IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI WANITA SETIA BHAKTI WANITA SURABAYA

EKUITAS Akreditasi No.49/DIKTI/Kep/2003

ISSN 1411-0393

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI WANITA “SETIA BHAKTI WANITA” SURABAYA H.M. Arsyad, SE.,M.Si Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The title of this study is the Governmental Regulation Implementation of Number 33 Year 1998 About Capital and Also Woman Co-Operation "Devoted of Bhakti Woman" Surabaya, with the problem formula, what will be Governmental Regulation Implementation of Number 33 year 1998 About Capital And Also At Woman CoOperation "Devoted of Bhakti Woman" Surabaya and Factor of whether/what pushing and pursuing Governmental Regulation Implementation of Number 33 year 1998 About Capital And Also At Woman Co-Operation "Devoted of Bhakti Woman" Surabaya. As for target expected from this research, is to description and analysis carefully about Governmental Regulation Implementation of Number 33 year 1998 About Capital And Also At Woman Co-Operation "Devoted of Bhakti Woman" Surabaya and identify the factor of whether/what pushing and pursuing "Governmental Regulation Implementation of Number 33 year 1998 About Capital And Also At Woman Co-Operation "Devoted of Bhakti Woman" Surabaya. The following Usefulness, practically result of this research can give the practical reference to maker and policy executor in formulating and implementation of an policy which is with vision of economic democracy and theoretically this research can give the contribution theoretically for new theory development is which is possible found in researching into of a kind, and also in order to new theory. While for researcher of result of this research is expected can be useful in enriching knowledge and researcher knowledge at one blow can apply it in the world of reality. While its conclusion is its execution is Governmental Regulation Implementation of Number 33 year 1998 About Capital And Also At Woman Co-Operation " Devoted of Bhakti Woman" Surabaya walk not yet as according to expectation as formulated. Factor-Factor pushing Governmental Regulation Implementation of Number 33 year 1998 About Capital And Also At Woman Co-Operation "Devoted of Bhakti Woman"

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 (M. Arsyad)

349

Surabaya is factor that is resource factor, factor of disposition and structure factor bureaucracy, while pursuing is communications factor. Key Words: good Concept, have to be made balance to with the optimal Implementation

PENDAHULUAN Pembangunan dan pengembangan koperasi adalah merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 oleh karenanya maka komitmen kita untuk membangun dan mengembangkan koperasi merupakan komitmen yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada teciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya mungkin dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kita harus menggalakkan investasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Membangun dan mengembangkan koperasi kita harus menciptakan iklim yang baik melalui pengendalian ekonomi makro dan berperan dalam memberikan dorongan, penyuluhan, bimbingan, bantuan permodalan dan investasi, pendidikan dan latihan ketrampilan, kepastian berusaha, kepastian harga, kepastian pemasaran dan bantuan untuk meningkatkan manajemen koperasi. Pengembangan kurs rupiah serta kenaikan tingkat suku bunga, telah meningkatkan biaya investasi baru dan menaikkan nilai pengganti (replacement cost) barang-barang modal yang sudah ada. Peningkatan kurs valuta asing dan tingkat suku bunga di atas juga meningkatkan kebutuhan dunia usaha termasuk koperasi akan modal kerja. Perubahan keadaan ekonomi yang kurang menggembirakan memberikan indikasi bahwa untuk dapat mengembangkan koperasi yang kokoh sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945, sudah waktunya kita lebih memperlakukan koperasi sebagai unit ekonomi sekaligus koperasi dituntut agar mampu mempersiapkan diri: 1. Berperan secara dominan dalam menentukan arah dan mengatur data-data ekonomi dimasa depan bersama-sam dengan Negara dan Swasta, 2. Dalam mengatur data ekonomi ini, koperasi harus mampu mempertahankan ideologi koperasi sebagai usaha yang bersifat gotong royong dan sosial, 3. Berperan secara mandiri dan tumbuh berkembang di atas kekuatan sendiri tanpa tergantung pada fasilitas-fasilitas dari pihak lain dalam tuntutan dan tantangantantangannya, 4. Membuka diri untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri secara serasi dan saling menguntungkan, 5. Mengembangkan bidang usaha berskala besar dam menyerap aktivitas usaha dalam berbagai bentuk, 350

Ekuitas Vol.10 No.3 September 2006: 349 - 374

6. Mempertahankan sistim ekonomi yang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945 pasal 33 dan menahan kecenderungan sistim ekonomi federal, 7. Mendayagunakan potensi pemuda dalam mengembangkan koperasi. Dalam rangka mempersiapkan tujuh poin di atas maka perlu adanya pemupukan modal penyertaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebijakan untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan rintangan diperlukan suatu strategi yang merupakan upaya koperasi untuk mengembangkan dan menggunakan segala potensi. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, diperlukan modal yang kuat, akses koperasi terhadap berbagai sumber modal perlu dikembangkan. Pengembangan kekuatan modal koperasi dilakukan melalui modal penyertaan, sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian .

RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: a. Bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya? b. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya?

TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah untuk: a. Mendeskripsikan dan menganalisis secara cermat tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya? b. Mengidentifikasi faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya?


351

MANFAAT PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: a. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan acuan praktis kepada pembuat dan pelaksana kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang berwawasan demokrasi ekonomi. b. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritikal untuk keperluan pengembangan teori-teori baru yang mungkin ditemukan dalam riset sejenis, maupun dalam rangka teori baru. c. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan peneliti sekaligus dapat menerapkannya dalam dunia nyata

KERANGKA DASAR TEORI Dalam struktur sistim ekonomi Indonesia, koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum yang mencerminkan tata ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan dalam kegiatan usahanya sehari-hari dengan singkat dalam UU No. 25/1992 tentang perkoperasian, pasal 43 dipaparkan bahwa Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Penelitian yang paling besar peranannya dalam penelitian adalah teori, karena dengan unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena, atau fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. Teori yang relevan dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti. Kebijakan Publik Dalam konteks persaingan global, maka tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap actor, baik bisnis maupun nirlaba untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang kompetitif, bukan hanya secara domestic melainkan global. lingkungan ini hanya dapat diciptakan secara efektip oleh kebijakan publik. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun. Suatu rencana kebijakan publik sebaik apapun, tetapi tidak diikuti implementasi yang baik maka tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Suatu implementasi kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumbersumber yang ada di dalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional, 352


yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Dan agar suatu implementasi kebijakan berjalan efektif, dibutuhkan standart dan tujuan program yang dipahami oleh individu-individu yang terlibat dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan program kebijakan tersebut. Atas dasar uraian diatas, maka agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan secara efektif, menurut Jones (1986:10) diperlukan tiga macam aktivitas pokok antara lain: a. Interpretasi (Interpretation), yaitu menterjemahkan program kebijakan ke dalam progam-program pelaksanaan yang dapat diterima dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. b. Pengorganisasian (Organization), yaitu pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan kebijakan yang dikehendaki. c. Pelaksanaan (Aplication), yaitu penerapan segala keputusan dan kesepakatan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terlaksananya tujuan kebijakan yang hendak dicapai. Pembahasan tentang kebijakan pemerintah akan melibatkan tidak saja pemerintah tetapi juga masyarakat dalam arti luas, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Masalah kebijakan publik merupakan masalah yang cukup menarik untuk dikaji baik oleh para teoritis maupun praktisi. Disamping itu kebijakan pemerintah akan menentukan nasib banyak orang, terutama yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan publik melibatkan kepentingan banyak orang (public interest), maka hendaknya setiap kebijakan yang dibuat harus dapat membawa manfaat dan keuntungan bagi banyak orang, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Agar kebijakan publik dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan kepentingan umum dan mendapatkan dukungan umum, serta sumber-sumber untuk menunjang tuntutan tersebut, maka kebijakan publik harus dibuat sebaik mungkin dan perlu mendapatkan kajian yang cermat dan seksama pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik. Menurut Ripley (1985:50-54), langkah atau tahapan dalam proses pengambilan kebijakan publik terdiri dari: a) agenda setting (penyusunan agenda kebijakan) b) formulation and legitimation of goal and programs (perumusan dan legitimasi tujuan kebijakan dan program) c) program implementation performance and impact (pelaksanaan kinerja dan dampak program) d) Decision about the future of the policy and program (keputusan tentang masa depan kebijakan dan program)


353

Dari batasan-batasan tersebut di atas, terlihat bahwa kebijakan publik melibatkan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian kebijakan publik tersebut diatas mempunyai implikasi sebagai berikut: a) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. b) Kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. c) Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. d) Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi oleh maksud dan tujuan tertentu. e) Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan adalah kunci daripada Administrasi, kepemimpinan memang merupakan salah satu perwujudan Administrasi sebagai proses kegiatan, kegiatan dari Pemimpin untuk membentuk manusia-manusia menjadi orang yang bersikap dan berperilaku sebagai yang dikehendaki oleh Pemimpin. Dalam kebijaksanaan Pemerintah, maka wujud kegiatan orang-orang yang dipimpin merupakan partisipasi masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Edward III mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu. Termasuk dalam aktifitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan dan sebagainya. Dengan melihat fenomena empirik maupun teoritik, implementasi kebijaksanaan dapat dirumuskan sebagai tindakan yang dilakukan individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan (Edwards, 1980:10) Dalam upaya untuk menjaga implementasi kebijakan itu dapat sesuai dengan yang diharapkan, menurut Ripley ada tiga unsur untuk mengukur suatu program implementasi yaitu: a) Tingkat kepatuhan pada bagian birokrasi terhadap birokrasi diatasnya atau tingkat birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang; b) Keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi; 354


c) Keberhasilan implementasi mengacu dan mengarah pada pelaksanaan dan dampak yang dihendaki dari semua program-program yang ada (Ripley, 1985 :115) Implementasi kebijakan bisa juga berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya ada dan terjadi, sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yaitu terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha untuk memberikan dampat tertentu pada masyarakat. Sejalan dengan itu kerangka pemikiran Edward III, bahwa suatu kebijaksanaan itu dalam pelaksanaanya menuntut adanya kepatuhan (compliance) dari para pelaksana terhadap ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah (pembuat kebijakan). (Edwards, 1980:25) Implementasi, pelaksana (implementor) harus tunduk pada instruksi legal dan petunjuk tertentu yang dibuat oleh pembuat kebijaksanaan. Maka sebelum melaksanakan proses implementasi, pelaksana harus mengetahui atau memahami apa yang harus mereka lakukan menganggap bahwa interpretasi atau pemahaman terhadap program adalah hal penting dalam rangka proses implementasi disamping pengorganisasian dan pengaplikasian program. Menurut Grindle bahwa proses implementasi kebijakan publik hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, programprogram aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari sasaran tersebut. Inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Aktivitas penerapan implementasi kebijakan menurut Grindle terdiri dari pelaksanaan kebijakan Content yang didalamnya ada enam variabel yaitu: 1. pihak yang kepentingannya dipengaruhi 2. manfaat yang akan dihasilkan 3. derajat perubahan yang diinginkan 4. kedudukan pembuat kebijaksanaan 5. pelaksana kebijaksanaan 6. dan sumber daya yang dikerahkan (Grindle, 1986:7) Sedangkan Content pelaksanaan kebijakan yang dimaksud oleh Grindle adalah: a) kekuasaaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat b) karakteristik lembaga atau penguasa dan c) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. d) Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, kelompok sasaran dan pelaksana kebijaksanaan akan mempengaruhi efektivitas implementasi Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok proses implementasi adalah sebagai berikut: a) Proses implementasi program kebijaksanaan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut, setelah suatu program atau kebijaksanaan ditetapkan, yang terdiri atas pengambilan


355

keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh untuk mewujudkan suatu program guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. b) Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau out comes, karena dalam proses tersebut, turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat yang mendukung maupun yang menghambat pencapaian sasaran program. c) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak: 1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan 2. Adanya target groups yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program 3. Adanya unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi. d) Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa dalam arti faktor fisik, sosial, budaya dan politik akan turut mempengaruhi implementasi program Pada model dihalaman ini dikemukakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Faktor tersebut adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Gambar: Model Implementasi Kebijakan George Edward III

COMUNICATION

RESOURCES

IMPLEMENTATION

DISPOSITION BUREAUCRATIC STRUCTURE Sumber: George C. Edward III, Implementing Public Policy (1980:10)

356


Faktor Komunikasi Komunikasi merupakan proses pentransferan berita (informasi) yaitu berkaitan dengan kebijakan kepada para pelaksana (implementors) kebijakan. Berita dan informasi yang disampaikan dengan akurat, jelas atau konsisten kepada para pelaksana kebijakan, menyebabkan timbulnya kebingunan diantara para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Suatu kebijakan dimana komunikasi tidak lancar bisa menyebabkan disposisi akan memainkan peran. Disposisi ini akan mempengaruhi dengan kuat pada para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Faktor Sumber Daya Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan betapapun telah didukung oleh perangkat hukum yang kuat dan dirumuskan secara baik, namun apabila tidak didukung oleh sumber daya yang tersedia dalam jumlah yang memadai sulit untuk diimplementasikan. Disamping itu sumber daya berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang disampaikan secara jelas dan konsisten tidak dapat disampaikan secara jelas dan konsisten dan tidak dapat dijalankan secara efektif apabila terdapat ketimpangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan keputusan. Faktor Disposisi Pemahaman disposisi merupakan suatu kecenderungan, keinginan, kemauan para pelaksana kebijakan mau melaksanakan kebijakan. Disposisi dari para pelaksana akan mempengaruhi baik bagaimana mereka menafsirkan kebijakan yang mereka terima. Pada pengertian ini akan terlihat menjadi apa dan bagaimana mereka menjelaskan lebih lanjut pada rangkaian komando yang lebih rendah. Perlu diperhatikan bahwa pemahaman disposisi juga dapat mempengaruhi kemauan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Faktor Struktur Birokrasi atau Organisasi Pemahaman struktur birokrasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi antara agen pelaksana (instansi) yang terkait dengan implementasi kebijakan struktur organisasi yang terfragmentasi tersebut, menyebabkan meningkatnya kemungkinan gagalnya komunikasi. Dalam model-model implementasi kebijakan publik yang telah dikemukakan di atas, menurut peneliti bahwa tidak terdapat model yang paling efektif, namun tergantung situasi dan kondisi tertentu, juga sesuai dengan tujuan dan karakteristik kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, model yang sesuai adalah model


357

yang dikemukakan Edward III, dimana variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ini. Kebijakan Tentang Modal Penyertaan Yang dimaksud dengan modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang modal adalah aktiva yang berbentuk tanah, bangunan, masinmasin serta sarana dan alat-alat produksi lainnya yang dapat dinilai dengan uang, yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain untuk digunakan sendiri dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan dinilainya cukup untuk dibebankan sebagai biaya dalam beberapa tahun buku sesuai dengan masa penggunaannya. Kebijakan modal penyertaan dimaksud untuk menciptakan koperasi yang tangguh dan mandiri dengan tidak mengabaikan prinsip koperasi yang merupakan pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan bekerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya. Modal Penyertaan dan Pengelolaannya Sebagaimana kita ketahui bahwa modal penyertaan pelaksanaannya bermaksud untuk memberikan kepastian hukum baik bagi koperasi maupun bagi pemodal dan meningkatkan keyakinan masyarakat akan manfaatnya dengan tata cara pengelolaan modal penyertaan pada koperasi sebagai berikut: a. Pengelolaan Modal Penyertaan oleh koperasi tunggal usaha, antara lain dimaksudkan bahwa pengelola Modal Penyertaan oleh koperasi usaha dapat dilaksanakan sendiri oleh pengurus koperasi atau pengurus dapat mengangkat pengelola/manager yang profesioanal b. Pengelolaan Modal Penyertaan oleh koperasi serba usaha, anatar lain dimaksudkan bahwa pengurus koperasi wajib membentuk unit usaha otonom dan menyusun anggaran rumah tangganya sendiri, terpisah dari unit-unit usaha lainnya. Selanjutnya pembentukan unit usaha otonom dilaporkan kepada Departemen Koperasi. c. Tanggungan resiko kerugian, antara lain dimaksudkan bahwa jika pemodal ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai Modal Penyertaan, tetapi tidak aktif sehingga terjadi kerugian, maka pemodal turut menanggung resiko kerugian dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai Modal Penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau sesuai perjanjian misal dalam hal terjadi likuidasi dan masih terdapat hutang yang harus dibayar. d. Pembagian keuntungan, antara lain dimaksudkan bahwa pembagian keuntungan pada koperasi tunggal dilakukan setelah menyisihkan terlebih dahulu untuk pajak dan keperluan kegiatan usaha bagi koperasi, dan sisanya dibagi sesuai kesepakatan kedua 358


belah pihak yang dimuat dalam SPMPKOP ( Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi) e. Tatacara penyusunan laporan, antara dimaksudkan bahwa pengurus koperasi wajib menyusun pembukuan sesuai standar akutansi yang berlaku dan melaporkan secara tertulis mengenai kegiatannya selama satu tahun dan rancangan rencana kerja serta anggaran koperasi atau unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Anggota bersama pemodal. Prosedur Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan a. Bagi Koperasi 1. Koperasi primer atau sekunder yang telah berbadan hukum. 2. Telah menyelenggarakan Rapat Anggota sekurang-kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut sebelum menerima modal penyertaan. 3. Dalam Anggaran Dasarnya, rencana penanaman modal melalui modal penyertan telah dirumuskan. Apabila kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan belum tercantum dalam Anggaran Dasar, maka pengurus koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku. 4. Rencana kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan telah disusun pengurus dan rencana kerja serta rencana pengembangan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan telah memperoleh persetujuan dari Anggaran Dasar. 5. Pembukaan dan pelaporan keuangan koperasi telah diselenggarakan dengan tertib dan telah diaudit sekurang-kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut serta dinyatakan wajar tanpa catatan. 6. Bagi koperasi tunggal usaha pengurus dapat mengelola usahanya sendiri atau mengangkat pengelola yang mampu untuk menjalankan kegiatan usaha. 7. Bagi koperasi yang melaksanakan kegiatan serba usaha, pengurus harus mengangkat pengelola unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan. b. Bagi Pemodal, terdiri dari: 1. Pemerintah a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Departemen atau Lembaga Pemerintah atau Dinas atau Kantor Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi atas ijin atau persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin dalam pengeluaran keuangan. b. Pemerintah Asing, badan, oraganisasi dan lembaga internasional dapat menanamkan dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi sepanjang tidak dikaitkan dengan kepentingan dan kegiatan politik serta pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerjasama ekonomi dengan pemerintah dan lembaga internasional. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 (M. Arsyad)

359

2. Masyarakat a. Setiap anggota masyarakat baik Warga Negara RI maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, telah dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum, dapat menamkan modal penyertaan pada koperasi. b. Anggota koperasi dengan ketentuan apabila sebagai anggota koperasi tetap memiliki hak suara dalam Rapat Anggotanya namun sebagai pemodal dia tidak boleh menggunakan hak suaranya. 3. Badan Usaha Badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Perusahaan Modal Campuran, dan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat menanamkan modal pada koperasi. 4. Badan-badan lain Badan lain yang dibentuk berdasarkan akte notaris dan atau yang terdaftar sebagai yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat menanamkan modal penyertaan pada koperasi.

METODE PENELITIAN Menurut Narbuko dan Achmadi menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi (Narbuko, 2003: 44). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana disampaikan Bondan dan Taylor (Moeleong, 2002:3) pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menhasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang mereka amati dan pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia dan adanya keinginan mendeskripsikan gejala dalam latar yang terkendali. Konsep Variabel dan Operasional Variabel a. Komunikasi Proses transformasi berita yang berfungsi untuk mengalirkan perintah-perintah dan arahan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan dan perintah tersebut harus jelas, tepat dan konsisten

360


b. Sumber daya Sumber daya secara konseptual didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendukung personel dalam mengirim informasi kebijakan. c. Disposisi Kemauan para pelaksana yang sekaligus merupakan dorongan pskologis untuk melaksanakan kebijakan tetapi masih dalam kerangka kebijakan itu sendiri. d. Struktur Birokrasi Pola hubungan kewenangan dan koordinasi antara pemberi dan pelaksana kebijakan. e. Derajat keberhasilan Derajat Keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya diukur dengan banyaknya jumlah Kelompok yang aktif dari tahun ke tahun berikutnya dan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan operasionalisasi dari variabel penelitian implementasi tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya adalah sebagai berikut: 1. Komunikasi Indikator dari variabel komunikasi adalah: a. Efektivitas penyampaian informasi pada tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. b. Pemahaman informasi yang disampaikan pada tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. c. Konsistensi informasi yang disampaikan pada tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. 2. Sumber daya Indikator variabel sumber daya adalah: a. Keahlian dan kemampuan pelaksana dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. b. Kecukupan dana untuk operasional Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. c. Ketersediaan sarana pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 (M. Arsyad)

361

3. Disposisi Indikator dari variabel disposisi adalah: a. Kesungguhan dari para pelaksana dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. b. Pola hubungan antar instansi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. 4. Struktur Birokrasi Indikator dari variabel struktur birokrasi adalah: a. Kerjasama antar pelaksana dengan institusi lain dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. b. Kewenangan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. c. Sistem pengawasan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. 5. Derajat keberhasilan Derajat Keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya diukur dengan meningkatnya sisa hasil usaha Koperasi (SHU) dan banyaknya jumlah Kelompok Koperasi yang aktif dari tahun ke tahun. Populasi dan sampel a. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemursari, Jl. Jemur Andayani No. 55. Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam dan pertokoan sebelum melakukan penelitian peneliti harus menentukan sejumlah elemen yag dijadikan objek penelitian yang merupakan satuan analisa yang disebut populasi. Populasi menurut Singarimbun (1986:108) adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengelola yang ada di Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya berjumlah 598 orang yang terdiri pengurus koperasi, pembimbing penyuluh lapangan, karyawan koperasi, dan penanggung jawab kelompok b. Teknik Sampling Menentukan ukuran sample yang akan diambil digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

362


n=

N 1 + Ne2

dimana: n = ukuran sample N = ukuran populasi e = 10% Dari populasi yang berjumlah 598 orang yang akan diambil sampel sebagai responden dalam penelitian ini adalah: n= N 1 + Ne2 = 598 1 + 598.10%2 = + 85.6 orang Dengan demikian respondennya sebanyak 86 responden Jenis Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: a) Data primer, yakni merupakan data yang didapat dari sumber yang pertama baik individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Moleong, 1995:100). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner terhadap responden dalam hal ini anggota masyarakat yang telah menerima bantuan dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi. b) Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, dengan kata lain data sekunder adalah data yang sudah diolah, yang berfungsi sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: a. Kuesioner (daftar pertanyaan), yaitu merangkai daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan oleh penulis untuk diisi jawabannya. b. Observasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan masalah.


363

Teknik Analisis Data Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik prosentase yaitu memberikan gambaran mengenai sesuatu dengan cara yang jelas dan tepat berdasarkan data yang diperoleh dengan teknik prosentase

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian ke lapangan tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, beberapa faktor tersebut merupakan variabel dalam penelitian ini antara lain, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana masingmasing faktor secara optimal telah dilaksanakan, maka dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut: a. Faktor Komunikasi Komunikasi dapat dipahami sebagai suatu instrumen kebijakan yang berfungsi untuk mengalirkan perintah-perintah dan arahan-arahan dari pembuat kebijakan atau program. Proses pengiriman informasi yang berupa perintah dan arahan pelaksananan program kepada para pelaksana merupakan langkah yan penting. Untuk melihat hubungan komunikasi dengan proses implementasi dapat dilihat dari aspek lancar tidaknya proses pngiriman perintah dan pelaksanaan program dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana. Dalam hal ini memakai tiga indikator yaitu: a. Efektifitas penyampaian informasi atau pengiriman dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. b. Pemahaman informasi yang disampaikan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. c. Konsistensi informasi yang disampaikan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya.

364


Tabel 1 Faktor Komunikasi Yang Disampaikan Pada Implementasi Katagori Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah

a 27 10 32 17 86

b 15 29 39 3 86

c 12 33 3 36 2 86

∑ 12 75 97 52 22 258

Mean Score 4 25 17,34 32,33 7,34 86

(%) 4,65 29,06 20,16 37,60 8,53 100

Sumber : data primer yang diolah (2005)

b. Faktor Sumber Daya Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan program, yang dimaksud sumber daya disini bisa berupa sumber daya manusia atau tenaga pelaksana dan sumber daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan dana penunjang. Dalam penelitian ini faktor sumber daya diukur dengan indikator: a. Keahlian dan kemampuan pelaksana dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. b. Kecukupan dana untuk operasional Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. c. Ketersediaan sarana pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. Tabel 2 Faktor Sumber Daya Disampaikan Pada Implementasi Katagori Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah

a 16 30 24 16 86

b 10 37 31 8 86

c 15 36 20 10 5 86

∑ 41 103 75 34 5 258

Mean Score 13,67 34,34 25 11,33 1,66 86

(%) 15,90 39,94 29,06 13,17 1,93 100



365

c. Faktor Disposisi atau Sikap Pelaksana Disposisi disini adalah sikap para pelaksana kebijakan, yang dalam penelitian ini akan diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut: a. Kesungguhan dari para pelaksana dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. b. Pola hubungan antar instansi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. Tabel 3 Faktor Disposisi Atau Sikap Pelaksana Disampaikan Pada Implementasi Katagori

a

b

∑

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah

1 51 28 6 86

15 7 41 23 86

15 8 92 51 6 172

Mean Score 7,5 4 46 25,5 3 86

(%) 8,72 4,65 53,49 29,65 3,49 100


d. Faktor Struktur Birokrasi Struktur birokrasi adalah merupakan pola hubungan kewenangan dan koordinasi antar pemberi kebijakan dan pelaksana program. Indikator faktor struktur birokrasi adalah: a. Kerjasama antar pelaksana dengan institusi lain dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. b. Kewenangan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. c. Sistem pengawasan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya.

366


Tabel 4 Faktor Struktur Birokrasi Disampaikan Pada Implementasi Katagori Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah

a 14 6 39 24 3 86

b 17 33 16 12 8 86

c 18 30 17 12 9 86

∑ 49 69 72 48 20 258

Mean Score 16,33 23 24 16 6,67 86

(%) 18,99 26,74 27,91 18,60 7,76 100


e. Derajat Keberhasilan Derajat keberhasilan dari Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya dapat dilihat dari perkembangan a. jumlah anggota koperasi wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya b. perkembangan modal penyertaan pihak ke tiga koperasi wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya c. perolehan sisa hasil usaha bagi anggota koperasi wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya Tabel 5 Derajat Keberhasilan Koperasi Katagori Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah

a 15 29 33 7 2 86

b 3 5 7 20 57 86

c 15 36 20 10 5 86

∑ 33 70 60 37 58 258

Mean Score 11 23,33 20 12,34 19,33 86

(%) 12,79 27,13 23,26 14,35 22,47 100


PEMBAHASAN Sebagaimana diketahui bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha perlu mengembangkan diri dan memperluas kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan peranannya secara aktif dalam kegiatan perekonomian, sehubungan dengan hal tersebut koperasi perlu memperkuat struktur permodalan melalui pemupukan modal dan menyertakan pihak lain dalam permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 (M. Arsyad)

367

Koperasi atau badan bersama secara koperatif telah dilaksanakan oleh masyarakat kita sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, walaupun organisasi rakyat itu sering kali digunakan sebagai alat politik untuk mempersatukan kelompok-kelompok kecil masyarakat setempat untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dalam melawan tekanan dari pihak penjajah. Sebagian besar rakyat Indonesia waktu itu merupakan golongan ekonomi lemah yang serba kekurangan, namun cara hidup gotong royong dalam kebersamaan dan kekeluargaan telah menjadi budaya bangsa. Atas dasar aspirasi rakyat dengan pengkajian yang seksama oleh para perintis kemerdekaan maka dalam menyusun UUD 1945 koperasi dicantumkan sebagai wahana ekonomi rakyat untuk mencapai kesejahteraan sosial sebagaimana tersurat dan tersirat pada Bab XIV pasal 33. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan di atas, berikut ini disajikan analisa atau pembahasan terhadap hasil penelitian dengan berdasarkan pada teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa data-data yang ditulis dalam bentuk tabel-tabel di atas saling berkaitan sehingga muncul gambaran atau deskripsi yang lebih jelas tentang fenomena yang diteliti. A. Faktor Komunikasi Dalam pembahasan berikut ini dititik beratkan pada unsur komunikasi. Komunikasi mempunyai pengertian sebagai suatu proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Secara khusus komunikasi dalam sebuah organisasi mempunyai peranan yang sangat penting karena semua yang ada dalam organisasi harus bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Dan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut perlu dibuat berbagai kebijakan yang gunanya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan. Tujuan komunikasi dalam hal ini selain untuk memberikan pengertian dan pengetahuan juga agar orang lain, dalam hal ini implementor meyakini arti pentingnya kebijakan tersebut. Komunikasi juga bermanfaat untuk menyatukan pola pikir dan pola kerja diantara anggota organisasi, baik pengambil keputusan/decisionmaker maupun implementor serta pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan kerja atau yang terkait dengan kebijakan itu. Berdasarkan kerangka teori implementasi Edward III ada tiga indikator untuk menilai efektifitas variabel komunikasi yaitu, efektifitas penyampaian program terhadap pelaksana dan kelompok sasaran/penerima, tingkat kejelasan isi program, ketersediaan sarana komunikasi pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya, dan prasarana komunikasi pendukung dan tingkat konsistensi komunikasi antara pelaksana dengan kelompok sasaran pelaksana program.

368


Penilaian atas tiga indikator menunjukkan bahwa 4 orang atau 4,65% dari responden yang diteliti menunjukkan hasil pada katagori sangat tinggi, sementara untuk katagori tinggi 25 orang atau 29,06%, untuk katagori sedang sebesar 17,34 orang atau 20,16%, untuk katagori rendah sebesar 32,33 orang atau 37,60% sedangkan sisanya sebesar 7,34 orang atau 8,53% jawaban responden dikatagorikan sangat rendah. Dari hasil tersebut dapat dilihat dari faktor komunikasi yang disampaikan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya adalah termasuk katagori rendah. B. Faktor Sumber Daya Walaupun petunjuk mengenai implementasi sebuah kebijakan telah dikomunikasikan secara efektif namun ia hanyalah sebuah dokumen tanpa arti dan manfaat apabila tidak diwujudkan dalam tindakan nyata oleh manusia dengan dukungan berbagai fasilitas untuk mencapai tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Untuk itulah maka diperlukan faktor lain bagi efektifitas implementasi sebuah kebijakan yaitu sumber daya. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu untuk memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun penilaian atas tiga indikator menunjukkan bahwa dari 13,67 orang atau 15,90% responden yang diteliti menunjukkan hasil pada katagori sangat tinggi, sementara untuk katagori tinggi 34,34 orang atau 39,94%, untuk katagori sedang sebesar 25 orang atau 29,06%, untuk katagori rendah sebesar 11,33 orang atau 13,17% sedangkan sisanya sebesar 1,66 orang atau 1,93% jawaban responden dikatagorikan sangat rendah. Dari hasil Tabel 2 tersebut dapatlah dikatakan bahwa dilihat dari faktor sumber daya yang disampaikan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya adalah termasuk katagori tinggi. C. Faktor Disposisi atau Sikap Pelaksana Selain faktor komunikasi dan sumber daya, efektifitas implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap atau persepsi dari pelaksana kebijakan terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Jika pelaksananya mempunyai sikap/persepsi positif maka implementasi kebijakan ada kemungkinan untuk berhasil namun bila sebaliknya implementasi akan menemui kegagalan. Perlu diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya persepsi atau sikap negatif terhadap suatu kebijakan. Beberapa faktor itu adalah adanya perbedaan sudut pandang, konflik kepentingan antara implementor/pelaksana dan decisionmaker. Bisa jadi pelaksana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 (M. Arsyad)

369

merasa kepentingannya terancam dengan adanya kebijakan tersebut, atau karena wawasan pelaksana yang sempit terhadap suatu kebijakan, hal ini bisa terjadi karena komunikasi tidak efektif atau memang sumber daya manusianya kurang memadai sebagaimana diuraikan sebelumnya. Penilaian atas dua indikator menunjukkan bahwa dari 7,5 orang atau 8,72% responden yang diteliti menunjukkan hasil pada katagori sangat tinggi, sementara untuk katagori tinggi 4 orang atau 4,65%, untuk katagori sedang sebesar 46 orang atau 53,49%, untuk katagori rendah sebesar 25,5 orang atau 29,65% sedangkan sisanya sebesar 3 orang atau 3,49% jawaban responden dikatagorikan sangat rendah. Dari hasil Tabel 3 tersebut dapatlah dikatakan bahwa dilihat dari faktor disposisi atau sikap pelaksana yang disampaikan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya adalah termasuk katagori sedang. D. Faktor Struktur Birokrasi Pada saat mengimplementasikan sebuah kebijakan implementor mungkin sudah tahu tugas-tugas yang harus dikerjakannya dan mempunyai kemauan/sikap positif untuk melaksanakan tugas serta didukung oleh fasilitas yang memadai. Akan tetapi seringkali hasil dari implementasi tidak seperti yang diharapakan karena terbentur oleh struktur birokrasi/organisasi tempat kebijakan itu diimplementasikan. Hambatan bisa terjadi dari dalam birokrasi organisasi lain yang mempunyai kaitan atau hubungan kerja. Birokrasi mempunyai dua kateristik utama yaitu prosedur kerja standar/Standard Operating Procedures dan pemisahan tugas dan tanggung jawab/fragmentation. Prosedur kerja standar diperlukan untuk memberi jaminan pelayanan yang sama untuk seluruh anggota masyarakat, di mana saja dan kapan saja pelayanan diberikan/dilaksanakan serta menjamin hasil kerja yang standar. Sedangkan pemisahan tugas dan tanggung jawab diperlukan untuk mengurangi beban kerja suatu organisasi/bagian dan untuk menentukan penanggung jawab atas suatu tugas. Selain mempunyai nilai positif prosedur kerja standard dan pemisahan tugas juga mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat diseragamkan untuk seluruh daerah/tempat karena perbedaan situasi dan kondisi daerah. Keberhasilan penerapan suatu prosedur kerja standard dan proses pemisahan tugas di suatu daerah atau suatu organisasi belum tentu membawa hasil ketika diterapkan di daerah lain atau organisasi lain. Prosedur kerja standar bermanfaat manakala situasi/kondisi di dalam dan diluar organisasi tidak berubah-ubah secara cepat. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi prosedur kerja di dalam organisasi/birokrasi antara lain peraturan perundang-undangan, kelompok-kelompok kepentingan, kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat. Demikian pula dengan pemisahan tugas. Ia akan membawa manfaat manakala dengan 370


pemisahan ini tidak memperlemah koordinasi antar organisasi, tidak memboroskan sumber daya, dan tidak membuat bingung para implementor/ pelaksana. Penilaian atas tiga indikator menunjukkan bahwa dari 16,33 orang atau 18,99% responden yang diteliti menunjukkan hasil pada katagori sangat tinggi, sementara untuk katagori tinggi 23 orang atau 26,74%, untuk katagori sedang sebesar 24 orang atau 27,91%, untuk katagori rendah sebesar 16 orang atau 18,60% sedangkan sisanya sebesar 6,67 orang atau 7,76% jawaban responden dikatagorikan sangat rendah. Dari hasil Tabel 4 tersebut dapatlah dikatakan bahwa dilihat dari faktor struktur birokrasi yang disampaikan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya adalah termasuk katagori sedang. E. Derajat Keberhasilan Derajat keberhasilan dari Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota dan perolehan sisa hasil usaha. Perkembangan jumlah anggota dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penilaian atas tiga indikator menunjukkan bahwa dari 11 orang atau 12,79% responden yang diteliti menunjukkan hasil pada katagori sangat berhasil, sementara untuk katagori berhasil 23,33 orang atau 27,13%, untuk katagori cukup berhasil sebesar 20 orang atau 23,26%, untuk katagori kurang berhasil sebesar 12,34 orang atau 14,35% sedangkan sisanya sebesar 19,33 orang atau 22,47% jawaban responden dikatagorikan tidak berhasil. Dari hasil Tabel 5 tersebut dapatlah dikatakan bahwa dilihat dari faktor derajat keberhasilan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya adalah termasuk katagori berhasil.

PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan informasi, temuan-temuan di lapangan sepanjang penelitian dan setelah diadakan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya menghasilkan presentase mean score tertinggi yaitu faktor komunikasi sebesar 37,60% yang masuk dalam katagori rendah, faktor sumber daya 39,94% yang masuk dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 (M. Arsyad)

371

katagori tinggi, faktor disposisi sebesar 53,49% yang masuk dalam katagori sedang, faktor struktur birokrasi sebesar 27,91% yang masuk dalam katagori sedang, faktor derajat keberhasilan sebesar 27,13% yang masuk dalam katagori tinggi. Persentase mean score memberikan gambaran belum sesuai dengan harapan sebagaimana yang dirumuskan, hal ini dapat dilihat bahwa: a. Meningkatnya modal kerja dan tingginya keberhasilan dalam pengelolaannya tidak merupakan usaha maksimal dari komunikasi yang dilakukan yang berkaitan dengan PP No 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, padahal maksud dan tujuan kehadiran kebijakan ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi koperasi maupun bagi pemodal dan kejelasan arah bagi para pejabat, dunia usaha, dan masyarakat terutama gerakan koperasi. b. Perkembangan modal kerja lebih di dominasi sumber dana modal pinjaman, padahal kedudukan modal penyertaan pada koperasi dalam rangka memperkuat usaha koperasi yang memiliki resiko lebih kecil dari sumber dana pinjaman, karena kegiatan usaha dengan modal penyertaan didasari Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP), antara lain mengatur bahwa pemodal ikut menanggung resiko kerugian apabila usaha koperasi yang dibiayai modal penyertaan menderita kerugian namun sisi lain juga mengatur keterlibatan pemodal dalam mengelola usaha. 2. Bahwa yang mendukung pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya ada beberapa faktor yaitu faktor sumber daya (lihat tabel 2), faktor disposisi (lihat tabel 3), dan faktor struktur birokrasi (lihat tabel 4), sedangkan yang menghambat adalah faktor komunikasi (lihat tabel 5). Rekomendasi Sesuai dengan penelitian tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat digunakan dalam menyempurnakan kebijakan yang telah ada dan memformulasikan lebih lanjut kebijakan tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya. Beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan sekaligus dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Melibatkan seluruh komponen masyarakat agar terjadi kerja sama yang saling menguntungkan tercipta, dan untuk sukses diharapkan implementator mencari cara untuk menjadikan diri lebih baik antara lain: a. Agar lebih memahami kebijakan Modal Penyertaan dengan mengikuti penyuluhanpenyuluhan yang diadakan oleh Dinas Koperasi Surabaya. b. Bekerja lebih dari pada yang dibayarkan, akhirnya kita akan dibayar lebih dari pada yang kita kerjakan.

372


c. Bersikap menyenangkan kepada yang pemarah, sopan kepada yang kasar, dan murah hati kepada yang kekurangan karena kita tahu manfaat jangka panjang dari memberi. 2. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya maka perlu diadakan sosialisasi yang lebih intensif dari 4(empat) faktor tersebut khususnya faktor komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA C. Edward III, George, 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press. Dye Thomas R., 1992. Understanding Public Policy. Prentice Hall. Englewood Cliffs. New Jersey. Islam, Irfan, 1984. Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bina Aksara. J. Moleong, Lexy, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya Bandung. Jones, Charles O, 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta Rajawali Press. Ripley Randall B, 1985. Policy Analysis in Political Science. Nelson-Hall Publisher Inc., United State of America. Sarwoto, 1978. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta. Siagian P. Sondang, 1983. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi Gunung Agung. Jakarta. Soenarko SD, 2000. Publik Plicy. Pengertian Pokok untuk memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya. Airlangga University Press. Suganda, 1981. Kepemimpinan di Dalam Organisasi dan managemen. CV. Sinar Baru. Bandung. Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarata.


373

, Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Republik Nomer 145/kep/M/1998 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi. , 1993. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Jakarta. , 1998/1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Jakarta.

374


IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI WANITA SETIA BHAKTI WANITA SURABAYA

Recommend Documents