IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Jurnal Governance, S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2012 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id/index.php/jurnalilmupemerintah/

IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Selvi Nurdiana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Untan

Email: [email protected].

Abstrak : Judul penelitian ini adalah “implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum di kecamatan nanga pinoh kabupaten melawi”. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang masih belum 100 % dapat mencapai target retribusi yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementator tidak mengetahui besar tarif parkir yang tertera di dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum, masih kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki dari segi kuantitasnya yaitu petugas dilapangan (juru parkir), masih kurangnya sumberdaya peralatan sebagai penunjang yaitu lahan parkir yang sempit, disposisi / sikap juru parkir yang tidak menggunakan kelengkapan selama perparkiran dilaksanakan. Untuk rekomendasi pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi Peraturan Daerah mengenai tarif dasar perparkiran melalui sosialisasi dapat pula dengan menambahkan plang dilokasi tertentu mengenai tarif parkir, untuk sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan penambahan petugas parkir dilapangan, sumberdaya keuangan dengan melakukan penganggaran untuk kelengkapan petugas di lapangan dan menetapkan target retribusi disesuaikan dengan kondisi dilapangan, disposisi pelaksana dilapangan dapat ditingkatkan dengan memberikan reward, dan melakukan peningkatan koordinasi antar implementator kebijakan. Kata Kunci : Kebijakan, Retribusi Parkir dan Kontribusi PAD. Abstact : The title of this research is “retribution implementation park by the side of public road in Nanga Pinoh District Office in Melawi Regency”. The title of this research concern was retribution implementation park by the side of public road which still not yet 100% can reach the retribution goals which have been specified. This research is qualitative research. Conclusion in this research is implementators do not know big of tariff park which as describe in by law of concerning retribution park by the side of public road, still the lack of resources of human being owned from its amount facet that is field worker, still the lack of resources equipments as supported that is farm park narrow, disposition / expert attitude park which do not use the equipment of during parking implementation. For the recommendation of retribution implementation. For the recommendation of retribution implementation park by the side of public road give the congeniality and understanding to society of concerning content of by law of concerning elementary tariff of parking of through socialization earn also by enhancing certain location nameboard hit the tariff park, for the resources of human being can be condused with the worker addition park the field, resources finance by conducting budgeting for the equipment of worker in field and specify the retribution goals adapted for by a field condition, disposition of field executor can be improved by giving reward, and conduct the improvement of coordination usher the implementator policy. Keyword : Policy, Retribution Park and Contribution PAD.

Selvi Nurdiana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

1


Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Di

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam

rangka

Tepi Jalan Umum

melaksanakan

program yang menjadi urusan rumah tangga daerah, diperlukan adanya pembiayaan guna pelaksanaan aktivitas – aktivitas daerah

N

Tahu

o

n

1

Target

Realisa

Persen

si

tase 45,18

Tahun

29.700.

13.419.

tersebut. Sumber pemenuhan pembiayaan

Angga

000

800

aktivitas – aktivitas daerah tersebut yaitu

ran

melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD),

2008 Tahun

63.000.

17.895.

daerah. Melihat kondisi minimnya PAD di

Angga

000

000

Kabupaten

ran

Tahun

37.800.

20.745.

Angga

000

000

PAD salah satunya dari sektor retribusi

Melawi,

maka

untuk

2

itu

pemerintah Kabupaten Melawi lebih kreatif untuk mengoptimalkan potensi yang ada

3

Melawi tahun 2011 adalah sebesar Rp. 17, 5 Namun

hingga

pertama

tahun

2011,

sebanyak Rp.

pada baru

5 miliar atau 28,10 persen

54,85 %

ran

semester terealisasi

28,40%

2009

guna pemenuhan kebutuhannya. Target PAD

miliar.

%

2010 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi

atau belum sampai 50 persen dari target Berdasarkan tabel diatas bahwa

(http://article.wn.com/view/2011/08/12/PAD). Salah satu upaya yang dilakukan badan

implementasi

pemerintah

lapangan

untuk

meningkatkan

PAD

peraturan

masih

daerah

menemui

ini

di

berbagai

tersebut adalah dengan lebih memanfaatkan

permasalahan yang muncul, dimana realisasi

potensi daerah yang ada, salah satu potensi

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

tersebut adalah retribusi parkir. Oleh karena

umum masih belum dapat mencapai target

itu badan pemerintah mengeluarkan suatu

sebagaimana yang diharapkan yaitu 100%.

kebijakan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 15

Kecamatan

Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir di Tepi

peningkatan jumlah kendaraan bermotor

Jalan Umum.

setiap

Nanga

tahunnya,

Pinoh

seharusnya

mengalami

dengan

bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini dibarengi dengan peningkatan retribusi parkir pula. Berikut dapat dilihat pada tabel besarnya peningakatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Melawi.


2


Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten

1.

implementasi retribusi parkir di

Melawi Tahun 2008 – 2010 N

Ta

o

hu

Kend araan Roda Dua

n 1

20

12.84

08

3

20

13.68

09

5

20

15.70

10

6

Kend araan Roda Empa t

Kend araan Roda Enam

267

188

Mendiskripsikan komunikasi

tepi

jalan

Kecamatan

Ju 2.

206

Mendiskripsikan sumberdaya

di

13.

tepi

jalan

14.

233

Nanga

3. Mendiskripsikan

Pinoh

disposisi

tepi

jalan

umum

16.

Kecamatan

401

Kabupaten Melawi. 4.

Sumber : Samsat Kabupaten Melawi

di

implementasi retribusi parkir

226 462

umum

Kabupaten Melawi.

di 3

Pinoh

implementasi retribusi parkir

h

298 335

Nanga

di

Kabupaten Melawi. mla

Kecamatan

2

umum

Nanga

Pinoh

Mendiskripsikan birokrasi

di

struktur implementasi

Dari tabel diatas dapat dilihat

retribusi parkir di tepi jalan

perkembangan jumlah kendaraan bermotor

umum di Kecamatan Nanga

setiap tahunnya, untuk perkembangannya

Pinoh Kabupaten Melawi.

pada tahun 2008 ke 2009 adalah sebanyak 928

kendaraan

bermotor

dan

perkembangannya pada tahun 2009 ke 2010 adalah sebanyak 2.175 kendaraan bermotor, ini mengalami perkembangan yang cukup

1.3 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui

bagaimana

tinggi pada tahun 2010. Tetapi peningkatan

penyaluran komunikasi dalam

jumlah

hal

kendaraan

dibarengi

dengan

bermotor

ini

meningkatnya

tidak jumlah

pendapatan retribusi parkir yaitu pada tahun 2008 ke 2009 retribusi parkir mengalami peningkatan sebesar

memberikan

informasi

mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum. 2. Mengetahui

bagaimana

Rp.4.475.200,- dan

sumber daya yang dimiliki

pada tahun 2009 ke 2010 retribusi parkir

dalam pelaksanaan retribusi

justru mengalami penurunan yaitu hanya

parkir di tepi jalan umum.

sebesar Rp.2.850.000. 1.2 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah

3. Mengetahui

bagaimana

disposisi/sikap implementator dalam

melaksanakan

dan

untuk : Selvi Nurdiana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

3

Jurnal Governance, S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2012 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id/index.php/jurnalilmupemerintah/ masyarakat. setelah kebijakan dikeluarkan menjalankan retribusi parkir di

maka akan diimplementasikan sebagai upaya

tepi jalan umum.

untuk mencapai tujuan sebagaimana telah

4. Mengetahui

bagaimana

ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan suatu

antara

implementsi kebijakan dapat diukur / dilihat

implementator

dalam

dari proses, itu artinya terdapat proses

melaksanakan

dan

evaluasi didalamnya dengan melihat apakah

struktur

birokrasi

menjalankan retribusi parkir di

pelaksanaan kebijakan ini

telah

sesuai

tepi jalan umum.

dengan apa yang telah ditetapkan dan apakah tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai / tidak sesuai dengan apa yang

II. KERANGKA TEORI DAN

diharapkan. Hal ini dipertegas kembali

METODOLOGI

dengan

2.1 Kerangka Teori Anderson (dalam Waluyo, 2007:42) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku

atau

memecahkan

sekelompok suatu

pelaku

masalah

guna

“sekali usulan kebijakan telah diterima dan disyahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk Implementasi

kebijakan menurut Lester dan Stewart Jr (dalam Agustino 2006:139) mengatakan

“Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur / dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai / tidaknya tujuan – tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai / tidaknya tujuan – tujuan yang ingin diraih”. Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu

untuk

kepentingan

(2008:112)

suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk

(guide

lines)

yang

telah

ditetapkan”. Dalam

pendekatan

Edward

III

(dalam Agustino, 2006:149), terdapat empat variabel

yang

sangat

menentukan

keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu

kebijakan

yaitu

:

komunikasi,

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa

bahwa:

Widodo

bahwa “ukuran keberhasilan pelaksanaan

tertentu”.

Islamy (dalam Waluyo 2007:51) bahwa

diimplementasikan”.

pernyataan

yang

akan

mereka

kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Terdapat tiga indikator yang

dapat

dipakai

dalam

mengukur

keberhasilan variabel komunikasi tersebut, Edward (dalam Agustino, 2006:150) yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Sumberdaya, indikatornya terdiri dari Staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Edward III mengemukakan bahwa “faktor

seluruh


4


sumberdaya ini mempunyai peranan penting

yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target

dalam

kebijakan publik yang ditentukan”.

implementasi

kebijakan”.

Sumberdaya yang dimaksud meliputi : sumber

daya

manusia,

sumber

“Evaluasi kebijakan publik tidak

daya

hanya untuk melihat hasil atau dampak, akan

anggaran, sumber daya peralatan dan sumber

tetapi dapat pula digunakan untuk melihat

daya informasi dan kewenangan.

proses

pelaksanaan

suatu

kebijakan

Disposisi atau sikap dari pelaksana

dilaksanakan” (Widodo, 2008:112). Masih

kebijakan, para pelaksana kebijakan tidak

menurut Widodo bahwa evaluasi kebijakan

hanya harus mengetahui apa yang akan

publik dibedakan dalam dua macam tipe,

dilakukan

memiliki

pertama adalah tipe evaluasi hasil dan yang

kemampuan untuk melaksanakannya. Hal –

kedua adalah evaluasi proses. Evaluasi

hal penting dalam variabel disposisi, Edward

proses adalah apakah pelaksanaan suatu

(dalam

kebijakan telah dilaksanakan sesuai petunjuk

tetapi

juga

Agustino,

harus

2006:152)

yaitu

pengangkatan birokrat dan insentif.

pelaksanaan yang telah ditentukan. “Ukuran

pelaksanaan

keberhasilan pelaksanaa suatu kebijakan

kebijakan ini menuntut adanya kerjasama

adalah kesesuaian proses implementasi suatu

banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana

kebijakan dengan garis petunjuk (guide

sebuah kebijakan harus dapat mendukung

lines)”.

kebijakan yang telah diputuskan secara

2.2 Metodologi

Struktur

Birokrasi,

politik dengan jalan melakukan koordinasi

Jenis penelitian yang digunakan

dengan baik. Dengan koordinasi yang baik

dalam

maka akan adanya satu kesatuan tujuan antar

penelitian kualitatif. Langkah – langkah

implementator, dengan kesatuan tujuan ini

penelitian

maka implementasi suatu kebijakan akan

penelitian dan penelitian lapangan. Tempat

lebih terarah.

penelitian yaitu berlokasi di Kecamatan

penelitian

yaitu

ini

adalah

dengan

metode

melakukan

Faktor – faktor yang mepengaruhi

Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dan waktu

keberhasilan implementasi suatu kebijakan

penelitian selama berada di lapangan adalah

tersebut dapat digunakan sebagai acuan

satu bulan. Subjek penelitian adalah Kepala

dalam

Dinas

proses

evaluasi

implementasi

Perhubungan,

Perhubungan

implementasi kebijakan mengenai retribusi

Prasarana

parkir

Evaluasi

Koordinator Titik Parkir, Juru pakir di

Muhadjir

Kecamatan Nanga Pinoh dan Konsumen /

tepi

jalan

kebijakan

publik

(Widodo,

2008:112)

umum.

menurut

Seksi

Bidang

kebijakan publik, dalam hal ini yaitu

di

Darat,

Kepala

Perhubungan

Sarana Darat,

dan Staff,

“suatu

pengguna jasa parkir. Objek penelitian

proses untuk menilai seberapa jauh suatu

adalah Pelaksanaan Retribusi parkir di tepi

kebijakan publik dapat membuahkan hasil,

jalan umum di Kecamatan Nanga Pinoh

yaitu dengan membandingkan antara hasil

Kabupaten Melawi. Instrumen penelitian


5

merupakan

Jurnal Governance, S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2012 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id/index.php/jurnalilmupemerintah/ adalah

peneliti

itu

Teknik

jalan karena tata kota yang salah. Pada tahun

pengumpulan data yaitu melalui observasi,

2008 ke 2009 terjadi kenaikan target

wawancara

Teknik

retribusi yang sangat signifikan yaitu dari

analisis data menggunakan model Miles and

Rp. 29.700.000,- menjadi Rp. 63.000.000,-,

Huberman. Teknik keabsahan data (uji

tetapi

validitas) menggunakan triangulasi sumber,

penurunan target retribusi kembali yaitu

triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

menjadi Rp.37.800.000. itu terjadi karena

dan

sendiri.

dokumentasi.

pada

tahun

2010

mengalami

target retribusi pada tahun 2009 tidak sesuai

III. HASIL PENELITIAN DAN

dengan kondisi real di lapangan yaitu

PEMBAHASAN

dengan lahan parkir yang minim. Oleh

3.1 Hasil Penelitian

karena itu pada tahun 2010 mengalami

3.1.1. Hasil Wawancara

penurunan target retribusi yang disesuaikan

Peraturan retribusi parkir di tepi

dengan kondisi kenyataannya di lapangan.

jalan umum telah dikomunikasikan kepada

Dalam pelaksanaan perparkiran ini jumlah

masyarakat dan para petugas di lapangan

personil di lapangan masihlah minim, tidak

melalui proses sosialisasi dengan turun

sesuai dengan luas lahan parkir yang

langsung

ada.Pengetahuan

ke

lapangan

masyarakat dan

yang

dimiliki

oleh

melalui media massa, kendalan – kendala

pelaksana di lapangan mengenai tarif dasar

yang dihadapi dimana sebagian masyarakat

yang telah di tetapkan di dalam peraturan

bertanya dan meminta kejelasan mengenai

mengenai retribusi parkir ini sangatlah

manfaat dari retribusi ini.

kurang dimiliki, ini terbukti dari beberapa

Sumberdaya penunjang pelaksana

wawancara kepada nara sumber yang justru

sudah

menanyakan kembali berapa tarif dasar yang

menunjang seperti aktor yang terlibat tau apa

ditetapkan di dalam Peraturan tersebut.

tugas

didalam

Sehingga rata – rata petugas parkir menarik

perparkiran, identitas – identitas pengenal

tarif sebesar Rp 1.000 untuk kendaraan roda

juru parkir telah diberikan oleh pihak Dinas

dua dan Rp. 2.000 untuk kendaraan roda

Perhubungan tetapi dalam pelaksanaannya

empat.

retribusi

parkir

dan

banyak

sebagian

fungsi

petugas

besar

mereka

parkir

yang

Disposisi

tidak

/

sikap

menggunakan kelengkapan parkir seperti

implementator

rompi

tugasnya, terutama untuk para juru parkir

dan

keuangan

karcis

yang

parkir.

dimiliki

Sumberdaya masih

minim

sudah

dikatakan

dalam

para

melaksanakan

cukup

baik,

dimana penganggaran untuk kelengkapan

memiliki

parkir tidak dilakukan setiap tahunnya.

tugasnya dengan tulus dan tanpa paksaan,

Kondisi

karena

lahan

parkir

sebagai

sarana

kemampuan untuk

mereka

mereka

memang

pendukung masihlah kurang memadai, lahan

sendri pekerjaan itu,

yang terlalu sempit dan mendekati badan

beberapa


juru

melakukan

menginginkan

hanya saja

parkir

yang

ada tidak

6


menggunakan rompi, dan sebagian besar

dan 11). Losmen Kasuari + Warkop Sinar

juru parkir tidak menggunakan karcis parkir

Pagi. Hasil observasi menunjukkan bahwa

yang

Dinas

dari 12 titik parkir terdapat dua loksi yang

Perhubungan dan menarik pungutan sebesar

masih belum memiliki lahan parkir, artinya

Rp. 1.000 untuk kendaraan roda dua. Setiap

lahan parkir harus dilakukan di badan jalan

juru parkir menerima imbalan / insentif dari

yaitu di depan Toko Cempaka Permai dan

sisa hasil retribusi parkir yang menjadi

Toko Jasa Pertanian. Terdapat 7 lokasi

setoran wajib mereka ke Dinas. Artinya

parkir yang masih kurang memadai atau

setiap

telah

disediakan

harinya

pihak

titik

parkir

terkesan kecil dan sempit yaitu di Pasar

setoran

wajib

Sayur Jalan Rawat Inap, Pasar Sayur Jalan

kepada Dinas Perhubungan yang besarannya

Markasan, Buana Cafe, Top Market, Toko

telah

musyawarah

Jasa Pertanian, Toko Cempaka Permai dan

bersama, selebih dari uang setoran tersebut

Rumah Makan Talago. Dari sisi keamanan

akan menjadi imbalan / insentif bagi para

ada 2 titik parkir dirasa kurang aman karena

pelaksana dilapangan tersebut.

lokasi parkir telah berada pada badan jalan

berkewajiban

setiap

membayar

ditetapkan

secara

Koordinasi diantara pihak Dinas Perhubungan

dengan

para

pelaksana

yaitu di depan Toko Jasa Pertanian dan Toko Cempaka Permai. Juru parkir pada 12 titik

dilapangan dikatakan cukup baik, dimana

parkir

terdapat

antara

dimana kendaraan rata – rata tertata dengan

keduanya. Untuk pembagian tugas pada

baik sehingga terlihat lebih rapi. Bila

pelaksana di lapangan sudahlah baik, dengan

melihat pada sikap pelaksana dilapangan /

aturan yang jelas bahwa setiap titik parkir

juru parkir, bisa dikatakan cukup baik

memiliki satu orang koordinator titik parkir,

seperti memberikan pelayanan, ramah, cepat

nanti koordinator titik parkir ini lah yang

dan tanggap, tulus melayani, serta perlakuan

bertugas mencari anak buahnya untu bekerja

yang adil dan sama. Terdapat 7 titik parkir

dilokasi

yang pertugas parkirnya tidak menggunakan

hubungan

titik

yang

parkirnya

baik

sesuai

dengan

menjalankan tugas

dengan baik

kebutuhannya.

seragam parkir, yaitu : Mini Market Metro,

3.1.2. Hasil Observasi

Mini Market Mitra Indah, Top Market, Toko

Observasi dilakukan di 12 lokasi

Jasa Pertanian, Toko Cempaka Permai,

titik parkir yang tersebar di Kecamatan

Rumah Makan Talago dan Klinik Bhakti

Nanga Pinoh, yaitu: 1). Mini Market Metro,

Husada. Sedangkan untuk karcis parkir,

2). Mini Market Mitra Indah, 3). Pasar Sayur

secara keseluruhan 12 titik parkir tersebut

Jalan Rawat Inap, 4). Pasar Sayur Jalan

tidak ada yang menggunakan karcis parkir

Markasan, 5). Buana Cafe, 6). Top Market,

sebagai tanda bukti pembayaran. Dari 12

7). JL. Cempaka Toko Jasa Pertanian, 8). JL.

titik parkir, tidak ada juru parkir yang

Cempaka Toko Cempaka Permai, 9). Rumah

menarik pungutan sesuai dengan Peraturan

Makan Talago, 10). Klinik Bhakti Husada

Daerah


yang berlaku Rp.

500

untuk

7


kendaraan roda dua dan Rp. 1.000 untuk

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Selain

kendaraan roda empat, rata – rata juru parkir

itu dokumentasi juga berupa arsip – arsip /

menarik pungutan sebesar Rp.1.000 untuk

berkas –berkas yang berkaitan dengan

kendaraan roda 2 dan Rp. 2.000 untuk

penelitian yang dilakukan oleh penulis,

kendaraan roda empat. Respon konsumen

seperti : Data – data lokasi titik parkir tahun

setelah menerima pelayanan yang diberikan

2012; Peta titik parkir tahun 2012; Surat

oleh para petugas di lapangan / juru parkir,

Tugas Nomor 800/62/DISHUBKOMINFO –

secara

A/ 2012.

keselurahan

12

titik

parkir

menunjukkan bahwa konsumen memberikan

3.2 Pembahasan

respon yang baik kepada juru parkir setelah

3.2.1. Komunikasi

menerima pelayanan.

Proses sosialisasi yang dilakukan

Hasil observasi kepada pihak Dinas Perhubungan

bahwa

dengan pendekatan masyarakat atau terjun

Dinas

langsung ke lapangan, kendala – kendala

tugas

yang muncul pada proses sosialisasi yaitu

memberikan

sebagian masyarakat bertanya – tanya apa

pembinaan kepada juru parkir, memberikan

manfaat dari diberlakukaannya kebijakan

sosialisasi kepada masyarakat dan pelaksana

ini. Di lapangan penarikan tarif retribusi

di lapangan, melakukan control, tanggap dan

adalah sebesar Rp. 1.000 untuk kendaraan

sigap apabila menerima laporan mengenai

roda dua dan Rp. 2.000 untuk kendaraan

permasalahan di lapangan dan melakukan

roda empat, ini tidak sesuai denga yang

koordinasi kepada pelaksana di lapangan

tertera pada peraturan mengenai retribusi

agar pelaksanaan perparkiran ini dapat

parkir ini. Informasi mengenai kebijakan

berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa

retribusi parkir ini di lapangan masihlah

yang telah di tetapkan sebelumnya.

belum maksimal, inilah salah satu penyebab

3.1.3. Hasil Dokumentasi

mengapa rata – rata juru parkir menarik

menunjukkan Perhubungan dengan

baik,

menunjukkan

oleh pihak Dinas Perhubungan dilakukan

bahwa telah

pihak

melaksanakan

dilihat

dari

Hasil dokumentasi yang diperoleh

setoran dua kali lipat karena minimnya

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

pengetahuan mereka tentang besaran tarif

berupa Peraturan – peraturan / perundang –

resmi di dalam Peraturan Daerah tersebut.

undangan yang berkaitan dengan apa yang

Tetapi ada juga sebagian dari mereka yang

akan diteliti oleh penulis, seperti : Peraturan

mengetahui besaran tarif resmi perparkiran

Bupati Melawi Nomor 33 Tahun 2007

yang tercantum di dalam Peraturan Daerah,

Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok,

hanya saja ada dari mereka sendiri yang

Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan,

mengatakan dan berdalih bahwa mencari

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

kembalian atau uang Rp. 500

Melawi; dan Peraturan Daerah Kabupaten

saat ini adalah sulit, sehingga menarik Rp.

Melawi Nomor 15 Tahun 2007 Tentang

1.000 untuk kendaraan roda duanya, dan


8

untuk pada

Jurnal Governance, S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2012 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id/index.php/jurnalilmupemerintah/ masyarakat pun tidak merasa keberatan bila

parkir tidak sesuai dengan jumlah kendaraan

harus membayar Rp. 1.000 karena sulitnya

bermotor

mencari uang Rp. 500 tersebut. Pembinaan

observasi menunjukkan bahwa dari 12 titik

khusus untuk para pelaksana di lapangan

parkir yang tersebar di Kecamatan Nanga

telah

Dinas

Pinoh, hanya 5 titik parkir yang memiliki

Perhubungan dan secara rutin ke lapangan

lahan parkir yang ideal. Bahkan ada dua titik

untuk melakukan pembinaan dan menarik

parkir yang tidak memiliki lahan sehingga

setoran wajib.

harus memarkirkan kendaraan nya pada sisi

3.2.2. Sumberdaya

badan jalan. Selain keberadaan lahan parkir,

dilakukan

Dari

oleh

hasil

pihak

wawancara

kepada

pihak

yang

Dinas

ada.

Berdasarkan

Perhubungan

juga

membagikan

bahwa yang mempunyai tanggung jawab

untuk menunjang pelaksanaan perparkiran

terhadap

memiliki

ini di lapangan berupa tanda pengenal,

Mereka

seperti baju rompi juru parkir yang telah

sumberdaya

yang

ini

menunjang.

pendukung

telah

beberapa nara sumber penulis menemukan

perparkiran

sarana

hasil

mengetahui apa yang harus mereka lakukan

dilengkapi

dan kerjakan sesuai dengan bidangnya

Perhubungan, Logo – logo dan tulisan juru

masing

terdapat

parkir. Selain itu setiap tahunnya Dinas

pelaksanaan

Perhubungan juga melakukan pengadaan

–

masing.

Apabila

permasalahan

didalam

perparkiran ini,

maka

akan

dilakukan

terlebih dahulu azas musyawarah antara juru parkir

dan

pemilik

lahan,

dengan

lainnya

lambang

Dinas

rambu – rambu perparkiran. 3.2.3. Disposisi

apabila

Berdasarkan

hasil

wawancara

permasalahan ini tidak dapat diselesaikan

bahwa pelaksana di lapangan melaksanakan

dengan azas musyawarah maka koordinator

tugasnya dengan tulus dan ikhlas tanpa

perparkiran

adanya unsur paksaan. Berdasarkan hasil

akan

turun

langsung

ke

lapangan, dan apabila masih belum juga

observasi

menemukan

akan

pelaksana di lapangan menunjukkan hasil

rapat

kerja yang baik seperti kendaraan yang

terlebih dahulu di Dinas Perhubungan.

tersusun dengan rapi, ini menunjukkan

Sumber dana untuk membiayai operasional

bahwa

pelaksanaan retribusi parkir tidak dilakukan

melayani

setiap tahunnya hanya dilakukan sesuai

beberapa pelaksana di lapangan yang tidak

dengan kebutuhan saja. Pemberian incentive

mengindahkan himbauan dari pihak Dinas

kepada pelaksana di lapangan / juru parkir

Perhubungan

tidak di berikan dengan melalui pembayaran

rompi yang telah disediakan, selain itu,

resmi dari Pemerintah Kabupaten Melawi.

karcis parkir yang telah dibagikan oleh pihak

Fasilitas fisik seperti lahan parkir dirasakan

Dinas Perhubungan kepada masing – masing

masih sangat kurang, dimana luasnya lahan

lokasi parkir, tidak digunakan sebagai mana


9

diselesaikan

titik

temunya

dengan

maka

melakukan

juga

mereka

menunjukkan

memang

masyarakat.

untuk

bahwa

bekerja

Hanya

saja

menggunakan

dan ada

baju

Jurnal Governance, S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2012 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id/index.php/jurnalilmupemerintah/ mestinya. Dalam sistem perparkiran ini, juru parkir tidak memperoleh gaji resmi dari

IV. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Pemerintah Kabupaten Melawi tetapi para

4.1 Simpulan

juru parkir memperoleh imbalan dari hasil

4.1.1.

kerja kerasnya sendiri yaitu dari sisa setoran wajib

mereka

kepada

pihak

Dinas

Komunikasi Proses transformasi kebijakan telah

dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan

Perhubungan.

kepada kelompok sasaran (masyarakat) yaitu

3.2.4. Struktur Birokrasi

sosialisasi

Kewenangan

terjun

langsung

tugas

kelapangan dan media massa, sosialisasi

untuk di dalam organisasi telah diatur di

diberikan kepada pemilik lahan parkir,

dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 33

pelaksana

Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi,

masyarakat

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata kerja Dinas

Pembinaan khusus juga telah diberikan

Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

kepada

Kabupaten

pemberian motovasi dan wawasan.

Melawi,

pembagian

dengan

sedangkan

untuk

yang

bertugas

pengguna

pelaksana

di

dan jasa

kepada parkir.

lapangan

dengan

Koordinator Perparkiran dan Koordinator

Pelaksanaannya di lapangan bahwa

Titik Parkir tugas dan tanggung jawabnya

implementor belum mengetahui berapa tarif

diatur Surat Tugas yang telah di keluarkan

dasar perparkiran yang telah ditetapkan di

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi.

dalam Peraturan Daerah, bahkan dari mereka

terdapat pembagian tugas yang sangan jelas

menanyakan kembali besaran tarif resmi

didalam

di

perparkiran tersebut. Wawasan masyarakat

Kecamatan Nanga Pinoh ini. Koordinasi

mengenai isi Perda sangatlah penting, agar

antara pelaksana lapangan dengan pihak

masyarakat lebih mengerti dan memahami

Dinas

isi Perda, komunikasi kepada masyarakat

pelaksanaan

Perhubungan

Koordinasi

dilakukan

perparkiran

berupa untuk

pembinaan. mengatasi

dapat

lebih

ditingkatkan

yaitu

dengan

permasalahan yang terjadi di lapangan.

melakukan

Apabila terdapat permasalahan di lapangan

mengingat

maka juru parkir akan melaporkan kepada

dikeluarkan revisi Peraturan Daerah untuk

koordinator titik parkir di tempat ia bertugas.

retribusi parkir di tepi jalan umum ini.

Koordinator titik parkir inilah yang nantinya

Sosialisasi ini dapat berupa meminta karcis

akan

pada saat setiap kali parkir dan mengenai

kepada

melaporkan permasalahan tersebut staff

Dinas

Perhubungan

yang

bertugas koordinator perparkiran.

sosialisasi untuk

tarif resmi

secara

tahun

efektif,

depan

yang ditetapkan di

akan

dalam

Peraturan Daerah. Sosialisasi ini juga dapat dilakukan dengan memberikan penambahan plang tarif parkir di kawasan yang strategis. 4.1.2.

Sumberdaya Untuk

menunjang

pelaksanaan

kebijakan ini maka diperlukan sumber daya manusia. Selvi Nurdiana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

Bila

dari

segi

kualitas,

para

10 10

Jurnal Governance, S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2012 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id/index.php/jurnalilmupemerintah/ implementator telah mengetahui apa saja yang

pelaksana dilapangan guna menyeimbangi

menjadi

dengan

tugas

dan

kwajibannya didalam

kondisi

perparkiran

yang

ada,

pelaksanaan kebijakan tersebut, dan mereka juga

mengingat jumlah titik parkir yang semakin

mengetahui apa yang harus dikerjakannya

meningkat untuk setiap tahunnya. Untuk

memiliki

strategi

dan

– strategi khusus untuk

sumberdaya

keuangan,

dapat

menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan.

dengan

Sedangkan dari segi kuantitasnya dirasakan masih

kelengkapan – kelengkapan di lapangan

sangatlah kurang, dimana dalam pelaksanaannya di

sebagai sarana pendukung bagi kelancaran

lapangan jumlah juru parkir yang ada belum sesuai

saat melaksanakan tugas. Dan menetapkan

dengan lahan yang tersedia. Sumber daya keungan

target retribusi sesuai dengan kondisi real

dalam hal ini adalah anggaran untuk pengadaan

yang ada di lapangan. Untuk sumberdaya

atribut petugas di lapangan dan insentive petugas di

peralatan dapat dilakukan dengan penataan,

lapangan. Anggaran di lakukan setiap tahunnya,

penempatan dan penambahan lokasi parkir

hanya saja untuk beberapa tahun anggaran tidak

yang tepat, untuk lahan parkir yang berada

ada dan baru pada tahun 2011 anggaran tersebut

di pinggir jalan memang sulit untuk ditata

ada dan pengadaan atribut di lapangan dapat

kembali karena memang tata kota yang

dilakukan. pemberian incentive kepada petugas di

dibuat sudah mendekati jalan raya. Untuk

lapangan tidak menggunakan pembayaran resmi

beberapa lokasi yang masih memiliki lahan

dari Pemerintah Kabupaten Melawi, incentive

yang cukup untuk pengelolaan perparkiran

diterima dari sisa

perparkiran

yang masih belum dikelola perparkirannya,

dari setoran wajib tiap lokasi kepada Dinas

ada baiknya bila dimanfaatkan dengan

Perhubungan.

sebaik – baiknya. Seperti contoh yaitu di

hasil

pendapatan

Sumberdaya

lainnya

yang turut

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini sarana

dan

adalah

penganggaran

dilakukan

uang

untuk

depan Bank BRI, Bank Kalbar dan Rumah

prasana pendukung, seperti lahan

Sakit Umum Melawi. Dengan pengelolaan

parkir dan kelengkapan atribut juru parkir. Lahan

lokasi tersebut akan menambah pendapatan

untuk parkir di Kecamatan Nanga Pinoh banyak

retribusi parkir di tepi jalan umum.

terdapat permasalahannya, seperti di kawasan pasar

4.1.3.

dan disekitar pinggir – pinggir jalan, dimana

Disposisi Petugas

pelaksana

di

lapangan

lahan – lahan parkir yang berada di pinggir jalan

melakukan pekerjaannya secara tulus tanpa

sangatlah sempit akibat tata ruang kota yang

ada unsur paksaan, karena mereka sendiri

dibuat

yang

mendekati jalan

perhubungan

telah

besar.

Pihak Dinas

membagikan atribut parkir

menghendaki

diinginkannya.

lokasi

parkir

Ketulusan

ini

yang sangat

kepada petugas juru parkir di lapangan, seperti

mempengaruhi kinerja mereka di lapangan.

rompi parkir yang dilengkapi dengan lambang

Pelaksana

Dinas Perhubungan beserta logo – logo dan tulisan

imbalan atas pekerjaannya yaitu dari sisa

juru parkir, tetapi pada kenyataannya di lapangan

setoran

banyak juru parkir yang tidak mengindahkan

Perhubungan.

himbauan

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

dari

pihak

Dinas Perhubungan

tersebut.

di

wajib

lapangan

ini

mereka Juru

parkir

memperoleh

kepada di

Dinas lapangan

secara baik dilihat dari kerapian kendaraan Peningkatan sumberdaya manusia dapat

dilakukan

dengan

meningkatkan

kuantitas


di lokasi parkirnya dan respon masyarakat setelah melakukan pelayanan di lokasi yang

11 11

Jurnal Governance, S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2012 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id/index.php/jurnalilmupemerintah/ bersangkutan. hanya saja ada beberapa juru parkir

masyarakat,

yang tidak menggunakan rompi parkir yang telah

sangatlah

dibagikan oleh pihak Dinas Perhubungan, dan juru

dilakukan dengan melakukan pengecekan

parkir tidak menggunakan karcis parkir sebagai

rutin ketitik – titik lokasi parkir untuk

bukti pembayaran. Karcis parkir ini tidak digunakan

menanyakan bagaimana kondisi dan situasi

karena

pelaksanaan perparkiran pada

penolakan

dari

masyarakat

yang

oleh

karena

diperlukan.

itu

koordinas

Koordinasi

saat

dapat

itu,

menganggap remeh kegunaan karcis parkir tersebut,

menanyakan permasalahan dan kendala –

selain DPPKAD yang bertugas mengeluarkan karcis

kendala yang dihadapi pada saat proses

parkir sering terlambat dalam mendistribusikan

perparkiran dengan tujuan untuk sharing of

karcis parkir tersebut kepada Dinas Perhubungan

information.

sehingan Dinas Perhubungan tidak dapat mebagikan

4.2 Keterbatasan Studi

karcis parkir kepada koordinator titik parkir yang

1.

terseber di Kecamatan Nanga Pinoh. Disposisi

dapat

Aspek di luar fokus studi seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi

ditingkatkan dengan

memberikan reward kepada juru parkir

yang dapat memberikan pengaruh kepada

yang

hasil yaitu pada fokus pengelolaan atau

melaksanakan tugas sesuai

penataan, bagaimana mengelola dan menata

dengan aturan yang ada, contoh reward tersebut

perparkiran baik dari lokasi maupun pelaksana

dapat berupa pujian atau tambahan biaya, karena

di lapangan.

disposisi ini akan muncul apabila tidak hanya

2.

Dalam

penelitian

ini

terdapat beberapa

menguntungkan bagi organisasinya saja tetapi juga

kekurangan

bagi dirinya sendiri.

memberikan peluang kepada orang lain untuk

4.1.4.

Struktur Birokrasi

dapat

Didalam pelaksanaan kebijakan retribusi

penelitian – penelitian berikutnya. Penelitian

parkir di tepi jalan umum ini, struktur birokrasi

ini dirasakan masih belum dilakukan secara

yang ada telah berjalan dengan baik san telah

mendalam karena jumlah waktu penelitian

kondusif pada kebijakan yang tersedia. Dimana

yang diberikan sangat terbatas yaitu hanya 3

pihak

terhadap

minggu. Contoh peluang tersebut seperti pada

pelaksanaan retribusi parkir ini adalah pada Dinas

fokus sumberdaya baik penunjang maupun

Perhubungan, ini telah jelas tercantum didalam

manusia yaitu bagaimana kondisi lahan untuk

Peraturan Daerah No. 15 Tahun

perparkiran yang ideal, selain itu bagaimana

2007

Didalam pelaksanaan retribusi

pula cara pihak yang berwenang mengatasi

parkir ini, pihak Dinas Perhubungan melakukan

masalah diperparkiran mengenai keberadaan

kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat,

juru parkir yang tidak sah.

agar

yang

tersebut.

tidak

bertanggungjawab

terjadi

fragmentasi

yang

mungkin

dapat

menyempurnakannya kembali pada

organisasi

(organisasi yang terpecah – pecah) maka pihak Dinas Perhubungan melakukan koordinasi kepada pihak swasta dan masyarakat untuk menyatukan tujuan. Dalam

pelaksanaan

suatu

kebijakan

publik, actor yang terlibat bukan hanya dari pemerintahan saja tetapi juga dari swasta dan Selvi Nurdiana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

12 12


V. UCAPAN TERIMA KASIH Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada : 1.

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Melawi yang telah memberikan kemudahan didalam memperoleh data dan informasi. 2.

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama

Universitas

Tanjungpura

dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

VI. REFERENSI Agustino, Leo, 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta. Waluyo, 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Sumedang : CV Mandar Maju. Widodo, Joko, 2008. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik). Malang : Bayumedia. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Melawi. Peraturan Daerah Kabupaten melawi Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.


13 13



14 14

IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Recommend Documents