INDEPENDENSI ANGGOTA PENGAWAS PEMILU DALAM PILKADA TAHUN 2015 DI KABUPATEN SIDOARJO

Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 05 Nomor 01 Tahun 2017, 46-60

INDEPENDENSI ANGGOTA PENGAWAS PEMILU DALAM PILKADA TAHUN 2015 DI KABUPATEN SIDOARJO Lusi Kartika Putri 12040254228 (S1 PPKn, FISH, UNESA) [email protected]

Maya Mustika Kartika Sari 0014057403 (PPKn, FISH, UNESA) [email protected] Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat independensi anggota pengawas pemilu dalam Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo. Independensi anggota pengawas pemilu yaitu suatu keadaan atau posisi dimana anggota pengawas pemilu mulai dari panitia pengawas pemilu kecamatan, pengawas pemilu lapangan (PPL) serta pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) tidak terikat dan bebas dari tekanan pihak manapun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian expost facto dengan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada anggota pengawas pemilu serta kepada anggota partai politik pendukung pasangan calon Pada pilkada kabupaten Sidoarjo serta dokumentasi dari pengawas pemilu terkait gambar dalam pelaksanaan tugas. Uji Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan stastik desriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi anggota pengawas pemilu dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori tingkat Independensi tinggi hal tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 71,9% respoden pengawas pemilu memiliki kategori tinggi, 28,1% termasuk kategori sedang sedangkan menurut perspektif partai politik tingkat Independensinya anggota pengawas pemilu yaitu sebanyak 68% termasuk dalam kategori tinggi dan sebanyak 32% termasuk dalam kategori sedang, hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing sub variabel yang pertama sub variabel Independensi dalam fakta, Independensi dalam Penampilan, dan Independensi dalam Kompetensi yang terdapat dalam masingmasing angket. Kata Kunci : Independensi, Pengawas Pemilu, Pilkada Abstract Purpose of this study is to find the independence a member of election supervisory in the election 2015 in Sidoarjo. Independence a member of election supervisory which is a state or position where the members of a election supervisory start from the committee supervisory district, Election supervisory field and supervisory the election supervisory polling stations not bound and freedom from distress any party. This research using the kind of research expost facto with the approach research quantitative descriptive. The Data collection was carried out by means of spreading the survey to members election supervision and to a member of political party supporters candidate couple in the election and district sidoarjo documentation of election supervisory associated picture in implementation of the tasks.The instrument done in this research using the validity and reliability, the analysis techniques data in this research using stastik desriptive. The research results show that independence a member of general election supervisory in the election 2015 in Sidoarjo included in the national independence of high this can be seen that as much as 71,9% respoden election supervisory having category high, 28,1% including medium category while from the perspective of a political party level it’s independence a member of election supervisory with 68% included in a category high and 32% included in medium category, This can be seen of each sub variable the first sub variable independence of in the faces, independence of in appearance and then independence of competence which is in each chief. Keywords: Independence, Election Supervisory, Election

PENDAHULUAN Pemilihan umum menurut pasal 1 ayat (1) UndangUndang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pemilu merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Pemilu menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui pemilu sebenarnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan pertama, memperbarui kontrak sosial, kedua, memilih pemerintahan baru, dan ketiga menaruh harapan

Independensi Anggota Pengawas Pemilu di Kabupaten Sidoarjo

baru dengan pemerintahan baru (Mariana dan Caroline,2008:5). Sebagai konsekuensi dari kontrak sosial yang baru tersebut, akan terbentuk pemerintahan baru yang terdiri dari mereka yang terpilih dalam pemilu. Sehingga dengan adanya pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan baru yang sesuai dengan keinginana rakyat dan adanya perubahan perbaikan dalam tataran pemerintah yang lebih baik lagi. Penyelenggaraan pemilihan umum untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih, jujur, adil dan transparan perlu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen. Independensi telah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pemilu, mengawasi pemerintah, atau lembaga investigasi atas kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemerintah (government) atau agen-agen pemerintah (state agent) (Marzuki,2008:399). Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan. Menurut Suparman Marzuki (2008:399) Independensi tidak sekedar bermakna ”merdeka, bebas, imparsial, atau tidak memihak“ dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu, mereflesikan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara, sekarang dan akan datang. Salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independent yaitu lembaga pengawas pemilu. Pengawas Penyelenggaraan Pemilu menurut ketentuan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Lembaga penyelenggara pemilu yang independen tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, baik pihak berwenang atau pihak partai politik (Supriyanto,2007:27). Lembaga penyelenggara Pemilu termasuk Badan Pengawas Pemilu dimana para anggotanya juga harus independen yang mampu menjalankan tugasnya bebas dari campur tangan atau manipulasi data sehingga dapat menjamin kredibilitas sebuah lembaga pengawas dan keseluruhan proses hasil pemilu Pada standar akuntan publik mengharuskan bahwa auditor dalam penugasannya harus mempertahankan sikap mental independen. Sikap mental independen dalam menjalankan tugasnya tersebut harus meliputi independence in fact, independence in appearance dan

independence in competence. Dari ketiga sikap independensi tersebut yang harus dimiliki oleh seorang auditor dapat juga dilaksanakan oleh pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan selama proses pemilu. Independence in Fact dapat diukur bahwasanya pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan selama pelaksanaan pemilu harus memiliki kejujuran yang tinggi dan setiap pelaporan dalam pelangggaran yang diketahui atau ditemukan selama proses pengawasan harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat dinilai dengan obyektif dan tidak terdapat pengaruh dari pihak lain. Independence in Appearance seorang auditor dilihat dari interepretasi pihak lain terkait independesinya, sedangkan dalam pengawas pemilu dapat dilihat dari profesionalitas dan integritas pengawas pemilu ketika menjalankan tugasnya selama tahapan proses pemilu. Penampilan anggota pengawas pemilu dapat dilihat jika paslon pada pemilu, masih merupakan anggota keluarganya sendiri sehingga dapat dilihat bagaimana hubungan keduanya ketika dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Independence in Competence seorang auditor dilihat dari keahliannya dalam melaksankan tugasnya. Sama halnya dengan pengawas pemilu dapat dilihat dari pelakasanaan tugasnya selama menjadi pengawas pemilu, apakah dalam melaksanakan tugasnya tersebut sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau bahkan para pengawas pemilu tersebut tidak mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu. Terkait Independensi anggota pengawas pemilu bahwasanya jika seorang anggota pengawas pemilu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku juga dapat dikaitkan dengan teori utilitarianisme. Utilis dapat diartikan sebagai hal yang berguna/bermanfaat. Dalam aliran atau paham Utilitarianisme ukuran baik atau buruk didasarkan kepada “Apakah perbuatan tersebut berguna atau bermanfaat”. Apabila perbuatan tersebut bermanfaat atau berguna, maka perbuatan tersebutlah yang dipandang sebagai perbuatan baik. Sebaliknya apabila perbuatan tersebut tidak bermanfaat atau tidak berguna maka perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang buruk (Lubis,2006; 43) Utilitarianisme peraturan adalah bertindaklah menurut peraturan sehingga pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Utilitarianisme peraturan dapat diartikan bahwasannya seseorang harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku agar dapat menghasilkan kebaikan bagi bersama. Seorang anggota pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya dalam

47


mengawasi pelaksanaan harus sesuai dengan aturanaturan yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku akan dapat mewujudkan pemilihan umum yang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga dapat menghasilkan kebaikan bersama bagi seluruh masyrakat. Pengawasan pemilu mestinya tak hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran, lebih dari itu pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatakan kualitas pemilu agar asas pemilu yang “luber” dan “jurdil” dapat terwujud dan dilaksanakan secara konsisten (Santoso,2004;39) Dengan demikian lembaga pengawas dari pusat hingga pengawas TPS, memiliki peran dan fungsi yang sangat penting karena lembaga penyelenggara pemilu bertugas menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Namun adanya pengawas pemilu bukan berarti pemilu yang berlangsung akan berjalan sukses, oleh karena itu seorang pengawas pemilu tidak mudah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama pelaksanaan pemilu. Adanya suatu lembaga pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya di berikan kewenangan untuk dapat mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu dari keseluruhan proses tahapan, hal ini didasarkan atas kepentingan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil. Namun seiring berjalannya waktu apakah dengan adanya suatu lembaga dalam hal pengawasan pemilu dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Mengingat dalam menjalankan tugasnya, anggota dari pengawas pemilu mempunyai peran besar dalam menjalankan fungsi adanya sebuah Lembaga pengawasan pemilu. Hal tersebut dapat dikaji melaului seberapa besar independensi anggota pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya, apakah fungsinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau hanya sebagai formalitas saja adanya suatu pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan pengamatan pada saat pemilukada Kabupaten Sidoarjo di salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, ditemui bahwasannya beberapa anggota pengawas pemilu di Kecamatan teresebut, jika dilihat dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya masih kurang paham terkait tugas dan wewenangnya selain itu integritas dan profesionalitasnya masih dipertanyakan karena masih banyak ditemui pelanggaranpelanggaran yang terjadi selama tahapan pilkada namum tidak ada tindakan apapun, hal tersebut menandakan bahwasanya anggota pengawas pemilu belum paham terkait peran dan tugasnya. Sehingga independensi anggota pengawas pemilu masih dipertanyakan.

Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dan memiliki 18 Kecamatan serta 352 desa, dalam setiap Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Sidoarjo Selalu berjalan lancar dan aman. Pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 dapat berjalan dengan lancar. Walaupun demikian, laporan pelanggaran-pelanggaran di Pilkada Sidoarjo tetap saja ada. Pada pilkada 2015 menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo M.Ulul Azmi : “Tahun ini tidak ada pelanggaran yang serius, ada tindakan pidana tetapi tidak memenuhi unsur”(Sidoarjo,29 Desember 2015). Tabel 1. Data Pelanggaran Pilkada Kab Sidoarjo Tahun 2015 No

Jenis Pelanggaran

Jml Pelanggaran

1.

Administrasi

13

2.

Kode Etik

1

3.

Pidana

3

Keterangan Ada yang dilanjuti dan tidak dilanjuti karena tidak memenuhi unsure Tidak dilanjuti karena tidak memenuhi unsur formil dan materiil Tidak dilanjuti karena tidak memenuhi unsur formil dan materiil

Sumber: Panwaslu Kab. Sidoarjo

Seperti pada tabel diatas bahwa pada pilkada tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran yang serius, hanya terjadi pelanggaran terkait pelanggaran administratif saja dan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo tidak menerima adanya permohononan penyelesaian sengketa dari pihak manapun atas keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo tentang hasil penghitungan suara dan/atau prosedur pemungutan suara. Pemilu di Kabupaten Sidoarjo selalu berjalan lancar namun apakah peran serta pengawas pemilu dalam Pilkada di Kabupaten Sidoarjo memiliki pengaruh terhadap berlangsungnya pemilihan umum di Kabupaten Sidoarjo yang selalu berjalan lancar dan tertib atau para pengawas pemilu dalam setiap pelaksananan pemilu di Kabupaten Sidoarjo ketika terjadi pelanggaran di dalam masyarakat sering mengabaikannya dan tidak melaporkan maupun menindaki pelanggaran tersebut sehingga pelanggaran yang terjadi di masyarakat tidak dapak ditindaklanjuti. Pembentukan lembaga pengawasan pemilu oleh pemerintah mulai dari lembaga pusat yaitu Bawaslu hingga di tingkat bawah yaitu PPL dan yang baru saja dibentuk yaitu adanya pengawas TPS, keseluruhan pengawas Pemilu tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan


adil di Kabupaten Sidoarjo, karena tidak dapat dipungkiri sebuah lembaga independen seperti lembaga pengawas Pemilu akan ditunggangi kepentingan pribadi sehingga dalam upaya tersebut lembaga pengawasan Pemilu harus didukung oleh anggota-anggota yang independen dan memiliki integritas dan kualitas yang baik. Lembaga pengawasan pemilu yang ddukung oleh anggota pengawas pemilu yang independen melalui penelitian ini akan dapat diketahui tingkat Independensi anggota pengawas pemilu dalam Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo.

digunakan untuk mengetahui tingkat independensi angota pengawas pemilu menurut dirinya sendiri sedangkan Angket kedua digunakan untuk mengetahui tingkat independensi panwaslu dari sudut pandang parpol. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. Dokumentasi dalam penelitian menggunakan laporan dari anggota panwaslu berupa gambar pada saat melaksanakan pengawasan pada pilkada tahun 2015. Kisi-kisi instrument dapat dilihat pada tabel 2 : Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen

METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif metode deskriptif dengan Jenis penelitian expost facto, dimana jenis penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian Kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2005:36). Tempat Penelitian atau daerah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 18 Kecamatan yaitu balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru, Wonoayu. Terdapat dua responden dalam peneleitian ini yaitu anggota pengawas pemilu serta tim sukses pasangan calon dalam pilkada kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Populasi anggota pengawas pemilu berjumlah 2535 Populasi partai politik dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo berjumlah sebanyak 9 partai politik yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PBB, Partai Gerindra, PKS, PKB, PAN dan Partai Golkar. Sampel pada angket 1 pengawas pemilu yaitu berjumlah 96 Responden dan jumlah sampel pada angket 2 yaitu terkait perspektif partai politik yaitu sejumlah 4 partai politik yang tergolong dalam partai-partai besar di Kabupaten Sidoarjo yaitu PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Angket dan studi dokumentasi. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum (fathoni,2006:111). Terdapat 2 angket yang digunakan dalam penelitian ini. Angket pertama

Variabel

Sub Variabel

Indikator

Independensi Anggota Pengawas pemilu

Independence in Fact (Independensi dalam fakta) Independence in Appearance (Independensi dalam Penampilan) Independence in Competence (Independensi dalam Kompetensi)

Jujur dalam pelaporan Jujur dalam penindakan Integritas Profesionalitas Menjalankan Tugas dan wewenang sesuai dengan aturan

Perolehan pengkategorian independensi anggota melalui angket pertama ditetapkan berdasarkan interval skor hasil dari instrument penelitian. Perhitungan interval skor dapat dihitung dengan rumus berikut : P = R/K Ket : P= Panjang Interval Kelas R= Rentang K= Banyaknya Interval (Sudjana,2005;47) R = nilai terbesar – nilai terkecil = (26 soal x 4 Skor)- (26 soal x 1 skor) = 104 - 26 = 78 Banyaknya Interval kelas ditentukan sebanyak 3, maka 78/3 = 26 panjang interval kelas. Pengkategorian Independensi Anggota Pengawas pemilu dibagi menjadi tiga yaitu Kategori Pertama skor 26-51 berada pada independensi rendah, Kategori Kedua skor 52-77 berada pada independensi sedang, Kategori Ketiga skor 78-104 berada pada independensi tinggi Penghitungan tingkat independensi juga dilakukan pada setiap sub variabel, Pada masing-masing sub variabel tersebut nantinya akan diketahui berapa tingkat independensi dari setiap indikator. Untuk menghitung skor jawaban dari masing-masing sub variabel digunakan rumus berikut kemudian dikonsultasikan dengan tabel 3 intepretasi skor :

49


Keterangan : Jumlah Skor Ideal = Skor Maksimal x Jml Pertanyaan x Jml Responden Tabel 3. Intepretasi Skor dalam Persen No

Presentase

Kategori

1.

76%-100%

Tinggi

2.

51%-75%

Sedang

3.

25%-50%

Rendah

Setelah diketahui jumlah skor masing-masing responden dikategorikan mulai dari tingkat independensi tinggi, sedang, dan rendah kemudian dianalisis dengan menghitung rata-rata dalam persen untuk mengetahui berapa persen responden yang termasuk dalam kategori tingkat independensi dengan rumus berikut : P= n x 100% N Ket : P = Skor atau nilai akhir dalam presentase N = Jumlah sampel masing-masing kategori N = Jumlah seluruh sampel Pada angket kedua terkait kontrol dari tim sukses pasangan calon juga dilakukan pengkategorian tingkat independensi menurut tim suskes paslon pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. R = nilai terbesar – nilai terkecil = (23 soal x 4 Skor)- (23 soal x 1 skor) = 92 – 23 = 69 Banyaknya Interval kelas ditentukan sebanyak 3, maka 69/3= 23 panjang interval kelas. Pengkategorian tingkat Independensi Anggota pengawas pemilu dibagi menjadi tiga yaitu Kategori Pertama skor 23-45 berada pada tingkat independensi rendah, Kategori Kedua skor 46-68 berada pada tingkat independensi sedang, Kategori Ketiga skor 69-92 berada pada tingkat independensi tinggi HASIL DAN PEMBAHASAN Perspektif Panwaslu Pelaksanaan tugas dan fungsinya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Regulasi yang berlaku, baik itu peraturan Badan Pengawas pemilihan umum (PerBawaslu), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang Kepemiluan yang berlaku. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu lapanagan, Panitia Pengawas TPS.

Berdasarkan data angket 1 yang diisi oleh anggota panwaslu dihasilkan melalui penelitian, diperoleh bagaimana independensi anggota pengawas dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo pada angket tersebut terdapat 3 sub variabel yaitu independensi dalam fakta, independensi dalam penampilan dan independensi dalam fakta. Pada Independensi dalam fakta terdapat 2 indikator yaitu Jujur dalam pelaporan dan Jujur dalam penindakan. Data hasil penelitian terkait independensi anggota pengawas pemilu pada sub variabel independensi dalam fakta dapat dilihat pada tabel 4: Tabel 4. Independensi Panwaslu dalam Aspek Fakta Jawaban

No 1.

2.

3.

4.

5.

Pernyataan

Jml Skor

SL

SR

KD

TP

Melaporkan temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas pemilu ditingkat atas.

41

25

15

15

284

Melakukan penindakan pada setiap pelanggaran yang ditemukan.

28

23

26

19

252

Menjalankan tugas dan wewenangnyamembedabedakan paslon dari partai manapun (diskriminatif)

1

3

23

69

352

78

13

4

1

360

32

25

24

15

266

Melaporkan dalam bentuk data sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Terjadinya dugaan pelanggaran pidana langsung ditindaki.

1514

Skor Total Sumber : Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa skor total pada sub variabel independensi dalam fakta yaitu sebesar 1514, sementara skor ideal indikator ini yaitu : 4x5x96 = 1920. Berikut adalah perhitungan skor pada sub variabel ini :

= 78,85%

( Tinggi)

Pada tabel 4 terkait sub variabel independensi dalam fakta yang dibagi menjadi 2 indikator yaitu indikator jujur dalam pelaporan dan jujur dalam penindakan


memiliki tingkat Independensi yang tinggi yaitu sebesar 78,85% hal tersebut dapat dilihat dari 5 pernyataan yang ada pada tabel. Data pada tabel diatas menyatakan bahwa skor tertinggi terdapat pada pernyataan panwaslu melaporkan dalam bentuk data sesuai dengan kenyataan. Sedangkan Skor terendah berada pada pernyataan petugas panwaslu melakukan penindakan pada setiap pelanggaran yang ditemukan. Artinya hal yang jarang dilakukan oleh anggota panwaslu yaitu terkait melakukan penindakan dan hal yang paling sering dilakukan yaitu melaporkan hasil pengawasn dalam bentuk data sesuai dengan kenyataan. Pada pernyataan nomor 1 dalam hal melaporkan temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas tingkat atas yaitu sebanyak 42% responden menjawab selalu, 26% menjawab sering, 16% menjawab kadang-kadang dan 16% responden menjawab tidak pernah. Dari pernyataan tersebut ada sekitar 16% responden tidak pernah melaporkan dugaan pelanggaran kepada lembaga ditingkat atas hal tersebut dapat juga diketahui sebanyak 15% responden menjawab kadangkadang hal ini mengindikasikan bahwa terdapat juga pengawas pemilu yang mengetahui pelanggaran namun terkadang dilaporkan dan terkadang juga tidak dilaporkan. Responden juga pernah menyatakan bahwasanya di daerah tidak ada pelanggaran sehingga tidak ada yang dilaporkan. Sewajarnya pengawas pemilu harus selalu melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan. Untuk pernyataan dalam hal melakukan penindakan pelanggaran dalam setiap pelanggaran yang dilakukan sebanyak 29% responden menjawab selalu 24% sering, 27% menjawab kadang-kadang dan 20%menjawab tidak pernah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua pelanggaran perlu langsung ditindaki jika pelanggaran yang sekirannya bisa ditangani dengan cara persuasif yaitu dengan cara mengingatkan agar hal yang sama tidak diulangi lagi. Pada pernyataan terkait pelaporan dalam bentuk laporan data, melaporkan sesuai dengan kenyataan sebanyak 78% responden menjawab selalu, 13% sering, 4% kadang-kadang dan 1% tidak pernah. Dari jumlah skor pada sub variabel independensi dalam fakta skor tertinggi pada pernyataan pengawas pemilu melaporkan data sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya pengawas pemilu selalu melaporkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Pada Independensi dalam Penampilan terdapat 2 indikator yaitu integritas dan profesionalitas. Data hasil penelitian terkait independensi anggota pengawas pemilu pada sub variabel independensi dalam penampilan dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5. Independensi Panwaslu dalam Aspek Penampilan Jawaban No

Pernyataan

14

Tidak menerima uang pada saat kampanye

15

Menerima uang dari paslon. Pernah menjadi anggota parpol 5 Tahun terakhir

16

SR

KD

TP

51

8

17

20

282

6

2

12

76

350

1

0

10

85

371

1

3

9

83

366

5

2

2

87

363

9

5

25

290

7

26

54

163

10

6

4

350

6

2

77

337

7

10

68

327

5

16

62

319

12

10

36

244

7

13

5

336

17

Ikut dalam tim sukses pasangan calon.

18

Menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

19

Menolak untuk menjadi anggota partai politik 57 ketika menjadi anggota pengawas pemilu. Diteror/diancam oleh 9 paslon . Pofesional dalam 76 menjalankan tugas dan kewajibannya. Terdapat Keluarga pengawas 11 pemilu(suami/istri/ayah/i bu) seorang penyelenggara pemilu. Mempunyai kerabat yang 11 menjadi anggota partai politk. Pendukung salah satu 13 parpol peserta pemilu. Menjalin komunikasi dengan paslon ketika 38 selama menjalankan tugasnya. Petugas panwaslu bekerja sebagai 71 pengawas atas dasar keinginan sendiri. Skor Total

20 21

22

23

24 25

26

Jml Skor

SL

4098

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa skor total pada sub variabel independensi dalam penampilan yaitu sebesar 4098. Sementara skor ideal variabel ini yaitu : 4x13x96 = 4992. Berikut adalah perhitungan skor pada sub variabel ini :

= 82,09%

51

( Tinggi)


Pada tabel 5 independensi dalam penampilan yang mencakup 2 indikator yaitu integritas dan profesionalitas tergolong dalam tingkat independensinya tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada 14 pernyataan yang ada. Skor tertinggi tabel diatas yaitu pada pernyataan anggota panwaslu pernah menjadi anggota parpol 5 tahun terakhir sedangkan terendah pada pernyataan petugas panwaslu pernah diteror atau diancam. Hal tersebut menandakan bahwa banyak anggota panwsalu dalam waktu 5 tahun terakhir pernah menjadi anggota parpol. Anggota panwaslu jarang diancam atau diteror. Pada pernyataan pengawas pemilu langsung menolak ketika ada yang memberi uang pada saat kampanye sebanyak 51% responden menjawab selalu dan sebanyak 20% tidak pernah artinya masih banyak pengawas pemilu yang tidak menolak ketika diberi uang oleh paslon pada saat masa kampanye. Dalam hal tersebut mengindikasikan bahwa panwaslu kurang tegas untuk menolak uang yang diberikan oleh paslon. Pada pernyataan saudara menerima uang dari paslon yang melakukan money politik yaitu sebanyak 6% menjawab selalu dan 85% tidak pernah artinya masih ada pengawas pemilu yang menerima uang money politik dari paslon walaupun hanya 6% dari 85% yang selalu menolak dan sebanyak 12% menjawab kadang-kadang yang mana terkadang menolak dan terkadang menerima. Kedua pernyataan tersebut masih ada beberapa pengawas pemilu yang belum paham betul terkait tugas dan kewajibannya yang seharusnya selalu menolak ketika ada yang memberikan uang kepadanya. Pada pernyataan terkait pernah menjadi anggota parpol dalam waktu 5 tahun terakhir yaitu sebanyak sebanyak 1% menjawab selalu dan 85% menjawab tidak pernah. Pada pernyataan ikut dalam tim sukses pasangan calon dalam pemilihan umum yaitu sebanyak 1% menjawab selalu dan menjawab 83% tidak pernah. Pada pernyataan ikut dalam tim sukses pasangan calon dalam pemilihan umum sebanyak 1% menjawab selalu dan 83% menjawab tidak pernah. Dan pada pernyataan menjadi anggota pegawai negeri sipil saat menjadi anggota pengawas pemilu sebanyak 5% menjawab selalu, 2% menjawab sering, 2% menjawab kadang-kadang dann 87% menjawab tidak pernah. Pada pernyataan sauadara menolak untuk menjadi anggota partai politik ketika menjadi anggota pengawas pemilu sebanyak 57% responden menjawab selalu, 9% menjawab sering, 5% kadang-kadang, dan 25% menjawab tidak pernah. Pada pernyataan terakhir yaitu pengawas pemilu melaksanakan pengawasan pernah diteror atau diancam sebanyak 9% menjawab selalu, 7% menjawab sering, 26% kadang-kadang dan 54% tidak pernah. Dalam hal ini pengawas pemilu tidak pernah diteror ataupun diancam

oleh paslon sehingga pengawas pemilu masih kurang ditakuti oleh paslon ataupun tim kampanye paslon. Pada Independensi dalam kompentensi terdapat satu indikator yaitu Menjalankan Tugas dan wewenang sesuai dengan aturan. Data hasil penelitian terkait independensi anggota pengawas pemilu dalam hal menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan pada saat melakukan pengawasan dapat dilihat pada tabel 6: Tabel 6. Independensi Panwaslu dalam Aspek Kompetensi Jawaban No

6 7

8 9

10

11

12

13

Pernyataan

Mengawasi dalam hal pendataan Mengawasi dalam hal pemutakhiran data pemilih. mengawasi pada saat masa kampanye. Mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Menuruti perintah dari ketua/atasan ketika menjalankan tugas. langsung menindaki ketika mengetahui terjadinya pelanggaran. menerima laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Jml Skor

SL

SR

KD

TP

56

29

8

3

327

48

31

11

6

307

40

17

29

10

269

79

7

6

4

349

35

22

23

16

252

58

24

12

2

328

30

29

19

18

245

13

16

31

36

162

2239


Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa skor total pada sub variabel independensi dalam kompetensi yaitu sebesar 2239. Sementara skor ideal indikator ini yaitu : 4x8x96 = 3072. Berikut adalah perhitungan skor pada sub variabel ini :

= 72,88%

( Sedang)

Pada tabel 6 terkait sub variabel independensi dalam kompetensi yang mencakup indikator menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan dari 8 pernyataan yang menanyakan terkait pengawas pemilu menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku


memiliki tingkat independensi sedang. Skor terendah terdapat pada pernyataan petugas panwaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sedangkan skor tertinggi pada pernyataan petugas panwaslu mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh responden pada 8 pernyataan yaitu responden pada angket 1 rata-rata menjawab selalu, sering, kadangkadang, dan tidak pernah dalam hal menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan. Pada pernyataan nomor 6 misalnya yaitu terkait mengawasi dalam hal pendataan sebanyak 56% menjawab selalu, 39% menjawab sering, 3% menjawab kadang dan 8% menjawab tidak pernah, selain itu dalam hal mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 79% responden menjawab selalu dan 7% menjawab sering dan 6% menjawab kadang-kadang dan tidak pernah. Pada pernyataan no 8 terkait mengawasi pada saat kampanye yaitu sebanyak 42% menjawab selalu, 18% sering, 30% menjawab kadang-kadang, 10% menjawab tidak pernah. Pada pernyataan no 12 yaitu terkait langsung menindaki ketika mengetahui terjadinya pelanggaran saat pemilihan umum ada responden yang tidak melakukannya yaitu sebanyak 19% responden menjawab tidak pernah dan sebanyak 20% menjawab kadang-kadang sebanyak 30% menjawab sering dan 31% menjawab selalu. Pada pernyataan nomor 10 yaitu terkait mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yaitu sebanyak 35% menjawab selalu, 22% menjawab selalu 23% menjawab kadang-kadang, 16% menjawab tidak pernah. Dari keseluruhan jawaban responden tidak semuanya anggota panwaslu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam tahapan proses pemilihan umum.

Tabel 7. Independensi dalam Aspek Fakta Perspektif Parpol Jawaban No 1

2

3

4

5

6

SL

SR

KD

TP

Jml Skor

melakukan teguran terhadap para paslon yang melakukan pelanggaran.

5

11

7

2

69

melakukan penindakan dalam setiap pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

2

5

15

3

56

melaporkan terkait adannya pelanggaran kepada pengawas pemilu ditingkat atas.

1

8

7

2

60

menjalankan tugas dan wewenangnya membedabedakan paslon dilihat dari partainya (bersifat diskriminatif)

8

8

7

2

53

pada saat pelaporan dalam bentuk laporan data tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2

13

8

2

60

terjadinya pelanggaran dibiarkan saja.

1

10

9

5

68

Pernyataan

dugaan pidana

366


Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa skor total pada sub variabel independensi dalam fakta yaitu sebesar 366. Sementara skor ideal indikator ini yaitu : 4x6x25 = 600. Berikut adalah perhitungan skor pada sub variabel ini :

= 61,00% Perspektif Parpol Berdasarkan data angket kedua yang diisi oleh tim atau anggota partai politik yang dihasilkan melalui penelitian dengan menggunakan 3 sub variabel yaitu independensi dalam fakta, independensi dalam penampilan, dan independensi dalam kompetensi, dan diperoleh tingkat independensi anggota pengawas pemilu pemilu dari perspektif parpol dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 yaitu pada Independensi dalam fakta terdapat 2 indikator yaitu Jujur dalam pelaporan dan jujur dalam penindakan.Data hasil penelitian terkait independensi anggota pengawas pemilu dalam hal jujur dalam pelaporan pada saat melakukan pengawasan dapat dilihat pada tabel 7 :

(Sedang)

Berdasarkan tabel 7 terkait sub variabel independensi dalam fakta tingkat independensi pengawas pemilu dari perspektif tim sukses atau partai politik tergolong dalam tingkat Independensi sedang hal tersebut dapat dilihat dari 6 pernyataan. Pernyataan anggota panwaslu melakukan teguran terhadap para paslon yang melakukan pelanggaran, sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan anggota panwaslu besifat diskriminatif dalam menjalankan tugas. Skor tertinggi terdapat Pada pernyataan panwaslu melakukan teguran terhadap para paslon yang melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 20% menjawab selalu, 44% menjawab sering, 28% menjawab kadang-kadang dan 8% menjawab tidak pernah hal tersebut menunjukkan bahwasanya dari sudut pandang parpol, panwaslu tidak selalu melakukan teguran

53


terhadap pelanggaran yang ada. Pernyataan lain yang mendukung hal tersebut juga yaitu pada pernyataan anggota panwaslu melakukan penindakan dalam setiap pelanggaran yang terjadi selama pemilu yaitu sebanyak 8% menjawab selalu, 20% menjawab sering, 60% responden menjawab kadang-kadang dan 12% menjawab tidak pernah. Pada Independensi dalam Penampilan terdapat 2 indikator yaitu integritas dan profesionalitas. Data hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 8 : Tabel 8. Independensi dalam aspek Penampilan Perspektif Parpol Jawaban SL

SR

KD

TP

Jml Skor

0

0

15

10

85

Anggota Panwaslu ikut dalam tim sukses pasangan calon.

0

2

11

12

85

Anggota Panwaslu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat menjadi anggota pengawas pemilu.

0

1

2

22

96

Menjadi anggota partai politik ketika menjadi anggota pengawas pemilu.

0

3

5

17

89

Panwaslu pernah meneror/ mengancam paslon atau caleg.

2

11

8

4

64

Anggota Panwaslu tidak profesional dalam menjalankan tugas

5

6

11

3

62

0

3

10

12

84

0

5

9

11

81

Anggota Panwaslu pendukung salah satu parpol peserta pemilu.

0

6

11

8

77

Anggota Panwaslu mendapat tekanan/paksaan dari salah satu pihak.

2

9

8

6

68

14

6

0

51

No

Pernyataan

14

Anggota panwaslu menerima uang dari paslon/tim sukses

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Anggota Keluarga Panwaslu (suami/istr/ayah/ibu) seorang penyelenggara pemilu. Anggota Panwaslu mempunyai kerabat yang menjadi anggota partai politk

menjalin komunikasi dengan paslon/tim sukses 5 parpol ketika melaksanakan tugas. Skor Total

842


Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa skor total pada sub variabel independensi dalam penampilan yaitu sebesar 862. Sementara skor ideal

indikator ini yaitu : 4x11x25 = 1100. Berikut adalah perhitungan skor pada sub variabel ini :

= 76,54%

(Tinggi)

Berdasarkan tabel 8 yaitu sub variabel independensi dalam penampilan dilihat dari perpektif parpol termasuk dalam kategori tingkat independensi tinggi yang dapat dilihat dari 11 pernyataan yang ada. Pada pernyataan anggota panwaslu menerima uang dari Paslon/tim sukses pada saat pemilihan umum bahwasnya 0% menjawab selalu, 0% menjawab selalu, 60% menjawab kadangkadang dan 40% menjawab tidak pernah hal tersebut jika dilihat dari perspektif parpol menunjukkan bahwasanya paslon atau tim sukses tidak melakukan pemberian uang kepada pengawas pemilu dan sebaliknya pengawas pemilu tidak menerima uang dari paslon atau tim sukses pada saat pelaksanaan tugas. Anggota panwaslu ikut dalam tim sukses pasangan calon yaitu sebanyak 4% menjawab sering, 44% menjawab kadang-kadang, dan 48% menjawab tidak pernah yang artinya anggota panwaslu tidak menjadi tim sukses paslon walaupun juga ada beberapa yang ikut dalam tim sukses. Dari perspektif parpol juga menyatakan anggota panwaslu menjadi anggota partai politik ketika menjadi anggota pengawas pemilu yaitu sebanyak 0% menjawab selalu artinya tidak ada anggota panwaslu menjadi anggota partai poltik. Hal berbeda terkait pernyataan anggota panwaslu tidak profesional dalam menjalankan tugas ketika salah satu paslon adalah kerabat sendiri sebanyak 20% menjawab selalu, 32% menjawab sering, 44% menjawab kadang-kadang, dan 12% menjawab tidak pernah, hal tersebut menunjukkan bahwasanya pengawas pemilu masih tidak profesional ketika salah satu paslon adalah kerabat sendiri. Pada pernyataan anggota panwaslu menjalin komunikasi dengan paslon/tim sukses parpol ketika melaksanakan tugas sebanyak 20% responden menjawab selalu dan 0% responden menjawab tidak pernah. Pada Independensi dalam kompentensi terdapat satu indikator yaitu Menjalankan Tugas dan wewenang sesuai dengan aturan.Data hasil penelitian terkait independensi anggota pengawas pemilu dalam hal menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan pada saat melakukan pengawasan dapat dilihat pada tabel 9:


tinggi yang dapat dilihat dari 7 pernyataan yang ada yaitu anggota panwaslu mengawasi dalam hal pendataan dan pemutakhiran data pemilih sebanyak 60% menjawab selalu, 28% menjawab sering, 4% menjawab kadangkadang, dan 4% menjawab tidak pernah. Hal tersebut juga terdapat pada pernyataan anggota panwaslu mengawasi pada saat masa kampanye yaitu sebanyak 72% menjawab selalu, 32% menjawab sering, 4% menjawab kadang-kadang, dan 0% menjawab tidak pernah. Namun menurut perspektif partai politik anggota panwaslu tidak menindaki ketika mengetahui terjadinya pelanggaran saat pemilihan umum yaitu sebanyak 4% menjawab selalu, 36% menjawab sering, 52% menjawab kadang-kadang, 8% menjawab tidak pernah. Selain itu pada pernyataan anggota panwaslu menolak laporan dari masyarakat/partai politik terkait dugaan pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu sebanyak 0% menjawab selalu, 8% menjawab sering, 64% menjawab kadang-kadang dan 28% menjawab tidak pernah. Dari Hasil Keseluruhan pada hasil Penelitian yang ada di atas terkait tingkat Independensi dapat digolongkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 9. Independensi dalam Aspek Kompetensi Perspektif Parpol Jawaban

12

13

Anggota Panwaslu mengawasi dalam hal pendataan dan pemutakhiran data pemilih

15

7

2

1

86

Anggota Panwaslu mengawasi pada saat masa kampanye

18

6

1

0

92

Anggota Panwaslu mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara.

19

5

1

0

93

Anggota panwaslu mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

10

5

10

0

75

Anggota Panwaslu selalu menjalankan perintah dari ketua/atasan ketika bertugas.

6

8

10

1

69

Tabel 10. Tingkat Independensi Pengawas Pemilu

Anggota Panwaslutidak menindaki ketika mengetahui terjadinya pelanggaran saat pemilihan umum.

1

9

13

2

66

Anggota Panwaslu menolak laporan dari masyarakat/partai politik terkait dugaan pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

0

3

16

7

80

No

1.

Independensi dalam Fakta

78,85%

Tinggi

61,00 %

Sedang

2.

Independensi dalam Penampilan

82,09%

Tinggi

78,36 %

Tinggi

Independensi dalam Kompetensi

72,88%

Sedang

80,14 %

Tinggi

561

Skor Total

3. Sumber : Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa skor total pada sub variabel independensi dalam Kompetensi yaitu sebesar 561. Sementara skor ideal sub variabel ini yaitu : 4x7x25 = 700. Berikut adalah perhitungan skor pada sub variabelini :

=80,14%


Berdasarkan tabel diatas tingkat independensi anggota pengawas pemilu dari perspektif pengawas pemilu sendiri dan perspektif parpol termasuk dalam kategori tingkat Independensi tinggi dan sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya independensi anggota pengawas pemilu dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori tingkat independensi tinggi dan sedang, karena dalam pelaksanaanya pengawas pemilu masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan di lapangan. Namun pengawas pemilu tetap menjalankan tugas dan

( Tinggi)

Berdasarkan tabel 9 yaitu pada sub variabel independensi dalam kompetensi yaitu pada indikator menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yaitu termasuk dalam kategori tingkat independensi

55

0Pemilu)

11

TP

Ket. Tingkat Independensi

10

KD

Angket 2 (Parpol)

9

SR

Ket. Tingkat Independensi

8

Jml Skor

SL

Angket 1 (Pengawas )

7

Pernyataan

Sub Variabel

No


wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dari tabel 4.8 diketahui bahwa dalam independensi dalam fakta anggota pengawas pemilu termasuk dalam kategori tinggi sedangkan menurut perspektif parpol termasuk dalam kategori sedang hal tersebut menunjukkan bahwasnya anggota panwaslu menilai dirinya sendiri baik dalam hal independensi dalam fakta sedangkan menurut perspektif partai politik anggota pengawas masih kurang dalam hal independensi dalam fakta seperti masih banyak pengawas pemilu yang bersifat diskriminatif dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Independensi dalam penampilan pada tabel diatas kategori tingkat independensi menurut perspektif anggota panwaslu termsuk dalam kategori tinggi hal tersebut menunjukkan bahwasanya anggota panwaslu dalam hal integritas dan profesionlitasnya termasuk tinggi hal tersebut juga menurut perspektif partai politik panwaslu termasuk tinggi hal tersebut menunjukkan bahwasanya anggota panwaslu menurut parti politik dalam hal integrits dan profesionlitas yaitu sudah baik. Independensi dalam kompetensi berdasarkan tabel diatas bahwasanya menurut anggota panwaslu termasuk dalam kategori sedang namun menurut perspektif partai politik termasuk dalam kategori tinggi hal tersebut berbeda dengan hasil 2 independensi sebelumnya yaitu menurut perspektif anggota panwaslu 2 sub varibel tersebut termasuk dalam kategori tinggi, hal tersebut menandakan bahwasanya anggota panwaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum sepenuhnya menjalankan tugasnya karena dibeberapa jawaban yang diberikan anggota panwaslu masih banyak yang menjawab kadang-kadang dan tidak pernah. Namun menurut perspektif parpol dimana mereka menganggap anggota panwaslu sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku hal tersebut juga dapat dilihat dari beberapa jawaban isian pada angket oleh anggota parpol. Beberapa jawaban tim sukses Parpol di dalam angket isian terkait independensi pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya yaitu ada yang menjawab pengawas pemilu sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku karena pengawas pemilu pada saat pelantikan sudah disumpah sehingga pada saat melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan undang-undang dan juga bertanggung jawab terhadap Tuhan terhadap apa yang dilakukannya dalam menjalankan tugas. Namun juga ada yang menjawab bahwasanya independensi pengawas pemilu masih belum sempurna yaitu masih setengah hati, dan juga dalam menjalankan tugasnya masih belum sepenuhnya.

Pengkategorian Tingkat Independensi Anggota Pengawas Pemilu Data hasil Penelitian Pengkategorian tingkat Independensi anggota pengawas pemilu mulai dari tinggi, sedang, dan rendah dapat diketahui pada tabel 11 dibawah ini : Tabel 11. Kategori tingkat Independensi Anggota Pengawas Pemilu (Angket 1) Kategori Tingkat

Skor Tingkat Independensi

Jumlah Responden

Independensi Tinggi

78-104

69 (71,9%)

Independensi Sedang

52-77

27 (28,1%)

Independensi Rendah

26-51

-


Pengkategorian tingkat independensi anggota pengawas pemilu mulai dari tinggi, sedang, dan rendah pada angket ke 2 dapat diketahui pada tabel 12 dibawah ini: Tabel 12. Kategori tingkat Independensi Anggota Pengwas Pemilu (Angket 2) Kategori Tingkat

Skor Tingkat Independensi

Jumlah Responden

Independensi Tinggi

69-92

17 (68%)

Independensi Sedang

46-68

8 (32%)

Independensi Rendah

23-45

-


Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat independensi pengawas pemilu pada angket 1 sebanyak 71,9% responden tingkat independensinya tinggi, 28,1% responden tingkat independensinya sedang. Pada tabel 4.3 tingkat independensi pengawas pemilu menurut angket 2 yaitu sebesar 68% independensi pengawas pemilu tergolong tinggi dan sebanyak 32% tingkat independensinya tergolong sedang. Dari keseluruhan angket tersebut dapat diketahui bahwasanya independensi anggota pengawas pemilu termasuk dalam kategori tinggi. Kategori tingkat independesi tinggi banyak diperoleh pada angket 1 yaitu sebanyak 71,9% sedangkan angket 2 hanya sebesar 68%. Pembahasan Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan, dan itu dapat dicapai pada tingkat tertentu. Untuk dapat mewujudkan Penyelengaraan pemilihan


umum secara jujur diperlukan sebuah penyelenggara pemilu yang Independen dimana para anggotanya memilki integritas dan kualitas yang baik. Dengan adanya sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang Independen maka tujuan yang diupayakan dapat tercapai pada tingkat tertentu. Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan dengan lancar walaupun masih ada laporanlaporan terkait pelanggaran selama pelaksanaan pemilu. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana Independensi anggota pengawas pemilu dalam Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo yaitu mulai dari panwaslu kecamatan sampai pengawas tempat pemungutan suara. Dari data penelitian bahwasanya keseluruhan jawaban responden anggota pengawas pemilu pada angket 1 sebanyak 71,9% responden tergolong dalam tingkat independensinya tinggi dan sebanyak 28,1% responden tergolong dalam tingkat Independensinya Sedang, Sedangkan dalam jawaban responden anggota parpol atau tim sukses pada angket 2 Independensi anggota pengawas pemilu sebanyak 88% responden dari partai politik tergolong dalam tingkat independensi tinggi dan sebanyak 12% responden dari parpol termasuk dalam tingkat independensi sedang. Hal tersebut dapat dikaji melalui teori Utilitarianisme yang mana dilihat dari kata Utilis yang dapat diartikan sebagai hal yang berguna atau bermanfaat dan menurut teori utilitarianisme suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat tetapi manfaat itu bukan menyangkut satu atau dua orang melainkan keseluruhan masyarakat. Dari data penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat Independensi pengawas pemilu dari perspektif panwaslu sendiri dan dari perspektif partai politik yang mana tingkat independensi pengawas pemilu paling banyak termasuk dalam kategori tinggi, hal tersbut dilihat dari kata utilis bahwasanya pengawas pemilu dapat berguna bermanfaat jika dilihat dari kategori tinggi. Berguna atau bermanfaat disini artinya sebuah lemba penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan pelaksanaan tugasnya. Dikaji melalui teori utilitarianisme menurut Stephen Toulmin. utilitarianisme dibedakan menjadi dua yaitu utilitarianisme perbuatan dan utilitarianisme peraturan. Utilitarianisme peraturan dapat diartikan bahwasanya seseorang harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku agar dapat menghasilkan kebaikan bagi bersama. Pada hal tersebut tingkat independensi anggota pengawas pemilu termasuk dalam kategori tinggi dimana dari masing-masing kategori pada angket mulai dari jujur dalam penindakan, jujur dalam pelaporan, integritas pengawas pemilu, profesionalitas pengawas pemilu dan terakhir menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai

dengan aturan yang berlaku, menunjukkan bahwasanya para anggota pengawas pemilu mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu dari keseluruhan proses tahapan dengan baik. Sehingga dilihat dari segi fungsi, pengawas pemilu sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun tidak semua anggota panwaslu memilki tingkat Independensi tinggi. Dari hasil jawaban anggota panwaslu itu sendiri dan dari jawaban tim sukses atau partai politik bahwasanya independensi panwaslu ada yang tingkat Independensinya sedang yaitu sebanyak 28,1% persen anggota pengawas pemilu memilki tingkat independensi sedang dan dari angket partai politik sebanyak 32% memiliki tingkat Independensi sedang. Dilihat dari jawaban responden anggota pengawas pemilu pada sub variabel independensi dalam kompetensi masih banyaknya anggota pengawas pemilu yang belum melaksanakan sepenuhnya tugas dan kewajiban hal tersebut didukung oleh jurnal yang ditulis oleh sulaeman (2014) yang berjudul Peran panitia Pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum Legislatif di Kota Makassar dimana peran panitia pengawas pemilu pemilu kota Makassar dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif belum melaksanakan fungsinya secara maksimal dilihat dari pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemiu mulai dari pemutakhiran data pemilu sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara. Terdapat dua nilai positif etika utilitarianisme yaitu rasionalitasnya dan uviversalitasnya. Rasionalitas dapat diartikan bahwasanya setiap anggota pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya harus rasional, tidak hanya didasarkan pada aturan-aturan yang kaku yang tidak dapat dipahami, sehingga dalam menjalankan tugasnya pengawas pemilu dapat bersifat obyektif dan tidak bersifat diskriminatif, dengan bersifat obyektif dan tidak bersifat diskriminatif artinya pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya dapat mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Universalitas, nilai yang hendak dicapai diukur berdasarkan banyaknya orang yang memperoleh kebaikan artinya dalam menjalankan tugasnya harus bersifat menyeluruh tanpa membedabedakan dengan demikian akaibat-akibbat baik dapat dicapai oleh anggota pengawas pemilu dalam melaksanakn tugasnya. Menurut suparman marzuki bahwasanya independensi bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya tingkat independensi anggota panwaslu yang rata-rata tinggi dari keseluruhan jawaban angket, hal tersebut dapat menjamin proses dan hasil dari pelaksanaan pemilu.Sehingga tingkat Independesi yang tinggi menunjukkan bahwasanya anggota panwaslu

57


menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada penelitian independensi anggota pengawas pemilu, dimana menggunakan 3 sub variabel dalam membuat angket yaitu independensi dalam fakta, independensi dalam penampilan, dan independensi dalam kompetensi. Dari ketiga sub variabel hasil penelitian independensi anggota pengawapemilu dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo masing-masing sub variabel memiliki tingkat Independensi tinggi dan sedang yang dapat dilihat pada tabel 4.10. Pada Sub variabel Independensi dalam fakta terdapat 2 indikator yaitu jujur dalam pelaporan dan jujur dalam penindakan, pada sub variabel independensi dalam penanpilan terdapat 2 indikator yaitu integitas dan profesionalitas pengawas pemilu dan pada sub variabel independensi dalam kompetensi terdapat 1 indikator yaitu menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan. Skor rata-rata ketiga sub variabel dari kedua angket yaitu memilki kategori tingkat tinggi dan sedang artinya dari masingmasing sub variabel tersebut anggota panwaslu masih kurang maksimal dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Pada angket 1 (pengawas pemilu) dilihat dari sub variabel 1 independensi dalam fakta skor tertinggi terdapat pada pernyataan panwaslu melaporkan dalam bentuk data sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan yaitu sebanyak 81% responden menjawab selalu, 14% menjawab sering, 4% menjawab kadangkadang dan 1% menjawab tidak pernah. Hal tersebut jika dilihat dari jawaban yang diberikan oleh anggota pengawas pemilu bahwasanya anggota pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan mereka melaporkan dalam bentuk data sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat diketahui apa saja terjadi dalam pelaksanaan pemilu saat di lapangan apakah terdapat pelanggaran yang serius atau tidak. Skor terendah pada sub variabel ini yaitu terdapat pada pernyataan petugas panwaslu melakukan penindakan pada setiap pelanggaran yang ditemukan yaitu sebanyak 29% responden menjawab selalu, 24% menjawab sering, 27% menjawab kadang-kadang, dan 20% menjawab tidak pernah artinya anggota panwaslu dalam penindakan masih kurang tegas dan cenderung membiarkan saja karena banyak anggota panwaslu yaitu sekitar 20% dari jumlah responden menjawab tidak pernah menindaki ketika terjadinya pelanggran namun hal tersebut juga bisa terdapat dua kemungkinan dimana pengawas pemilu bisa tidak melakukan pengawas dalam tahapan proses pemilu sehingga mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran sehinga mereka tidak pernah menindaki pelanggaran yang ada. Oleh karena itu diperlukan sikap cermat didalam lapangan sehingga

ketika terjadinya pelanggaran dapat ditidaki sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Pada sub variabel 2 Independensi dalam penampilan skor tertinggi terdapat pada pernyataan petugas panwaslu pernah menjadi anggota parpol 5 tahun terakir yaitu sebanyak 1% menjawab selalu, 0% menjawab sering, 10% menjawab kadang-kadang dan 89% menjawab tidak pernah artinya anggota panwaslu dalam waktu 5 tahun terakhir tidak pernah menjadi bagian dari anggota partai politik karena salah satu syarat untuk menjadi anggota partai politik pengawas pemilu bukan anggota partai politik sehingga independensi seorang anggota pengawas pemilu dapat terjamin keindependesiannya. Skor terendah terdapat pada pernyataan petugas panwaslu pernah diteror/diancam oleh paslon yaitu sebanyak 9% menjawab selalu, 7% menjawab kadang-kadang, 27% menjawab kadang-kadang, dan 57% menjawab tidak pernah. Hal tersebut mengartikan bahwasanya anggota panwaslu tidak pernah ditakuti ataupun diancam oleh paslon hal tersebu juga dapat diartikan bahwa anggota panwaslu masing kurang tegas ataupun mungkin anggota pawaslu dengan partai politik tidak pernah menjalin komunikasi dengan baik. Pada Sub Variabel 3 Independensi dalam penampilan skor tertinggi terdapat pada pernyataan petugas panwaslu mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 83% menjawab selalu, 7% menjawab sering, 6% menjawab kadang-kadang dan 4% menjawab tidakpernah artinya anggota panwaslu menjalankan tugasnya terutama dalam hal mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Skor terendah terdapat pada pernyataan Petugas panwaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebanyak 14% menjawab selalu, 17% menjawab sering, 32% menjawab kadang-kadang, dan 37% menjawab tidak pernah hal tersebut mengindikasikan bahwa panwaslu tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu hal tersebut dapat diartikan pula tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan tugasnya ataupun mungkin mereka tidak mengetahui adanya pelanggara yang terjadi selama pemilu. Pada angket 2 yaitu angket yang diisi oleh tim sukses atau anggota partai politik peserta pemilu dalam pilkada tahun 2015 yaitu pada sub variabel terkait Independensi dalam fakta skor tertinggi terdapat pada pernyataan anggota panwaslu ketika terjadinya dugaan pelanggaran pidana dibiarkan saja sebanyak 4% menjawab selalu, 40% menjawab sering, 36%menjawab kadang-kadang, dan 20% menjawab tidak pernah.Hal tersebut mengartikan bahwasanya anggota panwaslu dari pandangan partai politik ketika diberikan laporan terkait dugaan pelanggaran pidana dibiarkan saja ataupun tidak


ditindaki dengan tegas.Skor terendah terdapat pada pernyataan anggota panwaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membeda-bedakan paslon dilihat dari parpol atau bersifat diskriminatif. Sebanyak 32% menjawab selalu, 32% menjawab sering, 28% menjawab kadang-kadang, 8% menjawab tidak pernah. Dilihat dari jawaban anggota partai politik anggota panwaslu bersifat diskriminatif sebanyak 32% menjawab selalu dan 32% menjawab sering hal tersebut dapat diartikan bahwasanya banyak anggota panwaslu yang bersiat diskrimatif dalam menjalankan tugasnnyapada pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Pada Sub Variabel 2 independensi dalam penampilan yaitu skor tertinggi terdapat pada pernyataan Anggota panwaslu seorang PNS saat menjadi anggota pengawas pemilu yaitu sebanyak 0% menjawab selalu, 4% menjawab sering, 8% menjawab kadang-kadang, dan 88% menjawab tidak pernah. Hal tersebut menandakan anggota panwaslu bukan pegawai negeri sipil. Skor terendah terdapat pada pernyataan anggota panwaslu dalam melaksanakan pengawasan pernah diteror/diancam oleh paslon atau caleg yaitu sebanyak 20% menjawab selalu, 24% menjawab sering, 44% menjawab kadangkadang, dan 12% menjawab tidak pernahhal tersebut mengindikasikan dilihat dari pandangan partai politik anggota panwaslu dalam pelaksanaan tugasnya sering diteror/diancam oleh paslon.Hal tersebut berbeda dengan angket1 dari pengawas pemilu bahwasanya skor tertinggi terdapat pada pernyataan dalam melaksanakan tidak pernah diteror atau diancam oleh paslon atau caleg. Pada sub variabel 3 independensi dalam kompetensi skor tertinggi terdapat pada pernyataan anggota panwaslu mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 76% menjawab selalu, 20% menjawab sering, 4% menjawab kadang-kadang, dan 0% menjawab tidak pernah. Bahwasanya dari anggota partai politik anggota panwaslu melakasanakan tugasnya terutama dalam hal mengawasi proses pemungutan dan penghitugan suara. Skor terendah terdapat pada pernyataan anggota panwaslu tidak menindaki ketika mengetahui terjadinya pelanggaran saat pemilihan umum sebanyak 4% menjawab selalu, 36% menjawab sering, 52% menjawab kadang-kadang dan 8% menjawab tidak pernah.Bahwasanya anggota panwaslu dalam hal penindakan pada saat pengawasan kurang tegas dan terkesan dibiarkan saja. Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh anggota partai politik terkait independesi anggota pengawas pemilu yaitu independensi anggota pengawas sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi, ada juga yang mengatakan bahwasannya independensi anggota panwaslu masih setengah hati yaitu masih belum tegas dalam menindaki pelanggaran yang ada terjadi, mereka

menganggap pengawas pemilu masih bersifat diskriminatif dalam menjalankan tugasnya, mereka seharusnya dapat menjalankan tanggung jawabnya karena mereka sudah di sumpah sebelum menjalankan tugasnya oleh karena itu petugas panwaslu juga bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap apa yang dilakukan selama menjalankan tugasnya, sehingga anggota pengawas pemilu harus penuh rasa tanggung jawab didalam setiap pelaksanaan tugasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kinerja dari masing-masing anggota pengawas pemilu berbeda-beda sehingga independesi masing-masing orang tersebut juga berbeda, hal tersebut dari hasil penelitian independensi pengawas pemilu tidak semua orang memilki tingkat independensi tinggi namun juga ada yang meiliki tingkat Independensi sedang dan tidak ada anggota pengawas pemilu yang memiliki independensi rendah, hal tersebut dapat diartikan bahwasanya anggota pengawas pemilu independensinya sangat tinggi karena independensi anggota dari badan penyelenggara pemilu sangat diperlukan dan para anggota pengawas pemilu yang memiliki tingkat independensinya rendah, hal tersebut harus perlu ditingkatkan lagi dalam pelaksanaanaya tugas dan kewajiban di dalam pelaksnaan pengawasan pemilu di penyelenggaraan pemilu selanjutnya. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian terkait bagaimana independensi anggota pengawas pemilu dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo yaitu Independensi anggota pengawas pemilu termasuk dalam kategori tingkat Independensi tinggi dan sedang menurut perspektif anggota panwaslu maupun dari perspektif partai, hal tersebut menunjukkan bahwasanya rata-rata tingkat Independeni anggota pengawas pemilu termasuk dalam tingkat kategori yang tinggi walaupun masih ada beberapa anggota pengawas pemilu yang tingkat independensinya sedang namun tidak ada anggota pengawas pemilu yang memiliki tingkat Independensi rendah. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa anggota pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan selalu menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab, tetap profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan didalam pelaksanaan pengawasan di lapangan tidak boleh diskrimanitif dalam menindaki pelanggaran yang terjadi, hal tersebut untuk dapat terus menjaga kredibilitas dan independesi seorang anggota pengawas pemilu. Panwaslu harus lebih paham lagi

59


terkait tugas dan wewenangnya sebagai pengawas pemilu agar di dalam pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun tingkat Independensi anggota pengawas semakin tinggi sehingga proses pelaksanaan pemilu dapat terjamin hasilnya. Dari segi perspektif partai politik tingkat Independnesi anggota panwaslu sudah termasuk dalam tingkat independensi yang tinggi hal tersebut harus tetap dijaga, agar dari perspektif partai politik, para anggota pengawas pemilu sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi partai politik pendukung paslon, dalam pemilihan umum dapat menerima hasil rekapitulasi suara dan tidak ada lagi laporan-laporan dari partai politik terkait anggota panwaslu dalam menjalankan tugasnya selama pelaksanaan pemilu sehingga pemilihan umum dari tahun-ketahun semakin baik lagi dari segi para penyelanggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Prenada Media. Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta. Lubis K, Suhrawardi. 2006. Etika Profesi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Magnis, Franz dan Suseno. 1991. Etika Dasar MasalahMasalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta : Kanisius. Mariana, Dede dan Caroline Paskarina. 2008. Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu. Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. 2004. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Supriyanto, Didik. 2007. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Jakarta : Perludem UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 – Keempat 2002) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tjiptabudy, J. 2009 . Telaah Yuridis Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum di

Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol II, No 1, Juni 2009. 47-59. Marzuki, Suparman. 2008. Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk pemilu yang demokratis. Jurnal Hukum. No 3. Vol 15. Juli 2008. 412-493

INDEPENDENSI ANGGOTA PENGAWAS PEMILU DALAM PILKADA TAHUN 2015 DI KABUPATEN SIDOARJO

Recommend Documents