Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar

The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Volume 1, Number 1, January 2015

Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar Implementation of Women Politics in Makassar City

Ahmad H. Silaban Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Konsentrasi Manajemen Kepemimpinan Pemuda Universitas Hasanuddin [email protected]

Abstract Many women in Makassar entered into a political party, either as a member or director. When the 2009 legislative elections, many women who run as a candidate member of the legislative. However, the 2009 elections have not been able to produce a large amount of women to sit as a member of parliament of Makassar. From the 50 legislators of Makassar, only 7 of them are women. The condition occurs for at least two factors. First, the women themselves who do not have high interest to enter into practical politics. Many incoming the participation of weomen in political parties and forward as a candidate just because of family or friends, not because of the desire and consciousness itself. Second, external factors or existing systems. Opportunities for women it has been awarded with the enactment of Law No. 10 Year 2008 concerning the election of members of DPR, DPD, and DPRD which contains 30 per cent quota for women. But the political parties as the main actor did not want to give women the opportunity to volunteer. In the management of such party, very few women who hold strategic positions. Likewise, in the process of pen-candidate’s, women only exist in the third. The condition is aggravated by the Election Commission which still pass political parties nominated women less than 30 percent. Keywords: Political Women, Quotas 30 Percent, political party

75

Jurnal The Politics



A. Pendahuluan Demokrasi modern yang berkembang pada dua dekade terakhir telah menimbulkan banyak perubahan, baik dalam tatanan sosial maupun tatanan politik. Demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan keadilan serta kesetaraan menuntut keterlibatan seluruh masyarakat. Setiap negara yang menganut sistem demokrasi diwajibkann untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan bagi masyarakat. Kesejahteraan dan keadilan serta kesetaraan untuk rakyat miskin dan rakyat kaya, untuk laki-laki dan perempuan. Kesetaraan merupakan salah satu tujuan demokrasi yang menarik untuk dikaji, khususnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan baru muncul ketika demokrasi sudah berlangsung cukup lama, sedangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mulai ada sekitar sekitar tahun 1700-an. Konsep ini lahir sebagai kritik sosial terhadap subordinasi perempuan oleh kaum laki-laki. Perempuan ketika itu tidak memiliki hak untuk hidup secara bebas diruang publik, perempuan hanya pantas bekerja di sektor domestik atau rumah tangga. Opresi terhadap perempuan terjadi karena adanya sifat-sifat yang melekat pada kaum lakilaki maupun perempuan. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan kaum laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa.1 Namun para filosof beranggapan bahwa sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, karena sifat tersebut hanya sebuah konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu yang kemudian disebut dengan gender, yang memang berbeda dengan seks. Seks (jenis kelamin) merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah atau dipindahkan, misalnya perempuan melahirkan, menstruasi, dan menyusui. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dirubah atau diganti oleh lakilaki sehingga disebut sebagai kodrat. Sedangkan kodrat laki-laki yang tidak dapat dipertukarkan, bahwa laki-laki memproduksi sperma.2 Kritik sosial tersebut akhirnya melahirkan satu konsep baru, yaitu Feminisme. Tujuan feminisme adalah menunjukkan bagaimana penilaian tentang suatu kondisi sosial dimana perempuan menempuh kehidupan mereka, membuka kesempatan untuk merekonstruksi dunia perempuan dan menawarkan kepada perempuan prospek kebebasan di masa depan.3 Feminisme diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahap awal, feminisme diharapkan akan merubah pola pikir masyarakat, bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, sehingga berhak untuk diperlakukan dengan cara yang sama pula. Selain itu feminisme juga akan dapat memberi kebebasan bagi perempuan agar bisa bekerja disektor publik, bukan hanya disektor privat seperti memasak, mengatur rumah dan membesarkan anak. Gerakan berikutnya adalah bahwa perempuan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, seperti halnya laki-laki. Sebelumnya perempuan tidak diberikan hak yang sama dengan lakilaki untuk mendapatkan kesempatan belajar secara formal dan non formal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar dari posisi yang berharga dalam masyarakat diisi oleh kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan terkonsentrasi secara tidak proporsional kedalam pekerjaan paruh waktu dengan gaji yang lebih rendah. Akhirnya banyak kaum perempuan yang tetap tergantung secara ekonomi terhadap kaum laki-laki.4 Perkembangan selanjutnya, setelah kaum perempuan diberikan hak untuk mendapat kesempatan belajar secara formal seperti kaum laki-laki, adalah bahwa perempuan pun bisa masuk kedalam sektor politik. Perempuan juga mempunyai kemampuan untuk bekerja sebagai Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 8 Endang Sumiarni, Jender dan Feminisme (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hal. 8 3 Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 125 4 Will Kymlicka, Filsafat Politik Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 322 1 2

76

Jurnal The Politics



politisi, bahkan sebagai pemimpin. Banyak yang menolak perempuan masuk keranah politik, sebab mengurus sebuah negara dengan masyarakat yang banyak bukanlah hal mudah. Namun para feminis beranggapan bahwa perempuan juga mampu melakukan pekerjaan yang sulit dan keras. Seorang ilmuwan perempuan, M.A. Hardaker pernah mengatakan bahwa perempuan memiliki intuisi dan persepsi yang lebih tinggi dari laki-laki.5 Sifat tersebut membuat perempuan lebih peka terhadap apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi modern, juga menerapkan konsep feminisme baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam politik praktis. Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan sosial, hak untuk mendapat pendidikan, bahkan juga hak untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya diberikan hak untuk ikut memilih dalam pemilu, tetapi juga hak untuk masuk kedalam politik praktis. Pada Pemilu tahun 1999 misalnya, Megawati terpilih sebagai wakil presiden. Dilanjutkan pada tahun 2001, Megawati menjadi presiden menggantikan Abdurahman Wahid. Ini menjadi bukti bahwa perempuan sudah diberikan hak, dan ini merupakan embrio dalam perkembangan feminisme di Indonesia. Perkembangan feminisme dalam ranah politik di Indonesia pada saat ini tampak lebih nyata. Untuk jabatan menteri atau setingkat menteri misalnya, terus mengalami peningkatan dari masa orde baru sampai masa kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. Pada masa orde baru, yakni masa kabinet pembangunan satu sampai kabinet pembangunan lima, perempuan yang menjadi menteri hanya satu orang. Posisi yang diberikan kepada perempuan pada masa orde baru juga tidak pernah strategis, hanya sebagai menteri sosial atau menteri pekerjaan umum. Pada masa kabinet pembangunan enam dan tujuh perempuan yang menjabat menteri bertambah menjadi dua orang. Setelah reformasi tahun 1998, sudah ada empat presiden dan lima kabinet. Yang pertama adalah kabinet Reformasi Pembangunan (Habibie), yang memiliki dua menteri perempuan. Yang kedua adalah kabinet Persatuan Nasional (Abdurahman Wahid), juga memiliki dua menteri perempuan. Yang ketiga adalah kabinet Gotong Royong (Megawati), yang juga memiliki dua menteri perempuan. Sedangkan yang keempat dan terakhir adalah kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II (SBY), masing-masing memiliki empat dan lima6 orang menteri perempuan.7 Meningkatnya jumlah perempuan yang masuk kedalam lembaga eksekutif, turut membawa dampak positif terhadap lembaga legislatif. Perempuan juga mulai masuk keranah legislatif sebagai aktor politik. Berbeda dengan eksekutif, legislatif lebih didukung oleh peraturan atau undang-undang yang ada, terkait dengan pemberian hak bagi perempuan untuk masuk keranah publik. Undang-undang partai politik dan Pemilu juga telah mewajibkan setiap partai untuk mengajukan calon anggota legislatif perempuan minimal tiga puluh persen. Pada Pemilu tahun 2009 lalu, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dimuat kuota 30 persen bagi perempuan pada pasal 538, ditambah dengan pasal 55 ayat 2 yang memuat sistem zipper9. Bahkan dalam pasal 8 ayat 1 butir d disebutkan mengenai penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu. Endang Sumiarni, Loc.cit, hal.9 Ditambah dua orang wakil menteri 7 http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kabinet_Indonesia_ diakses pada tanggal 10 Maret 2011 Pukul 12.15 WITA 8 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan 9 Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon 5 6

77

Jurnal The Politics



Undang-undang Partai Politik dan Pemilu tersebut berdampak positif dalam peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif. Pada periode 1999-2004 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI sebanyak 53 orang, meningkat menjadi 64 orang pada periode 2004-2009 dan meningkat lagi menjadi 99 orang pada periode 2009-2014. Perempuan yang berminat untuk masuk menjadi anggota legislatif pun sudah cukup meningkat. Pada Pemilu 2009 lalu misalnya, calon anggota legislatif perempuan sebanyak 3894 orang dari 11225 orang calon keseluruhan. Perempuan yang masuk kedalam lembaga yudikatif pun relatif meningkat. Persentase hakim perempuan dalam peradilan di Indonesia rata-rata menduduki 21,65 % (1615 orang perempuan dari 7489 anggota keseluruhan) yang terbagi dalam empat macam peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer. Persentase terendah ditemui pada peradilan militer, hanya 15 % (15 orang perempuan dari 97 anggota keseluruhan). Sedangkan persentase tertinggi ada pada peradilan Tata Usaha Negara sebesar 26 % (75 orang perempuan dari 285 anggota keseluruhan).10 Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 1999 yang hanya 15,10 % .11 Selain ketiga lembaga suprastruktur politik tersebut diatas, perempuan juga sudah masuk kedalam lembaga infrastruktur politik khususnya partai politik. Perempuan yang masuk kedalam partai politik bukan sekadar untuk memenuhi kuota 30 %, melainkan sudah banyak yang memiliki posisi penting dalam internal partai. Pada Pemilu 2009 lalu misalnya, lima dari tiga puluh delapan partai nasional peserta Pemilu dipimpin oleh perempuan. Diantaranya ialah Partai Peduli Rakyat Nasional (Amelia Achmad Yani), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Meutia Hatta), Partai Perjuangan Indonesia Baru (Nurmala Kartini Sjahrir), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Sukmawati Soekarno Putri), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Megawati Soekarno Putri). Bukan hanya itu, perempuan juga sudah banyak yang masuk kedalam lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan. Beberapa diantaranya ialah Gadis Arivia yang merupakan pendiri Jurnal Perempuan. Kemudian ada Rieke Diah Pitaloka yang merupakan ketua yayasan Pitaloka, yang fokus pada masalah pendidikan politik, gerakan perempuan dan sastra. Selain itu ada juga Saparinah Sadli yang aktif di Komnas Perempuan dan kerap menjadi narasumber dalam seminar tentang perempuan. Bahkan beberapa tulisan beliau tentang kesetaraan gender dan kajian perempuan telah dibukukan. Peningkatan jumlah perempuan yang masuk kedalam sektor politik tidak hanya terjadi ditingkat pusat, tetapi juga merambah sampai ke daerah baik itu ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kota Makassar merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga telah memiliki anggota legislatif perempuan. Untuk periode 2009-2014 misalnya, terdapat tujuh anggota DPRD Kota Makassar yang perempuan dari lima puluh anggota keseluruhan12, meningkat dari periode sebelumnya yang hanya lima orang.13 Meskipun secara persentase jumlah tersebut belum mencukupi kuota tiga puluh persen, hal itu merupakan perkembangan yang sangat positif. Kebebasan berpolitik memang telah diberikan terhadap semua masyarakat, baik itu lakilaki maupun perempuan. Namun sampai saat ini jumlah perempuan yang berada pada posisi publik belum memadai, khusunya pada jabatan politik, perempuan masih sangat minim. Bahkan pada lembaga legislatif yang sudah memiliki undang-undang kuota 30 %, keterwakilan perempuan 10 11

hal. 261

Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan MA RI Periode 2009 Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuuan Bukan Gerhana (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005),

http://gasa-storyofmylife.blogspot.com/2010/10/nama-nama-anggota-dprd-kota-makassar.html diakses pada tanggal 13 April 2011 Pukul 12.43 WITA 13 Ani Widyani Soetjipto, Loc.Cit, hal 269 12

78

Jurnal The Politics



masih sangat minim. Apakah sistem yang memang menjadi kendala atau perempuan itu sendiri yang tidak tertarik untuk masuk keranah politik. Hal tersebut merupakan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis melalui penelitian ini. Masalah tersebut baru dari segi jumlah, padahal masalah politik perempuan bukan hanya persoalan jumlah, tetapi yang paling mendasar juga adalah persoalan respon, tindakan dan kualitasnya. Perempuan telah diberikan peluang untuk masuk keranah politik baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif maupun partai politik. Tetapi bagaimana perempuan merespon serta mempraktikkan politik itu sendiri, apakah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh citacita feminisme atau tidak. Selain itu, terkait dengan respon perempuan terhadap peluang yang ada. Misalnya di legislatif dan partai politik ada undang-undang kuota 30 %, sedangkan di eksekutif dan yudikatif tidak ada. Perbedaan ini pasti akan menimbulkan pandangan dan reaksi yang berbeda pula oleh perempuan dalam dunia politik praktis. Politik perempuan yang terjadi di berbagai lembaga tersebut akan berbeda, apalagi ditinjau dari teori feminisme. Metode Penelitian Lokasi dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dimana objek penelitian adalah beberapa partai politik di Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei Tahun 2011. Desain Penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan fakta secara natural sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan atau konteks. Sedangkan dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah orientasi fenomenologi. Hal tersebut guna menghasilkan temuan atau kebenaran yang dalam penelitian kualitatif disebut kebenaran Intersubjektif. Kebenaran Intersubjektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti budaya dan sifat unik manusia. Maka realitas kebenaran adalah sesuatu yang dipersepsikan oleh yang melihat, bukan sekedar fakta yang bebas konteks dan interpretasi apapun. Kebenaran merupakan bangunan (konstruksi) yang disusun oleh peneliti dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan.14 Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan melalui arsip/dokumen. Wawancara dilakukan terhadap pengurus partai politik dan anggota DPRD Kota Makassar. Pengurus partai politik dan anggota DPRD yang diwawancarai adalah laki-laki dan perempuan, khususnya yang memiliki jabatan strategis. Sedangkan studi kepustakaan melalui arsip/dokumen adalah membaca dan mempelajari berbagai literature dan informasi yang terkait dengan penelitian. Analisis Data Proses analisis data dimulai dengan reduksi data,yaitu perapian data lapangan, baik itu transkrip wawancara maupun catatan lapangan. Data yang dianggap kurang penting akan dipilah dan dibuang pada tahap ini. Kemudian dilakukan sajian data, yaitu menyusun informasi yang memungkinakan untuk ditarik kesimpulan. Setelah itu masuk pada tahap akhir yakni penyimpulan atau penarikan kesimpulan.

Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006), hal. 5 14

79

Jurnal The Politics



B. Pembahasan Politik perempuan belum mempunyai defenisi yang real sampai saat ini. Akan tetapi politk perempuan sudah memiliki konsep yang cukup jelas. Meskipun pada dasarnya masih merupakan turunan dari konsep gender. Namun konsep politik perempuan tersebut tetap akan sangat jelas, sebab salah satu sub bahasan atau anak teori gender adalah politik perempuan. Teori gender pada awalnya menghendaki terciptanya kesetaran antara laki-laki dengan perempuan khususnya dalam tataran hak. Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki kebebasan, baik itu untuk belajar dan bekerja diluar rumah, akhirnya diberi kebebasan setelah lahirnya gerakan feminisme. Setelah perempuan diberikan kebebasan untuk bekerja pada sektor publik, gerakan feminisme pun mulai berkembang. Para feminis mulai menuntut bahwa perempuan juga berhak untuk ikut belajar, baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam memperoleh objek pekerjaan pada sektor publik. Perempuan yang bekerja cenderung, bahkan hampir semua, ditempatkan pada posisi yang lemah dan bergaji rendah. Sehingga pada akhirnya perempuan tetap akan tertindas oleh kekuasaan laki-laki, sebab mereka masih tergantung secara ekonomi. Setelah perempuan mendapat kebebasan untuk bekerja dan diberikan hak untuk memperoleh pendidikan, maka gerakan feminisme pun berkembang lagi. Perkembangan selanjutnya adalah, para feminis berpendapat bahwa perempuan juga bisa masuk keranah politik. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, sebab mereka sudah pintar karena telah mendapatkan pendidikan. Gerakan feminis untuk mengikutsertakan perempuan keranah politik melahirkaan satu konsep baru lagi, yaitu politik perempuan. Namun gerakan politik perempuan ini tidak berjalan begitu mulus. Banyak para teoritisi mengatakan bahwa perempuan tidak mesti masuk keranah politk. Argumentasi tersebut muncul karena kebebesan yang diberikan kepada perempuan bukan kebebasan yang secara total. Masih harus tetap dibedakan antara yang privat dan publik, sehingga perempuan belum pantas untuk masuk keranah politik. Pembenaran atas konsep politik perempuan datang dari para feminis radikal kultural. Beberapa feminis antiandrogini berpendapat bahwa masalahnya bukanlah feminitas dan esensinya itu sendiri. Melainkan penilaian yang rendah yang diberikan kepada kulitas feminim, misalnya kelembutan, kesederhanaan, sifat mendukung, sifat empati, kepedulian, kasih sayang, sifat penggasuh, sifat intuitif, dan sensitivitas. Sedangkan kualitas yang tinggi diberikan kepada maskulin, seperti ketegasan, keagresifan, kekerasan, rasionalitas atau kemampuan untuk berfikir logis, abstrak, dan analitis, serta kemampuan untuk mengendalikan emosi.15 Semua sifat tersebut merupakan konstruksi sosial, seperti yang telah dikemukakan dimuka. Oleh sebab itu, sifat tersebut merupakan sesuatu yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan alasan tersebutlah maka perempuan pun memiliki hak untuk masuk keranah politik dengan konsep politik perempuan. Apalagi perempuan yang mau masuk keranah politik sudah mengecap pendidikan formal, maka mereka juga pasti memiliki kemampuan. Jika memang perempuan itu memiliki kemampuan atau kapasitas, apa salahnya jika mereka yang menjadi pemimpin baik itu dalam skala lokal maupun nasional, bahkan internasional. Kebebasan untuk ikut masuk keranah politik bagi perempuan kemudian dibuat secara lebih sistematis dalam suatu kebijakan atau aturan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Jadi, politik perempuan merupakan suatu kebijakan politik yang meberikan kebebasan kepada perempuan untuk masuk keranah politik praktis. Selain itu, politik perempuan juga dapat disebut sebagai gerakan yang dilakukan oleh perempuan dan/atau laki-laki untuk mendapatkan hak perempuan 15

Rosemarie Putman Tong, Feminist Thought (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hal. 4

80

Jurnal The Politics



dalam rangka masuk keranah politik sebagai politisi. Perjuangan mereka, baik itu perempuan maupun laki-laki, untuk masuk keranah politik, dengan kapasitas dan kompetensi yang merka miliki, itulah yang kemudian disebut dengan konsep politik perempuan. Regulasi hukum dalam menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah jelas, bahkan telah diimplementasikan pada Pemilu 2009 lalu. Akan tetapi, aktualisasi politik perempuan yang tertuang dengan jelas dalam undang-undang No. 10 Tahun 2008 (Pasal 53 dan Pasal 55 ayat 2) belum membuahkan hasil yang memuaskan. Perempuan yang maju sebagai calon legislatif memang sudah cukup banyak. Pada Pemilu legislatif 2009 lalu, calon anggota legislatif perempuan sebanyak 3894 orang dari 11225 orang calon keseluruhan. Namun yang terpilih sebagai anggota legislatif hanya 99 orang, dari 550 orang anggota keseluruhan. Hasil tersebut memang sudah cukup memuaskan, jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2004, dimana anggota legislatif perempuan hanya 64 orang. Terjadi peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di tingkat pusat, bahkan juga di tingkat daerah. Masalah yang penting untuk dikaji kemudian adalah, apa yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kuota tersebut. Permasalahan yang ada dalam sistem Pemilu dan tatanan kemasyarakatan kita memang masih sangat kompleks. Partai politik sebagai kendaraan menuju gedung senayan memang belum bisa (bersedia) memperlakukan penumpangnya (laki-laki dan perempuan) secara adil. Belum ada satupun perempuan yang berada pada nomor urut satu (1) dalam daftar caleg, dan itu berlaku dalam semua partai, baik pusat maupun lokal. Posisi perempuan paling tinggi ada pada nomor urut 3, kemudian 6. Hal tersebut tampaknya hanya untuk memnuhi kuota 30 persen dan memenuhi sistem zipper yang diwajibkan dalam UU No. 10 Tahun 2008. Selain itu, masyarakat pemilih juga belum bersedia memberikan kepercayaan kepada kaum perempuan. Jika saja pemilih perempuan memilih calon anggota legislatif perempuan, maka pasti akan lebih banyak caleg perempuan yang terpilih karena jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibanding jumlah pemilih laki-laki. Tujuan dari politik perempuan memnag bukan untuk menciptakan sekat yang demikian, akan tetapi kondisi tersebut akan memiliki dampak psikologis yang kuat. Apabila kaum perempuan saja belum mau memberikan kepercayaan kepada perempuan itu sendiri, bagaimana lagi dengan laki-laki. Oleh sebab itu, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan buah yang manis dari politik perempuan. Pengawasan terhadap regulasi yang telah ada oleh pihak berwenang (Khususnya KPU dan Bawaslu). Jika ada partai yang caleg perempuannya tidak mencapai 30 %, harus digugurkan. Kenyataan masih ada partai yang caleg perempuannya tidak mencapai 30 %, tetapi tetap ikut dalam Pemilu.16 Masyarakat juga masih harus terus diberikan pemahaman terkait pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam politik praktis. Karena banyak budaya masyarakat di Indonesia yang memang masih memberikan jarak antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari (sosial, ekonomi dan politik). C. Penutup C.1 Kesimpulan Tindakan perempuan di Kota Makassar dalam mengaktualisasikan politik perempuan belum banyak yang nyata. Hal yang paling banyak dilakukan baru sekadar masuk kedalam partai politik dan ikut mendaftar sebagai caleg. Namun karena partai politik belum mau mendukung sepenuhnya, perempuan belum banyak yang terpilih menjadi anggota DPRD pada Pemilu legislatif tahun 2009 lalu. Hanya ada tujuh orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kota 16

Temuan lapangan di tingkat lokal, Partai Demokrat di Kota Makassar

81

Jurnal The Politics



Makassar, dari lima puluh anggota keseluruhan. Selain masuk partai politik dan ikut mendaftar sebagai caleg, ada juga tindakan lain yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar. Salah satu informan penulis yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan misalnya. Beliau melakukan pertemuan dan pelatihan terhadap semua caleg perempuan di Kota Makassar. Dalam pertemuan dan pelatihan tersebut, beliau melakukan pemetaan terhadap kemampuan perempuan yang menjadi caleg. Dengan pemetaan tersebut, maka dapat dilihat caleg mana yang paling layak untuk didukung. Banyak juga perempuan yang masuk kedalam organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia daerah Makassar. Dalam organisasi tersebut, mereka melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat Kota Makassar. Dengan melakukan pendidikan politik, mereka berharap kedepan masyarakat tidak memilih karena diberikan uang. Akan tetapi masyarakat kedepan harus memilih orang yang memang kompeten dan sesuai dengan hatu nurani. Tindakan perempuan di Kota Makassar terbagi dalam dua tipe tindakan. Perempuan yang ada dalam birokrasi pemerintahan memiliki tipe tindakan rasional nilai. Mereka juga mengetahui bahwa politik perempuan memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Namun cara atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut menurut mereka masih perlu dipertimbangkan. Sedangkan perempuan yang ada dalam partai politik dan lembaga legislatif memiliki tindakan tipe rasional instrumental. Setiap tindakan yang mereka lakukan sudah berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar. Segala tindakan yang mereka lakukan memiliki tujuan yang nyata dan memiliki alat untuk mencapai tujuan tersebut. Perempuan yang memiliki pemahaman jenis observasional ternyata memiliki tindakan dengan tipe rasional instrumental. Perempuan tersebut umumnya berada dalam partai politik dan lembaga legislatif. Sedangkan perempuan yang memiliki pemahaman penjelasan, memiliki tindakan dengan tipe rasional nilai. Perempuan tersebut umumnya ada dalam birokrasi pemerintahan. C.2 Saran Setelah melakukan penelitian dengan berbagai temuan dilapangan, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan politik perempuan dan implementasinya. Yang pertama adalah ketegasan semua unsur atau lembaga dalam menerapkan undang-undang terkait dengan politik perempuan, khususnya komisi pemilihan umum dan partai politik. Partai politik harus memberikan kebebasan terhadap perempuan secara sukarela demi mencapai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilu juga harus tegas dalam menerapkan aturan. Jika ada partai politik yang tidak memnuhi aturan, maka tidak boleh diberikan izin untuk menjadi peserta Pemilu. Kedua adalah memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat mengenai pentingnya diciptakan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam segala bidang, khususnya politik praktis. Hal tersebut dapat dilakukan oleh berbagai institusi politik, baik itu formal maupun non formal, khususnya partai politik. Masalah ini merupakan hal yang paling mendasar untuk dilakukan, sebab menjadi landasan bagi setiap elemen masyarakat untuk mau secara sukarela menciptakan kesetaraan.

82

Jurnal The Politics



DAFTAR PUSTAKA Budiarjo, Miriam. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Fakih, Mansour. 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar: Yogyakarta Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI: Depok Jones, Pip. 2009. Pengantar Teori-Teori Sosial. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta Kymlicka, Will. 2004. Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta Lovenduski, Joni. 2005. Politik Berparas Perempuan. Kanisius: Yogyakarta Soetjipto, Ani Widyani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Penerbit Buku Kompas: Jakarta Sumiarni, Endang. 2004. Jender dan Feminisme. Wonderful Publishing Company: Yogyakarta Tong, Rosemarie Putman. 2010. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. Jalasutra: Yogyakarta Undang-undang Dasar 1945. Visi Media: Yogyakarta. 2008 Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD No. 10 tahun 2008. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2010 http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kabinet_Indonesia_ diakses pada tanggal 10 Maret 2011 Pukul 12.15 WITA http://gasa-storyofmylife.blogspot.com/2010/10/nama-nama-anggota-dprd-kota-makassar.html diakses pada tanggal 13 April 2011 Pukul 12.43 WITA

83

Jurnal The Politics


84

Jurnal The Politics


Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar

Recommend Documents