141
IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Dwi Nursepto dan Yoserizal FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 Abstract: Implementation Parking Levy Public Road. The purpose of this study is to investigate and analyze the implementation of the Perda No. 19 Tahun 2001 on the edge of the parking levy on public roads in Kuantan District Singingi. This research was conducted at the Department of Transportation, Communication and Information Singingi Kuantan district, where the informant research is that the implementers of Transport Department of Communication and Information and the recipient policy that is parked on the edge of the public road. Data collected by interview and observation techniques, after the data was collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis. The result showed that the implementation of the edge of the parking levy pretty well summed up the public road. While the dominant factor found is the factor affecting the implementation of the implementing agency policies and environmental factors. Abstrak: Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan penerima kebijakan yaitu masyarakat yang parkir ditepi jalan umum. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum disimpulkan cukup baik. Sedangkan ditemukan faktor yang dominan mempengaruhi implementasi adalah faktor instansi pelaksana kebijakan dan faktor lingkungan. Kata Kunci: Perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
PENDAHULUAN Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan azas desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah, maka pemerintahan pusat menyerahkan kepada daerah sumber-sumber keuangan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran non rutin. Selanjutnya, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi melalui sumber-sumber pembiayaan berdasarkan disentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan itu, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan pertanggungjawaban yang jelas antar tingkat pemerintahan. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu digali adalah retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2007 dan 2008 mengalami pencapaian penerimaan yang maksimal karena mampu melebihi target yang sudah ditetapkan. Namun seterusnya
pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan penerimaan yang signifikan yaitu hanya terealisasi 75,99 % dan 75,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu dua tahun terakhir yang tentunya perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengupayakan penerimaan yang maksimal. Karena salah satu kriteria penetapan target penerimaan retribusi daerah adalah berdasarkan target pada tahun sebelumnya yang memperhitungkan kenaikan target setiap tahunnya ± 5 %. Salah satunya dengan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan yang selama ini sudah dilakukan, dalam upaya menemukan hambatanhambatan yang ditemukan dalam proses penerimaan retribusi daerah. Sebab apabila penerimaan retribusi daerah selalu mengalami penurunan akan memberikan dampak negatif bagi penerimaan PAD dan APBD. Jenis retribusi daerah yang perlu ditingkatkan penerimaannya adalah retribusi parkir di tepi 141
142 Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, Maret 2013, hlm. 101-218
jalan umum. Dimana pemungutan retribusi ini berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2008. Dimana berdasarkan peraturan daerah tersebut yang menjadi subjek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pemilik/ pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan objeknya adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan pengaturan parkir di tepi jalan umum. Karena retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan parkir di tepi jalan umum. Melalui penetapan lokasi dan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, maka pemerintah daerah juga menetapkan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sudah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2008 tentang penyesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Besaran retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan untuk satu kali parkir. Terjadi penyesuaian besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang bertujuan untuk memberikan kontribusi penerimaan yang signifikan bagi retribusi parkir di tepi jalan umum. Penyesuaian tarif yang dilakukan juga berdasarkan ruang parkir yang disediakan dan perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana dengan adanya penyesuian tarif ini akan terjadi peningkatan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi penerimaan retribusi daerah secara umum. Petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum adalah petugas yang telah ditunjuk Bupati dengan menggunakan tandatanda khusus yang bentuknya juga ditetapkan oleh Bupati. Organisasi pelaksana pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. Oleh karenanya petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum ditentukan pihak Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
Berdasarkan kewenangan yang telah diterima oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, maka lembaga ini diwajibkan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum semaksimal mungkin. Dari data yang diperoleh bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Frekuensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya apabila dikelola dengan serius dan strategi yang tepat, maka peneriman retribusi parkir di tepi jalan umum akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum. Namun pencapaian penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang diperoleh akan berkurang apabila petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum tidak bekerja maksimal. Oleh sebab itu kemampuan petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum sangat dibutuhkan untuk bisa melakukan penerimaan secara maksimal, serta meminimalisir penyelewengan-penyelewengan dalam penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Misalnya ada petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang nakal, dengan tidak menyetorkan hasil penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut pada jalan-jalan tertentu. Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang akhirnya berpengaruh kepada tujuan kebijakan. Sebab tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nogi (2003) yang mengatakan tujuan implementasi kebijakan adalah menetapkar arah agar tujuan lain kebijakan dapat dirahasiakan.
Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Dwi Nursepto dan Yoserizal)
Lebih lanjut Wahab (1990) mengemukakan secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan Negara diwujutkan sebagai outcome kegitan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab fungsi implementasi mencakup penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut policy delivery system, yaitu sistem penyampaian/penerusan kebijakan Negara. Dimana biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau khusus dirancang serta diadakan menuju tercapainya tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Menurut Nogi (2003) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Sedangkan memurut Grindle (1980) implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yarg, akan memperoleh apa dan suatu kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kuantan Singingi. METODE Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode mixed melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (deskriptif) dan menjelaskan (explanatory atau confirmatory) tentang implementasi Perda No. 19 Tahun 2001 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan
143
rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana implementasi Perda No. 19 Tahun 2001 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kuantan Singingi. HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam menilai implementasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum digunakan teorinya Ripley and Franklin serta Mater and Horn yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari: 1. Kepatuhan Birokrasi Dalam implementasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001, kepatuhan birokrasi dilihat dari kepatuhan pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum dan kepatuhan pembayar retribusi parkir di tepi jalan umum. Kepatuhan pemungut retribusi parkir ditepi jalan umum dimulai dari penetapan standart opersional yang jelas dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut. Karena apabila SOP tidak dipersiapkan dengan matang, maka kemungkinan penyelewengan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum akan mudah terjadi. Sehingga dibutuhkan kejelasan SOP untuk membagi kerja dan pertanggungjawaban tugas dalam pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum. Proses ini juga menyangkut kepada penentuan para juru pungut parkir dan juru pungut kepada petugas parkir yang berada ditepi jalan umum. Selain itu juga kepatuhan dapat ditinjau dari pembayar retribusi parkir di tepi jalan umum, dimana kepatuhan ini dilihat dari keinginan masyarakat untuk membayar retribusi parkir ditepi jalan umum dan juga kepatuhan petugas parkir dalam meminta retribusi parkir yang dibebankan kepada masyarakat. Proses ini tentunya dilakukan melalui pengawasan terhadap petugas pemungut parkir ditepi jalan umum yang sudah ditunjuk dalam upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.
144 Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, Maret 2013, hlm. 101-218
2. Kelancaran Prosedur-prosedur Rutinitas Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001, kelancaran prosedur-prosedur rutinitas ditinjau dari penilaian kinerja petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum dan pengawasan kinerja petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum. Melakukan penilaian terhadap kinerja pemungut retribusi parkir ditepi jalan umum memang perlu dilaksanakan, dalam upaya mengetahui pencapaian kinerja atau target yang diberikan. Karena dengan melakukan penilaian kinerja ini, pihak organisasi akan mengetahui kelemahankelemahan dalam proses pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum. Sehingga dengan mengetahui kelemahan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum, pihak pelaksana kebijakan dapat mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan. Misal saja ada permasalahan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, pihak organisasi bisa melakukan identifikasi permasalahan dengan melihat kinerja yang dihasilkan oleh petugas pemungutnya. Dari hasil identifikasi yang dilakukan ditemukan adanya petugas parkir yang ilegal berada dilokasi-lokasi parkit ditepi jalan umum yang telah ditetapkan. Maka pihak pelaksana kebijakan bisa menginventarisasi petugas parkirnya dan merazia petugas parkir yang ilegal ditempattempat yang sudah ditetapkan sebagai wilayah parkir ditepi jalan umum. 3. Kinerja Kebijakan Dalam implementasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum, kinerja kebijakan dapat ditinjau dari motivasi petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum dan produktivitas pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Motivasi yang tinggi memang sangat dibutuhkan dalam upaya memaksimalkan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum. Sebab motivasi yang dimiliki atau diberikan oleh pimpinan akan menjadi spirit tersendiri bagi petugas parkir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk
motivasi yang paling merangsang kinerja petugas parkir biasanya adalah insentif kerja, dimana petugas parkir akan mendapat penghasilan tambahan apabila bisa memenuhi target pemungutan yang ditetapkan oleh pihak lembaga pengelola. Namun celakanya lembaga pengelola retribusi parkir ditepi jalan umum tidak memberikan target bagi setiap individu petugas parkir. Sehingga pencapaian target dihitung secara keseluruhan saja, apabila memenuhi target dalam setiap bulannya maka petugas parkir akan menerima insentif dari pihak instansi. Kondisi ini tentunya tidak akan memberikan penjelasan yang mendetail tentang kinerja petugas parkir secara individu. Selain itu juga kinerja kebijakan juga dinilai melalui produktivitas yang dihasilkan dalam pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum. Kemampuan menghasilkan produktivitas yang tinggi sangatlah perlu, agar target yang ditetapkan dalam pencapaian penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum bisa terwujud. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Proses implementasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 pasti dipengaruhi oleh faktorfaktor tertentu. Dimana faktor-faktor tersebut bisa saja menyebabkan terjadinya kegagalan dan keberhasilan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji faktorfaktor yang mempengaruhinya berdasarkan teorinya Meter and Horn serta Grindle. Teori mereka ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pada dasarnya dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu faktor kebijakan itu sendiri, faktor lembaga atau instansi pelaksana dan faktor lingkungan. 1. Faktor Kebijakan Itu Sendiri Tujuan dan manfaat dalam penyusunan sebuah kebijakan biasanya sudah sangat jelas. Karena sebuah kebijakan dibentuk atau dibuat memang memiliki tujuan dan manfaat tertentu, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu strategis di daerah. Penerbitan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001, juga memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Sebab
Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Dwi Nursepto dan Yoserizal) 145
peraturan daerah ini diterbitkan dalam upaya menjawab kebutuhan daerah akan peraturan yang bisa memberikan sumbangsih pemasukan bagi PAD. Dimana penentuan objek PAD ini dilakukan berdasarkan penelaahan dan penganalisisan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karenanya tujuan diterbitkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 ini seyogianya adalah untuk memberikan kontribusi yang positif bagi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Faktor Lembaga atau Instansi Pelaksana Faktor instansi pelaksana kebijakan yang ditunjang dari SDM yang berkualitas masih kurang sekali. Dimana pendelegasian wewanang dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 kepada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi memang sudah tepat. Namun kesiapan lembaga akan SDM yang akan melakukan pengelolaan implementasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 masih belum maksimal. Ketidaksiapan SDM yang paling menonjol adalah pada petugas parkir yang akan bertugas sebagai implementor Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 di lapangan. Karena memilih petugas parkir yang berkualitas dari segi pendidikan memang tidaklah mungkin, namun menemukan petugas parkir yang memiliki integritas dalam kerja bisa-bisa jasa. Sebab integritas kerja bukan hanya dimiliki oleh individu yang mempunyai pendidikan yang tinggi. 3. Faktor Lingkungan Faktor lingkungan yang ditinjau dari komunikasi dan sikap pelaksana kebijakan masih berjalan kurang baik. Dimana belum tercipta komunikasi yang terarah dari proses implementasi kebijakan yang dilakukan. Karena masih ada ditemukan petugas parkir yang belum paham betul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Fakta ini tentunya akan berhubungan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan. Banyak petugas parkir yang belum bisa melakukan komunikasi dengan baik kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan. Se-
harusnya petugas parkir harus bisa memberikan pelayanan parkir yang maksimal dan memuaskan, agar masyarakat dapat dengan suka rela membayar retribusi parkir yang dibebankan. Namun sebaliknya apabila petugas parkir tidak bertanggung jawab kepada kerjanya dan tidak memberikan pelayanan parkir yang memuaskan kepada masyarakat, maka akan timbul keengganan dalam diri masyarakat untuk membayar retribusi parkir yang dibebankan. KESIMPULAN Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum disimpulkan cukup baik. Artinya pihak pelaksana kebijakan atau implementor masih bisa melaksanakan kebijakan tersebut dengan cukup baik. Dimana tingkat kepatuhan (compliance) birokrasi dan kelancaran prosedur rutunitas sudah cukup bisa dilaksanakan. Walaupun dalam kinerja kebijakan belum bisa berjalan dengan baik dan masih membutuhkan pembenahan-pembenahan yang dapat menciptakan implementasi yang baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi faktor yang dominan mempengaruhi adalah faktor instansi pelaksana kebijakan dan faktor lingkungan. Dalam faktor instansi pelaksana kebijakan belum mampu memberikan kontribusi yang positif kepada SDM pelaksana kebijakan. Dimana para implementor kebijakan masih memiliki integritas yang rendah terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sedangkan faktor lingkungan yang terlaksana masih menunjukkan ketidakmampuan implementor kebijakan untuk berkomunikasi dan bersikap yang baik kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan. DAFTAR RUJUKAN Dunn N. William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University. Grindle. 1980. Policy Content and Context in Implementation Princeton. New Jersey: University Press.
146 Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, Maret 2013, hlm. 101-218
Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang, Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Santoso. 1998. Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
