IMPLIKASI DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TAKALAR Oleh: Ismail Rasulong Email:
[email protected] ABSTRACT This study aimed to analyze the effect of equalization funds directly to economic growth and its impact on regional revenue Takalar. The study used secondary data were analyzed using Structural Equation Modelling (SEM). Based on the results of the study concluded that the funds Balance (through tax revenue sharing, profit sharing SDA, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Tax-sharing of province of South Sulawesi) positive effect on the Gross Domestic Product which means that the fund balance is able to enhance economic growth KabupatenTakalar, or it can also mean that the economic growth that occurred in Takalar has been determined by the Fund Balance. Economic growth is positive and significant impact on regional revenue in Takalar, especially directly to local taxes and levies.
JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 139
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah menyebabkan terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam banyak literatur disebut intergovernment fiscal relation atau dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disebut perimbangan keuangan. menurut Musgrave (1991), penerimaan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dapat bersumber dari pajak (taxes), retribusi (user charges) dan pinjaman. Hal ini secara eksplisit diatur pada pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Khusus untuk pinjaman daerah, Peraturan Pemerintah No. 107/2000 telah memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kapasitas keuangan daerah untuk meminjam. Semua pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lewat (dan seizin) pemerintah pusat, baik itu pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Ditinjau dari kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar. Demikian pula halnya dengan Daerah, dimana terjadi ketimpangan yang sangat tinggi dan bervariasi. Peranan pajak dalam membiayai Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juiga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat. berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), mulai Tahun Anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (person income tax), yaitu PPh karyawan (pasal 21) serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 140
hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerahdaerah yang tidak memiliki SDA, tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Ditinjau dari sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan masih lemah. Masalah yang seringkali muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat dan jujur. Sedangkan di sisi pengeluaran, metode penentuan prioritas dan besarnya alokasi dana untuk setiap kegiatan pemerintah daerah masih belum baik. Pemerintah daerah umumnya belum melakukan identifikasi kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan daerahnya sendiri, tetapi lebih banyak menyesuaikan dengan arahan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Situasi tersebut menyebabkan banyak layanan publik yang dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik, habih dibealanjakan seluruhnya. Pada akhirnya, kondisi seperti itu akan menurunkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkesinambungan. Masalah Penelitian 1. Apakah bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi khusus, dan bagi hasil pajak provinsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar? 2. Apakah bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi khusus, dan bagi hasil pajak provinsi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar? 3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar? JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 141
Pengelolaan Keuangan Daerah Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah menurut Rima (2001:88) adalah : 1. Tanggung Jawab, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan (setiap transaksi keuangan harus berpangkap pada wewenang hukum tertentu) dan pengawasan (tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya). 2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, Ini berarti bahwa, keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang). 3. Kejujuran; Semua urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil. 4. Hasil guna dan kegiatan bunga, Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. 5. Pengendalian; Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai. Dalam hal ini, mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran. JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 142
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Boediono (1982), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu : proses, output per kapita dan jangka panjang. Jhingan (1994), dalam hal ini mengutip pandangan Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pendapatan Asli Daerah Berbicara mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu : a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. Dana Perimbangan 3. Pinjaman Daerah 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perimbangan Keuangan Dana Perimbangan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 19 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mandanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Peraturan JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 143
Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 (1), ada tiga sumber dana perimbangan daerah, yaitu (a) Dana Bagi Hasil, (b) Dana Alokasi Umum, dan (c) Dana Alokasi Khusus. Analisis Data Model diagram jalur dari masing-masing variable dan indikator dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: BHP
BHS
DAU PJD RTD 1
Z1
PDRB
HPD PDL
1 1 1 1
e6 e7 e8 e9
DAK
BHPP
Selanjutnya model jalur hubungan antar variabel Penelitian yang nampak di Gambar 2 dapat diterjemahkan kedalam persamaan struktural sebagai berikut: PDRB = 0 + 1BHP + 2BHS + 3DAU + 4DAK + 5BHPP + e ..... (1) PAD = 0 + 1BHP + 2BHS + 3DAU + 4DAK + 5BHPP + e … (2) PAD = 0 PDRB + TDP + e ………(3) Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar (Rp) BHP = Bagi Hasil Pajak (Rp) BHS = Bagi Hasil SDA (Rp) JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 144
DAU = Dana Alokasi Umum (Rp) DAK = Dana Alokasi Khusus (Rp) BHPP = Bagi Hasil Pajak Provinsi (Rp) ABD = Anggaran Belanja Daerah (Rp) PJD = Pajak Daerah (Rp) RTD = Retribusi Daerah (Rp) HPD = Penerimaan Laba Perusahaan Milik Daerah (Rp) PDL = Pendapatan Lain Asli Daerah (Rp) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Nilai PDRB Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir (2007 – 2011). Pada tahun 2011 nilai PDRB mencapai 2.300,52 juta rupiah atau meningkat sebesar 79,85 persen dibanding tahun 2007 yang hanya 1.279,15 juta rupiah. Dan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 11,94 persen. Kontribusi PDRB Kabupaten Takalar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2007–2011 cenderung berfluktuasi. Besar kecilnya perkembangan PDRB Kabupaten Takalar berpengaruh pada besar kecilnya sumbangan PDRB Kabupaten Takalar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2007 sumbangan PDRB Kabupaten Takalar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,85 persen turun menjadi 1,82 persen pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 naik menjadi 1,84 persen selanjutnya menurun sebesar 1,74 pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 1,77 persen. Secara rata-rata selama lima tahun sebesar 1,80 persen per tahun. Sekalipun demikian, kontribusi tersebut relatif masih kecil. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Takalar pada tahun 2007 sebesar 370.365,22 juta rupiah atau terjadi pertumbuhan ekonomi 6,79 persen. Tahun 2005 nilai PDRB sebesar 392.201,42 juta rupiah. Ini berarti terjadi pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 145
5,90 persen. Tahun 2006 nilai PDRB sebesar 423.919,69 persen hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 8,09 persen. Tahun 2007 nilai PDRB sebesar 455.471,51 juta rupiah yang menunjukkan ada pertumbuhan ekonomi darti tahun sebelumnya sebesar 7,44 persen. Tahun 2008 nilai PDRB 489.969,84 juta rupiah hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya sebesar 7,57 persen. Tahun 2009 nilai PDRB sebesar 520.952,46 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya sebesar 6,32 persen. Secara rata-rata selama enam tahun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar 7,02 persen per tahun. Bila dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar lebih tinggi dimana hanya mencapai 6,83 persen. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar Pada tahun 2005 target PAD sebesar Rp 2.880.600.000,sedangkan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 2.366.730.099,-. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD pada tahun ini hanya mencapai 76,98 persen. Pada tahun 2006 realisasi penerimaan PAD hanya mencapai 71,66 persen dari target yang telah ditentukan, dimana target sebesar Rp 3.540.100.000,- dan realisasinya sebesar Rp 2.537.025.644,-. Begitu pula pada tahun 2007 realisasi hanya mencapai 91,28 persen dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan PAD melampaui dari target sebesar 120,03 persen, dimana target Rp 4.645.446.314,,- dan realisasi Rp 5.587.619.115,-. Pada tahun 2009 target penerimaan PAD sebesar 4.879.796.314,00 dan realisasinya Rp 7.310.988.255,34, artinya realisasi lebih dari target sebesar 149,21 persen. Secara rata-rata selama tahun 2005-2008 realisasi penerimaan PAD mencapai 101,32 persen. Jika dilihat dari perubahan realisasi penerimaan secara rata-rata mengalami peningkatan 27,16 persen per tahun.
JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 146
Dana Perimbangan Kabupaten Takalar Untuk tahun 2002 penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sebesar Rp 127.667.505.200,- dan tahun berikutnya yakni tahun 2003 total dana perimbangan mengalami peningkatan yang relatif tinggi yakni sebesar Rp 159.143.324.900,- atau meningkat 24,66 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2005 pendapatan pemerintah yang berasal dari dana perimbangan sebesar Rp 346.383.575.400,- atau meningkat 111,74 persen. Tahun 2006 dana perimbangan sebesar Rp. 304.041.575.450 atau menurun 12,12 persen dan tahun 2011 total dana perimbangan sebesar Rp. 401.256.850.360,atau meningkat 8,29 persen dari tahun sebelumnya. Secara rata-rata selama lima tahun total pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sebesar Rp 299.381.920.661,- per tahun atau meningkat 17,41 persen per tahun. Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan antara matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi adalah dapat diterima. Dengan diterimanya hipotesis nol, berarti tidak terdapat perbedaan antara matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi, sehingga model layak digunakan. Tabel 22 Hubungan antar Variabel Penelitian Dep
Indep
Esti mate
S.E.
PDRB
<---
DAK
PDRB
<---
BHPP
PDRB
<---
DAU
PDRB
<---
BHS
,302
PDRB
<---
BHP
-,545
PJD
<---
BHP
-,628
,074
C.R.
P
Ket.
-,088
,224
-,392
,695
TS
,918
,422
2,174
,030
S
5,238
2,663
1,967
,049
S
,376
,803
,422
TS
1,222
-,446
,656
TS
-8,498
***
S
JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 147
Dep
Indep
Esti mate -,074
RTD
<---
BHP
HPD
<---
BHP
,038
PDL
<---
BHP
-2,140
PJD
<---
PDRB
RTD
<---
HPD
<---
PDL
S.E. ,303
C.R.
P
Ket.
-,243
,808
TS
,047
,800
,424
TS
,349
-6,126
***
S
,167
,020
8,388
***
S
PDRB
,152
,082
1,868
,062
S
PDRB
-,002
,013
-,152
,879
TS
<---
PDRB
,099
,094
1,051
,293
TS
PJD
<---
BHS
-,135
,023
-5,802
***
S
RTD
<---
BHS
,363
,095
3,802
***
S
HPD
<---
BHS
,032
,015
2,114
,034
S
PDL
<---
BHS
-,446
,110
-4,047
***
S
PJD
<---
DAU
,590
,190
3,099
,002
S
RTD HPD PDL PJD RTD HPD PDL PDL HPD RTD PJD
<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---
DAU DAU DAU DAK DAK DAK DAK BHPP BHPP BHPP BHPP
-,966 1,639 3,806 ,113 ,023 ,006 ,297 ,220 ,199 ,310 -,006
,780 ,122 ,901 ,014 ,055 ,009 ,064 ,147 ,020 ,128 ,031
-1,239 13,433 4,227 8,343 ,424 ,664 4,652 1,493 9,980 2,429 -,177
,215 *** *** *** ,671 ,506 *** ,135 *** ,015 ,859
TS S S S TS TS S TS S S TS
Sumber : Lampiran 1 Dengan memperhatikan hasil analisis SEM pada Tabel 22, maka dapat dijelaskan bahwa: 1. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar. 2. Bagi hasil pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar. 3. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar.
JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 148
4. Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar. 5. Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar 6. Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten Takalar 7. Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Takalar 8. Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Takalar. 9. Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Lain-Lain Daerah Kabupaten Takalar. 10. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Takalar. 11. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Takalar. 12. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Takalar. 13. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Daerah Lain-lain Kabupaten Takalar. 14. Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Takalar. 15. Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Takalar. 16. Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Takalar. 17. Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah Lain-lain Kabupaten Takalar.
JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 149
18. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten Takalar. 19. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap retribusi daerah Kabupaten Takalar. 20. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Takalar. 21. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah lain-lain Kabupaten Takalar. 22. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten Takalar. 23. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap retribusi daerah Kabupaten Takalar. 24. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Takalar. 25. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah lain-lain Kabupaten Takalar. 26. Bagi hasil pemerintah provinsi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan daerah lain-lain Kabupaten Takalar. 27. Bagi hasil pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Takalar. 28. Bagi hasil pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah Kabupaten Takalar. 29. Bagi hasil pemerintah provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil pengolahan data seperti ditunjukkan di atas dapat diketahui bahwa dari 29 jalur hubungan variabel ada empat kategori hubungan variabel yaitu: 1. Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan meliputi (1) bagi hasil pajak provinsi terhadap produk domestik regional bruto, (2) dana alokasi umum terhadap produk domestik regional bruto, (3) JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 150
produk domestik regional bruto terhadap pajak daerah, (4) produk domestik regional bruto terhadap retribusi daerah, (5) bagi hasil sumber daya alam terhadap retribusi daerah, (6) bagi hasil sumber daya alam terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah, (7) dana alokasi umum terhadap pajak daerah, (8) dana alokasi umum terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah, (9) dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah lain-lain, (10) dana alokasi khusus terhadap pajak daerah, (11) dana alokasi khusus terhadap pendapatan daerah lain-lain, (12) bagi hasil pemerintah provinsi terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan (13) bagi hasil pemerintah provinsi terhadap retribusi daerah. 2. Variabel yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan meliputi (1) bagi hasil sumber daya alam terhadap produk domestik bruto, (2) bagi hasil pajak terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah, (3) produk domestik bruto terhadap pendapatan daerah lain-lain, (4) dana alokasi khusus terhadap retribusi daerah, dana alokasi khusus terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan (5) bagi hasil pemerintah provinsi terhadap pendapatan daerah lain-lain. 3. Variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan meliputi (1) bagi hasil pajak terhadap pajak daerah, (2) bagi hasil pajak terhadap pendapatan daerah lain-lain, (3) bagi hasil sumber daya alam terhadap pajak daerah, dan (4) bagi hasil sumber daya alam terhadap pendapatan daerah lain-lain. 4. Variabel yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan meliputi (1) dana alokasi khusus terhadap produk domestik regional bruto, (2) bagi hasil pajak terhadap produk domestik regional bruto, (3) bagi hasil pajak terhadap retribusi daerah, (4) produk domestik regional bruto terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah, (5) dana alokasi umum terhadap retribusi daerah, dan (6) bagi hasil pemerintah provinsi terhadap pajak daerah. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau Pertumbuhan Ekonomi Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (melalui bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 151
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak Provinsi) sebagian besar berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto. (pertumbuhan ekonomi). Hal ini memberikan implikasi bahwa Dana perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Pajak Provinsi telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar, atau dapat pula berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Takalar selama ini banyak ditentukan oleh Dana Perimbangan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Takalar sangat dipengaruhi oleh nilai produksi sektor pertanian dan sektorsektor jasa, dan sektor-sektor tersebut dapat memberikan kontribusi pada berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang bersifat langsung maupun bersifat stimulan terhadap pengembangan beberapa aktivitas ekonomi. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Takalar pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan kemampuan masyarakat melalui pembinaan dan peningkatan produksi serta peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka pelayanan teknis, sehingga secara akumulasi memberi penguatan kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator peningkatan kemampuan masyarakat dan dapat memberi efek terhadap peningkatan kemampuan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan sebagian besar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar, yaitu dibuktikan oleh nilai koefisien path yang positif dan nilai probability lebih kecil dari 5 persen. Hal yang sama, hasil pengujian menunjukkan pula bahwa secara parsial Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus masing-masing berpengaruh positif JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 152
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Tetapi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak Provinsi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dana perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Sedangkan Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak Provinsi belum mampu secara optimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perkembangan ekonomi suatu daerah pada umumnya ditunjukkan oleh indikator perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Bagi pemerintah daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, dan menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunannya di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan tidak sigifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada masing-masing sektoral PDRB di Kabupaten Takalar, belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah, walaupun dari tahun ke tahun (Tahun 2002-2011) PDRB mengalami peningkatan. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Takalar masih bercorak agraris, dimana peranan sektor pertanian masih cukup dominan dalam memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Takalar. Lebih dari 40 persen dari perekonomian Takalar disumbangkan oleh sektor pertanian. Walaupun sumbangannya cukup besar, namun sektor ini masih dikelola JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 153
dengan cara tradisional, sehingga dengan sendirinya belum mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Takalar, dalam hal ini adalah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Takalar telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu berupa penyempurnaan terhadap sejumlah Perda yang telah diberlakukan sebelumnya. Alasan utama yang dikemukakan dalam kaitan dilakukannya penyempurnaan ini adalah perlunya secara terus menerus Perda-Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan substansinya, terutama tarif sehingga perolehan yang diterima dari pengenaan pajak dan retribusi daerah tersebut dapat tetap memberikan penerimaan yang baik bagi perolehan pendapatan asli daerah yang diterima. Mengenai penyesuaian tarif bagi pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa alasan penyesuaian tarif lebih ditujukan agar perolehan hasil yang diterima dapat mengikuti laju inflasi dan sesuai dengan perkembangan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penyediaan layanan. Selain itu, pemerintah Takalar telah berupaya untuk memperbaiki mekanisme atau sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah. Belum ada inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menarik jenis-jenis pajak daerah yang baru. Selama ini dilakukan adalah hanya menarik pajak-pajak daerah yang telah secara tegas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memang merupakan pajak daerah yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah. Belum adanya inovasi tersebut terkait dengan sulitnya mengidentifikasi objek-objek pajak daerah yang baru. Hasil temuan dilapangan mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar merasakan masih sangat sulit untuk memperoleh objek yang dapat dikenakan pajak daerah. Selain itu, hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Takalar adalah karena tidak JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 154
ingin membebankan warga masyarakat dengan beragam pajak baru yang dapat mengganggu aktivitas warga masyarakat, terutama pajak daerah yang dapat mendistorsi kegiatan ekonomi di Kabupaten Takalar. Sektor Industri Jasa dalam hal ini adalah rumah sakit belum dikelola dengan baik, begitu pula dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Takalar masih kurang profesional. Ketidakpastian profesional pengelolaan BUMD ini dapat dilihat dari kecilnya kontribusi BUMD terhadap total pendapatan asli daerah. Keadaan ini disebabkan Sumber Daya Manusia pengelola BUMD kurang memiliki kemampuan yang profesional sebagai pengelola sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Walaupun BUMD sebenarnya memiliki power yang cukup kuat dalam melakukan kegiatan usaha karena secara langsung mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Disamping BUMD cenderung melakukan monopoli, misalnya Perusahaan Air Minum Daerah. Namun karena pengeloaanya tidak profesional, maka kekuatan-kekuatan ataupun peluang yang ada akhirnya tidak mampu dimanfaatkan oleh BUMD. Simpulan Dana Perimbangan (melalui bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi hasil pajak provinsi Sulawesi Selatan) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa Dana perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi hasil pajak provinsi Sulawesi Selatan telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar, atau dapat pula berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Takalar selama ini banyak ditentukan oleh Dana Perimbangan. Dana perimbangan sebagian besar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar, yang JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 155
berarti bahwa dana perimbangan secara keseluruhan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Hal ini disebabkan karena dana perimbangan yang terdiri dari (a) Dana Alokasi Umum sebagai pemberi kontribusi yang besar mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 14,75 persen per tahun, (b) Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan yang sangat tinggi dengan rata-rata peningkatan 420,77 persen per tahun, (c) Bagi Hasil Pajak mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 39,91 persen per tahun, (d) Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 56,99 persen per tahun, dan (e) Bagi Hasil Pajak Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dengan rata-rata 182,17 persen per tahun. Dari dana perimbangan akan memberikan trickle Down Effect baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian dan pada gilirannya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar. Produk Domestik Regional Bruto atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar, terutama secara langsung ke pajak daerah dan retribusi daerah. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada masing-masing sektoral PDRB di Kabupaten Takalar mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Daftar Pustaka Anonim, 2009, Kabupaten Takalar Dalam Angka, BPS Kabupaten Takalar Aronson, J.R., and Schwartz, E., 1996. Management Policies in Local Government Finance., The International City Management Association. Washington D.C
JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 156
Bernar,M. jones, 1996, Financial Management in The Public Sector, Penerbit McGraw-Hill Publishing Company, England. Bird, Richard, M., and Smart, Michael, 2001. Intergovernmental Fiscal Transfers : Some Lessons from International Experience, International Tax Program, Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Canada. Davey K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Terjemahan Amanullah, Penerbit UI Press, Jakarta. Elmi, Bachrul, 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta Halim, Abdul, 2001, Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Edisi Pertama, Yogyakarta. Litvack, Jennie, Ahmad, Jundid, Decentralization in Developing Washington, DC.
and Bird, Richard, 1998. Country. The World Bank,
Litvack, Jennie, Seddon, Jessica, at al, 1998, Decentralization Briefing Notes, The World Bank, Washington, D.C. Mardioasmo, 2000, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah, Yogyakarta Shah, Anwar, 2000. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economics. World Bank Policy Research Series 23. Washington, DC : The World Bank June.
JEB Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012
ISSN 1858-2192 -- 157
