IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH LAUT DAN PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR DI KEPULAUAN TAKA BONERATE SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH LAUT DAN PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR DI KEPULAUAN TAKA BONERATE SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Politik

Disusun Oleh: TEDI PUTRA 30600111089 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR 2016

i

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil A’lamin Segala puji dan syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, karunia, dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur di berikan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tanpa rahmat dan hidayah yang diberikan oleh sang pencipta maka skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya Salawat dan Salam atas Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap umat yang tetap istiqamah di atas ajaran Islam hingga akhir Zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri. Skripsi ini berisi laporan hasil penelitian mengenai suatu masalah yang dihadapi dalam suatu kebijakan publik. Penulis hanya seorang manusia biasa yang punya banyak keterbatasan sehingga dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh penulis selama menyusun tugas akhir ini. Namun dengan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis selama menimba ilmu di perguruan tinggi. Terima kasih kepada ibunda tercinta RAHMATIA yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih

iii

sayang dan Kepada bapakku ANDI JUDDIN yang telah mendidikku dengan sabar dan mengajarkan banyak hal tentang arti kehidupan. Selanjutnya terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku RektorUniversitas Islam Negeri Makassarbeserta wakilnya. 2. Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeribeserta wakilnya . 3. Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si sebagai ketua jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri. 4. Ibu Nur Aliyah Zainal, S.IP., MA selaku sekretarisjurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri. 5. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku pembimbing l dan Syamsul Asri, S.IP, M.Fil.l. selaku pembimbing ll yang dengan sepenuh hati memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis. 6. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si selaku penguji l dan Syahrir Karim, S.Ag. M.Si selaku penguji ll yang dengan baik memberikan masukan kepada penulis. 7. Bapak Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag selaku ketua sidang 8. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.

iii

9. Staf dan pegawai jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri yang telah membantu dalam mempersiapakan segala kelengkapan berkas yang dibutuhkan. 10. Saudara-saudara yang menjadi teman berbagi suka dan duka, tawa dan canda, susah dan senang selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri, terima kasih teman angkatanku. Kalian Luar biasa. 11. Semua pihak yang mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan kalian bernilai pahala disisi Allah SWT.

Wassalam Samata,gowa 24 Juni 2015 Penulis

TEDI PUTRA Nim : 30600111089

iii

iii

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL HALAMAN JUDUL ................................................................................................i LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ...................................................................ii KATA PENGANTAR..............................................................................................iii DAFTAR ISI.............................................................................................................iv ABSTRAK ................................................................................................................v BAB I :

PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F. G.

BAB II:

Latar Belakang ..................................................................................1 Rumusan Masalah.............................................................................7 Tujuan Penelitian ..............................................................................8 Kegunaan Penelitian .........................................................................8 Tinjuan Pustaka.................................................................................9 Landasan Teori..................................................................................12 Metodologi Penelitian.......................................................................21

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Kepulauan Taka Bonerate.................................................................24 B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Kepulauan Taka Bonerate ............................................................................................24 C. Potensi Kepulauan Taka Bonerate ....................................................25 D. Aksesibilitas......................................................................................27

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN A. Impelementasi Peraturan daerah tentang Pengelolahan Wilayah Laut dan Pesisir dalam Wilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate................................................30 B. Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan daerah tentang Pengelolahan Wilayah Laut dan Pesisir dalam Wilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate ...................................................................................50 BAB IV: PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................61 B. Saran .................................................................................................62 DAFTAR PUSTAKA iv

iv

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berupaya menggambarkan secara jelas implementasi kebijakan pemerintah kabupaten selayar dalam meningkatkan sumber Daya Alam Wilayah Pesisir Dan Laut Kepulauan Taka Bonerate. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini antara lain. Bagaimanakah implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut di kepulauan Taka boneratedan Bagaimanakah faktor pendukung dan faktor penghambat Kabupaten Selayar dalam implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut di kepulauan Taka Bonerate adapun tujuan dari penelitian ini antara lain ialah. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Selayar beserta instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut kepulauan Taka Bonerate. Untuk mengetahui seberapa besar faktor pendukung dan faktor penghambat kabupaten selayar dalam meningkatkan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut di kepulauan Taka Bonerate. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukan bahwa implementasi Perda No 16 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate belum berjalan secara efektif hal ini berdasarkan dari kurangnya sosialisasi, tidak konsistennya implementor, tidak adanya ketegasan pemerintah daerah dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.Faktor pendukung Taka Bonerate adalah kawasan taman nasional yang sudah di kenal oleh banyak orang yang tentu dapat memudahkan pemerintah untuk menjalankan peraturan yang sudah ada serta banyaknya aparat pelaksana dan seluruh instansi terkait seharusnya menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan Kabupaten Selayar ini. Faktor penghambat Sosialisasi yang tidak efektif oleh Dinas Perikanan Kelautan, kehutanan dan pariwisata Kabupaten Selayar serta Kuranganya waktu sosialisasi dan tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi, serta kurangnya perhatian aparat pelaksana terhadap Peraturan Daerah ini menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat sangat minim.

v

v

BAB l PENDAHULUAN A.Latar Belakang Kepulauan Selayar merupakan salah satu pulau di selatan Sulawesi. Secara geografis pulau selayar berada pada 120021,00’ – 120023,00’ LS dan 06011,50’ – 06012,50’ BT. Pulau Selayar ini salah satu Kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan memiliki luas kawasan sekitar 903,35 km² yang terdiri dari 126 pulau dimana dua pertiga wilayahnya adalah perairan dengan panjang garis pantai tidak kurang dari 670 km². Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Flores dan Selat Makasar di sebelah barat, sebelah utara dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah timur dengan Laut Flores, dan sebelah selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.Kondisi perekonomian kabupaten ini secara umum masih dalam kondisi relative rendah Mata pencahariannya bertumpu pada beberapa sektor diantaranya perikanan, peternakan, tanaman pangan dan perindustrian1. Sumber daya alam pesisir dan lautan merupakan salah satu potensi penting dalam pembangunan masa depan, Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah laut dan pesisir yang sangat luas Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati yang tentu mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi di harapkan mampu memberika manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terutama kepada masyarakat Daerah kepulauan di indonesia. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut: 1

http//www.selayar.com. kamis 6 februari 2015 pukul 14.20

1

a. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. b. Setiap negara harus mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah, mengurangi dan mengawasi pencemaran lingkungan laut baik sendiri atau bersama. c. Negara

pantai

dapat

memberlakukan

perundang-undangan

dan

peraturannya terhadap kapal-kapal asing yang melintasi laut wilayah zona ekonomi eksklusipnya dalam rangka pencegahan, pengurangan dan pengawasan pencemaran terhadap lingkungan laut2. Dan Pemerintah Kabupaten Selayar melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan suatu agenda untuk “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pusat Destinasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional”, dengan kebijakan utama mengembangkan pariwisata bahari berbasis konservasi alam dan budaya untuk memberdayakan sosial ekonomi

masyarakat.

Adapun

strategi

yang

akan

dijalankan

dalam

mengimplementasikan kebijakan dimaksud, adalah : 1. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate. 2. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya. 3. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata. 4. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.

2

Soebroto, Sahono. 1983. Konvensi PBB Tentang Hukum Laut. Jakarta : Surya Indah.

Hlm 16

2

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk pemerintah setempat menerbitkan dan melarang masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan secara berlebihan serta tidak menagkap menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem laut yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu Kepulauan Kabupaten Selayar telah membuat kebijakan tentang pengelolaan wilayah laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten Selayar tahun 2011 no.16 yang memberikan perlindungan untuk wilayah pesisir dan laut. pesisir dan pulua-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.Islam juga mengakui kepemilikan umum/bersama seperti barang tambang, tanah, sumber air (sungai, mata air), lautan dan biotanya (QS An Nahl:14) dan seterusnya. (QS An Nahl ayat: 14)

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera

3

berlayar padanya, dan supaya kamu mencari(keuntungan) dari karuniaNya, dan supaya kamu bersyukur. “Oleh karna itu kehadiran Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diharapkan dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan harapan bahwa keragaman sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting yang terkandung di dalamnya dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan penyangga kedaulatan negara agar dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional”3. Peraturan Daerah merupakan bagian Integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah4. Bagir Manan, berpendapat bahwa Peraturan Perundang-Undangan tingkat Daerah diartikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk olehPemerintahan Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat Daerah5.

3

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, (jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 124 4 Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 20011, tentang Peraturan Perundang-Undangan. 5 Febby fajrurrahman, Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah propinsi jawa timur tentang pelayanan publik,skripsi fakultas hukum universitas brawijaya malang, 2007. Hlm. 18

4

Dalam hal pelaksanaan kebijakan maka di perlukan tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan dan partisipasi masyarakat, tuntutan kebijakan yaitu tututan atau desakan yang di tunjukkan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain,baikswasta ataupun kalangan dalam pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu, atau sebaliknya, untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. Tuntutan-tuntutan ini dapat berpariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan keputusan kebijakan yang dimaksud disini ialah keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untukmemberikan keabsahan (legitimasi), kewenangan, ataumemberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik.6 Sedangkan Partisipasi masyarakat diartikan masyarakat,

baik

secara

individual

maupun

sebagai keikutsertaan kelompok,

secara

aktif

dalampenentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan7. Sebagai konsepyang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalamproses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Robert B. Gibson menyatakan: “The demand for publik participastion was one the exklusive preserva of radical chalenging centralized and arbitary power. Many radical critics continue to belive that the resolution the active participacion of all individuals in making the decisions which affect thir lives”. 6

H. Sholichin Abdul Wahab. Analisis Kebijakan, jakarta : Bumi Aksara, 2012. Hlm 24.

25 7

H. Solichin Abdul Wahab. Jakarta : Bumi Aksara. 2012. Hlm. 24.

5

Sejalan dengan pandangan Robert B. Gibson tersebut, mas Achmad sentosa menambahkan bahwa pengambilan keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan, kepentingan serta keinginan masyarakat luas8 . Kawasan pesisir TakaBonerate Kabupaten Selayar merupakan kawasan pesisir yang sangat strategis, namun dalam pengelolaannya pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak dikarenakan dana untuk pengelolaan tersebut masih kurang. Hal inilah kemudian memicu terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan, kerusakan sumber daya, dan ketidakmampuan daya dukung lahan untuk menopang aktivitas kehidupan dikawasan tersebut.Di samping itu, pertumbuhan populasi yang tinggi dikawasan pesisir tersebut mengakibatkan kondisi alam mengalami perubahan. Di samping itu salah satu hal yang sangat memprihatinkan yang terjadi di kawasan pesisir TakaBonerate adalah pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah industri rumah tangga dan tumpahan minyak alat transportasi laut, serta berkurangnya sumber daya ikan akibat penangkapan ikan yang memakai alat yang dilarang oleh pemerintah seperti pukat harimau, racun, dan bomikan yang mengakibatkan ekosistem laut menurun sehingga hasil tangkapan para nelayan juga semakin berkurang9. Manusia, seperti halnya mahluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya ia di pengaruhi oleh lingkungan hidupnya, manusia seperti adanya, yaitu fenotipenya, terbentuk 8

Isra saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial indonesia. Jakarta : Rajawali pers. 2010. Hlm. 282 9 Supriharyono. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati Di Wilayah Pesisir dan Laut tropis. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR. 2009. Hlm 351

6

oleh interaksi antara genotipe dan lingkungan hidupnya.genotipe itupun tidaklah konstan, melainkan terus-meners mengalami perubahan karena adanya mutasi pada gen dalamkhormosomnya, baik mutasi spontan maupun mutasi karena pengaruh lingkungan. Dengan demikian walaupun manusia hanya terdiri atas satu jenis, yaitu Homosapiens, namun keanekaan (diversity) genotipenya sangatlah besar. Seperti halnya secara umum terdapat pada jenis mahluk hidup lainnya, keanekaan genotipe itu terdapat juga padanenek moyang manusia. Dengan adanya keanekaan ini terbukalah peluang luas untuk terjadinya seleksi. Sebagian seleksi itu terjadimelalui faktor alam, sebagian lagi melalui kekuatan sosial budaya. Dalamproses seleksi ini individu yang tidak sesuai dengan lingkungannya terdesak, meninggal atau kesempatan untuk memproduksi diri terbatas. Sebaliknya individu yang sesuai atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya berkembang10. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya yaitu: 1. Bagaimanakah pengimplementasian kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut di Kepulauan Taka Bonerate ? 2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Kabupaten Selayar dalam mengimplementasi kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut di Kepulauan Taka Bonerate ?

10

Sumarwoto, otto.Analisis mengenai dampak lingkungan. Yogyakarta : Gajah Mada University prees, 2007. Hlm 17

7

C.Tujuan Penelitian Dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut yaitu: 1. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar beserta instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut kepulauan Taka Bonerate. 2. Untuk mengetahui seberapa besar faktor pendukung dan faktor penghambat Kabupaten Selayar dalam meningkatkan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut di kepulauan Taka Bonerate. D.Kegunaan Penelitian Sedangkan kegunaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu: 1. Diharapkan agar hasil karya ini dapat memperluas khazanah berpikir dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut (Studi Kepulauan Taka Bonerate) 2. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar keserjanaan strata satu pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

8

E.Tinjauan Pustaka Skripsi yang berjudul: Pengelolaan Obyek Wisata Pulau Samalona “oleh Hajar Djafar dengan hasil penelitian menyatakan bahwa11 kebijakan pemerintah kota makassar dalam memacu dan menumbuhkembangkan sektor perekonomian melalui pembangunan sektor pariwisata, industri, perhubungan dan lain sebagainya dengan berpedoman kepada arahan GBHN 1993 bahwa semua sumber daya alam baik darat,laut dan udara harus di kelola dan di manfaatkan secara masimal dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini perlu di perhatikan agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai bagi kemakmuran rakyat baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam pengelolaan dan pengembangan pulau samalona ada beberapa kelemahan salah satunya yaitu : 1. terbatasnya sumberdaya profesional dalam pengelolaan dan pengembangan. Sedangkan kelebihan pengelolaan dan pengembangan pulau samalona yang banyak memberikan kesempatan dan keuntungan salah satunya : 1. Membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakatAnalisis terhadap ancaman yang timbul dalampengelolaan dan pengembangan obyek wisata bahari salah satunya yaitu : 1. Ada indikasi berkurangnya populasi/biota laut sebab pengambilan oleh nelayan dan pengunjung.Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan serta ancaman dariobyek wisata pulau samalona diperlukan perencanaan yang matang oleh pihak yang mengelola obyek wisata pulau

11

Hajar. Djafar. Skripsi pengelolaan obyek wisata pulau samalona, Universitas Hasanuddin Makassar. 2001. Hlm 44

9

samalona, dengan mempertahantan nilai estetika dan akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan dengan adanya aktivitas kepariwisataan di lokasi. Skripsi yang berjudul : Aspek Pengembangan Objek Wisata Baloyya di Kabupaten Selayar “oleh Israwati, dengan hasil penelitian bahwa12 masyarakat plau selayar menganggap pantai Baloyya ini sebagai temat rekreasi yang favorit karena selain kaya akan suasana dan keindahan alamnya,letak pantai Baloyya ini dapat dijangkau dengan mudah melalui jalanan yang beraspal mulus memungkinkan untuk kendaraan roda empat maupun roda dua.Melihat peluang tersebut, maka pihak pemerintah Kabupaten Selayar beserta jajarannya mengupanyakan untuk mengembangkan obyek wisata Pantai Baloyya demi meningkatkan promosi wisata di pulau Selayar. Penyebab kurang maksimalnya implementasi program antara lain prosedur penyaluran pinjaman yang berjalan terlalu bersifat formal. Terbatasnya fasilitas yang tersedia turut memberikan kontribusi bagi kelancaran distribusi program, jauhnya jarak antara tempat pengajuan kredit dengan desa tempat tinggal, belum tersedia tempat-tempat disekitar desa yang memungkinkan mereka untuk mengakses pinjaman dengan lebih mudah. Kondisi rendahnya tingkat pendapatan merupakan faktor utama keterlambatan pengembalian pinjaman. Kaum nelayan dalam sekali melaut terkadang tidak mendapatkan hasil sama sekali, sementara harga bahan bakar melambung tinggi sehingga sulit untuk membayar tepat waktu.

12

Israwati. Aspek pengembangan objek wisata baloyya di Kabupaten Selayar. Universitas Hasanuddin Makassar. 2004. Hlm. 32

10

Penekanan pada kepentingan lembaga yang dilakukan koperasi LEPPM3 menjadikan distribusi program bias terhadap sasaran dan tujuan utama program. Skripsi yang berjudul : Upaya Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tope Jawa di Kabupaten Takalar” oleh Sri Wahyuni, dengan hasilpenelitian bahwa13upaya yang dilakukan pemerintah Daerah tingkat II Takalar dalam pengembangan obyek wisata pantai tope jawa guna meningkatkan arus kunjungan wisatawan.Dalam usaha mengembangkan obyek wisata pantai tope jawa, maka pemerintah daerah tingkat II Takalar mengadakan sejumlah kegiatan promosi untuk memperkenalkan obyek wisata tersebut kepada masyarakan dan wisatawan dengan berbagai cara antara lain : Media Iklan (Advertising), Publikasi, Penjualan (Field Sales). Dalam melaksanakan kegiatan promosi, pemerintah daerah tingkat II Takalar tidak hanya tergantung pada media-media tertentu saja, tetapi mengambil inisiatif yang tidak terbatas pada apa saja yang dapat memperkenalkan obyek wisata, khususnya pantai Tope Jawa.Untuk itu pemerintah daerah tingkat II Takalar menggunakan promosi penjualan salah satunya yaitu :Mengikuti pameran-pameran pariwisata baik di dalammaupun di luar guna memperkenalkan obyek wisata pantai tope jawa sebagai wisata bahari. Skripsi yang berjudul: Obyek Wisata Pantai Hara di K abupaten Selayar” oleh A. Isyana Wisnuwardhani, dengan hasil penelitian bahwa14 upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata Pantai Hara.

13

Sri wahyuni. Upaya pengembangan obyek wisata pantai tope jawa di Kabupaten Takalar. Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2000. Hlm 31.32 14 A. Isyana wisnuwardhani. Obyek wisata pantai hara di Kabupaten Selayar. Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2005

11

Salah satu upaya pemerintah yang sudah dilakukan yaitu : Pengadaan sarana penginapan di daerah matalalang sehingga memudahkan wisatawan untuk menginap dan tinggal lebih lama di Kabupaten Selayar.Upaya pemerintah yang akan dilakukan ialah menyiapkan tenaga kerja dengan mengadakan usaha pelatihan yang mengajak anak-anak putus sekolah atau pengangguran untuk dibina dan di didik dalam bidang kepariwisataan.Hal ini dikarenakan karna dalam pengembangan obyek wisata pantai Hara mengalami banyak

hambatan-

hambatan,seperti fasilitas-fasilitas yang tersedia belum memadai, masih kurangnya tenaga terampil dan profesional dalam bidang pariwisata. F.

Landasan Teori Teori menurut FN Karlinger adalah sebuah konsep atau konstruksi yang

berhubungan satu sama lain, suatu set dari proporsi yang mengandung suatu pandangan yang sistematis dan fenomena.15 Sedangkan menurut Masri

Singarimbun

adalah

serangkaian

asumsi,

konsep, konstruksi, defenisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.16 Dalam penelitian ini penulis mengambil teori-teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan, yakni :

15

Joko Subagyo, Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Reineka Cipta, 1997. Hal. 20 16 Masri singarimbun dan sofyan Efendi, Metode Penelitian Survai jakarta: LP3ES, 1995. Hal.37

12

1. Teori Kebijakan Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Allah menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan-Nya. Di antara yang menerima kekuasaan (amanah) tersebut ada yang berhasil melaksankan tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan dan ada pula yang gagal. Firman Allah dalam surat Shâd Kekuasaan yang berorientasi pemerintahan (kekuasaan politik) yang mempunyai mekanisme politik telah tertuang di dalam al-Qur’an surah Shâd ayat 26. (QS: Shâd ayat: 26)

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

13

Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai apa itu kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya. Chandler dan Plano dalam buku tingkilisan menjelaskan bahwa Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat 1agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas17. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik. Easton dalam buku yang sama menjelaskan bahwa Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat18. Definisi

17

Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset danYPAPI,2003.Hal.1.2 18Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” 2003. Hal.2

14

kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah. Robert Eyestone dalam buku Budi winarno menjelaskan bahwa Secara luas kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai “democratic governance”, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik19. Henz Eulau dan Kenneth Previt dalam buku yang sama merumuskan bahwa kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai “decision making” yaitu ketika pemerintah memilih untuk membuat suatu keputusan (to do) dan harus dilaksanakan oleh semua masyarakatyang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah. Proses Pembuatan Kebijakan Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn, yaitu:

19

Budi Winarno, “Apakah Kebijakan Publik ?” dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002. Hal.17

15

1. Fase penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. 2. Fase formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. 3. Fase adopsi kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. 4. Fase implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. 5. Fase penilaian kebijakan, unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan20. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk bekerja sama menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan21

20

William N. Dunn , “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” (Cet. 5; Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 2002. Hlm. 24. 2521Budi Winarno, “Apakah Kebijakan Publik ?” dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo, 2002. Hal. 101

16

Menurut Lester dan Stewart, implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok- kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usahausaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang- undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut22. Model-Model Implementasi Kebijakan Teori George C. Edward III

22

Budi Winarno, Dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo, 2002. Hal. 101. 102

17

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu : 1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi imlpementasi. 2. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. 4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga

18

menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi23. 2.

Teori komunikasi Komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan,

dan sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain selain itu kominikasi juga komunikasi adalah suatu proses dimana

seseorang

dan masyarakat menciptakan,

atau dan

beberapa

orang, kelompok, organisasi,

menggunakan informasiagar

terhubung

dengan lingkungan dan orang lain.Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapatdimengerti oleh kedua belah pihak.Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi denganbahasa nonverbal24. Dari penjelasan komunikasi diatas inti dari komunikasi hanya bersifat mempengaruhi. Dalam komunikasi politik dimaknai sebagai “peluru” untuk

23

Winarno, Budi. 2005. Teori & Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo Subiakto Henry, Ida Rachmah. 2012. Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi. Jakarta:Kencana. Hlm. 46 24

19

memengaruhi komunikan yang menjadi sasaran dalam kegiatan komukasi politik. Aristoteles, yang melahirkan teori tentang retorika politik, menjelaskan ada tiga elemen dasar dalam komunikasi sebenarnya: a. Communicative ideology atau penyampaian nilai-nilai atau ideologi yang di sampaikan oleh komunikator b. Emotional quality atau perasaan emosional yang di miliki oleh khalayak pada saat komunikasi terjadi c. Yang membawa pesan komunikasi bermakna ialah core argument atau argumentasi intinya. Dalam penyampaian pesan komunikasi dalam menjalankan amanah juga tertuang dalam al-Qur’an surah Al-Hijr ayat 94 (QS : Al-Hijr ayat : 94 )

Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Peraturan Daerah merupakan bagian Integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan,

Peraturan

Daerahadalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah25.

25

Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 20011, tentang Peraturan Perundang-Undangan.

20

Menurut Bagir Manan, berpendapat bahwa Peraturan Perundang-Undangan tingkat Daerah diartikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat Daerah26. G. Metode penelitian A.

Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian Penelitian kualitatif menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat

atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan dengan kata lain, penelitian kuantitatif “cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemehaman yang “mendalam,” bukan “luas”. pada umumnya diakui bahwa penelitian kualitatif memberi kesempatan ekspresi dan penjelasan lebih besar27. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dimana penelitian deskriptif menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu permasalahan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah pariabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. B.

Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar lebih tepatnya di

Kepulauan Taka Bonerate. Alasan peneliti mengambil lokasi di Kepulauan Taka Bonerate karna Kepulauan Taka Bonerate memiliki sumberdaya alam wilayah 26

Febby fajrurrahman, Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah propinsi jawa timur tentang pelayanan publik,skripsi fakultas hukum universitas brawijaya malang, 2007. Hlm. 18 27 Lisa, harison, Metode Penelitian Politik, Jakarta: kencana, 2009. Hlm 86

21

pesisir dan laut yang besar sehingga di harapkan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten selayar untuk daerah ini dapat mejadi masukan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut ke depanya. C. Sumber Data a.

Data primer Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi dilapangan serta

hasil wawancara langsung dengan narasumber yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. b.

Data sekunder Data sekunder merupakan data pendukung data primer diambil dari data

dokumen resmi, laporan, studi biografi atau media, yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti yaitu tentang ImplementasiPeraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wialayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate28. D.

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua tehknik

yaitu: a.

Wawancara Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, dimana

jawaban responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontenporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak

banyak literatur yang

28

Lisa, harison, Metode Penelitian Politik, Jakarta: kencana, 2009. Hlm 91

22

membahasnya29. Informan terpilih yaitu: Pemda Kabupaten Selayar dan instansi terkait kadis ekonomi, kadis kelautan, kadis pariwisata, kadis ESDA serta beberapa masyarakat. b.

Observasi Observasi bisa dipakai untuk mendapatkan data kuantitatif deskriptif

tentang kejadian yang muncul dari perilaku atau dari peristiwa tertentu atau bisa membuat deskriptif kualitatif tentang perilaku atau kultur dari kelompok tertentu, institusi tertentu, atau komunitas tertentu. Maka perlu lebih dari sekedar menanyakan pertanyaan selama pertemuan. Peneliti mungkin juga menemukan bahwa orang bertindak berbeda dalam situasi yang tidak diakrabinya (disebut interaksionalisme simbolik)30. E.

Tehnik Analisis Data Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis

menggunakan tehknik analisis data kualitatif dimana data dapat dianalisis dalam beragam format, dan dalam empat format selanjutnya akan mengkji peluang yang ditawarkan oleh format riset observasi (termaksud observasi partisipan), wawancara, riset sumber dokumen, dan riset media31.

29

Lisa, harison, Jakarta: kencana, 2009. Hlm 104 Lisa, harison, Metode Penelitian Politik, Jakarta: kencana, 2009. Hlm 93 31 Lisa, harison, Jakarta: kencana, 2009. Hlm 85 30

23

BAB ll GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A.

Kepulauan Taka Bonerate Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate berada di sebelah tenggara pulau

selayar (Sulawesi Selatan) dan di sebelah utara pulau flores (Nusa tenggara Timur). Secara geografis terletak di laut flores antara 12055o-12125o BT dan 620o-710o LS. Secara administratif Taman Nasional Taka Bonerate merupakan bagian dari wilayah kecamatan pasi masunggu dan pasi marannu, Kabupaten Selayar, Provensi Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya sebagai upaya untuk pelestarian sumber daya hayati dan ekosistem Taman Nasional Taka Bonerate serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, telah disusun rencana Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate (RPTN) Taka Bonerate oleh depertemen kehutanan (Ditjen PHPA) pada tanggal 10 Juli 1997. Dalam RPTN tersebut menetapkan tiga zona inti di Taman Nasional Taka Bonerate32. B.

Kondisi sosial ekonomi dan budaya Kepulauan Taka Bonerate Taka Bonerate, yang dalam bahasa lokal (bahasa Bugis) berarti “karang

menumpuk di atas pasir” atau “gundukan batu di pasir”, terdiri dari 21 pulau dimana 7 pulau di antaranya dihuni oleh penduduk dari suku Bajo, Bugis, Selayar,Buton dan Flores. Peradaban masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil dalam kawasan Taka Bonerate merupakan salah satu daya tarik wisata di Taman

32

Supriharyono. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati Di Wilayah Pesisir dan Laut tropis. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR. 2009. Hlm. 347. 350

24

Nasional Taka Bonerate. Masyarakat yang didominasi oleh suku Bugis dan Bajo, masing-masing memiliki kekhasan budaya dan dilingkupi oleh budaya kemaritiman serta nuansa Islami yang sangat kental menjadikan atraksi budaya menjadi faktor penunjang pengembangan pariwisata di Taman Nasional Taka Bonerate. Kepulauan Taka Bonerate terdiri dari 21 pulau namun hanya ada 7 pulau yang berpenghuni secara tetap yaitu P. Rajuni Besar, P. Rajuni Kecil , P. Tarupa Kecil, P. Latondu, P Jinatu, P. Pasitalu Tengah dan P. Pasitalu Timur. Penduduk yang tinggal di daerah tersebut merupakan tiga kelompok etnik suku Bajo, Bugis dan Buton. Suku-suku tersebut adalah tidak lain masih sama dengan suku yang umumnya mendiami kabupeten selayar.Hampir seluruh penduduk yang mendiami taka Bonerate adalah bermata pencaharian sebagai nelayan dengan alat tangkap yang masih tradisional. Seperti contohnya pada salah satu pulau yang ada di taka bonerate yaitu pulau rajuni kecil. Umumnya nelayan disana menggunakan alat tangkap hanya berupa pancing untuk menekuni mata pencahariannya tersebut. Namun penangkapan ikan yang di lakukan oleh nelayan taka bonerate hanya dilakukan disekitar terumbu karang Takabonerate karena terbatasnya sarana dan alat tangkap33. C.

Potensi Kepulauan Taka Bonerate Pulau Taka Bonerate di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan telah

disiapkan sebagai daerah tujuan wisata internasional. Pulau ini mengusung keindahan potensi baharinya. Taman Nasional Taka Bonerate memiliki karang 33

http//www.tntakabonerate.com. kamis 6 februari 2015 pukul 14.00

25

atol terbesar ketiga di dunia yaitu setelah Kwajifein di Kepulauan Marshal dan Suvadiva di Kepulauan Moldiva. Luas atol tersebut sekitar 220.000 hektar, dengan terumbu karang yang tersebar datar seluas 500 km². Taman Nasional Laut (TNL) Taka Bonerate termasuk salah satu Kawasan Pelestarian Alam di kawasan Indonesia Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 280/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992. Upaya pengelolaan kawasan ini dimaksudkan untuk melestarikan sumber daya hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya, seperti keanekaragaman jenis flora dan fauna yang sangat mengagumkan. Potensi panorama bawah laut Takabonerate secara garis besar terbagi dalam dua yaitu panorama yang ada di dalam goba dan di luar goba. Didalam goba ditandai dengan lereng tubir yang relatif landai dengan panorama dan keanekaragaman biota spesifik derah goba. Sedangkan diluar goba ditandai dengan lereng tubir yang cukup curam bahkan di beberapa daerah seperti Gosong Takagalarang

terjadi drop

off dengan

kedalaman

sampai

70-100

meter.

Pemandangan bawah air sangat menarik dengan keanekaragaman biota yang tinggi, karang dengan keanekaragaman tinggi serta adanya goa-goa yang berada di dinding terumbu. Perairan jernih dengan jarak pandang sampai 30-40 meter. Pola arus tidak terlalu kuat yang dapat dipakai sebagai sarana bergerak dalam menikmati pemandangan bawah laut. Ikan-ikan Pari/manta dan ikan-ikan hiu masih dapat kita lihat dengan mudah. Pada lokasi-lokasi tertentu terlihat adanya dominasi pertumbuhan coraline algae hal ini menunjukkan bawah daerah selalu mendapatkan hempasan yang cukup kuat dengan arus yang cukup kuat juga. 26

Selain keindahan alam bawah laut, pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai jenis flora yang tumbuh hijau di sepanjang pantai, seperti tumbuhan kelapa, pandan laut, cemara laut, ketapang, dan waru laut. Di sore hari, terdapat pemandangan yang sangat indah yang sayang untuk dilewatkan, yaitu detik-detik tenggelamnya matahari (sunset). Di samping itu, taman nasional ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan pembudidayaan34. D.

Aksesibilitas Untuk mengunjungi Taman Nasional Taka Bonerate, Anda harus melakukan

perjalanan domestik ke Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Banyak penerbangan reguler yang tersedia menuju bandara Sultan Hassanudin Makassar. Dari Makassar, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ada beberapa pilihan transportasi dari Makassar menuju ke kota Benteng, seperti: 1) Menggunakan Pesawat Terbang Dari Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar) menuju bandara H. Aeropala (Selayar), penerbangan yang tersedia antara lain adalah pesawat Aviastar Airlines (DHC-6), jadwal penerbangan setiap hari Senin dan Rabu pukul 07.00 Wita. Penerbangan dari Selayar ke Makassar pukul 11.000 wita pada hari yang sama. Harga tiket Rp. 210.000,- dan lama perjalanan ±45 menit. Tarif dapat berubah sewaktu-waktu. Selain pesawat

Aviastar,

Anda juga dapat

melakukan

penerbangan dengan menggunakan pesawat Wings Air. Jadwal penerbangan dari Makassar ke Selayar hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 08.55 Wita.

34

http//www.tntakabonerate.com. kamis 6 februari 2015 pukul 14.00

27

Penerbangan dari Selayarke Makassar pada hari yang sama pukul 09.55 Wita. Tiket dapat dipesan on-line. 2) Menggunakan Bus Umum Dari Bandara Sultan Hasanuddin (Kota Makassar) menuju terminal Bus Mallengkeri (Makassar) Bus reguler tersedia di terminal Malengkeri (Makassar) menuju Benteng (Selayar), berangkat pukul 08.00 WITA ke pelabuhan Bira (Bulukumba) dengan tiket Rp. 130.000/orang untuk bus ber AC, dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam termasuk istirahat (makan siang). Dari Pelabuhan Bira perjalanan dilanjutkan dengan menyeberang menggunakan Kapal Ferry selama 2 jam ke Pelabuhan Pamatata (Selayar), masih dengan Bus yang sama, perjalanan kemudian dilanjutkan menuju kota Benteng dengan kisaran waktu 1,5 – 2 jam. Perjalanan dari Benteng ke kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dapat dilakukan melalui 2 jalur interpretasi obyek wisata yaitu : a) Jalur Interpretasi Benteng – Tinabo Perjalanan menuju Pulau Tinabo diawali dengan perjalanan darat dari Benteng ke Pelabuhan Pattumbukan menggunakan mobil sewaan dengan lama perjalanan 1,5 jam. Setelah itu, perjalanan laut menuju Pulau Tinabo dapat dilakukan menggunakan kapal kayu jolloro dengan waktu tempuh sekitar 4 – 5 jam atau menggunakan kapal cepat (speed boat) dengan waktu tempuh sekitar 1,5 – 2 jam. Pada jalur ini, para wisatawan dapat menikmati wisata alam yang terdapat di Pulau Tinabo khususnya para penyelam disuguhkan spot-spot penyelaman di Pulau 28

Tinabo, Latondu sedangkan wisata budaya dapat dilakukan di Pulau Tarupa, Pulau Rajuni, dan Pulau Latondu. b) Jalur Interpretasi Benteng – Jinato Perjalanan menuju Pulau Jinato diawali dengan perjalanan darat dari Benteng ke Pelabuhan Pattumbukan menggunakan mobil sewaan dengan lama perjalanan 1,5 jam. Setelah itu, perjalanan laut menuju Pulau Jinato dapat dilakukan menggunakan kapal kayu jolloro dengan waktu tempuh sekitar 6 – 7 jam atau menggunakan kapal cepat (speed boat) dengan waktu tempuh sekitar 2 – 2,5 jam. Pada jalur ini, para wisatawan dapat menikmati panorama alam yang terdapat di Pulau Jinato dan Pulau Lantigiang. Para penyelam akan disuguhkan spot-spot penyelaman sedangkan wisata budaya dapat dilakukan di Pulau Jinato, Pulau Pasitallu Timur, dan Pulau Pasitallu Tengah35.

35

http//www.tntakabonerate.com. kamis 6 februari 2015 pukul 14.00

29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN A.

ImplementasiPeraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wialayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate Menurut pakar ilmu kebijakan publik Edward III tahapan penting dalam

siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri36. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahtrakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di pergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto16, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi

36

Winarno, Budi. 2005. Teori & Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo

30

atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalamikerusakan dan fungsi sumber daya itusebagai faktor produksi dan komsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan37. Landasan yang digunakan pemerintah daerah dalam membuat produk hukum daerah adalah Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum Daerah dimana pada pasal 2 dikatakan bahwa Peraturan Daerah bersifat pengaturan dan ketetapan38. Untuk mewujudkan Kepulauan Taka Bonerate yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistim lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan untuk menangkap ikan secara berlebihan dan menangkap ikan dengan memakai alat-alat yang dapat merusak ekosistem laut. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera Sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah SWT juga di firmankan dalam surah

37

Supriadi SH,. M.HUM. Hukum Lingkungan Di Indonesia Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

Hlm. 19 38

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

31

(QS: Al-A'raf Ayat: 56)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pemerintah Kabupaten Selayar melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan suatu agenda untuk “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pusat Destinasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional”, dengan kebijakan utama mengembangkan pariwisata bahari berbasis konservasi alam dan budaya untuk memberdayakan sosial ekonomi

masyarakat.

Adapun

strategi

yang

akan

dijalankan

dalam

mengimplementasikan kebijakan dimaksud, adalah : 1. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate. 2. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya. 3. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata. 4. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk pemerintah setempat menerbitkan dan melarang masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan secara berlebihan serta tidak menagkap menggunakan alat yang dapat

32

merusak ekosistem laut yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu variabel penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yangsah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau Undang-Undang dan termasuk juga Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan aturan penjelas dan penjabaran lebih dari undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan berlaku setelah diundangkan dalam lebaran Daerah39. Kabupaten Selayar sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan mengelola daerahnya dengan membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai salah satu kebijakan publik dalam rangka melakukan tugas pembantuan. 39

Republik Indonesia, tentang Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

33

Pemerintah Kabupaten Selayar dengan persetujuan bersama dengan DPRD Selayar serta SKPD terkait membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang penulis akan deskripsikan sebagai berikut : Dalam mengelola dan mengatur daerahnya dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya di bidang kelautan, pemerintah Kabupaten Selayar membuat Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 yang isinya kurang lebih sebagai berikut : Dalam Peraturan Daerah pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir Kabupaten Selayar poin penting dari peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut: a. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Selayar atas Persetujuan bersama dengan Bupati Selayar. b. Dinas Perikanan Kelautan, KehutananDan Pariwisata adalah pelaksana Peraturan Daerah tersebut. c. Wilayah laut dan pesisr adalah sumber daya yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industry dan jasa. d. Berisi tentang tata cara pelestarian serta pengendalian. e. Berisi tentang pengelolaan sumber daya alamwilayah laut dan pesisir yang berkaitan dengan pemanfaatan. f. Jenis-jenis pelanggaran yang mengakibatkan pemberian sanksi. g. Sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah.

34

Peraturan Daerah kabupaten selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar tertuang dalam pasal 1 yang menyebutkan sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Selayar. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang kin sebagai Badan Eksekutif Daerah. c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Selayar. d. Sumber Daya Alam adalah sumber daya alam yang berada dalam laut dari pesisir Kabupaten Selayar. e. Ekosistem adalah suatu kesatuan di laut dan pesisir dari semua organisme dan berfungsi bersama-sama di laut dan pesisir yang berinteraksi yang memungkinkan terjadinya aliran energi dan membentuk struktur biotik yang jelas dan siklus materi diantaranya komposisi biotik (hidup) dan abiotik (tak hidup). f. Terumbu Karang adalah masyarakat organisme yang hidup di dasar laut dan tersusun oleh karang yang membentuk bangunan atau kerangka karang termasuk binatang karang dan tumbuhan karang yang hidup serta melekat menyatu pada bangunan karang atau kerangka karang. g. Ekosistem terumbu karang adalah suatu tatanan lingkungan terumbu karang atau kompleks komunitas terumbu karang dengan semua species

35

habitat dan sumber daya alam lainnya yang saling terkait dan merupakan bagian lingkungan hidup, saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup terumbu karang. h. Pengrusakan sumber daya alam laut dan pesisir adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidal; langsung fisik sumber daya alam laut dan pesisir, mengakibatkan lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir tidak berfungsi lagi membangun ekosistem sumber daya alam laut dan pesisir. i. Perlindungan sumber daya alam laut dan pesisir adalah upaya terpadu mencegah terjadinya pengrusakan/pencemaran serta pemulihan kembali akibat pengrusakan/ pencemaran sumber daya alam laut dan pesisir. j. Konservasi sumber daya alam laut dan pesisir adalah pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. k. Pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya alam laut dan pesisir dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus. l. Lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir adalah lingkungan tempat hidup dan kehidupan sumber daya alam laut dan pesisir. m. Kerusakan lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir di suatu lokasi

36

tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan hayati mengakibatkan kurang atau tidak berfungsinya lagi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak, atau berlindungnya sumber daya alam laut dan pesisir serta kurang atau tidak lagi dapat dinikmati sebagai keindahan alam akibat perbuatan manusia atau alam. n. Pencemaran sumber daya alam laut dan pesisir adalah tercampurnya sumber daya alam laut dan pesisir dengan makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya alam menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya. o. Pencemaran lingkungan sumber daya alam. laut dan pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan terumbu karang menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Melihat kompleksnya unsur dan kait-mait antara di dalam suatu lingkungan sosial yang di definisikan itu, maka adalah wajar bila tidak seluruh kalangan dan semua lapisan paham apa yang di namakan lingkungan sosial. Bahkan apabila dielaborasi lebih dalam lagi, maka akan ditemukan beberapa macam konsep teknis yang boleh jadi akan tampak seperti menjadi lebih rumit. Namun hal itu harus dilakukan agar lingkungan sosial tersebut dapat dimasukkan dan diperlakukan sebagai suatu etnis yang dapat di kelola melalui proses pengelolaan lingkungan sosial. Secara teoritis pengelolaan lingkungan sosial dapat diartikan sebagai

37

upaya

atau

serangkaian

tindakan

untuk

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian/pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan : a. Ketahanan sosial (daya dukung dan daya ampung sosial setempat); b. Keadaan ekosistemnya; c. Tata ruangnya; d. Kualitas sosial setempat (kualitas obyektif dan subjektif); e. Sumber daya sosial (potensi) dan keterbatasan (pantangan) yang bersifat kemasyarakatan

(yang

tampak

dalam

wujud

pranata,

pengetahuanlingkungan, dan etika lingkungannya); f. Kesesuaian dengan azas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup40. Penulis menggunakan teori Edward III dalam melihat Implementasi Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar. Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi41.

40

Jonny, Purba. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2005. Hlm. 13. 14 41 Winarno, Budi. 2005. Teori & Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo

38

Berikut ini penulis akan memberikan uraian mengenai pengimplementasian Peraturan Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam wialayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate. a.

Komunikasi Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator

kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan

rancangan atau peraturan

perundang-undangan tingkat Daerah. Penyebarluasan bagi Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan

bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

Provinsi atau Kabupaten/Kota. Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami

isi

serta

maksud

yang

terkandung

di

dalamnya.Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung. Jadi suatu produk hukum Daerah berupa Peraturan Daerah seharusnya diketahui

39

dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya 42. Dalam Peraturan daerah kabupaten selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah Kabupaten Selayar mengenai ketentuan penutup yang tertuang dalam Pasal 22 dan pasal 23. Pasal 22 yang berbunyi “Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati”. Pasal 23 berbunyi “Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalamLerabaran Daerah Kabupaten Selayar”. Hal diatas sangat bertentangnan dengan Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Andi Mappagau S.E Kepala Dinas Budaya dan PariwisataSelayar, beliau mengatakan : “Untuk Peraturan Daerah ini tidak ada kegiatan sosialisasi secara khusus, cuma diikutkan saja kalau kami turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan disitumi juga disampaikan sama masyarakat bilang ada Peraturan Daerah begini43” Jika sosialisasi tidak dijalankan artinya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik dan tentunya akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan yang ada. Sedangkan salah satu hal penting yang dikemukakan

dalam

suatu proses dimana

teori

seseorang

dan masyarakat menciptakan,

komunikasi atau dan

bahwa

beberapa

komunikasi

adalah

orang, kelompok, organisasi,

menggunakan informasiagar

terhubung

dengan lingkungan dan orang lain. Namunkenyataan yang ditemukan penulis di

42

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah. 43 Wawancara bapak Andi Mappagau S.E Kepala Dinas Budaya dan PariwisataSelayar. 5 februari 2015

40

kawasan Kabupaten Selayar umumnya dan di daerah Taka Bonerate khususnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perda tersebut. b.

Sumber Daya Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturanaturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya berkaitan dengan sumber daya manusia yakni staf atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor kebijakan. Ketersedian jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatukebijakan. Kegagalanyang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah staf yang memadaibelum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai keterampilan dan kompetensi dibidangnya masing-masing.Seperti yang dikemukakan dalam petikan wawancara oleh salah satu masyarakat Deng Mappainga yang bekerja sebagai nelayan ia mengatakan: “Sebenarnya perda ini bisa berjalan dengan baik jika semua pihak serius terutama pemerintah yang harus memaksimalkan kemampuannya agar lebih baik lagi bukannya malah seperti tidak peduli 44” 44

Wawancara Deng Mappainga masyarakat Nelayan Kepulauan Taka Bonerate, 5 februari

2015

41

Sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Selayar bisa dikatakan memadainamun disisi lain di perlukan kedewasaan bagi instansi terkait untuk melaksanakan tugas agar kebijakan bisa berjalan dengan baik seperti yang tertera dalam salah satu uraian peraturan Daerah No 16 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupten Selayar diantaranya menyatakan bahwa 1. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam setiap kebijakan dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait. 2. Insatansi terkait yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perikanan Kelautan, Kehutanan dan Pariwisata Kabupaten Selayar yang salah satu fungsinya adalah : a. Melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran kebijakan dalam hal ini seluruh masyarakat di Kaupaten Selayar.Namun yang penulistemukan dilapangan

sangat berbeda dengan uraian perda dan definisi

umum dari kebijakan itu sendiri dimana aparat dan instansi terkait masih belum begitu maksimal menjalankan aturan yang sudah ada dengan berbagai alasan terutama alasan mengenai pendanaan seperti yang di temukan peneliti dilapangan bahwa adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah dimana masyarakat mengatakan bahwa ada dana untuk kebijakan ini sedangkan Dinas terkait mengatakan tidak ada dana untuk kebijakan ini. Sementara yang tertera sebelumnya bahwa jika undang-undang sudah ada maka dana juga akan keluar untuk membantu mengimplementasikan kebijakan yang ada di sebuah Daerah. c. Disposisi Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemenelemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan 42

adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan45. Dalam hal implementasi Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Pengeolaan Sumbe Daya Alam Wilayah Luatdan Pesisir dalam wilayah Kabupaten Selayar disposisi atau sikap implementor belum seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik dan dipandang masih tertutup tentang pengembangan pengelolaan terutama mengenai pendanaan dan lain-lain.Sementara hal yang dinyatakan diatas bertentangan dengan yang dikemukakan dalam definisi kebijakan secara umum yakni “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Dinas Perikanan Kelautan, Kehutanan dan Pariwisata Kabupaten Selayar sebagai pelaksana penegakan

45

Nugroho, Riant, 2008. Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo.

43

Peraturan Daerah Sejauh ini selama Peraturan Daerah Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir ini dibuat dan disahkan pada tahun 2011 sampai sekarang (tahun 2015) penegakan Peraturan Daerah ini belum maksimal dikarenakan aparat pelaksana hanya turun langsung kepalangan secara insidentil. Tidak adanya waktu tertentu yang ditetapkan untuk melakukan razia, sosialisasi, dan pengarahan kepada masyarakat yang memunculkan indikasi bahwa aparat pelaksana masih pragmatis dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut. Adapun diwilayah Selayar selain kecamatan Taka Bonerate menurut bapak Ir. Jusman kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate berkaitan dengan sikap disposisi pelaksana implementor diwilayah kecamatan belum efektif sesuai petikan wawancara berikut ini: “untuk penegakan Peraturan Daerah di wilayah Kepulauan Taka Bonerate belum efektif karna selain kurang sosialisasi juga dikarenakandi kawasan pulau-pulau terpencil terlalu jauh untuk di jangkau oleh petugas jadi pengawasan tidak begitu rutin di janlankan46” Hal ini ditegaskan oleh pernyataansalah satu masyarakatyang bekerja sebagai nelayan deng Laoba di Kecamatan Taka Bonerate sebagaimana petikan wawancara berikut : “iya tauji bilang ada Peraturan Daerahnya tapi kalau penangkapan memakai alat peledak, racun dan alat yang di larang oleh pemerintah lainnya bisa di bilang masih banyakji nelayan yang pake itu semua karna pengawasan oleh pemerintah masih sangat jarang apalagi di pulau-pulau terpencil tambah tidak ada memangmi pengawasan yang menentu dari pemerintah47” Namun disisi lain apabila pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ditemukan dilapangan maka akan timbul sikap dan disposisi positif oleh aparat pelaksana

46

Wawancara Ir. Jusman kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate. 5 februari, 2015 Wawancara Deng Laoba masyarakat Nelayan Kepulauan Takan Bonerate. 5 februari

47

2015

44

atau implementor kebijakan ini. Misalnya pada bulan April 2013 razia gabungan dilakukan oleh aparat gabungan yang diinstruksikan langsung oleh Bupati Selayar yang diikuti oleh Dinas Perikanan Kelautan dan PariwisataSelayar, di bantu oleh polisi kelautan turun langsung merazia (pada tanggal 18 April 2013) para penangkap ikan yang berada di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Dalam razia tersebut petugas berhasil menangkap kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan, kapal asal Takalar yang ber ABK 12 orang termaksuk nakoda kapal kemudian di amankan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutSesuai dengan ketentuan pidana Peraturan Daerah kabupaten selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar yang tertuang dalam Pasal 21 yang berbunyi yaitu: 1. Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 2. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. 3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perbuatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya akibat terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat puladiancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

45

Ini merupakan salah satu bentuk disposisi positif oleh implementor yang bertujuan menegakkan Peraturan Daerah dan memberikan efek jera kepada para nelayan yang melanggar. d. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksible. Peraturan Daerah merupakan suatu produk hukum daerah yang bentuknya bersifat pengaturan yang sudah masuk dalam wilayah teknis pelaksanaan dan tidak memerlukan SOP, berbeda dengan kebijakan yang berbentuk program yang harus mempunyai prosedur dan standar operasional agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan48. Berdasarkan isi penjelasan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar, maka struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerahtersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut : 48

Winarno, Budi. 2005. Teori & Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo

46

1. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam setiap kebijakan dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait. 2. Insatansi terkait yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perikanan Kelautan, Kehutanan dan Pariwisata Kabupaten Selayar yang fungsinya adalah : a. Melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran kebijakan dalam hal ini seluruh masyarakat di Kaupaten Selayar. b. Sebagai tempat pengaduan masyarakat yang berkaitan tentang masalah pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut. c. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat dan mengkordinasikan dengan pihak terkait. Sementara untuk pemberian sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir dalam Wilayah Kabupaten Selayar dilakukan oleh penyidik dimana penyidik adalah penyidik yang ditunjuk langsung oleh Bupati Selayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walupun dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Laut dan Pesisir dalam wilayah Kabupaten Selayar menggambarkan struktur birokrasi yang jelas akan tetapi menurut pengamatan penulis dilapangan bahwa seluruh instansti yang terkait belum menjalankan tugasdan funsinya sebagaimana mestinya seperti yang terdapat dalamPeraturan Daerah

47

Kabupaten Selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar mengenai ketentuan penyidikan yang tertuang dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut: 1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”. 2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima/mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber

Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosisternnya. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosisternnya. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen Iain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.

48

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir

serta

ekosistemnya

menurut

Hukum

yang

dapat

dipertanggung jawabkan. 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

49

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana. B.

Faktor Pendukung Dan Penghambat ImplementasiPeraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wialayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate Keberlanjutan pembangunan di suatu daerah atau negara di tentukan oleh

kemampuan daerah atau negara tersebut dalam mengelola lingkungan hidupnya. Pendekatan pengelolaan lingkungan di lakukan dengan menata sistem pengelolaannya. Sebab berbicara mengenai pengelolaan, sangatberkaitan dengan pendekatan manajemen. Pandekatan manajemen bertumpu pada kemampuan menata sistem yang berada dalam sistem tersebut. Hal inilah yang dapat di tangkap dari filosofi yang terkandung dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan paradigma dari UU Nomor 4 Tahun 1982 ke UU Nomor 23 Tahun 1997 ini berkaitan pula dengan filosofi dari masing-masing UU tersebut. Pada UU Nomor 4 Tahun 1982, filosofinya bertumpu pada “hukum lingkungan sebagai payung”dalam arti bahwa semua bidang dapat membentuk peraturan lingkungan sendiri. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 filosofinya bertumpu pada “pengelolaan”. Berarti inti dari UU Nomor 23 Tahun 1997 adalah bagaimana melakukan manajemen terhadap lingkungan tersebut, atau dengan kata lain bahwa lingkungan tersebut dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen.

50

Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungannya, sehingga pandangan tersebut harus di ubah dengan melakukan sebuah pendekatan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan” ramah lingkungan menurut otto suemarwoto, haruslah juga bersifat mendukung pembangunan ekonomi49.Seperti salah satu definisi kebijakan bahwa secara luas kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. hal yang berkaitan dengan mendukung pembangunan ekonomi juga tertera dalam Dalam Peraturan Daerah kabupaten selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar mengenai pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir yang tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9. Pasal 8 yang berbunyi “Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir”. Dan Pasal 9 berbunyi “Untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah”. Pembangunan ekonomi, di samping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui pemerosotan mutulingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila di laksanakan tampa memasukkan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan. Penrusakan dan pencemaran lingkungan hari ini umumnya terjadi karena tidak dimasukkannya pertimbangan lingkungan 49

Supriadi SH,. M.HUM. Hukum Lingkungan Di Indonesia Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

Hlm. 32

51

(environmental considerations) dalam perencanaan kegiatan50. Hal ini berkaitan denganPeraturan Daerah kabupaten selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar mengenai pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir yang tertuang dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Pasal 10 yang berbunyi “(1) Setiap kegiatan dan / atau usaha pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir harus mendapat izin Bupati. (2) Usaha Kecil yang sifat usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak wajib memiliki izin. (3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati”. Pasal 11 berbunyi “Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam Laut dan pesisir wajib menjaga dan melindungi lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir dan pengrusakan dan pencemaran”. Pasal 12 berbunyi “(1) Setiap usaha untuk pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir dikenakan pungutan. (2) Usaha Kecil yang sifat usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan. (3) Ketentuan pungutan sebagaimana ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati”. Dalam hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (lex specialis) karena hukum kehutanan ini hanyan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yag diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut

50

Sukanda, Husin. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. Hlm. 15. 16

52

sebagai lex specialis, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (lex specialis derogat legi generali). Tujuan hukum

kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan

melestarkan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari51. Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate menurut pengamatan penulis dilapangan adalah sebagai berikut : a.

Faktor Pendukung Taka Bonerate adalah kawasan taman nasional yang sudah di kenal oleh

hampir seluruh masyarakat Kabupaten Selayar yang tentu hal ini dapat memudahkan pemerintah untuk menjalankan peraturan yang sudah ada. Adapun Peraturan Daerah kabupaten selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebujakan yg ada untuk menjadikan Kabupaten Selayar menjadi kawasan wisata yg lebih baik kedepannya misalnya isi perda tentang pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut Kabupaten Selayar ialah mengenai penyelenggaraan dan pembinaan yang tertuang dalam Pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18. Pasal 15 yang berbunyi “Pemerintah Daerah berkewajiban terhadap penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam laut dan 51

Sali. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta : Sinar Grafika. 2003. Hlm.7

53

pesisir serta ekosistemnya”. Pasal 16berbunyi Bupati dapat menunjuk lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan sumber daya alam laut dan pesisir”. Pasal 17berbunyi “Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan sistem informasi, menyelenggarakan pendidikan dan latihan, penyuluhan danbimbingan

serta

mengembangkan

penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya”. Pasal 18 berbunyi “Pemerintah Daerah mendorong, menggerakkan, membantu dan melindungi masyarakat kecil yang memanfaatkan sumber daya alam laut dan pesisir dengan tetap menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya alam laut dan pesisir”. Di dalam Peraturan Daerah ini sangat jelas bahwa instansi yang terlibat danbertanggung jawab atas implementasi PeraturanDaerah ini adalah Dinas Perikanan Kelautan, kehutanan Dan Pariwisata Kabupaten Selayar, yang ditunjuk oleh Bupati untuk menegakan aturan dalam Peraturan Daerah tersebut.Selain itu Pulau Taka Bonerate di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan telah disiapkan sebagai daerah tujuan wisata internasional. Taman Nasional Laut (TNL) Taka Bonerate termasuk salah satu Kawasan Pelestarian Alam di kawasan Indonesia Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 280/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992. Hal ini saling mendukung dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar yang tentu akan membantu dalam pelestariannya seperti yang tertuang dalam Pasal 21 yang berbunyi yaitu: 1. Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling

54

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 2. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. 3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perbuatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya akibat terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat pula diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Faktor Penghambat Ketidak tegasan pemerintah kabupaten Selayar dalam menegakan aturan yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Selayar tersebut membuat parapelanggar hukum kembali mengulangi perbuatannya seharusnya di tindak tegas agar dapat memberikan efek jera terhadap pera pelanggar peraturan tersebut. 1. Sosialisasi yang tidak efektif oleh Dinas Perikanan Kelautan, kehutanan dan pariwisata Kabupaten Selayar serta Kuranganya waktu sosialisasi dan tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi, serta kurangnya perhatian aparat pelaksana terhadap Peraturan Daerah ini menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat sangat minim. 2. Selain itu sarana dan prasaran sosialisasi Peraturan Daerah seperti spanduk, pamflet, dan papan pengumuman tidak ada.

55

3. Kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang belum menganggap hal seperti itu merupakan sesuatu yang urgent, sehingga kesadaran masyarakat masih kurang. Walaupun sebenarnya realita dilapangan bahwa penulis banyak menemui keluhan masyarakat yang merasa terganggu jika penangkapan ikan yang secara berlebihan serta memakai alat yang dilarang oleh pemerintah karna akan dapat mengganggu ekosistem laut sehingga alam akan rusak dan akan mengurangi jumlah tangkap ikan para nelayan.Hal ini kembali kepada kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak dapat mempengaruhi masyarakat agar dapat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor penyebab kegagalan pemerintah 1.

Adanya kelompok penekan Alasan pertama ialah bahwa pemerintah gagal dalam bertindak dan berpikir

untuk melindungikepentinan masyarakat. Karena kenyataannya pemerintah justru seringkali melindung kepentingan individu, sebagai misal kita memiliki polisi, peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan kesehatan dan sebagainya untuk melindungi masyarakat banyak; tetapi sayangnya apa yang di harapkan seringkali tidak menjadi kenyataan. Pemerintah kerap kali bertindak demi kepentingan sekolompok masyarakat tertentu dan di pengaruhi oleh kepentingan golongan masyarakat tertentu tersebut; lebih-lebih kalau ada partai politik yang dominan sehingga keputusan pemerintah akan bersifat memihak golongan tertentu saja.

56

Jadi bukannya kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang dilindungi, tetapi hanya kepentingan golongan masyarakat yang berpengaruh karena politikmaupun finansial yang sering disebut sebagai kelompok penekan (pressure group). Dalam hal demikian pemerintah tidak akan mencegah pencemaran lingkungan bila kebijakannyaberakibat membebani atau meningkatkan biaya produksi atau mengurangi kesejahteraan kelompok masyarakat penekan yang kuat. Hal ini di tegaskan oleh salah seorang masyarakat Kepulauan Taka bonerateyang bekerja sebagai nelayan di Kepulauan Deng Lingba’ sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut: “Iya biasa ada kapal yang meskipun melanggar tidak di tangkapji karna pemilik kapal punya pangkat kayak tentara atau pejabat yang tinggi pangkatnya, sekalipun di tangkap cepatji bebas lagi52” Jika sosialisasi tentang kebijakan berjalan dengan baik mungkin masyarakat akan tahu bahwa sebenarnya ada peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengaduan dan keberatan sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Daerah kabupaten selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar mengenai pengaduan dan keberatan yang tertuang dalam Pasal 19 yang berbunyi “(1) Setiap orang dan/atau masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Bupati apabila melihat adanya pemanfaatan dan/atau pengelolaan yang telah merusak sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya. (2) Apabila keberatan dimaksud ayat (1) belum dirasakan puas, maka keberatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar untuk mendapatkan

52

Wawancara Deng Lingba’ masyarakat Nelayan Kepulauan Takan Bonerate. 5 februari

2015

57

penyelesaian dan dapat diteruskan ke tingkat lebih tinggi apabila belum merasa puas”. 2.

Kurang informasi Pemerintah sering pula kurang memiliki informasi yang akurat dibanding

dengan pihak individu atau swasta, sehingga pemerintah kurang memahami dampak dari setiap tindakan atau kebijakan yang di tempuhnya. Oleh karena itu kerap kali apa yang di maksudkan atau dituju oleh pemerintah tidak tercapai karena kompleksnya permasalahan dan kurangnya informasi yang dikuasa oleh pemerintah. Sebagai misal tindakan atau kebijakan tertenu di bidang keuangan atau industri dan perdagangan ternyata akhirnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap lingkungan hidup.berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Ir. Jusman kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate: “iya masih kurang informasi yg di dapat pemerintah contohnya seharusnya ada juga itu pengawasan rutin tentang kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan seperti kapal yang lewat-lewat di wilayah Taman Nasional Taka Bonerate agar tidak membuang tumpahan oli atauminyak yang nanti pasti akan mengotori laut53” 3.

Kurang minat para birokrat Walaupun pemerintah yang terdiri dari para politisi telah membentuk

peraturan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan, tetapi semua itu harus diterjemahkan ke dalam praktik dan dilaksanakan peraturan perundangundangan itu tetapi seringkali para ahli yang pada akhirnya menjadi bagian dari birokrat menjadi sangat penting dan dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan

53

Wawancara Ir. Jusman kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate. 5 februari, 2015

58

yang bersangkutan. Akibatnya sangat sering terjadi para birokrat bertindak tidak demi kepentingan masyarakat, tetapi demi kepentingan kelompoknya 54. sebagaimana dalam kutipan berikut ini yang disampaikan oleh seorang pegawai Balai Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar Deng Jappar : “Susahki memang ini perda bisa berjalan dengan baik karna Kurangnya kerjasama antara pemerintah dan para ahli yang menjadi bagian dari birokrat menjadi salah satu kegagalan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang sudah ada masing-masing mau untung sendiri kepentingan kelompoknyaji yang dia dahulukan55” Pernyataan diatas sangat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten selayar tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar mengenai hak dan kewajiban yang tertuang dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Pasal 5 yang berbunyi “Setiap orang berhak menikmati kelestarian lingkungan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya”. Pasal 6 berbunyi “Setiap orang dan/atau Badan Hukum dalam Daerah berkewajiban memelihara, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya”. Dan Pasal 7 berbunyi “ (1) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan seluasluasnya berperan serta dalam pengelolaan pelestarian sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya”. (2) Peran serta sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara: a. Menumbuhkan kemandirian, keberdayaan masyarakat; b. Menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan ; 54

Supar Moko, Maria Ratnaningsih. Ekonomika Lingkungan. Yogyakarta : BPFE. 2011. Hlm. 70.71 55 Wawancara Jappar pegawai Balai Taman Nasional Taka Bonerate. 5 februari, 2015

59

c. Menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat melakukan pengawasan sosial; d. Menyampaikan saran pendapat; Menyampaikan informasi dan laporan;

60

BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan Bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan.Pada

bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi peraturan Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam wilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate. Dengan adanya penjelasan tersebut maka peneliti akhirnya dapat mengambil beberapa kesimpulan akhir dari penelitian ini yaitu : 1. Dalam pengimplementasian kebijakan tentang pengelolaan wilayah laut dan pesisir dalam wilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate sesuai yang peneliti lihat dilapangan bahwa masih terdapatnya banyak kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki, seperti masih kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat, tidak jelasnya anggaran untuk perda yang ada sehingga mengakibatkan pengawasan tidak begitu rutin dijalankan, sumber daya dimana implementor sudah memadai namun belum maksimal dari segi pelaksanaanya, hal ini berkaitan dengan sikap dan konsistensi implementor yang terkesan masih mengabaikan dan tidak serius dalam menjalankan Perda yang ada sehingga implementasi belum begitu berjaan dengan baik. 2. Melihat dari kualitas sumber daya manusia , aspek finansial, arah kebijakan dan peraturan pemerintah serta kondisi kehidupan masyarakat

61

di wilayah Kepulauan Taka Bonerate yang begitu banyak memiliki potensidapat disimpulkan bahwa hal tersebut adalah faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada namun disisi lain dimana sesuai yang peneliti temukan dilapanganbahwa pemerintah belum memiliki kesiapan dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah laut dan pesisir salah satunya pengawasan dan sosialisasi yang blum efektif

menjadi

mengimplementasikan

salah

satu

kebijakan

faktor yang

penghambat bersifat

terpadu

dalam dan

berkelanjutan. B.

Saran Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat

direkomendasikan saran-saran sebagai berikut : a. Pemerintah Kabupaten Selayar melalui instansi yang terkait dengan Perda tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai dengan isi Perda No 16 Tahun 2011 TentangPengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar tersebut agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar aturan Perda tersebut. b. Diharapkan kepada stakeholder untuk menegakan aturan yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa Perda sebagai suatu produk hukum daerah yang telah ditetapkan harus dijujnjung tinggi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

62

c. Diharapkan kepada lembaga-lembaga seperti LSM, Ormas, lembaga kepemudaan untuk menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Selayar dalam mengawal dan menegakan aturan yang termuat dalam Perda tersebut. d. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari Perda No 16 Tahun 2011 Kabupaten Selayar untuk mematuhi dan mengamalkan Perda tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab demi menciptakan Kepulauan Taka Boneratedan Kabupaten Selayar yang tertib, aman dan tentram.

63

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. jakarta: Konstitusi Press. Aurajati, Swarna, Padmarani, Arum. 2011. skripsi implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di kabupaten. Lombok barat. Semarang Universitas Diponegoro. Bogdan dan Taylor, Dalam Lexy J. Moleong.1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaj Rosdakarya. Bungin, Burhan.2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Departemen Agama RI: Al-Qur’an dan Terjemahan, PT. Karya Toha Putra Semarang,(Edisi Tahun 2002). Duhri, R. 2002. Kebijakan Dan Program Pengembangan Sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Dunn, William N.1998. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Isra, saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali pers Lisa, harison, Metode Penelitian Politik, Jakarta: kencana, 2009. M. Suparmoko, Maria Ratnaningsih. 2011. Ekonomika Lingkungan. Yogyakarta BPFE. Narbuko, Cholid. Achamadi Abu. 2003. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta. Nugroho, Riant, 2008. Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo. Prof. Dr. Ir. Supriyono, Ms. 2009. Konservasi Ekosisitem Sumber Daya Hayati. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Purba, Joni. 2005. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah. Republik Indonesia, Depertemen Agama: Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salim. H.S.,S.H., M.S. 2003. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta : Sinar Grafika offset. Soebroto, Suhono dkk. 1983. Konvensi PBB Tentang Hukum Laut. Jakarta : Surya Indah.

64

Solichin Abdul Wahab, Haji. 2012. Analisi Kebijakan. Jakarta : Bumi Aksara. Subarsono, 2006.Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yokyakarta. Subiakto Henry, Ida Rachmah. 2012. Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi. Jakarta: Kencana. Sukanda, husin. 2009. Pengelolaan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika Sumarwoto, otto. 2007. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta : Gajah Mada University Prees. Supriadi SH., M. Hum. 2006. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika Suyanto, igit. 2011. Studi implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir kelurahan tanjung mas kota semarang. Semarang Universitas Diponegoro. Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 20011. tentang Peraturan Perundang-Undangan. Wahidin, Syamsul. Konseptualisasi Dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yokyakarta. Media Pressindo. Winarno, Budi. 2005. Teori & Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo

65

66

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. jakarta: Konstitusi Press. Aurajati, Swarna, Padmarani, Arum. 2011. skripsi implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di kabupaten. Lombok barat. Semarang Universitas Diponegoro. Bogdan dan Taylor, Dalam Lexy J. Moleong.1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaj Rosdakarya. Bungin, Burhan.2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Departemen Agama RI: Al-Qur’an dan Terjemahan, PT. Karya Toha Putra Semarang,(Edisi Tahun 2002). Duhri, R. 2002. Kebijakan Dan Program Pengembangan Sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Dunn, William N.1998. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Isra, saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali pers Lisa, harison, Metode Penelitian Politik, Jakarta: kencana, 2009. M. Suparmoko, Maria Ratnaningsih. 2011. Ekonomika Lingkungan. Yogyakarta BPFE. Narbuko, Cholid. Achamadi Abu. 2003. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta. Nugroho, Riant, 2008. Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo. Prof. Dr. Ir. Supriyono, Ms. 2009. Konservasi Ekosisitem Sumber Daya Hayati. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Purba, Joni. 2005. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah. Republik Indonesia, Depertemen Agama: Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salim. H.S.,S.H., M.S. 2003. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta : Sinar Grafika offset. Soebroto, Suhono dkk. 1983. Konvensi PBB Tentang Hukum Laut. Jakarta : Surya Indah.

Solichin Abdul Wahab, Haji. 2012. Analisi Kebijakan. Jakarta : Bumi Aksara. Subarsono, 2006.Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yokyakarta. Subiakto Henry, Ida Rachmah. 2012. Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi. Jakarta: Kencana. Sukanda, husin. 2009. Pengelolaan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika Sumarwoto, otto. 2007. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta : Gajah Mada University Prees. Supriadi SH., M. Hum. 2006. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika Suyanto, igit. 2011. Studi implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir kelurahan tanjung mas kota semarang. Semarang Universitas Diponegoro. Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 20011. tentang Peraturan Perundang-Undangan. Wahidin, Syamsul. Konseptualisasi Dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yokyakarta. Media Pressindo. Winarno, Budi. 2005. Teori & Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berupaya menggambarkan secara jelas implementasi kebijakan pemerintah kabupaten selayar dalam meningkatkan sumber Daya Alam Wilayah Pesisir Dan Laut Kepulauan Taka Bonerate. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini antara lain. Bagaimanakah implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut di kepulauan Taka boneratedan Bagaimanakah faktor pendukung dan faktor penghambat Kabupaten Selayar dalam implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut di kepulauan Taka Bonerate adapun tujuan dari penelitian ini antara lain ialah. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Selayar beserta instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut kepulauan Taka Bonerate. Untuk mengetahui seberapa besar faktor pendukung dan faktor penghambat kabupaten selayar dalam meningkatkan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut di kepulauan Taka Bonerate. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukan bahwa implementasi Perda No 16 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dalam wilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate belum berjalan secara efektif hal ini berdasarkan dari kurangnya sosialisasi, tidak konsistennya implementor, tidak adanya ketegasan pemerintah daerah dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.Faktor pendukung Taka Bonerate adalah kawasan taman nasional yang sudah di kenal oleh banyak orang yang tentu dapat memudahkan pemerintah untuk menjalankan peraturan yang sudah ada serta banyaknya aparat pelaksana dan seluruh instansi terkait seharusnya menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan Kabupaten Selayar ini. Faktor penghambat Sosialisasi yang tidak efektif oleh Dinas Perikanan Kelautan, kehutanan dan pariwisata Kabupaten Selayar serta Kuranganya waktu sosialisasi dan tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi, serta kurangnya perhatian aparat pelaksana terhadap Peraturan Daerah ini menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat sangat minim.

v

v

BIOGRAFI PENULIS

TEDI PUTRA, lelaki yang lahir di Kabupaten Kepulauan Selayar pada 31 januari 1993, yang merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan ANDI JUDDIN DAN RAHMATIA pendidikan yang pernah ditempuh pada usia 7 tahun telah memasuki Sekolah Dasar di SDI Babussalam dan tamat pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Benteng Kabupaten Selayar tiga tahun kemudian ia melanjutkan pendidikan di SMA Taman Siswa Makassar. Pada tahun 2011 ia melanjutkan pendidikannya keperguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Makassar dan mengambil jurusan ilmu politik dan telah menyelesaikan pendidikan S1 selama 3 tahun 8 bulan dan selesai pada tahun 2015.