanan Perseroan adalah sekitar >90% yang meliputi area-area di Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa daerah lain di Indonesia. Saat ini Perseroan memiliki 2 brand yaitu Brand XL dan Brand AXIS. Masing-masing brand tersebut membidik segmen yang berbeda. Brand XL diperuntukkan segmen kelas menengah yang well-adapt dalam penggunaan data, sementara Brand Axis diperuntukkan segmen kelas menengah-bawah.

60

E.

PERSAINGAN

Operator jasa telekomunikasi seluler di Indonesia bersaing dari segi kualitas jaringan, tarif, ketersediaan layanan data, jangkauan jaringan dan fitur-fitur tambahan. Perseroan beranggapan bahwa seiring dengan berkembangnya pasar seluler di Indonesia, para pelanggan akan meminta layanan konsumen yang lebih baik. Jangkauan jaringan Perseroan yang luas memberikan keuntungan untuk bersaing dengan pemain baru yang tidak memiliki jangkauan jaringan yang luas. Perseroan juga berkeyakinan bahwa pendekatan terhadap konsumen dan kemampuan Perseroan dalam menawarkan berbagai paket layanan dan penetapan harga regional dengan menggunakan sistem penagihan terintegrasi dapat membuat Perseroan berbeda dari pesaing Perseroan baik untuk layanan prabayar maupun pasca bayar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang memungkinkan Perseroan untuk terus bersaing dalam industri telekomunikasi Indonesia. Keunggulan produk XL dibandingkan dengan pemain telko lainnya adalah XL merupakan operator terdepan dalam layanan 4G LTE di mana XL memiliki 8.204 4G BTS jauh di depan operator lain dan mengalokasikan lebih banyak 1.800MHz spektrum untuk layanan 4G LTE dibandingkan dengan operator lain. Selain itu, XL juga telah mengimplementasikan jaringan LTE 4.5G ready sejak pertengahan tahun 2016 yang menyebar di kota-kota dengan pertumbuhan data 4G LTE yang cepat seperti Jabodetabek, Bandung, kota-kota di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar. XL juga mempunyai produk LTE andalan dimana dengan menggunakan produk ini pelanggan akan mendapatkan pengalaman menggunakan Data lebih baik khususnya ketika menggunakan layanan streaming video dengan cepat, tanpa buffer dan kualitas video tinggi. Pada perayaan ulang tahun ke-20 pada Oktober 2016 lalu, XL meluncurkan solusi Mobile Broadband (MBB) dengan nama “XL Go” yang menggunakan perangkat Mi-Fi atau router pada jaringan handal XL 4G LTE. Layanan ini menawarkan koneksi internet dengan kecepatan tinggi dan stabil, serta memungkinkan pelanggan untuk membagi koneksi ke beberapa perangkat lainnya. XL Go menawarkan beberapa paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, baik untuk individu, keluarga “XL Home”, atau untuk UKM “XL Biz”. Layanan MBB yang menawarkan kuota Data besar pada jaringan handal XL 4G LTE ini sebagai upaya menangkap peluang atas kebutuhan solusi MBB, di saat penetrasi layanan Fixed Broadband di Indonesia masih cukup rendah Jika dibandingkan dengan pesaing lainnya, Perseroan menawarkan layanan jasa telekomunikasi untuk 2G, 3G dan 4G LTE pada frekuensi GSM 900MHz/1800MHz/2100MHz. Produk Perseroan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas segmen pelanggannya diatas cakupan jaringan yang mumpuni di seluruh indonesia guna memberikan kualitas layanan dan kenyamanan penggunaan masing-masing pelanggannya. F.

PROSPEK USAHA

Layanan Data akan semakin besar porsinya dalam memengaruhi perkembangan industri telekomunikasi dan digital di Tanah Air. Hal ini ditunjang dengan penetrasi smartphone dan permintaan layanan Data yang semakin meningkat. Selain itu, komitmen pemerintah dalam mendorong digitalisasi melalui Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai “The Digital Energy of Asia” dengan total valuasi bisnis senilai USD10 miliar pada tahun 2020 akan semakin mengakselerasi pertumbuhan layanan Data. Seiring upaya merealisasikan visi tersebut, dibutuhkan pengembangan infrastruktur layanan seperti mobile dan fixed broadband. Pembangunan serat optik melalui Palapa Ring adalah bagian dari upaya memperluas cakupan layanan hingga ke pelosok di seluruh Nusantara. Untuk mewujudkan visi tersebut, membutuhkan peran serta sektor swasta. Kegiatan Perseroan dalam investasi jaringan di 2016 adalah untuk menjadi salah satu penyedia layanan internet mobile terkemuka dengan investasi jaringan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan. Tidak lama setelah 4G LTE hadir di Indonesia, layanan 4G dari Perseroan kini telah mencakup hampir 100 kota di berbagai daerah, dengan lebih dari 8.200 BTS 4G. Pembangunan jaringan 4G LTE tersebut, juga diimbangi dengan penggelaran jaringan 3G di frekuensi 900 MHz (U900), yang telah berhasil meningkatkan kualitas layanan 3G khususnya di luar Jawa secara signifikan. Dengan investasi jaringan yang signifikan tersebut, Perseroan kini memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat dan pelanggan atas layanan internet berkecepatan tinggi meskipun trafik layanan data juga terus meningkat pesat. Perseroan kini memiliki posisi yang lebih kuat untuk dapat meraih peluang bisnis layanan Data kedepannya.

61

Dengan melihat peningkatan kebutuhan atas layanan e-commerce di Indonesia, Perseroan melalui Direktorat Digital Services telah meluncurkan beberapa fasilitas layanan sejak tahun 2014 seperti Gudang Aplikasi, XL Cloud, M-Ads, MCommerce, XL Tunai dan Elevenia. Pasar e-commerce di Indonesia saat ini masih dalam tahap pertumbuhan dimana hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus bertumbuh melalui inovasi produk dan layanan dengan meningkatkan kapasitas jaringan infrastruktur dan basis pelanggan yang sudah ada. G. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN Dengan performance dari Perseroan yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh beberapa award yang menunjukkan bahwa Perseroan diakui keberadaannya di kalangan masyarakat. Beberapa penghargaan tersebut yaitu: No 1 2 3 4

Nama Penghargaan Best Rating Award Project of The Year – XL-AXIS acquisition The Best CFO & XL Future Leaders Program Best Data Plan

Kategori Private Company Business & Information System Excellence In Provision of Literacy & Education Award Data Plan

6 7 8

Sertifikat Sistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Bendera Emas Best Telco Cloud Partnership Career Woman of The Year Best M2M Service Award

9

PR Excellence Awards 2016

10

Peringkat 2 Kelompok Usaha Telekomunikasi, sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi.

11

Top 50 Emiten Terbaik & The Best Non-Financial Sector

Emiten Terbaik

12

TOP IT Telco Awards 2016

TOP IT Implementation on ICT Sector

13

PR People of The Year 2016 &

- Best Corporate Communication Team - Spoke Person of The Year

5

14 15 16

17

18

Indonesia Mobile Data Service Provider of The Year dan Indonesia Digital Service Provider of The Year. Top Infrastructureon Telecommunication Sector Finalist of Customer Experience Design Predikat (Sangat Baik) terkait pada aktivitas penerapan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG ), Top 20 Indonesia Most Admired CEO Award 2016

Institusi PR Indonesia Media Relations Awards & Summit 2016 Project Management Institute Indonesia The 8th Annual Global CSR Summit Awards 2016 Indonesia Cellular Show Awards 2016

Tahun 2016 2016 2016 2016

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menteri Tenaga Kerja

2016

Cloud Partnership Elle Career Woman of The Year M2M Service CSR Program & Internal PR Program

Telco Cloud Awards Majalah Elle 13th Annual Selular Award Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas)

2016 2016 2016

Anugerah Perusahaan Terbuka Indonesia III 2016

Majalah Economic Review & IPMI Internasional Business School The 8th IICD Corporate Governance Conference & Award 2016 Majalah Itech, ATSI , MASTEL & Kementrian Komunikasi dan Informasi RI

2016 2016

2016 2016

Majalah MIX

2016

Frost & Sullivan Indonesia Excellence Awards

Frost & Sullivan

2016

Top IT Infrastructure

BusinessNews Indonesia

2016

Marketing Innovation Awards

Indonesia GCG Award –II– 2016

Lintas Industri

IBM Innovation Awards 2016 Economic Review - IPMI International Business School, Sinergy Daya Prima &Indonesia Asia Institut – Ideku Grup. Majalah Warta Ekonomi

62

2016

2016

2016

No 19

20 21 22 23 24

Nama Penghargaan Juara 1 untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi-Papua, Juara 2 untuk Jawa dan Juara 3 untuk Sumatera Indonesia Most Trusted Companies Operator of The Year and Best VAS Best Private Sector Achiever Best Customer Care Service, Best Prepaid Product and Lifestime Achievement The Best Champion of Jakarta Service Excellence Award

Kategori

Institusi

Tahun

Nationwide

Markplus - Indonesia Wow Service Excellent Award 2016

2016

Indonesia Good Corporate Governance Awards 2016

SWA Group dan TheIndonesian Institute For Corporate Governance (IICG),

2016

Gudang Aplikasi

TechLife Innovative Awards

2015

IT & Telco Customer Care Service, Prepaid Product and Chief Executive Officer

Obsession Award

2015

Selular Award

2015

Markplus WOW Service Excellence Awards (WOW SouthEast Asia)

2015

Cellular Operator

H. PERIZINAN LINGKUNGAN Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi tanpa kabel sebagaimana dilaksanakan oleh Perseroan tidak termasuk dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2333/2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kegiatan usaha Perseroan juga tidak termasuk sebagai kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan SPPL. I.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Berikut laporan kegiatan CSR Perseroan selama tahun 2016: Konservasi Penyu di Belitung dan Pemberian 2 Unit Komputer di SMAN 1 Gantung Sebagai salah satu tujuan wisata utama, kekayaan alam Belitung patut dijaga dan dilestarikan. Bekerja sama dengan Komunitas Peduli Belitung, XL Axiata turut berkontribusi dalam upaya konservasi lingkungan melalui kegiatan pelepasan tukik, atau anak penyu di Pulau Kepayang di Barat Laut Belitung. Komunitas Peduli Belitung sendiri telah sejak tahun 2009 berkonsentrasi melakukan konservasi penyu. Selain itu XL juga mendonasikan 2 unit komputer untuk SMAN 1 Gantung. Total dana yang diserahkan untuk dua kegiatan tersebut Rp. 19.244.000,XL Berbagi Air XL bersama lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) meresmikan sistem sarana air bersih (SAB). Lokasi proyek ini ada di Dusun Srumbung dan Dusun Sawur, yang berada di Desa Pengkok, Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul. Sistem SAB yang dibuat berupa sumur bor kedalaman 75 meter di Dusun Srumbung dan 27 meter di Dusun Sawur, beserta reservoir dan sambungan rumah. Peresmian dilakukan oleh Bupati Gunung Kidul Hajjah Badingah, Vice President XL Central Region, Rd. Sofia Purbayanti, dan Kepala Cabang IZI Yogyakarta, Eman Sulaiman. Infrastruktur yang dibuat di dua lokasi tersebut terbangun atas partisipasi masyarakat setempat. Saat ini sebanyak 40 sambungan rumah di Dusun Sawur dan 50 sambungan rumah di Dusun Srumbung sudah terbangun. Sebanyak 30 sambungan rumah di Dusun Sawur akan dipasang menyusul secara swadaya dengan metode “arisan air”. Pemilihan kedua lokasi di desa ini didasarkan pada kebutuhan air bersih di desa. Sarana air bersih yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan, terutama saat musim kemarau. Oleh sebab itu, program "Berbagi Air" diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau sarana sanitasi demi terciptanya kesehatan masyarakat. 63

Total donasi yang diberikan sebesar Rp 50.000.000,- melalui MTXL. Donasi Komputer XL Axiata kembali mendonasikan komputer kepada SMA 3 Pegib 5 Unit, SMAN 1 Gantung 3 Unit, selain itu XL juga memberikan sarana pembelajaran bagi siswa/I sekolah berupa XLFL e-Corner didukung jaringan internet dari XL selama 1 tahun. Total donasi yang diberikan senilai Rp. 60.936.000,1000 Sekolah Broadband dan Gerakan Melek Internet Layanan internet dan data digital terbukti mampu menyuguhkan manfaat yang besar untuk meningkatkan produktivitas di berbagai bidang kehidupan. PT XL Axiata Tbk (XL) memandang layanan internet cepat harus dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia seluas-luasnya, agar dapat ikut membantu meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, XL mengambil inisiatif untuk menginisiasi program “1.000 Sekolah Broadband” di seluruh Indonesia sebagai salah satu kontribusi nyata XL turut serta mewujudkan visi 1 miliar konektivitas internet oleh Industri Telekomunikasi Nasional di masa depan. Program ini juga merupakan rangkaian dari perayaan ulang tahun XL ke-20. Melalui program ini, XL menyiapkan layanan mobile broadband (MBB) dan program “Melek Internet” kepada masyarakat, melalui sekolah-sekolah setingkat SLTA di berbagai daerah di Indonesia. Dalam program ini XL mendapatkan dukungan dari para mitra bisnis, yaitu Buana Group, Alita Praya Mitra, GSPE (Graha Sumber Prima Elektronik), PT Packet System Indonesia, Cisco, Tower Watson, Huawei, PT Lintas Indonesia, dan PT Persada Soka. Para mitra tersebut memiliki visi yang sama dengan XL dalam memandang perlunya adopsi internet cepat bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan peluang di era digital. XL berharap, semakin banyak mitra bisnis yang bergabung dalam Program “Menuju 1.000 Sekolah Broadband” di tahun depan. Terdapat sebanyak 50 sekolah di 25 kota yang mendapatkan penyediaan fasilitas internet cepat ini. Agar pemanfaatan MBB lebih mudah untuk dipraktekkan, XL juga menyertakan bantuan berupa perangkat pendukung dalam bentuk laptop ke setiap sekolah penerima manfaat layanan MBB. Total ada 105 unit laptop yang disiapkan, dimana setiap sekolah mendapatkan 3 unit. Pemilihan sekolah berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh tim XL di setiap daerah, yang merupakan wilayah di 5 kantor regional XL. Karena layanan MBB hanya bisa diakses di jaringan 4G, maka sekolah-sekolah penerima manfaat layanan MBB untuk sementara hanya yang berada di kota-kota yang sudah terjangkau layanan XL 4G LTE. Kota-kota tersebut adalah Jakarta, Depok, Bogor, Serang, Banjarmasin, Makassar, Manado, Gowa, Pekanbaru, Palembang, Batam Belitung, Medan, Indramayu, Subang, Bantul, Pekalongan, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Bali, Lombok, Madura, Malang, dan Sidoarjo. Program edukasi pemanfaatan internet secara positif tersebut juga sangat penting untuk diperluas ke masyarakat, sehingga XL juga menyelenggarakan serangkaian program edukasi bagi sekolah-sekolah di kota non-4G dan $G, program tersebut bernama #MelekInternet. Ada 22 sekolah di 22 kota yang akan menerima pelatihan dari XL. Kota-kota tersebut adalah Jakarta, Depok, Bogor, Pontianak, Lampung, Bengkulu, Bandung, Medan, Palembang, Aceh, Padang, Makassar, Manado, Kendari, Ambon, Bali, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Semarang, Batam, dan Yogyakarta. Para pendamping dan pengajar training adalah para mahasiswa peserta program XL Future Leaders yang juga tersebar di berbagai kota di Indonesia. Pelatihan akan berlansung dalam 6 sesi, yang akan diselesaikan dalam rentang waktu maksimal 3 bulan. Selama Bulan Nopember 2016 - Desember 2016 total bantuan yang telah diberikan sebesar Rp. 1.000.000.000,XL Peduli Gempa Aceh (Pidie Jaya) XL bekerjasama dengan PKPU, memberikan bantuan penanggulangan bencana alam, Gempa yang terjadi di Pidie Jaya 7 Desember 2016. Bantuan tersebut berupa, dana cash yang diserahkan melalui PKPU, obat-obatan, sembako, beberapa laptop untuk sekolah serta sarana komunikasi berupa telepon umum dan pembagian perdana XL gratis. Dana bantuan yang diserahkan senilai : Rp 40.000.000,Pelestarian Lingkungan XL Axiata percaya bahwa pelestarian lingkungan harus dilakukan secara berkesinambungan dan oleh semua pihak. Untuk mencapai hal ini, sejak beberapa tahun terakhir XL Axiata telah menjadikan program lingkungan bagian dari kebijakan XL Axiata. Sebagai bagian dari kebijakan, program-program lingkungan XL Axiata dapat dilaksanakan secara terukur dan sistematis serta disosialisasikan terus menerus kepada semua karyawan. XL Axiata berharap, dengan mengintegrasikannya

64

ke dalam keseharian usaha, upaya menyayangi lingkungan dapat menjadi bagian yang menetap dari perilaku perusahaan sebagai warga korporat maupun karyawan di manapun mereka berada. Sejumlah inisiatif pelestarian lingkungan yang telah diangkatmenjadi kebijakan adalah: 

Paperless

Inisiatif mengurangi pemakaian kertas telah dicanangkan XL Axiata sejak tahun 2009. Di lingkungan kantor, kebijakan ini diterjemahkan ke dalam praktik seperti penggunaan kedua sisi kertas untuk keperluan internal dan aplikasi daring untuk slip gaji, buletin, formulir, maupun nota dinas internal. Untuk pelanggan, XL Axiata mewujudkan kebijakan paperless ke dalam inovasi e-Billing. Dengan memperhitungkan ratusan ribu pelanggan XL Axiata saat ini, e-Billing telah membantu menghemat hingga puluhan ribu rim kertas per tahun. Tidak hanya itu, e- Billing juga menawarkan manfaat lain berupa ketepatan waktu pengiriman tagihan dan kerahasiaan identitas pelanggan. Pulsa isi ulang dalam bentuk kertas juga diminimalkan dan mendorong pelanggan prabayar untuk menggunakan metode elektronik untuk isi ulang.  Green BTS Program BTS (Base Transreceiver Station) ramah lingkungan adalah model BTS yang memiliki optimisasi sistem pendingin dan modernisasi teknologi, sehingga mampu menghemat konsumsi energi.  Pengelolaan Air dan Limbah XL Axiata menyadari bahwa pemakaian air di gedung perkantoran yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penurunan muka air tanah. Untuk mencegah hal itu, XL Axiata menggunakan air hanya untuk operasional gedung dan kegiatan domestik, sementara kebutuhan air utamanya dipenuhi oleh perusahaan air minum. XL Axiata juga memastikan selalu mematuhi peraturan daerah setempat dalam penggunaan air tanah.

65

VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 dan catatan atas laporan keuangan. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diekstrak dari laporan keuangan auditan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), akuntan publik independen, yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA (2012-2014) pada tanggal 13 Agustus 2015, Chrisna A. Wardhana, CPA (2015) pada tanggal 28 Januari 2016 dan Eddy Rintis, S.E.,CPA (2016) pada tanggal 31 Januari 2017 dengan opini Tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian). Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Perseroan serta catatan atas Laporan Keuangan. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Informasi Tambahan ini yang berjudul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”. LAPORAN POSISI KEUANGAN KETERANGAN Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang - Pihak ketiga - Pihak berelasi Piutang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Persediaan Pajak dibayar dimuka - Pajak penghasilan badan - Klaim restitusi pajak - Pajak lainnya Beban dibayar dimuka Aset indemnifikasi Piutang derivatif Aset lain-lain Jumlah aset lancar Aset tidak lancar Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan Aset takberwujud Investasi pada ventura bersama Beban dibayar dimuka Piutang derivatif Goodwill Aset lain-lain Jumlah aset tidak lancar Jumlah aset Liabilitas jangka pendek Utang usaha dan utang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang pajak - Pajak penghasilan badan

2012*

31 Desember 2014*

2013

(dalam jutaan Rupiah) 2015

2016

791.805

1.317.996

6.951.316

3.311.867

1.399.910

468.152 37.535

1.300.252 13.948

1.116.370 13.916

848.529 49.498

613.543 22.984

21.674 260 49.807

18.113 131 49.218

56.946 433 77.237

22.409 606 78.979

25.039 1.145 161.078

136.843 5.161 96.481 1.905.088 69.456 76.723 3.658.985

205.342 5.161 199.906 2.120.364 613.683 5.844.114

391.433 4.088 3.473.543 994.179 120.480 109.821 13.309.762

334.456 4.012.096 994.179 364.153 134.814 10.151.586

377.563 4.021.117 184.484 6.806.863

29.643.274 376.513 1.279.063 66.511 431.359 31.796.720 35.455.705

30.928.452 774.626 205.685 1.357.346 699.204 468.199 34.433.512 40.277.626

35.207.217 6.159.394 103.993 1.309.654 446.859 6.681.357 412.648 50.321.122 63.630.884

33.426.750 6.326.308 109.014 1.350.742 382.897 6.681.357 415.666 48.692.734 58.844.320

33.182.920 6.108.241 168.791 1.085.901 508.811 6.681.357 353.402 48.089.423 54.896.286

2.648.827 4.794

3.221.902 3.729

4.435.237 9.227

5.257.397 25.617

6.470.327 32.488

56.350

-

3.901

-

-

66

KETERANGAN - Pajak lainnya Beban yang masih harus dibayar - Pihak ketiga - Pihak berelasi Pendapatan tangguhan Utang derivatif Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Provisi Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang Liabilitas sewa Bagian lancar dari Sukuk Ijarah Jumlah liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Pinjaman jangka panjang Liabilitas sewa Sukuk Ijarah Pinjaman ke pemegang saham Pendapatan tangguhan Liabilitas pajak tangguhan Utang derivatif Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Provisi Jumlah liabilitas jangka panjang Jumlah liabilitas Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham – modal dasar saham biasa. modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Saldo laba - Telah ditentukan penggunaannya - Belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas Jumlah liabilitas dan ekuitas * Disajikan kembali


2012* 46.220

2013 69.012

31 Desember 2014* 616.751

576.371 930.460 -

635.522 726.214 -

811.457 5.750 1.700.442 12.637

1.121.767 6.376 1.548.076 -

893.459 1.209.560 -

162.155 8.247

132.690 17.325

179.444 3.546.845

199.016 3.043.943

198.264 1.529.105

4.306.572 8.739.996

3.124.652 7.931.046

3.921.513 155.088 15.398.292

3.430.720 367.704 491.417 15.748.214

3.645.122 327.459 14.477.038

9.213.417 1.589.908 58.820

14.696.950 1.690.189 52.322

19.486.902 1.921.033 6.220.000 4.105.574 1.731.610 31.851

15.133.391 2.023.085 1.000.394 6.897.500 2.070.193 1.137.491 -

10.024.059 3.368.344 1.001.586 3.164.729 954.567 -

171.030 312.498 11.345.673 20.085.669

166.914 440.058 17.046.433 24.977.479

242.704 444.944 34.184.618 49.582.910

246.820 495.597 29.004.471 44.752.685

251.889 444.929 19.210.103 33.687.141

852.628 5.454.351

853.449 5.479.832

853.449 5.597.344

854.138 5.632.445

1.068.796 12.138.748

500 9.062.557 15.370.036 35.455.705

600 8.966.266 15.300.147 40.277.626

700 7.596.481 14.047.974 63.630.884

700 7.604.352 14.091.635 58.844.320

700 8.000.901 21.209.145 54.896.286

2015 256.181

2016 171.254

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KETERANGAN Pendapatan Beban Beban infrastruktur Beban penyusutan Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya Beban gaji dan kesejahteraan karyawan Beban penjualan dan pemasaran Beban umum dan administrasi Beban amortisasi (Kerugian)/keuntungan selisih kurs – bersih Keuntungan dari penjualan dan sewa balik menara Lain-lain Laba usaha


2012* 20.969.806

2013 21.265.060

31 Desember 2014* 23.460.015

(5.206.335) (4.993.976)

(6.026.861) (5.643.404)

(8.229.219) (6.221.799)

(9.286.366) (6.889.429)

(8.269.268) (7.827.973)

(3.097.391) (941.119) (1.306.482) (673.153) (72.342) (130.813)

(3.725.898) (937.497) (1.354.517) (560.827) (115.109) (94.985)

(3.356.261) (1.159.942) (1.424.475) (666.679) (619.544) (302.647)

(2.320.957) (1.089.065) (1.127.023) (659.727) (245.873) 21.813

(1.926.396) (1.156.450) (1.432.730) (498.320) (218.067) 64.937

12.034 (16.409.577) 4.560.229

(173.478) (18.632.576) 2.632.484

271.717 (164.584) (21.873.433) 1.586.582

2.035.383 (175.661) (19.736.905) 3.139.277

1.721.058 (111.342) (19.654.551) 1.686.874

67

2015 22.876.182

2016 21.341.425

KETERANGAN Biaya keuangan (Kerugian)/keuntungan selisih kurs – bersih Penghasilan keuangan Bagian atas hasil bersih ventura bersama Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan (Beban)/manfaat pajak penghasilan Laba/(rugi) tahun berjalan (Kerugian)/keuntungan aktuarial dari program pensiun manfaat pasti Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait (Rugi)/laba komprehensif lainnya periode/tahun berjalan setelah pajak Jumlah laba/(rugi) komprehensif Laba/(rugi) diatribusikan kepada pemilik entitas induk Jumlah laba/(rugi) komprehensif diatribusikan kepada pemilik entitas induk Laba/(rugi) bersih per saham dasar * Disajikan kembali


2012* (840.609) (168.359) 181.292 (827.676) 3.732.553 (967.906) 2.764.647

2013 (1.044.832) (942.344) 705.605 23.985 (1.257.586) 1.374.898 (342.081) 1.032.817

31 Desember 2014* (1.697.250) (992.187) 201.120 (101.692) (2.590.009) (1.003.427) 199.713 (803.714)

(27.642) 6.910

30.864 (7.716)

(35.003) 8.751

44.278 (11.069)

28.044 (7.011)

(20.732) 2.743.915

23.148 1.055.965

(26.252) (829.966)

33.209 7.871

21.033 396.549

2.764.647

1.032.817

(803.714)

(25.338)

375.516

2.743.915 324

1.055.965 121

(829.966) (95)

7.871 (3)

396.549 38

2015 (1.807.768) (2.542.545) 727.526 (147.016) (3.769.803) (630.526) 605.188 (25.338)

2016 (1.793.508) 286.050 260.869 (254.704) (1.501.293) 185.581 189.935 375.516

RASIO KETERANGAN Rasio pertumbuhan Pendapatan Beban Laba/(rugi) usaha Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan Laba/(rugi) periode/tahun berjalan Laba/(rugi) komprehensif Aset Liabilitas Ekuitas Rasio usaha Laba/(rugi) usaha/pendapatan Laba/(rugi) komprehensif/pendapatan Laba/(rugi) usaha/ekuitas Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ekuitas Laba/(rugi) komprehensif/ekuitas Laba/(rugi) usaha/aset Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/aset Laba/(rugi) komprehensif/aset

2012

2013

(dalam %, kecuali dinyatakan lain) 31 Desember 2014 2015 2016

14,84 19,35 1,09 (3,08) (2,31) (3,05) 13,75 14,92 12,25

1,41 13,55 (42,27) (63,16) (62,64) (61,52) 13,60 24,35 (0,45)

10,32 17,39 (39,73) (172,98) (177,82) (178,60) 57,98 98,51 (8,18)

(2,49) (9,77) 97,86 (37,16) (96,85) (100,95) (7,52) (9,74) (0,31)

(6,71) (0,42) (46,27) (129,43) (1.582,03) 4.938,10 (6,71) (24,73) 50,51

21,75 13,09 29,67 17,99 17,85 12,86 7,80 7,74

12,38 4,97 17,21 6,75 6,90 6,54 2,56 2,62

6,76 (3,54) 11,29 (5,72) (5,91) 2,49 (1,26) (1,30)

13,72 0,03 22,28 (0,18) 0,06 5,33 (0,04) 0,01

7,90 1,86 7,95 1,77 1,87 3,07 0,68 0,72

Rasio keuangan Aset/liabilitas (x) 1,77 1,61 1,28 1,31 1,63 Liabilitas/ekuitas (x) 1,31 1,63 3,53 3,18 1,59 Liabilitas/aset (x) 0,57 0,62 0,78 0,76 0,61 Utang*/EBITDA** (x) 1,39 2,06 3,44 3,21 1,82 Aset lancar/liabilitas lancar (Current Ratio) (x) 0,42 0,74 0,86 0,64 0,47 * Utang adalah jumlah utang pokok dan premium/diskon (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya. ** EBITDA didefinisikan sebagai laba/rugi sebelum depresiasi, amortisasi, keuntungan/kerugian selisih kurs, penghasilan/biaya keuangan, keuntungan dari penjualan sewa-balik menara, lain-lain yang didalamnya terutama pajak penghasilan final, bagian atas hasil bersih ventura bersama dan pajak penghasilan.

68

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, Perseroan memiliki kewajiban finansial yang akan jatuh tempo yaitu sebagai berikut: Fasilitas Pinjaman PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) Utang bank jangka panjang kepada BCA sebesar Rp1.800.000 juta yang merupakan kewajiban dari fasilitas tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp3.000.000 juta sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan BCA. Total kewajiban finansial Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan sejak Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.800.000 juta. Pemenuhan kewajiban finansial di atas akan dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.

69

VII.

PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek dan diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan serta diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diksonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan ketentuan besarnya Pajak Penghasilan sebagai berikut: a.

bunga dari obligasi dengan kupon sebesar: i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha.

dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi; b.

diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar: i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; c.

diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar: i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, dan d.

bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: i. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan ii. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak : Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan 2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 1.

Penghasilan berupa bunga obligasi dan diskonto yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum, sesuai Undang- Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kewajiban Perpajakan Perseroan Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan belum menyampaikan SPT tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2016. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. 70

CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

71

VIII. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah. Adapun susunan serta persentase porsi penjaminan dari anggota Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut: Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah PT CIMB Sekuritas Indonesia PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Kim Eng Securities Jumlah

Porsi Penjaminan (miliar Rupiah) Seri A 282 145 331 159 123 1.040

Seri B 12 27 207 37 119 402

Seri C 59 75 8 142

Seri D 70 20 57 100 13 260

Seri E 98 115 70 52 1 336

Total 521 382 665 356 256 2.180

Persentase (%) 23,90 17,52 30,51 16,33 11,74 100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Sukuk Ijarah ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali PT CIMB Sekuritas Indonesia yang juga selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang merupakan Afiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, yang terafiliasi melalui kepemilikan saham secara tidak langsung oleh Khazanah Nasional Berhad.

72

IX.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut: Konsultan Hukum

:

Assegaf Hamzah & Partners Menara Rajawali Lantai 16 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Telp : (021) 2555 7800 Fax : (021) 2555 7899 www.ahp.co.id [email protected] : No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 atas nama Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M. Keanggotaan Asosiasi : Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200101 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

No. STTD

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 0372/02/12/02/17 tanggal 27 Februari 2017. Tugas Pokok: Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas. Wali Amanat

:

PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 Telepon : (021) 7917 5000 Faksimili : (021) 799 0720 www.bankmega.com [email protected] No. STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 Pedoman Kerja : UUPM Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. 0362/CAMS-WA/17 tanggal 16 Maret 2017

73

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat. Notaris

:

Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Jl. Panglima Polim V/11 Jakarta 12160 Telp: (021) 724 4650 / 739 2801 / 720 9542 Fax: (021) 726 5090 [email protected] No. STTD

: No. 450/STTD-N/2011 tanggal 23 Maret 2011 juncto No. S5497/BL/2011 tanggal 19 Mei 2011 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor Asosiasi: 14/Angg-INI/PD-JakTim/II/2011 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tanggal 9 Maret 2017. Tugas Pokok: Pejabat umum yang membuat akta-akta perjanjian antara Perseroan dengan Wali Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 serta perjanjian-perjanjian lainnya yang diperlukan dalam Emisi Sukuk Ijarah. Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

74

X.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

75

Halaman in sengaja dikosongkan

76

77

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101


102

XI. 1.

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH Umum

Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah), diterbitkan dengan nama “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 yang ditawarkan pada tanggal 25 April 2017. Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 6 April 2017 oleh Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017, menyatakan bahwa Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum. Perseroan menyatakan bahwa aset yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal serta menjamin bahwa selama periode Sukuk Ijarah aset yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Penjelasan Sukuk Ijarah yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Kecuali didefinisikan lain, maka definisi yang dipakai di bawah ini mengacu pada definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 2.

Syarat-syarat Sukuk Ijarah



Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Jumlah Sisa Imbalan Ijarah adalah sebesar Rp2.180.000.000.000,- (dua triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari : Seri A Seri B Seri C Seri D Seri E

: : : : :

Sebesar Rp1.040.000.000.000 (satu triliun empat puluh miliar Rupiah); Sebesar Rp402.000.000.000 (empat ratus dua miliar Rupiah); Sebesar Rp142.000.000.000 (seratus empat puluh dua miliar Rupiah); Sebesar Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah); Sebesar Rp336.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam miliar Rupiah);

dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSI tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 

Harga Penawaran Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.



Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) sejak Tanggal Emisi. Sukuk Ijarah akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 8 Mei 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 28 April 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 28 April 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 28 April 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan 28 April 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri E.



Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah ini memberikan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah: Seri A :

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp75.400.000.000 (tujuh puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A.

103

Seri B :

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.768.000.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp84.000.000 (delapan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B.

Seri C :

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.425.000.000 (dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C.

Seri D :

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp23.660.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D Rp91.000.000 (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D.

Seri E :

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.584.000.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E atau Rp94.000.000 (sembilan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut: Cicilan Imbalan Ijarah Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Seri A 28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 8 Mei 2018 -

Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Seri B Seri C Seri D 28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 28 April 2018 28 Juli 2018 28 Oktober 2018 28 Januari 2019 28 April 2019 28 Juli 2019 28 Oktober 2019 28 Januari 2020 28 April 2020 -

28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 28 April 2018 28 Juli 2018 28 Oktober 2018 28 Januari 2019 28 April 2019 28 Juli 2019 28 Oktober 2019 28 Januari 2020 28 April 2020 28 Juli 2020 28 Oktober 2020 28 Januari 2028 28 April 2028 28 Juli 2028 28 Oktober 2028 28 Januari 2022 28 April 2022 -

104

28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 28 April 2018 28 Juli 2018 28 Oktober 2018 28 Januari 2019 28 April 2019 28 Juli 2019 28 Oktober 2019 28 Januari 2020 28 April 2020 28 Juli 2020 28 Oktober 2020 28 Januari 2028 28 April 2028 28 Juli 2028 28 Oktober 2028 28 Januari 2022 28 April 2022 28 Juli 2022 28 Oktober 2022 28 Januari 2023 28 April 2023 28 Juli 2023 28 Oktober 2023 28 Januari 2024 28 April 2024 -

Seri E 28 Juli 2017 28 Oktober 2017 28 Januari 2018 28 April 2018 28 Juli 2018 28 Oktober 2018 28 Januari 2019 28 April 2019 28 Juli 2019 28 Oktober 2019 28 Januari 2020 28 April 2020 28 Juli 2020 28 Oktober 2020 28 Januari 2028 28 April 2028 28 Juli 2028 28 Oktober 2028 28 Januari 2022 28 April 2022 28 Juli 2022 28 Oktober 2022 28 Januari 2023 28 April 2023 28 Juli 2023 28 Oktober 2023 28 Januari 2024 28 April 2024 28 Juli 2024 28 Oktober 2024 28 Januari 2025

Cicilan Imbalan Ijarah Ke32 33 34 35 36 37 38 39 40



Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Seri B Seri C Seri D

Seri A -

-

-

Seri E -

28 April 2025 28 Juli 2025 28 Oktober 2025 28 Januari 2026 28 April 2026 28 Juli 2026 28 Oktober 2026 28 Januari 2027 28 April 2027

Perubahan Status Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi efek syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut: a. Tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah; dan/atau b. Terjadi perubahan jenis Akad Ijarah, isi Akad Ijarah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimanan dimaksud diatas, Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk Ijarah.



Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan a. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. b. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. c. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Emiten merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.



Tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah 1) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 2) Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. 3) Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 4) Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran kembali oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

105



Sukuk Ijarah Merupakan Bukti Kewajiban a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Sukuk Ijarah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat bahwa Perseroan mempunyai kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah ditambah dengan Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Sukuk Ijarah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan. b. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.



Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI a. b.



Sukuk Ijarah telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban Perseroan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

Penarikan Sukuk Ijarah Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSI.



Pengalihan Sukuk Ijarah Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.



Pembelian Kembali Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

i.

pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia; pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan; pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI; pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi; rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar; pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai; rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) periode penawaran pembelian kembali; 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali; 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;

106

5) tata cara penyelesaian transaksi; 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual; 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah; 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah. j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali; k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah; l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i dengan ketentuan: 1) jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah. m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain: 1) jumlah nominal Sukuk Ijarah yang telah dibeli; 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali; 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah; n. dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali sukuk ijarah dilakukan dengan mendahulukan sukuk ijarah yang tidak dijamin; o. dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali sukuk ijarah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk ijarah tersebut; p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh sukuk ijarah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk ijarah tersebut; q. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan: 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. 

Tata cara Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah -



Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yang wajib dilakukan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran kembali oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah.

Sanksi -

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6 ayat 3 butir b Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

107



Lain-lain a. b. c. d.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Sukuk Ijarah pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Sukuk Ijarah. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pemegang Sukuk Ijarah atau untuk dan atas nama nasabahnya berdasarkan surat kuasa, bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Sukuk Ijarah. Bagi Pemegang Sukuk Ijarah berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

A. JAMINAN Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 1.

Sebelum dibayar kembali semua Imbalan Ijarah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau hak atas pendapatan Perseroan baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, kepada pihak ke tiga manapun, kecuali tindakan pemberian jaminan atau gadai yang merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan. memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain, kecuali : i. jaminan perusahaan tersebut merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan; dan/atau ii. jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang/kewajiban anak perusahaan yang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim; dan/atau iii. jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang anak perusahaan Perseroan yang dibentuk sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam mata uang asing oleh anak perusahaan Perseroan tersebut. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan atau atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali : dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; dan/atau Penjualan Aset Yang Diperkenankan, dengan ketentuan bahwa (i) semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company); (ii) dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk Ijarah, dan (iii) salah satu bidang usaha perusahaan penerus tersebut adalah bidang telekomunikasi. memberikan utang atau pinjaman kepada pihak lain manapun, kecuali (i) pinjaman kepada PT XL Planet dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya (jika ada); atau (ii) dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. menjual, memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva atau Kegiatan Usaha Utama Perseroan, kecuali : i. dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; atau ii. penjualan, pemindahan, atau pengalihan aktiva yang dilakukan dalam 1 (satu) atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh aktiva tetap bersih konsolidasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan yang telah diaudit dan sepanjang tidak mengganggu Kegiatan Usaha Utama Perseroan.

b.

c.

d. e.

108

f. g. h.

iii. Penjualan Aset Yang Diperkenankan. iv. dalam rangka Jasa Pengelolaan Aset. melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan. melakukan pengubahan bidang usaha Perseroan menjadi bidang usaha di luar sektor telekomunikasi dan informatika. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut : a. b.

c.

Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan dan selama belum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan akan: a. b.

c.

d. e. f. g.

h.

Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (in good fund) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambatlambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah. Membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) atas kelalaian pembayaran atas jumlah yang terutang dan lalai dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pembayaran kembali efektif jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum (kecuali dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan) dan izin-izin penting yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan diterapkan secara konsisten. Segera memberitahu Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk Ijarah ini. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung : i. adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan pengubahan Anggaran Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan; ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (pari passu) dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen.

109

i.

Menyerahkan kepada Wali Amanat : i. laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal buku Perseroan berakhir atau bersamaan dengan tanggal penyerahan laporan keuangan konsolidasi tahunan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan, yang mana yang lebih dulu; ii. laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) bulanan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, atau selambat-lambatnya : 1. 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika tidak disertai dengan laporan akuntan; atau 2. 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau 3. 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis. k. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) untuk pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan. l. Memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan yang sudah diaudit; “ EBITDA” berarti untuk setiap periode adalah jumlah laba usaha (yang dihitung sebelum beban pendanaan (finance cost), pajak dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi. “Total Utang” adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya. m. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11. yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. n. Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah. o. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan terhadap sebagian atau seluruh dari Obyek Ijarah atau setiap kejadian atau peristiwa yang membuat sebagian atau seluruh dari Obyek Ijarah tidak layak secara permanen untuk penggunaan ekonomis apapun dan perbaikan atau pekerjaan perbaikan terhadapnya adalah sepenuhnya bersifat tidak ekonomis, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk mengganti Obyek Ijarah yang rusak atau tidak dapat lagi digunakan secara ekonomis, dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut atau dalam sisa jangka waktu sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, yang mana yang lebih awal. p. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. q. Memenuhi Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, serta melaporkan kepada Wali Amanat apabila terdapat penyimpangan pada Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal. r. Mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (AII) dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh perseratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu. s. Menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut (Maret, Juni, September, Desember).

110

C. KELALAIAN PERSEROAN 1.

2.

3.

4.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadiankejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini : a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) atau jumlah yang setara dalam mata uang Rupiah; atau c. Perseroan tidak melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya tersebut ; atau d. apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan terbukti tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 9 Ayat 1 huruf a dan b, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; b. Pasal 9 Ayat 1 huruf c dan d, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Di dalam RUPSI tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah i sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan. Apabila : a. Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan dalam keadaan pailit; atau b. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau c. Apabila sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya yang material dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban - kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan berwenang maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah sehingga bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal maka Sukuk ijarah menjadi batal demi hukum dan

111

Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah. D. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuanketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia ditempat dimana Sukuk Ijarah dicatatkan : 1.

2.

3. 4. 5.

RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain: a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4; b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4; dan e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan: 1) Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali, namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 2) Perseroan; 3) Wali Amanat; atau 4) Otoritas Jasa Keuangan. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat 2 huruf a, huruf b, dan huruf d pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI. a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan. b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. c. Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain: tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI; agenda RUPSI; pihak yang mengajukan usulan RUPSI; Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI. e. RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

112

6.

7.

Tata cara RUPSI ; a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya. b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat. d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggaltanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI. e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya. f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. h. Sebelum pelaksanaan RUPSI : - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan. i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat. j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat. k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI. l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g di atas kuorum dan pengambilan keputusan : 1) Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud Angka 1 Bab ini diatur sebagai berikut: a. Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: i. Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua. iii. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga. v. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. b. Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: i. Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang

113

sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua. iii. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga. v. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. c. Apabila RUPSI dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: i. Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua. iii. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga. v. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. 2) RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua. 3. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga. 5. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak. 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat 9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI dan setiap Pemegang Sukuk Ijarah tidak dapat bertindak sendiri yang bertentangan dengan hasil RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya adendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

114

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. 12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani adendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI. 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku. E.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1.

Menerima Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Bila terjadi kelalaian dalam Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tbelum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

2.

3.

4.

F.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.

115

Perseroan PT XL Axiata Tbk, berkedudukan di Jakarta; Alamat

: Menara Prima Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Telepon : (021) 5761881 Faksimili : (021) 57959928 Email : [email protected] u.p : Direksi

Wali Amanat PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta; Alamat

: Bagian Trustee Services Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Email : [email protected] u.p : Capital Market Services

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya. G. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan. H. HUKUM YANG BERLAKU Perjanjian Perwaliamanatan dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

116

XII.

KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK

HASIL PEMERINGKATAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat Sukuk Ijarah sesuai dengan surat Fitch No. 90/DIR/RAT/IV/2017 tanggal 6 April 2017, Fitch menetapkan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ini sebagai berikut: AAA(idn) (Triple A) Atas hasil pemeringkatan tersebut akan dilakukan pemeriksaan peringkat selama periode 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penerbitan surat pemeringkatan peringkat Sukuk Ijarah No. 90/DIR/RAT/IV/2017 tanggal 6 April 2017. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Sukuk Ijarah ini dari Fitch : “AAA(idn)”

:

Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perseroanperseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.

“AA(idn)”

:

Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perseroanperseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perseroan-perseroan atau suratsurat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.

“A(idn)”

:

Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajibankewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.

“BBB(idn)”

:

Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan ini secara tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.

“BB(idn)”

:

Peringkat nasional ‘BB’ menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan perseroanperseroan atau surat-surat utang lainnya pada negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

“B(idn)”

:

Nasional peringkat ‘B’ menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.

117

“CCC(idn)” ”CC(idn)” “C(idn)”

:

Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.

“DDD(idn)” “DD(idn)” “D(idn)”

:

Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

PERTIMBANGAN (RATIONALE) PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahun 2015 sejumlah maksimum Rp5 triliun di AAA(idn) dan Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 sejumlah Rp2.18 triliun di AAA(idn). Sukuk Ijarah ini diterbitkan di bawah Program Sukuk Ijarah di atas.

118

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH 1.

Pemesan Yang Berhak Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2.

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (“FPPSI”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3.

Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4.

Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dilakukan pada tanggal 25 April 2017 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah Sebelum Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ditutup, Pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XVI Informasi Tambahan ini, dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSI.

6.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Ijarah Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7.

Penjatahan Sukuk Ijarah a. b.

c.

d. e.

Apabila dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Penjatahan dilakukan pada tanggal 26 April 2017. Manajer Penjatahan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB, pada Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah penutupan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib menyampaikan kepada Perseroan: FPPSI yang sah, diisi lengkap sebagaimana mestinya dengan merinci nama-nama, alamat-alamat dan pemesan-pemesan yang dikabulkan, serta jumlah Sukuk Ijarah untuk dicatatkan atas nama pemesan-pemesan yang diterima baik. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian

119

f.

8.

Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan. Dalam hal suatu pemesanan Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan kompensasi kerugian akibat keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian akibat keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran. Untuk pemesan yang melakukan pembayaran melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, yaitu PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities, PT Indo Premier Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia yang juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dapat melakukannya pada rekening di bawah ini: PT CIMB Sekuritas Indonesia Nama Bank : Bank CIMB Niaga Syariah Cabang : Victoria No. Rekening : 5200100323000 Atas nama : PT CIMB Securities Indonesia

PT Mandiri Sekuritas Nama Bank : Permata Syariah Cabang : Arteri Pondok Indah No. Rekening : 00971134003 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas Nama Bank : Bank Permata Syariah Cabang : Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening : 0701575830 Atas nama : PT Indo Premier Securities

PT Maybank Kim Eng Securities Nama Bank : Bank Maybank Indonesia Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rekening : 2739000019 Atas nama : PT Maybank Kim Eng Securities

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Nama Bank : Bank Maybank Indonesia Cabang : Kantor Cabang Syariah Jatinegara No. Rekening : 2700005359 Atas nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 9.

Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 April 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

120

10. Pendaftaran Sukuk Ijarah ke dalam Penitipan Kolektif Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah antara Perseroan dan KSEI dengan ketentuan sebagai berikut: a.

b. c.

Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum Berkelanjutan akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi; KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek: a. b. c.

d.

e.

Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening; Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah; Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat; Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau Pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum Berkelanjutan sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: i. ii. iii.

Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2.

Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf i diatas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Berkelanjutan paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan. Apabila pada suatu saat sampai dengan sebelum masa Penawaran Umum terjadi Force Majeure, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan selanjutnya melaporkan secara tertulis tentang pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah kepada OJK, Bursa Efek Indonesia dan KSEI.

121

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah sesuai ketentuan Pasal 16 (kecuali karena ketentuan pasal 16.1. huruf f) Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, dan; a.

b.

c.

d.

uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah; Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dari segala tanggungjawabnya; Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian; Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. 12. Lain-lain Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

122

XIV. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 0478/CAMS-WA/17 tanggal 6 April 2017 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (due diligence). 1.

Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya. berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969. dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie. Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970. didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970. Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan. PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992. dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H.. Notaris di Surabaya. nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992. didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992. Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992. Perubahan Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (go public) untuk disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000. dibuat di hadapan Imas Fatimah. SH. Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000. dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000. Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundangundangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki. SH. pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah. SH. Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008. serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009. Tambahan No. 16490. Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi 123

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015. 2.

Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 31 Desember 2016 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/XII/2016-6747 tanggal 2 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Pemegang Saham

Jumlah Saham

Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

27.000.000.000

500

13.500.000.000.000

1. PT. Mega Corpora 2. Publik (masing masing di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

4.026.599.755 2.937.175.451

500 500

2.013.299.877.500 1.468.587.725.500

57,82 42,18

6.963.775.206

500

3.481.887.603.000

100,00

20.036.224.794

500

10.018.112.397.000

3.

Jumlah Nilai Saham (Rp)

(%)

Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk tertanggal No. 10 tanggal 12 Mei 2015 dan Akta No. 8 tanggal 15 April 2016, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris (Independen) Komisaris (Independen) Komisaris

: Yungky Setiawan : Achjadi Ranuwisastra : Lambock V. Nahattands : Darmadi Sutanto

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen 4.

: Kostaman Thayib : Madi Darmadi Lazuardi : Indivara Erni : YB Hariantono : Martin Mulwanto : Wiweko Probojakti : Lay Diza Larentie : Yuni Lastianto

Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

124

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, hingga pada akhir 30 September 2015 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 345 Cabang. 5.

Pengalaman Wali Amanat

Dalam perkembangan pasar modal selama 3 Tahun terakhir (2013-2016). PT Bank Mega Tbk ikut berperan aktif antara lain bertindak sebagai: A. Wali Amanat (Trustee):                                             

Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Obligasi II PNM Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015

125

                  

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Medgo Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016 Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016

B. Agen Jaminan (Security Agent)       6.

Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah: a. b. c.

mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi, melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan

memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK. 7.

Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Ijin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut, Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal, Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang, Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,

126

f. g. h. i. j.

8.

Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Atas permintaan para Pemegang Obligasi, Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten, Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan. Ikhtisar Data Keuangan Penting Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Bank Mega dan entitas anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & young Global limited) dengan partner penanggung jawab adalah Yasir, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 18 Maret 2016: LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK MEGA Tbk & ENTITAS ANAK Per 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2014 2015 66.582.460 68.225.170 59.612.933 56.707.975 6.969.527 11.517.195 66.582.460 68.225.170

POS - POS Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas * Disajikan secara neto

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PT BANK MEGA Tbk. & ENTITAS ANAK Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2014 2015 2.745.049 3.302.818 1.396.354 1.934.831 (3.534.998) (4.058.750) 606.405 1.178.899 52.601 59.870 659.006 1.238.769 (90.947) (185.998) 568.059 1.052.771 238.932 (327.164) 786.946 4.647.668 82 151

POS-POS Pendapatan (Beban) Bunga Bersih Pendapatan Operasional Selain Bunga Beban Operasional Selain Bunga Pendapatan Operasional - Neto Pendapatan Non Operasional - Neto Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak Pajak penghasilan Laba (RugiI) Tahun Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Laba Bersih Per Saham PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean No. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Email : [email protected] Website : www.bankmega.com Up. : Capital Market Services

127

XV. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 No.16 tanggal 6 April 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI. Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Jakarta Stock Exchange Ist Tower, 5th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (021) 529-91099 Faks. (021) 529-91199

128

XVI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Sukuk Ijarah berikut ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH PT CIMB Sekuritas Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Telepon: (021) 515 4660 Faksimili: (021) 5154661 www.cimbsecurities.com

PT Maybank Kim Eng Securities Gedung Sentral Senayan III, Lantai 22 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270, Indonesia Tel. (021) 8066 8500 Fax. (021) 8066 8501 Situs Internet: www.maybank-ke.co.id

PT Indo Premier Sekuritas Wisma GKBI, Lantai 7 Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Telepon: (021) 57931168 Faksimili: (021) 57931167 www.indopremier.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia DBS Bank Tower Lt. 32, Ciputra World Jakarta 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Telepon: (021) 30034900 Faksimili: (021) 30034944 www.dbsvickers.com

PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri Lt. 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5263445 Faksimili: (021) 5263507 www.mandirisekuritas.co.id

129


130

PT. XL Axiata Tbk grhaXL

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 – Indonesia Tel. +62 21 576 1881 Fax. +62 21 579 59928

INFORMASI TAMBAHAN. PT XL AXIATA Tbk. [EXCL]

Recommend Documents