IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

43

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU Hayat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Jln. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144. Tlp/Fax. 0341565802, Email: [email protected] Abstract: Implementation of Planning Policy Green Open Space. This study aims to determine the implementation of the arrangement of green open space (RTH) in Malang and its impact on the development of Malang City, was based Malang Regional Regulation No. 7 Year 2001 on Spatial Planning Malang. Descriptive research method uses quantitative methods. Samples were taken as many as 40 people using purposive sampling technique. Techniques of data collection using questionnaires, interviews, and documentation. Data analysis techniques used the frequency table generated from the source data taken using a percentage according to the indicators evaluated. The results showed that the arr0angement of the Malang City green open space is still less appropriate to use, needs, grouping, management, and development. The implications of the research needed serious attention and good cooperation for memathui rules and regulations associated with RTH. Need to be a maintenance and preservation of green space where a growing number of community needs clean environment, healthy and comfortable. Keywords: spatial planning, urban green space, the implementation of the policy. Abstrak: Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang dan dampaknya pada perkembangan Kota Malang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian diambil sebanyak 40 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah table frekuensi yang dihasilkan dari sumber data yang diambil dengan menggunakan prosentase sesuai dengan indikator yang dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang terbuka hijau kota Malang masih kurang sesuai terhadap penggunaan, kebutuhan, pengelompokan, pengelolaan, dan pengembangannya. Implikasi dari penelitiannya diperlukan perhatian serius dan kerjasama yang baik untuk memathui ketentuan dan peraturan yang terkait dengan RTH. Perlu dilakukan sebuah pemeliharaan dan pelestarian terhadap keberadaan RTH dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Kata kunci: penataan ruang, ruang terbuka hijau, implementasi kebijakan.

PENDAHULUAN Pertumbuhan dan perkembangan zaman semakin pesat dengan konsep globalisasi dan modernisasi yang dibangun untuk kemajuan bangsa dan negara. Perkembangan itu dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin instan dalam kebutuhannya, kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, dan perkembangan perluasan jaringan komunikasi dan transportasi yang semakin tinggi. Factor tersebut membawa perubahan terhadap bentuk tata ruang wilayah perkotaan, secara fisik maupun non

fisik. Jika perubahan tersebut tidak segera ditangani dengan baik, maka dapat dipastikan, bahwa kerusakan terhadap tatanan ruang kota akan semakin terkikis dan punah oleh semakin meningkatnya perkembangan infrastruktur dan pembangunan kota. Menurut Imam Ernawi (2010) dalam Dwihatmojo (http://www.bakosurtanal.go. id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemakinTerpinggirkan.pdf. Diakses tangal 7 Juni 2010), menyatakan bahwa perkembangan fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh urbanisasi. Jumlah penduduk menjadi aspek utama yang ting43

44

Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 1, Juli 2014: 43-56

gal di kawasan perkotaan yaitu mencapai 120 juta dari total 230 juta jiwa.Sementara sebaran penduduk yang tidak merata hamper mencapai 70% di Jawa yaitu 125 juta jiwa dan 45 juta jiwa di Sumatera, serta laju urbanisasi yang tinggi, yaitu Jakarta, Surabaya, Palembang, Makassar dan Medan. Semua itu merupakan aspek urbanisasi yang semakin tinggi dan mengalami perkembangan sangat pesat di berbagai daerah. Polemik keharusan menyediaan RTH oleh pemerintah daerah pada kawasan perkotaan sebenarnya telah lama ada. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan sebenarnya telah mengatur hal tersebut. Namun pelaksanaannya belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan.Pasal 1 Undand-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Lebih lanjut pada pasal 29 disebutkan bahwa Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Hasil penelitian Suciati (2006) yang dilakukan di Kota Pati, menjunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di dalam penyusunan rencana umum tata ruang wilayah belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dalam tataran implementasinya. Adanya otonomi daearah di dalam pengembangan daerah, partisipasi masyarakat hanya sebagai instrument untuk memenuhi unsur ketentuan perundang-undangan saja, namun di dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan dan pengembangannya.Sementara Oman (2007), melalui penelitiannya tentang konsep penataan dan pengelolaan ruang publik pada wilayah perkotaan, yang

dilakukan di Kota Malang menyimpulkan bahwa, konsep perencanaan penggunaan kawasan perkotaan, pemerintah belum secara jelas merinci antara ruang terbuka hijau dengan ruang terbuka publik. Disamping itu, secara konseptual, pengembangan ruang terbuka hijau sudah cukup baik, namun seiring perkembangan kota yang semakin meningkat, penggunaan areal ruang terbuka hijau untuk kepentingan publik berubah menjadi kepentingan private. Budiyono (2006), dalam penelitiannya yang mengkaji pengembangan ruang terbuka hijau kota sebagai sarana ruang publik yang dilakukan di sentra timur Jakarta, menyimpulkan bahwa ruang publik merupakan sebuah keniscayaan yang terus berkembang. Lebih lanjut dikatakan, ruang publik menjadi unsur terpenting dalam struktur kota seiring sebagai implikasi dari interaksi keheterogenitas budaya yang hidup di dalamnya dan merupakan perwujudan dari karakteristik dan kekhasan dari setiap kota, tergantung dari kebijakan yang diformulasikan dan diimplementasikan. Namun, bentuk kebijakan terhadap ruang publik belum sepenuhnya tertuang secara konkrit dan terencana.Kebutuhan akan pembangunan kota melalui perluasan aspek ekonomi dan dan infrastruktur menjadi kewajiban setiap kota dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Laju perekonomian menjadi suatu keharusan di dalam meningkatkan stabilitas kebutuhan masyarakat. Potensi dalam pembangunan kota bertumpu pada tiga aspek yang harus dilakukan, yaitu aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Ketiga aspek ini menjadi ketentuan mendasar di dalam membangun kota yang lebih baik. Namun demikian, seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan kota, problematika perkotaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sebagai penggunan pembangunan. Aspek alam seringkali terabaikan dengan semakin tingginya bangunan gedung perkotaan. Banjir menjadi langganan wilayah kota di saat musim hujan, lingkungan perkotaan semakin kumuh dan panas dengan terus

Hayat, Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau

merangkaknya gedung-gedung tinggi, serta bencana alam semakin tidak terhindarkan, seperti longsor, tergerusnya lahan pertanian, dan polusi udara yang semakin tinggi. Hal ini menganggu kesehatan masyarakat, sehingga tidak heran, jika dalam akhir-akhir ini kesehatan masyarakat sering dikeluhkan.Faktor tersebut dipengaruhi oleh kurang perhatiaannya stakeholder di dalam pengelolaan terhadap lahan perkotaan, terutama berkaitan dengan RTH yang menjadi penopang kota dalam pemeliharaan lingkungannya. Sumber daya alam tidak sebanding dengan sumber daya fisik (buatan) dengan lemahnya perhatian sumber daya manusia terhadap lingkungan.Fungsi sungai dan drainase tidak berjalan sebagaimana mestinya, bergesernya fungsi lahan pertanian menjadi bagian yang tak terbendung dalam tatanan ruang hijau. Pegelolaan dan pengembangan terhadap tiga aspek di atas penting untuk ditingkatkan dengan sistem seimbang, antara sumber daya alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sumber daya manusia menjadi bagian yang paling penting di dalam meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, dan aspek sumber daya fisik sebagai penunjang peningkatan pembangunan kota melalui berbagai sector, terutama sector ekonomi harus mengembangkan green economic untuk penguatan lingkungan yang bersih dan kota yang maju.Sehubungan dengan itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan RTH di Kota Malang dan apa dampaknya pada perkembangan Kota Malang. Untuk mendukung kompetensi penelitian ini, yaitu dengan menggunakan evaluasi kebijakan yang mempunyai ekuevalensi dengan kebijakan publik.Thomas R. Dye (dalam Riant Nugroho D. 2006), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan

45

oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan.Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja.Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian teoritis tentang kebijakan publik maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) dan dampaknya pada perkembangan Kota Malang. METODE Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah sejauhmana penataan RTH di Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Sementara itu, yang menjadi indicator dari focus penelitian tersebut adalah: (1) pengelompokan dan luasan RTH; (2) kebutuhan RTH; (3) perencanaan ruang RTH; (4) konsep dan arahan RTH; dan (5) pengelolaan dan pengembangan kawasan RTH. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder.Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dan masyarakat Kota Malang, yang terkait dengan kebijakan penataan RTH. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara langsung dengan pengambil keputusan yang berasal dari lembaga pemerintah.Sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Pertamanan Kota Malang.

46


Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan responden sebanyak sebanyak 40 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah table frekuensi yang dihasilkan dari sumber data yang diambil dengan menggunakan prosentase sesuai dengan indikator yang dievaluasi. Teknik wawancara dan dokumentasi, sebagai penguatan terhadap relevansi yang dihasilkan dari data kuesioner. HASIL Pengelompokan Jenis Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan dari data di atas, maka dilakukan sebuah analisi dengan melalui kuesioner. Hasil analisis kuesioner yang dilakukan kepada 40 responden, dapat diketahui bahwa pada indicator pengelompokan dan luasan RTH di Kota Malang masih terlihat kurang sesuai. Hanya 20% masyarakat yang menilai sesuai, dan mayoritas masyarakat menilai indicator ini kurang sesuai dengan prosentase 63%, sedangkan katagori tidak sesuai adalah hanya 17%. Pengelompokan luasan RTH Kota Malang masih dalam katagori kurang sesuai dalam penataan dan penempatannya, baik dari pengelompokan dan luasan ruang publik, fasilitas umum, maupuan fasilitas social,sehingga tidak salah, jika saat ini Kota Malang semakin menghawatirkan, yaitu keadaan kota yang sering terkena dampak dari banyaknya perubahan yang ada, seperti banjir dibeberap titik di pusat kota maupun keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan mengorbankan ruang terbuka hijau dan mengalihkannya ke perbatasan kota.Pengelompokan dan luasan RTH Kota Malang diperlukan adanya sebuah keseriusan pemerintah daerah dalam mengelompokkan terhadap luasan RTH yang ada, yaitu dengan standar yang telah ditentukan dalam UU RTRW dan Perda RTRW Kota Malang. Tujuannya adalah untuk agar pengelompokkan terhadap keberadaan RTH sesuai dengan kebutuhan akan kota itu sendiri. Dalam kuesioner yang

disebar oleh peneliti, hanya 20% responden yang memilih sesuai terhadap pengelompokkan RTH Kota Malang, sementara 63% responden menilai kurang sesuai, dan sisanya 17% responden menyatakan tidak sesuai. Sehubungan dengan itu pada indicator pengelompokan dan luasan RTH Kota Malang, dibutuhkan kejelian dari pihak yang terkait dalam menganalisis terhadap kebutuhan RTH untuk melakukan pengelompokkannya. Karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah akan keberadaan RTH di Kota Malang, seiring dengan semakin tingginya pemanasan global dan berbagai gejolak bencana, yang salah satunya ditimbulkan oleh keberadaan lingkungan perkotaan, yakni RTH. Sesuai dengan kondisi geografisnya, penataan ruang Kota Malang direncanakan sesuai dengan memperhatikan aspek ruang terbuka hijau yang menyatu dengan alam. Menurut Master Plan RTH Kota Malang 2006, berdasarkan bentuknya, layanan dan aspek kemanfaatannya, RTH Kota Malang dibagi dalam beberapa katagori: (1)RTH skala kota yang bersifat aktf dan pasif. RTH yang bersifat aktif di Kota Malang adalah berbentuk memanjang maupun mengelompok, dimanfaatkan untuk taman kota, kebun bibit, hutan kota, rekreasi, pasar bunga, jalur jalan, bantaran sungai, dan jalur sepanjang KA. Sedangkan RTH skala kota yang bersifat pasif adalah berfungsi sebagai monument, gerbang kota, dan identitas kawasan landmark; (2)RTH dengan skala lingkungan, yaitu pada lingkungan perumahan kampung maupun pengembang dengan kemanfaatan sebagai interaksi social antar warga dan untuk keindahan kota;(3)RTH dengan skala bangunan, yaitu seperti halaman bangunan umum (hotel, perkantoran, dan lain sebagainya) serta halaman rumah; (4) lapangan RTH sebagai pendukung fungsi RTH seperti lapangan olahraga, parker, makam, pekarangan, dan pertanian.Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel 1. Hutan kota di Kota Malang merupakan kawasan yang digunakan sebagai sarana peresapan air. Data hutan kota di Kota


47

Tabel 1. Pengelompokan Ruang Terbuka Hijau Jenis taman

Skala Terbuka Kota

Uraian

Manfaat

Taman Kota (Mengelompok)

Hutan kota, Kebun bibit, Wisata, Pasar bunga

Taman Kota (Jalur Hijau)

Jalur tengah, Berm jalan, Bantar sungai, Tegangan tinggi, Sepanjang KA

Kota

Ekologis/paru-paru kota, Estetika, Pengaman erosi, Pembatas ruang

Taman Kota (Khusus)

Monument, Gerbang kota

Kota

Historis, Simbolik, Estetika, Landmark

Lingkungan/ Perumahan

Perumahan kampung, Perumahan pengembang

Lingkungan

Halaman- Bangunan

Rumah tinggal, Perdagangan, Perkantoran, Hotel, Industry, Bangunan umum lainnya

Ruang terbuka/Bentang alam/ Kawasan penyanga

Olahraga, Makam, Parker, Pertanian, Pekarangan

Persil/Unit bangunan

Kota/Lingkungan

Ekologis, Edukatif, Social-Ekonomi

Social-Ekonomi, Estetika Ekologis, Estetika

Ekologis, Resapan air, Social-Ekonomi

Sumber: Master Plan RTH Kota Malang (Bappeko Malang, 2006:9).

Malang terdiri dari hutan kota Malabar yang mempunyai luas 16.718 m2 yang terdapat di kelurahan Oro-Oro Dowo, taman Jakarta 2.221 m2 di Kelurahan Penganggungan, taman trunojoyo luas 5.840 m2 di Kelurahan Klojen, tama ronggolawe luas 3.305 m2, SHP No. 22 di Klojen, hutan velodrom luas 12.500 m2 di kelurahan madyopuro, hutan kota Kediri seluas 5.479 m2 di Gading Kasri, hutan kota pandanwangi seluas 1.400m2 di pandanwangi dan hutan kota Indragiri di purwantoro seluas 2.500m2. Total hutan kota di Kota Malang adalah seluas 49.963 m2 yang tersebar di beberapa kelurahan. (Dinas Pertanaman Kota Malang, dalam Bappeko, 2006).Salah satu khas ruang Kota malang adalah keberadaan ruang terbuka. Taman kota berfungsi sebagai tempat rekreasi, tempat berteduh, dan merupakan bentuk keindahan kota. Taman kota di Kota Malang hanya terdapat 2 (dua) taman, yaitu taman alun-alun merdeka yang mempunyai luas 23.970m2 dengan nomor sertifikat 8695022 yang berada di kelurahan kidul dalam dan taman alun-alun tugu yang terletak di kelurahan klojen dengan luas tanah 10.923m2 dengan SHP No. 23. Total taman kota di Kota Malang menurut data Dinas Pertanaman

Kota Malang (dalam Bappeko, 2006) adalah seluas 34.893m2.Kemudian, pada jalur tengah atau jalur hijau di Kota Malang memiliki bentuk berupa taman pada batas jalan, monument, dan pohon-pohon peneduh, baik sebagai pembatas atau yang berada di tepi jalan. Jalur hijar atau jalur tengah di Kota Malang terdapat di berbagai kelurahan dengan jumlah total luas 101.147m2 (Dinas Pertamanan Kota Malang, dalam Bappeko, 2006) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Malang dan sebagian oleh RW setempat. Untuk pemakaman sebagai area publik dan RTH Kota Malang dikelola oleh Dinas Pertamanan, swasembada masyarakat, keluarga atau yayasan dari tanah waqaf, tanah adat, dan tanah desa. Luasan pemakaman di Kota Malang sesuai data dari Dinas Pertamanan Kota Malang (dalam Bappeko, 2006) 1.217.868.5 dari seluruh total luasan yang tersebar di berbagai kelurahan dan RT/ RW di Kota Malang.Prakiraan luasan RTH Kota Malang, sesuai data pada Master Plan Kota Malang (Bappeko 2006) yang dikelola dari hasil sigi 2005, bahwa rekapitulasi luas RTH sesuai kecamatan yaitu, Klojen dengan luas kawasan 883.00 Ha, jalur hijau 20.635 m2, taman kota 259.715 m2, taman lingkun-

48


gan 63.180m2, dan lain-lain 98.455 m2. Total luas RTH Kecamatan Klojen 441.985m2. Sedangkan untuk Kecamatan Blimbing, mempunyai luas kawasan 1.776.65 Ha dengan luas jalur hijau 10.588m2, taman kota 4.075m2, taman lingkungan 16.306m2, dan lain-lain 165.463m2. Total luas RTH Kecamatan Blimbing seluas 196.432m2. Kecamatan Sukun dengan luas kawasan 2.096.57 Ha, jalur hijau 12.467m2, taman kota 77.858m2, taman lingkungan 14.272m2, dan lain-lain 276.940m2. Total keseluruhannya di Kecamatan Sukun 381.537m2. Kecamatan Lowokwaru dengan luas kawasan 2.260.00 Ha, dengan luas jalur hijau 26.479m2, taman kota 7.718m2, taman lingkungan 9.942m2, lain-lain 107.871m2. Total untuk Kecamatan Lowokwaru adalah 152.010m2. Kecamatan Kedungkandang mempunyai luas kawasan 3.989.44 Ha, mempunyai luas jalur hijau 8.900m2, taman kota 16.670m2, taman lingkungan 27.733m2 dan lain-lain 77.925m2. Total untuk luas RTH Kecamatan Kedungkandang 131.228m2. Sehingga dapat dikalkulasi jumlah keseluruhan di 5 (lima) kecamatan seluruh Kota Malang yaitu mempunyai luas kawasan 11.005.66 Ha, jalur hijau 79.069m2, taman kota 366.036m2, taman lingkungan 131.433m2, dan lain-lain 726.654m2. Total keseluruhannya adalah 1.303.192m2. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Hasil angket yang diperoleh peneliti dari 40 responden terkait dengan kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Malang, diperoleh jumlah total 2337, jumlah rata-rata 59,42, nilai minimum sebanyak 34 dan nilai maximum 100. Pada indicator ini, sebanyak 72% responden menilai bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau penggunaannya kurang sesuai, hanya 15% yang menilai sesuai, dan sisanya 13% menyatakan sesuai.Kebutuhan RTH Kota Malang menurut Master Plan 2006, diproyeksikan pada tingkat pertumbuhan penduduk 10 tahun ke depan, yaitu sampai tahun 2016 terhadap program pengembangan RTH. Proyeksi tersebut dapat diketahui dari data Kota Malang dalam angka tahun

2005 dalam Master Plan Kota Malang Bappeko (2006), yaitu untuk luas lahan dan jumlah penduduk Kota Malang sesuai kecamatan dapat diketahu bahwa pada Kecamatan Klojen mempunyai luas 883.00 Ha dengan jumlah penduduk 106.075, maka kepadatannya adalah 120.13, Kecamatan Blimbing mempunyai luas lahan 1776.65 Ha, jumlah penduduk 164.993, kepadatannya adalah 92.83. Kecamatan Sukun dengan jumlah penduduk 167.841 dengan luas lahan 2096.57 Ha, maka tingkat kepadatannya 80.05.Kecamatan Lowokwaru mempunyai kepadatan 82.56 dengan asumsi luas lahan 2260.00 Ha dan jumlah penduduk 186.592 orang.Sementara untuk Kecamatan Kedungkandang mempunyai kepadatan sebesar 43.28 dengan jumlah penduduk 172.663 orang dengan luas lahan sebesar 3989.44 Ha. Sehingga dapat diketahui, bahwa total kepadatan di Kota Malang adalah 72.52 dengan luas lahan sebesar 11.005.66 Ha dan jumlah penduduk 798.104 orang. Menurut hasil perhitungan Bappeko (2006), jumlah penduduk Kota Malang diproyeksikan pada tahun 2005 adalah sebanyak 172.663 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 202.016 di Kecamatan Kedungkandang dengan rata-rata 1.70%. Sementara itu, untuk kecamatan Klojen proyeksi penduduk tahun 2005 adalah sebanyak 106.075 orang, maka pada tahun 2016 adalah 118.804, dengan jumlah rata-rata 1.20%. sedangkan Kecamatan Blimbing mempunyai rata-rata proyeksi 1.36% dengan jumlah penduduk tahun 2005 164.993 dan pada tahun 2016 adalah 187.364 orang. Kecamatan sukun, pada tahun 2005 mempunyai penduduk 167.841 menjadi 193.689 pada tahun 2016 dengan rata-rata 1.54. Sedangkan Kecamatan Lowokwaru mempunyai proyeksi rata-rata 1.81% dengan tingkat penduduk pada tahun 2016 sebanyak 220.365 orang meningkat lebih tinggi dari tahun 2005 yaitu sebanyak 186.592. Hasil analisa Bappeko (2006:14), dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk 14.018.006 orang dengan luas kawasan 10.348.020 Ha,


maka cadangan luas RTH Kota Malang yaitu 33.000.000. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Hasil penelitian dari sampel kuesioner yang diberikan kepada 40 orang responden, sesuai dengan nilai hasil angket yang disebarkan oleh peneliti terkait dengan indicator perencanaan RTH di Kota Malang, didapatkan jumlah rata-rata responden adalah 58,07 dengan nilai minimum 22 dan maximum 100, dengan total jumlah keseluruhan dari yang dinilai adalah 2323.Perencanaan RTH di Kota Malang, responden yang menilai sesuai hanya 10%, 13% responden menyatakan tidak sesuai, sedangkan responden yang menilai tidak sesuai sebanyak 77%. Hal ini menggambarkan, bahwa pada perencanaan RTH Kota Malang masih jauh dari kesesuaian terhadap perkembangan dan keberadaan RTH ke depan. Aspek perencanaan RTH Kota Malang sesuai dengan fungsi dan aspek kemanfaatannya pada 20 tahun ke depan. Perencanaan itu dapat dilihat dari hasil rencana tahun 2008 menunjukkan bahwa, pada fungsi ekologisnya mempunyai manfaat meningkatkan kandungan air tanah, membangun jejaring habitat kehidupan air, menurunkan tingkat pencemaran udara, dan mencegah longsor dan banjir. Rencana bentuknya adalah hutan kota, taman kota, kawasan dan jalur hijau, dan lindung sempadan sungai, KA, serta jalur dibawah tegangan tinggi, sedangkan aspek social-ekonominya adalah mempunyai manfaata pendidikan lingkunga, sebagai sarana rekreasi, dan sebagai ruang interaksi social. Sementara rencana bentuknya adalah hutan kota, taman kota, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, dan lapangan olahraga. Sementara untuk aspek arsitekturnya mempunyai manfaat meningkatkan kearipan dan keteraturan local, meningkatkan kenyamanan kota, dan meningkatkan keindahan kota, dengan bentuk rencana RTH adalah kawasan dan jalur hijau, taman kota, berupa alun-alun dan monument kota, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, jalur pengaman jalan dan media

49

jalan, serta taman atap.Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 bahwa mekanisme insentif dan disinsentif merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang.Insentif merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan tata ruang, sementara disinsentif adalah untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang.Tujuannya adalah pelestarian dan pengembangan RTH Kota Malang. Konsep dan Arahan Ruang Terbuka Hijau Indikator pada konsep dan arahan ruang terbuka hijau di Kota Malang, dari hasil pengolahan data responden, dengan jumlah keseluruh total adalah 2507, rata-rata 62,67, nilai minimum 48 dan nilai maximum 100. Dapat dilihat pada nilai prosentase dari konsep dan arahan RTH Kota Malang bahwa 87% responden menilai kurang sesuai.13% responden menilai bahwa pada tataran konsep RTH dikatakan sesuai. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh anggota komisi C DPRD Kota Malang pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa sejatinya RTH Kota Malang pada prinsipnya tidak ada, karena seringnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, serta banyaknya penyimpangan yang terjadi terhadap peraturan daerah yang menjadi legalitas dalam implementasi kebijakannya. Konsep arahan RTH Kota Malang seperti data dari Bappeko (2006) menunjukkan bahwa pusat kota merupakan pusat pertumbuhan, banyaknya taman yang mempunyai niali historis, hal ini penting sebagai ikon kota. Jalur utama arah utara selatan, timur, dan barat diposisikan sebagai jalur utama kota dengan RTH median jalan. Rencana jalan lingkar maupouan lingkar dalam mejadi jalur pembagi wilayah Kota Malang.RTH pada ruang jalan ini diposisikan di median jalan, yang ditumpu dengna pohon khusus sesuai pada kondisi yang sudah ada pada jalur jalan. Sedangkan RTH sebaran merata

50


mengelilingi kawasan kota, pertimbangannya menyebarkan kebutuhan oksigen merata ke seluruh kawasan Kota Malang. Sementara itu, biffer zone kawasan, ditempatkan mengelilingi kawasan industri dan TPA. Tujuannya adalah sebagai pelindung terhadap polusi udara dan sebagai penyangga kawasan industry dan penetralisir polusi lingkungan. Buffer zone kota ditempatkan mengelilingi kota dengan kawasan lain di luar kota, tujuannya adalah sebagai pelindung kota dan batas fisik kota. Penataan hutan Kota Malang yang terbagi pada setiap Kecamatan, antara lain, Kecamatan Klojen. Untuk kecamata klojen, pemanfaatannya melalui pengelolaan terhadap hutan Kota yang sudah ada, peneduh jalan juga menjadi saran dilakukan sebagai penghijauan dihalaman rumah warga, dan berkebun sebagai alternatif hutan kota. Kecamatan Klojen mempunyai keterbatasan lahan kosong, sehingga harus memanfaatkan kondisi dan lingkungan RTH yang sudah ada untuk dimaksimalkan, sebagai sarana dan prasarana pendukung terhadap peningkatan kualitas hijau di Kota Malang. Kecamatan Blimbing, rencana penataan hutan kota berlokasi di Kelurahan Bunulrejo dan Pandanwangi. Banyaknya lahan kosong yang dikelilingi oleh pemukiman yang cukup padat. Untuk penataan hutan kota pada Kecamatan Sukun diarahkan pada Kelurahan Bandung Rejosari dan Kelurahan Kebonsari,sedangkan di Kecamatan Lowokwaru, perencanaan RTH hutan kota diletakkan di Kelurahan Tunggulwulung dan Merjosari. Kedua keluarahan ini masih banyak memiliki lahan kosong dan belum terbangun. Untuk Kecamatan Kedungkandang, arel hutan kotanya diletakkan pada Kelurahan Arjowinangun. (Bappeko, 2006).RTH menjadi titik sentral bagi lingkungan perkotaan. Pada indicator ini, dari kuesioner yang disebarkan, 13% responden menyatakan sesuai terkait dengan konsep dan arahan RTH Kota Malang, 87% menyatakan kurang sesuai. Dari hasil kuesioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pada konsep dan arahan RTH Kota Malang masih mengalami kekurangsesuain.

Pengelolaan dan Pengembangan RTH Hasil nilai angket pada pegelolaan dan pengembangan RTH Kota Malang dengan total jumlah nilai 2464, rata-rata nilai adalah 61,62 dengan nilai maximum 100 dan nilai minimum 33. Dari keseluruhan total nilai angket, nilai prosentase pada indicator ini adalah 85% responden menilai kurang sesuai, sementara responden yang menilai sesuai hanya 13% responden, sedangkan 2% responden yang menilai tidak sesuai.Pengelolaan RTH Kota Malang dibagi dalam aspek teknis dan non-teknis. Aspek teknis yaitu, (1) program pengembangan ialah upaya pesiapan lahan yang ditetapkan sebagai lokasi RTH sesuai dengan rencana penggunaanya; (2) pembangunan. Ialah upayan mengisi lahan yang telah dimatangkan dengan elemen lansekap sesuai dengan rencana peruntukannya; (3) rehabilitasi yaitu melakukan perbaikan, peremajaan, perombakan, dan peningkatan kualitas lingkungan serta menyesuaikan dengan rencana pengembangannya; dan (4) konservasi.Ialah tindakan pemeliharaan dan pelestarian. Sementara untuk aspek non-teknisnya antara lain: (1) sosialisasi perda No. 3 tahun 2003 tentang pengelolaan pertamanan Kota dan Dekorasi Kota serta perda yang terbaru No. 7 tahun 2001 jo Nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Malang. Sosialisasi ini berkaitan dengan aspek kemanfaatannya, yaitu ekologis, social-ekonomis, edukatif, dan estetikanya; (2) pelaksanaan program.Pada pelaksanaan programnya yaitu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan lingkungan disekitar; dan (3) indikasi program. Indikasi program pada pengelolaan RTH Kota Malang adalah merupakan kegiatan penentuan terhadap prioritas pelaksanaan rencana RTH, antara lain adanya keterbatasan dana pembangunan, adanya komponen yang saling berkaitan, perkembangan lapangan yang lebih cepat dan dinamis. (Bappeko, 2006). Untuk pengembangan kawasan RTH dibagi menjadi 2 (dua), yaitu skope layanankota dan sekop layanan kawasan. Sekop


layanan kota tediri dari pengembangan RTH jalur jalan, taman persimpangan jalan, monument dan gerbang kota, taman, lapangan olah raga dan makam, hutan kota dan kebun bibit, pengaman jalur KA, SUTT, sungai dan buffer zone. Sementara untuk RTH dengan skala kawasan adalah sesuai dengan alokasi kecamatan.Untuk kecamatan Klojen total kebutuhan RTH 1.374.729 m2 yang terbagi ke dalam kebutuhannya, antara lain RTH taman lingkungan dengan kebutuhannya 118.804 m2, yang telah ada 63.180 m2. RTH lapangan olahraga mempunyai kebutuhan 78.761 m2, sedangkan luas lapangan olahraga yang ada saat ini adalah 98.455 m2.Kecamatan Blimbing mempunyai kebutuhan RTH 2.706.510 m2. Untuk RTH taman lingkungan berdasarkan hasil analisis adalah 187.36 m2 .sementara untuk kebutuhan lapangah olah raga dan makam seluas 92.473 m2, sedangkan yang ada saat ini adalah seluas 165.463 m2. Kecataman Sukun membutuhkan luas RTH 2.720.931 m2, yang terbagi pada RTH taman lingkungan berdasarkan analisis Bappeko 2006 adalah 193.689 m2, sedangkan yang ada saat ini sesuai dari hasil sigi adalah 14.272 m2. Sedangkan untuk makam pada Kecamatan Sukun sudah memenuhi standar minimal, yaitu 0,5 Ha per kelurahan. Hanya saja, pada lapangan olah raga dibutuhkan minimal satu lapangan di setiap kelurahan. Kecamatan Lowokwaru yang mempunyai kebutuhan RTH 3.169.786 m2 yang terbia pada RTH taman lingkungan dan olahraga dan makam. Untuk taman lingkungan adalah 220.365 m2, sementara hasil dari sigi, RTH yang ada saat ini adalah 9942 m2. Sedangkan untuk RTH lapangan olah raga dan makam, Kecamatan Lowokwaru tidak perlu pengembangan, hanya pada RTH lapangan dibutuhkan pengembangan minimal satu lapangan pada setiap kelurahan. Sedangkan untuk Kecamatan Kedungkandang, total kebutuhan RTH adalah 2.899.410 m2 dari luasan itu, untuk taman lingkungan pada Kecamatan Kedungkandang adalah seluas 202.016 m2, sedangkan menurut hasil sigi, yang ada saat ini adalah seluas 27.733 m2.

51

(Bappeko, 2006). Pada indikator yang dievaluasi dalam penelitian ini, yaitu pengelolaan dan pengambangan RTH Kota Malang. Diketahui bahwa dari hasil kuesioner yang disebara oleh peneliti, dari 40 responden, 13% responden yang menilai sesuai, sementara 85% responden menyatakan kurang sesuai, dan sisanya 2% menilai tidak sesuai. Menjadi komplit tentant ketidaksesuaian masalah RTH di Kota Malang. Bergesernya fungsi RTH Kota Malang beberapa tahun terakhir tingkat perekonomian Kota Malang terus meningkat, pun demikian pengelolaan dan pengembangan terhadap RTH kota juga semakin menurun.Ruang terbuka hijau secara real memang tidak dapat menguntungkan dan tidak dapat mendatangkan keuntungan secara material, tetapi dari segi non-materialnya.Keberadaan RTH lebih berarti dari sikap hedonisme bagi sebagain masyarakat. RTH menjadi penyelamat lingkungan masyarakat, sebagai pelindung bagi psikologi setiap manusia, dan pencegah terhadap timbulnya bencana alam. PEMBAHASAN Pengelompokan dan Luasan Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau pada dasarnya adalah penyangga dan jembatan suatu daerah dalam membentuk keindahan serta meminimalisir terjadinya bencana alam yang semakin rawan di berbagai titik kota. Banjir yang sering terjadi, diakibatkan oleh minimnya resapan air dan semakin sempitnya drainase yang terkikis oleh bangunan gedung yang semakin menjamur.Adanya longsor karena alih fungsi RTH menjadi fasilitas umum, sehingga mengakibatkan kekuatan tanah semakin tergerus oleh aliran air. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Budiman (2013) tentang rencana umum tata ruang kota, dimana beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sehingga merusak ekosistem lingkungan dan hilangnya daerah resapan air yang mengakibatkan timbulnya bencana kebanjiran dimusim hujan. Hal ini disebabkan karena

52


kebijakan pemerintah dalam rencana umum tata ruang kota, hanya dalam bentuk kebijakan publik yang bersifat membiarkan seperti yang dikemukakan R. Dye (1995) yaitu not to do.Sehubungan dengan pelaksanaan RTH Kota Malang seperti disebutkan dalam Master Plan RTH Kota Malang bahwa, RTH Kota Malang mengklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu RTH dengan skop layanan dan memilih fungsi tingkat kota, wilayah, dan lingkungan. Namun dalam realitasnya, seperti pada pengelompokan RTH pada pengaman jalur kereta api, hampir pada titik-titik ini, jarang ditemukan RTH yang sesuai dengan fungsinya. Padahal RTH pada bagian tepi kereta api menjadi pengikat dan penguat terhadap keamana kereta api, pada jalur perkotaan.Kekurangsesuaian pengelompokkan luasan RTH Kota Malang disebabkan karena Pemerintah Kota dalam pelaksanaan kebijaksanaan RTH, tidak bersikap tegas terhadap penyimpangan alih fungsi lahan RTH menjadi gedung-gedung bertingkat diperkotaan atau seolah-olah Pemerintah Kota mengambil kebijakan publik dalam bentuk membiarkan terjadinya penyimpangan alih fungsi lahan RTH tersebut. Sehubungan dengan itu pada indikator pengelompokkan dan luasan RTH Kota Malang dibutuhkan kejelian dari pihak yang terkait dalam menganalisis terhadap kebutuhan RTH untuk melakukan pengelompokkanya, sebab semakin tingginya kebutuhan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah akan keberadaan RTH di Kota Malang, seiring dengan semakin tingginya pemanasan global dan berbagai gejolak bencana yang salah satunya ditimbulkan oleh keberadaan RTH dilingkungan perkotaan.Pemerintah Kota Malang perlu melakukan pengawasan terhadap pengembangan pada pengelompokkan RTH, perlu ketegasan terhadap kebijakan berkaitan dengan lingkungan yang semakin tersudutkan.RTH sebagai fasilitas publik harus terbangun sesuai fungsinya. Pembangunan pada lahan RTH harus dihentikan. Hal ini dibutuhkan sebuah perencanaan yang komprehensifdidalam menjaga dan mengelola RTH sebagai pengendalian

terhadap semakin rawanya bencana alam yang dipengaruhi oleh lingkungan dan alam. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Malang diakui bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga kebutuhan RTH yang ada saat ini semakin terkikis oleh banyaknya bangunan yang menjulang tinggi di Kota Malang dengan berbagai kepentingan kelompok atau individu. Konsekuensi ini dapat kita lihat di berbagai titik pusat kota yang seharusnya menjadi RTH beralih fungsi menjadi fasilitas umum.Secara hirarkis, ruang publik di Kota Malang hamper mengalami pengurangan yang sangat besar serta mengalami pergeseran kebutuhan secara nyata.Kebutuhan RTH disetiap wilayah adalah 30% dari luas wilayah, namun hanya sedikit daerah yang mempunyai ketentuan ini. Di Kota Malang, kebutuhan RTH semakin sempit dan terusir oleh gedung-gedung megah. Perdebatan terhadap kebutuhan RTH sering kali terjadi, namun pertahanan terhadap RTH semakin sulit untuk disadarkan, hal itu sebagai dampak dari kepentingan-kepentingan yang ada. Pola RTH kota merupakan struktur RTH yang ditentukan oleh hubungan fungsional, antar komponen pembentukannya, terdiri dari RTH struktural dan no struktural. Untuk satu wilayah perkotaan, maka dapat dibangun pola integrasi berdasarkan bobot tertinggi pada kerawanan ekologis kota, sehingga dapat dihasilkan pola RTH struktural. Jadi dalam mempertahankan kebijakan RTH memang banyak pihak yang berkepentingan yang terlibat yaitu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Hasil penelitian Winarti (2011) menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan rencana umum tata ruang Kota (RUTRK) ada beberapa pihak yang terdapat didalamnya, dimana masing-masing pihak mempunyai fungsi dikalangan pemerintahan daerah masih ditemukan para penguasa memberikan perizinan alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan kebijakan rencana umum tata ruang Kota dengan


alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks implementasi kebijakan ada kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK). Kepala Desa mempunyai kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor, karena rekomendasi awal peruntukkan lahan untuk kawasan tertentu dikeluarkan oleh Kepala Desa. Dengan demikian Kepala Desa adalah orang yang pertama dalam menentukan boleh tidaknya lahan pertanian untuk kawasan non pertanian, meskipun dari segi kewenangan untuk menentukan keputusan akhir ditngan Pemerintah Kabupaten atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Besarnya peranan Kepala Desa dalam urusan alih fungsi lahan pertanian hampir terjadi kesemua wilayah di indonesia. Keterlibatan aktor penentu adalah birokrat, pengembang dan petani yang satu sama lain besenergi. Birokrat sebagai pemegang kebijakaan dapat menerapkan kewenangan dalam pengendali lewat proses perizinan. Strategi pengembang adalah membiarkan tanah untuk sementara waktu, sehingga terkesan tidak terjadi perubahan status tanah, sedangkan strategi petani adalah menjual tanahnya dengan harga tinggi dan menukarkan dengan lahan didaerah lain dengan harganya yang lebih murah. Namun dari masalah kepentingan, maka para pengembang memiliki kepentingan yang besar terhadap alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnisnya. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Perencanaan terhadap RTH sendiri sesungguhnya harus diimplementasikan ke dalam aspek kebijakan, pada indicator perencanaan RTH Kota Malang, realitasnya banyak menyalahi ketentuan perda 7/2001. Sehingga mengakibatkan timbulnya masalah lingkungan yang semakin sulit di atasi. Esensinya, penanganan terhadap masalah RTH di awali dari perencanaanya, pun perencanaan bukan menjadi jaminan terealisasinya sebuah kebijkan. Begitu juga sebaliknya, menjadi sebuah kebajikan, jika

53

perencanaan harus dilaksanakan sesuai dengan fungsinya sebagai dasar dari kebijakan publik.Dampak dari penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap rencana RTH Kota Malang, dapat dilihat pada kemacetan kota yang semakin parah, ruang yang seharusnya menjadi lahan RTH berubah menjadi tempat belanja dengan gedung mewah berjejeran. Banjir tidak dapat dihindari jika musim hujan, panas alam sudah menjadi konskuensi masyarakat perkotaan yang ditimbulkan dari dampak kurang terawatnya lingkungan, terutama RTH sebagai penyanggah lingkungan perkotaan. Sesuai dengan peraturan daerah No. 7 tahun 2001 pada ayat 5 huruf b, menyatakan bahwa untuk lapangan olahraga yang ada saat ini, sebisa mungkin dihindari terhadap peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya difungsikan sebagai RTH, baik tempat olahraga, taman kota maupaun sebagai resapan air. Menjadi tantangan bagi Kota Malang dalam pengembangan dan pengelolaan terhadap keberadaan RTH, cepatnya pembangunan kota, penyalahgunaan terhadap fungsi RTH juga semakin menghawatirkan. Kota Malang sebagai kota pariwisata menjadi tumpuan investor untuk mengembangkan usahanya dengan berbagai kesempatan yang ada, namun kadang RTH memang selalu menjadi korban dari kepentingan kelompok atau individu. Resapan airpun sudah tidak dapat diselamatkan dari cengkraman gedung mewah dan kokoh, seperti yang terjadi pada pembangunan apartemen dipinggiran Jembatan Soekarno Hatta, yang semestinya menjadi RTH dengan fungsi sebagai resapan air dan penyanggah sungai untuk menghindari banjir dan longsor. Jelas dalam pasal 20 (5) huruf b, Perda 7/2001 menjelaskan rencana tata ruang wilayah Kota Malang untuk kawasan konsevasi dibantaran sungai difungsikan sebagai RTH, hal ini untuk menjaga lingkungan, terutama erosi dan sebagai tanaman kota serta resapan air. Kekurangsesuaian dari analisi nilai indicator ini, menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang harus bersikap tegas terhadap penggunana lahan RTH. Penanganan terhadap

54


pengelompokan RTH harus diperhatikan secara maksimal, jika tidak, 10 tahun ke depan Kota Malang akan mengalami perubahan iklim yang sangat berat. Hal ini sudah dapat dilihat dari berbagai indikasi kejadian, yaitu adanya longsor di berbagai titik kota, banjir hamper menjadi langganan kota dingin ini, yang sudah mulai panas, genangan air dapat dijumpai di beberap titik pusat kota.Mengacu kepada 10 tahun yang lalu keberadaan RTH Kota Malang, ada penurunan drastis terhadap RTH itu sendiri, saat ini Kota Malang sudah beralih fungsi kepada kota industry, dengan berbagai pusat perbelanjaan yang menghiasi kota bunga dan pendidikan ini, serta banyaknya infrastruktur yang menjulang tinggi, hingga apartemen dan rumah sakit yang berada di area RTH, yang semestinya untuk ruang publik dan harus dilindungi, Sehingga keberadaan RTH saat ini harus diungsikan pada perbatasan-perbatasan kota, yang semula menjadi fasilitas sosial. Konsep dan Arahan Ruang Terbuka Hijau Suatu konsep dalam pengambilan kebijakan menjadi tangungjawab pemerintah dalam implementasi kebijakan.Tingkat kehijauan di Kota Malang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sebagai dampak dari semakin menurunya RTH yang ada karena ketidakseimbangan linggkungan. Perda Nomor 7 Tahun 2001 mengamanatkan bahwa RTH yang ada sekarang keberadaanya tetap dipertahankan dan hindari peralihan fungsi maupun pemanfaatanya.Namun dalam implementasinya RTH yang ada sekarang terpuras dengan banyaknya pengalihan fungsi lahan menjadi bangunan gedung. Beberapa indikator yang di evaluasi arahan dan konsep RTH yang paling tinggi angka kekurangsesuaiannya yakni 87%, sedangkan dibawahnya disusul pengelolaan dan pengembangan kawasan RTH yakni 82%, kemudian lebih lanjut tidak sedikit juga yang menilai pada perencanaan RTH yang menunjuk nilai 77%, disusul kebutuhan RTH yang menilai 72%, dan yang terakhir 63% pada pengelompokan dan luasan RTH di

Kota Malang.Sebagai bahan Rekomendasi dari penulis, bagi pemerintah Kota Malang, hasil penelitian ini menjadikan sebuah evaluasi tersendiri mengingat pentingnya RTH untuk dipertahankan dan dikembangkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang adameminimalisir kepentingan-kepentingan sesaat dan kapitalisme untuk menghindari penyalahgunaan dan peralihan fungsi RTH yang semestinya demi nilai histori dan budaya kota malang sebagai kota pariwisata, kota bunga, kota pendidikan, kota industri dan kota tribina cita. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Menjadi tantangan bagi Kota Malang dalam pengembangan dan pengelolaan terhadap keberadaan RTH, cepatnya pembangunan kota, penyalahgunaan terhadap fungsi RTH juga semakin menghawatirkan. Kota Malang sebagai kota pariwisata menjadi tumpuan investor untuk mengembangkan usahanya dengan berbagai kesempatan yang ada, namun kadang RTH memang selalu menjadi korban dari kepentingan kelompok atau individu. Resapan airpun sudah tidak dapat diselamatkan dari cengkraman gedung mewah dan kokoh, seperti yang terjadi pada pembangunan apartemen dipinggiran Jembatan Soekarno Hatta, yang semestinya menjadi RTH dengan fungsi sebagai resapan air dan penyanggah sungai untuk menghindari banjir dan longsor. Jelas dalam pasal 20 (5) huruf b, Perda 7/2001 menjelaskan rencana tata ruang wilayah Kota Malang untuk kawasan konsevasi dibantaran sungai difungsikan sebagai RTH, hal ini untuk menjaga lingkungan, terutama erosi dan sebagai tanaman kota serta resapan air. Bergesernya fungsi RTH Kota Malang beberapa tahun terakhir tingkat perekonomian Kota Malang terus meningkat, pun demikian pengelolaan dan pengembangan terhadap RTH kota juga semakin menurun. Ruang terbuka hijau secara real memang tidak dapat menguntungkan dan tidak dapat mendatangkan keuntungan secara material, tetapi dari segi non-materialnya.


Keberadaan RTH lebih berarti dari sikap hedonisme bagi sebagain masyarakat. RTH menjadi penyelamat lingkungan masyarakat, sebagai pelindung bagi psikologi setiap manusia, dan pencegah terhadap timbulnya bencana alam. SIMPULAN Implementasi kebijakan penetaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Malang yang meliputi aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik, belum terlaksana sesuai dengan perda Nomor 7 Tahun 2001. Dari sumber daya fisik, pengelompokkan jenis ruang terbuka hijau belum tertata dengan baik sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota dan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan karena perencanaan ruang terbuka hijau oleh pemerintah Kota Malang, realisasinya sangat minimum yaitu antara 10% sampai 13%, sehingga pemanfaatan rencana ruang hijau untuk meningkatkan kandungan air, kenyamanan kota dan keindahan kota belum terwujud dengan baik. Begitu pula dalam konsep dan arahan RTH Kota Malang dari Bappeko belum menunjukkan penataan kawasan yang seimbang antara hutan kota, taman kota dan buffer zone serta masih terdapatnya lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Belum sesuainya pengelolaan dan pengembangan Kota Malang dengan RTH kota dipicu oleh beberapa pengalihan fungsi RTH dari semestinya dan ketidaksesuaian konsep dan perencanaan dalam implementasinya. Dampak dari ketidaksesuaian konsep, arahan dan perencanaan RTH dalam implementasinya menimbulkan kekhawatiran atas keberadaan RTH dengan adanya penyalahgunaan dan pengalihan fungsi RTH tersebut yang dirasakan masyarakat seperti adanya banjir yang berada disetiap ruas titik perkotaan dan dijalan-jalan utama Kota Malang. Bagi masyarakat Kota Malang, hasil penelitian ini menjadi salah satu pembelajaran tersendiri untuk lebih merasa melibatkan diri terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan fungsi RTH baik dalam lingkungan skala individu maupun secara

55

keseluruhan. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan temuan-temuan baru berkaitan dengan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam melakukan klasifikasi yang lebih baik dan dengan pemahaman makna yang lebih konperehensif sehingga, hasil penelitian berikutnya dapat digeneralisasi dalam kasus yang sama. Bagi pembaca, seyogyanya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk lebih mengetahui makna dan realitas sebenarnya terkait kebijakan pemerintahan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk memecahkan permasalahan perkembangan kota kedepan. DAFTAR RUJUKAN Bappeko Kota Malang. 2006. Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang. Bappeko Kota Malang. 2006. Petunjuk Pelaksana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Budiyono. 2006. Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Sebagai Saran Ruang Publik (Studi Kasus Kawasan Sentra Timur Jakarta).Makalah. Bogor: ITB. Budiman Widodo. 2013. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Dengan Kabupaten. Jurnal JIANA, 12(3). Dwihatmojo, Roswidyatmoko.2010. Ruang Terbuka Hijau Yang Semakin Terpinggirkan. http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/ artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemakinTerpinggirkan.pdf. Di akses tanggal 7 Juni 2010. Nugroho, D. Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Suciati.2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati. Semarang: “Tesis”tidak dipublikasi, Semarang. Universitas Diponegoro.

56


Sukmana, Oman. 2007. Konsep Penataan dan Pengelolaan Ruang Publik pada Wilayah Perkotaan (Studi Kasus di Wilayah Kota Malang). Karya Ilmiah. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Winarti.2011. Implementasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Kota. Jurnal JIANA, 11 (1).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Recommend Documents