IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TERHADAP PTK AKAMIGAS KEDEPAN* Oleh Rochmat Wahab
A. PENGANTAR Adalah disadari bahwa dalam era global dirasakan semakin banyak tantangan. Karena itu untuk tetap eksis dan mampu memenangkan persaingan sangat diperlukan suatu kemampuan dan keahlian yang kompetitif. Menyadari akan tuntutan tersebut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan berusaha terus untuk memberdayakan SDM-nya dengan mengadakan pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal. Yang salah satunya dapat diwujudkan dengan pendirian Akademi Mineral dan Gas (AKADEMIGAS). Untuk memperoleh kemampuan dan keahlian kompetitif dibutuhkan adanya suatu sistem pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis,dan jenjang pendidikan. Di sisi lain bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas). Berdasarkan isi dari UU tersebut Departemen ESDM sangatlah tepat untuk mengembangkan kapasitas SDM-nya melalui pendirian suatu intitusi pendidikan. Persoalannya sekarang, apakah program-program studi yang dikembangkan oleh AKAMIGAS benar adanya berdasarkan UU No 20 tentang Sisdiknas. Untuk mengetahui lebih lanjut, kiranya baik seklai dilakukan pembahasan lebih lanjut.
B. RAGAM PENDIDIKAN KEDINASAN Pendidikan Kedinasan pada hakekatnya telah lahir cukup lama seiring dengan __________ *Disampaikan dan dibahas melalui Forum Komunikasi Dosen PTK AKAMIGAS, Cepu, Blora- Jawa Tengah di Hotel Sahid Yogyakarta, pada 14 Juli 2006.
1
kehadiran dan perkembangan sektor pembangunan. Karena itulah bisa dipahami, bahwa dewasa ini banyak ragam pendidikan kedinasan. 1. Berdasarkan Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Tahun 2005 dalam Buku III tentang Perguruan Tinggi Agama dan Kedinasan, Departemen Pendidikan Nasional: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi Kedinasan di Indonesia yang telah terakreditasi di antaranya: a. Pendidikan Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan (2-D3 PS) b. Akedmi Pimpinan Perusahaan, Jakarta (5-D3 PS) c. Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta (11-S1 PS) d. ST Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta (1-S1 PS) e. ST Hukum Militer, Jakarta (1-S1 PS) f. ST Ilmu Administrasi LAN, Jakarta (5-S1 PS) g. Akademi Kimia Analis, Bogor (1-D3 PS) h. ST Ilmu Administrasi LAN Bandung (3-S1 PS) i. ST Teknologi TNI Angkatan Laut (5-S1 PS) j. Akademi Teknik Industri Makasar (3-D3 PS) k. ST Ilmu Administrasi LAN Makassar (5-S1 PS) Pada prakteknya masih banyak jenis satuan pendidikan kedinasan di Indonesia yang belum terdaftar dan terakreditasi, sehingga pada kesempatan ini sulit dikemukakan di hadapan peserta. Diharpkan informasi ini dapat menjadikan bahn pertimbangan dalam pengembangan AKIMGAS ke depan.
2. Akademi Minyak dan Gas Bumi (Sekolah Tinggi Energi dan Mineral) Berdasarkan Website Akademi Minyak dan Gas Bumi (STEM), Cepu-Blora bahwa pada tahun akademik 2005/2006 terdiri 5 Jurusan yang terdiri atas (1) Jurusan Eksploitasi – Produksi, (2) Jurusan Proses Aplikasi, (3)) Jurusan Teknik Umum, (4) Management Services, dan (5) Pemasaran dan Niaga. Demikian juga Program studinya dari Jenjang diploma I sd IV sebanyak 16 yang terdiri atas: a. Program Studi Geologi b. Program Studi Pemboran c. Program Studi Produksi
2
d. Program Studi Refrenery e. Program Studi Teknologi Gas f. Program Studi Gas Processing g. Program Studi Laboratorium Pengolahan h. Program Studi Fire & Safety i. Program Studi Utilities j. Program Studi Instrument & Elka k. Program Studi Teknik Mesin Lapangan l. Program Studi Teknik Mesin Kilang m. Program Studi Teknik Listrik Perminyakan n. Program Studi Teknik Sipil Perminyakan o. Program Studi Sistem Informatika Migas p. Program Studi Management Services Migas q. Program Studi Pemasaran Dan Niaga
Output yang dituju program Diploma-Diplomanya adalah menghasilkan SDM yang memiliki keterampilan tinggi dalam profesinya, berkeahlian sesuai dengan kualifikasi
bidang
profesinya,
serta
memiliki
kemampuan
menerapkan
keterampilan dan keahliannya secara kompeten dan profesional pada pekerjaannya.
C. PENDIDIKAN KEDINASAN MENURUT UUSPN UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 29, menyatakan Pendidikan kedinasan
merupakan
pendidikan
profesi
yang
diselenggarakan
oleh
departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Di samping itu pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang pada prakteknya program itu
3
berada setelah program sarjana atau dilpoma IV. Implikasinya bahwa tidak dibenarkan pendidikan kedinasan itu membuka program pendidikan diploma. Semua program pendidikan jenjang sarjana dan diploma diselenggarakan oleh perguruan tinggi pada umumnya, baik itu pada Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi. Pendidikan kedinasan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan keahlian dalam pelaksanaan tugas, terutama bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri baik yang ada di lingkungan departemen atau non-departemen, yang telah memiliki kualifikasi akademik baik jenjang S1 atau D4. Dengan demikian tidak dibenarkan juga calon peserta didik yang belum memiliki kualifikasi minimal sarjana atau berdilpoma empat. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Artinya bahwa pendidikan kedinasan bisa dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dengan program utuh sekitar 3840 sks dalam satu waktu utuh melalui suatu institusi pendidikan tertentu, atau salah satu satuan pendidikan tinggi, apakah institut atau sekolah tinggi melalui jalur pendidikan formal, atau melalui jalur pendidikan non formal, misalnya dengan earning credit systems. Jika pendidikan kedinasan merupakan suatu pendidikan profesi, maka pendidik dan tenaga kependidikannya, seharusnya memiliki kualifikasi minimal jenjang pendidikan magister (S2). Hal ini sejalan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN pada pasal 42 yang berbunyi bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi
minimal dan
sertifikasi
sesuai
dengan
jenjang kewenangan
mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu diperkuat oleh UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 46
bahwa (1) Kualifikasi
akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian; (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana; (3) Setiap orang yang memiliki
4
keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen; dan (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (c) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi. Pendidikan kedinasan merupakan institusi pendidikan yang di bawah naungan Departemen atau Non Departemen yang pembiayaannya menjadi tanggung
jawab
APBN
lewat
departemen
atau
nondepartemen
yang
bersangkutan. Jika Departemen atau Nondepartemen menyelenggarakan pendidikan di luar cakupan pendidikan kedinasan, maka tanggungga jawab pembiayaannya di luar APBN (yang ada di departemen atau nondepertemen yang bersangkutan. D. IMPLEMENTASI UU SISDIKNAS TERHADAP AKAMIGAS (STEM) UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada hakekatnya adalah mengatur semua kegiatan pendidikan baik melalui semua jenis dan jenjang pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Dengan demikian tidaklah salah jika Departemen ESDM melalui Badan Diklatnya mengembangkan suatu program pendidikan bagi SDM-nya untuk terus meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahliannya, sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif. Seiring dengan disyahkannya UU Sisdiknas, adalah langkah yang tepat bagi Badan Diklat Departemen ESDM untuk merubah institusinya yang semula Akademi Minyak dan Gas Bumi (AKMIGAS) menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM), karena Pendidikan Kedinasan pada hakekatnya adalah suatu pendidikan prefesi, yang penyelenggaraannya bagi lulusan S1 atau Diploma IV. Secara yuridis dan akademik, Sekolah Tinggi adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang berhak menyelenggarakan program profesi, selain universitas atau institut. Tentu saja Sekolah Tinggi dapat saja menyelenggarakan program sarjana dan diploma. Sebaliknya Akademi adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang hanya berhak menyelenggarakan program dilploma, sehingga Akademik tidak pada tempatnya menjadi suatu pendidikan kedinasan.
5
Mengingat Departemen ESDM masih memerlukan tenaga terampil dan semi profesional yang membutuhkan pendidikan jenjang diploma, maka penyelenggaraan pendidikannya tidak harus di bawah pendidikan kedinasan, melainkan di bawah payung pendidikan tinggi pada umumnya. Dengan demikian Departemen ESDM melalui Badan Diklatnya hanya berhak menyelenggarakan pendidikan kedinasan baik melalui jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan non-formal. Adapun calon peserta didiknya dapat merekrut dari pegawai negeri sipil maupun calon pegawai negeri. Yang penting mereka sudah memiliki kualifikasi sarjana atau diploma IV. Menyangkut soal pendidik dan tenaga kependidikan untuk STEM, berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No.14 tahun 2005, maka yang dosen untuk STEM harus berkualifikasi minimal S2 atau yang memiliki prestasi luar biasa yang sangat dibutuhkan oleh STEM. Dengan demikian untuk dapat menjamin standar pendidik dan tenaga kependidikan pada STEM, diharapkan sekali semua dosen dapat segera memenuhi kualifikasi tersebut.. Berkenaan dengan pendanaan, bahwa penyelenggaraan STEM sebagai pendidikan kedinasan sepenuhnya mendapat dukungan biaya dari APBN lewat Departemen ESDM. Sementara itu STEM dapat saja menyelenggarakan program Sarjana (S1) atau diploma I sd IV, namun pembiayaannya tidak menjadi begian dari pendidikan kedinasan (yang bersumber dari APBN), melainkan dapat diatasi oleh swadaya lembaga, yayasan atau seharusnya berhak juga mendapatkan subsidi pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. E. PENUTUP Kebutuhan merespon tuntutan dan tantangan global dalam berbagai setor, khususnya sektor energi dan sumber daya mineral tidak dapat dihindari. Untuk mengatasinya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen ESDM merupakan langkah mutlak. Pendidikan dam pelatihan yang dilaksanakan seharusnya meinimal memenuhi rambu-rambu akademik dan legal formal, sehingga hasil yang dicapai tidak
6
hanya
pencapian
profesionalisme, melainkan
juga
output atau
lulusan
pendidikan dan pelatihannya mendapat jaminan hukum. Dengan dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2003, maka AKADEMIGAS perlu
sekali
melakukan
rekonstruksi
sistem
kelembagaan,
sehingga
keberadaannya dapat memberikan jaminan akuntabilitas publik, yang pada akhirnya
dapat
memuaskan
semua
stakeholders.
Semoga
Renstra
Kelembagaan segera dapat terwujud guna melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif secara nasional dan internasional.
7
Daftar Pustaka Balderston, Frederick E. (1995), Managing Today’s University: Strategies for Viability, Change, and Excellence, Second Edition, San Francisco: JosseyBass Publishers, Birm baum, Robert, (1992), How Academic Leadership Works: Understanding Success and Failure in the College Presidency, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Departemen Pendidikan Nasional (2003), Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional (2005), Undang-undang No. 14 tahun 2004 tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional (2005), Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Tahun 2005 : Buku III tentang Perguruan Tinggi Agama dan Kedinasan, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Depdiknas
8
