IMPLEMENTASI PERATURAN KEPEGAWAIAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA III BIDANG KESEHATAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1
1 GRAND DESIGN APARATUR SIPIL NEGARA (ROAD MAP 2015-2019 2
PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA Jumlah Pegawai ASN: 4.498.643 (PU PNS-BKN: Des 2015) -Pusat : -Daerah:
20,94% 79,06%
Rasio Pegawai ASN terhadap Angkatan Kerja : 3,08% POSISI INDONESIA DALAM WORLDWIDE GOVERNMENT INDIKATOR (EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN), BANK DUNIA 2013 100 80 54 58
60 38
40 0,7 20
7 4
25
44
38
44
79 75
81 80
11,4
3,7
83
89
100 94
64 61
56 47
21 22 12 1,2
1,7
2,1
2,9
1,9
2,5
0
2002
2012
2,9
RASIO THD PENDUDUK (%)
3
RPJMN 2015-2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Good Governanc e
Reformasi Birokrasi & UU ASN
SMART ASN
ASN Human Capital
(UU 17 TAHUN 2007)
09/03/2017
4
SASARAN PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019
2015 • Profil SDM ASN saat ini • Benchmark ASN Internasional
Tantangan Manajemen SDM ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA • GLOBALISASI • COMPETITIVE ANTAR NEGARA • TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITASI • HIGH COLLABARATION Arah Strategis Pembangunan Nasional 2015-2019 (Perencanaan, Rekruitmen & Profesionalisme)
Tantangan SDM Internal •MISMATCH KETERSEDIAAN ASN dg STRATEGI PEMBANGUNAN •MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN QUALIFICATION •PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA DIJALANKAN •KESADARAN SDM SBG HUMAN CAPITAL MSH RENDAH
2019 SMART ASN 1.BERWAWASAN GLOBAL 2.MENGUASAI IT/DIGITAL DAN BAHASA ASING 3.DAYA NETWORKING TINGGI
5
ROADMAP ASN 2015-2019 SASARAN
2016
2015
2017
2018
2019
SASARAN 2
SASARAN 1
ASN AWARD Audit Organisasi & Penataan ASN & Redistribusi Pegawai Perencanaan ASN
Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN sesuai dengan Arah Pembangunan Nasional (NAWACITA)
Standar Kompetensi Jabatan Rekruitmen ASN
Rekruitmen CPNS & PPPK yang obyektif & transparan, (dg CAT), Promosi terbuka untuk JPT
Penyelarasan Kompetensi dgn jabatan Talent Management JPT & JA ASN & Pengembangan Assessment Centre
SASARAN 3
RPP UU ASN
Gaji & Tunj. berbasis kinerja Capacity Building ASN (min 40 jam/tahun)
Profesionalisme ASN
Syarat Sertifikat dlm Jabatan Inpassing nasional JF
SMART ASN Berbasis Sistem Merit
2 TUGAS BELAJAR DALAM STRETEGI PENINGKATAN KOMPETENSI 7
Pengembangan Kompetensi dalam UU 5 Tahun 2014 Pasal 70 1)Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 2)Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. 3)Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
Pengembangan Kompetensi dalam UU 5 Tahun 2014 Pasal 70 Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. 4)
5) Dalam mengembangkan kompetensi PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. 6) Selain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR 2017 R-PERPRES PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
2013 2004 SE/18/M.PAN/5/2004
1986 KEPPRES 57 TAHUN 1986
1961 PERPRES 12 TAHUN 1961
SE 04 TAHUN 2013 B32646/M.PAN-RB/10/2013
B.1364/M.PAN-RB/03/2016 B.2556D.II-.PAN-RB/07/2016
PRINSIP DASAR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Tugas belajar sebagai bagian dari penghargaan atas kinerja dan dedikasi pegawai
T ugas belajar direncanakan sebagai bagian integral dari pengembangan karier pegawai (terintegrasi dalam perencanaan pegawai)
Tugas belajar diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi (standar kompetensi dan persyaratan jabatan)
T ugas belajar dilakukan pada lembaga pendidikan yang berkualitas (minimal terakreditasi B oleh lembaga yang berwenang)
Direncanakan penempatanya dalam jabatan yang sesuai pasca tugas belajar
Adanya pembatasan usia dalam pemberian tugas belajar (nilai guna investasi/return of invesment
A danya aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam pemberian tugas belajar (selama dan pasca)
SE MENPAN NO 04 TAHUN 2013 Dasar Hukum : 1.PP nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan PP nomor 13 Tahun 2002 2.Peraturan Presiden No : 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar 3.Keputusan Presiden No : 97 Tahun 1986 tentang tunjangan Tugas Belajar bagi Pengajar Biasa pada Perguruan tinggi yang ditugakan mengikuti pendidikan pada pasca sarjana
Persyaratan 1. PNS dengan masa kerja minimal 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS, untuk ilmu yang langka dapat diberikan sejak diangkat PNS 2. Mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang 3. Bidang ilmu sesuai persyaratan jabatan 4. Penilaian kinerjanya 1 tahun terakhir bernilai baik 5. Akreditasi Program studi minimal B 6. Dibebaskan dari jabatanya
Usia DI, DII, DII dan S1 paling tinggi 25 tahun - untuk 3 ter - 37 th S2 paling tinggi 37 Tahun - untuk daerah 3 ter, - 42 th S3 paling tinggi 40 Tahun - untuk daerah 3 ter - 47 th Dosen (S2 dan S3) paling tinggi 50 tahun s/d tahun 2015 Guru (S1) paling tinggi 45 tahun s/d tahun 2015
Jangka waktu pemberian tugas belajar DI, paling lama 1 th DII, paling lama 2 tahun DIII, paling lama 3 tahun DIV/S1 paling lama 4 tahun S2 paling lama 2 tahun S3 paling lama 4 tahun Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun dg persetujuan instansi/sponsor, bila blm selesai dpt diperpanjang 1 tahun (beralih menjadi ijin belajar)
Wajib Kerja pasca tugas belajar PNS yang memperoleh Tugas Belajar wajib kerja sekurang kurangnya 2 x n (lama studi) PNS dapat melaksanakan Tugas belajar berkelanjutan secara berturut turut : a. di butuhkan oleh organisasi b. mendapat ijin dari pimpinan instansinya c, Prestasi pendidikan sangat memuaskan d. jenjang pendidikan linier e. di butuhkan oleh organisasi
IZIN BELAJAR
Prinsip : a. Menjamin kesesuaian pendidikan yang ditempuh pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi (standar kompetensi dan persyaratan jabatan) b. Menjamin kualitas pegawai - program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya , dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meniggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi; d. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; e. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi
TERIMA KASIH
16
