IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PONTIANAK

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PONTIANAK Oleh: NUR FADHILLAH NIM. E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak terjadi karena keberadaan ruang terbuka hijau belum terwujud sebanyak 30% dari luas wilayah kota di Kota Pontianak. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yaitu teori Charles O. Jones yang memiliki tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak, dalam tahap pengorganisasian kebijakan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dengan beberapa upaya yang dilakukan diantaranya membentuk pasukan hijau, penetapan SOP, penetapan dana yang bersumber dari APBD, penetapan jadwal pelaksanaan. Tahap interpretasi ditunjukkan dengan masterplan yang telah dirancang oleh BAPPEDA selaku implementor, sosialisasi baik melalui peraturan maupun spanduk, serta dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak swasta. Pada tahap aplikasi dari implementasi kebijakan RTH di Kota Pontianak menunjukkan peningkatan luas RTH yang semula 13% menjadi 18% dari luas wilayah kota Pontianak. Dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak peneliti menyarankan agar pihak implementor melakukan peningkatan jumlah SDM dalam melakukan pengawasan terhadap taman dan kawasan RTH, meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan sanksi kepada siapapun yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan RTH serta memberikan penghargaan kepada siapapun yang berkontribusi dalam membangun dan meningkatkan luasan RTH di Kota Pontianak. Kata-kata Kunci : Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Kota Pontianak

Abstract This research aims to describe and analyze the implementation of green open space in Pontianak City. The problems regarding the implementation of green open space in Pontianak City are due to the fact that the green open space has yet to reach 30% of the area of the city. The theory used to analyze the implementation of green open space in Pontianak City is the theory of Charles O. Jones with three indicators, namely organization, interpretation and application. This research used descriptive method and a qualitative approach. The results of this study indicated that in the process of policy implementation of green open space in Pontianak was carried out in several stages: in the stage of organizing, the policy was implemented by City's Development Planning Board and Office (BAPPEDA) of Sanitation and Landscaping of Pontianak city by establishing the green troop, determination of SOP, determination of funds from the regional budget, and the establishment of the implementation schedule. The interpretation stage was carried out by referring to the master plan that had been designed by the BAPPEDA as the implementer, socialization either through regulation or banners, as well as support from the public and private stakeholders. During the application stage, the policy implementation of green open space in Pontianak City showed an increased area from 13% to 18% of the total area of Pontianak City. In the process of implementation of green open space in Pontianak city, it is suggested that the implementer should increase the number of human resources to carry out supervision of the park and the green open space area, improve cooperation with the private sector to conduct more dissemination to the public, and provide penalty for those who do not support the implementation of the policy, and award anyone who contributes to the creation and increased green open space area in Pontianak City. Keywords: Implementation, green open space, Pontianak City

1 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura


hidup maka perlunya mengembangkan

A. PENDAHULUAN

ruang terbuka hijau (RTH) kota paling 1.

sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Latar Belakang Masalah Meningkatnya pembangunan di

wilayah

perkotaan

Berdasarkan peraturan tersebut

cenderung

kebutuhan ruang terbuka hijau yang

meminimalkan kawasan ruang terbuka

dimaksud yaitu terdiri dari 20% ruang

hijau. Hal tersebut terjadi karena lahan-

terbuka hijau publik dan 10% ruang

lahan bertumbuh di wilayah perkotaan

terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau

mulai dialihfungsikan menjadi kawasan

adalah area memanjang/jalur dan atau

pemukiman,

mengelompok, yang penggunaannya lebih

kawasan

kawasan industri,

perdagangan, untuk

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,

pelebaran jalan, kawasan untuk area

baik yang tumbuh secara alamiah maupun

parkir, dan kawasan untuk para pedagang

yang sengaja ditanam. Keberadaan RTH di

kaki

wilayah

kawasan perkotaan menjadi sangat penting

perkotaan yang selama ini dilakukan oleh

dilihat dari fungsi ekologis dari RTH itu

pemerintah telah berhasil meningkatkan

sendiri, diantaranya yaitu:

kesejahteraan sebagian masyarakat yang

a. Pengadaan RTH di kawasan area vital

lima.

tinggal

di

kawasan

Pembangunan

kota.

Namun

disisi

lain

pembangunan tersebut juga menimbulkan

perkotaan menjadikannya bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);

dampak terhadap lingkungan sehingga

b. RTH menjadi pengatur iklim mikro

kawasan perkotaan menjadi tidak nyaman

sehingga sistem sirkulasi udara dan air

untuk dihuni.

secara alami dapat berjalan lancar;

Dengan kota

hijau

menggunakan

dalam

perencanaan kota pemerintah

Kota

upaya

konsep

pendekatan

yang berkelanjutan, Pontianak

melalui

Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 2

c. RTH

mampu

menjadi

produsen

oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penahan angin; d. RTH menjadi penyerap polutan tanah, air serta udara.

tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Kota Pontianak merupakan salah

Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun

satu kota yang sedang berusaha untuk

2013-2033

(5)

mewujudkan ruang terbuka hijau yang

dalam

telah diamanatkan oleh UUPR Nomor 26

kawasan

Tahun 2007 dan Perda RTRW Kota

dalam

menjelaskan penetapan lindung

pasal

bahwa dan

yang

5

strategi

pengelolaan mampu

ayat

memperhatikan

kelestarian dukungan fungsi lingkungan

Pontianak

Tahun

2013-2033.

Kota

Pontianak merupakan daerah kawasan 2

Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura


yang dilalui oleh garis khatulistiwa dengan

Berdasarkan latar belakang dan

iklim tropis sehingga cuaca di kota

fokus penelitian, maka rumusan masalah

Pontianak cenderung terasa panas. Selain

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana

itu, kawasan perkotaan cenderung lebih

proses

banyak memproduksi polusi baik itu polusi

terbuka hijau di Kota Pontianak?

implementasi

kebijakan

ruang

tanah, polusi air, polusi suara serta polusi udara yang mempengaruhi keseimbangan

3.

Tujuan Penelitian

lingkungan.

Berdasarkan permasalahan yang

Tujuan

dari

penyelenggaraan

telah dirumuskan sebelumnya maka tujuan

kebijakan ruang terbuka hijau di perkotaan

penelitian

yaitu untuk menjaga ketersediaan lahan

mendeskripsikan serta menganalisis proses

sebagai kawasan resapan air, menciptakan

implementasi kebijakan ruang terbuka

aspek

hijau (RTH) di Kota Pontianak.

planologis

perkotaan

melalui

ini

adalah

untuk

keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan

masyarakat,

meningkatkan perkotaan

keserasian

sebagai

serta lingkungan

sarana

4.

Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

pengaman

Secara

teoritis

diharapkan

dari

lingkungan perkotaan yang aman, segar,

penelitian

indah dan bersih. Berdasarkan Rencana

memberikan sumbangan pemikiran dan

Tata

memperluas

Ruang

ini

hasil

Wilayah

(RTRW)

Kota

membutuhkan

RTH

seluas

pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi

2.327,30 Ha atau sekitar 21,58% dari luas

yang berhungan dengan Implementasi

wilayah

ini,

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

pelakasanaan kebijakan RTH di Kota

Kota Pontianak dan juga dapat digunakan

Pontianak telah mengalami peningkatan

sebagai

dari 16,70% menjadi sekitar 18%. Maka

selanjutnya

dengan demikian kekurangan RTH di Kota

sama.

Pontianak sebesar 385,99 Ha (3,57%) atau

2) Manfaat Praktis

Pontianak

kota.

Hingga

saat

wawasan

dapat

referensi untuk

serta

bagi

ilmu

penelitian

permasalahan

yang

sekitar 16,58% dari total keseluruhan

Secara praktis hasil dari penelitian

kebutuhan rencana ruang terbuka hijau

ini dapat dijadikan bahan masukan bagi

Kota Pontianak.

pemerintah Kota Pontianak khususnya instansi-instansi

2.

Rumusan Masalah

yang

terkait

dalam

pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau 3



(RTH) untuk memecahkan masalah yang

proses kebijakan publik terdiri dari lima

dihadapi, bagi masyarakat agar lebih

tahapan, yaitu sebagai berikut:

memahami tentang pentingnya keberadaan

1) Penyusunan agenda (agenda setting),

ruang terbuka hijau dan bisa ikut serta

yakni suatu proses agar suatu masalah

dalam meningkatkan keberadaan ruang

bisa

terbuka

pemerintah;

hijau,

memelihara

dan

memanfaatkan dengan baik ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pontianak.

mendapat

2) Formulasi

perhatian

kebijakan

dari

(policy

formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan

kebijakan

oleh

pemerintah; 3) Pembuatan

B. TINJAUAN PUSTAKA

kebijakan

(decision

making), yakni proses ketika memilih Kebijakan

publik

adalah

serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh

untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan; 4) Implementasi

kebijakan

(policy

pemerintah yang mempunyai tujuan atau

implementation), yaitu proses untuk

berorientasi pada tujuan tertentu demi

melaksanakan kebijakan yang bertujuan

kepentingan seluruh masyarakat. Menurut

mencapai hasil;

Tachjan

(2008:15)

kebijakan

publik

5) Evaluasi kebijakan (policy evaluation),

merupakan rangkaian keputusan yang

yakni proses monitoring dan menilai

mengandung konsekuensi moral yang di

hasil atau kinerja sebuah kebijakan.

dalamnya terdapat keterkaitan terhadap

Implementasi

kebijakan

kepentingan rakyat banyak dan keterikatan

merupakan tahap yang krusial dalam

terhadap tanah air atau tempat di mana

proses kebijakan publik. Karena sebuah

yang

Dalam

kebijakan harus diimplementasikan agar

tahap-tahap

mempunyai dampak atau tujuan yang

kebijakan yang merupakan sebuah proses

diinginkan. Menurut Van Meter dan Van

pembuatan

Horn

bersangkutan

berada.

kebijakan publik terdapat

kebijakan

publik.

Proses

(dalam

Wahab,

pembuatan kebijakan publik ini merupakan

implementasi

suatu

tindakan-tindakan yang dilakukan baik

proses

yang

kompleks

karena

kebijakan

2014:135)

melibatkan banyak proses maupun variabel

oleh

yang harus dikaji (Winarno, 2002: 28).

kelompok-kelompok

merupakan

individual/pejabat-pejabat pemerintah

atau atau

Menurut Michael Howlet dan M.

swasta yang diarahkan pada tercapainya

Ramesh (dalam Subarsono, 2011:13-14)

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 4



keputusan

atau

dapat diterima dan dilaksanakan (Jones,

implementasi adalah suatu kegiatan yang

1996:296). Penafsiran menjadi suatu hal

dimaksudkan

yang penting untuk memahami apa yang

sebuah

kebijakan.

Penerapan

untuk

program

mengoperasikan

(Jones,

1996:296).

terjadi pada setiap tahapan pembuatan

Adapun yang menjadi pilar dari kegiatan

keputusan.

tersebut yaitu Organisasi (Organization),

penjelasan substansi dari suatu kebijakan

Interpretasi (Interpretation) dan Aplikasi

dalam bahasa yang lebih operasional dan

(Application).

mudah

1) Organisasi

dilaksanakan dan diterima oleh para

Menurut organisasi

Jones

merupakan

pembentukan

atau

(1996:296) suatu

upaya

penataan

kembali

Interpretasi

dipahami

menyangkut

sehingga

dapat

pelaku dan sasaran kebijakan. Maksud dari interpretasi dilakukan

yaitu oleh

penafsiran

para

pelaksana

yang agar

sumberdaya (resources), unit-unit (units),

kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima

dan

serta

metode-metode

(methods)

untuk

dapat

dilaksanakan.

Interpretasi

menjalankan sebuah kebijakan agar sesuai

memuat rencana yang matang, dukungan

dengan apa yang menjadi tujuan dan

dana yang memadai, dan sesuai dengan

sasaran kebijakan. Penting untuk dipahami

tujuan dari perumusan kebijakan. Pada

bahwa organisasi memiliki dampak dalam

tahap interpretasi meliputi beberapa hal

proses implementasi kebijakan karena

yang berupa:

tujuan awal dari organisasi yaitu untuk

a.

Isi dan Tujuan Kebijakan,

menjalankan kebijakan/program yang telah

b.

Sosialisasi,

dirancang.

c.

Dukungan Masyarakat.

berpendapat

Widodo

(2012:91-93)

bahwa terdapat

beberapa

bagian dalam organisasi ini, yaitu: a. Pelaksana

Kebijakan

Aktivitas interpretasi kebijakan tidak hanya sekedar menjabarkan sebuah

(policy

implementor),

kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam

b. Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Prosedure/SOP),

kebijakan

yang

bersifat

lebih

operasional, akan tetapi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan,

(sosialisasi)

d. Penetapan Jadwal Kegiatan.

(stakeholer)

2) Interpretasi

memahami apa yang menjadi arah, tujuan

Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan

agar

kebijakan

menjadi

agar dapat

seluruh

masyarakat

mengetahui

dan

serta sasaran (kelompok sasaran). 3) Aplikasi

terencana dan terarah dengan tepat serta 5 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura


Menurut

Jones

(1996:296)

atau

penerapan

mencakup

dipaparkan sangat berkaitan erat dengan

pelayanan,

aktivitas

aplikasi ketentuan

rutin

dari

pembayaran atau lainnya yang disesuaikan

karena

ketiga

dalam

kegiatan

proses

yang

telah

implementasi

kebijakan publik.

dengan tujuan atau perlengkapan dari sebuah kebijakan. Aplikasi sangat erat kaitannya

dengan

Kerangka Pikir Penelitian Peraturan Daerah Kota Pontianak No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033

kegiatan-kegiatan

lainnya yang bermaksud aplikasi sebagai sebuah

proses

dinasmis

karena

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

berhubungan dengan kegiatan kebijakan lainnya.

Aplikasi

penerapan

merupakan

tahap

dalam

proses

rencana

implementasi kebijakan ke dalam realitas yang

nyata.

Aplikasi

merupakan

perwujudan dari pelaksanaan masingmasing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan

sebelumnya

(Widodo,

2012:94). Penerapan seringkali merupakan suatu

proses

dinamis

dimana

para

pelaksananya diarahkan oleh pedoman

Peraturan Daerah Kota Pontianak No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 Masalah 1. Banyak organisasi yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan RTH akan tetapi hanya beberapa yang berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Pontianak. 2. Hingga saat ini raperda RTH belum diputuskan menjadi perda dan tidak adanya peraturan walikota Kota Pontianak yang mengatur tentang RTH kawasan perkotaan. 3. kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi memelihara pohon dan tanaman yang ada pada taman.

program maupun patokan-patokannya atau

Teori Charles O. Jones

secara khusus diarahkan oleh kondisi yang

Organisasi, Interpretasi, Aplikasi

aktual.Dalam pelaksanaan

aplikasi harus

efektivitas,

efisiensi

Selain

dalam

itu

pelaksana memiliki

memperhatikan dan

kebijakan,

dituntut

yang

Output: Terwujudnya RTH dengan porsi sebanyak 30% dari luas wilayah kota di Kota Pontianak

objektivitas.

aplikasi

kebijakan strategi

kebijakan,

tepat

untuk dalam

C. METODE PENELITIAN

melaksanakan kebijakan disertai dengan pengelolaan

terhadap

pendukung

kebijakan serta antisipasi terhadap pihak yang

dirugikan.

Alasan

1.

Jenis Penelitian Dalam

usaha

mendeskripsikan

peneliti

proses Implementasi Kebijakan Ruang

menggunakan teori Charles O. Jones

Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak, 6



maka

penulis

penelitian

menggunakan

secara

deskriptif

jenis

4) Staf Pemeliharaan Taman dari Bidang

dengan

Pertamanan di Dinas Kebersihan dan

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif

Pertamanan Kota Pontianak,

yaitu penelitian yang bertujuan untuk

5) Pasukan Hijau,

menggambarkan situasi tertentu, sikap,

6) Pekerja Harian Lepas (PHL).

perilaku, pandangan, fenomena, proses yang

berlangsung

dalam

masyarakat.

3.

Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan kualitatif digunakan untuk

Teknik

pengumpulan

data

meneliti kondisi obyek yang alamiah

merupakan suatu hal yang penting dalam

dimana peneliti adalah sebagai instrumen

penelitian, karena teknik pengumpulan

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

data ini merupakan sebuah strategi atau

secara trianggulasi (gabungan), analisis

cara yang digunakan oleh peneliti untuk

data bersifat induktif dan hasil penelitian

mengumpulkan

kualitatif lebih menekankan makna dari

dalam penelitian (Widoyoko, 2012:33).

pada generalisasi (Sugiyono, 2009:1).

Adapun teknik yang digunakan dalam

data

yang

diperlukan

penelitian ini yaitu: 2.

1) Wawancara

Subjek Penelitian Untuk

memperoleh

data

dan

Wawancara merupakan suatu proses

informasi yang diperlukan, penulis perlu

tanya jawab atau dialog secara lisan

menetapkan subjek penelitian dan objek

antara

penelitian. Dalam penelitian ini yang

dengan responden (interviewee) yang

menjadi subjek penelitian adalah:

bertujuan untuk memperoleh informasi

1) Kasubbid Penataan Ruang, Sumber

yang

pewawancara

dibutuhkan

(interviewer)

oleh

peneliti

Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari

(Widoyoko, 2012:40). Wawancara ini

Bidang Fisik dan Prasarana di Badan

dimaksudkan bahwa dalam kegiatan

Perencanaan

pengumpulan data dilakukan dengan

Pembangunan

Daerah

Kota Pontianak, 2) Kasi Pemeliharaan Taman dari Bidang

cara mengadakan tanya jawab secara lisan

dengan

informan

guna


memperoleh informasi yang diinginkan.

Pertamanan Kota Pontianak 1 orang,

Wawancara dilakukan apabila jumlah

3) Staf

Penataan, Pengendalian Taman

responden relatif sedikit.

dan Ruang Terbuka Hijau dari Bidang

2) Observasi


Observasi

Pertamanan Kota Pontianak,

perhatian

didefiniskan yang

terfokus

sebagai terhadap 7



kejadian, gejala atau sesuatu (Emzir,

bahan-bahan

2012:37-38). Observasi biasa diartikan

dipahami,

sebagai pengamatan dan pencatatan

informasikan kepada orang lain.Analisis

secara sistematik terhadap unsur-unsur

data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu

yang nampak dalam suatu gejala pada

analisis berdasarkan data yang diperoleh

objek penelitian. Observasi digunakan

dan selanjutnya dikembangkan menjadi

untuk melihat dan mengamati secara

pola hubungan tertentu atau menjadi

langsung keadaan di lapangan agar

hipotesis (Sugiyono, 2010:335).

peneliti memperoleh gambaran yang

dan

Penelitian

sehingga

temuannya

mudah dapat

kualitatif

di

berusaha

lebih luas mengenai permasalahan yang

mendeskripsikan secara analisis dengan

diteliti.

proses mencari dan menyusun secara

3) Dokumentasi

4.

lain

sistematis data yang diperoleh dari hasil

Dokumentasi merupakan suatu cara

wawancara dan dokumentasi dengan cara

pengumpulan

dilakukan

mengorganisasikan data ke dalam kategori,

dengan menganalisis isi dokumen yang

menjabarkan kedalam unit-unit melakukan

berhubungan dengan masalah yang

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

diteliti. Dokumentasi adalah suatu cara

mana yang penting dan yang akan

untuk mencari, mengumpulkan dan

dipelajari

mempelajari dokumen-dokumen, surat-

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri

surat, fotocopy, catatan serta buku yang

maupun orang lain. Menurut Miles dan

berisi laporan tertulis yang berkaitan

Huberman (dalam Silalahi, 2012:339)

dengan

diteliti

kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur

seperti peraturan, surat keputusan dan

kegiatan yang terjadi secara bersamaan,

surat edaran yang dianggap relevan

yaitu reduksi data, penyajian data, dan

dengan objek peneliti.

penarikan kesimpulan/verifikasi.

data

yang

permasalahan

yang

Teknik Analisis Data

5.

serta

membuat

kesimpulan

Uji Validitas

Analisis data yang digunakan

Validitas

merupakan

derajat

dalam penelitian ini adalah analisis data

ketepatan antara data yang terjadi pada

kualitatif.

objek

Menurut

Bogdan

(dalam

penelitian oleh

dengan peneliti.

data Teknik

yang

Sugiyono, 2009:88) analisis data kualitatif

dilaporkan

ini

adalah proses mencari dan menyusun

dimaksudkan untuk memastikan bahwa

secara sistematis data yang diperoleh dari

data yang dilaporkan oleh peneliti derajat

hasil wawancara, catatan lapangan, dan

ketepatannya sesuai dengan data objek 8



penelitian.

Uji

keabsahan

data

yang

digunakan peneliti adalah triangulasi.

kebijakan dan lebih identik dengan instansi pemerintahan. Penting untuk dipahami

Menurut Sugiyono (2009: 125),

bahwa organisasi memiliki dampak dalam

terdapat tiga macam triangulasi, yaitu

proses

triangulasi sumber, triangulasi teknik,

dilihat dari tujuan awal dari organisasi

triangulasi

menguji

yaitu untuk menjalankan kebijakan yang

keabsahan data dalam penelitian ini,

telah dirancang. Terdapat beberapa aspek

peneliti menggunakan triangulangi sumber

yang

yang mana peneliti melakukan pengecekan

informasi

data yang telah diperoleh melalui beberapa

implementasi kebijakan ruang terbuka

sumber informan. Dalam penelitian ini

hijau di Kota Pontianak diantaranya yaitu:

sumber

1.1 Pelaksana Kebijakan

waktu.

Untuk

informan

implementasi

akan

dikaji

mengenai

kebijakan,

dalam

yang

menggali

organisasi

dalam

peniliti

yaitu

ruang

terbuka

Agar imlementasi kebijakan dapat

hijau. Kemudian peneliti membandingkan

berhasil maka dalam rangka menjalankan

informasi data hasil wawancara antara

sebuah kebijakan harus didukung dengan

informan yang satu dengan informan

adanya pelaksana kebijakan. Pelaksana

lainnya.

juga

kebijakan dalam implementasi kebijakan

membandingkan data hasil wawancara dari

ruang terbuka hijau, organisasi yang

beberapa sumber informan dengan data

terlibat diantaranya Badan Perencanaan

hasil pengamatan lapangan.

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota

implementor

kebijakan

Selain

iptu,

peneliti

Pontianak khusunya Bidang Fisik dan Prasarana dan Dinas Kebersihan dan D. HASIL

PENELITIAN

DAN

Pertamanan Kota Pontianak khususnya Bidang Pertamanan.

PEMBAHASAN

Widodo (2012:92) mengungkapan 1.

bahwa penetapan pelaku kebijakan bukan

Organisasi Tahap

proses

hanya sekedar menetapkan lembaga mana

implementasi kebijakan yaitu organisasi

saja yang melibatkan kebijakan dan siapa

atau pengorganisasian. Menurut Jones

saja yang melaksanakan kebijakan, akan

(1996:296) tahap organisasi merupakan

tetapi menetapkan tugas pokok, fungsi,

tahap pembentukan atau penataan kembali

kewenangan

sumberdaya, unit-unit serta metode untuk

masing-masing

menjadikan program berjalan. Organisasi

BAPPEDA Kota Pontianak merupakan

bisa

instansi

dikatakan

pertama

sebagai

dalam

implementor

dan

tanggungjawab pelaku

pemerintah

dari

kebijakan.

yang 9



bertanggungjawab

dalam

perencanaan

Dinas

Kebersihan

pembangunan Kota Pontianak termasuk

Pertamanan

bertanggungjawab

membuat

bertanggungjawab dalam pembuatan dan

perencanaan pembangunan ruang terbuka

pemeliharaan taman-taman yang ada di

hijau di Kota Pontianak yang meliputi

Kota Pontianak. SOP pembuatan taman

penataan dan pengelolaan. Sedangkan

meliputi survey pendahuluan, design /

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

perencanaan,

Pontianak merupakan dinas teknis sebagai

pelaksanaan dan pemeliharaan. Sedangkan

penyelenggara

untuk SOP pemeliharaan taman meliputi

dalam

kegiatan

pada

bidang

Kota

dan

perhitungan

penataan, pengendalian taman dan ruang

pembersihan

terbuka hijau serta pemeliharaan taman-

penyiangan/pendangiran

taman yang terdapat di Kota Pontianak

penggemburan

yang

tanaman,

dilaksanakan

oleh

bidang

Pontianak

biaya,

areal

taman, gulma,

tanah,

penyiraman

pemangkasan

tanaman,

pertamanan.

pengendalian hama dan penyakit, serta

1.2 Standard Operating Prosedure(SOP)

pemupukan tanaman.

Standard Operating Procedures

1.3 Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

(SOP) merupakan serangkaian instruksi

Selain

SOP

yang

diperlukan

kerja yang terdokumentasi (dibakukan)

sebagai petunjuk dalam melaksanakan

berkaitan

sebuah

dengan

proses

pelaksanaan

kebijakan,

dalam

proses

administrasi, bagaimana dan kapan harus

implementasi diperlukannya sumberdaya

dilakukan, dimana dan oleh siapa yang

yang

melakukan. Menurut Edward III (dalam

pelaksanaannya dapat berjalan dengan

Agustino, 2008:153) SOP adalah suatu

baik.Sumber daya keuangan ini sangat

kegiatan rutin yang memungkinkan para

mempengaruhi

pegawai

pelaksana

pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun dana

untuk

untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan

melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada

dengan RTH berasal dari APBD Kota

tiap harinya sesuai dengan standar yang

Pontianak tiap tahunnya yang pada tahun

ditetapkan (atau standar minimum yang

2015 sebesar Rp 17.029.316.385,00. Dana

dibutuhkan

yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan

(atau

kebijakan/administrator/birokrat)

warga).SOP

dapat

dapat

mendukung

terhadap

Kota

agar

keberhasilan

mengoptimalkan waktu yang tersedia dan

Pertamana

Pontianak

dapat berfungsi sebagai penyeragaman

mencakup dana untuk pembuatan taman

tindakan-tindakan bagi para pelaksana

baru guna menambah luasan RTH di Kota

dalam organisasi.

Pontianak.

Untuk

belum

mewujudkan 10



pembangunan RTH di Kota Pontianak memerlukan

biaya

sekitar

Rp

58.739.498.300,00 pertahunnya.

Tabel 1 Peralatan Pasukan Hijau Tahun 2015 No

Jenis Peralatan

Type/Merk

Jumlah

Tanaka

25

1.

Mesin Tebas

2.

Mesin Chainsaw Kecil

Sthil

1

3.

Mesin Chainsaw Sedang

Echo

1

ruang

4.

Mesin Chainsaw Besar

Sthil

1

terbuka hijau diperlukannya sumber daya

5.

Hand Sprayer

Solo

1

6.

Gunting Pangkas Kecil

3 arah

5

pendukung

7.

Gunting Pangkas Besar

1 Arah

10

(sarana dan prasaana) agar suatu kebijakan

8.

Cangkul

-

3

9.

Skop

-

1

dapat berhasil. Menurut Edward III (dalam

10.

Sobek Dempul

-

14

Widodo, 2012:102) sumber daya peralatan

11.

Gerobak Dorong

Arko

2

12.

Drum Fiber ukuran 1 m2

Besar

1

Kecil

2

-

1

Alumunium

1

Selain sumber dana keuangan, dalam

peralatan

pelaksanaan

sebagai

kebijakan

fasilitas

merupakan sarana yang digunakan untuk

13.

Drum Fiber ukuran ½ m

operasionalisasi

14.

Tempayan Air

15.

Tangga

dalam

mengimplementasikan yang

akan

suatu

kebijakan

memudahkan

2

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak,

dalam

Januari 2016

saat

Selain alat-alat pada tabel diatas,

mengimplementasikan kebijakan. Sebagai

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

dinas teknis yang turun langsung ke

Pontianak juga menyediakan kendaraan

lapangan dalam pelaksanaan ruang terbuka

dalam upaya mendukung tugas para

hijau setiap harinya, Dinas Kebersihan dan

pekerja harian lepas dan pasukan hijau.

Pertamanan

Adapun jenis dan fungsi kendaraan dapat

memberikan

pelayanan

Kota

Pontianak

telah

dilengkapi dengan beberapa alat dalam

dilihat pada tabel berikut:

upaya pemeliharaan taman. Untuk lebih

Tabel 2

jelasnya mengenai peralatan yang dimiliki

Kendaraan Pasukan Hijau Tahun 2015

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

No

Merk

Jenis

Digunakan

Kota Pontianak dapat dilihat pada data tabel berikut ini.

Keterangan

1.

Toyota

Pick-Up

sebagai

kendaraan untuk operasional Penebasan Bahu dan Median Jalan Kota

2.

Suzuki

Mobil Box

Digunakan

Pot Digunakan

3.

untuk

mengangkut Tanaman dan

sebagai

Mitsubh

Mobil

kendaraan untuk operasional

isi

Tangki

pasukan hijau dan menyiram taman kota

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Januari 2016



1.4 Jadwal Pelaksanan Ruang Terbuka Hijau

proses

implementasi

kebijakan

para

implementor harus mengetahui apa yang

Dalam

pelaksanaan

kebijakan

seharusnya mereka lakukan.

perlunya sebuah penetapan jadwal yang

Pada

tahap

interpretasi

ini

mana dengan adanya jadwal kegiatan

pemahaman implementor mengenai tujuan

dapat mengukur baik

atau buruknya

dari suatu kebijakan sangatlah penting,

kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut.

karena apabila para implementor tidak

Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting,

paham terhadap tujuan kebijakan maka

tidak

akan menimbulkan permasalahan dalam

hanya

dijadikan

pedoman

melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus

implementasi.

dapat dijadikan sebagai standar untuk

tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang

menilai kinerja pelaksanaan kebijakan,

bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang

terutama dilihat dari

bersifat

pelaksanaan

dimensi

kebijakan

2012:93).Pelaksanaan

proses

(Widodo,

kebijakan

ruang

Interpretasi

teknis

merupakan

operasional

(Widodo,

2012:90). Kebijakan ruang terbuka hijau ini diopersionalkan oleh Dinas Kebersihan

terbuka hijau untuk mencapai porsi 20%

dan

RTH publik dari luas wilayah Kota

sehingga tujuan dari kebijakan ruang

Pontianak akan dilaksanakan selama 20

tebuka hijau dapat tercapai.

tahun. Ini diserasikan dengan Rencana Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kota

Pontianak tahun 2013-2033.

Pertamanan

selaku

dinas

teknis

Terdapat beberapa aspek yang akan dikaji dalam interpretasi dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak diantaranya yaitu: 2.1 Pemahaman isi dan tujuan

2. Interpretasi Tahap

kedua

proses

Pemahanan mengenai isi dan

implementasi kebijakan menurut Charles

tujuan dari sebuah kebijakan sangatlah

O. Jones yaitu interpretasi. Menurut Jones

penting. Untuk itu sebagai implementor

(1996:296) interpretasi merupakan tahap

dalam melaksanakan sebuah kebijakan

menafsirkan

(seringkali

harus memahami isi dan tujuan dari

dalam hal status) menjadi rencana dan

kebijakan yang sedang dilaksanakan. Ini

pengarahan yang tepat dan dapat diterima

dimaksudkan agar pelaksanaan kebijakan

serta

Interpretasi

tidak terjadi kesalahan. Untuk pelaksanaan

dimaksudkan agar para implementor tidak

kebijakan ruang terbuka hijau ini, dilihat

menglami

dalam

dari hasil pengamatan langsung yang telah

melaksanakan suatu kebijakan. Dalam

peneliti lakukan menunjukkan bahwa para

agar

dalam

program

dilaksanakan.

kebingungan



implementor kebijakan ruang terbuka hijau

dilakukan

secara

di Kota Pontianak telah memahami isi dan

sosialisasi

juga

tujuan dari kebijakan ini. Sebagai bentuk

spanduk-spanduk yang ada dipinggiran

dari pemahaman dari para implementor

jalan.

yaitu pihak BAPPEDA Kota Pontianak

2.3 Dukungan masyarakat

telah membuat masterplan ruang terbuka

Dukungan

dan

tulisan,

dilakukan

melalui

masyarakat kebijakan

dalam

hijau yang berisikan tentang uraian kriteria

pelaksanaan

dan konsep ruang terbuka hijau serta

faktor

gambaran rencana ruang terbuka hijau

keberhasilan

yang dapat diterapkan di Kota Pontianak.

Dukungan masyarakat ini menunjukkan

Selanjutnya untuk Dinas Kebersihan dan

respon

Pertamanan Kota Pontianak melakukan

terhadap sasaran kebijakan. Kebijakan

pengadaan dan pemeliharaan terhadap

ruang terbuka hijau sedang dilaksanakan di

kawasan-kawasan ruang terbuka hijau di

Kota

Kota Pontianak.

mewujudkan

2.2 Sosialisasi

wilayah kota sesuai target yang telah

Sosialisasi

suatu

lisan

penunjang

atau

menjadi

dalam

mencapai

implementasi

kebijakan.

tanggapan

Pontianak.

masyarakat

Dalam

ruang

terbuka

upaya hijau

di

merupakan

ditetapkan, kebijakan ruang terbuka hijau

penyampaian informasi terhadap suatu

ini tidak hanya dilaksanakan oleh para

kebijakan

yang

implementor saja akan tetapi pelaksanaan

dilakukan secara terbuka dan berkala.

kebijakan RTH ini memerlukan partisipasi

Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat

atau dukungan dari berbagai pihak seperti

mengetahui kebijakan yang telah dibuat

masyarakat dan pihak swasta.

kepada

masyarakat

dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut

bagi

masyarakat.

Para

implementor kebijakan ruang terbuka hijau

3. Aplikasi Tahap

terakhir setelah

dalam

proses

di Kota Pontianak baik dari BAPPEDA

implementasi

maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan

interpretasi yaitu aplikasi atau penerapan.

Kota Pontianak juga telah melakukan

Menurut Widodo (2012:94) tahap aplikasi

sosialisasi kepada masyarakat baik secara

merupakan

langsung maupun tidak langsung. Salah

proses implementasi ke dalam realitas

satu sosialisasi yang dilakukan melalui

nyata. Tahap aplikasi ini merupakan

IMB yang mensyaratkan bahwa setiap satu

perwujudan dari pelaksanaan masing-

bangunan harus memiliki satu pohon.

masing kegiatan dalam tahapan yang

Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya

disebutkan sebelumnya. Kebijakan ruang

tahap

organisasi

penerapan

dan

rencana



terbuka hijau didasari oleh Undang-

lapangan olahraga yang disediakan oleh

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

sekolah seperti lapangan sepak bola milik

Penataan Ruang yang mengamanatkan

SMA Negeri 8 Kota Pontianak. Sedangkan

suatu wilayah perkotaan harus memiliki

untuk pelaksanaan ruang terbuka hijau

ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga

privat di Kota Pontianak, pemerintah

puluh) persen dari luas wilayah kota. Luas

menyerahkan kembali kemasing-masing

RTH

warga Kota Pontianak.

di

Kota

Pontianak

mengalami

peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: E. KESIMPULAN

1.

Tahap

organisasi

berkaitan

dengan

penetapan

pelaksana/implementor kebijakan. Yang menjadi implementor dalam Tabel 3 Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Pontianak Tahun 2015 Tahun

Jumlah RTH Publik Yang Tersedia

Jumlah Luasan RTH Publik 20% Dari Luas Wilayah Kota

Persentase (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

691,13 787,09 997,34 1.445,38 1.826,45 1.893,32

2.156,40 2.156,40 2.156,40 2.156,40 2.156,40 2.156,40

32,05 36,50 46,25 67,03 84,70 87,80

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, April 2016

Untuk pelaksanaan ruang terbuka hijau publik di Kota Pontianak pemerintah tidak hanya melakukan pembuatan dan pemeliharaan

taman.

Akan

tetapi

pemerintah juga melakukan pemeliharaan pada jenis ruang terbuka hijau publik lainnya,

seperti

penanaman

dan

pemangkasan tanaman di jalur hijau, merapikan kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU), penataan ulang hutan kota,

proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak

yaitu

Perencanaan Daerah

Badan

Pembangunan

(BAPPEDA)

Kota

Pontianak dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Masing-masing

implementor

memiliki fungsi dan tugas yang berbeda.

Dalam

upaya

pemeliharaan taman dan kawasan ruang terbuka hijau lainnya pihak Dinas

Kebersihan

Pertamanan

Kota

dan Pontianak

membentuk pasukan hijau dengan jumlah

16

orang.

Namun

demikian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota

Pontianak

masih kekurangan sumber daya 14



manusia (SDM) untuk melakukan

ini

pengawasan

implementor

taman

terhadap

yang

di

bagi

kebijakan

dalam

melaksanakan kebijakan RTH di

penetapan

Kota Pontianak. Selain dasar

kebijakan

hukum, sosialisasi juga dilakukan

implemntasi

oleh para implementor seperti

kebijakan ruang terbuka hijau di

yang diungkapkan oleh informan

Kota

dalam

yang

harus

setiap satu rumah warga minimal

terdapat Standard Operasional

memiliki satu pohon hidup di

Prosedure (SOP)

pekarangan rumah. Selain itu,

Selain

pelaksana/implmentor dalam

proses

Pontianak,

pelaksanaannya

dengan

juga

yang mana

adanya

SOP

mensosialisasikan

bahwa

ini

sosialisasi juga dilakukan melalui

pelaksanaan kebijakan RTH bisa

spanduk-spanduk yang berisikan

lebih

dengan

ajakan untuk menghijaukan Kota

mewujudkan

Pontianak. Pelaksanaan kebijakan

porsi ruang tebuka hijau yang

ruang terbuka hijau di Kota

telah

Pontianak juga didukung oleh

terarah/sesuai

prosedur.

Untuk

ditentukan,

sumber

keuangan pelaksanaan kebijakan

masyarakat

RTH ini berasal dari APBD Kota

ketiga/swasta yang bekerjsama

Pontianak dan didukung dengan

dengan Dinas Kebersihan dan

peralatan-peralatan

yang

Pertamanan

Untuk

pelaksanaan

jadwal

ada.

dan

Kota

dalam

dilaksanakan selama 20 tahun

ruang terbuka hijau.

RTRW

Kota

Pontianak. Tahap

Pontianak

3.

pelaksanaan

kebijakan

Tahap aplikasi berkaitan dengan penerapan

rencana

proses

berkaitan

implementasi ke dalam realitas

sebuah

nyata. Dalam proses implementasi

kebijakan agar implementor dapat

kebijakan ruang terbuka hijau di

mengetahui serta memahami apa

Kota

yang

dilakukan.

melakukan revitalisasi tehadap

Pelaksaanaan kebijakan RTH di

RTH yang ada di Kota Pontianak.

Kota Pontianak memiliki dasar

Selain itu, terjadi peningkatan

hukum, yang mana dasar hukum

luas ruang terbuka hijau di Kota

dengan

interpretasi

pihak

sebagai bentuk keikutsertaanya

kebijakan ruang terbuka hijau

mengikuti

2.

arahan

Kota

Pontianak.

ada

taman-

menjadi

penafsiran

harus

Pontianak,

implementor



Pontianak terutama ruang terbuka

masyarakat agar dapat ikut serta

hijau publik yaitu dari 13 persen

dalam memelihara kawasan ruang

menjadi 18 persen dari luas

terbuka hijau yang ada. Karena

wilayah Kota

dilihat

Pontianak atau

dari

beberapa

sekitar 80 persen dari jumlah luas

fungsinya,ruang

ruang terbuka hijau yang telah

hijausangat baik untuk kawasan

ditargetkan. Untuk pelaksanaan

perkotaan

ruang tebuka hijau privat pihak

Pontianak yang berada digaris

implementor

khatulistiwa.

menyerahkan

kepada warga.

4.

terbuka

khususnya

Menindaktegasi

Kota

pemberian

disinsentif/sanksi

kepada

siapapun yang tidak mendukung kebijakan ruang terbuka hijau

F. SARAN

atau yang melakukan perusakan 1.

Perlunya

peningkatan

jumlah

terhadap kawasan ruang terbuka

sumber daya manusia (SDM)

hijau baik ruang terbuka hijau

terutama

publik maupun ruang terbuka

untuk

pengawasan

terhadap

taman-

hijau privat serta memberikan

taman dan kawasan ruang terbuka

insentif/reward kepada siapapun

hijau lainnya yang ada di Kota

yang mendukung kebijakan ruang

Pontianak

dapat

terbuka

yang

berkontribusi

sehingga

menimalkan

2.

melakukan

kerusakan

hijau

atau nyata

yang dalam

terjadi seperti kerusakan yang

membangun dan meningkatkan

biasa terjadi pada taman.

luas ruang terbuka hijau di Kota

Dinas

Kebersihan

dan

Pontianak.

Pertamanan Kota Pontianak harus meningkatkan

kerjasamanya

dengan pihak ketiga atau pihak

G. REFERENSI

swasta dalam upaya pembuatan taman-taman baru sebagai bagian

1.

Buku-Buku:

dari ruang terbuka hijau. 3.

Sering

melakukan

sosialisasi

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

kepada masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran 16 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura


Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Jones, Charles O, 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta . 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 20132033.

3.

Rujukan Elektronik

Indonesian Institude for Infrastructure Studies. Tata Ruang. Diambil pada tanggal 01 November 2015 dari http://www.penataanruang.com/ruangterbuka-hijau.html

Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia – Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Widoyoko, S. Eko Putro. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PONTIANAK

Recommend Documents