INFORMASI REGISTRASI IMPORTIR A. UMUM Berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah ditetapkan bahwa orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Registrasi Importir merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan importir ke DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). NIK adalah nomor identitas bersifat pribadi yang diperlukan importir agar dapat mengakses sistem kepabeanan DJBC, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan. Importir yang belum memiliki NIK dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan tanpa NIK sebanyak 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan DJBC setempat. Kewajiban melakukan registrasi importir dikecualikan terhadap importir yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu yang berkaitan dengan : 1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 3. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman. 4. Barang pindahan. 5. Barang kiriman hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam. 6. Barang untuk keperluan pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi yang bersangkutan. 7. Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Impor (API) dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API. Registrasi importir dilakukan oleh importir dengan cara mengajukan Isian Registrasi Importir secara elektronik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui situs resmi DJBC (http://www.beacukai.go.id). Isian Registrasi Importir menjadi dasar penilaian atas kondisikondisi yang dimiliki importir, yang secara umum berkaitan dengan eksistensi / keberadaan importir, identitas pengurus / penanggung jawab, jenis usaha serta kepastian penyelenggaraan pembukuan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima atau menolak pengajuan registrasi importir dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Isian Registrasi Importir secara lengkap dan benar. Informasi diterima atau ditolaknya pengajuan registrasi importir, termasuk juga perkembangan status proses registrasi importir, dapat diakses secara elektronik melalui situs resmi DJBC (http://www.beacukai.go.id). Importir yang telah teregistrasi (memiliki NIK) wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, apabila melakukan perubahan data yang berkaitan dengan eksistensi / keberadaan dan identitas pengurus / penanggung jawab sebagaimana telah diberitahukan pada Isian Registrasi Importir. Pemberitahuan perubahan data tersebut dilakukan secara manual (melalui surat biasa / tidak secara elektronik) dan dilengkapi dengan bukti dokumen / data pendukung terkait.
NIK yang telah dimiliki importir dapat diblokir, apabila : 1. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut importir tidak melakukan kegiatan impor ; 2. Berdasarkan penelitian dan penilaian kembali ditemukan bahwa : a. Eksistensi / keberadaan importir tidak sesuai dengan pemberitahuan ; b. Identitas pengurus / penanggung jawab tidak sesuai dengan pemberitahuan ; c. API yang dimiliki importir telah habis masa berlakunya ; dan / atau d. Importir tidak menyelenggarakan pembukuan. Pengaktifan kembali atas NIK yang diblokir tersebut di atas dapat dilakukan, apabila : 1. Dalam hal NIK diblokir karena 12 (dua belas) bulan berturut-turut importir tidak melakukan kegiatan impor, apabila : a. Dapat dibuktikan bahwa importir melakukan kegiatan impor sepanjang periode waktu tersebut ; b. Mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API ; dan / atau c. Importir masih melakukan kegiatan usaha berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan DJBC. 2. Dalam hal NIK diblokir karena hasil penelitian dan penilaian kembali, apabila importir telah memperbaiki kondisi / dokumen / data terkait. NIK yang telah dimiliki importir dapat dicabut, apabila : 1. Importir melakukan pelanggaran ketentuan pidana menurut peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai dan / atau perpajakan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; 2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemblokiran karena hasil penelitian dan penilaian kembali, importir tidak melakukan perbaikan kondisi / dokumen / data terkait. 3. API yang dimiliki importir dicabut ; 4. Diminta oleh instansi teknis terkait yang menerbitkan API ; 5. Importir dinyatakan pailit oleh pengadilan ; dan / atau 6. Diminta oleh importir sendiri.
B. PROSES REGISTRASI IMPORTIR ALUR PROSES REGISTRASI IMPORTIR IMPORTIR
Menu : Registrasi Importir SitusBea dan Cukai http:/ / www.beacukai.go.id
Isi +Kirim Formulir Isian Registrasi Importir
TandaTerima Permohonan Registrasi (TTPR)
Tidak Perlu Pemlap?
Menu : Cek Status SitusBea dan Cukai http:/ / www.beacukai.go.id
Ya
Pemeriksaan Lapangan oleh Kanwil / KPU DJBC
Ditolak
Penelitian Administrasi
Disetujui Profiling Dit P2
Dengan Persyaratan Tertentu dapat Diserahkan Langsung/ dikirim melalui Faksimili Importir (copy) Dikirim melalui Surat Elektronik e (-mail )
Info
Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR)
Proses Online
Dikirim melalui Pos
Keterangan : 1. Importir mengisi dan mengirimkan isian registrasi importir melalui situs DJBC (http://www.beacukai.go.id). 2.
Importir mendapatkan bukti pengiriman isian dari situs berupa Tanda Terima Permohonan Registrasi (TTPR). Kombinasi nomor TTPR dan NPWP importir dapat dijadikan akses untuk melakukan cek status registrasi, apabila importir menginginkan memantau / mengetahui status terkini proses registrasi atas isian yang telah dikirimkan.
3. Subdit Registrasi Kepabeanan secara periodik akan mengunduh (downloading) data isian dari situs dan mengunggah (uploading) data isian tersebut ke Sistem Registrasi Importir. 4. Sistem Registrasi Importir melakukan penilaian terkait perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lapangan atas isian registrasi.
5. Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan lapangan, Subdit Registrasi Kepabeanan akan mengirimkan permintaan pemeriksaan lapangan secara elektronik kepada Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama DJBC yang membawahi lokasi importir. Petugas Pemeriksa Lapangan yang diberi tugas oleh Kepala Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama DJBC untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan akan melakukan kunjungan ke lokasi importir dan mengumpulkan dokumen / data untuk pembuktian kebenaran Isian Registrasi Importir. Hasil pemeriksaan lapangan akan disampaikan oleh Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama DJBC kepada Subdit Registrasi Kepabeanan secara elektronik. 6.
Dalam hal tidak perlu dilakukan pemeriksaan lapangan atau sudah diterima hasil pemeriksaan lapangan dari Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama DJBC, Subdit Registrasi Kepabeanan melakukan penelitian administrasi terhadap Isian Registrasi Importir. Hasil pemeriksaan penelitian administrasi dapat berupa kesimpulan untuk :
a. Meminta dilakukan pemeriksaan lapangan / pemeriksaan lapangan ulang ; b. Menolak Isian Registrasi Importir ; atau c. Menyetujui Isian Registrasi Importir. 7. Importir dapat mengakses informasi penolakan atas Isian Registrasi Importir serta rekomendasi penolakannya, pada saat Cek Status melalui situs resmi DJBC (http://www.beacukai.go.id). Berdasarkan rekomendasi penolakan tersebut importir dapat melakukan perbaikan dan mengajukan kembali Isian Registrasi Importir. 8. Terhadap Isian Registrasi Importir yang disetujui, kepada Importir diberikan NIK yang diberitahukan kepada Importir melalui Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR). SPR disampaikan kepada Importir melalui surat elektronik (e-mail) dan kiriman Pos. 9. Subdit Registrasi Kepabeanan menyampaikan data Isian Registrasi Importir yang telah mendapat persetujuan registrasi kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk keperluan profiling data importir, serta kepada Subdit Manajemen Resiko untuk keperluan pengunggahan (uploading) data importir ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Impor. DOKUMEN / DATA UNTUK ISIAN REGISTRASI IMPORTIR Agar dapat melakukan pengisian pada Isian Registrasi Importir, setidaknya diperlukan dokumen / data kelengkapan sebagai berikut : o
Surat Ijin Usaha (SIUP/IUT) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
o
Angka Pengenal Importir (API)
o
Surat Keterangan Domisili perusahaan
o
Kartu NPWP dan SP-PKP perusahaan
o
Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM
o
Akte perubahan terakhir dan pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM
o
Bukti penguasaan atas tempat usaha (Sertifikat HM/HGB atau Bukti Sewa)
o
Bukti identitas (KTP/KITAS/Paspor) pengurus / penanggung jawab perusahaan (direktur/komisaris atau lainnya)
o
Kartu NPWP pengurus / penanggung jawab perusahaan
o
Laporan keuangan terakhir (minimal Neraca dan Laporan Rugi Laba)
o
Bagan struktur organisasi perusahaan
o
Rekening koran perusahaan
o
Bagan rekening (chart of account) sistem pembukuan perusahaan
o
Contoh bukti pembukuan (dari Jurnal Umum/Buku Besar/lainnya)
o
SK Fasilitas Impor dan bukti PIB (apabila sudah ada)
C. PROSES PERUBAHAN DATA REGISTRASI IMPORTIR ALUR PROSES PERUBAHAN DATA IMPORTIR
Surat Permohonan atau Surat Penyampaian Kekurangan Dokumen / Data kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai (dilampiri copy dokumen/ data kelengkapan)
Surat Pemberitahuan Penolakan
Ya Pemeriksaan Lapangan oleh Kanwil / KPU DJBC / Dit IKC
Ditolak
Rekomendasi Blokir Kegiatan Impor kepada Direktur P2
Tidak Perlu Dilakukan Pemlap?
Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Dokumen / Data
Disetujui dengan Syarat
Penelitian Administrasi
Disetujui
Pemutakhiran Data Registrasi Importir ProfilingDit P2
Info
Dengan Persyaratan Tertentu dapat Diserahkan Langsung/ dikirim melalui Faksimili Importir (copy)
Surat Pemberitahuan Perubahan Data (SPPD)
Proses Online
Asli Dikirim melalui Pos
Keterangan : 1.
Importir mengajukan surat permohonan perubahan / pemutakhiran data dilengkapi dengan dokumen / data pendukung terkait, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai – Kantor Pusat DJBC Jl. Ahmad Yani Rawamangun Jakarta. Terhadap pengajuan surat secara langsung melalui petugas Tata Usaha Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (Gedung A Lantai 1 Kantor Pusat DJBC), akan diberikan bukti Tanda Terima Penyerahan Surat.
2.
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai akan mendisposisikan surat permohonan perubahan / pemutakhiran data kepada Subdit Registrasi Kepabeanan untuk dapat diproses lebih lanjut.
3. Subdit Registrasi Kepabeanan melakukan penilaian terkait perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lapangan atas importir berkaitan permohonan perubahan / pemutakhiran data tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama DJBC atau oleh Subdit Registrasi Kepabeanan sendiri. 4. Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama DJBC, maka Subdit Registrasi Kepabeanan akan mengirimkan permintaan pemeriksaan lapangan secara elektronik kepada Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama DJBC yang membawahi lokasi importir. Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Subdit Registrasi Kepabeanan, maka Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai akan mengeluarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan. Petugas Pemeriksa Lapangan yang diberi tugas oleh Kepala Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama DJBC / Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan akan melakukan kunjungan ke lokasi importir dan mengumpulkan dokumen / data untuk pembuktian kebenaran Isian Registrasi Importir. Hasil pemeriksaan lapangan oleh Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama DJBC akan disampaikan kepada Subdit Registrasi Kepabeanan secara elektronik. 5.
Dalam hal tidak perlu dilakukan pemeriksaan lapangan atau sudah diterima hasil pemeriksaan lapangan, Subdit Registrasi Kepabeanan melakukan penelitian administrasi terhadap Isian Registrasi Importir. Hasil pemeriksaan penelitian administrasi dapat berupa kesimpulan untuk :
a. Menyetujui pemutakhiran database registrasi importir ; b. Menolak pemutakhiran database registrasi importir ; atau c. Menyetujui pemutakhiran database registrasi importir dengan syarat. 6.
Dalam hal permohonan perubahan / pemutakhiran data telah disetujui, Subdit Registrasi Kepabeanan melakukan pemutakhiran database registrasi importir dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data (SPPD) yang disampaikan kepada importir melalui kiriman Pos.
7. Dalam hal permohonan perubahan / pemutakhiran data ditolak / disetujui dengan syarat, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai menyampaikan surat pemberitahuan kepada importir melalui kiriman Pos. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Importir dapat melengkapi syarat pemutakhiran database registrasi importir atau mengajukan kembali surat permohonan perubahan / pemutakhiran data. 8. Subdit Registrasi Kepabeanan menyampaikan data Isian Registrasi Importir yang telah dimutakhirkan kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk keperluan profiling data baru importir, serta kepada Subdit Manajemen Resiko untuk keperluan pengunggahan (uploading) data baru importir ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Impor.
DOKUMEN / DATA KELENGKAPAN No 1.
Jenis Perubahan Perubahan NPWP perusahaan
Dokumen / Data Kelengkapan - Kartu NPWP dan SPPKP baru perusahaan - API yang telah mencantumkan NPWP baru perusahaan - SIUP atau TDP yang telah mencantumkan NPWP baru perusahaan
2.
Perubahan / penambahan alamat perusahaan
- Surat Keterangan Domisili - Kartu NPWP perusahaan dengan alamat baru - API dengan alamat baru - SIUP atau TDP dengan alamat baru
3.
Perubahan pengurus / penanggung jawab perusahaan
- Akte perubahan susunan pengurus / penanggung jawab - Pengesahan akte perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM - Bukti identitas (KTP/KITAS/Paspor) masing-masing pengurus / penanggung jawab baru - Kartu NPWP masing-masing pengurus / penanggung jawab baru - API - SIUP atau TDP
4.
Perubahan nama perusahaan
- Akte perubahan nama perusahaan - Pengesahan akte perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM - Kartu NPWP perusahaan dan SPPKP yang telah mencantumkan nama baru perusahaan - API yang telah mencantumkan nama baru perusahaan - SIUP atau TDP yang telah mencantumkan nama baru perusahaan
5.
Perubahan API
- API baru - Bukti identitas (KTP/KITAS/Paspor) masing-masing pengurus / penanggung jawab baru yang namanya tercantum dalam API baru
D. PEMBUKAAN BLOKIR PELAYANAN REGISTRASI Blokir Pelayanan Registrasi dilakukan terhadap Importir yang Isian Registrasi Importir-nya mendapat penolakan karena alasan sebagai berikut : a. Skor registrasi di bawah batas minimal skor (passing grade). b. Keberadaan / eksistensi importir diragukan. c. Pengurus / penanggung jawab perusahaan diragukan. Terhadap Importir yang dikenakan status blokir pelayanan registrasi, maka pengajuan Isian Registrasi Registrasi Importir berikutnya akan ditolak secara otomatis oleh Sistem Registrasi Importir dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Kondisi ini akan terus berlangsung sampai blokir pelayanan registrasi tersebut dilakukan pembukaan. Agar dapat dilakukan pembukaan blokir pelayanan registrasi, Importir harus mengajukan surat permohonan pembukaaan blokir kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai – Kantor Pusat DJBC Jl. Ahmad Yani Rawamangun Jakarta, dengan dilengkapi copy dokumen / data sebagai berikut : a. TTPR terkait
b. Surat Keterangan Domisili c. API d. Kartu NPWP dan SPPKP perusahaan e. SIUP atau TDP f. Akte Pendirian Perusahaan, serta pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM. g. Bukti identitas (KTP/KITAS/Paspor) dan NPWP para pengurus dan penanggung jawab perusahaan. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai akan memberitahukan persetujuan atau penolakan pembukaan blokir kepada Importir. Importir yang telah mendapat persetujuan pembukaan blokir dapat melakukan kembali pengisian dan pengiriman Isian Registrasi Importir secara online melalui situs resmi DJBC (http://www.beacukai.go.id).
E. SUARA ANDA HASIL KUISIONER PELAYANAN REGISTRASI IMPORTIR Pengguna jasa yang kami hormati, Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Saudara untuk mengembalikan Lembar Kuisioner Pelayanan Registrasi Importir yang telah kami sampaikan bersama dengan Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR). Partisipasi Saudara menjadi masukan sangat berharga bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hormat kami, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan Hasil tabulasi terhadap 103 (seratus tiga) Lembar Kuisioner Pelayanan Registrasi Importir yang telah diisi dan dikembalikan oleh importir dalam periode Januari s.d. Maret 2010, adalah sebagai berikut : 1. Secara keseluruhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan registrasi importir :
Terlalu lama
7
Lama
27
Cepat
65
Sangat cepat
4
0
10
20
30
40
50
60
70
2. Secara keseluruhan proses penyelesaian registrasi importir :
Sangat susah
4
Susah
26
Mudah
69
Sangat mudah
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
